Pasca Sarjana Ilmu Politik Unhas

1

Undang Undang Tujuan Fungsi

1. UU No 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya

Pasal 3Tujuan Partai Politik dan Golongan karya adalah:- mewujudkan cita-cita Bangsa seperti dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945;- menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata spirituil dan materiil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;- mengembangkan kehidupan Demokrasi Pancasila.Partai Politik dan Golongan Karya memperjuangkan tercapainya tujuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini dengan jiwa/semangat kekeluargaan, musyawarah dan gotong-royong, serta cara lain selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam semua Undang-undang yang berlaku.

Pasal 5Partai Politik dan Golongan Karya berfungsi:- sebagai salah satu Lembaga Demokrasi Pancasila menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat secara sehat dan mewujudkan hak-hak politik rakyat;- membina anggota-anggotanya menjadi Warga negara Indonesia yang bermoral Pancasila, setia terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagai salah satu wadah untuk mendidik kesadaran politik rakyat.

Aspek-aspek Ketidakadilan Dalam UU No.3 /1975 dan UU No.3/1985 Tentang PARPOL dan GOLKAR

Pengaturan tentang Kepartaian di Indonesia selama Pemerintahan Orde Baru diatur melalui UU NO. 3/1975 dan UU No.3/1985 yang terkenal dengan "Undang- Undang Partai Politik dan Golongan Karya". Undang-Undang Parpol dan Golkar tersebut yang hanya terdiri dari 18 pasal saja, bila ditelaah isi UU tersebut secara rinci dan mendalam, banyak terdapat kelemahan, kekurangan dan tidak mencerminkan suasana keadilan dan demokratis. Sebagai contoh:

1. Partai Politik dan Golongan Karya disebut Organisasi Sosial Politik, tetapi Golkar sendiri tidak disebut Partai Politik, dan tidak pula disebut sebagai Ormas (Organisasi Kemasyarakatan). Dalam aktivitasnya ("Sang Golkar") pada waktu PEMILU dia ikut sebagai salah satu kontestan PEMILU dengan Partai Politik yang lain, artinya dia memakai baju partai, pada saat yang lain "Sang Golkar itu" menjalankan tugas-tugas birokrasi, dan bergaya sebagai birokrat dengan menggunakan baju KORPRI. Dengan kondisi atau fungsi ganda tersebut, maka Golkar bersifat Ambivalent atau posisinya tidak jelas. Hal ini akan mengacaukan sistem kepartaian dan membingungkan masyarakat.

2. Pegawai Negeri Sipil dapat menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya dengan sepengetahuan yang berwenang. Kemudian "Pegawai Negeri Sipil" yang memegang jabatan-jabatan tertentu tidak dapat menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya, kecuali dengan izin dari pejabat yang berwenang. (Pasal 8 ayat (2) huruf A clan B) UU No.3 /1975 dan UU No.3/1985. Ketentuan tersebut jelas sekali tidak mencerminkan keadilan dan demokratis, karena ketentuan tersebut sangat menguntungkan posisi Golkar yang bersifat ambivalent (sebagai Partai Politik pada satu sisi dan sebagai birokrasi pada posisi yang lain). Hal ini terlihat dari unsur-unsur yang menjadi komponen Golkar yaitu jalur A, B clan C, dimana jalur A yang merupakan kelompok ABRI, Jalur B yang merupakan kelompok Korpri, dan jalur C yang merupakan masyarakat umum. Khusus mengenai jalur B(Korpri), dimana sebahagian

Hendry Bakri

Pasca Sarjana Ilmu Politik Unhas

2

besar anggotanya berasal dari Pegawai Negeri Sipil RI yang menjalankan tugas di bidang birokrasi. Dengan sendirinya Pegawai Negeri Sipil secara otomatis menjadi anggota Golkar tanpa membedakan apakah memegang jabatan tertentu atau tidak, dan tidak perlu lagi meminta izin pejabat yang berwenang. lni berarti bahwa pasal 8 ayat (2) a dan b hanya berlaku bagi Partai Politik, sedangkan bagi Golongan Karya tidak berlaku. Dengan demikian pasaI 8 ayat (2) UU No.3/1975 dan UU No.3/1985 tidak adil dan perlu dihapus.

3. Partai Politik dan Golongan Karya mendaftar anggota-anggotanya dan memelihara daftar anggotanya (pasal 9). Ketentuan yang terdapat pada pasal 9 UU No.3/1985 itu tidak demokratis. Karena bila anggota masyarakat atau anggota suatu lembaga sosial kemasyarakatan terdaftar menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya maka secara otomatis anggota yang terdaftar tersebut terikat dengan ketentuan-ketentuan Partai dan Golkar. Pada waktu Pemilu dilakukan mereka harus mendukung dan memilih dimana ia terdaftar sebagai anggota Parpol atau Golkar. Dengan sendirinya Pemilu yang dilakukan tidak lagi bersifat Bebas dan Rahasia. Selain itu Golkar mendapat kesempatan dan kebebasan yang sangat luas dan besar untuk merekrut anggota masyarakat dan Pegawai Negeri Sipil beserta anggota ABRI untuk menjadi anggotanya. Sedangkan Partai Politik dalam merekrut masyarakat untuk menjadi anggota partainya terbatas, hanya pada kalangan anggota masyarakat yang bukan ABRI dan Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu pasal 9 UU No.3/1985 tidak adil dan tidak demokratis, dan ini harus dihapus.

4. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan-ketentuan dalam semua Undang- undang yang berlaku, pengawasan pasal 4, pasal 7 huruf A, dan pasal 12 dilakukan oleh Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat (pasal 13 ayat (1) UU No. 3/1985). Ketentuan yang terdapat pada pasal 13 ayat (1) ini banyak terdapat kelemahannya dan membuat Parpol dan Golkar tidak berdaya. Misalnya :a. Membatasi kebebasan Parpol dan Golkar dalam melakukan aktivitasnya. b.

Membuat kekuasaan Partai menjadi kecil dan lemah.b. Membuat fungsi. peran dan kekuasaan Presiden menjadi besar. Oleh

karena itu pasal ini harus dihapus atau dihilangkan. Dengan kewenangan yang ada padanya Presiden/Mandataris Permusyawaratan rakyat dapat membekukan Pengurus tingkat pusat Partai Politik dan Golongan Karya yang temyata melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan pasal 4. pasal 7 huruf A, dan pasal 12 (pasal 14 ayat (I) UU No.3/1985). Ketentuan yang terdapat pada pasal 14 ayat (I) UU No.3/1985). Ketentuan yang terdapat pada pasal 14 ayat (1) ini menunjukkan tidak bijaksana dan banyak terdapat kelemahannya, misalnya:

c. Memperlemah kedudukan dan posisi Parpol dan Golkar sebagai Infra struktur politik.

d. Membuat kedudukan Supra Struktur politik khususnya Presiden menjadi kuat. c. Bila suatu Parpol atau Golkar berkuasa dan memegang tampuk Pemerintahan (Presiden) seperti yang terjadi pada masa Orde Baru, maka Partai Politik atau Golkar dapat mempercundangi, atau mengentak alih Pimpinan Partai yang selalu mengkritik kelompok yang berkuasa melalui Presiden. Hal ini akan berbahaya bagi stabilitas kedudukan dan perkembangan Partai Politik atau Golkar. Oleh karena itu pasal ini harus dihapus.

Hendry Bakri

Pasca Sarjana Ilmu Politik Unhas

3

Melihat pada pasal-pasal dari UU No.3 /1975 dan UU No. 3/1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya pada Orde Baru banyak terdapat kelemahan. kekurangan. tidak adil dan tidak demokratis. rnaka UU No.3/1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya harus diganti secara total.

Undang Undang Tujuan Fungsi

1. UU No 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik

2. UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Pasal 5- mewujudkan cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;-mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila denganmenjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan RepublikIndonesia.-Tujuan khusus Partai Politik adalah memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 10Tujuan umum Partai Politik adalah:-mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;-mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan-mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan khusus Partai Politik adalah:-meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;-memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan-membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.-Tujuan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional.

Pasal 7Partai Politik berfungsi untuk:-melaksanakan pendidikan politik dengan menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;-menyerap, menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara melalui mekanisme badan-badan permusyawaratan/ perwakilan rakyat;-mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politiksesuai dengan mekanisme demokrasi.-Partai Politik sebagai lembaga demokrasi merupakan wahana guna menyatakan dukungan dan tuntutan dalam proses politik.

Pasal 11Partai Politik berfungsi sebagai sarana:

- pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;-penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;-penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; partisipasi politik warga negara Indonesia; dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.- Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.

Hendry Bakri