Upaya Meningkatkan Kompetensi Guru - LPMP Sulsel Meningkatkan Kompet… · tidak didahului dengan...

http://www.lpmpsulsel.net/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=311:pkguru&catid=42:ebuletin&Itemid=215 Artikel LPMP Januari 2015 ISSN. 2355-3189

1

PENINGKATAN KOMPETENSI GURU MELALUI PK GURU DAN PKB

Oleh Mansur HR Widyaiswara LPMP Provinsi Sulawesi Selatan

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang konsep Kompetensi guru, Penilaian Kinerja Guru (PK GURU) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) serta mekanismenya dalam peningkatan kompetensi guru. PK GURU dan PKB dapat meningkatkan kompetensi guru karena: (1) PK GURU dapat mendeteksi kompetensi guru yang lemah, kemudian ditingkatkan melalui kegiatan PKB; (2) PK GURU dan PKB adalah unsur utama dalam penghitungan angka kredit guru untuk kenaikan pangkat dan jabatan, sehingga guru termotivasi untuk mengikutinya; (3) Hasil PK GURU menjadi syarat untuk promosi dan pemberian sanksi bagi guru. Guru yang berkinerja baik dapat dipromosikan menjadi kepala sekolah, sedangkan guru yang berkinerja di bawah kategori baik akan dikurangi jam mengajarnya dari 24 jam sehingga akan berdampak pada pemutusan pembayaran tunjangan profesi guru. Hal tersebut akan memacu guru untuk meningkatkan kompetensinya melalui PKB agar dapat berkinerja baik.

Kata kunci: PK GURU, PKB, kompetensi

ABSTRACT

This paper aims to provide information about the concept of teacher competence, Teacher’s Performance Appraisal (PK Guru) and Continuous Professional Development (PKB) and its mechanisms in improving the competence of teacher. PK Guru and PKB can increase the competence of teachers because: (1) PK Guru can detect teacher’s weaknesses, which can be enhanced through PKB; (2) PK Guru and PKB are key elements in calculating the credit number of teachers for promotion and provision of position, so teachers are motivated to actively participate in it; (3) PK Guru results can be used related to promotion and sanctions for teachers. Those who perform well can be promoted as shchool principal. Those below targeted category will be given less than 24 hours teaching that will result in professional allowance termination. Consequently, teachers are encouraged to improve their competence through PKB that will assist them to perform better.

Kata kunci: PK GURU, PKB, kompetensi


2

Pendahuluan

Guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan memiliki peran yang sangat

penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Tuntutan peran guru tersebut diperkuat

dengan pencanangan “Guru sebagai Profesi” oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono

pada tanggal 4 Desember 2004. Landasan posisi strategis guru tersebut dituangkan dalam

Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen. Secara tersurat amanat undang-undang tersebut adalah kebijakan pembinaan dan

pengembangan profesi guru agar memiliki seperangkat pengetahuan, keterampilan dan

perilaku yang diaktualisasikan untuk menjalankan profesi mendidik.

Menurut UU No.14 Tahun 2005 pasal 1 (ayat 1), guru adalah pendidik profesional

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai,

dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal,

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Makna profesional dalam undang-undang

tersebut adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi

sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan

yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Guru profesional sebagaimana dinyatakan dalam UU No.14 Tahun 2005 pasal 10

wajib memiliki kualifikasi akademik, sertifikat pendidik dan kompetensi yang meliputi

ranah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan

kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi tersebut

menjadi jati diri guru profesional sehingga harus dipelihara dan dikembangkan secara

terus menerus agar guru tersebut senantiasa mampu menciptakan proses pembelajaran

yang efektif. Pembelajaran yang efektif akan menghasilkan lulusan satuan pendidikan

yang berkualitas, yakni insan Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan YME, unggul

dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki jiwa estetis, etis, berbudi pekerti luhur,

dan berkepribadian.

Dalam realitasnya, kompetensi yang dimiliki guru dewasa ini masih tergolong

rendah. Hal ini dibuktikan dari hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang bersertifikat

pendidik yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan

dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK dan PMP) pada tahun

2012 dan 2013 yang lalu menunjukkan bahwa nilai UKG rata-rata Provinsi


3

Sulawesi Selatan (Sul-Sel) dan rata-rata Nasional masih dibawah standar. Pada tahun

2012 nilai UKG rata-rata Provinsi Sul-Sel; 39,48, dan rata-rata Nasional; 43,82,

sedangkan pada tahun 2013 nilai UKG rata-rata Provinsi Sul-Sel; 44,83 dan rata-rata

Nasional; 47,47 (LPMP Sul-Sel, 2014). Sementara nilai standar kompetensi guru yang

dipersyaratkan minimal 76 (kategori baik) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(PermennegPAN dan RB) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan

Angka Kreditnya.

Rendahnya kompetensi guru tersebut merupakan suatu masalah dalam dunia

pendidikan yang harus segera diatasi, karena rendahnya kompetensi guru akan

berdampak pada rendahnya kualitas proses dan hasil belajar peserta didik. Hal tersebut

berakibat pada rendahnya mutu pendidikan. Intinya bahwa kesiapan dan kompetensi guru

di lapangan akan menjadi faktor penentu keberhasilan proses dan hasil belajar mengajar.

Menurut pengamatan dan pemantauan penulis ketika menjadi guru di SMA selama

kurang lebih 20 tahun, dan sebagai widyaiswara yang banyak memfasilitasi guru dalan

pendidikan dan pelatihan (diklat) dan/atau workshop, bahwa rendahnya kompetensi guru

disebabkan oleh beberapa faktor antara lain; (1) diklat yang diikuti oleh guru selama ini

tidak didahului dengan analisis kebutuhan diklat sehingga materi yang disampaikan

dalam diklat tersebut tidak berbasis kebutuhan, dalam arti bahwa materi diklat tidak

menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh guru; (2) tidak dilakukan monitoring dan

evaluasi terhadap guru-guru alumni diklat untuk melihat implementasi hasil diklat

sebagai dasar untuk melakukan pembinaan lebih lanjut; (3) upaya peningkatan

kompetensi guru selama ini tidak dilakukan secara berkelanjutan, sehingga kompetensi

guru tidak terpelihara dan dikembangkan dengan baik; (4) belum semua guru

memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti diklat, sementara Kelompok Kerja

Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sebagai wadah pembinaan

guru tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh guru untuk meningkatkan kompetensinya;

(5) tidak adanya penilaian kinerja terhadap guru secara komprehensif dan berkelanjutan

untuk dijadikan dasar dalam mempromosikan guru tersebut, baik untuk diangkat menjadi

kepala sekolah maupun untuk kenaikan pangkat/jabatan sehingga tidak ada tantangan

bagi guru untuk meningkatkan kompetensinya; (6) kurangnya komitmen guru dalam


4

menjalankan tugas, hal ini dibuktikan dengan banyaknya guru yang tidak membuat

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau hanya mengcopy RPP dari guru/sekolah

lain, tidak melakukan analisis hasil belajar siswa, tidak melakukan pembelajaran remedial

dan/atau pengayaan, dan sebagainya; (7) belum berkembangnya budaya membaca di

kalangan guru.

Bertolak dari kenyataan tersebut, maka dipandang perlu adanya suatu upaya yang

lebih efektif untuk membina dan meningkatkan kompetensi guru guna mewujudkan guru

yang profesional dan bermartabat. Upaya yang dimaksud adalah melalui Penilaian

Kinerja Guru (PK GURU) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB),

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi (PermennegPAN dan RB) Nomor 16 Tahun 2009 tentang

Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. PermennegPAN dan RB tersebut

menggantikan Keputusan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara Nomor 84 Tahun

1993 yang juga mengatur tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya karena

sudah tidak sesuai dengan perkembangan profesi dan tuntutan kompetensi guru.

PK GURU meliputi penilaian kinerja yang terkait dengan pelaksanaan proses

pembelajaran bagi guru mata pelajaran atau guru kelas, penilaian kinerja dalam

melaksanakan proses pembimbingan bagi guru Bimbingan Konseling (BK), penilaian

kinerja yang terkait dengan pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi

sekolah/madrasah yang mengurangi jam mengajar tatap muka. Penilaian kinerja guru

yang mendapat tugas tambahan meliputi; PK Kepala Sekolah/Madrasah, PK Wakil

Kepala Sekolah/Madrasah, PK Ketua Program Keahlian/Program Studi atau yang

sejenisnya, PK Kepala Perpustakaan, PK Kepala Laboratorium, PK Kepala Bengkel,

PK Kepala Unit Produksi atau sejenisnya.

Mengingat luasnya materi tentang PK GURU tersebut, maka dalam tulisan ini

penulis membatasi pada uraian materi PK GURU yang terkait dengan pelaksanaan proses

pembelajaran bagi guru mata pelajaran atau guru kelas.

Mencermati uraian di atas, setidaknya ada beberapa rumusan masalah yang dapat

dirangkum dalam tulisan ini, diantaranya adalah: (1) apakah yang dimaksud dengan

kompetensi guru?; (2) apakah yang dimaksud dengan PK GURU dan bagaimanakah

mekanisme PK GURU?; (3) apakah yang dimaksud dengan PKB dan bagaimanakah


5

mekanisme PKB? (4) mengapa PK GURU dan PKB dapat meningkatkan kompetensi

guru?

Berdasarkan beberapa pemetaan tersebut, dapat diketahui bahwa tulisan ini

bertujuan untuk memberikan informasi kepada guru, kepala sekolah, pengawas sekolah,

dan pihak lain yang berkepentingan dengan PK GURU dan PKB tentang: konsep

kompetensi guru, konsep dan mekanisme PK GURU, konsep dan mekanisme PKB, serta

peningkatan kompetensi guru melalui PK GURU dan PKB.

Manfaat yang dapat diperoleh dari tulisan ini adalah: (1) bagi penilai dan/atau calon

penilai PK GURU, memberikan informasi tambahan tentang konsep kompetensi guru,

konsep dan mekanisme PK GURU dan PKB sehingga memahami apa yang harus

dilakukan dalam pelaksanaan PK GURU dan PKB; (2) bagi guru, memberikan informasi

tentang kompetensi atau unsur-unsur yang akan dinilai dalam PK GURU serta

pengembangannya melalui PKB sehingga dapat mempersiapkan diri dalam mengikuti PK

GURU dan PKB; (3) bagi satuan pendidikan, memberikan informasi dan masukan

tentang mekanisme pelaksanaan PK GURU dan PKB sehingga dapat mempersiapkan

perangkat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PK GURU dan PKB.

Pembahasan

Konsep kompetensi guru

Menurut Suyanto dan Jihad (2013:1) secara umum ada tiga tugas guru sebagai

profesi, yakni mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan

mengembangkan nilai-nilai hidup, mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan

ilmu pengetahuan, melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan untuk

kehidupan siswa. Sedangkan menurut UU No.14 Tahun 2015 pada pasal 1 (ayat 1), tugas

utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai,

dan mengevaluasi peserta didik. Mengingat tugas guru yang begitu kompleks, maka

untuk melaksanakannya diperlukan sejumlah kompetensi sebagai bagian dari

profesionalisme guru.

Kompetensi dalam bahasa Inggris antara lain bermakna “competence (n) is being

competen, ability (to do the work)” bahwa kompetensi itu pada dasarnya menunjukkan

kepada kecakapan atau kemampuan untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan

(Saud:2010:44). McLeod (dalam Suyanto dan Jihad, 2013:1) mendefinisikan kompetensi


6

sebagai perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan

kondisi yang diharapkan. Menurut UU No.14 Tahun 2005 pasal 1 (ayat 10), kompetensi

adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki,

dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas)

Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru,

dinyatakan bahwa kompetensi guru terdiri dari empat ranah kompetensi, yakni ranah

kompetensi pedagogik, ranah kompetensi kepribadian, ranah kompetensi sosial dan ranah

kompetensi profesional.

Ranah kompetensi pedagogik terdiri dari 10 (sepuluh) kompetensi yakni:

(1) menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural,

emosional, dan intelektual; (2) menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang

mendidik; (3) mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan

yang diampu; (4) menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang mendidik;

(5) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan

penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik; (6) memfasilitasi

pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang

dimiliki; (7) berkomunikasi secara efektif , empatik, dan santun dengan peserta didik;

(8) menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar; (9) memanfaatkan

hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran; (10) melakukan tindakan

reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

Sedangkan ranah kompetensi kepribadian meliputi 5 (lima) kompetensi yakni:

(1) bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional

Indonesia; (2) menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan

bagi peserta didik dan masyarakat; (3) menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap,

stabil, dewasa, arif dan berwibawa; (4) menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang

tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri; (5) menjunjung tinggi kode etik

profesi guru.

Adapun ranah kompetensi sosial mencakup 4 (empat) kompetensi yakni:

(1) bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan

jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial


7

ekonomi; (2) berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik,

tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat; (3) beradaptasi di tempat bertugas di

seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya;

(4) berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan

tulisan atau bentuk lain.

Sementara ranah kompetensi profesional terdiri dari 5 (lima) kompetensi yakni:

(1) menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata

pelajaran yang diampu; (2) menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata

pelajaran/bidang pengembangan yang diampu; (3) mengembangkan materi pembelajaran

yang diampuh secara kreatif; (4) mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan

dengan melakukan tindakan reflektif; (5) memanfaatkan teknologi informasi dan

komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Secara keseluruhan ada

24 (dua puluh empat) kompetensi yang dipersyaratkan untuk dikuasai guru dalam

pengelolaan pembelajaran.

Konsep dan mekanisme PK GURU

Mulai tahun pelajaran 2014-2015, upaya pembinaan dan peningkatan kompetensi

guru dilakukan melalui PK GURU dan PKB sebagaimana yang diamanatkan oleh

PermennegPAN dan RB No.16 Tahun 2009.

Menurut PermenegPAN dan RB No.16 Tahun 2009 Pasal 1 (ayat 8), PK GURU

adalah penilaian yang dilakukan terhadap setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam

rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. PK GURU dilakukan untuk

melihat kinerja guru dalam melaksanakan tugas utamanya, yaitu melaksanakan

pembelajaran, pembimbingan dan/atau pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan

fungsi sekolah/madrasah.

PK GURU memiliki dua fungsi utama yakni; (1) untuk menilai kemampuan guru

dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan pada proses

pembelajaran, pembimbingan atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan

fungsi sekolah/madrasah yang hasilnya digunakan sebagai dasar untuk merencanakan

PKB bagi guru tersebut; (2) untuk menghitung angka kredit yang diperoleh guru atas

kinerja pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan

dengan fungsi sekolah/madrasah yang dilakukannya pada tahun tersebut.


8

Kegiatan PK GURU dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari proses

pengembangan karir dan promosi guru untuk kenaikan pangkat dan jabatan

fungsionalnya. Hasil PK GURU diharapkan dapat bermanfaat untuk menentukan

berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan mutu dan kinerja guru sebagai ujung

tombak pelaksanaan proses pendidikan dalam menciptakan insan yang cerdas secara

komprenhensif dan berdaya saing tinggi.

Dalam buku Pedoman Pelaksanaan PK GURU yang diterbitkan oleh BPSDMPK

dan PMP Kemendiknas (2011: 6) dinyatakan bahwa untuk mempermudah penilaian

dalam PK GURU, maka 24 (dua puluh empat) kompetensi yang dipersyaratkan untuk

dikuasai guru sebagaimana diuraikan di atas, dirangkum menjadi 14 (empat belas)

kompetensi dan 78 (tujuh puluh delapan) indikator. Penilaian terhadap 14 (empat belas)

kompetensi tersebut dilakukan melalui pengamatan dan pementauan.

Pengamatan adalah kegiatan untuk menilai kinerja guru melalui diskusi sebelum

pengamatan proses pembelajaran, pengamatan selama proses pembelajaran, dan diskusi

setelah pengamatan proses pembelajaran. Sedangkan pemantauan adalah kegiatan untuk

menilai kinerja guru melalui pemeriksaan dokumen, wawancara dengan guru yang

dinilai, dan/atau wawancara dengan warga sekolah terkait dengan kinerja guru yang

dinilai.

Keempat belas kompetensi guru yang akan dinilai serta cara menilaianya

ditunjukkan dalam tabel 1 berikut ini.


9

Tabel 1: Kompetensi guru mata pelajaran/guru kelas dan cara menilainya

Kompetensi Cara menilai Pedagogik

1. Mengenal karakteristik peserta didik Pengamatan dan pemantauan 2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip

pembelajaran yang mendidik Pengamatan

3. Pengembangan kurikulum Pengamatan 4. Kegiatan pembelajaran yang mendidik Pengamatan 5. Pengembangan potensi peserta didik Pengamatan dan pemantauan 6. Komunikasi dengan peserta didik Pengamatan 7. Penilaian dan evaluasi Pengamatan

Kepribadian 8. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum,

sosial, dan kebudayaan nasional Pengamatan dan pemantauan

9. Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan Pengamatan dan pemantauan 10. Etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa

bangga menjadi guru Pengamatan dan pemantauan

Sosial 11. Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak

diskriminatif Pengamatan dan pemantauan

12. Komunikasi dengan sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, peserta didik dan masyarakat

Pemantauan

Profesional 13. Penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola

pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu

Pengamatan

14. Mengembangkan keprofesian melalui tindakan yang reflektif

Pemantauan

PK GURU dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun, yaitu pada awal

tahun pelajaran dan akhir tahun pelajaran. Penilaian yang dilakukan pada awal tahun

pelajaran disebut PK GURU formatif yang dilaksanakan dalam waktu 4 - 6 minggu di

awal tahun pelajaran, sedangkan penilaian yang dilakukan pada akhir tahun pelajaran

disebut PK GURU sumatif yang dilaksanakan dalam waktu 4-6 minggu di akhir tahun

pelajaran.

Hasil PK GURU formatif digunakan sebagai dasar penyusunan profil kompetensi

dan perencanaan program PKB tahunan bagi guru. Sementara hasil PK GURU sumatif

digunakan untuk memberikan nilai prestasi kerja guru (menghitung perolehan angka

kredit guru pada tahun tersebut). Pada tahun kedua pelaksanaan PK GURU, sekolah tidak


10

lagi harus melakukan PK GURU formatif, karena PK GURU sumatif pada tahun pertama

dapat berfungsi sebagai PK GURU formatif pada tahun kedua yang dijadikan dasar untuk

menyusun program PKB untuk tahun selanjutnya.

Secara umum mekanisme pelaksanaan penilaian PK GURU di tingkat sekolah

dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan (Kemendiknas, 2011:13), yakni:

Pertama, Tahap Persiapan. Dalam tahap persiapan, hal-hal yang harus dilakukan

oleh penilai maupun guru yang akan dinilai adalah: (1) memahami pedoman PK GURU;

(2) memahami pernyataan kompetensi guru yang telah dijabarkan dalam bentuk indikator

kinerja; (3) memahami penggunaan instrumen PK GURU dan tata cara penilaian yang

akan dilakukan; (4) memberitahukan rencana pelaksanaan PK GURU kepada guru yang

akan dinilai sekaligus menentukan rentang waktu jadwal pelaksanaannya.

Kedua, Tahap Pelaksanaan atau tahap pengumpulan fakta melalui pengamatan dan

pemantauan. Pengamatan adalah kegiatan untuk menilai kinerja guru melalui diskusi

sebelum pengamatan proses pembelajaran, pengamatan selama pelaksanaan proses

pembelajaran, dan diskusi stelah pengamatan proses pembelajaran. Sedangkan

pemantauan adalah kegiatan untuk menilai kinerja guru melalui pemeriksaan dokumen,

wawancara dengan guru yang dinilai, dan/atau wawancara dengan warga sekolah terkait

dengan kinerja guru yang dinilai.

Oleh karena itu beberapa tahapan PK GURU yang harus dilalui oleh penilai

sebelum menetapkan nilai untuk setiap kompetensi adalah sebagai berikut: (1) Sebelum

pengamatan di kelas, dilakukan pertemuan antara penilai dengan guru yang dinilai untuk

melakukan diskusi dan mengumpulkan dokumen terkait dengan kompetensi guru yang

akan dinilai. Semua hasil diskusi dicatat dalam format laporan dan evaluasi per

kompetensi; (2) Selama pengamatan di kelas dan/ata di luar kelas, penilai wajib mencatat

semua kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran atau

pembimbingan, dan/atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi

sekolah dengan menggunakan instrumen yang sesuai. Setelah itu dilanjutkan dengan

diskusi; (3) Setelah pengamatan pelaksanaan proses pembelajaran, pembimbingan, atau

pelaksanaan tugas tambahan yang releva dengan fungsi sekolah/madrasah, penilai dapat

mengklarifikasi beberapa aspek tertentu yang masih diragukan. Penilai wajib mencatat

semua hasil pertemuan pada format laporan dan evaluasi per kompetensi.


11

Untuk lebih jelasnya tahap pelaksanaan PK GURU dapat dilihat pada contoh

penilaian untuk 1 (satu) kompetensi, yakni kompetensi 3 (tiga) tentang Pengembangan

Kurikulum dalam tabel 2 berikut ini.

Tabel 2: Contoh proses pelaksanaan PK GURU Mata Pelajaran/Guru Kelas.

Kompetensi 3 : Pengembangan kurikulum Jenis dan cara menilai : Pedagogik (pengamatan) Pernyataan : Guru menyusun silabus sesuai dengan tujuan terpenting

kurikulum dan menggunakan RPP sesuai dengan tujuan dan lingkungan pembelajaran. Guru memilih, menyusun, dan menata materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik

Indikator 1. Guru dapat menyusun silabus yang sesuai dengan kurikulum. 2. Guru merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan silabus untuk membahas

materi ajar tertentu agar peserta didik mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan. 3. Guru mengikuti urutan materi pembelajaran dengan memperhatikan tujuan

pembelajaran. 4. Guru memilih materi pembelajaran yang: a) sesuai dengan tujuan pembelajaran,

b) tepat dan mutakhir, c) sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik, d) dapat dilaksanakan di kelas dan e) sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik.

Proses Penilaian Sebelum Pengamatan:

Periksalah RPP, dan cermati apakah RPP tersebut telah sesuai dengan silabus dalam kurikulum sekolah

Selama Pengamatan : 1. Amati seberapa lancar, jelas dan lengkap guru menyampaikan materi yang

diajarkannya. 2. Amati bagaimana guru menyesuaikan materi yang diajarkan dengan usia, latar

belakang, dan tingkat pembelajaran peserta didik. 3. Amati bagaimana guru menghubungkan materi yang diajarkan dengan lingkungan dan

kehidupan sehari-hari peserta didik. 4. Amati apakah materi yang diajarkan guru adalah materi yang mutakhir 5. Amati apakah materi yang diajarkan/aktifitas pembelajaran yang dilaksanakan guru

mencakup berbagai tipe pembelajaran siswa. 6. Amati bagaimana guru membantu mengembangkan kemampuan atau keterampilan

generiknya (kreatifitas, berpikir kritis, berpikir inovatif, dan pemecahan masalah, dsb). Seberapa jauh pengetahuan atau keterampilan generik tersebut tercakup dalam mata pelajaran tersebut.

Setelah Pengamatan: Meminta guru menjelaskan bagaimana dia memanfaatkan hasil pembelajaran yang dilaksanakannya untuk mengembangkan topik mata pelajaran berikutnya.

Pemantauan: -


12

Ketiga, Tahap Pemberian Nilai. Berdasarkan catatan hasil pengamatan dan

pemantauan serta bukti-bukti berupa dokumen lain yang dikumpulkan selama proses

PK Guru, penilai memberi skor 0, 1, atau 2 pada masing-masing indikator untuk setiap

kompetensi. Pemberian skor ini dilakukan dengan cara membandingkan rangkuman

catatan hasil pengamatan dan pemantauan di lembar format laporan dan evaluasi per

kompetensi dengan indikator kinerja masing-masing kompetensi. Skor 0 menyatakan

indikator tidak dilaksanakan atau tidak menunjukkan bukti, skor 1 menyatakan indikator

dilaksanakan sebagian atau ada bukti tetapi tidak lengkap, skor 2 menyatakan indikator

dilaksanakan sepenuhnya atau ada bukti yang lengkap.

Selanjutnya untuk menentukan nilai masing-masing kompetensi, maka perolehan

skor untuk setiap kompetensi tersebut dijumlahkan dan dihitung persentasenya dengan

cara membagi total skor yang diperoleh dengan total skor maksimum kompetensi dan

mengalikannya dengan 100%. Perolehan persentase skor pada setiap kompetensi ini

kemudian dikonversikan ke skala nilai 1, 2, 3, atau 4 seperti yang terlihat pada

tabel 3 berikut ini.

Tabel 3: Contoh pemberian Nilai Kompetensi tertentu pada proses PK GURU Mata Pelajaran/Guru Kelas

Penilaian Kompetensi 3: Mengenal karakteristik peserta didik Indikator Skor

1. Guru dapat menyusun silabus yang sesuai dengan kurikulum. 0 1 2 2. Guru merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan

silabus untuk membahas materi ajar tertentu agar peserta didik mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan.

0 1

2

3. Guru mengikuti urutan materi pembelajaran dengan memperhatikan tujuan pembelajaran.

0 1

2

4. Guru memilih materi pembelajaran yang: a) sesuai dengan tujuan pembelajaran, b) tepat dan mutakhir, c) sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik, d) dapat dilaksanakan di kelas dan e) sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik

0 1 2

Total skor yang diperoleh 6 Skor maksimum kompetensi = banyaknya indikator dikalikan dengan skor tertinggi

8

Persentase skor kompetensi = total skor yang diperoleh dibagi dengan skor maksimum kompetensi dikalikan 100%

6/8 x 100% = 75

Konversi nilai kompetensi (0% < X ≤ 25% = 1; 25% < X ≤ 50% = 2; 50% < X ≤ 75% = 3; dan 75% < X ≤ 100% = 4)

3


13

Nilai setiap kompetensi tersebut direkapitulasi dalam format hasil penilaian

kinerja guru untuk mendapatkan nilai total PK GURU sebagaimana terlihat pada tabel 4.

Tabel 4: Rekap hasil penilaian kinerja guru mata pelajaran/guru kelas

Kompetensi Nilai Pedagogik

1. Mengenal karakteristik peserta didik 2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang

mendidik

3. Pengembangan kurikulum 4. Kegiatan pembelajaran yang mendidik 5. Pengembangan potensi peserta didik 6. Komunikasi dengan peserta didik 7. Penilaian dan evaluasi

Kepribadian 8. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan

nasional

9. Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan 10. Etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru Sosial 11. Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif 12. Komunikasi dengan sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua,

peserta didik dan masyarakat

Profesional 13. Penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang

mendukung mata pelajaran yang diampu

14. Mengembangkan keprofesian melalui tindakan yang reflektif Jumlah (Hasil Penilaian Kinerja Guru)

Nilai PK GURU tertinggi adalah nilai tertinggi PK GURU yang dapat dicapai,

yaitu 56 (=14x4). Nilai total tersebut selanjutnya dikonversikan ke dalam skala nilai

sesuai Permenneg PAN dan RB No.16 tahun 2009. Konversi ini dilakukan dengan

menggunakan rumus sebagai berikut.

NilaiPKG skala100

100

Sebagai illustrasi, jika seorang guru memperoleh nilai kinerja 40, maka nilai

kinerja-nya setelah dikonversi dalam skala 100 adalah = x 100 = 71,43. Berdasarkan

hasil konversi nilai PK GURU ke dalam skala nilai, selanjutnya dapat ditetapkan sebutan


14

dan persentase angka kreditnya sebagaimana tercantum dalam tabel 5 (permennegPAN

dan RB No. 16 Tahun 2009, pasal 15 ayat 2 dan 3).

Tabel 5. Konversi Nilai Kinerja Hasil PK GURU ke presentase angka kredit.

Nilai Hasil PK GURU Sebutan Persentase Angka Kredit91 – 100 Amat Baik 125% 76 – 90 Baik 100% 61 – 75 Cukup 75% 51 – 60 Sedang 50%

≤ 50 Kurang 25%

Nilai atau sebutan hasil PK GURU tersebut menjadi dasar untuk menentukan

perolehan Angka kredit guru dalam 1 (satu) tahun. Jika nilai kinerja guru “Amat baik”,

maka angka kredit yang akan diperoleh guru dalam 1 (satu) tahun dikalikan 125%, jika

“Baik” dikalikan 100%, jika “Cukup” dikalikan 75%, jika “Sedang” dikalikan 50%, dan

jika “Kurang” dikalikan 25%. Dengan demikian terdapat perbedaan perolehan angka

kredit guru antara guru yang berkinerja Amat Baik, Baik, Cukup, Sedang, dan Kurang.

Hal tersebut akan memotivasi guru untuk bekerja lebih baik agar dapat memperoleh

angka kredit yang optimum.

Keempat, Tahap Pelaporan. Setelah nilai PK GURU formatif dan sumatif

diperoleh, penilai wajib melaporkan hasil PK GURU kepada pihak yang berwenang

untuk ditindak lanjuti. Hasil PK GURU formatif dilaporkan kepada kepala

sekolah/koordinator PKB sebagai masukan untuk merencanakan kegiatan PKB tahunan.

Sementara hasil PK GURU sumatif dilaporkan kepada tim penilai tingkat

kabupaten/kota, tingkat provinsi, atau tingkat pusat sesuai dengan kewenangannya.

Laporan PK GURU sumatif ini digunakan oleh tim penilai sebagai dasar perhitungan dan

penetapan angka kredit (PAK) tahunan yang selanjutnya dipertimbangkan untuk

kenaikan pangkat dan jabatan fungsional guru.

Konsep dan mekanisme PKB

PKB Guru adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai

dengan kebutuhan, secara bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitas

guru (Permenneg PAN dan RB No.16 Tahun 2009, Pasal 1 ayat 5). Melalui PKB, guru

dapat memelihara, meningkatkan, dan memperluas pengetahuan dan keterampilannya

untuk melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas. Program PKB Guru


15

diarahkan untuk dapat memperkecil jarak antara pengetahuan, keterampilan, kompetensi

sosial dan kepribadian yang dimiliki guru sekarang dengan apa yang menjadi tuntutan ke

depan berkaitan dengan profesinya, sehingga kualitas layanan pendidikan di

sekolah/madrasah semakin meningkat yang pada gilirannya akan meningkatkan pula

mutu pendidikan.

Unsur kegiatan PKB Guru sebagaimana dinyatakan dalam Permeneg PAN dan

RB No.16 Tahun 2009 Pasal 11 (ayat c) terdiri dari; (1) pengembangan diri, yang

meliputi; diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru seperti lokakarya, KKG, MGMP

dan sejenisnya; (2) publikasi ilmiah, yang meliputi; publikasi ilmiah atas hasil penelitian

atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal dan publikasi buku teks pelajaran,

buku pengayaan dan pedoman guru; (3) karya inovatif, yang meliputi; menemukan

teknologi tepat guna, menemukan/menciptakan karya seni, membuat/memodifikasi alat

pelajaran/peraga/praktikum dan mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman,

soal dan sejenisnya.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan PKB dapat dilakukan oleh guru sendiri,

dilakukan oleh guru bekerja sama dengan guru lain dalam satu sekolah, dilakukan oleh

sekolah melalui jaringan yang ada seperti kegiatan KKG/MGMP,

pelatihan/seminar/lokakarya, kunjungan ke sekolah lain, mengundang nara sumber dari

sekolah lain, dan sebagainya. Jika kebutuhan guru dalam rangka pengembangan

keprofesionalannya belum terpenuhi melalui kedua sumber di atas, yakni dalam sekolah

maupun jaringan sekolah, maka dapat menggunakan sumber kepakaran lain seperti

LPMP, P4TK, Perguruan Tinggi atau institusi layanan lainnya.

Adapun mekanisme pelaksanaan PKB di satuan pendidikan sebagaimana

diuraikan dalam buku Pedoman Pengembangan PKB yang diterbitkan oleh

BPSDMP dan PMP Kemendiknas (2011) adalah sebagai berikut:

Pertama, Guru melakukan evaluasi diri pada awal tahun pelajaran. Evaluasi diri

yang dimaksud meliputi: (1) usaha yang telah dilakukan guru untuk mengembangkan

kompetensinya selama satu tahun terakhir; (2) dampak yang dirasakan guru dari usaha

pengembangan kompetensi tersebut; (3) keberhasilan yang telah dicapai dalam

melaksanakan tugas selama 1(satu) tahun terakhir; (4) kendala yang dihadapi dalam


16

melaksanakan tugas selama 1(satu) tahun terakhir; (5) bantuan yang diperlukan untuk

mengatasi kendala tersebut; serta (6) pengembangan kompetensi yang masih dibutuhkan.

Kedua, Segera setelah selesai melakukan evaluasi diri, guru mengikuti proses

penilaian kinerja formatif. PK GURU formatif ini diperlukan untuk menentukan profil

kinerja guru yang meliputi 14 kompetensi. Profil kinerja guru tersebut akan memberikan

informasi apakah guru yang bersangkutan akan mengikuti program peningkatan kinerja

untuk mencapai standar kompetensi profesinya atau kegiatan pengembangan kompetensi

lebih lanjut. Bagi guru dengan hasil PK GURU formatif di bawah standar (< 76), maka

program PKB-nya diarahkan untuk mencapai standar kompetensi tersebut. Sementara

bagi guru dengan hasil PKG formatif telah mencapai atau di atas standar (≥ 76), maka

program PKB-nya diorientasikan untuk meningkatkan atau memperbaharui pengetahuan,

keterampilan dan sikap serta prilaku profesinya.

Ketiga, Berdasarkan profil kinerja dan hasil evaluasi diri yang dilakukan oleh

guru secara mandiri, selanjutnya guru bersama koordinator PKB di sekolah membuat

perencanaan kegiatan PKB. Rencana kegiatan PKB berisi jenis kegiatan yang akan

diikuti oleh guru untuk meningkatkan atau mengembangkan kompetensinya. Rencana

kegiatan PKB tersebut dikonsultasikan dengan kepala sekolah untuk menentukan apakah

kegiatan PKB dilaksanakan di sekolah atau harus dilaksanakan di KKG/MGMP dan/atau

tingkat kabupaten/kota. Apabila kegiatan PKB dilaksanakan di luar sekolah maka perlu

dikoordinasikan dengan KKG/MGMP dan koordinator PKB di tingkat kabupaten/kota.

Keempat, Koordinator PKB kabupaten/kota, kepala sekolah, koordinator

KKG/MGMP dan koordinator PKB tingkat sekolah menetapkan dan menyetujui rencana

kegiatan PKB. Rencana kegiatan PKB memuat kegiatan PKB yang akan dilakukan oleh

guru sendiri dan/atau bersama-sama dengan guru lain di dalam sekolah, kegiatan yang

akan dikoordinasikan oleh KKG dan MGMP maupun kegiatan yang akan dilaksanakan

oleh Dinas Pendidikan.

Kelima, Guru menerima rencana program PKB yang mencakup kegiatan yang

akan dilakukan di dalam dan/atau di luar sekolah, yang telah dibahas dan disepakati oleh

koordinator PKB kabupaten/kota, kepala sekolah, koordinator KKG/MGMP dan

koordinator PKB tingkat sekolah berdasarkan hasil konsultasi dengan Dinas Pendidikan


17

kabupaten/kota. Rencana kegiatan PKB juga mencakup sasaran yang akan dicapai dalam

kurun waktu tertentu setelah guru mengikuti program PKB.

Keenam, Guru mengikuti program PKB yang telah direncanakan, baik di dalam

maupun di luar sekolah. Dalam pelaksanaan PKB, sekolah berkewajiban menjamin

bahwa kesibukan guru mengikuti kegiatan PKB tidak mengurangi kualitas pembelajaran

peserta didik di kelasnya.

Ketujuh, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan PKB oleh

koordinator PKB kabupaten/kota bekerjasama dengan koordinator PKB tingkat sekolah

untuk mengetahui apakah kegiatan PKB yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan yang

telah ditetapkan, dilaksanakan sesuai dengan rencana, mengkaji kelebihan, permasalahan

dan hambatan untuk perbaikan PKB di masa mendatang, dan penerapan hasil PKB dalam

pelaksanaan tugas guru, serta evaluasi dampak terhadap upaya peningkatan

kualitaslayanan pendidikan di sekolah.

Kedelapan, Setelah mengikuti program PKB sepanjang tahun, guru-guru wajib

mengikuti PK GURU sumatif di akhir tahun pelajaran. Hasil PK GURU sumatif

digunakan sebagai dasar usulan penetapan angka kredit tahunan guru kepada tim penilai

angka kredit. Demikian pula hasil kegiatan PKB yang diikuti oleh guru akan dikonversi

menjadi angka kredit. Angka kredit PK GURU diberikan oleh penilai angka kredit,

sedangkan angka kredit PKB diberikan oleh koordinator PKB tingkat sekolah dengan

mengacu kepada pedoman pemberian angka kredit untuk PKB. Gabungan angka kredit

PK GURU dan PKB yang telah diikuti guru akan diperhitungkan untuk kenaikan

pangkat, jabatan, dan fungsional guru, dan merupakan bahan petimbangan untuk

pemberian tugas tambahan atau pemberian sanksi kepada guru.

Kesembilan, Di akhir tahun, semua guru dan koordinator PKB tingkat sekolah

melakukan refleksi apakah kegiatan PKB yang diikutinya benar-benar bermanfaat dalam

meningkatkan kompetensinya maupun kemampuan lain untuk menghasilkan karya ilmiah

dan/atau karya inovatif.


18

Dampak PK GURU dan PKB

Jika pelaksanaan PK GURU dan PKB dilakukan secara obyektif, jujur dan

akuntabel, maka akan berdampak pada peningkatkan kompetensi guru karena:

Pertama, PK GURU merupakan instrumen yang dapat mendeteksi kompetensi

guru yang lemah, sehingga hasil penilaian kinerja guru tersebut dapat dijadikan acuan

untuk melakukan pembinaan guru melalui kegiatan PKB. Ibarat “pasien” yang akan

diobati, PK GURU adalah kegiatan untuk mendiagnosis “penyakit” yang dialami guru,

sedangkan PKB adalah “obat” untuk menyembuhkan “penyakit” guru tersebut yang telah

terdeteksi melalui PK GURU. Jika hal ini dilakukan secara tepat dan berkelanjutan maka

lambat laun segala kelemahan guru yang terdeteksi melalui PK GURU akan teraratasi

melalui PKB, dengan demikian kompetensi guru akan semakin meningkat.

Kedua, mengingat PK GURU dan PKB adalah unsur utama dalam penghitungan

angka kredit guru untuk kenaikan pangkat, maka tentu guru akan berusaha untuk

berkinerja “Baik” atau “Amat Baik” agar dapat memperoleh angka kredit yang optimal.

Agar tetap dapat berkinerja “Baik” atau “Amat Baik”, maka guru akan selalu berusaha

untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya pada kompetensi tertentu sesuai

keperluan melalui kegiatan PKB. Selain dapat memperbaiki kinerja, kegiatan PKB juga

akan dikonversi menjadi angka kredit bagi guru. Dengan demikian guru akan lebih

termotivasi mengikuti PKB. Jika kondisi ini sudah terbangun maka satuan pendidikan

akan menjadi organisasi pembelajar yang secara otomatis akan meningkatkan kompetensi

guru.

Ketiga, Hasil PK GURU sumatif merupakan bahan pertimbangan untuk pemberian

tugas tambahan (promosi) bagi guru. Jika guru berkinerja “Baik” selama 2 (dua) tahun

terakhir, maka guru tersebut dapat diikutkan dalam seleksi calon kepala sekolah

(Permendiknas No.28 Tahun 2010, pasal 2 ayat k). Dengan demikian bagi guru yang

berobsesi untuk menjadi kepala sekolah tentu akan termotivasi untuk meningkatkan

kinerja-nya dengan mengikuti PKB. Hal tersebut tentu akan berdampak pula pada

peningkatan kompetensi guru.

Keempat, Jika nilai kinerja guru di bawah kategori “Baik” (kurang dari 76)

selama 2 (dua) tahun berturut-turut meskipun sudah diberi kesempatan untuk mengikuti

PKB, maka guru yang bersangkutan terancam akan mendapatkan sanksi berupa


19

pengurangan jam mengajar dari 24 (dua puluh empat) jam atau dianggap mengajar

kurang dari 24 (dua puluh empat jam) jam dalam 1 (satu) minggu. Pengurangan jam

mengajar tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan lebih banyak kepada guru

tersebut untuk mengikuti PKB dalam rangka meningkatkan kompetensinya. Namun hal

tersebut akan berdampak pada hilangnya hak untuk mendapat tunjangan profesi guru,

karena beban kerja minimal bagi guru tersebut tidak terpenuhi yakni 24 (dua puluh

empat) jam tatap muka dalam 1(satu) minggu (Peraturan Bersama Menteri Pendidikan

Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14

Tahun 2010 Pasal 31 ayat 1). Dengan adanya ancaman sanksi tersebut maka akan

memacu guru untuk meningkatkan kompetensinya melalui PKB agar dapat berkinerja

baik.

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa PK GURU dan PKB merupakan

bentuk pola pembinaan guru yang efektif untuk meningkatkan kompetensi guru. Guru

yang memiliki kompetensi yang baik akan memberikan pelayanan yang baik pula kepada

peserta didiknya dalam kegiatan pembelajaran. Jika kondisi ini sudah terbangun, maka

harapan pemerintah dan masyarakat tentang peningkatan mutu pendidikan akan terwujud.

Simpulan

Mencermati uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru adalah

seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan

dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, yang meliputi kompetensi

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

PK GURU dan PKB adalah pola pembinaan guru yang efektif meningkatkan

kompetensi guru. PK GURU adalah penilaian yang dilakukan terhadap setiap butir

kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya.

PK GURU dilakukan dengan langkah-langkah: (1) persiapan; (2) pengumpulan fakta; (3)

pemberian nilai; dan (4) pelaporan. Sedangkan PKB adalah adalah pengembangan

kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, secara bertahap,

berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitas guru. Langkah-langkah PKB meliputi:

(1) guru melakukan evaluasi diri; (2) guru mengikuti penilaian formatif; (3) koordinator

PKB dan guru membuat perencanaan PKB; (4) guru menyetujui rencana kegiatan PKB;

(5) guru menerima rencana final kegiatan PKB; (6) guru menjalankan program PKB;


20

(7) koordinator PKB melaksanakan monev kegiatan PKB; (8) guru mengikuti penilaian

kinerja sumatif; (9) guru melakukan refleksi kegiatan PKB.

PK GURU dan PKB dapat meningkatkan kompetensi guru karena: (1) PK GURU

dapat mendeteksi kompetensi guru yang lemah, kemudian ditingkatkan melalui kegiatan

PKB; (2) PK GURU dan PKB adalah unsur utama dalam penghitungan angka kredit

untuk kenaikan pangkat, sehingga guru akan bersungguh-sungguh mengikutinya;

(3) hasil PK GURU menjadi syarat untuk promosikan dan pemberian sanksi bagi guru.

Guru yang berkinerja baik dapat dipromosikan menjadi kepala sekolah, sementara guru

yang berkinerja di bawah kategori baik akan dikurangi jam mengajarnya dari 24 jam

sehinggga akan berdampak pada pemutusan pembayaran tunjangan profesional guru. hal

tersebut akan mendorong guru untuk berkinerja baik dengan meningkatkan

kompetensinya melalui kegiatan PKB;

Daftar Pustaka

Kemendiknas, BPSDMP dan PMP.2011. Pedoman Penilaian Kinerja Guru

(PK Guru).Jakarta: BPSDMP dan PMP

Kemendiknas, BPSDMP dan PMP.2011. Pedoman Pengelolaan PKB. Jakarta:

BPSDMP dan PMP

LPMP Sul-Sel. 2014. Laporan Pemetaan Uji Kompetensi Guru Tahun 2012-2013

Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan

Kompetensi Guru

Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala

Sekolah/Madrasah

PermennegPAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan

Angka Kreditnya

Saud, Udin Syaefuddin. 2010. Pengembangan Profesi Guru. Bandung: Alfabeta

Suyanto dan Jihad, Asep. 2013. Menjadi Guru Profesional. Jakarta: Erlangga

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen


21

Upaya Meningkatkan Kompetensi Guru - LPMP Sulsel Meningkatkan Kompet… · tidak didahului dengan...

Documents

Transcript of Upaya Meningkatkan Kompetensi Guru - LPMP Sulsel Meningkatkan Kompet… · tidak didahului dengan...