1
BAB I PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum Kecamatan Bojongsoang adalah salah satu dari 31 Kecamatan yang berada di
bawah Pemerintahan Kabupaten Bandung, yang dalam melaksanakan kegiatan
Pemerintahan memiliki 6 (enam) desa terdiri dari Desa Bojongsoang, Desa
Lengkong, Desa Cipagalo, Desa Bojongsari, Desa Buahbatu dan Desa Tegalluar;
terdapat 19 Dusun, 91 RW dan 548 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 88.154
jiwa (Laki-laki = 43.574 jiwa, Perempuan 44.580 jiwa), dengan rincian sebagai berikut
:
No. Desa J u m l a h
Laki-laki Perempuan Penduduk 1. Bojongsoang 9.063 11.433 20.496 2. Lengkong 5.241 4.867 10.108 3. Cipagalo 8.519 8.468 16.987 4. Bojongsari 6.733 6.494 13.227 5. Buahbatu 6.986 6.861 13.847 6. Tegalluar 7.032 6.457 13.489
Jumlah Total 43.574 44.580 88.154
Dengan luas wilayah 2.622.192 Ha secara geografis Kecamatan
Bojongsoang merupakan pintu gerbang perbatasan dengan Kota Bandung. Dengan
dikeluarkannya Perda Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) maka status tanah banyak yang mengalami perubahan dari lahan pertanian
menjadi pemukiman dan tentu akan mempengaruhi terhadap laju pertumbuhan
penduduk dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kecamatan Bojongsoang pada
khususnya dan Kabupaten Bandung pada umumnya. Sebuah konsekuensi logis
yang perlu dikaji lebih dalam terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
sehingga sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang objektif di masyarakat. Letak
wilayah Kecamatan Bojongsoang berada di sebelah Timur dari Pusat Pemerintahan
Kabupaten Bandung dengan batas wilayah sebagai berikut :
B. Tugas dan Fungsi
Kecamatan sebagai Perangkat Pemerintah Daerah mempunyai tugas
pokok melaksanakan urusan Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas pokok
tersebut, Kecamatan Bojongsoang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
2
1. Pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan
2. Pengkoordinasian kegiatan dibidang pembangunan dan
kemasyarakatan
3. Pengkoordinasian kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan di
lingkungan kecamatan.
Sebagai suatu organisasi kecamatan mempunyai 3 (tiga) unsur organisasi,
yaitu :
1. Camat sebagai unsur pimpinan
2. Sekretaris sebagai unsur pembantu pimpinan
3. Seksi-seksi sebagai unsur pelaksana.
Tugas pokok dan Fungsi Camat :
Camat mempunyai tugas pokok memimpin, melaksanakan,
mengkoordinasikan, merumuskan tujuan dan sasaran penyelenggaraan
Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan
sesuai dengan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati
untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dibidang koordinasi
pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan,
pemeliharaan sarana dan fasilitas sarana umum, kegiatan pemerintah di
kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau
kelurahan, pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan
atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan
serta menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan lainnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Struktur Organisasi
Dengan telah berubahnya status Kecamatan menjadi Satuan Perangkat
Kerja Daerah Kabupaten Bandung, dan dalam upaya meningkatkan kinerja
aparat, telah dilakukan penataan kelembagaan yang disesuaikan dengan
konsep Otonomi Daerah yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Pembentukan
Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung,
Selengkapnya Struktur Organisasi diuraikan dalam lampiran I
C. Maksud dan Tujuan
Maksud
Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyiapkan, menyusun dan
menyampaikan informasi kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga
3
sebagai perwujudan normatif pertanggungjawabannya. Penyampaian
informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai pengungkapan capaian kinerja
instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang
telah ditetapkan sebelumnya.
Komitmen tersebut merupakan fokus organisasi untuk mencapai tingkat
capaian kinerja yang tertuang dalam rumusan tujuan dan sasaran Kecamatan
Bojongsoang. Sebagai suatu instansi pemerintah harus
mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan
tingkat kinerja yang dicapainya. Penjelasan mengenai keberhasilan dan
kegagalan kinerja ini dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) yang merupakan salah satu komponen dari Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Tujuan
Tujuan penyusunan penyampaian LAKIP adalah untuk mewujudkan
akuntabilitas instansi pemerintah, yakni Camat kepada Bupati sebagai pihak
yang memberi wewenang. Dengan demikian LAKIP merupakan sarana bagi
instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa
yang telah berhasil dicapai.
Penyusunan dan pelaporan LAKIP juga bertujuan untuk memenuhi hal-hal
sebagai berikut:
a. Pertanggungjawaban dari unit kerja yang lebih rendah kepada unit kerja
yang lebih tinggi, atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada
atasan, laporan akuntabilitas ini lebih mengemukakan akuntabilitas
manajerial;
b. Bahan pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-
perubahan kearah perbaikan dalam pencapaian efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan terhadap
Peraturan Perundang-unangan yang berlaku;
c. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka pendek
dan jangka menengah.
4
BAB II
RENCANA STRATEGIS
A. Rencana Strategis
1. Rencana Strategis Kecamatan Bojongsoang
Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung sebagai Instansi
Perangkat Daerah Kabupaten Bandung sekaligus sebagai pelayan
masyarakat terdepan telah mengupayakan menyusun Rencana Kegiatan dan
Anggaran (RKA) dan Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Tahun 2012 yang
berorientasi pada Rencana Strategis Kabupaten Bandung dengan
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.
Dengan mengacu kepada makna dan arti pentingnya Rencana
Strategis yang merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang
dihadapi, maka Rencana Strategis Kecamatan Bojongsoang Tahun 2012
merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk
diimplementasikan oleh seluruh Aparat Kecamatan Bojongsoang.
2. Visi dan Misi
Visi
Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana
instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat
eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang
menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang
ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu kepada batasan
tersebut, dan sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan yang merupakan
instansi pelayanan publik terdepan, maka Visi Kecamatan Bojongsoang
dijabarkan sebagai berikut:
“ Peningkatan Pelayanan yang Berorientasi pada Pemberdayaan dan
Kemandirian Desa “
Misi
Dalam upaya mewujudkan dan merealisasikan Visi Kecamatan
Bojongsoang Kabupaten Bandung, maka ditetapkan misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Desa.
2. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik.
3. Meningkatkan pelayanan publik yang optimal sesuai ketentuan yang
berlaku.
4. Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi masyarakat.
5. Mewujudkan pembangunan demi kemandirian desa.
5
3. Tujuan
Kecamatan Bojongsoang telah merumuskan tujuan dan sasaran
strategis yang merupakan bagian integral dalam proses implementasi rencana
organisasi untuk mencapai MISI dan merealisasikan VISI.
Sejalan dengan Visi dan Misi tersebut, Kecamatan Bojongsoang
mempunyai tujuan yang ingin dicapai, yakni
1. Mewujudkan aparat yang memiliki kapasitas dan accessbilitas serta
tanggung jawab moral yang kuat.
2. Menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan efisien serta mengayomi
seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan
3. Terwujudnya pelayanaan yang tepat, cepat dan mudah terjangkau.
4. Mewujudkan kesadaran masyarakat dalam membentuk kontribusi bagi
desa masing-masing.
5. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan yang ditunjang pengembangan
potensi sehingga menjadi sumber daya yang mendukung kemandirian.
4. Sasaran dan Indikator Kinerja
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Keterangan
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat
- Presentase/jumlah permohonan yang dilayani dengan tepat waktu a. Ijin Mendirika Bangunan b. Ijin Undang-undang
Gangguan (HO) c. Sewa alat berat (Stoom
Walls) - Persentase masyarakat yang
memiliki IMB - Persentase masyarakat yang
memiliki Ijin HO
Indikator Kinerja Utama (IKU)
2. Meningkatkan Kualitas Fasilitasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Teknis
- Jumlah kegiatan teknis yang diberi fasilitasi oleh kecamatan
IKU
3. Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Jumlah desa yang telah menyelenggarakan Musrenbang
- Jumlah desa yang menyampaikan dokumen pelaporan dengan tepat waktu
- Jumlah desa yang telah menyusun RPJMDes
- Jumlah desa yang telah memiliki RKPDes
- Jumlah desa yang telah memiliki BPD
IKU
6
4. Meningkatnya
Kualitas Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan
- Persentase penurunan tindak kriminalitas
- Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda/Perbup
- Persentase jumlah desa yang sudah memiliki Tempat Pembuangan sampah Sementara (TPS)
- Persentase kejadian bencana yang ditangani tepat waktu
- Jumlah desa yang sudah memiliki upaya preventif terhadap penanggulangan bencana (cth: Tagana)
IKU
5. Meningkatkan Kapasitas Organisasi Kecamatan
- Persentase kecukupan sarana & prasarana kecamatan yang memadai
- Persentase Kecukupan Sumber Daya Manusia (SDM)
- Persentase SDM yang memenuhi Kapasitas
-
5. Program Kegiatan Tahun 2012
Program dan Kegiatan Kecamatan Bojongsoang Tahun Anggaran
2012, diuraikan selengkapnya pada lampiran II.
B. Penetapan Kinerja Tahun 2012
Penetapan Kinerja Kecamatan Bojongsoang Tahun 2012 yang telah
ditandatangani beserta lampirannya, selengkapnya pada lampiran III.
7
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sangat bermanfaat untuk:
a. Meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas instansi dimata instansi yang
lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap
instansi;
b. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawab instansi;
c. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi
secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan
lingkungannya;
d. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
A. Pencapaian Sasaran Strategis
Pencapaian sasaran strategis dapat diukur melalui perbandingan
antara target dan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.
Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat
diilustrasikan dalam gambar berikut :
Sasaran Strategis 1
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Target Realisasi %
1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat
Jumlah permohonan Perijinan/sewa yang dilayani dengan tepat waktu
a. Ijin Mendirikan Bangunan
b. Ijin Undang-undang Gangguan (HO)
c. Sewa alat berat (Stoom Walls)
75
76
53 hari
63
87
25 hari
84
114
47
Persentase masyarakat yang memiliki IMB
100 %
60 %
60
Persentase masyarakat yang memiliki Ijin HO
100 %
75 %
75
8
Analisa:
Jumlah permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) persentasenya
masih dibawah target. Hal ini disebabkan banyaknya kompleks perumahan di
Kecamatan Bojongsoang yang membuat IMB dengan cara kolektif/menginduk,
sehingga permohonannya diajukan langsung ke Tingkat Kabupaten.
Sementara permohonan Ijin Gangguan (HO) telah melampaui target,
sehingga perlu dipertahankan, bahkan jika memungkinkan dapat ditingkatkan
pada tahun yang akan datang.
Untuk Sewa alat berat juga masih dibawah target, salah satunya
disebabkan karena proyek-proyek yang masuk ke desa bukan hanya
perbaikan jalan, melainkan juga untuk pembangunan lainnya. Kalaupun ada
proyek pembangunan jalan, volumenya kecil. Selain itu kondisi Stoomwalls
yang ada sudah kurang layak pakai.
Sasaran Strategis 2
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Target Realisasi %
2.
Meningkatkan
Kualitas Fasilitasi
Pelaksanaan
Program/Kegiatan
Dinas Teknis
Jumlah kegiatan teknis
yang difasilitasi oleh
kecamatan
15
19
127
Analisa:
Jumlah kegiatan teknis yang difasilitasi oleh Kecamatan selama tahun
2012 melebihi target, mencapai 127 %, yakni terutama pada kegiatan Dinas
Sosial. Hal ini disebabkan keaktifan TKSK, dimana IKDC yang berlokasi di
Desa Tegalluar aktif dan PSM nya menjadi juara I, sehingga dijadikan
percontohan. Oleh karena itu frekuensi pelatihan administrasi dan
kelembagaannya lebih ditingkatkan oleh Dinas Teknis.
9
Sasaran Strategis 3
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Target Realisasi %
3. Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Jumlah desa yang telah menyelenggarakan Musrenbang
6
6
100
Jumlah desa yang menyampaikan dokumen pelaporan dengan tepat waktu
6
4
66,6
Jumlah desa yang telah menyusun RPJMDes
6
6
100
Jumlah desa yang telah memiliki RKPDes
6
6
100
Jumlah desa yang telah memiliki BPD
6
6
100
Analisa: Hampir seluruh IKU memenuhi target, hanya pada desa yang
menyampaikan laporan tepat waktu yang masih belum memenuhi target, yakni
mencapai 66,6 %. Hal ini disebabkan terlambatnya data yang diperoleh.
Sasaran Strategis 4
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Target Realisasi %
4. Meningkatnya Kualitas Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan
Persentase penurunan tindak kriminalitas
20 %
10 %
50
Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda/Perbup
30 %
15 %
50
Persentase jumlah desa yang sudah memiliki Tempat Pembuangan sampah Sementara (TPS)
6
0
0
Jumlah desa yang sudah memiliki upaya preventif terhadap penanggulangan bencana ( cth: Tagana )
6
5
80
10
Analisa:
Persentase penurunan tindak kriminalitas tidak mencapai target
dikarenakan tidak ada laporan, baik dari masyarakat maupun dari perangkat
desa.
Sementara penurunan pelanggaran terhadap Perda juga tidak
mencapai target disebabkan oleh beberapa factor terutama pelanggaran
terhadap Perda No. 2 Tahun 2007 tentang Sempadan Jalan. Ada beberapa
PKL beraktivitas di trotoar jalan (Perda 31/2000). Namun pada kenyataannya
para PKL sulit untuk ditempatkan di tempat-tempat yang tidak melanggar,
akan tetapi sebagian PKL dapat mengerti, sehingga realisasi penurunan
terhadap pelanggaran Perda dapat ditekan.
Dari data di atas dapat dilihat bahwa belum satu pun desa yang
memiliki TPS, dikarenakan belum terealisasinya usulan-usulan pembuatan
TPS yang disampaikan desa/masyarakat kepada pihak Pemerintah Daerah.
Oleh karena itu diharapkan adanya perhatian Pemerintah untuk dapat
membangun fasilitas TPS di desa-desa Kecamatan Bojongsoang
Sedangkan. dalam upaya preventif terhadap bencana, dari 6 desa
hanya satu desa yang belum memiliki anggota Tagana dikarenakan anggota
Tagana yang ada di Desa Cipagalo meninggal dunia karena sakit, dan belum
ada penggantinya.
Sasaran Strategis 5
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Target Realisasi %
5. Meningkatkan Kapasitas Organisasi Kecamatan
Persentase kecukupan sarana & prasarana kecamatan yang memadai (Meja/kursi kerja)
20
10
50
Persentase Kecukupan Sumber Daya Manusia (SDM)
26
20
77
Persentase SDM yang memenuhi Kapasitas
20
14
70
Analisa :
Di kecamatan Bojongsoang masih kekurangan tenaga pengelola yang
memenuhi kapasitas, sekitar 30 %, untuk itu perlu adanya perhatian dari
Pemerintah Kabupaten Bandung dalam penambahan pegawai yang
memenuhi kapasitas.
11
B. Akuntabilitas Keuangan
Pencapaian sasaran yang telah ditarget oleh Kecamatan Bojongsoang
pada Tahun 2012 tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang telah
dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang dijabarkan
dalam Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) yang dibiayai dari APBD
Kabupaten Bandung.
Realisasi Anggaran Tahun 2012 masih berpedoman kepada Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan,
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara
Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksana Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
pendapatan dan Belanja Daerah.
Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Bojongsoang Tahun 2012 yang
dialokasikan dari APBD Kabupaten Bandung selengkapnya diuraikan pada
lampiran IV.:
12
BAB IV
P E N U T U P
Sebagai bagian penutup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung telah memperlihatkan kinerja
yang cukup baik atas sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan.
Seluruh capaian kinerja tersebut, baik yang telah berhasil maupun yang belum
sepenuhnya mencapai 100 %, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga
bagi kami untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang.
Oleh karena itu, sesuai dengan hasil analisa atas capaian kinerja tahun
2012, kami merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan
masalah yang akan kami jadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan di
masa yang akan datang, yatu:
1. Penyusunan perencanaan yang lebih matang.
2. Mekanisme pengumpulan kinerja yang tepat.
3. Konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit kerja dalam menentukan
arah kebijakan.
4. Lebih mendorong pada kebijakan pembangunan wilayah yang lebih
bermanfaat.
Akhir kata, kami beserta seluruh Aparat Kecamatan Bojongsoang Kabupaten
Bandung mengharapkan agar LAKIP Tahun 2012 dapat memenuhi akuntabilitas
Kinerja kami kepada yang berkepentingan, dan sebagai bahan informasi penting
dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja.
Bojongsoang, Pebruari 2013
CAMAT BOJONGSOANG
Drs. YIYIN SODIKIN, M.Si NIP. 19610504 198209 1 001
15
I. Analisis Capaian Kinerja Analisa Pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan dengan membandingkan
antara kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang ingin dipengaruhi oleh pelaksanaan.kegiatan , dengan membandingkan antara rencana dan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu indikator kinerja input, output dan outcome antara yang direncanakan dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai Kecamatan Bojongsoang. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap), karena realisasi berbeda dengan target yang direncanakan.
Pada realisasi penerimaan PAD dari retribusi PAD di wilayah Kecamatan Bojongsoang untuk tahun 2012 dapat dicapai sebesar Rp. 37.421.320,- (73 %) dari target sebesar Rp.51.602.790,34,- , dengan rincian sebagai berikut:
Target dan Realisasi PAD Tahun 2012
No. Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) %
1.
2.
3.
Retribusi Sewa Alat Berat (Stoom Walls)
Retribusi IMB
Retribusi HO
4.732.000
39.405.262,98
7.465.527,36
2.250.000
23.040.120
10.491.200
47,5
58,5
140,5
Jumlah 51.602.790,34 35.781.320 69,3
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan dari retribusi HO, ternyata dapat melebihi target, hal ini perlu dipertahankan, bahkan jika memungkinkan dapat ditingkatkan untuk realisasi pendapatan pada tahun yang akan datang.
Namun demikian pada realisasi pendapatan dari Retribusi sewa alat berat dan IMB masih cukup jauh dibawah target. Ini disebabkan oleh adanya faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu diantaranya :
Tidak tercapainya target PAD pada Retribusi alat berat salah satunya karena proyek-proyek yang masuk ke desa bukan hanya perbaikan jalan, melainkan juga untuk pembangunan lainnya. Kalaupun ada proyek pembangunan jalan, volumenya kecil, selain itu kondisi Stoomwalls yang ada sudah kurang layak pakai.
Sementara untuk Retribusi IMB disebabkan banyaknya kompleks perumahan di Kecamatan Bojongsoang yang membuat IMB secara kolektif/menginduk, sehingga permohonannya diajukan langsung ke Tingkat Kabupaten.
Salah satu upaya untuk meningkatkan PAD dari sewa alat berat antara lain
adalah perlunya pengadaan Stomwalls yang baru, disebabkan kondisi alat berat yang ada sudah tua dan seringkali mengalami kerusakan. Sedangkan untuk IMB akan diupayakan pendataan terhadap perumahan yang melakukan renovasi, dimana masih banyak rumah yang telah dilakukan renovasi tetapi tidak memiliki IMB.
16
II. Akuntabilitas Keuangan
Pencapaian sasaran yang telah ditarget oleh Kecamatan Bojongsoang pada Tahun 2012 tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang telah dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang dijabarkan dalam Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) yang dibiayai dari APBD Kabupaten Bandung.
Realisasi Anggaran Tahun 2012 masih berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran Belanja Kecamatan Bojongsoang Tahun 2012 yang dialokasikan dari APBD Kabupaten Bandung, adalah sebagai berikut:
Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2012
No. Uraian
Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %
1. Belanja Pegawai
1.605.591.939,32 1.550.472.476 97 16.009.000 16.009.000 100
2. Belanja Barang dan Jasa
- - - 186.581.000 180.286.500 96,6
3. Belanja Modal
- - - 126.500.000 126.392.000 99,9
Jumlah 1.605.591.939,32 1.550.472.476 97 329.090.000 322.687.500 98
Pada realisasi Anggaran Belanja Tidak langsung tidak terserap seluruhnya, hal ini disebabkan oleh adanya 1 (satu) orang pegawai yang pensiun di lingkungan Kecamatan Bojongsoang pada Bulan Oktober 2012.
Sementara itu belanja langsung tidak terserap seluruhnya, yakni pada kegiatan:
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Surat Kabar dan Sumber Daya Air, hanya terealisasi 33,3 %. Sehingga anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 3.000.000,- yaitu untuk pembayaran telepon dan surat kabar.
- Kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah terealisasi 99,7 %, anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 15.000,-
- Pemeliharaan rutin kendaaraan dinas/operasional , terealisasi 98 %, dan anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 1.620.000,-, dikarenakan ada 1 (satu) orang pegawai yang pensiun.
- Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH terealisasi 99,9 %, dimana anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 113.000,-.
17
BAB IV
PENUTUP
Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung yang telah disusun, telah
memperlihatkan kinerja yang cukup baik atas sasaran-sasaran strategis yang telah
ditetapkan.
Capaian kinerja tersebut, baik Pendapatan Asli Daerah maupun Kegiatan SKPD
yang telah menunjukkan keberhasilan dengan capaian hingga 100%, tidak terlepas dari
dukungan berbagai pihak. Sementara masih adanya capaian kinerja yang belum
sepenuhnya mencapai 100 %, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi
kami untuk terus meningkatkan kinerja yang lebih baik di tahun-tahun berikutnya.
Oleh karena itu, sesuai dengan hasil analisa atas capaian kinerja tahun 2012, kami
merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang
akan kami jadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan di masa yang akan
datang, yatu:
5. Penyusunan perencanaan dan program yang lebih matang.
6. Mekanisme pengumpulan data serta penerapan kinerja yang lebih tepat.
7. Konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit kerja dalam menentukan
arah kebijakan.
8. Lebih mendorong pada kebijakan pembangunan wilayah yang lebih tepat,
sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.
Akhir kata, kami beserta seluruh Aparat Kecamatan Bojongsoang Kabupaten
Bandung mengharapkan agar LAKIP Tahun 2012 dapat memenuhi Akuntabilitas
Kinerja kami kepada yang berkepentingan, dan sebagai bahan informasi penting dalam
pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang.
Bojongsoang, Januari 2013 CAMAT BOJONGSOANG
Drs. YIYIN SODIKIN, M.Si NIP. 19610504 198209 1 001
18
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
RINGKASAN EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………… 1
1. Gambaran Umum …………………………………………………. 1
2. Kondisi Organisasi …………………………………………………… 2
BAB II ` RENSTRA DAN PENETAPAN KINERJA 6
1. Rencana Strategis ……………………………………………………. 6
2. Penetapan Kinerja Tahun 2013 ………………………………. 10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA …………………………………………….. 12
I. Pengukuran Kinerja ……………………………………………………… 12
II. Analisa Pencapaian Kinerja Sasaran ……………………………… 15
III. Anilasa Pencapaian Kinerja Keuangan ………………………….. 16
BAB IV PENUTUP ……………………………………………………………………………… 17
LAMPIRAN – LAMPIRAN :
1. Rencana Strategis 2011-2015
2. Rencana Kinerja 2013
3. Penetapan Kinerja Tahun 2013
4. Pengukuran Kinerja 2012
19
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas rahmatNya
kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
(LAKIP) Tahun Anggaran 2012.
Pemerintahan Kecamatan Bojongsoang sebagai Perangkat Daerah Otonom
mempunyai kedudukan yang strategis, dimana pemerintah kecamatan adalah aparat
yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang mampu memberikan pelayanan
yang profesional, efektif dan efisien. Oleh karena itu, kecamatan sebagai ujung tombak
dari Pemerintah Kabupaten perlu terus diberikan pembinaan dalam profesionalisme
kedinasannya, baik oleh Pemerintah Kabupaten maupun fasilitasi dari Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat.
Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
Kecamatan Bojongsoang Tahun 2012 masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kami
mengharapkan kritik dan saran dalam rangka perbaikan dimasa yang akan datang.
Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun Anggaran
2012 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Amin.
Bojongsoang, Januari 2013
CAMAT BOJONGSOANG
Drs. YIYIN SODIKIN, M.Si NIP. 19610504 198209 1 001
20
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Tahun Anggaran
2012 Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung merupakan LAKIP ke 2 (dua)
dalam rentang waktu Rancana Strategis (Renstra) Peiode Tahun 2011 – 2015, LAKIP
Kecamatan Bojongsoang Tahun Anggaran 2012 melaporkan tentang hasil kinerja
Kecamatan Bojongsoang selama tahun 2012 yang dibandingkan dengan Renja tahun
2011 serta mengacu kepada Renstra tahun 2011 – 2015.
Tahun 2012 Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung menetapkan sasaran
strategis sebagaimana diuraikan di dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2012 yang
merupakan penjabaran dari tujuan dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah di wilayah Kecamatan Bojongsoang.
Hasil pencapaian kinerja tahun Anggaran 2012 telah menunjukkan peningkatan
yang signifikan dalam melaksanakan sasaran strategis yang ditargetkan meskipun
secara keseluruhan target yang direncanakan belum seluruhnya dapat dicapai, namun
demikian peningkatan kinerja yang telah dicapai dapat dijadikan suatu motivasi yang
baik untuk menentukan arah dan langkah-langkah kebijakan Pemerintah Kabupaten
yang lebih baik dimasa yang akan datang.
Top Related