WALIKOTA BA .Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI); 21. 22

download WALIKOTA BA .Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI); 21. 22

of 8

  • date post

    09-May-2019
  • Category

    Documents

  • view

    214
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of WALIKOTA BA .Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI); 21. 22

. .

I

:

mm

WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA BANJARMASINTAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang

Mengingat

a. Bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dankonsistensi antara perencanaan, penganggaran,pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun RencanaKerja Pembangunan Daerah (RKPD);

b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)sebagai landasan penyusunan Kebijakan UmumAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) danPrioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sertaRancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(RAPBD);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkandengan Peraturan Walikota tentang Rencana KerjaPembangunan Daerah (RKPD);

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentangPenetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II diKalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Kasubbag. Perundangan Kabag. Hukum Kepala SKPD

/ ^L

_

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 TambahanLembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubahbeberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan danPenerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 165 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4737);

Kasubag. Perundangan Kabag. Hukum Kepala SKPD

/^L-

_

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentangPengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalTahun 2010-2014;

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun2011 tentang Masterplan Percepatan dan PerluasanPembangunan Ekonomi Indonesia 2011 - 2015;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010tentang Pedoman Pelayanan Administrasi TerpaduKecamatan;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah;

20. Peraturan Menteri Negara Perencanaan PembangunanNasional/ Kepala Badan Perencanaan PembangunanNasional, Salinan Keputusan Menteri PerencanaanPembangunan Nasional Kepala Badan PerencanaanPembangunan Nasional Nomor KEP.811M.PPN/HK/08/2012 tentang Pembentukan Tim PenyusunanMasterplan Percepatan dan Perluasan PenguranganKemiskinan Indonesia (MP3KI);

21.

22.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun2015;Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang(RPJP) Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025(Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 10);

Kasubag. Perundangan Kabag. Hukum Kepala SKPD

/ ^

_

_

23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang MenjadiKewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin 2006-2010(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, TambahanLembaran Daerah Nomor 10);

24. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah KotaBanjarmasin Tahun 2011-2015 (Lembaran DaerahTahun 2011 Nomor 15);

25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun2011 tentang Pembentukkan Organisasi dan Tata KerjaPerangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran DaerahKota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, TambahanLembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DaerahKota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Kota BanjarmasinNomor 28 Tahun 2011 tentan Pembentukan Organisasidan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor16);

26. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKota Banjarmasin Tahun Anggaran 2014 (LembaranDaerah Tahun 2013 nomor 21);

27. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJAPEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA BANJARMASINTAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.

Kasubag. Perundangan Kabag. Hukum Kepala SKPD

/

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyadisingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Banjarmasin.

4. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.

5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan adalah KepalaBadan Perencanaan Pembangunan Kota Banjarmasin.

7. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas PendapatanKota Banjarmasin.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkatSKPD adalah Badan, Dinas, Inspektorat, Kantor, Bagian padaSekretariat Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, SatuanPolisi Pamong Praja dan Kecamatan di lingkunganPemerintah Kota Banjarmasin.

9. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yangselanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP)adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1(satu) tahun.

10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kota Banjarmasin,yang selanjutnya disebut Rencana Kerja PembangunanDaerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunanKota Banjarmasin untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun2015 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dan berakhirpada tanggal 31 Desember 2015.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnyadisingkat APBD adalah rencana keuangan tahunanpemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersamaoleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

12. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan KerjaPerangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana KerjaSatuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalahdokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untukperiode 1 (satu) tahun.

13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUAadalah dokumen yang memuat kebijakan bidangpendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yangmendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yangselanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan programprioritas dan patokan batas maksimal anggaran yangdiberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuksetiap program sebagai acuan dalam penyusunan RencanaKerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) setelah disepakati dengan Dewan PerwakilanRakyat Daerah.

Kasubag. Perundangan Kabag. Hukum Kepala SKPD

/ viL

_

_

BAB II

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

Pasal 2