INSENTIF PAJAK · 2020. 8. 26. · INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI COVID-19...
Transcript of INSENTIF PAJAK · 2020. 8. 26. · INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI COVID-19...
INSENTIF PAJAK
DI ERA PANDEMI COVID-19
FASILITAS PERPAJAKAN UMKM
Bagi
WP
UMKM
DEFINISI UMKM
FASILITAS PERPAJAKAN UMKM
INSENTIF COVID-19
Kementerian
Koperasi dan UKM
Usaha Kecil (UK), termasuk
usaha Mikro (UMI) adalah
entitas usaha dengan kekayaan
bersih paling banyak Rp. 200
juta, dan omset tahunan paling
banyak Rp. 1 milyar.
Usaha Menengah (UM) adalah
entitas usaha yang memiliki
kekayaan antara Rp. 200 juta
s.d. Rp 10 Milyar
Undang-Undang No. 20
Tahun 2008 tentang UMKM
Usaha mikro:
Kekayaan bersih paling banyak
Rp50 Juta dan/atau penjualan
tahunan paling banyak Rp300
juta.
Usaha kecil:
Kekayaan bersih Rp50 Juta
s.d. 500 juta dan/atau
penjualan tahunan Rp300 juta
s.d. Rp2,5 milyar.
Usaha menengah:
Kekayaan bersih Rp500 Juta
s.d. 10 milyar dan/atau
penjualan tahunan Rp2,5 milyar
s.d. 50 milyar.
Menurut Perpajakan
Definisi UMKM
Merupakan jumlah peredaran bruto
dalam 1 tahun dari Tahun Pajak terakhir
sebelum Tahun Pajak bersangkutan
Peraturan Pemerintah
No.23 Tahun 2018 (berlaku
mulai tanggal 01 Juli 2018)
Amanat
pengaturan
dalam PMK
Subjek Pajak
• WP OP
• WP Badan tertentu (Koperasi, CV, Firma)
• PT dgn peredaran bruto s/d Rp 4,8
Milyar / Tahun Pajak.
Kecuali:
a. Yang memilih untuk dikenai PPh
berdasarkan ketentuan umum;
b. WP Badan yang memperoleh
fasilitas Tax Holiday dan Tax Allowance;
c. BUT; atau
d. CV, Firma yang dibentuk:
• beberapa WPOP dengan keahlian
khusus dan
• menyerahkan jasa sejenis dengan
pekerjaan bebas.
Objek Pajak
PPh Terutang
PPh Final = 0,5% X Peredaran Bruto
Pelunasan Pajak
Disetor sendiri oleh WP; atau
Dipotong atau dipungut oleh pihak lain.
Surat Keterangan
Bila WP menerima penghasilan dari
pemotong atau pemungut PPh
Pemberitahuan ke DJP
Bila WP memilih untuk dikenai PPh
sesuai ketentuan umum.
Pokok Pengaturan UMKM (PP 23/2018)
3 Tahun Pajak
Jangka Waktu
PT
CV, Firma, Koperasi
WP OP
4 Tahun Pajak
7 Tahun Pajak
Kecuali:
a) Jasa sehubungan Pekerjaan Bebas
b) Penghasilan di LN
c) Penghasilan yg dikenai PPh Final
tersendiri
d) Penghasilan yang bukan Objek
Pajak
Penghasilan dari usaha tidak melebihi
Rp4,8M dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
CA
RA
PE
LU
NA
SA
N
PP
23
/20
18
Disetor sendiri
oleh WP
Dipotong
0.5%
oleh
Pemotong/
Pemungut
PPh
Tempat terutang Setiap tempat kegiatan usaha.
Saat Penyetoran Paling lama tgl 15 bulan berikutnya.
Saat Pelaporan
Tanggal validasi NTPN dianggap sebagai tanggal
pelaporan SPT Masa.
Jika nihil tidak diwajibkan lapor SPT Masa.
Ketentuan • Dilakukan untuk setiap transaksi objek potput
PPh nonfinal; dan
• WP menyerahkan fotokopi Surat Keterangan.
Pengecualian Dikecualikan dari potput PP 23/2018 dan PPh Pasal
22 untuk:
1) impor, dan
2) Pembelian barang oleh WP;
jika WP menyerahkan fotokopi Surat Keterangan.
Saat Penyetoran Paling lama tgl 10 bulan berikutnya dengan
menggunakan SSP a.n. WP yang dipotong.
Bukti Potong SSP sbg butpot dan wajib diberikan kpd WP.
Saat PelaporanDilaporkan dalam SPT Masa Pasal 4 ayat (2) paling
lama tgl 20 bulan berikutnya
Pemotongan dan Pemungutan PP 23/2018
PMK 23 TAHUN 2020INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI COVID-19SEKTOR INDUSTRI
Latar Belakang
• Dampak pandemi COVID-19 ini
telah memperlambat ekonomi
dunia secara masif dan
signifikan, termasuk terhadap
perekonomian Indonesia.
• Untuk itu, pemerintah telah dan
terus melakukan langkah-langkah
cepat untuk mengantisipasi
beberapa dampak ini.
• (Presiden Joko Widodo)
Tujuan
• Menjaga stabilitas
pertumbuhan ekonomi, daya
beli masyarakat, dan
produktivitas sektor tertentu
sehubungan dengan wabah
virus corona
• Mendukung penanggulangan
dampak virus corona.
MATRIKS PMK 23 TAHUN 2020EMPAT INSENTIF PAJAK ANTISIPASI DAMPAK EKONOMI COVID-19
KITE: Kemudahan Lapor Tujuan Ekspor
IKM: Industri Kecil Menengah
PMK 44 TAHUN 2020INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI COVID-19
• Diperlukan penyelamatan, diperlukan stimulus ekonomi, yang menyentuh
sektor-sektor yang paling terdampak. Sektor riil ini menyerap banyak tenaga
kerja dan kita harapkan mereka mampu bertahan dan tidak melakukan PHK.
• (Presiden Joko Widodo)
Latar Belakang
• Pandemi COVID-19 merupakan bencana nasional sehingga perlu upaya pengaturan
dalam rangka mendukung penanggulangan dampak COVID-19 dimaksud
• Makin meluasnya dampak COVID-19 ke sektor-sektor lainnya, termasuk pelaku
usaha kecil dan menengah, maka perlu diberikan perluasan insentif pajak bagi setiap
Wajib Pajak.
• PMK-23/PMK.03/2020 sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga
perlu dilakukan perluasan untuk menjangkau sektor yang akan diberikan insentif
Tujuan
Kebijakan Sektor Dampak & Ketentuan
1. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
(DTP)
• Sektor tertentu (1.062
KLU), WP KITE &
Kawasan Berikat (KB)
• Insentif s.d. September 2020
• Pemberitahuan pusat & cabang
2. PPh Final UMKM Tarif 0,5% Ditanggung
Pemerintah
UMKM
WP PP 23 Tahun 2018
• WP harus mengajukan Surat Keterangan
& menyampaikan Laporan Realisasi untuk
memanfaatkan insentif
• Laporan Realisasi tiap bulan paling lambat
tgl 20 bulan berikutnya
• Insentif s.d. September 2020
3. Pembebasan PPh Pasal 22 Impor • Sektor tertentu (431
KLU)
• WP KITE & KB
• Insentif s.d. September 2020
• Pelaporan 3 bulanan
4. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25
sebesar 30%
• Sektor tertentu (846
KLU)
• WP KITE & KB
• Insentif s.d. September 2020
• Pelaporan 3 bulanan
5. Pengembalian pendahuluan PPN sbg
PKP berisiko rendah bagi WP yang
menyampaikan SPT Masa PPN lebih
bayar restitusi paling banyak 5 miliar
rupiah
• Sektor tertentu (431
KLU)
• WP KITE & KB
• Insentif s.d. September 2020
MATRIKS PMK 44 TAHUN 2020
PMK 86 TAHUN 2020INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI COVID-19
• Tantangan terbesar kita saat ini adalah bagaimana menyiapkan program pemulihan
ekonomi yang tepat, dieksekusi dengan cepat, dengan kecepatan, agar laju
pertumbuhan ekonomi negara kita tidak terkoreksi lebih dalam lagi. (Presiden Joko
Widodo)
• Untuk penanganan dampak pandemi COVID 19 perlu dilakukan perluasan sektor
yang akan diberikan insentif perpajakan yang diperlukan selama masa pemulihan
ekonomi nasional
• Pandemi COVID 19 merupakan bencana nasional sehingga perlu dilakukan upaya
pengaturan pemberian insentif pajak untuk mendukung penanggulangan dampak
COVID 19
Latar Belakang
• Menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan
produktivitas sektor tertentu sehubungan dengan wabah virus corona
• Mendukung penanggulangan dampak virus corona.
Tujuan
Kebijakan Sektor Dampak & Ketentuan
1. PPh Pasal 21 Ditanggung
Pemerintah (DTP)
• Sektor tertentu (1.189 KLU),
WP KITE & KB
• Insentif s.d. Desember 2020
• Pemberitahuan pusat & cabang (WP KITE & KB)
• Pemberitahuan hanya disampaikan pusat &
berlaku untuk semua cabang (WP sektor
tertentu/KLU)
2. PPh Final UMKM Tarif
0,5% Ditanggung
Pemerintah
• WP PP 23 Tahun 2018 • WP tidak perlu mengajukan Surat Keterangan,
cukup menyampaikan Laporan Realisasi
• Laporan Realisasi tiap bulan p.l. tgl 20 bulan
berikut
• Insentif s.d. Desember 2020
3. Pembebasan PPh Pasal
22 Impor
• Sektor tertentu (721 KLU)
• WP KITE & KB
• Insentif s.d. Desember 2020
• Pelaporan
April-Juni: paling lambat 20 Juli 2020
Juli-Des: setiap bulan p.l. tgl 20 bulan
berikutnya
4. Pengurangan Angsuran
PPh Pasal 25 sebesar
30%
• Sektor tertentu (1.013 KLU)
• WP KITE & KB
• Insentif s.d. Desember 2020
• Pelaporan
April-Juni: paling lambat 20 Juli 2020
Juli-Des: setiap bulan p.l. tgl 20 bulan
berikutnya
5. Pengembalian pendahuluan
PPN sebagai PKP berisiko
rendah bagi WP yang
menyampaikan SPT Masa PPN
lebih bayar restitusi paling
banyak 5 miliar rupiah
• Sektor tertentu (716 KLU)
• WP KITE & KB
• Insentif s.d. Desember 2020
MATRIKS PMK 86 TAHUN 2020
PMK 110 TAHUN 2020INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI COVID-19
• Keringanan angsuran pajak bagi semua wajib pajak diberikan karena memperhatikan
kondisi perekonomian saat ini, khususnya masih rendahnya tingkat produksi dan
penjualan dunia usaha.
• Memberikan kemudahan pemanfaatan insentif yang lebih luas melalui perluasan sektor
yang akan diberikan insentif perpajakan
• Mengatur kembali ketentuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib
Pajak sektor tertentu yang terdampak pandemi Covid-19
• Pengenaan PPh final ditanggung Pemerintah untuk jasa konstruksi tertentu untuk
meningkatkan produksi dan/atau peredaran usaha bagi Wajib Pajak
Latar Belakang dan Tujuan
• Tambahan potongan angsuran pajak penghasilan pasal 25 dari sebelumnya pengurangan sebesar 30
persen dari jumlah angsuran yang seharusnya terutang menjadi pengurangan sebesar 50 persen.
• Pajak penghasilan final jasa konstruksi ditanggung pemerintah bagi wajib pajak dalam program
percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3-TGAI) untuk mendukung peningkatan penyediaan air
(irigasi) sebagai proyek padat karya yang merupakan kebutuhan penting bagi sektor pertanian.
Pokok Perubahan Peraturan
Mulai berlaku
tanggal
14 Agustus 2020
Kebijakan Sektor Dampak & Ketentuan
1. PPh Pasal 21 Ditanggung
Pemerintah (DTP)
• Sektor tertentu (1.189 KLU)
• WP KITE & KB
• WP Penerima P3-TGAI
• Insentif s.d. Desember 2020
• Pemberitahuan pusat & cabang (WP KITE & KB)
• Pemberitahuan hanya disampaikan pusat & berlaku
untuk semua cabang (WP sektor tertentu/KLU)
2. PPh Final UMKM Tarif 0,5%
Ditanggung Pemerintah
• WP PP 23 Tahun 2018 • WP tidak perlu mengajukan Surat Keterangan,
cukup menyampaikan Laporan Realisasi
• Laporan Realisasi tiap bulan p.l. tgl 20 bulan berikut
• Insentif s.d. Desember 2020
3. Pembebasan PPh Pasal 22
Impor
• Sektor tertentu (721 KLU)
• WP KITE & KB
• Insentif s.d. Desember 2020
• Pelaporan
April-Juni: paling lambat 20 Juli 2020
Juli-Des: setiap bulan p.l. tgl 20 bulan berikutnya
4. Pengurangan Angsuran
PPh Pasal 25 sebesar 30%
ditambah menjadi
pengurangan sebesar 50%
• Sektor tertentu (1.013 KLU)
• WP KITE & KB
• Insentif Juli 2020 s.d. Desember 2020
• Pelaporan
Juli-Des: setiap bulan p.l. tgl 20 bulan berikutnya
5. Pengembalian pendahuluan
PPN sebagai PKP berisiko rendah
bagi WP yang menyampaikan SPT
Masa PPN lebih bayar restitusi
paling banyak 5 miliar rupiah
• Sektor tertentu (716 KLU)
• WP KITE & KB
• Insentif s.d. Desember 2020
MATRIKS PMK 110 TAHUN 2020
PERSANDINGAN INSENTIF PAJAK UMKM TERKAIT PANDEMI COVID19
Bentuk Insentif PP 23 PMK-23 PMK-44 PMK-86 PMK-110
1. PPh Pasal 21 DitanggungPemerintah (DTP)
Tidakdiatur
• Sektor manufakturtertentu(440 KLU) dan WP KITE
• Sektor tertentu (1.062 KLU), WP KITE & Kawasan Berikat (KB)
• Insentif s.d. September 2020• Pemberitahuan pusat & cabang
• Sektor tertentu (1.189 KLU), WP KITE & KB• Insentif s.d. Desember 2020• Pemberitahuan pusat & cabang (WP KITE & KB)• Pemberitahuan hanya disampaikan pusat &
berlaku untuk semua cabang (WP sektortertentu/KLU)
Tetap
2. PPh Final UMKM Tarif0,5% DitanggungPemerintah
TarifPPhFinal 0,5%
Belum diberikaninsentif
• WP PP 23 Tahun 2018• WP harus mengajukan Surat Keterangan &
menyampaikan Laporan Realisasi untuk memanfaatkan insentif
• Laporan Realisasi tiap bulan p.l. tgl 20 bulanberikutnya
• Insentif s.d. September 2020
• WP PP 23 Tahun 2018• WP tidak perlu mengajukan Surat Keterangan,
cukup menyampaikan Laporan Realisasi• Laporan Realisasi tiap bulan p.l. tgl 20 bulan
berikut• Insentif s.d. Desember 2020
Penambahan sektor: WP
Penerima P3-TGAI program
percepatan peningkatan tata
guna air irigasi
3. Pembebasan PPh Pasal 22 Impor
Tidakdiatur
• Sektor manufakturtertentu(102 KLU)
• WP KITE
• Sektor tertentu (431 KLU)• WP KITE & KB• Insentif s.d. September 2020• Pelaporan 3 bulanan
• Sektor tertentu (721 KLU)• WP KITE & KB• Insentif s.d. Desember 2020• Pelaporan
April-Juni: paling lambat 20 Juli 2020 Juli-Des: setiap bulan p.l. tgl 20 bulan berikutnya
Tetap
4. Pengurangan AngsuranPPh Pasal 25 sebesar:30% (PMK-23, PMK-44,dan PMK-86)50% (PMK-110)
Tidakdiatur
• Sektor manufakturtertentu(102 KLU)
• WP KITE
• Sektor tertentu (846 KLU)• WP KITE & KB• Insentif s.d. September 2020• Pelaporan 3 bulanan
• Sektor tertentu (1.013 KLU)• WP KITE & KB• Insentif s.d. Desember 2020• Pelaporan
April-Juni: paling lambat 20 Juli 2020 Juli-Des: setiap bulan p.l. tgl 20 bulan
berikutnya
Pengurangan Angsuran
PPh Pasal 25 sebesar 30%
ditambah menjadi
pengurangan sebesar 50%
5. Pengembalianpendahuluan PPN sebagaiPKP berisiko rendah bagiWP yang menyampaikanSPT Masa PPN lebih bayarrestitusi paling banyak 5 miliar rupiah
Tidakdiatur
• Sektor manufakturtertentu(102 KLU)
• WP KITE
• Sektor tertentu (431 KLU)• WP KITE & KB• Insentif s.d. September 2020
• Sektor tertentu (716 KLU)• WP KITE & KB• Insentif s.d. Desember 2020
Tetap
Insentif Covid-19
Insentif diperpanjang hingga Desember 2020
WP PP 23 tidak perlu mengajukan Surat Keterangan
Penambahan KLU untuk Sektor Tertentu
TERIMA KASIH