UPDATE INSENTIF PAJAK TERKAIT COVID 19Memiliki Surat Keterangan sesuai format berdasarkan PMK ini;...
Transcript of UPDATE INSENTIF PAJAK TERKAIT COVID 19Memiliki Surat Keterangan sesuai format berdasarkan PMK ini;...
![Page 1: UPDATE INSENTIF PAJAK TERKAIT COVID 19Memiliki Surat Keterangan sesuai format berdasarkan PMK ini; dan Menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP setiap Masa Pajak Permohonan Surat](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/608410f8fa56da60ea070dd3/html5/thumbnails/1.jpg)
UPDATE INSENTIF PAJAK
TERKAIT COVID 19PMK 44 TAHUN 2020
BY : HSI ACADEMY
MANAGED BY HSI CONSULTING
![Page 2: UPDATE INSENTIF PAJAK TERKAIT COVID 19Memiliki Surat Keterangan sesuai format berdasarkan PMK ini; dan Menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP setiap Masa Pajak Permohonan Surat](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/608410f8fa56da60ea070dd3/html5/thumbnails/2.jpg)
DASAR ATURAN DAN
JENIS2 INSENTIFNYA?
► PMK 23/PMK.03/2020 pada 21
Maret 2020; kemudian
BEBERAPA SEKTOR
DIPERLUAS DALAM
► PMK 44/PMK.03/2020 pada 27 April
2020
INSENTIF YANG DIBERIKAN BAGI WP:
✔ PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
✔ PPh UMKM Ditanggung Pemerintah
✔ Pembebasan PPh Pasal 22
✔ Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25
✔ Pengembalian Pendahuluan PPN
![Page 3: UPDATE INSENTIF PAJAK TERKAIT COVID 19Memiliki Surat Keterangan sesuai format berdasarkan PMK ini; dan Menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP setiap Masa Pajak Permohonan Surat](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/608410f8fa56da60ea070dd3/html5/thumbnails/3.jpg)
1. PPh Pasal 21 Ditanggung
Pemerintah (DTP)
Siapa yang berhak?
Pegawai yang:
► Menerima penghasilan dari pemberi kerja dalam kategori :
WP dengan KLU tertentu (1062 KLU - “LAMPIRAN A”), WP Perusahaan KITE, atau WP Kawasan Berikat
► Pegawai tsb memiliki NPWP; dan
► Pada masa pajak dimaksud memperoleh Penghasilan Bruto yang disetahunkan tidak lebih dari IDR 200 JUTA
Bagaimana Prosedurnya?
► Pemberi Kerja menyampaikan pemberitahuan melalui www.pajak.go.id untuk memanfaatkan fasilitas perpajakan
► Dalam hal pemberitahuan telah disampaikan, namun tidak memenuhi kriteria, Kepala KPP menerbitkan Surat
Penolakan
► Pemberi Kerja wajib memberikan secara tunai PPh Pasal 21 DTP kepada pegawai
![Page 4: UPDATE INSENTIF PAJAK TERKAIT COVID 19Memiliki Surat Keterangan sesuai format berdasarkan PMK ini; dan Menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP setiap Masa Pajak Permohonan Surat](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/608410f8fa56da60ea070dd3/html5/thumbnails/4.jpg)
1. PPh Pasal 21 Ditanggung
Pemerintah (DTP)
Kapan Jangka Waktunya?
▪ Sejak masa pajak pemberitahuan disampaikan oleh Pemberi Kerja sd. Masa Pajak September 2020
“KHUSUS” untuk pemanfaatan fasilitas April 2020, SEGERA! pemberitahuan WAJIB disampaikan maks. 20 Mei 2020
Apa saja kewajiban Pemberi Kerja?
⮚ Menyampaikan laporan realisasi PPh 21 melalui www.pajak.go.id dan melampirkan
SSP/ Kode Billing yang dibubuhi cap/ tulisan PPh 21 Ditanggung Pemerintah maks. tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
PPh 21 harus dibayarkan Pemberi Kerja secara tunai untuk:
1. PPh 21 yang dipotong oleh Pemberi Kerja
2. PPh 21 dengan skema Tunjangan PPh
3. PPh 21 dengan skema Ditanggung Pemberi Kerja
![Page 5: UPDATE INSENTIF PAJAK TERKAIT COVID 19Memiliki Surat Keterangan sesuai format berdasarkan PMK ini; dan Menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP setiap Masa Pajak Permohonan Surat](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/608410f8fa56da60ea070dd3/html5/thumbnails/5.jpg)
1. PPh Pasal 21 Ditanggung
Pemerintah (DTP)
Hal - hal yang perlu diperhatikan terkait dengan PPh Pasal 21 DTP:
1. KLU merujuk pada KLU di SPT 2018 atau Masterfile WP pada administrasi DJP
2. PPh 21 bukan objek penghasilan kena pajak
3. Jika dalam SPT OP 2020 terdapat LB yang disebabkan karena Fasilitas ini, maka LB nya tidak dapat
dikembalikan
4. THR/ Bonus/ Non Regular Income tetap dipotong PPh Pasal 21 (Lihat contoh 3 Page 47-48)
5. Teknis di SPT 21: NTPN PPH DTP diisi dengan angka 9 sebanyak 16 digit
![Page 6: UPDATE INSENTIF PAJAK TERKAIT COVID 19Memiliki Surat Keterangan sesuai format berdasarkan PMK ini; dan Menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP setiap Masa Pajak Permohonan Surat](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/608410f8fa56da60ea070dd3/html5/thumbnails/6.jpg)
2. PPh UMKM
Ditanggung Pemerintah (DTP)
Siapa yang berhak?
► WP yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenai PPh Final berdasarkan PP 23/2018
Bagaimana Prosedurnya?
► WP berhak memanfaatkan insentif sepanjang:
▪ Memiliki Surat Keterangan sesuai format berdasarkan PMK ini; dan
▪ Menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP setiap Masa Pajak
► Permohonan Surat Keterangan diajukan WP melalui www.pajak.go.id ,
bagi WP yg sudah mendapatkan S-KET PP 23 sebelum PMK 44, WAJIB!!! REGISTRASI ULANG untuk memanfaatkan insentif ini.
► WP tidak perlu menyetor PPh Final ke kas negara
► Pemotong/ pemungut tidak melakukan pemotongan/ pemungutan pada saat pembayaran (apabila Surat Keterangan sudah terkonfirmasi), kemudian menyerahkan SSP/ e-billing DTP kepada WP.
![Page 7: UPDATE INSENTIF PAJAK TERKAIT COVID 19Memiliki Surat Keterangan sesuai format berdasarkan PMK ini; dan Menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP setiap Masa Pajak Permohonan Surat](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/608410f8fa56da60ea070dd3/html5/thumbnails/7.jpg)
2. PPh UMKM
Ditanggung Pemerintah (DTP)
Kapan Jangka Waktunya?Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020
Khusus pemanfaatan Masa Pajak April 2020, SEGERA!!! pemberitahuan wajib disampaikan maks. 20 Mei 2020
Apa Kewajiban WP?
Menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP (setiap Masa Pajak) dan melampirkan
SSP/ e-billing yang dibubuhi cap/ tulisan PPh Final ditanggung Pemerintah (DTP) maks. Tanggal 20 bulan
berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
Catatan Tambahan:
1. PPh Final DTP bukan merupakan objek pajak penghasilan
2. Pemotong / Pemungut WAJIB melaporkan SSP/ Cetakan Kode Billing yang dibubuhi cap/ tulisan “PPh
FINAL ditanggung Pemerintah eks PMK No 44/PMK.03/2020 / 16 DIGIT “9” sbg NTPN dalam SPT PPH 4 (2) -
”PENGHASILAN TERTENTU”
![Page 8: UPDATE INSENTIF PAJAK TERKAIT COVID 19Memiliki Surat Keterangan sesuai format berdasarkan PMK ini; dan Menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP setiap Masa Pajak Permohonan Surat](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/608410f8fa56da60ea070dd3/html5/thumbnails/8.jpg)
3. PPh Pasal 22 Ditanggung
Pemerintah (DTP)
Siapa yang berhak?
► WP dengan KLU tertentu (431 KLU - Lampiran I) , WP Perusahaan KITE, atau WP Kawasan Berikat
► Memiliki NPWP; dan
► Jangka waktu pembebasan PPh 22 adalah dari sejak surat pemberitahuan disampaikan sd. 30 September 2020
Bagaimana Prosedurnya?
► WP menyampaikan pemberitahuan melalui www.pajak.go.id untuk memanfaatkan fasilitas perpajakan
► Dalam hal pemberitahuan telah disampaikan, namun tidak memenuhi kriteria, Kepala KPP menerbitkan Surat Penolakan
![Page 9: UPDATE INSENTIF PAJAK TERKAIT COVID 19Memiliki Surat Keterangan sesuai format berdasarkan PMK ini; dan Menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP setiap Masa Pajak Permohonan Surat](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/608410f8fa56da60ea070dd3/html5/thumbnails/9.jpg)
3. PPh Pasal 22 Ditanggung
Pemerintah (DTP)
Bagaimana pertanggung jawabannya?
WP menyampaikan Laporan Realisasi PPh Pasal 22 melalui www.pajak.go.id per 3 bulan dengan ketentuan
sebagai berikut:
❑ Maks. Tanggal 20 Juli 2020 untuk Masa Pajak April - Juni 2020
❑ Maks. Tanggal 20 Oktober 2020 untuk Masa Pajak Juli - September 2020
![Page 10: UPDATE INSENTIF PAJAK TERKAIT COVID 19Memiliki Surat Keterangan sesuai format berdasarkan PMK ini; dan Menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP setiap Masa Pajak Permohonan Surat](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/608410f8fa56da60ea070dd3/html5/thumbnails/10.jpg)
4. PPh Pasal 25 Ditanggung
Pemerintah (DTP) - 30% pengurangan
Siapa yang berhak?
► WP dengan KLU tertentu (846 KLU - Lampiran N) , WP Perusahaan KITE, atau WP Kawasan Berikat
Kapan Jangka Waktunya?
► Dimulai dari masa pajak pemberitahuan disampaikan sampai dengan Masa Pajak September 2020
Khusus pemanfaatan Masa Pajak April 2020, SEGERA!!! pemberitahuan wajib disampaikan maks. 15 Mei 2020
Bagaimana Prosedurnya?
► WP menyampaikan pemberitahuan melalui www.pajak.go.id untuk memanfaatkan fasilitas perpajakan
► Dalam hal pemberitahuan telah disampaikan, namun tidak memenuhi kriteria, Kepala KPP menerbitkan Surat Penolakan
![Page 11: UPDATE INSENTIF PAJAK TERKAIT COVID 19Memiliki Surat Keterangan sesuai format berdasarkan PMK ini; dan Menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP setiap Masa Pajak Permohonan Surat](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/608410f8fa56da60ea070dd3/html5/thumbnails/11.jpg)
4. PPh Pasal 25 Ditanggung
Pemerintah (DTP)
Bagaimana Pertanggung jawabannya?
WP menyampaikan Laporan Realisasi PPh Pasal 25 melalui www.pajak.go.id per 3 bulan dengan ketentuan
sebagai berikut:
❑ Maks. Tanggal 20 Juli 2020 untuk Masa Pajak April - Juni 2020
❑ Maks. Tanggal 20 Oktober 2020 untuk Masa Pajak Juli - September 2020
![Page 12: UPDATE INSENTIF PAJAK TERKAIT COVID 19Memiliki Surat Keterangan sesuai format berdasarkan PMK ini; dan Menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP setiap Masa Pajak Permohonan Surat](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/608410f8fa56da60ea070dd3/html5/thumbnails/12.jpg)
CONTOH PEMBERITAHUAN
DITERIMA DJP
![Page 13: UPDATE INSENTIF PAJAK TERKAIT COVID 19Memiliki Surat Keterangan sesuai format berdasarkan PMK ini; dan Menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP setiap Masa Pajak Permohonan Surat](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/608410f8fa56da60ea070dd3/html5/thumbnails/13.jpg)
CONTOH PEMBERITAHUAN
DITERIMA DJP
![Page 14: UPDATE INSENTIF PAJAK TERKAIT COVID 19Memiliki Surat Keterangan sesuai format berdasarkan PMK ini; dan Menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP setiap Masa Pajak Permohonan Surat](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/608410f8fa56da60ea070dd3/html5/thumbnails/14.jpg)
CONTOH PEMBERITAHUAN
DITERIMA DJP
![Page 15: UPDATE INSENTIF PAJAK TERKAIT COVID 19Memiliki Surat Keterangan sesuai format berdasarkan PMK ini; dan Menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP setiap Masa Pajak Permohonan Surat](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/608410f8fa56da60ea070dd3/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: UPDATE INSENTIF PAJAK TERKAIT COVID 19Memiliki Surat Keterangan sesuai format berdasarkan PMK ini; dan Menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP setiap Masa Pajak Permohonan Surat](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/608410f8fa56da60ea070dd3/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: UPDATE INSENTIF PAJAK TERKAIT COVID 19Memiliki Surat Keterangan sesuai format berdasarkan PMK ini; dan Menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP setiap Masa Pajak Permohonan Surat](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/608410f8fa56da60ea070dd3/html5/thumbnails/17.jpg)
CONTOH PENOLAKAN
![Page 18: UPDATE INSENTIF PAJAK TERKAIT COVID 19Memiliki Surat Keterangan sesuai format berdasarkan PMK ini; dan Menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP setiap Masa Pajak Permohonan Surat](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/608410f8fa56da60ea070dd3/html5/thumbnails/18.jpg)
![Page 19: UPDATE INSENTIF PAJAK TERKAIT COVID 19Memiliki Surat Keterangan sesuai format berdasarkan PMK ini; dan Menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP setiap Masa Pajak Permohonan Surat](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/608410f8fa56da60ea070dd3/html5/thumbnails/19.jpg)
TERIMA KASIH
HSI ACADEMY
MANAGED BY HSI CONSULTING
![Page 20: UPDATE INSENTIF PAJAK TERKAIT COVID 19Memiliki Surat Keterangan sesuai format berdasarkan PMK ini; dan Menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP setiap Masa Pajak Permohonan Surat](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/608410f8fa56da60ea070dd3/html5/thumbnails/20.jpg)
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
(PMK No.44 & SE-29)
INSENTIF PPN
![Page 21: UPDATE INSENTIF PAJAK TERKAIT COVID 19Memiliki Surat Keterangan sesuai format berdasarkan PMK ini; dan Menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP setiap Masa Pajak Permohonan Surat](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/608410f8fa56da60ea070dd3/html5/thumbnails/21.jpg)
LATAR BELAKANG
INSENTIF/RELAKSASI
Perpu No.1 Tahun 2020 Penurunan tarif PPh Badan ; 22% thn ‘20&’21,
20% thn ‘22 PMK 23 Tahun 2020 dirubah PMK 44 Tahun
2020, Se-29/2020 PPh 21 DTP, pengurangan pph 25,
pembebasan PPh 22 Impor, PPh Final UMKM DTP, Percepatan restitusi PPN)
PMK 28 Tahun 2020 , SE-24/2020 fasilitas pajak barang dan jasa untuk
penganan covid 19
![Page 22: UPDATE INSENTIF PAJAK TERKAIT COVID 19Memiliki Surat Keterangan sesuai format berdasarkan PMK ini; dan Menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP setiap Masa Pajak Permohonan Surat](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/608410f8fa56da60ea070dd3/html5/thumbnails/22.jpg)
![Page 23: UPDATE INSENTIF PAJAK TERKAIT COVID 19Memiliki Surat Keterangan sesuai format berdasarkan PMK ini; dan Menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP setiap Masa Pajak Permohonan Surat](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/608410f8fa56da60ea070dd3/html5/thumbnails/23.jpg)
A. Persyaratan
![Page 24: UPDATE INSENTIF PAJAK TERKAIT COVID 19Memiliki Surat Keterangan sesuai format berdasarkan PMK ini; dan Menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP setiap Masa Pajak Permohonan Surat](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/608410f8fa56da60ea070dd3/html5/thumbnails/24.jpg)
B. Insentif/Relaksasi
![Page 25: UPDATE INSENTIF PAJAK TERKAIT COVID 19Memiliki Surat Keterangan sesuai format berdasarkan PMK ini; dan Menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP setiap Masa Pajak Permohonan Surat](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/608410f8fa56da60ea070dd3/html5/thumbnails/25.jpg)
![Page 26: UPDATE INSENTIF PAJAK TERKAIT COVID 19Memiliki Surat Keterangan sesuai format berdasarkan PMK ini; dan Menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP setiap Masa Pajak Permohonan Surat](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/608410f8fa56da60ea070dd3/html5/thumbnails/26.jpg)
1. Mengajukan SPT PPN LB (Normal/Pembetulan) dengan mengisi kolom pengembalian pendahuluan dalam SPT.
2. Melampirkan penetapan KITE, izin penyelengara kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat atau izin PDKB (masih berlaku pada saat pengajuan) dilampirkan di dalam SPT masa PPN.
C. Prosedur
√
![Page 27: UPDATE INSENTIF PAJAK TERKAIT COVID 19Memiliki Surat Keterangan sesuai format berdasarkan PMK ini; dan Menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP setiap Masa Pajak Permohonan Surat](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/608410f8fa56da60ea070dd3/html5/thumbnails/27.jpg)
3. KPP meneliti :
a. Penelitian Formal :
Memiliki KLU sesuai lampiran I PMK 44
Melampirkan surat penetapan KITE, izin penyelengara kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat atau izin PDKB di dalam SPT.
Jumlah LB paling banyak 5 M
C. Prosedur
![Page 28: UPDATE INSENTIF PAJAK TERKAIT COVID 19Memiliki Surat Keterangan sesuai format berdasarkan PMK ini; dan Menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP setiap Masa Pajak Permohonan Surat](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/608410f8fa56da60ea070dd3/html5/thumbnails/28.jpg)
Masa Pajak diajukan Masa April-Sep ’20
SPT Masa PPN disampaikan paling lama tgl.31 Oktober 2020.
Tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Tidak sedang dilakukan Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan
Tidak pernah dipidana karena tindak pidana perpajakan 5 (lima) tahun terakhir.
C. Prosedur
![Page 29: UPDATE INSENTIF PAJAK TERKAIT COVID 19Memiliki Surat Keterangan sesuai format berdasarkan PMK ini; dan Menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP setiap Masa Pajak Permohonan Surat](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/608410f8fa56da60ea070dd3/html5/thumbnails/29.jpg)
b. Penelitian Material : Kebenaran perhitungan dan penulisan pajak Kebenaran Pajak masukan telah dilaporkan dan dibayarkan
(tervalidasi NTPN) oleh PKP Penerbit Faktur Pajak
4. KPP menyetujui => Menerbitkan SKPPKP (Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak)
5. KPP menolak => Surat pemberitahuan tidak dapat diberikan
pengembalian pendahuluan atau tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak (tidak memenuhi kewajiban formal & hasil penelitian material tdk LB)
=> Ditindaklanjuti pemeriksaan biasa - Pasal 17B UU KUP (tidak memenuhi kewajiban formal / material)
C. Prosedur
![Page 30: UPDATE INSENTIF PAJAK TERKAIT COVID 19Memiliki Surat Keterangan sesuai format berdasarkan PMK ini; dan Menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP setiap Masa Pajak Permohonan Surat](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/608410f8fa56da60ea070dd3/html5/thumbnails/30.jpg)
6. Proses penerbitan SKPPKP paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan pengembalian pendahuluan disampaikan.
7. Apabila telah lewat jatuh tempo tidak menerbitkan surat
pemberitahuan dan SKPPKP, dianggap diterima dan KPP paling lambat 3 (tiga) hari setelah jatuh tempo harus menerbitkan SKPPKP.
8. KPP Tetap melakukan pemeriksaan selama tidak melewati
daluarsa pajak (5 tahun).
C. Prosedur
![Page 31: UPDATE INSENTIF PAJAK TERKAIT COVID 19Memiliki Surat Keterangan sesuai format berdasarkan PMK ini; dan Menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP setiap Masa Pajak Permohonan Surat](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/608410f8fa56da60ea070dd3/html5/thumbnails/31.jpg)
Contoh Surat Penolakan
![Page 32: UPDATE INSENTIF PAJAK TERKAIT COVID 19Memiliki Surat Keterangan sesuai format berdasarkan PMK ini; dan Menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP setiap Masa Pajak Permohonan Surat](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/608410f8fa56da60ea070dd3/html5/thumbnails/32.jpg)
Terimakasih staysafe-stayhealty-keeplearning