Upaya Perlindungan , Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia
description
Transcript of Upaya Perlindungan , Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
KELAS X
Upaya Perlindungan, Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia
Kompetensi Dasar
Tujuan Pembelajaran
Proses Perlindungan, Pemajuan, dan Penegakan HAM di Indonesia
B. Periode Sesudah Kemerdekaan (1945-sekarang)
1. Periode Tahun 1945-1950Pemikiran HAM pada periode awal pasca kemerdekaan masih menekankan
pada:
Pemikiran tentang HAM telah mendapat legitimasi secara formal karena telah memperoleh pengaturan dan masuk ke dalam hukum dasar negara (konstitusi), yaitu tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945. Legitimasi HAM tersebut memberikan keleluasaan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik
- - Hak untuk merdeka- Hak kebebasan untuk berserikat dan berkumpul melalui organisasi politik - Hak kebebasan menyampaikan pendapat terutama di parlemen
2. Periode Tahun 1950-1959
Periode ini dikenal sebagai masa pemerintahan parlementer yang menganut prinsip demokrasi liberal
Implementasi pemikiran HAM pada periode ini lebih memberi ruang bagi perkembangan lembaga demokrasi seperti:
1. Semakin banyak tumbuh partai-partai politik dengan beragam ideologinya
2. Adanya kebebasan pers3. Pemilu berlangsung dalam suasana kebebasan, fair (adil) dan
demokratis4. Parlemen sebagai representasi dari kedaulatan rakyat menunjukan
kinerja dan kelasnya sebagai wakil rakyat dengan melakukan kontrol yang semakin efektif terhadap eksekutif
5. Wacana dan pemikiran tentang HAM mendapatkan iklim yang kondusif karena pemerintah memberi kebebasan
3. Periode Tahun 1959-1966
4. Periode Tahun 1966-1998
Periode ini dikenal dengan masa pemerintahan orde baru. Pemikiran HAM pada periode ini dibagi ke dalam beberapa waktu yaitu:
5. Periode Tahun 1998-Sekarang
Pergantian pemerintahan dari Orde Baru ke Reformasi memberikan dampak yang sangat besar terhadap pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Pada saat itu dilakukan:
1. Pengkajian terhadap beberapa kebijakan pemerintah pada masa orde baru yang berlawanan dengan pemajuan dan perlindungan HAM
2. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberlakuan HAM dalam kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan di Indonesia
3. Pengkajian dan ratifikasi terhadap instrumen HAM internasional semakin ditingkatkan
Hambatan Penegakan HAM
Faktor sosial budayaFaktor komunikasi dan informasiFaktor kebijakan pemerintahFaktor perangkat perundang-undanganFaktor aparat dan penindakannya
Tantangan Penegakan HAM
Prinsip universalPrinsip pembangunan nasionalPrinsip kesatuan Hak-hak Asasi ManusiaPrinsip objektivitas / non selektivitasPrinsip keseimbanganPrinsip kompetensi nasionalPrinsip negara hukum
Dasar Hukum HAM di Indonesia
Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM
Hambatan dalam upaya penegakan HAM
Kondisi sosial budaya yang berbeda sebagai konsekuensi logis dari bentuk negara kepulauan yang juga memiliki banyak adat adat dan budaya
Letak geografis Indonesia dan kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana yang membatasi komunikasi dan informasi antar daerah
Pemerintah tidak jarang mengambil kebijakan yang dapat menimbulkan pro dan kontra dimasyarakat
Adanya sejumlah peraturan perundangan yang diambil dari konvensi internasional, namun tidak seluruh klausul dalam konvensi tersebut sesuai dengan kondisi Indonesia
Penindakan yang lemah oleh aparat mengakibatkan banyak terjadi penyimpangan seperti KKN yang melanggar hak orang lain
Rendahnya pemahaman warga negara tentang arti penting HAM Rendahnya kualitas mental aparat penegak hukum di Indonesia Lemahnya instrumen penegakan hukum dan HAM di Indonesia
Upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh masyarakat