agusbahdjah.files.wordpress.com · Web viewHubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka gejala...
Transcript of agusbahdjah.files.wordpress.com · Web viewHubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka gejala...
BAB IPENGERTIAN SOSIOLOGI
Secara Etimologi
Socio : Kawan Logos : Kata/pembicaraan
Sisiologi : Pembicaraan tentang masyrakat
Menurut istilah (definisi)
1. Pitirim Sorokin
Sosiologi adalah ilmu yang mempelajarai :
a. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka gejala sosial
b. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non
sosial
c. Ciri-ciri umum dari semua jenis gejala-gejala sosial
2. Roucek dan Warren : Sosial adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia
dalam kelompok-kelompok.
3. William F. Oqburn & Meyer F. Nimkaf : Sosiologi adalah penelitian secara ilmiah
terhadap interaksi sosial dan hasilnya yaitu : organisasi sosial.
4. Selo Sumarjan & Soelaiman Soemardi : Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari
struktur sosial ( norma, kelompok, & lapisan sosial ) proses-proses sosial dan
perubahan-perubahan sosial.
Sifat dan Hakikat Sosiologi
- Sebagai ilmu sosial
- Yang kategoris yang terjadi pada dewasa ini
- Murni
- Abstrak
- Berusaha mencari pengertian-pengertian umum
- Rasional dan mepiris
- Bersifat umum
1
Objek sosiologi : Adalah masyarakat, dilihat dari sudut hubungan antar manusia dan
proses timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat.
Definisi Masyarakat
Mac Iver & Page : masyarakat adalah suatu sistem daro kebiasaan dan tatacara, dari
wewenang dan kerja sama antar berbagai kelompok dan penggolongan, dari
pengawasan tingkah laku serta kebiasaan manusia.
Ralph Linton : masyarakat merupakan setiap kelompok yang telah hidup dan bekerja
sama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri
mereka sebagai kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.
Selo Soemarjan : Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang
menghasilkan kebudayaan.
Masyarakat mencakup unsur-unsur :
a. Manusia yang hidup bersama
b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama
c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan
d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama
TEORI-TEORI SOSIOLOGI
1. Apakah teori itu?
Suatu teori pada hakekatnya merupakan hubungan dua fakta atau lebih atau
pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu.
Fakta merupakan sesuatu yang dapat diamati & umumnya dapat di uji secara
empiris.
Secara sederhana teori diartikan sebagai hubungan dua variabel atau lebih yang
telah di uji kebenarannya.
Variabel merupakan karakteristik dari orang-orang, benda-benda, keadaan-keadaan
dll.
2
2. Perhatian terhadap masyarakat terhadap comte
a. Pendekatan teori organis : Plato (429-347 SM) & aristoteles (384-322)
Menurut Plato : Fungsional lembaga-lembaga didalam masyarakat merupakan
suatu kesatuan yang menyeluruh. Unsur yang menyebabkan masyarakat adalah
adanya sistem hukum yang identik dengan moral, oleh karena didasarkan pada
keadilan. Aristoteles mengikuti analisis plato diatas dengan menggaris bawahi
bahwa basis masyarakat adalah moral.
b. Pendekatan konsep solidaritas : Ibnu Khaldum (1332-1406)
Faktor yang menyebabkan bersatunya manusia kedalam suku-suku, clien negara
tersebut adalah rasa solidaritas. Faktor ini menjadi ikatan dan kegiatan bersama
antara manusia.
c. Pendekatan teori mekanis : M. Machiavelli (1332-1406)
Dalam analisa bagaimana mempertahankan kekuasaan machiavelli memisahkan
politik dengan moral dan dengan melakukan suatu pendekatan secara mekanis
terhadap masyarakat. Machiavelli berhasil melahirkan teori politik dan sosial
dengan memusatkan perhatian pada mekanisme pemerintahan.
d. Pendekatan Konsep Kontrak Sosial : Thomas Wobbes (1588-1679). John Lock
(1632-1704) & JJ Roussean (1712-1778).
- Menurut Hobbes : Dalam keadaan alamiah kehidupan manusia didasarkan
pada keinginan yang mekanis sehingga manusia saling berkelahi. Tapi
manusia berpikiran bahwa hidup damai & tentram jauh lebih baik. Keadaan
seperti itu akan tercapai jika mereka mengadakan perjanjian (kontrak)
dengan pihak yang berwenang dan mematuhinya. Dalam keadaan demikian
masyarakat dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- Menurut Lock : manusia pada dasarnya mempunyai hak untuk hidup,
kebebasan dan hak atas harta benda kontrak sosial antara warga masyarakat
dengan pihak berwenang atas dasar pamrih. Jika pihak berwenang gagal
memenuhi syarat kontrak maka warga masyarakat berhak untuk memilih
pihak lain.
3
- Menurut Roussean : kontrak antara pemerintah dengan yang diperintah
menyebabkan tumbuhnya suatu kolektifitas yang mempunyai keinginan
tersendiri yaitu keinginan umum.
e. Pemikiran lain dari Saint Simon (1760-1825)
Menurutnya manusia hendaknya dipelajari dari kehidupan kelompok
masyarakat bukanlah semata-mata kumpulan orang-orang yang tindakannya
tidak mempunyai sebab, kecuali adnya kemauan tertentu. Kumpulan tersebut
hidup karena didorong oleh organ-organ tertentu yang menggerakan manusia
untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu.
C. Sosiologi Auguste Comte (1798-1853)
- Comte yang pertama kali memakai istilah sosiologi
- Analisisnya melalui pendekatan ilmu pengetahuan positip
- Ilmu pengetahuan positip menurut Comte apabila ilmu pengetahuan tersebut
memusatkan perhatiannya kepada gejala-gejala yang konkrit tanpa ada
halangan dan pertimbangan lain.
- Hirarkhi Ilmu pengetahuan menurut pengurangan generalitas dan
penambahan kompleksitasnya adalah sebagai berikut :
a. Matematika d. Ilmu kimia
b. Astronomi e. Biologi
c. Fisika f. Sosiologi
- Sosiologi menurutnya merupakan ilmu pengetahuan yang kompleks.
- Sosiologi merupakan studi positif tentang hukum-hukum dasar dari gejala
sosial.
- Comte membedakan antara sosiologi statis dan sosiologi dinamis.
- Sosiologi statis memusatkan pada perhatian pada hukum statis yang menjadi
dasar adanya masyarakat.
- Sosiologi dinamis merupakan teori tentang perkembangan dalam arti
pembangunan.
4
D. Teori-teori Sosiologi Sesudah Comte
A. Mazhab Gografis dan Lingkungan
- Dasar teori ini berpandangan bahwa masyarakat hanya timbul dan
berkembang apabila ada tempat berpijak, dan tempat hidup bagi masyarakat
tersebut.
- Edward Bukle (1821-1862) dalam analisisnya ditemukan beberapa
keteraturan (gejala sosial) dari hubungan keadaan alam dengan tingkah laku
manusia.
Misalnya : terjadinya bunuh diri sebagai akibat rendahnya penghasilan
sedang tinggi rendanya pengahasilan sangat tergantung pada keadaan alam.
- Le Play (1806-1888) dalam analisisnya mengemukakan bahwa organisasi
keluarga ditentukan oleh cara-cara mempertahankan hidupnya (mata
pencaharian).
- Para pengikut Le Play menemukan fakta bahwa keluarga patrilincal timbul
di daerah-daerah Stepa, sifatnya otoriter & konservatif. Keluarga ini
kemudian berkembang menjadi “Particularist Type of family”, yang
bermata pencaharian pertanian dan menangkap ikan. Pada type keluarga ini
tumbuh akar-akar demokrasi dan kebebasan.
B. Mazhab Organisme dan Evolusioner
- Teori-teori di bidang biologi (dalam arti luas) banyak mempengaruhi teori-
teori sosiologi. Para sosiologi banyak yang mengadakan analogi antara
masyarakat manusia dan organisme manusia.
- Menurut herbart Spencer (1802-1903) suatu organisme akan bertambah
sempurna apabila bertamabah kompleks dan adanya diferensiasi antara
bagian-bagiannya. Hal itu berarti adanya organisme fungsi yang lebih
matang dan integrasi yang lebih sempurna. Secara evolusioner maka tahap
organisme tersebut akan semakin sempurna.
5
- Kriteria organisme yakni kompleksitasitas, diferensiasi dan integrasi
tersebut dapat diterapkan pada setiap organisasi. Evolusi sosial &
perkembangan sosial pada dasarnya diferensiasi dan integrsi, peningkatan
pembagian kerja, dan suatu transisi dari keadaan homogen keberadaan
heterogen.
- Menurut W.G. Summer (1840-1910) dalam masyarakat terdapat kaidah
yang disebut folk way. Sebagai bagian dari tradisi. Menurut derajat
kepentingannya folk way bisa berkembang hingga menjadi more’s. Namun
kaidak-kaidah tersebut tidak menjadi seluruh masyarakat sehingga terjadi in
group dan out group.
- Menurut Emil Durkheim (1855-1917) unsur baku dalam masyarakat adalah
solidaritas. Faktor solidaritas dalam masyarakat dibedakan antara solidaritas
mekanis & solidaritas organis. Pada masyarakat solidaritas mekanis warga
masyarakat belum mempunyai diferensiasi & pembagian kerja &
mempunyai kepentingan dan kesadaran yang sama. Pada masyarakat
solidaritas organis yang merupakan perkembangan dari msayarakat mekanis
telah mempunyai pembagian kerja yang ditandai spesialis tertentu. Apabila
solidaritas mengalami kemunduran akan timbul keadaan anomi (warga
masyarakat kehilangan nilai dan norma).
- Menurut Ferdinan Tonnies (1855-1936): Dasar hubungan dalam masyarakat
di satu pihak didasarkan faktor perasaan, simpatik pribadi dan kepentingan
yang sama (Gemeinschaft), dan dipihak lain didasarkan faktor kepentingan-
kepentingan rasional dan ikatan yang tidak permanen sifatnya
(Gesellschaft).
C. Mazhab Formal
- Teori ini menganalisis gejala-gejala sosial berdasarkan bentuk-bentuk
hubungan antara elemen-elemen dalam masyarakat.
- Menurut George Simmel (1858-1918), maka elemen-elemen dari
masyarakat mencapai kesatuan melalui bentuk-bentuk yang mengatur
hubungan antara elemen-elemen tersebut.
6
- Berbagai lembaga dalam masyarakat terwujud dalam bentuk superioritas,
subordinasi dan konflik.
- Seseorang menjadi masyarakat untuk mengalami individualisasi dan
sosialisasi, apa yang mungkin masyarakat berproses adalah bahwa setiap
orang mempunyai perasaan yang harus dijalani. Karena itu interaksi
individu dan kelompok hanya dapat dimengerti dalam kerangka peranan
yang dilakukan individu.
- Leopald Van Wiesse (1876-1961) berpendapat bahwa sosiologi harus
memusatkan perhatian pada hubungan-hubungan antara manusia tanpa
mengaitkan dengan tujuan-tujuan maupun kaidah-kaidah.
- Alfred Vierkandt (1867-1953): Sosiologi menyoroti situasi & mental, situasi
tersebut merupakan hasil perilaku yang timbul akibat interaksi antara
individu dan kelompok dalam masyarakat. Dengan demikian maka tugas
sosiologi adalah untuk menganalisa dan mengadakan sistematika terhadap
gejala-gejala sosial dengan jalan menguraikan kedalam bentuk-bentuk
dalam kehidupan masyarakat.
D. Mazhab Psikologis
- Menurut Gabriel Tarde (1843-1904) gejala sosial mempunyai sifat
psikologis dari jiwa individu yang terdiri dari kepercayaan dan keinginan-
keinginan.
Bentuk utama dari interaksi sosial mental individu adalah imitasi, oposisi,
adaptasi atau penemuan baru dengan demikian tarde berusaha menjelaskan
gejala-gejala sosial dalam kerangka reaksi psikis dari orang.
- Menurut Ricard H. Cooley (1864-1924) individu dan masyarakat saling
melengkapi dimana individu hanya akan menemukan bentuknya didalam
masyarakat.
- L.T. Hobhcuse (1864-1929)
Dalam konsep perubahan sosial, psikologi dan etika merupakan kriteria
yang diperlukan untuk pengukurannya. Kehidupan sosial berkembang
kearah yang lebih rasional dan harmonis, maka perkembangan sosial terjadi
apabila kesadaran sosial dan kebutuhan sosial meningkat.
7
E. Mazhab Ekonomi
- Tokoh utamanya Karl Marx (1818-1883) dan Max Weber (1864-1920)
- Max menggunakan metode Filsafat dan sejaraha untuk membentuk teori
perubahan sosial menuju tercapainya masyarakat yang berkeadilan.
- Menurut Marx selam masyarakat masih terbagi atas kelas-kelas maka pada
kelas yang berkuasalah terhimpun segala kekuatan dan kekayaan. Hukum
filsafat agama dan kesenian merupak refleksi dari sistem ekonomi kelas
tersebut.
- Namun demikian perubahan berperan dalam sejarah baik melalui revolusi
atau dengan jalan damai.
- Akan tetapi selama masih ada kelas yang berkuasa, maka tetap terjadi
eksploitasi terhadap kelas yang lemah, oleh karena itu selalu timbul
pertikaian antar kelas tersebut, pertikaian akan berakhir apabila salah satu
kelas (kelas ploletar) menang, sehingga terjadilah masyarakat tanpa kelas.
- Menurut Weber, bahwa semua bentuk organisasi sosial harus diteliti
menurut perilaku warga-warganya yang motivasinya serasi dengan harapa-
harapan warga-warga yang lain, untuk mengingat hal ini perlu dipergunakan
metode pengertian.
- Tingkah laku individu-individu dalam masyarakat dapat diklasifikasikan
menurut empat tipe aksi ideal, yaitu :
1. Aksi bertujuan2. Aksi berisikan nilai yang telah ditentukan3. Aksi tradisional4. Aksi emosionalAtas dasar hal-hal tersebut maka timbulah hubungan-hubungan dalam masyarakat.
F. Mazhab Hukum
Tokoh utamanya Emile Durkheim & Max Weber
- Durkheim dalam menyoroti masyarakat sangat memperhatikan hukum yang
dihubungkan dalam solidaritas.
8
- Hukum menurut Durkheim adalah kaidah-kaidah yang bersangsi berat
ringannya tergantung pada sifat pelanggaran, anggapan-anggapan serta
keyakinan masyarakat tentang baik buruknya suatu tindakan.
- Di dalam masyarakat ditemukan dua sangsi kaidah-kaidah hukum yakni
pertama; sangsi yang repretif (H. Pidana) yang biasanya mendatangkan
penderitaan bagi si pelanggar (penderitaan menyangkut harga diri, masa
depan, bahkan kemerdekaan & kemiskinan hidup), kedua; sangsi restitutif
(H. Pidana) yang tujuan utamanya mengembalikan keberadaan situasi
semula setelah terjadi pelanggaran.
- Sangsi represif terdapat pada masyarakat solidaritas mekanis, sedang sangsi
restitutif terdapat pada masyarakat solidaritas organis.
- Durkheim berpendapat dengan meningkatnya diferensiasi dalam masyarakat
reaksi kolektif yang kuat terhadap penyimpangan-penyimpangan menjadi
berkurang didalam sistem yang bersangkutan oleh karena hukum yang
bersifat represif mempunyai kecenderungan untuk berubah menjadi hukum
yang restitutif.
Maka Weber ada 4 tipe ideal hukum :
1. Hukum irasional & material
2. Hukum irasional & formal
3. Hukaum rasional & Material
4. Hukum rasional & formal
Bagi Weber maka hukum yang rasional dan formal merupakan dasar bagi
suatu negara yang modern. Kondisi-kondisi sosial yang memungkinkan
tercapainya tarap hidup adalah sistem kapitalisme dan proksi hukum. Proses
tersebut tidak akan terjadi pada masyarakat yang didasarkan pada
kepemimpinan karismatik atau ikatan darah, karena masyarakat tadi banyak
dipengaruhi norma-norma yang irasional tadi.
9
BAB II PROSES-PROSES SOSIAL
1. Studi sosiologi tentang proses-proses sosial mengkaji masyarakat dari segi
dinamikannya (gerak masyarakat).
2. Proses-proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dapat dilihat apabila
orang perorang dan kelompok saling bertemu dan menentukan sistem serta
bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-
perubahan yang menyebabkan goyahnya cara-cara hidup yang telah ada. Dengan
kata lain proses-proses sosial diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara
berbagai segi kehidupan bersama.
3. Bentuk umum yang paling mendasar proses sosial adalah interaksi sosial hal
mana merupakan kunci dari semua kehidupan sosial. Karena tanpa interaksi
sosial tak mungkin adanya kehidupan bersama.
4. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut
hubungan antara orang perorang, seseorang dengan kelompoknya dan kelompok
dengan kelompok.
5. a. Syarat-syarat interasksi sosial
a. adanya kontak sosial
b. adanya komunikasi
b. Kontak sosial merupakan tahap pertama dari terjadinya interaksi sosial
c. Bentuk-bentuk kontak sosial :
a) antara orang perorangan
b) antara orang perorang dengan kelompok
c) antara kelompok
d.Sifat-sifat kontak sosial
- primer atau sekunder
- langsung atau tidak langsung
e. Komunikasi adalah bahwa seseorang memberi arti pada peri kelakuan orang
lain, perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut orang
bersangkutan kemudian memberi reaksi terhadap perasaan yang ingin
disampaikan oleh orang tersebut.
10
6. Pentingnya kontak dan komunikasi bagi terwujudnya interaksi sosial, dapat diuji
terhadap kehidupan terasing (isolation). Kehidupan terasing yang sempurna
ditandai dengan suatu ketidak mampuan untuk mengadakan interaksi sosial
dengan pihak-pihak lain.
7. Bentuk-bentuk interaksi sosial.
Secara umum : kerjasama, persaingan, konflik & akomodatif.
Gillin dan Gillin menggolongkan kepada:
1. Proses yang asosiatif meliputi :
a. Akomodatif
b. Asimilasi dan akulturasi
2. Proses yang disosiatif, meliputi :
a. Persaingan
b. Pertentangan yaitu contra vention dan conflict.
Kimball Yaung, menggolongkan sebagai berikut :
1. Oposisi, yang mencakup kompetisi dan komplik2. Kerjasama yang menghasilkan akomodasi3. Diferensiasi
8. Kerjasama (Coorperation)
a. Sebagian sosiolog menganggap oposisi merupakan bentuk interaksi sosial
yang pokok, tetapi sebagian lain menganggap kerjasamalah merupakan yang
pokok.
b. Dengan kerjasama dimaksudkan sebagai suatu kegiatan usaha bersama antara
orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang
tertentu.
c. Timbulnya kerjasama :
1. Adanya kesadaran akan kepentingan-kepentingan yang sama dan
mempunyai cukup pengetahuan serta pengendalian diri untuk mencapai
kepentingan tersebut melalui kerjasama.
2. Karena orientasi orang perorangan terhadap kelompoknya (in group) dan
diluar kelompoknya (out group).
3. Adanya ancaman dari pihak luar terhadap kelompoknya
11
Bentuk-bentuk kerjasama :
1. Bargaining (perjanjian pertukaran barang atau jasa)
2. Cooptation (proses penerimaan unsur baru dalam kepemimpinam/politik
dalam suatu organisasi, untuk menghindari kegoncangan).
3. Coalition : kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang memiliki
struktur berbeda tapi mempunyai tujuan yang sama.
4. Joint Venture (kerjasama dan bagi hasil dalam mengerjakan suatu proyek)
9. Akomodasi (acomodation)
a. Pengertian akomodasi
Istilah akomodasi menunjuk pada suatu keadaan dan suatu proses sebagai
suatu keadaan akomodasi berarti suatu kenyataan adanya keseimbangan
(equilibrium) dalam interaksi antara orang perorang dan kelompok-
kelompok sehubungan dengan nama-nama dan nilai-nilai sosial yang
berlaku. Sebagai suatu proses akomodasi menunjuk pada usaha-usaha untuk
meredakan suatu pertentangan yaitu mencapai kestabilan.
b. Tujuan Akomodasi :
1) Untuk mengurangi pertentangan
2) Untuk mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu.
3) Untuk memungkinkan kerjasama antara kelompok-kelompok/sosial
4) Mengusahakan peleburan antara kelompok-kelompok sosial yang
terpisah.
c. Bentuk-bentuk akomodasi
1. Coercian : proses akomodasi dilaksanakan dengan adanya paksaan
2. Campromise : bentuk akomodasi dimana pihak-pihak yang terlibat
masing-masing mengurangi tuntutannya, agar tercapai penyesuaian atas
perselisihan.
3. Arbitration : untuk mencapai compromise, pertentangan diselesaikan
oleh pihak ketiga, dimana kedua pihak tidak sanggup menyelesaikan
sendiri.
12
4. Meditian : untuk menyelesaikan pertentangan secara damai undanglah
pihak ketiga yang netral sebagai pensehat.
5. Contiliation,
6. Toleration,
7. Stalemete
8. Adjudication
10. Proses asimilasi timbul, bila ada :
I. Kelompok-kelompok manusia yang berbeda kebudayaannya
II. Orang perorangan sebagai warga kelompok tadi saling bergaul secara
langsung dari intensif untuk waktu yang lama.
III. Kebudayaan-kebudayaan dari kelompok tersebut masing-masing berubah
dan saling menyesuaikan diri.
C. Bentuk-bentuk Interaksi
1) Interaksi sosial tersebut bersifat suatu pendekatan terhadap pihak lain
dimana pihak lain juga berlaku sama
2) Interaksi sosial tersebut tidak mengalami halangan-halangan atas
pembatasan-pembatasan
3) Proses asimilasi dipercepat, apabila interaksi sosial tersebut bersifat
langsung dan primer
4) Asimilasi diperkuat apabila frekuensi interaksi-interaksi sosial adalah tinggi
dan tetap dan apabila ada keseimbangan antara pola-pola administrasi
tersebut.
D. Faktor-faktor yang dapat mempermudah terjadinya suatu asimilasi adalah :
1. Toleransi
2. Kesempatan-kesempatan di bidang ekonomi yang seimbang
3. Suatu sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya
4. Sikap yang terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat
5. Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan
6. Perkawinan campuran
7. Adanya musuh bersama dari luar
13
E. Faktor-faktor yang dapat menghalangi terjadinya asimilasi :
1. Terisolirnya kehidupan suatu golongan tertentu dalam masyarakat
2. Kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi
3. Perasaan takut terhadap kekuatan suatu kebudayaan yang dihadapi
4. Perasaan bahwa suatu kebudayaan golongan atau kelompok tertentu lebih
superior dari golongan atau kelompok lainnya.
9.a. Persaingan atau competition dapat diartikan sebagai suatu proses sosial, dimana
orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia yang bersaing, mencari
keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa menjadi
pusat perhatian dari publik dengan cara usaha-usaha menarik perhatian publik
atau mempertajam prasangka yang telah ada, tanpa mempergunakan kekerasan
atau ancaman.
b. Persaingan mempunyai dua tipe umum, yaitu yang bersifat pribadi dan yang
tidak bersifat pribadi
c. Bentuk-bentuk persaingan adalah :
1) Persaingan di bidang ekonomi
2) Persaingan dalam bidang kebudayaan
3) Persaingan untuk mencapai suatu kedudukan dan peranan yang tertentu
dalam masyarakat .
4) Persaingan karena perbedaan ras
d. Fungsi-fungsi persaingan :
1) Untuk menyalurkan keinginan-keinginan yang bersifat kompetitif.
2) Sebagai suatu jalan dimana keinginan-keinginan kepentingan-kepentingan
serta nilai-nilai yang pada suatu masa menjadi pusat perhatian tersalurkan
dengan sebaik-baiknya.
3) Sebagai alat untuk mengadakan seleksi atas dasar seks dan seleksi sosial
4) Sebagai alat untuk menyaring warga-warga golongan-golongan karya untuk
mengadakan pembagian kerja
14
e. Hasil-hasil suatu persaingan adalah sebagai berikut :
1) Perubahan kepribadian seseorang
2) Kemajuan
3) Solidaritas kelompok
4) Disorganisasi
Terangkan a,b,c dan pada keadaan nyata di Indonesia
10.a. Contravention ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidak puasan terhadap diri
seseorang atau terhadap suatu rencana.
b. Contravention mencakuplima sub-proses, yaitu :
1) Proses-proses yang umum dari contravention
2) Bentuk-bentuk yang sederhana dari contravention
3) Bentuk-bentuk contravention yang intensif
4) Contravention yang bersifat rahasia
5) Contravention yang bersifat taksis.
c. Tipe-tipe umum dari contravention adalah contravention yang menyangkut
generasi-generasi yang menyangkut seks dan contravention.
d. Tipe-tipe yang merupakan tipe perbatasan antara contravention dengan
pertentangan atau perikaian adalah :
1) Contravention antara masyarakat-masyarakat setempat
2) Antagonisme keagamaan
3) Contravention intelektual
4) Oposisi moralMengapa manusia melakukan contravention ?
11.a. Pertentangan atau pertikaian adalah suatu proses sosial dimana orang
perorangan atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan
jalan menantang pihak lawan dengan ancaman dan atau kekerasan.
b. Sebab musabab atau akar-akar dari pertentangan adalah :
1) Perbedaan antara orang perorangan
2) Perbedaan kebudayaan
3) Bentrokan antara kepentingan-kepentingan
15
4) Perubahan-perubahan sosial
c. Pertentangan-pertentangan yang menyangkut suatu tujuan, nilai-nilai atau
kepentingan-kepentingan, sepanjang pertentangan-pertentangan tersebut
tidak berlawanan dengan pola-pola hubungan sosial didalam struktur yang
tertentu, pertentangan-pertentangan tersebut bersifat positif.
d. Sesuatu masyarakat biasanya mempunyai alat-alat tertentu untuk
menyalurkan benih-benih permusuhan, alat-alat tersebut dalam ilmu
sosiologi dinamakan stefy salve institutions yang menyediakan objek-objek
tertentu yang dapat mengalihkan perhatian pihak-pihak yang bertikai,
supaya perhatian tersebut tersalurkan ke arah lain.
e. Bentuk-bentuk pertentangan adalah :
1) Pertentangan pribadi
2) Pertentangan rasial
3) Pertentangan antara kelas-kelas sosial, hal mana pada umumnya
disebabkan karena perbedaan-perbedaan kepentingan
4) Pertentangan politik5) Pertentangan yang bersifat internasional
16
BAB III KELOMPOK SOSIAL
1. Pengertian Kelompok Sosial
Manusia pada umunya dialahirkan seorang diri, akan tetapi dia adalah makhluk
yang telah mempunyai naluri untuk hidup dengan manusia-manusialain, naluri
tersebut dinamakan “gregariousness”
Hingga saat ini belum terdapat keseragaman pendapat di antara para ahli
sosiologi mengenai definisi kelompok (group), namun demikian secara umum
definisi kelompok dapat dikemukakan sebagai berikut :
“Kelompok sosial atau social group” adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan
manusia yang hidup bersama oleh karena adanya hubungan antara mereka.
Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal-balik yang saling
pengaruh-mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling tolong-
menolong.
Selain dari itu, sejak dilahirkan, manusia sudah mempunyai dua hasrat atau
keinginan, yaitu :
a. Keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain yang berbeda
disekelilingnya yaitu masyarakat.
b. Keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam
sekitarnya/sekelilingnya.
2. Persyaratan Kelompok Sosial
Agar keramahan orang-orang dapat disebut sebagai Kelompok Sosial, maka
terdapat beberapa persyaratan kelompok sosial sebagai berikut :
a. Setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan
sebahagian dari kelompok yang bersangkutan.
b. Ada hubungan timbal-balik antara anggota yang satu dengan anggota
lainnya
17
c. Terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota
kelompok itu. Faktor tersebut dapat berupa nasib yang sama, kepentingan
yang sama, tujuan yang sama, ideologi yang sama, dsb.
d. Berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku.
3. Klasifikasi Kelompok Sosial
Tipe-tipe kelompok sosial dapat diklsifikasikan dari beberapa susun
kriteria/ukuran :
a. Besar-kecilnya jumlah anggota kelompok sosial
b. Derajat interaksi sosial dalam kelompok sosial tersebut
c. Kepentingan dan wilayah
d. Berlangsungnya suatu kepentingan
e. Derajat organisasi
f. Kesadaran akan jenis yang sama, hubungan sosial yang tujuan.
Kriteria berdasarkan jumlah anggota.
George Simmel mulai dengan bentuk terkecil yang terdiri dari satu orang
sebagai focus hubungan sosial yang dinamakan “monad”, yang kemudian
dikembangan ke kelompok yang terdiri dari dua orang “dyad” serta tiga orang
“triad”, dan seterusnya.
Kriteria berdasarkan derajat interaksi
Dikenal adanya kelompok yang disebut :
a. “Primary Group”, adalah kelompok yang didalamnya terdapat interaksi yang
amat tinggi, sehingga hubungan antar anggota menjadi akrab dan bersifat
pribadi, sepertinya halnya dalam keluarga, kerabat, teman-teman, terdekat
dan hubungan-hubungan lain yang serupa itu.
b. “Secondary Group”, merupakan kelompok yang lebih besar didalam mana
hubungan antar anggota jauh lebih renggang dan tidak bersifat pribadi.
18
Sehubungan dengan kriteria ini, terdapat pengertian-pengertian lain yang disebut
“Gemeinschaf” dan Gesellschaft.
“Gemeinschaf”, merupakan bentuk kehidupan bersama dimana hubungan
sesama amatlah erat dan juga bersifat pribadi. Masyarakat yang tergolong dalam
kelompok-kelompok ini biasanya bersifat komunal atau tradisional.
Tipe-tipe Gemeinschaf
1. Gemeinschaft by blood : yaitu gemeinschaft yang merupakan ikatan yang
didasarkan pada ikatan darah/keturunan.
Contoh : keluarga, kekerabatan.
2. Gemeinschaft of place : yaitu suatu gemeinschaft yang terdiri dari orang-orang
yang berdekatan tempat tinggalnya, sehingga dapat
saling tolong-menolong.
Contoh : rukun tetangga, rukun warga, arisan.
3. Gemeinschaft of mind : yaitu suatu gemeinschaft yang terdiri dari orang-orang
yang walaupun tak mempunyai hubungan darah ataupun
tempat tinggalnya tidak berdekatan, akan tetapi mereka
mempunyai jiwa dan pikiran yang sama karena ideologi
yang sama.
Gemeinschaft yang semacam ini biasanya ikatannya
tidaklah sekuat Gemeinschaft by blood.
Gesellschaft : merupakan kelompok kehidupan bersama yang berlawanan sifatnya
dengan Gemeinschaft.
Kehidupan dalam masyarakat modern merupak contoh bagi kelompok
ini, dimana hubungan-hubungan antar anggota bersifat tidak pribadi,
formal, fungsional dan spesialisasi.
Kriteria/klasifikasi berdasarkan pada sikap dan perilaku pada anggotanya.
1. In-Group, adalah kelompok sosial tempat individu mengidentifikasikan
dirinya.
19
2. Out-Group, adalah kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai
lawan in-groupnya.
Kriteria/klasifikasi kelompok sosial berdasakan pembedaan kelompok kecil
distu pihak dengan kelompok besar di lain pihak.
1. Primary-group/face to face-group.
Merupakan kelompok sosial yang paling sederhana, dimana anggota-
anggotanya saling kenal-mengenal, dan bekerjasma secara erat.
2. Secondary-group.
Merupakan kelompok-kelompok yang terdiri dari banyak orang, dimana
hubungannya tidak perlu berdasarkan pengenalan secara pribadi dan sifatnya
tidak begitu langgeng.
Kriteria/klasifikasi kelompok sosial berdasarkan derajat organisasi :
1. Formal-group
Merupakan kelompok-kelompok yang mempunyai peraturan-peraturan yang
tegas dan dengan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk
mengatur hubungan diantara anggota-anggotanya.
Contoh: -peraturan-peraturan untuk memilih seorang ketua
-pemungutan uang arisan
-perkumpulan pelajar
-himpunan wanita pada suatu instansi pemerintah
-persatuan sarjana-sarjana pada suatu Perguruan Tinggi
2. Informal-group
Merupakan kelompok yang tidak mempunyai struktur dan organisasi yang
tertentu atau pasti.
Kelompok sosial ini biasanya terbentuk karena pertemuan-pertemuan yang
berulang kali dan menjdi dasar bagi bertemunya kepentingan-kepentingan
dan pengalaman-pengalaman yang sama.
20
Disamping kelompok sosial di atas dikenal juga istilah kelompok lainnya
seperti:
1. Membership-group
Merupakan suatu kelompok dimana setiap orang secara fisik menjadi
anggota kelompok tersebut.
2. Referense-group
Merupakan kelompok sosial yang menjadi ukuran bagi seseorang untuk
membentuk pribadi dan prilakunya.
3. Crowd. Yang berarti kerumunan orang .
Kerumunan merupakan suatu bentuk kelompok sosial yang bersifat
sementara selama adanya ikatan sosial yang hadir, karena adanya
kepentingan/perhatian yang sama, pada waktu yang bersamaan pula, bersifat
spontan.
Contoh : -pembeli karcis sepakbola yang sedang antri
-para penonton kecelakaan, dsb.
4. Publik.
Merupakan suatu kelompok tak terorganisir dengan jumlah anggota yang
seringkali besar.
Contoh : -para pendengar suatu pidato dilapangan terbuka
-para pendengar radio/televisi.
4. Kelompok-kelompok Sosial yang Tidak Teratur
Kelompok sosial yang tidak teratur ini dapat dimasukkan ke dua golongan yaitu:
a. Kerumunan (crowd)
b. Publik (public)
a. Kerumunan (crowd) adalah individu-individuyang berkumpul secara
kebetulan di suatu tempat dan juga pada waktu bersamaan.
21
Kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial :
Khalayak penonton atau pendengar yang formal (formal audience)
Merupakan kerumunan yang mempunyai pusat perhatian dan persamaan
tujuan, akan tetapi sifatnya positif.
Contoh : - penonton-penoton film
- Orang yang menghadiri khotbah keagamaan, dsb.
Kelompok ekspressif yang telah direncanakan (planned expresive group)
Merupakan kerumunan yang pusat perhatinnya tidak begitu penting akan
tetapi mempunyai persamaan tujuan yang terlihat dalam aktivitas-aktivitas
kerumunan tersebut, serta kepuasan yang dihasilkannya.
Contoh : -orang yang berpesta
-Berdansa, dsb.
Kerumunan yang bersifat sementara (casual crowds)
Kerumunan yang kuarang menyenagkan (inconvenient aggregations)
Dalam kerumunan ini kehadiran orang-orang lain merupakan halangan
terhadap tercapainya maksud seseorang.
Contoh : -orang-orang yang mengantri karcis
-orang-orang yang menunggu bis, dsb.
Kerumunan orang-orang yang sedang dalam keadaan panik (panic crowds)
Yaitu orang-orang yang bersama-sama berusaha menyelamatkan diri dari
suatu bahaya.
Kerumunan penonton (spectator crowds)
Yaitu orang-orang yang ingin melihat suatu kejadian tertentu. Kerumunan
penonton ini tidak direncanakan, sedangkan kegiatan-kegiatannya juga pda
umumnnya tidak terkendalikan.
Kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum (lawless
crowds)
Kerumunan yang bertindak emosinal (acting mobs)
Kerumunan ini bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan
mempergunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma
yang berlaku dalam masyarakat.
22
Kerumunan yang bersifat immoral (immoral crowds)
Kerumunan ini hampir sama dengan kelompok-kelompok ekspressif,
tetapi kegiatannya bertentangan dengan norma-norma dalam
masyarakat.
Contoh : orang-orang yang dalam keadaan mabuk-mabuk.
b. Publik
Publik lebih merupakan kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Interaksi
terjadi secara tidak langsung melalui alat-alat komunikasi, seperti : melalui
desas-desus, melalui surat kabar,radio, televisi, Film, dsb.
Alat-alat penghubung tersebut lebih memungkinkan suatu publik untuk
mempunyai pengikut-pengikut yang lebih luas dan besar jumlahnya.
5. Masyarakat Pedesaan (Rural Community) dan Masyarakat Perkotaan (Urban
Community)
Istilah masyarakat setempat (community) menunjuk pada bagian masyarakat
yang bertempat tinggal di suatu wilayah (dalam arti geografis) dengan batas-
batas tertentu, dimana faktor utama yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang
lebih besar diantara angota-anggotanya, dibandingkan dengan penduduk diluar
batas wilayahnya.
Ciri-ciri Masyarakat Pedesaan
Terdapat beberapa ciri yang menonjol pada masyarakat Desa, antara lain :
- Mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam daripada
hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya.
- Sistem kehidupan biasanya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan
- Penduduk masyarakat pedesaan pada umumnya hidup dari pertanian
- Pembagian pekerjaan tidak berdasarkan keahlian, akan tetapi biasanya
pembagian kerja didasarkan pada usia
23
- Rasa persatuan erat sekali, yang kemudian menimbulkan saling kenal-
mengenal dan saling tolong-menolong yang akrab.
- Dalam pemerintahan, hubungan antara penguasa dengan rakyatnya
berlangsung secara tidak resmi, segala sesuatunya dijalankan atas dasar
musyawarah.
- Pengendalian sosial masyarakat terasa sangat kuat
- Dsb.
Ciri-ciri Masyarakat Perkotaan
Terdapat beberapa ciri yang menonjol pada masyarakat Perkotaan, yaitu :
- Kehidupan keagamaan berkurang bila dibandingkan dengan kehidupan
agama didesa.
Cara kehidupan demikian mempunyai kecenderungan kearah kehidupan
keduniawian (secular trend), dibandingkan dengan kehidupan warga desa
yang cenderung kearah agama (religious trend)
- Orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus
bergantung pada orang-orang lain, yang penting disini adalah manusia
perseorangan atau individu.
- Pembagian kerja di antara warga-warga kota lebih tegas dan mempunyai
batas-batas yang nyata
- Kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan lebih banyak
diperoleh warga kota daripada warga desa
- Masyarakat kota pada umumnya berpikiran rasional, menyebabkan
interaksi-interaksi yang terjadi lebih didasarkan pada faktor kepentingan
daripada faktor pribadi
- Jalan kehidupan yang cepat di kota-kota mengakibatkan pentingnya
faktor waktu bagi warga kota, sehingga pembagian waktu yang teliti
sangat penting
- Masyarakat kota lebih terbuka dalam menerima pengaruh-pengaruh dari
luar.
24
5. URBANISASI
Urbanisasi adalah suatu proses berpindahnya penduduk dari desa ke kota atau
dapat pula dikatakan bahwa urbanisasi merupakan proses terjadinya masyarakat
perkotaan.
Apabila akan dilihat sebab urbanisasi, maka harus diperhatikan dari dua sudut,
yaitu:
a. Faktor-faktor yang mendorong penduduk desa untuk meninggalkan tempat
daerah kediaman (push factors)
b. Faktor-faktor yang terdapat dikota yang menarik penduduk desa untuk
pindah dan menetap di kota (pull factors)
a. Push Factor
Di desa lapangan pekerjaan pada umumnya kurang.
Kaum muda-mudi di desa merasa tertekan oleh adat istiadat yang ketat yang
mengakibatkan cara hidup yang monoton. Untuk mengembangkan
pertumbuhan jiwanya, banyak yang pergi ke kota.
Di desa tidak banyak kesempatan untuk menambah pengetahuan oleh sebab
itu banyak orang-orang desa yang ingin maju pindah ke kota
Rekreasi yang merupakan salah satu faktor penting di bidang spiritual
kurang sekali
Untuk pemasaran hasil produksi warga desa sangat terbatas, sehingga untuk
memperluas pemasarannya warga desa pergi ke kota.
b. Pull Factors
Penduduk desa kebanyakan mempunyai suatu anggapan bahwa di kota
banyak pekerjaan serta banyak penghasilan (uang), maka secara relatif lebih
mudah untuk mendapatkan uang daripada di desa
Di kota lebih banyak kesempatan untuk mendirikan perusahaan industri,
dsb. Hal ini disebabkan oleh karena lebih mudahnya di dapatkan izin dan
terutama kredit dari Bank
25
Kelebihan modal dikota lebih banyak daripada di desa
Pendidikan lanjutan lebih banyak dikota dan dengan sendirinya lebih mudah
didapat
Kota merupakan suatu tempat yang lebih menguntungkan untuk
mengembangkan jiwa dengan sebaik-baiknya dan seluas-luasnya
Kota dianggap mempunyai tingkat kebudayaan yang lebih tinggi dan
merupakan tempat pergaulan dengan segala macam orang dari segala
lapisan
Akibat-akibat negatif dari urbanisasi yang terlalu cepat, antara lain :
1. Pengangguran
2. Naiknya kriminalitas
3. Persoalan perwismaan
4. Kenakalan anak-anak/kejahatan anak-anak
5. Persoalan rekreasi (persoalan biaya yang harus dikeluarkan)
BAB IV
BENTUK-BENTUK INTERAKSI SOSIAL
26
1. Proses-proses Asosiatif
- Kerja sama (Cooperation)
Kerjasama disini dimaksudkan sebagai suatu kerjasama antara orang perorangan
atau kelompok manusia, untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama.
Bentuknya :
a. Bergaining yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-barang
antara dua organisasi atau lebih.
b. Co-Optation yaitu suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam
kepemimpinan atau pelaksanaan politik menghindari terjadinya kegoncangan
dalam stabilisasi organisasi yang bersangkutan.
c. Coalition yaitu kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai
tujuan-tujuan yang sama.
2. Akomodasi (Accomodation)
Merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan
pihak lain/lawan, sehingga lawan tersebut tidak kehilangan keperibadiannya.
Bentuknya :
a. Coercion adalah suatu bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan oleh
karena adanya paksaan.
b. Compromise adalah suatu bentuk akomodasi dimana pihak-pihak yang terlibat
masing-masing mengurangi tuntutannya agar tercapai penyelesaian terhadap
perselisihan yang ada.
c. Arbitration, merupakan suatu cara untuk mencapai compromise apabila pihak-
pihak yang berhadapan, masing-masing tidak sanggup untuk menyelesaikan
sendiri. Biasanya diselesaikan oleh pihak ke tiga.
d. Mediation, hampir menyerupai arbitration, pada mediation di undanglah pihak
ke tiga yang netral dalam soal perselisihan yang ada. Pihak ketiga
27
kedudukannya hanya sebagai penasihat tidak mempunyai wewenang untuk
mengambil keputusan.
e. Toleration, sering dinamakan tolerant-participation
Merupakan bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang formal bentuknya
(menghindari diri dari suatu perselisihan).
f. Stalemete, merupakan suatu akomodasi dimana pihak-pihak yang bertentangan
karena mempunyai kekuatan yang seimbang berhenti pada suatu titik terbentuk
dalam melakukan pertentangannya, kedua belah pihak sudah tidak ada
kemungkinan maju ataupun mundur.
II. Proses-proses Yang Disasosiatif
1. Persaingan (competition)
Sebagai suatu proses sosial dimana orang-perorangan atau kelompok manusia
yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada
suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian dari publik, dengan cara usaha-
usaha menarik perhatian publik/mempertajam prasangka yang telah ada tanpa
mempergunakan ancaman/kekerasan.
Persaingan mempunyai dua tipe umum :
a. Bersifat pribadi : Orang perorangan secara langsung bersaing untuk
memperoleh kedudukan tertentu di dalam suatu organisasi, disebut juga
rivalry.
b. Bersifat tidak pribadi : yang langsung bersaing adalah kelompok-kelompok
manusia, orang perorangan tersangkut juga akan tetapi sebagai anggota
kelompok.
Bentuknya :
a. Persaingan dibidang ekonomi
b. Persaingan di bidang kebudayaan
c. Persaingan untuk mencapai suatu kedudukan dan peranan tertentu dalam
masyarakat.
d. Persaingan karena perbedaan ras.
28
2. Contravention
Adalah suatu sikap yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-
unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Sikap yang tersembunyi tersebut
dapat berubah menjadi suatu kebencian, akan tetapi tidak sampai menjadi
pertentangan/pertikaian.
Proses Contravention
a. Proses yang umum meliputi perbuatan-perbuatan, penolakan, keengganan,
perlawanan, perbuatan menghalangi protes, gangguan-gangguan, perbuatan
kekerasan, perbuatan mengacaukan rencana pihak lain.
b. Bentuk contravention yang sederhana, seperti menyangkal pernayataan orang
lain di muka umum, memaki-maki orang lain, mencerca, memfitnah,
melemparkan kesalahan pada orang lain dsb.
c. Bentuk contravention yang intensif, yang menyangkut penghasutan,
menyebarkan desas desus, mengecewakan pihak lain dsb.
d. Contravention yang bersifat rahasia seperti mengumumkan rahasia orang lain,
perbuatan khianat dsb.
e. Contravention yang bersifat taktis, misal mengejutkan lawan,
mengganggu/membingungkan pihak lain (dalam kampanye pemilu), memaksa
pihak lain untuk menyesuaikan diri dengan memakai kekerasan, provokasi,
intimidasi dsb.
Type-type contravention
a. Contravention yang menyangkut generasi-generasi yang terdapat dalam
masyarakat, lazim terjadi terutama dalam zaman sekarang, dimana perubahan-
perubahan terjadi dengan cepat.
b. Contravention yang menyangkut sex terutama menyangkut hubungan suami
dengan istri dalam keluarga dan peranannya dalam masyarakat.
c. Contravention parlementer terutama berkaitan dengan hubungan golongan
mayoritas dengan golongan minoritas dalam masyarakat.
29
3. Pertentangan (pertikaian/konflik)
Adalah suatu proses sosial dimana orang perorangan/kelompok manusia
berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lain/lawan
yang disertai dengan ancaman/kekerasan.
Bentuknya :
1. Pertentangan pribadi
2. Pertentangan ras
3. Pertentangan antara kelas-kelas sosial
4. Pertentangan politik
5. Pertentangan internasional
BAB V
LEMBAGA KEMASYARAKATAN
30
1. Pengertian
Menurut Robert Mac Iver dan Charles H. Page
“Lembaga kemasyarakatan sebagai tata cara atau prosedur yang telah diciptakan
untuk mengatur hubungan antar manusia yang berkelompok dalam suatu
kelompok kemasyarakatan yang dinamakan Association”.
Menurut Leopold Von Wiese dan Howard Becker (Melihat dari sudut
fungsinya)
“lembaga kemasyarakatan diartikan sebagai suatu jaringan daripada proses-
proses hubungan antar manusia dan antar kelompok manusia yang berfungsi
untuk memelihara hubungan-hubungan tersebut serta pola-polanya, sesuai
dengan kepentinagan-kepentingan manusia dan kelompoknya”.
Menurut Summer (melihat dari sudut kebudayaan)
“Lembaga kemasyarakatan sebagai perbuatan , cita-cita, sikap, dan
perlengkapan kebudayaan yang memiliki sifat kekal serta bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, agar terjadi keteraturan dan
integrasi dalam masyarakat”.
Fungsi dari lembaga kemasyarakatan
1. Memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka
harus bertingkah laku atau bersikap di dalam mengahadapi masalah-masalah
dalam masyarakat, terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan yang
bersangkutan.
2. Menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan.
3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem
pengendalian sosial (social control), yaitu sistem pengawasan dari
masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya.
2. Proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan
31
Agar supaya hubungan antar manusia didalam suatu masyarakat terlaksana
sebagaimana yang diharapkan, maka dimuatlah norma-norma didalam
masyarakat. Ada norma-norma yang lemah, yang sedang, sampai yang terkuat
daya pengikatnya. Norma-norma yang kuat daya pengikatnya anggota-anggota
masyarakat pada umumnya tidak berani melanggarnya. Contoh : cara
berpakaian/mode pakaian adalah normanorma yang mengharuskan seseorang
untuk memakai pakaian.
Untuk dapat membedakan kekuatan mengikat dari norma-norma tersebut, maka
secara sosiologis dikenal adanya empat pengertian, yaitu :
a. Cara
b. Kebiasaan
c. Tata-kelakuan
d. Adat Istiadat
a. Cara (Usage)
Menunjukan pada suatu bentuk perbuatan
Norma ini mempunyai kekuatan yang sangat lemah, cara (usage) lebih
menonjol di dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. Suatu
penyimpangan terhadapnya tak akan mengakibatkan hukuman yang berat,
akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu saling berhubungan.
Contoh : orang mempunyai cara masing-masing untuk minum pada waktu
bertemu, ada minum tanpa mengeluarkan bunyi, ada pula yang
mengeluarkan bunyi sebagai pertanda rasa kepuasannya menghilangkan
haus. Untuk minum yang mengeluarkan bunyi biasanya dianggap sebagai
perbuatan yang tidak sopan, maka orang-orang yang di ajak minum bersama-
sama tersebut akan merasa tersinggung dan mencela cara minum tsb.
b. Kebiasaan (Folkways)
32
Kebiasaan mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar dari cara
kebiasaan yang diartikan sebagai perbuatan yang diulang-ulang dalam
bentuk yang sama, merupakan suatu bukti bahwa orang banyak menyukai
perbuatan tersebut.
Contoh : Orang-orang mempunyai kebiasaan untuk memberi hormat kepada
ornag lain yang lebih tua usianya apabila perbuatan tersebut tidak dilakukan,
maka hal tersebut dianggap sebagai suatu penyimpangan terhadap kebiasaan
umum dalam masyarakat.
c. Tata Kelakuan (Mores)
Tata kelakuan merupakan/mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari
kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar
maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Contoh
Apabila kebiasaan tidak semata-mata dianggap sebagai norma-norma
pengatur maka kebiasaan tersebut disebut sebagai mores/tata kelakuan.
d. Adat istiadat (custom)
Tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku
masyarakat, dapat meningkat kekuatan mengikatnya menjadi custom/adat
sitiadat. Anggota-anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan
mendapat sanksi yang keras, bahkan yang melanggarnya dapat dikeluarkan
dari masyarakat.
3. Jadi lembaga kemasyarakatan adalah himpunan daripada norma-norma dari
segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok didalam kehidupan
masyarakat. Wujud yang konkrit dari lembaga kemasyarakatan yaitu association.
Contoh : Universitas merupakan lembaga kemasyarakatan, sedangkan
universitas Indonesia, Unpad, UGM dll adalah disebut association
Dalam pembentukannya sebagai lembaga kemasyarakatan norma-norma yang
ada di masyarakat mengalami beberapa proses yaitu :
33
a. Proses Institutionalization (pelembagaan)
Yaitu suatu proses yang dilewati suatu norma kemasyarakatan yang baru untuk
menjadi bagian dari suatu lembaga kemasyarakatan. Yang dimaksud adalah
dimana norma-norma kemasyarakatan tersebut oleh masyarakat dikenal, diakui,
dihargai, dan kemudian ditaati dalam kehidupan sehari-hari.
b. Proses Internalized
Proses pelembagaan sebenarnya tidak berhenti demikian saja akan tetapi dapat
berlangsung lebih jauh lagi hingga suatu norma kemasyarakatan tidak hanya
menjadi institutionalization dalam masyarakat akan tetapi menjadi internalized
artinya suatu taraf perkembangan norma-norma kemasyarakatan dimana para
anggota masyarakat dengan sendirinya ingin berperilaku sejalan dengan perilaku
yang memang sebenarnya memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan perkataan
lain norma-norma tersebut telah mendarah daging (internalized)
Suatu lembaga kemasyarakatan, mempunyai suatu tradisi yang tertulis dan tidak
tertulis, yang merumuskan tujuannya, tata tertibnya yang berlaku dll.
Secara menyeluruh ciri-citri tersebut dapat diterapkan pada lembaga-lembaga
kemasyarakatan, seperti misalnya : perkawinan. Sebagai suatu lembaga
kemasyarakatan, maka perkawinan menpunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :
a. Sebagai pengatur perialku seksual manusia dalam pergaulan hidupnya
b. Sebagai pemberian hak dan kewajiban bagi suami, istri, anak-anak.
c. Untuk memenuhi kebutuhan manusia akan kawan hidup oleh karena secara
naluriah manusia senantiasa berhasrat untuk hidup berkawan.
d. Untuk memenuhi kebutuhan manusia akan benda materiil.
e. Untuk memenuhi kebutuhan manusia akan prestise.
f. Didalam hal-hal tertentu untuk memelihara interaksi antar kelompok sosial.
4. Type-type lembaga kemasyarakatan
34
Type-type lembaga kemasyarakatan dapat diklasifikasikan dari berbagai sudut.
Menurut Gillin and Gillin, lembaga kemasyarakatan dapat diklasifikasikan
sebagai berikut :
1. Klasifikasi dari sudut perkembangannya
a. Crescive intitution, juga disebut sebagai lembaga yang paling primer,
merupakan lembaga yang secara tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat
masyarakat. Contoh : hak milik, perkawinan, agama dll.
b. Enacted institutions, lembaga yang sengaja dibentuk untuk memenuhi
tujuan tertentu. Contoh : Lembaga hutang-piutang, Lembaga pendidikan
dll.
2. Klasifikasi dari sudut nilai-nilai yang diterima masyarakat.
a. Basic institutions, sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat penting
untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat.
Contoh : Sekolah-sekolah, keluarga dll.
b. Subsidiary institutions, dianggap sebagai lembaga yang kurang penting,
contoh : Kegiatan-kegiatan untuk rekreasi
3. Klasifikasi dari sudut penerimaan masyarakat
a. Approved institutions/Sanctioned institutions, adalah lembaga-lembaga
yang diterima dimasyarakat, contoh sekolah, perusahaan dagang dsb.
b. Unsanctioned Institutions, adalah lembaga yang ditolak oleh masyarakat,
contoh : Penjahat, pelacur, pemeras, pencoleng.
4. Klasifikasi dari sudut penyebarannya.
a. General institutions, lembaga yang dikenal oelh hampir masyarakat di
dunia, contoh : agama
b. Restricted institutions, lembaga yang dikenal/dianut masyarakat tertentu
saja didunia, contoh : agama protestan, khatolik, budha, dll
5. Klasifikasidari sudut fungsinya
35
a. Operative institutions, merupakan lembaga yang menghimpun pola-pola
atau cara-cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang
bersangkutan. Contoh : Lembaga industrialisasi
b. Regulative institutions, merupakan lembaga yang bertujuan mengawasi
adat istiadat atau tata kelakuan yang tidak menjadi bagian yang mutlak
dari lembaga itu sendiri. Contoh : Kejaksaan, pengadilan dll.
5.Social Control/Pengendalian Sosial
Agar anggota masyarakat tetap menggunakan norma-norma yang telah
disepakati, maka diperlukan suatu sistem pengawasan yang disebut pengendalian
sosial.
Pengertian pengendalian sosial :
“ Suatu proses baik direncanakan ataupun tidak, yang bersifat mendidik,
mengajak, bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah
dan nilai-nilai sosial yang berlaku “.
Pengendalian dapat dilakukan oleh :
a. Oleh individu terhadap individu lainnya
Contoh : Seorang ibu mendidik anak-anaknya agar menyesuaikan diri
terhadap nilai-nilai yang berlaku.
b. Oleh individu terhadap kelompok-kelompok lainnya, contoh : Seorang ketua
RW terhadap warganya.
c. Oleh suatu kelompok terhadap kelompok lainnya, contoh : Kelompok islam
(MUI) terhadap ahmadiyah.
d. Oleh suatu kelompok terhadap individu.
Agar pengendalian sosial tersebut berjalan dengan baik, diperlukan adanya
sanksi yang berupa reward dan punishment. Sanksi adalah ganjaran yang
diberikan kepada warga masyarakat dengan memperhatikan kesesuaian antara
tindakan dengan norma yang berlaku atas tindakan dengan norma yang berlaku
atas tindakan tersebut. “Reward” diberikan kepada masyarakat yang tindakannya
36
sesuai dengan norma yang berlaku. “Punishmen” diberikan kepada warga
masyarakat yang tindakannya tidak sesuai dengan norma yang berlaku
Secara umum, sanksi berfungsi untuk mengingatkan kepada warga masyarakat
mengenai adanya norma yang harus dipatuhi.
Pengendalian sosial dapat dilaksanakan dengan berbagai cara :
a. Persuasive, pelaksanaan pengendalian sosial tanpa paksaan, akan efektif
dilaksananakan pada kondisi masyarakat yang relatif tertib.
b. Coersive, pelaksanaan pengendalian sosial secara paksa, sering dilakukan
pada kondisi masyarakat yang sedang berubah atau tidak stabil.
Pada pelaksanaan pengendalian sosial persuasive, tindakan-tindakan warga
masyarakat lebih mengarah kepada “conformity” yaitu tindakan yang lebih
mengindahkan norma-norma yang berlaku, sedangkan pelaksanaan pengendalian
sosial yang “Coersive” dilakukan karena tindakan-tindakan warga masyarakat
kepada Deviation yaitu tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-
norma masyarakat.
Dari uraian tentang pengendalian sosial dapat disimpulkan bahwa :
1. Pada masyarakat yang ketat pengendalian sosialnya , conformity akan kuat
dan proses institutionalization akan lancar.
2. Pada masyarakat yang longgar pengendalian sosialnya, deviation akan
mudah terjadi sehingga institutionalization akan terhambat.
3. Ketat atau longgarnya suatu pengendalian sosial, tergantung juga kepada
jelas tidaknya norma dan tegasnya tidaknya sanksi.
BAB VI
37
PELAPISAN-PELAPISAN SOSIAL(STRATIFIKASI-SOSIAL)
1. Pengertian Stratifikasi Sosial
Selama dalam suatu masyarakat ada sesuatu yang dihargai, dan setiap
masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargainya, maka hal itu akan
menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem berlapis-lapisan dalam
masyarakat.
Barang sesuatu yang dihargai didalam masyarakat itu mungkin berupa uang,
benda-benda yang bernilai ekonomis, tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan,
kesalehan dalam agama, atau mungkin juga keturunan dari keluarga yang
terhormat.
Sistim berlapis-lapis dalam masyarakat, dalam sosiologi dikenal dengan istilah
“Social Stratification”.
Kata stratification berasal dari kata stratum yang berarti lapisan.
Pakar sosiologi Patirim A. Sorokin menyatakan bahwa Social Stratification
adala “pembeda penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara
bertingkat/hierarkhis”.
Perwujudan dari pelapisan ini adalah adanya kelas-kelas tinggi-tinggi dan kelas
yang lebih rendah.
Dasar dan inti lapis-lapisan dalam masyarakat adalah tidak adanya
keseimbangan dalam pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban, kewajiban-
kewajiban dan tanggung jawab nilai-nilai sosial dan pengaruhnya diantara
anggota-anggota masyarakat.
Terjadinya Lapisan-Lapisan dalam Masyarakat
a. Lapisan yang Terjadi dengan Sendirinnya
Alasan lapisan yang terjadi dengan sendirinya adalah : -kepandaian; -tingkat
umur (yang senior); -sifat keaslian keanggotaan kerabat seorang kepala
masyarakat (Raja/sultan).
Alasan-alasan yang dipakai akan berlainan bagi tiap-tiap masyarakat.
38
b. Lapisan yang Sengaja Disusun
Hal ini biasanya terjadi untuk mengejar suatu tujuan bersama, yang berkaitan
dengan pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam organisasi-
organisasi formal, misalnya : -pemerintahan; - perusahaan; -partai politik; -
angkatan bersenjata; -perkumpulan.
Untuk melihat terjadinya proses pelapisan-pelapisan dalam masyarakat, haruslah
diperhatikan pokok-pokok pedoman sebagai berikut :
1. Sistem stratifikasi sosial mungkin berpokok pada sistem pertentangan dalam
masyarakat
2. Sistim stratifikasi sosial dapat dianalisa dalam ruang lingkup unsur-unsur
sebagai berikut :
a. Distribusi hak-hak istimewa yang obyektif.
Mis : - penghasilan; - kekayaan ; - keselamatan (kesehatan, laju angka
kejahatan),wewenang, dsb.
b. Sistim bertetangga yang diciptakan warga-warga masyarakat,(prestige
dan penghargaan)
c. Kriteria sistem pertentangan, yaitu apakah didapatkan berdasarkan
kualitas pribadi, keanggotaan kelompok kerabat tertentu, milik,
wewenang, dan kekuasaan.
d. Lambang-lambang Kedudukan
Mis : - tingkah laku hidup; - cara berpakaian; - perumahan;
- keanggotaan pada suatu organisasi dan selanjutnya.
e. Mudah atau sukarnya bertukar kedudukan.
f. Solidaritas diantara individu-individu atau kelompok-kelompok sosial
yang menduduki kedudukan yang sama dalam sistem sosial masyarakat :
Pola-pola interaksi (struktur clique, keanggotaan organisasi
perkawinan, dsb).
Kesamaan/ketidaksamaan sistem kepercayaan, sikap, nilai-nilai
Kesadaran akan kedudukan masing-masing
Aktivitas sebagai oragan kolektif
39
3. Sifat Stratifikasi Sosial dalam Masyarakat
Sifat stratifikasi didalam suatu masyarakat dapat bersifat :
a. Bersifat Tertutup (closed social stratification)
b. Bersifat Terbuka (open social stratification)
a. Bersifat Tertutup (Closed Social Stratification)
Mambatasi kemungkinan pindahnya seseorang dari satu lapisan yang
lain, ke lapisan lainnya, baik yang merupakan gerak ke atas ataupun
kebawah.
Di dalam sistim yang tertutup ini, satu-satunya jalan untuk masuk
dalam/menjadi anggota dari suatu lapisan dalam masyarakat adalah
karena kelahiran.
Sistim yang tertutup, dengan jelas dapat dilihat dalam masyarakat India
yang berkasta, atau dalam suatu masyarakat yang Feodal, atau dalam
suatu masyarakat dimana stratifikasi tergantung pada perbedaan-
perbedaan rasial.
Dalam suatu sistim ratifikasi yang tertutup, dalam batas-batas tertentu
juga dijumpai pada masyarakat Bali. Menurut kitab-kitab Suci orang
Bali, masyarakat Bali terbagi kedalam 4 lapisan, yaitu :
Brahmana Satria disebut “triwangsa” Vesia Sudra disebut “Jaba”
Keempat lapisan tersebut terbagi lagi kedalam lapisan-lapisan khusus.
Biasanya orang-orang akan mengetahui dari gelar seseorang, kedalam
kasta mana dia tergolong, gelar-gelar tersebut diwariskan menurut garis
keturunan laki-laki (patrilineal), yaitu :
Kasta Gelar Brahmana Ida Bagus Satria Dewa, Tjokorda, Ngahan, Bagus Vesia I. Gusti, Gusti Sudra Pande, Kbon, Pasek.
40
4. Ukuran Pelapisan Sosial
Ukuran atau kriteria yang biasanya dipakai untuk menggolong-golongkan
anggota anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan tertentu adalah sebagai
berikut :
a. Ukuran Kekayaan
Ukuran kekayaan (kebendaan) daqpat dijadikan suatu ukuran. Barang
siapa yang memiliki kekayaan paling banyak, termasuk ke dalam lapisan
teratas. Kekayaan tersebut misalbnya dapat dilihat pada bentuk rumah,
mobil, kebiasaan bebbelanja barang-barang mahal, dll.
b. Ukuran kekuasaan
Barang siapa yang memiliki kekuasaan dan wewenang terbesar
menempati lapisan tertinggi
c. Ukuran kehormatan
Orang yang paling disegani dan dihormati, mendapat tempat yang
teratas. Ukuran semacam ini banyak dijumpai pada masyarakat-
masyarakat tradisional, biasanya mereka adalah golongan tua atau
mereka yang pernah berjasa besar kepada masyarakat.
d. Ukuran Ilmu Pengetahuan
Ilmu pengetahuan sebagai ukuran, dipakai oleh masyarakat yang
menghargai ilmu pengetahuan.
Orang yang mempunyai ilmu pengetahuan tertinggi mendapat tempat
pada lapisan atas.
5. Unsur-unsur Stratifikasi Sosial
Hal yang mewujudkan unsur-unsur dalam stratifikasi sosial adalah
“Kedudukan”(status) dan “Peranan”(Role). Yang merupakan unsur baku
dalam stratifikasi sosial.
a. Kedudukan (Status)
Kadang-kadang dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dengan
kedudukan sosial (social status).
41
Kedudukan diartikan sebagai tempat atau pasti seseorang dalam suatu
kelompok sosial, sehubungan dengan orang-orang lainnya dalam
kelompok tersebut atau tempat/posisi suatu kelompok sehubungan
dengan kelompok-kelompok lainnya didalam kelompok yang lebih
besar lagi.
Kedudukan sosial siartikan sebagai tempat seseorang secara umum
dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti
lingkungan pergalannya, pestigennya, serta hak-hak dan kewajiban-
kewajibannya.
Kedudukan atau status merupakan tempat atau posisi seseorang pada
struktur sosial masyarakatanya. Posisi tersebut jika dipisahkan dari individu
yang memilikinya, hanyalah merupakan kumpulan hak-hak dan kewajiban-
kewajiban.
Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut hanya dapat terlaksana melalui
perantaraan individu-individu, maka agak sukar untuk memisahkannya
secara tegas antara individu dengan statusnya.
Bentuk-bentuk Status
Berdasarkan bagaimana seseorang memperoleh status/kedudukan dapat
dibedakan antara lain :
1. Ascribed Status
Status yang diperoleh seseorang secara otomatis, begitu lahir orang
tersebut telah memiliki kedudukan/status tertentu.
Misalnya : - jenis kelamin
- keturunan, bapaknya bangsawan anaknya pun bangsawan
Ascribed status ini akan lebih berkembang pada masyarakat yang
sistem pelapisan sosialnya tertutup.
2. Achieved Status
Sesuatu bentuk kedudukan/status yang diperoleh seseorang dengan
melalui usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan semacam ini sifatnya
terbuka, artinya setiap orang mempunyai kesempatan untuk mencapai
42
status ini bial telah melalui usaha-usaha atau melalui persyaratan-
persyaratan yang ditentukan bagi status tersebut.
Contoh : Setiap orang dapat menjadi hakim, asalkan seseorang
memenuhi persyaratan tertentu (mis : menempuh suatu
jenjang pendidikan), syarat-syarat kepegawaian, dsb.
3. Assigned Status
Status ini diberikan sebagai “ganjaran” bagi seseorang yang telah
melaksankan perannya pada suatu posisi tertentu.
Assigned status ini dapat menaikkan posisi seseorang jika orang
tersebut dianggap telah melaksanakan perannya melebihi dari
kewajiban-kewajibannya dari posisinya.
Contoh : - Seorang guru, karena telah melakukan kewajiban yang
melebihi standard dari kewajibannya diberikan sebutan
sebagai : “Guru teladan” .
Seseorang dalam masyarakat biasanya memiliki beberapa kedudukan
sekaligus. Dalam hubungan, macam-macam kedudukan tersebut.
Biasanya yang selalu menonjol hanya ada satu kedudukan yang utama.
Contoh : - Bapak Rachmat mempunyai kedudukan sebagai suami, kepala
rumah tangga, ketua RT, sebagai guru, direktur S.M.A. Bagi
masyarakat, kedudukan sebagai Dikrektur SMA itulah yang
menonjol.
Adakalannya, antara kedudukan-kedudukan yang dimiliki seseorang
timbul pertentangan atau konflik, yang dinanamakn “Status-Conflict”.
Contoh : - Bapak Rachmat tersebut, dalam kedudukannya sebagai
Direktur SMA harus menghukum puteranya sendiri yang
menjadi siswa SMA tersebut, karena telah melanggar tat-tertib
sekolah .
Kedudukan macam apa yang dimiliki seseorang atau kedudukan macam
apa yang melekat padanya, dapat terlihat pada kehidupan sehari-harinya
melalui ciri-ciri tertentu yang dinamakan “Status Symbol”(prestige-
43
symbol). Ciri-ciri tersebut seolah-olah sudah menjadi bagian dari
hidupnya. Terdapat beberapa ciri-ciri tertentu yang dianggap sebagai
status-symbol, misalnya : - cara berpakaian; - pergaulan; - cara-cara
mengisi waktu senggang, memilih tempat
tinggal, dsb.
b. Peranan (Role)
Peranan (Role) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status).
Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya
sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.
Oleh karena itu, seseorang dikatakan menduduki suatu posisi dalam
masyarakat, setelah menjalankan peranannya.
Peranan mencakup paling sedikit 3 hal, yaitu :
1. Peranan adalah meliputi norma-norma yang dihubungkan
dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan
dalam arti ini merupakan serangkaian peraturan-peraturan yang
membimbing seseorang dalam kehidupan.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan
oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang
penting bagi struktur sosial masyarakat.
Agar individu dapat menjalankan peranannya dalam masyarakat,
maka diperlukan fasilitas.
Social Institution/Lembaga Kemasyarakatan dapat diartikan sebagai
fasilitas bagi peran.
Contoh : - Seorang laki-laki agar dapat berperan sebagai seorang
suami dan ayah diperlukan social institution/lembaga
kemasyarakatan yaitu : Lembaga perkawinan dan lembaga
keluarga.
Sejalan dengan adanya status-conflict, juga ada yang disebut
conflict of roles dan bahkan kadang-kadang suatu pemisahan antara
44
individu dengan peranannya yang sesungguhnya harus
dilaksanakan, hal ini didalam ilmu sosiologi dinamakn “role-
distance”. Gejala tadi timbul apabila si individu merasakan dirinya
tertekan, karena dia merasa dirinya tidak sesuai untuk melaksanakan
peranan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Karena itu dia
tidak melaksanakan perananya dengan sempurna atau bahkan
menyembunyikan dirinya, apabila dia berada dalam lingkungan
sosial yang berbeda.
Lingkungan sosial/social circle adalah kelompok sosial dimana
seseorang mendapat tempat dan kesempatan untuk melaksanakan
perananya. Setiap peranan bertujuan agar antara individu yang
melaksanakan peranan tadi dengan orang-orang disekitarnya
mempunyai hubungan dengan peranan tersebut, yang diatur oleh
nilai-nilai sosial yang diterima dan ditaati kedua belah pihak.
Contoh : - peranan antara dokter dengan pasiennya nilai yang dianut adalah hygienis.
- nilai-nilai keagamaan antara pemuka agama dengan pemeluk-pemeluk agama.
6. Mobilitas Sosial (Social Mobility)
Mobilitas sosial atau social mobility, ialah gerak orang-orang atau kelompok
manusia dalam struktur sosial.
Contoh : seorang guru beralih pekerjaan menjadi pedagang
Gerak sosial tidak terbatas pada individu-individu saja, akan tetap
menyangkut juga pada kelompok-kelompok sosial.
Contoh : satu golongan minoritas berasimilasi dengan golongan mayoritas.
Type-type gerak sosial yang prinsipil ada 2 macam, yaitu :
a. Gerak Sosial yang Horizontal
Merupakan gerak individu/kelompok ke posisi yang sederajat. Dengan
demikian pada gerak sosial horizontal, tidak terjadi perubahan dalam
derajat kedudukan seseorang.
b. Gerak sosial yang Vertikal
45
Merupakan gerak individu/kelompok sebagai perpindahan dari suatu
kedudukan sosial ke kedudukan lainnya tidak sederajat.
Terdapat dua jenis gerak sosial yang vertikal, yaitu :
Yang naik (social climbing) dan
Yang turun (social sinking).
Gerak sosial vertikal yang naik mempunyai dua bentuk utama, yaitu :
1. Masuknya individu-individu yang mempunyai kedudukan rendah
ke dalam kedudukan yang lebih tinggi, kedudukan tersebut. Telah
ada.
2. Pembentukan suatu kelompok baru yang kemudian ditempatkan
pada derajat yang lebih tinggi dari kedudukan individu-individu
pembentuk kelompok tersebut.
Gerak sosial vertiakl yang menurun mempunyai dua bentuk utama :
1. Turunnya kedudukan individu ke kedudukan yang lebih rendah
derajatnya
2. Turunnya derajat sekelompok individu-individu yang dapat
berupa suatu disintegrasi dalam kelompok sebagai kesatuan.
Gerak-gerak sosial vertikal dalam masyarakat memerlukan saluran-saluran.
Proses gerak sosial vertikal melalui saluran-salurannya disebut : “Social
Circulation”. Sedangkan saluran-saluran untuk gerak sosial itu adalah
Lembaga-lembaga kemasyarakatan.
Misalnya : - Lembaga pendidikan, Lembaga ekonomi, ataupun Lembaga
politik.
Lembaga-lembaga pendidikan misalnya “sekolah” pada umumnya
merupakan saluran yang konkrit dari gerak sosial yang vertikal. Bahkan
sekolah-sekolah dapat dianggap sebagai “Social Elevator” yang bergerak
dari kedudukan-kedudukan yang paling rendah ke kedudukan yang paling
tinggi dalam masyarakat.
Prinsip-prinsip umum gerak sosial yang vertikal adalah sebagai berikut :
46
1. Hampir tidak ada masyarakat yang sifat sistem berlapis-lapisnya
secara mutlak tertutup
2. Betapapun terbukanya sistem berlapis-lapis dalam suatu masyarakat,
tidak mungkin gerak sosial yang vertikal dilakukan tanpa sebab-
sebanya; sedikit banyak akan terdapat hambatan-hambatan
3. Gerak sosial vertikal yang umum berlaku bagi semua masyarakat
mempunyai ciri-cirinya yang khas bagi gerak sosialnya yang vertikal
4. Laju gerak sosial vertikal yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi,
politik, dan pekerjaan adalah berbeda
5. Berdasakan pengalaman sejarah, khususnya dalam gerak sosial
vertikal yang disebabkan faktor-faktor ekonomi, politik, dan
pekerjaan, tidak ada kecenderungan uan continu perihal bertambah
atau berkurangnya laju gerak sosial.
BAB VII
47
KONSEP-KONSEP POLITIK
Pendahuluan
Pada bab ini, akan dibahas dua konsep penting dari polotik yaitu, kekuasaan dan
negara. Khusus untuk konsep kekuasaan, konsep ini ditempatkan sebagai konsep
sentral dan politik. Karena kekuasaan, merupakan substansi dari politik. Untuk itu,
dibawah ini dikemukakan beberapa tentang politik, dimana dari definisi tersebut kita
dapat menyimpulkan bahwa inti-inti dari politik adalah kekuasaan. Adapun definisi dari
politik itu adalah sebagai berikut :
1) “Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistim politik (atau
negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistim itu dan
melaksankan tujuan-tujuan itu.”
Dari definisi di atas, dapat dianalisis bahwa suatu sistem, dalam hal ini negara
tidak akan dapat menentukan tujuan-tujuannya, apalagi melaksanakan dan
mencapai tujuan tanpa adanya power atau kekuasaan. Sebab, untuk
melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijakan-kebijakan umum
(public policies) yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari
sumber-sumber yang ada. Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan itu, perlu
dimiliki kekuasaan (power) dan kewenangan (Authority), yang akan digunakan
baik dalam membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang
mungkin timbul dalam proses ini. Dengan demikian; power/kekuasaan
merupakan substansi dari politik. Bahkan definisi-definisi berikut ini (definisi 2
& 3) secara tegas dan jelas mengemukakan hubungan antara politik dengan
kekuasaan.
2) “Politik merupakan perjuangan untuk mendapat kekuasaan”
3) “Politik merupakan sistim pengaturan pembagian kekuasaan dan pengukuhan
wewenang dalam masyarakat.”
BAB VIII
48
KEKUASAAN
Kekuasaan (power) mendapat banyak perhatian dari para ahli ilmu pengetahuan
sosial, karena kekuasaan secara empiris mempunyai peranan yang dapat menentukan
nasib berjuta-juta manusia. Sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan menempatkan
kekuasaan sebagai sesuatu yang bersifat netral, artinya kekuasaan tidak dipandang
sebagai sesuatu yang baik atau buruk. Akan tetapi, sosiologi mengakui unsur kekuasaan
meruapakan unsur yang penting dalam kehidupan suatu masyarakat.
Penilaian baik atau buruknya kekuasaan senantiasa harus diukur dengan
kegunaannya untuk mencapai suatutujuan yang sudah ditentukan atau disadari oleh
masyarakat lebih dahulu. Walaupun pada setiap masyarakat (sederhana ataupun yan
sudah kompleks susunannya) kekuasaan itu senantiasa terdapat, akan tetapi kekuasaan
itu tidak dapat dibagi rata kepada semua anggota masyarakat. Karena kekuasaan tidak
dapat dibagi secara merata pada semua anggota masyarakat, maka terdapat makna yang
pokok dari kekuasaan, yaitu; kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menuruti
kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan .
Adapun kekuasaan tergantung dari hubungan antara yang berkuasa dengan yang
dikuasaai atau dengan kata lain tergantung dari interaksi antara pihak yang memiliki
kemampuan untuk melancarkan pengaruh dengan pihak lain yang menerima pengaruh
ini, dengan rela atau terpaksa. Apabila kekuasaan itu ditempatkan pada diri seseorang,
maka biasanya orang itu dinamakan pemimpin dan mereka yang menerima pengaruhnya
adalah pengikut. Bedanya antara kekuasaan (power) dan wewenang (authority) ialah
bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan,
sedangkan wewenang (authority) adalah kekuasaan yang terdapat pada seseorang atau
sekelompok orang, yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari
masyarakat. Oleh karena itu, wewenang disebut juga Legalized Power. Wewenang akan
muncul pada waktu masyarakat muali mengatur pembagian kekuasaan dan menentukan
penggunaanya.
49
Pada masyarakat yang sudah kompleks, dengan pembagian kerja yang sudah
terspesialisasi, pembagian wewenang berdasarkan kekuasaan terperinci. (Misalnya;
seorang Menteri dipegang kepalanya oleh seorang lulusan SD, tapi Menteri tersebut
tidak marah, karena lulusan SD tersebut adalah tukang cukur). Walaupun demikian,
tidak semua kekuasaan dapat terjelma dalam wewenang sebab kalau setiap kekuasaan
menjelma menjadi wewenang maka susunan kekuasaan masyarakat akan menjadi kaku
sehingga tidak dapat mengikuti perubahan-perubahan. Karena keadaan inilah anatara
lain yang menyebabkan masyarakat dinamis.
Adanya kekuasaan dan wewenang pada setiap masyarakat, merupakan gejala
yang wajar, walaupun wujudnya kadang-kadang tidak disukai oleh masyarakat itu
sendiri, oleh karena sifatnya yang abnormal menurut pandangan masyarakat yang
bersangkutan. Walaupun demikian, setiap masyarakat memerlukan suatu faktor
pengikut atau pemersatu yang terwujud dalam diri seseorang atau sekelompok orang
yang memiliki kekuasaan dan wewenang tadi.
I. Unsur-unsur Kekuasaan
Yang dimaksud dengan unsur-unsur kekuasaan ialah aspek-aspek psikhologisyang
terdapat pada pihak yang dikuasai dan dapat digunakan sebagai “alat” oleh penguasa
dalam menjalankan kekuasaannya.
Adapun unsur-unsur kekuasaan tersebut ialah :1) Rasa takut
Perasaan takut pada seseorang akan menimbulkan suatu kepatuhan
terhadap segala kemauan dan tindakan orang yang ditakuti (pemegang
kekuasaan). Rasa takut ini, selain dapat menimbulkan kepatuhan, juga
menyebabkan orang yang bersangkutan meniru tindakan-tindakan orang
yang ditakutinya. Gejala tersebut dinamakan Matched Dependent
Behavior, gejala ini hanyalah seolah-olah suatu upaya untuk menghindari
“sumber” dari rasa takut tersebut. Rasa takut ini, biasanya dipergunakan
oleh pemerintah (penguasa) yang autoriter.
50
2) Rasa cinta
Rasa cinta meruapakan reaksi yang positif dari pihak yang dikuasai yang
timbul dari tindakan-tindakan tertentu dalam hubungan antara pemegang
kekuasaan dengan pihak yang dikuasai. Dalam kerangka interaksi antara
pemegang kekuasaan dengan yang dikuasai “rasa cinta” ini akan tumbuh
jika pemegang kekuasan menempatkan yang dikuasai dalam posisi
sebagai subjek, bukan objek dari suatu kekuasaan. Rasa cinta yang
meruapakan reaksi positif, akan membantu sistim kekuasaan berjalan
dengan baik dan teratur.
3) Kepercayaan
Kepercayaan dapat timbul dari hubungan langsung antara pemegang
kekuasaan dengan yang dikuasai. Kepercayaan ini merupakan hasil
evaluasi dari yang dikuasai terhadap tindakan-tindakan pemegang
kekuasaan dan tindakan-tindakan tersebut dianggap baik. Kepercayaan
dari yang dikuasai terhadap pemegang kekuasaan merupakan faktor yang
penting bagi bertahannya suatu bentuk kekuasaan.
4) Pemujaan
Pemujaan dari orang yang dikuasai terhadap orang atau kelompok
pemegang kekuasaan lebih ditimbulkan oleh adanya unsur ke dua (rasa
cinta) dan ke tiga (kepercayaan) yang berlebihan. Perwujudan dari
pemujaan ini misalnya, pembenaran atas segala tindakan yang dilakukan
oleh pemegang kekuasaan.
Keempat unsur tersebut di atas merupakan “alat” yang dapat dipergunakan
oleh penguasa guna memperlancar jalannya kekuasaan yang ada ditanganya.
Kekuasaan dijalankan melalui bermacam-macam saluran, antara lain berikut ini :
1) Saluran Militer
Apabila saluran ini yang dipergunakan, maka penguasa akan lebih
banyak mempergunakan paksaan (coercion) serta kekuatan militer
(military force) dalam melaksanakan kekuasaanya.
51
Tujuan utama adalah untuk menimbulkan rasa takut dalam diri
masyarakat, sehingga mereka timbul kepada kemauan penguasa. Untuk
keperluan tersebut, maka seringkali dibentuk organisai-organisasi ataau
pasukan-pasukan khusus yang bertindak sebagai dinas rahasia. Hal ini
banyak dijumpai pada pada negara-negara totaliter seperti misalnya,
Benito Mussolini pada waktu berkuasa di Italia sebelum dan selama
perang dunia kedua. Jerman pada saat Adolf Hilter berkuasa, Soviet
Rusia dan sebagainya.
2) Saluran Ekonomi
Dengan menggunakan saluran-saluran dibidang ekonomi, penguasa
berusaha untuk menguasai kehidupan masyarakat, misalnya dengan jalan
menguasai modal-modal yang besar, menguasai buruh dan sebagainnya.
Dengan jalan menguasai ekonomi dan kehidupan rakyat tersebut, maka
penguasa akan dapat melaksanakan peraturan-peraturannnya serta akan
menyalurkan perintah-perintahnya sisertai sanksi-sanksi tertentu.
3) Saluran Politik
Melalui saluran politik, penguasa dan pemerintah berusaha untuk
membuat peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat.
Caranya antara lain adalah dengan meyakinkan atau memaksa
masyarakat untuk menaati peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh
badan-badan yang berwenang dan syah.
4) Saluran Tradisi
Saluran tradisi ini biasanya merupakan saluran yang paling disukai.
Dengan cara menyesuaikan tradisi sendiri sengan tradisi yang dikenal
didalam masyarakat, sehingga pelaksanaan kekuasaan dapat berjalan
dengan lebih lancar. Caranya adalah dengan jalan menguji tradisi sendiri,
dengan tradisi sendiri yang dikenal didalam masyarakat, yang sudah
meresap didalam jiwa masyarakat yang bersangkutan. Dengan cara
demikian, maka diharapkan akan dapat diketemukan suatu titik
pertemuan antara tradisi-tradisi tersebut, sehingga pemerintahan akan
dapat berjalan dengan lancar.
52
5) Saluran Ideolog
Pemegang kekuasaan biasanya mengemukakan serangkaian doktrin-
doktrin yang bertujuan menerangkan dan pembenaran bagi pelaksanaan
kekuasaannya dan hal ini juga sekaligus untuk memantapkan
wewenangnya dipihak yang dikuasai. Setiap penguasa akan berusaha
agar ideologi mereka mendarah daging dalam diri pihak yang dikuasai.
6) Saluran-saluran lain
Misalnya melalui alat-alat komunikasi massa, surat kabar, film,
televisi,radio dan lain-lain. Ataupun lewat kesenian yang disenangi oleh
masyarakat misalnya; wayang atau sandiwara rakyat dan sebagainya.
Suatu kekuasaan yang telah dilaksanakan melalui saluran-saluran kekuasaan,
memerlukan serangkaian cara-cara atau usaha-usaha untuk mempertahankannya. Setiap
penguasa yang telah memegang kekuasaan dalam masyarakat demi stabilnya
masyarakat tersebut, akan berusaha untuk mempertahankannya, cara-cara atau usaha-
usaha yang dapat dilaksanakannya antara lain :
1) Dengan jalan menghilangkan segenap peraturan-peraturan lama, terutama dalam
bidang politik, yang merugikan pihak penguasa. Peraturan-peraturan tersebut akan
digantikannya dengan peraturan-peraturan baru yang akan menguntungkan
penguasa. Keadaan tersebut biasnya terjadi pada waktu ada pergantian kekuasaan
dari seorang penguasa kepada penguasa lain (yang baru).
2) Mengadakan sistim-sistim kepercayaan (belief system) yang akan memperkokoh
kedudukan penguasa atau golongannya, sistim-sistim kepercayaan teresbut meliputi
agama, ideoligi, dan seterusnya.
3) Pelaksanaan administrasi dan birokrasi yang baik
4) Mengadakan konsolidasi secara horizontal dan vertikal
Para penguasa biasanya mempunyai keahlian di bidang-bidang tertentu
misalnya, bidang politik, ekonomi, militer dan seterusnya. Kekuasaan yang dipegang
oleh seorang ahli politik, adalah terutama mencakup di bidang politik saja. Keadaan
53
semacam itu, yaitu apabila penguasa hanya menguasai bidang-bidang kehidupan yang
khusus, menyebabkan dia lebih mudah untuk digulingkan.
Oleh sebab itu penguasa seharusnya dapat pula meguasai bidang-bidang lain,
disamping bidang dimana dia mempunyai keahlian –keahlian khusus. Apabila dia
sendiri tidak sanggup, maka dia harus berusaha untuk mendekati pihak-pihak lain yang
ahli dan mengajak mereka untuk membuat The Ruling Class tersendiri. Melihat hal-hal
tersebut diatas, maka kecenderungan bahwa kekuasaan bersifat kumulatif, artinya
bertumpuk atau berkumpul dalam satu tangan atau sekelompok orang-orang, merupakan
hal wajar dalam masyarakat. Apabila dalam salah satu bidang kehidupan terdapat orang
kuat yang berkuasa, maka timbul suatu pusat kekuasaan (power centre) sudah tentu
akan timbul pusat-pusat kekuasaan lainnya, yang mungkin merupakan oposisi, sehat
tidaknya oposisi tersebut merupakan soal lain.
Persaingan terhadap yang pada suatu saat memegang tampuk pemerintahan, akan
selalu ada. Apakah persaingan tersebut dapat dilakukan secara bebas atau terbatas, itu
semuanya tergantung dari struktur masyarakatnya. Dengan demikian untuk
memperkokoh kedudukannya, maka penguasa cenderung akan menguasai bidang-
bidang kehidupan tertentu yang dianggap vital, misalnya; bidang eknomi.
Kekuasaan yang ada didalam masyarakat, beraneka ragam bentuk dan polanya,
akan tetapi pada umumnya ada satu pola umum yang ada dalam setiap masyarakat dan
betapapun perubahan-perubahan yang dialami masyarakat itu yang menyebabkan
lahirnya suatu pola baru, namun pola tersebut akan selalu muncul atas dasar pola lama
yang berlaku sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa bentuk dan sistim kekuasaan selalu
menyesuaikan dengan adat istiadat dan pola-pola perikelakuan yang ada dalam
masyarakat. Mungkin mengalami perubahan-perubahan sedikit pada batas-batasnya,
akan tetapi pada umumnya garis yang tegas antara yang berkuasa dengan yang dikuasai
selalu ada. Gejala tersebut menimbulkan lapisan-lapisan kekuasaan pada masyarakat.
54
Terdapat tiga pola umum dari sistim pelapisan kekuasaan, yaitu :
1) Type Kasta
Type kasta ini berdasarkan pada Ascribed Status. Artinya, begitu
seseorang lahir langsung ditempatkan pada lapisan yang sesuai dengan
kapasitas kekuasaannya berdasarkan keturunan. Misalnya, seorang bayi
anak taja langsung ditetapkan pada lapisan tertinggi dalam sistim pelapisan
kekuasaan yang ada. Pada type ini, terdapat garis pemisahan yang tegas
antara lapisan yang berkuasa dengan lapisan yang dikuasai. Garis pemisah
antar lapisan hampir tidak mungkin ditembus, kecil kemungkinan terjadi
gerak sosial vertikal pada type kasta garis pembatas antara lapisan
penguasa dengan yang dikuasai sangat tegas.
2) Type Oligarkhis
Pada type kedua ini masih sama dengan type kasta, yaitu didasarkan pada
ascribed status, akan tetapi individu masih ada kemungkinan untuk naik
lapisan, yaitu jika individu mampu bergaul/berinteraksi dengan
golongan/kelompok penguasa. Pada type Oligarkhis ini, kekuasan berada
pada sejumlah orang-orang yang merupakan bagian terkecil dari
masyarakat. Type semacam ini, dijumpai pada masyarakat feodal yang
berkembang. Atau juga negara berada ditangan partai politik yang
mempunyai kekuasaan yang menentukan. Garis pembatas antara lapisan
penguasa dengan yang dikuasai pada type ini masih ada akan tetapi
terpotong-potong. Sehingga lewat potongan inilah seseorang dapat
melakukan gerak sosial vertikal.
3) Type Demokratis
Pada type ini, ascribed status tidak menentukan posisi seseorang pada
lapisan kekuasaan, tetapi lebih ditentukan oleh Achieved Status, atau
kemampuan seseorang yang diperoleh lewat usaha-usaha/ikhtiar tertentu.
Garis pemisah antara lapisan penguasa dengan yang dikuasai bersifat
mobile, hanyalah titik-titik yang bergerak. Artinya setiap orang
55
dimungkinkan sekali untuk dapat bergerak naik ke lapisan di atasnya
berdasarkan kemampuan yang diperlukan. Artinya gerak sosial vertikal
sangat dimungkinkan sekali.
Sejalan dengan konsep kekuasaan, terdapat satu konsep lannya yang selalu
beriringan. Konsep yang dimaksud adalah wewenang atau authority. Wewenang disebut
juga sebagai Legalized Power , karena wewenang merupakan kekuasaan yang diakui
dan disyahkan oleh masyarakat.
Dikenal ada beberapa bentuk wewenang sebagai berikut :1) Wewang Kharismatis, Tradisional dan Rasional
a. Wewenang kharismatis, merupakan wewenang yang didasarkan pada
kharisma. Yaitu suatu kemampuan khusus yang terdapat pada diri
seseorang diatas kemampuan rata-rata warga lainnya. Warga sekitarnya
mengakui adanya kemampuan tersebut atas dasar kepercayaan dan
pemujaan.
b. Wewenang tradisional, merupakan wewenang yang telah melembaga
pada seseorang atau sekelompok orang karena adanya proses waktu
sehingga telah menjiwai masyarakat. Oleh karena itu masyarakat
percaya dan mengakui kekuasaan tersebut. Pada wewenang tradisional
ini, dimungkinkan wewenang ini diturunkan kepada seseorang
(anak,misalnya) tanpa melihat kemampuan dari yang menerima
wewenang tersebut dan masyarakat akan mengakuinya. Hal ini terjadi,
karena pada wewenang ini, tidak ada pembatasan yang tegas antara
wewenang dengan kemampuan pribadi seseorang yang terlepas dari
wewenang tersebut.
c. Wewenang rasional/legal, wewenang yang didasarkan sistim hukum
yang berlaku pada masyarakat dan bahkan diperkuat oleh negara. Pada
wewenang rasional ini, kemampuan dari sipemegang wewenang sangat
diperhatikan dan batas-batas dari wewenang dibuat secara tegas.
56
2) Wewenang Resmi dan Tidak Resmi
Wewenang resmi berkaitandengan posisi seseorang pada sruktur
masyarakat dan karena itu masyarakat mengakuinya. Wewenang tidak
resmi, wewenang yang tidak berkaitan dengan posisi dari struktur yang
diakui masyarakat, wewenang tidak resmi ini ada yang memberi istilah
pengaruh. Misalnya, dapat terjadi bahwa seorang sekretaris direktur suatu
perusahaan besar mempunyai wewenan tidak resmi yang besar sekali.
Atau, misalnya, si dalam suatu lembaga pemasyarakatan, seorang
narapidana tertentu lebih ditakutioleh rekan-rekannya daripada pegawai-
pegawai lembaga pemasyarakatan tersebut yang mempunyai wewenang
resmi.
3) Wewenang Pribadi dan Terittorial
Pada masyarakat akan terdapat kelompok-kelompok yang disatukan
berdasarkan ikatan masyarakat yang dapat berdasarkan hubungan darah
atau berdasarkan kesamaan wilayah. Ikatan berdasarkan hubungan darah
akan menimbulkan wewenang territorial. Misalnya, seorang ayah
mempunyai wewenang untuk mendidik anaknya, sedangkan kepala desa
mempunyai wewenang memanggil warga-warganya yang tersebar untuk
suatu keperluan tersebut.
4) Wewenang Terbatas dan Menyeluruh
Wewenang terbatasadalah wewenang yang hanya mencakup untuk satu
bidang tertentu saja. Misalnya, seorang jaksa atas nama negara dapat
menuntut seseorang yang dianggap melanggar hukum pidana. Sedangakan
negara mempunyai wewenang terhadap segala bidang yang terdapat pada
batas-batas kedaulatan negara tersebut (negara mempunyai wewenang
menyeluruh).
Dalam pemerintahan suatu-suatu negara, wewenang-wewenang tersebut biasanya
diwujudkan pada suatu organisasi yang disebut Birokrasi.
57
Sebetulnya organisasi (birokrasi) ini merupakan “alat penghubung” antara yang
berkuasa (pemerintah/negara) dengan yang dikuasai (rakyat).
Ciri-ciri birokrasi dan pelaksanaannya adalah sebagai berikut :
1) Adanya ketentuan-ketentuan yang tegas dan resmi mengenai kewenangan
yang didasarkan pada peraturan-peraturan umum, yaitu ketentuan-
ketentuan hukum dan administrasi.
a. Kegiatan-kegiatan sehari-hari untuk kepentingan birokrasi dibagi-bagi
secara tegas sebagai tugas-tugas yang resmi
b. Wewenang untuk memberi perintah atas dasar tugas-tugas resmi
tersebut diatas, diberkan secara langsung dan terdapat pembatasa-
pembatasan oleh peraturan-peraturan mengenai cara-cara yang bersifat
paksaan, fisik, keagamaan atau sebaliknya yang boleh dipergunakan
oleh para petugas.
c. Peraturan-peraturan yang sistimatis disusun untuk kelangsungan
pemenuhan tugas-tugas tersebut dan pelaksanaan hak-hak; hanya
orang-orang yang memenuhi persyaratan saja yang dapat dipekerjakan.
2). Prinsip pertingkatan (hierarki) dan drajat wewenang merupakan sistem yang
tegas perihal hubungan atasan dengan bawahan (super and subordination)
dimana terdapat pengawasan terhadap bawahan dengan atasannya. Hal ini
memungkinkan pula adanya suatu jalan bagi warga masyarakat untuk
meminta agar supaya keputusan-keputusan lembaga-lembaga rendah
ditinjau kembali oleh lembaga-lembaga yang lebih tinggi.
3) Ketatalaksanaan suatu birokrasi yang modern didasarkan pda dokumen-
dokumen tertulis (files) yang disusun dan dipelihara aslinya ataupun
salinannya. Untuk keperluan ini harus ada tata usaha yang
menyelenggarakan secara khusus.
4). Pelaksanaan birokrasi dalam bidang-bidang tertentu memerlukan latihan
dan keahlian yang khusus dari para petugas.
58
5). Bila birokrasi telah berkembang dengan penuh, maka kegiatan-kegiatannya
memerlukan kemampuan bekerja yang maksimal dari pelaksana-
pelaksananya, terlepas dari kenyataan bahwa bekerja pada organisasi
tersebut secara tegas dibatasi.
6). Pelaksanaan birokrasi didasarkan pada ketentuan-ketentuan umum yang
bersifat langgeng atau kurang langgeng. Sempurna atau kurang sempurna
yang kesemuanya dapat dipelajari. Pengetahuan akan peraturan-peraturan
memerlukan cara yang khusus yang meliputu hukum, ketatalaksanaan
administrasi dan perusahaan.
Dengan memperhatikan ciri-ciri yang telah diuraikan diatas maka dapat
dikatakan bahwa birokrasi paling sedikit mencakup lima unsur yaitu :
1. Organisasi
2. Pengetahuan tenaga
3. Sifatnya yang teratur
4. Bersifat terus-menerus
5. Mempunyai tujuan
59
BAB IX
PEMBAGIAN KEKUASAAN MENURUT FUNGSI
Trias politica adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari tiga macam kekuasaan yaitu :
Kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat Undang-undang (sering disebut Relumaking Function)
Kekuasaan eksekutif atau melaksanakan Undang-undang (Rule Application Function)
Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili pelanggaran Undang-undang (Rule Adjudication Function)
Trias politica adalah suatu prinsip normatf bahwa kekuasaan-kekuasaan
(function) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama, untuk menncegah
penyalahgunaan kekuasaan oelh pihak yang berkuasa. Dengan demikian diharapkan
hak-hak azazi warga negara lebih terjamin. Doktrin ini untuk pertama kali dikemukakan
oelh John Locke (1632-1755).
Menurut John Locke kekuasaan negara dibagi dalam tiga kekuasaan yaitu :
kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Yang masing-masing terpisah satu sama
lainnya. Kekuasaan legislatif ialah kekuasaan membuat peraturan dan Undang-undang.
Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang dan dilamnya
termasuk kekuasaan mengadili (Locke memandang mengadili termasuk pelaksanaan
udang-undang), dan kekuasaan federatif adalah keuasaan yang meliputi segala tindakan
untuk menjaga keamanan negara dalam hubungannya dengan negara lainseperti
membuat aliansi dsb (dewasa ini sering disebut hubungan luar negeri).
Beberapa puluh tahun kemudian, pada tahun 1748, filsuf perancis Montesquieu
memperkembangkan lebih lanjut pemikiran John Locke tersebut. Motesquieu membagi
kekuasaann pemerintahan dalam tiga cabang, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan
yudikatif. Menurut dia jenis kekuasaan tersebut haruslah terpisah satu sama lain, baik
mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang
menyelenggrakannya. Terutama adanya kebebasan badan yudikatif yang ditekankan
oleh montesquieu, oleh karena disinilah letaknya kemerdekaan individu dan hak azazi
manusia itu dijamin dan dipertaruhkan. Kekuasaan legislatif menurut dia adalah
60
kekuasan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif meliputi
penyelenggaraan undang-undang (oleh tetapi oleh montesquieu diutamakan tindakan
dibidang politik luar negeri). Sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan
mengadili atas pelanggaran undang-undang, jadi berbeda dengan John Locke yang
memasukan kekuasaan yudikatif kedalam kekuasaan eksekutif, Montesquieu
memandang kekuasaan pengadilan itu berdiri sendiri. Karena memang kekuasan
eksekutif itu berbeda dengan kekuasaan pengadilan (yudikatif). Sebaliknya oleh
montesquieu kekuasaan hubungan luar negri yang disebut oelh John Locke sebagai
kekuasaan federatif, dimasukan kedalam kekuasaan eksekutif.
Dikemukakan oleh Montesquieu bahwa kemerdekaan hanya dapat dijamin, jika
ketiga fungsi kekuasaan tersebut tidak berada pada satu orang atau badan, tetapi oleh
tiga orang atau badan yang terpisah. Pada dasarnya Montesquieu dengan teorinya itu
menginginkan jaminan bagi kemrdekaan individu terhadap tindakan sewenang-wenang
dari penguasa. Doktrin Montesquieu banyak mempengaruhi orang amerika pada masa
undang-undang dasarnya dirumuskan sehingga, dokumen itu dianggap yang paling
banyak mencerminkan trias politica dalam konsep aslinya. Misalnya presiden amerika
tidak dapat dijatuhkan oelh congres selama masa jabatan empat tahun. Dilain pihak
congres tidak dapat dibubarkan oleh presiden. Presiden ataupun menteri tidak boleh
merangkap menjadi anggota congres, dan presiden tidak dapat membimbing congres
seperti perdana menteri inggris. Begitu pula badan yudikatif, terutama Mahkamah
Agung, mempunyai kedudukan yang bebas, oleh karena para mahkamah agung
mempunyai kedudukan yang bebas, oleh karena para mahkamah agung sekali diangkat
oelh presiden serta selama berkelakuan baik, memegang jabatan seumur hidup atau
sampai saatnya mengundurkan diri secara suka rela. Akan tetapi, sekalipun ketiga
kekuasaan sudah dipisah satu sama lain sesempurna mungkin, namun para penyusun
undang-undang dasar amerika serikat masih juga menganggap perlu untuk menjamin
bahwa masing-masing tidak akan melampaui batas kekuasaannya. Maka dari itu dicoba
untuk membendung kecendrungan ini dengan mengadakan suatu sistem “Check and
balances” (Pengawasan dan keseimbangan) dimana setiap cabang kekuasaan dapat
mengawasi dan mengimbangi cabang kekuasaan lainnya.
61
Dalam rangka check and balances ini presiden diberi wewenang untuk memveto
rancangan undang-undang yang telah diterima congres, akan tetapi dipihak lain veto ini
dapat dibatalkan oleh congres dengan dukungan 2/3 suara majelis. Mahkamah agung
mengadakan check terhadap badan eksekutif dan badan legislatif melalui “judikal
review” (hak uji). Dilain pihak hakim agung yang telah diangkat oleh badan eksekutif
seumur hidup dapat dihentikan oleh congres kalau ternyata telah melakukan tindakan
kriminal. Begitu pula presiden dapat di “impeach” oleh badan badan itu, presiden boleh
menandatangani perjanjian internasional, tetapi baru dianggap syah jika senat juga
mendukungnya. Begitu pula untuk pengangkatan jabatan-jabatan yang termasuk
wewenang presiden, seperti hakim agung dan duta besar, diperlukan persetujuan dari
senat, sebaliknya menyatakan perang (suatu tindakan eksekutif) hany boleh
diselenggarakan oleh congres. Jadi sistem “check and balances” ini mengakibatkan satu
cabang kekuasaan dalam batas-batas tertentu dapat turut campur dalam tindakan cabang
kekuasaan lain, tidak dimaksud untuk memperbesar efisiensi kerja, tetapi untuk
membatasi kekuasaan dari setiap cabang kekuasaan agar lebih efektif. Akan tetapi
dalam negara sekarang ini apalagi dalam negara berkembang dimana kehidupan
ekonomi dan sosial telah menjadi demikian kompleksnya serta badan eksekutif
mengatur hampir semua aspek kehidupan masyarakat, trias politica dalam arti
pemisahan kekuasaan tidak dapat dipertahankan lagi. Dengan berkembangnya konsep
mengenai negara kesejahteraan diamana pemerintah bertanggung jawab atas
kesejahteraan seluruh rakyat, dan karena itu harus menyelenggarakan perencanaan
perkembangan ekonomi dan sosial secara menyeluruh, maka fungsi kenegaraan itu
hanya dapat diserahi satu fungsi kekuasaan tertentu saja, seperti yang dibayangkan oleh
montesquieu, misalnya saja badan eksekutif tidak hany bertindak sebagai pelaksana dari
undang-undang yang diterima dari dewan perwkilan rakyat, tetapi juga bergerak secara
aktif dibidang legislatif sendiri (misalnya dengan menyusun rancangan undang-undang,
membuat peraturan menteri dsb. Pemerintah juga berkecimpung di bidang yudikatif
(misalnya di indonesia dalam sengketa perumahan, dalam konflik-konflik pajak)..
62
Begitu pula dalam menafsirkan undang-undang, pemerintah juga “membuat”
undang-undang. Oleh karena keadaan tersebut diatas, maka ada kecenderungan untuk
menafsirkan trias politica tidak lagi pemisahan kekuasaan (separation of power) yang
diartikan bahwa hanya fungsi pokoklah yang dibedakan menurut sifatnya serta
diserahkan kepada badan yang berbeda (distinct hands), tetapi untuk selebihnya kerja
sama diantaranya fungsi-fungsi tersebut tetap diperlukan untuk kelancaran organisasi.
63
BAB X
NEGARA
Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok
dari kekuasaan politik. Negara adalah “agency” (alat) dari masyarakat yang mempunyai
kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan
menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Manusia hidup dalam suasana
kerjasama, sekaligus suasana antagonistis dan penuh pertentangan. Negara adalah
organisasi dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara syah
terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan
dari kehiodupan bersama itu. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai
dimna kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama itu, baik oleh individu dan
golongan atau asosiasi, maupun negara sendiri. Dengan demikian ia dapat
mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke arah
tujuan bersama.
Dalam rangka ini boleh dikatakan bahwa negara mempunyai dua tugas :
1) Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang a-sosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan.
2) Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke ara tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional.
Pengendalian tersebut, dilakukan berdasarkan sistim hukum dan dengan
perantaraan pemerintah beserta segala alat-alat perlengkapannya. Kekuasaan negara
mempunyai organisasi yang paling kuat dan teratur, maka dari itu semua golongan atau
asosiasi yang memperjuangkan kekuasaan, harus dapat menempatkan diri dalam
kerangka ini.
64
Dibawah ini disajikan beberapa definisi mengenai negara;
1) Roger H. Soltau : “Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority)
yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama
masyarakat.”
2) Harold J. Laski : “Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan
karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara syah
lebih agung dari pada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari
masyarakat itu. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan
bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka
bersama. Masyarakat merupakan negara kalau cara hidup yang harus ditaati
oleh individu maupun oleh asosiasi-asosiasi ditentukan oleh suatu wewenang
yang bersifat memaksa dan mengikat.”
3) Max Weber : “Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli
dalam penggunaan kekerasan fisik secara syah dalam suatu wilayah.”
4) Robert M. Mac Iver : “Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan
penerbitan di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan
berdasarkan sistim hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang
untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.”
Jadi, sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa negara adalah suatu daerah
territorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil
menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangnya melalui
penguasaan (kontrol) monopolisis dari kekuasaan yang syah.
I) Sifat-sifat Negara
Negara mempunyai sifat-sifat khusus yang merupakan manifestasi dari
kedaulatan yang dimilikinya dan hanya terdapat pada negara saja dan tidak terdapat
pada asosiasi atau organisasi lainnya. Sifat-sifat negara tersebut ialah:
65
1) Sifat Memaksa
Agar peraturan perundang-undangan ditaati dengan demikian penerbitan
dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarkhi dapat dicegah, maka
negara memiliki sifat memaksa, dalam arti mempunyai kekuasaan untuk
memakai kekerasan fisik secara legal. Sarana untuk itu adalah polisi,
tentara dan sebagainya. Organisasi dan asosiasi yang lain dari negara juga
mempunyai aturan; akan tetapi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh
negara lebih mengikat. Di dalam masyarakat yang lebih homogen dan
ada konsensus nasional yang kuat mengenai tujuan-tujuan bersama.,
biasanya sifat paksaan ini tidak perlu menonjol; akan tetapi di negara-
negara baru yang kebanyakan belum homogen dan konsensus nasionalnya
belum kuat, seringkali sifat paksaan ini akan lebih tampak. Dalam hal
demikian di negara demokratis tetap disadari bahwa paksaan hendaknya
dipakai seminimal mungkin dan sedapat-dapatnya dipaki persuasi
(meyakinkan). Lagi pula pemakaian paksaan secara ketat selain
memerlukan organisasi yang ketat juga memerlukan biaya tinggi. Unsur
paksaan dapat dilihat misalnya, pada ketentuan pada pajak. Setiap warga
negara harus membayar pajak dan orang yang menghindari kewajiban ini
dapat dikenakan denda, atau disita miliknya atau di beberapa negara
malahan dapat dikenakan hukuman kurungan.
2) Sifat Monopoli
Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari
masyarakat. Dalam rangka ini negara dapat menyatakan bahwa suatu
aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan
disebarluaskan, oleh karena dianggap bertentangan dengan tujuan
masyarakat.
3) Sifat Mencakup Semua (All Encompassing, All Embracing)
Semua peraturan perundang-undangan (misalnya keharusan membayar
pajak) berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Keadaan demikian
memang perlu, sebab kalau seseorang dibiarkan berada diluar ruang
lingkup aktivitas negara, maka usaha negara ke arah tercapainya
66
masyarakat yang cita-citakan akan gagal. Lagipula, menjadi warga negara
tidak berdasarkan kemauan sendiri (involuntory membership) dan hal ini
berbeda dengan assosiasi lain di mana keanggotaan bersifat suka rela.
II) Unsur-unsur Negara
Negara terdiri dari unsur-unsur yang dapat diperinci sebagai berikut :
1) Wilayah
Setiap negara berada dalam suatu wilayah tertentu dengan batas-
batasnya. Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah, tidak hanya
tanah, tetapi laut disekelilingnya dan angkasa di atasnya. Karena
kemajuan teknologi dewasa ini masalah wilayah lebih rumit dari pada di
masa lampau. Sebagai contoh, jika di massa lalu, laut sejauh 3 mil dari
pantai (sesuai dengan jarak tembak meriam) dianggap sebagai perairan
territorial yang dikuasai sepenuhnya oleh negara itu, maka peluru-peluru
missile sekarang membuat jarak 3 mil tidak ada artinya. Oleh karena itu
beberapa negara (termasuk Indonesia) mengusulkan agar perairan
territorial diperlebar menjadi 12 mil. Di samping itu, kemajuan
teknologi yang memungkinkan penambangan minyak serta mineral lain
di lepas pantai, atau yang dinamakan “landas dunia ” (Continental Shelf)
telah mendorong sejumlah besar negara untuk menuntut penguasaan atas
wilayah yang jauh lebih luas. Wilayah ini diusulkan sebesar 12 mil
sebagai “economic zone” agar juga mencakup hak menagkap ikan dan
kegiatan ekonomi lainnya.”
2) Penduduk
Setiap negara mempunyai penduduk, dan kekuasaan negara menjangkau
semua penduduk di dalam wilayahnya. Dalam mempelajari soal
penduduk ini, maka perlu diperhatikan faktor-faktor seperti kepadatan
penduduk, tingkat pembangunan, tingkat kecerdasan, homogenitas dan
masalah nasionalisme. Dalam hubungan dua negra yang kira-kira sama
tingkat industrinya, negara yang sedikit penduduknya sering lebih lemah
67
kedudukannya dari pada negara yang banyak penduduknya (Perancis
terhadap Jerman dalam Perang Dunia II). Sebaliknya, negara yang padat
penduduknya (Cina, India) menghadapi persoalan bagaimana
menyediakan fasilitas yang cukup sehingga rakyatnya dapat hidup
secara layak. Penduduk dalam suatu negara biasanya menunjukkan
beberapa ciri khas yang membedakannya dari bangsa lain. Perbedaan ini
nampak misalnya, dalam kebudayaannya, dalam nilai-nilai politiknya
atau identitas nasionalnya, bahasa, agama dan faktor-faktor yang
mendorong ke arah terbentuknya persatuan nasional dan identitas
nasional yang kuat. Akan tetapi kesamaan setiap faktor tersebut tidak
cukup menjamin ke arah terbentuknya persatuan bangsa. Sedangkan di
sisi lain, perbedaan-perbedaan dalam faktor-faktor tersebut tidak
menutup kemungkinan untuk tumbuhnnya persatuan yang kokoh atau
kuat. Misalnya saja, Swiss mempunyai empat bahasa, India malahan
mempunyai enam belas bahasa resmi, akan tetapi kedua negara sampai
sekarang tidak terpecah belah. Sebaliknya Inggris dan Amerika Serikat
mempunyai bahasa yang sama, tetapi merupakan dua bangsa dan negara
yang terpisah.
3) Pemerintah
Setiap negara mempunyai suatu organisasi yang berwenang untuk
merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat
bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Keputusan-keputusan ini
antara lain berbentuk undang-undang dan keputusan-keputusan lain.
Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama negara dan
menyelenggarakan kekuasaan dari negara.
4) Kedaulatan
Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-
undang melaksanakannya dengan semua cara (termasuk paksaan) yang
tersedia, negara mempunyai kekuasaan yang tertinggi ini untuk
68
memaksa semua penduduknya agar menaati undang-undang serta
peraturan-peraturan lainnya (kedaulatan ke dalam/internal
souvereignity). Disamping itu negara mempertahankan kemerdekaannya
terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan
kedaulatan ke luar (external souvereignity). Untuk itu negara menuntut
loyalitas yang mutlak dari warga negaranya.
Tujuan dan fungsi negara
Negara dapat di pandang sebagai assosiasi manusia yang hidup dan bekerjasama untuk
mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan terakhir setiap negara
ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Menurut Roger H. Soltau, tujuan negara
ialah memungkinkan rakyatnya “Berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya
sebebas mungkin”. Menurut Harold J.Loski “Menciptakan keadaan dimana rakyatnya
dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal.”
Setiap negara, terlepas dari ideologinya, menyelenggarakan beberapa fungsi
minimum yang mutlak perlu dilaksanakan yaitu:
a) Melaksanakan penerbitan (law and order); untuk mencapa tujuan
bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka
negara harus melaksanakan penerbitan. Dapat dikatakan negara
bertindak sebagai “stabilitor”.
b) Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Dewasa ini
fungsi ini dianggap sangat penting, terutama bagi negara-negara baru.
Pandangan ini di Indonesia tercermin dalam usaha pemerintah lewat
pembangunan lima tahunan.
c) Pertahanan; hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan
dari luar. Untuk itu, negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan.
d) Menegakkan keadilan; hal ini dilaksanakan melalui badan-badan
pengadilan.
Keseluruhan fungsi negara tersebut di atas diselenggarakan oleh pemerintah
untuk mencapai yang telah ditetapkan bersama.
69
BAB XI
PARTAI-PARTAI POLITIK
Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang
terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita
yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan
merebut kedudukan politik, (biasanya) dengan cara konstitusionil, untuk melaksanakan
kebijakan-kebijakan mereka. Keiatan seseorang dalam partai politik merupakan suatu
bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan suka rela melalui
mana seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan
turut serta, secara langsung atau tidak langsung, dalam pembentukan kebijakan umum.
Kegiatan-kegiatan ini mencakup kegiatan memilih dalam pemilihan umum; menjadi
anggota golongan politik seperti partai, kelompok penekan, kelompok kepentingan;
duduk dalam lembaga politik seperti dewan perwakilan rakyat atau melakukan
komunikasi dengan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan itu; berkampanye dan
menghadiri kelompok diskusi dan sebagainya. Seseorang dikatakan apatis (secara
politik) jika dia tidak ikut serta dalam kegiatan-kegiatan tersebut di atas.
Dibawah ini dikemukakan beberapa definisi mengenai partai politik :
1) Carl J. Friedrich : Partai politik adalah “sekelompok manusia yang
terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan
penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya dan
berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya
kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil.”
2) R.H. Soltau : “Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit
banyak teorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang
(dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih) bertujuan menguasai
pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum mereka.”
3) Newmann : “Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang
berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan
70
rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan-golongan lain yang
mempunyai pandangan yang berbeda.
Perlu dijelaskan bahwa partai berbeda dengan “gerakan” (movement). Suatu
“gerakan” merupakan kelompok atau golongan yang ingin mengadakan
perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga politik atau kadang-kadang
ingin menciptakan suatu tata masyarakat yang baru sama sekali dengan
memakai cara-cara politik. Dibanding dengan partai politik, gerakan
mempunyai tujuan yang lebih terbatas dan fundamentil sifatnya, dan kadang-
kadang bersifat ideologis. Orientasi ini merupakan ikatan yang kuat diantara
angota-anggotanya dan dapat menumbuhkan suatu identitas kelompok
(group indentity) yang kuat. Organisasinya kurang ketat dibandign dengan
partai politik. Berbeda dengan partai politik, “gerakan” sering tidak
mengadukan nasib dalam pemilihan umum.
Partai politik juga berbeda dengan “kelompok penekan” (pressure group) atau
istilah yang sering dipakai dewasa ini, “kelompok kepentingan” (interest group).
Kelompok ini bertujuan untuk memperjuangkan suatu “kepentingan” dan
mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapatkan keputusan yang
menguntungkan atau mengindarkan keputusan yang merugikan, “kelompok
kepentingan” tidak berusaha menempatkan wakil-wakilnya dalam dewan perwakilan
rakyat, melainkan cukup mempengaruhi satu atau beberapa partai didalamya atau
instansi pemerintah atau menteri yang berwenang. Teranglah bahwa “kelompok
kepentingan” mempunyai orientasi yang jauh lebih sempit dari pada partai politik, yang
(karena mewakili pelbagai kelompok) lebih banyak memperjuangkan kepentingan
umum.
I. Fungsi Partai Politik
Dalam negara demokratis partai politik melakukan beberapa fungsi :
1) Partai politik sebagai sarana komunikasi politik, salah satu tugas dari
partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi
masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran
71
pendapat dalam masyarakat berkuarang. Dalam masyarakat modern yang
begitu luas, pendapat dan aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan
hilang tak berbekas seperti suara di padang pasir, apabila tidak tidak
ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang
senada. Prose ini dinamakan “penggabungan kepentingan” (Interest
aggregation). Sesudah digabung, pendapat dan aspirasi ini diolah dan
dirumuskan dalam bentuk yang teratur. Proses ini dinamakan “perumusan
kepentingan” (interest articulation). Semua kegiatan di atas dilakukan
oleh partai. Partai politik selanjutnya merumuskannya sebagai usul
kebijaksanaan. Usul kebijaksanaan ini dimasukkan dalam program partai
untuk diperjuangkan atau disampingkan kepada pemerintah agar dijadikan
kebijakan umum (public policy). Dengan demikian tuntutan dan
kepentingan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai
politik. Dilain pihak partai-partai politik berfungsi juga untuk
membincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencan dan
kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus
informasi serta dialog dari atas kebawah dan dari bawah ke atas, di mana
partai politik memainkan peranan sebagai penghubung antara yang
memerintah dan yang diperintah, antara pemerintah dengan warga
masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini partai politik sering disebut
sebagai broker (perantara) dalam suatu bursa ide-ide (clearing house of
ideas). Kadang-kadang juga dikatakan bahwa partai politik bagi
pemerintah bertindak sebagai alat pendengar sedangkan warga
masyarakat sebagai pendengar suara.
2) Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik. Partai politik juga
berperan sebagai sarana sosialsasi politik (instrumen of political
socialization). Di dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai
proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap
phenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia
berada. Biasanya proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari
masa kanak-kanak sampai dewasa. Proses sosialisasi politik
72
diselenggarakan melalui seramah-ceramah penerangan, kursus kader,
kursus penataran, dan sebagainya.
3) Partai politik sebagai sarana Recruitment politik. Partai politk juga
berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut
aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (political recruitment).
Dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik. Caranya
ialah melalui kontak pribadi, persuasi dan lain-lain. Juga diusahakan
untuk menarik golongan muda guna dididik menjadi kader yang dimasa
mendatang akan mengganti pimpinan lama (selection of leadership).
4) Partai politik sebagai sarana pengatur konflik (conflict management).
Dalam masyarakat yang heterogen, persaingan dan perbedaan pendapat
merupakan hal yang wajar. Jika smapai terjadi konflik, partai politik
berusaha untuk mengatasinya.
II. Klasifikasi Partai Politik
Klasifikasi partai dapat dilakukan dengan banyak cara. Bila dilihat dari
segi komposisi dan fungsi keanggotaannya, secara umum dapat dibagi
kedalam dua jenis. Yaitu : “partai massa” dan “partai kader”. “Partai massa”
menggunakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota; oleh karena
itu biasanya terdiri dari pendukung-pendukung dari berbagai aliran politik
dalam masyarakat yang sepakat untuk bernaung dibawahnya dan
memperjuangkan suatu program yang biasanya luas dan agak kabur.
Kelemahan “Partai massa” cenderung untuk melaksanakan kepentingan
masing-masing, terutama pada saat krisis, sehingga persatuan dalam partai
dapat menjadi lemah atau hilang sama sekali, sehingga salah satu golongan
memisahkan diri dan mendirikan partai baru. Partai kader mementingkan
ketetatan organisasi dan disiplin kerja dari angota-anggotanya. Pimpin partai
biasanya menjaga kemurnian doktrin politik yang dianut dengan jalan
73
mengadakan saringan terhadap calon anggotanya dan memecat anggotanya
yang menyeleweng dari garis partai yang telah ditetapkan.
Klasifikasi lainnya dapat dilakukan dari segi sifat dan orientasi, dalam
hal ini partai-partai sapat dibagi dalam dua jenis yaitu partai lindungan
(patronage party) dan partai ideologi atau partai azas (weltanschauungs partei
atau programmatic party). “Partai lindungan” umumnya organisasi nasional
yang kendor (sekalipun organisasinya di tingkat lokal sering cukup ketat),
disiplin yang lemah dan biasanya tidak terlalu mementingkan pemungutan
iuran secara teratur. Maksud utama ialah memenangkan pemilihan umum
untuk anggota-anggota yang dicalonkanya; karena itu hanya giat menjelang
masa-masa pemilihan. Partai Demokrat dan Partai Republik di Amerika
Serikat meruapakan contoh dari partai semacam ini.
Partai ideologi atau Partai Azas (sosialisme, fasisme, komunisme,
kristen-Demokrat), biasanya mempunyai pandangan hidup yang digariskan
dalam kebijaksanaan pimpinan dan berpedoman pada disiplin partai yang
kuat dan mengikat, terhadap calon anggota diadakan saringan, sedangkan
untuk menjadi pimpinan disyaratkan lulus melalui beberapa tahap percobaan.
Untuk memperkuat ikatan batin dan kemurnian ideologi maka dipungut iuran
secara teratur dan disebarkan organ-organ partai yang memuat ajaran-ajaran
serta keputusan-keputusan yang telah dicapai oleh pimpinan.
Selain klasifikasi tersebut diatas, ada juga klasifikasi yang membagi
partai menjadi (1) Sistim Partai Tunggal (2) Sistim Dwi Partai, dan (3) Sistim
Multi Partai.
1) Sistim Partai Tunggal
Istilah ini dipakai untuk partai yang benar-benar merupakan satu-
satunya partai dalam satu negara, maupun untuk partai yang
mempunyai kedudukan dominan diantara beberapa partai lainnya.
74
Dalam kategori terakhir terdapat banyak variasi. Pola partai tunggal
di beberapa negara Afrika (Ghana dimasa Nkrumah, Guinea, Mali,
Pantai Gading), Eropa Timur dan RRC suasana kepartaian
dinamakan “non kompetitif” oleh karena partai-partai yang ada harus
menerima pimpinan dari partai yang dominan dan tidak dibenarkan
bersaing secara merdeka melawan partai tersebut. Kecenderungan
memakai pola sistim partai tunggal, disebabkan karena di negara-
negarabaru pimpinan sering dihadapkan dengan masalah bagaimana
mengintegrasikan berbagai golongan, daerah serta suku bangsa yang
berbeda corak sosial dan pandangan hidupnya. Dikuatirkan bahwa
bila keanekaragaman sosial dan budaya ini dibiarkan, besar
kemungkinan akn terjadi gejolak-gejolak sosial politik yang
mengahambat usaha-usaha pembangunan. Negara yang paling
berhasil untuk meniadakan partai-partai lain ialah Uni Soviet (dulu).
Partai Komunis Uni Soviet bekerja dalam suasana yang non
kompetitif, tudak ada partai lain yang boleh besaing, ataupun yang
ditolelir. Oposisi dianggap sebagai pengkhianat. Partai tunggal serta
organisasi yang bernaung dibawahnya berfungsi sebagai pembimbing
dan penggerek masyarakat dan menekankan perpaduan dan
kepentingan partai dengan kepentingan rakyat secara menyeluruh.
2) Sistim Dwi Partai
Dalam kepustakaan ilmu politik pengertian sistim dwi partai
biasanya diartikan adanya dua partai atau adanya beberapa partai
dengan peranan dominan dari dua partai. Sedikit negara yang dewasa
ini memiliki ciri-ciri sistim dwi partai, kecuali Inggris, Amerika
Serikat dan Pilipina, sistim ini disebut juga sistim khas Anglo Saxon.
Dalam sistim ini partai-partai dengan jelas dibagi dalam partai yang
berkuasa (karena menang dalam pemilihan umum) dan partai oposisi
(karena kalah dalam pemilihan umum). Dengan demikian jelaslah
dimana letaknya tanggung jawab mengenai pelaksanaan fungsi-
fungsi. Dalam sistim ini partai yang kalh berperan sebagai pengecam
75
utama tapi yang setia (loyal opposition) terhadap kebijaksanaan
partai yang duduk dalam pemerintahan, dengan pengertian bahwa
peranan ini sewaktu-waktu dapat bertukar tangan. Dalam persaingan
memenangkan pemilihan umum kedua partai berusaha untuk merebut
dukungan orang-orang yang ada ditengah dua partai dan yang sering
dinamakan pemilih terapung (floating vote). Sistim Dwi Partai akan
berjalan baik apabila terpenuhi tiga syarat, yaitu komposisi
masyarakat adalah homogen (social homogeinity), konsensus dalam
masyarakat mengenai azas dan tujuan sosial yang pokok (political
consensus) adalah kuat, dan adapun kontinuitas sejarah (historical
continuity). Inggris biasanya dikemukakan sebagai contoh yang
paling ideal dan menjalankan sistim dwi partai. Partai buruh dan
partai konservatif boleh dikatakan tidak mempunyai pandangan yang
banyak berbeda mengenai azas dan tujuan politik, dan perubahan
pimpinan umunya tidak terlalu menganggu kontinuitas dalam
kebijaksanaan pemerintah. Perbedaan yang pokok antara kedua partai
hanyalah berkisar pada cara-cara dan kecepatan melaksanakan
beberapa program pembaharuan yang menyangkut masalah sosial,
perdagangan dan industri. Partai buruh lebih condong untuk banyak
menggunakan pengendalian dan pengawasan dari pihak pemerintah,
sedangkan partai konservatif cenderung untuk memilih cara-cara
kebebasan berusaha. Disamping dua partai tadi ada beberapa partai
kecil lainnya, diantaranya yang paling penting adalah partai Liberal.
Kedudukan partai ini relatif sedikit artinya dan besar baru terasa
peranannya jika kemenangan yang dicapai oleh salah satu partai
besar hanya tipis sekali, sehingga harus diadakan koalisi dengan
partai Liberal. Sistim dwi partai umumnya diperkuat dengan
digunakannya sistim pemilihan “single member constituency” (sistim
distrik), dimana dalam setiap daerah pemilihan hanya dapat dipilih
satu wakil saja. Sistim ini mempunyai kecenderungan untuk
76
mengahambat pertumbuhan dan perkembangan partai kecil, sehingga
dengan demikian memperkokoh sisitm dwi partai tersebut.
3) Sistim Multi Partai
Umumnya dianggap bahwa keanekaragaman dalam komposisi
masyarakat menjurus ke perkembangannya sistim multi partai. Di
mana perbedaan ras, agama atau suku bangsa adalah kuat, golongan-
golongan masyarakat lebih cenderung untuk menyalurkan ikatan-
ikatan terbatas (primordial) tadi dalam satu wadah saja. Dianggap
bahwa pola multi partai lebih mencerminkan keanekaragaman
budaya dan politik dari pda pola dwi partai. Sistim multi partai
diketemukan di Indonesia, Malaysia, negeri Belanda, Perancis,
Swedia dan sebagainya. Sistim multi partai, apalagi kalau
digandengkan dengan sistim pemerintahan parlementer, mempunyai
kecenderungan untuk menitik beratkan kekuasaan pada badan
legislatif, sehingga peranan badan eksekutif sering lemah dan ragu-
ragu. Hal ini disebabkan oleh karana tidak ada satu partai yang cukup
kuat untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri, sehingga terpaksa
membentuk koalisi dengan partai-partai lain. Dalam keadaan
semacam ini partai yang berkoalisi harus selalu mengadakan
musyawarah dan kompromi dengan partai-partai lainnya dan
menghadapi kemungkinan bahwa sewaktu-waktu dukungan dari
partai koalisi lainnya dapat ditarik kembali. Di lain pihak partai-
partai oposisi pun kurang memainkan peranan yang jelas oleh karena
sewaktu-waktu masing-masing partai dapat diajak duduk dalam
pemerintahan koalisi baru. Hal-hal semacam ini menyebabkan sering
terjadinya siasat yang berubah-ubah menurut “kepentingan” situasi
yang dihadapi setiap partai. Dalam sistim semacam ini masalah di
mana letaknya tanggung jawab kurang jelas. Pola multi partai
umumnya diperkuat oleh sistim Perwakilan Berimbang (proportional
representation) yang memberi kesempatan luas bagi pertumbuhan
partai-partai dan golongan-golongan kecil. Melalui sistim perwakilan
77
berimbang partai-partai kecil dapat menarik keuntungan dari
ketentuan bahwa kelebihan suara yang diperolehnya di suatu daerah
pemilihan dapat ditarik ke daerah pemilihan lain untuk
menggenapkan jumlah suara yang diperlukan guna memenangkan
satu kursi....
78