Upah

Modul PerkuliahanHUKUM PERBURUHAN

UPAH DAN JAMINAN SOSIAL

A. UPAH

1. Menurut PP No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, upah

adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada

buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan

dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang

ditetapkan menurut persetujuan atau peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian

kerja antara pengusaha dengan pekerja termasuk tunjangan baik

untuk buruh maupun keluarganya.

2. Menurut UU No. 25 Tahun 1997 Upah ialah hak pekerja yang

diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari

pengusaha kepada pekerja atau jasa yang telah atau akan

dilakukan, ditetapkan, dan dibayarkan menurut suatu perjanjian

kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk

tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.

3. Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah

ialah: Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha

atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan

dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau

peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi

pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa

yang telah atau akan dilakukan.

Dari pengertian ini jelaslah bahwa upah dibayarkan berdasarkan

kesepakatan para pihak, namun untuk menjaga agar jangan sampai

upah yang diterima terlampau rendah, maka pemerintah turut sertaSamun Ismaya, SH., MHum


menetapkan standar upah terendah melalui perundang-undangan yang

biasa disebut upah minimum.

Hak menerima upah timbul timbul pada saat adanya hubungan kerja

dan berakhir pada saat hubungan kerja putus. Pengusaha dalam

menetapkan upah tidak boleh diskriminasi antara buruh laki-laki dan

buruh wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan

penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang

melindungi pekerja/buruh.

Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh meliputi :

a. upah minimum;

b. upah kerja

lembur;

c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;

d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di

luar pekerjaannya;

e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;

f. bentuk dan cara pembayaran upah;

g. denda dan potongan

upah;

h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;

Samun Ismaya, SH., MHum


i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional;

j. upah untuk pembayaran pesangon; dan

k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam

ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan

mem-perhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Upah minimum dapat terdiri atas : upah minimum berdasarkan

wilayah provinsi atau kabupaten/kota; upah minimum berdasarkan

sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Upah minimum

diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak. Upah minimum

ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari

Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.

Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat

dilakukan penangguhan.

Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara

pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak

boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal kesepakatan

lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha

wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan

golongan, jabatan, asa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Pengusaha



melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan

kemampuan perusahaan dan produktivitas.

Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan

pekerjaan. Ketentuan ini tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar

upah apabila :

a. pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;

Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit sebagai

berikut :

1. untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus

perseratus) dari upah;

2. untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima


3. untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh

perseratus) dari upah; dan

4. untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima

perseratus) dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja

dilakukan oleh pengusaha.

b. pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama

dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan

pekerjaan;

c. pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh

menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya,

isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau

anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota

keluarga dalam satu rumah meninggal dunia;



Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak masuk

bekerja dalam hal ini sebagai berikut :

1. pekerja/buruh menikah, dibayar untuk selama 3 (tiga)

hari;

2. menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua)

hari;

3. mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama 2

(dua) hari

4. membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2

(dua) hari;

5. isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar

untuk selama 2 (dua) hari;

6. suami/isteri, orang tua/mertua atau anak atau

menantu meninggal dunia, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;

dan

7. anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia,

dibayar untuk selama 1 (satu) hari.

d. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang

menjalankan kewajiban terhadap negara;

e. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena

menjalan-kan ibadah yang diperintahkan agamanya;

f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan

tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan

sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari

pengusaha;



g. pekerja/buruh melaksanakan hak

istirahat;

h. pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh

atas persetujuan pengusaha;

dan

i. pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.

Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan

tetap maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75 % (tujuh puluh

lima perseratus) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan

atau kelalaiannya dapat dikenakan denda. Pengusaha yang karena

kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan

pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu

dari upah pekerja/buruh. Pemerintah mengatur pengenaan denda

kepada pengusaha dan/atau pekerja/buruh, dalam pembayaran

upah. Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah

dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang

didahulukan pembayarannya.

Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran

yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah

melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak.

Untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan

pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk

pengembangan sistem pengupahan nasional dibentuk Dewan

Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.



Prinsip-prinsip Pengupahan dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

(1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang

memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang

layak bagi kemanusiaan, pemerintah menetapkan kebijakan

pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.

(3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh meliputi :

a. upah minimum;

b. upah kerja lembur;

c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;

d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar

pekerjaannya;

e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;

f. bentuk dan cara pembayaran upah;

g. denda dan potongan upah;

h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;

i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional;

j. upah untuk pembayaran pesangon; dan

k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

(4) Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup

layak dan dengan mem-perhatikan produktivitas dan pertumbuhan

ekonomi.

(5) Upah minimum dapat terdiri atas:

a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;

b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau

kabupaten/kota.



(6) Upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.

(7) Upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan

rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau

Bupati/Walikota.

(8) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum

(9) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat

dilakukan penangguhan.

(10) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara

pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak

boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(11) Dalam hal kesepakatan lebih rendah atau bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi

hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(12) Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan

memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan

kompetensi.

(13) Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan

memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.

(14) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan

pekerjaan.

(15) Ketentuan tersebut di atas tidak berlaku, dan pengusaha wajib

membayar upah apabila :

a. pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;

b. pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua

masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;



c. pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah,

menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri

melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak

atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga

dalam satu rumah meninggal dunia;

d. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang

menjalankan kewajiban terhadap negara;

e. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena

menjalan-kan ibadah yang diperintahkan agamanya;

f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan

tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan

sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari

pengusaha;

g. pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat;

h. pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh

atas persetujuan pengusaha; dan

i. pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.

(16) Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit adalah

sebagai berikut :

a. untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus)

dari upah;

b. untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima


c. untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus)

dari upah; dan



d. untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima perseratus)

dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh

pengusaha.

(17) Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak masuk

bekerja adalah sebagai berikut :

a. pekerja/buruh menikah, dibayar untuk selama 3 (tiga) hari;

b. menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;

c. mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;

d. membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;

e. isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama

2 (dua) hari;

f. suami/isteri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal

dunia, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; dan

g. anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar

untuk selama 1(satu) hari.

(18) Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan

tetap maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75 % (tujuh puluh

lima perseratus) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.

(19) Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena

kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda. Pengusaha

yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan

keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan

persentase tertentu dari upah pekerja/buruh.

(20) Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-

hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan

pembayarannya.



Komponen Upah

Pemberian upah yang tidak dalam bentuk uang dibenarkan asal tidak

melebihi 25 % dari nilai upah yang seharusnya diterima.

Berdasarkan Surat Edaran MTK No. 07/MEN/1990 tentang

Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah

disebutkan bahwa:

1. Termasuk komponen upah

Upah pokok

Merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja

menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan

menurut perjanjian.

Tujangan tetap

Suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan

yang diberikan secara tetap untuk buruh dan keluarganya yang

dibayarkan bersamaan dengan upah pokok.

Tunjangan tidak tetap

Suatu pembayaran yang secara langsung maupun tidak

langsung berkaitan dengan buruh dan diberikan secara tidak

tetap dan tidak bersamaan dengan pembayaran upah pokok.

2. Tidak termasuk komponen upah

Fasilitas

Kenikmatan dalam bentuk nyata/natura karena hal-hal yang

bersifat khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan buruh.

Bonus

Pembayaran yang diterima buruh dari hasil keuntungan

perusahaan atau karena buruh berprestasi melebihi taget

produksi yang normal atau karena meningkatkan produktifitas.

THR



Apabila pengusaha terlambat membayar upah maka ia akan dikenai

denda keterlambatan (PP No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan

Upah). Besarnya denda:

Mulai hari ke empat sampai ke delapan masing-masing

dikenakan denda 5 % setiap harinya. Sesudah hari ke delapan tiap-

tiap hari 1 % dan maksimal denda keterlambatan 50 % dari upah

yang seharusnya dibayar.

Upah Lembur

Cara menghitung upah lembur adalah sebagai berikut:

I. Pada hari kerja biasa upah kerja lembur dihitung:

a. Untuk satu jam I = 1 X upah sejam

b. Untuk waktu selebihnya = 2 X upah sejam

II. Pada hari istirahat Mingguan/Hari Raya Resmi

a. Untuk setiap jam dalam batas waktu 7jam/ 5 jam jika hari

raya jatuh pada hari kerja terpendek pada salah satu hari

kerja upah lembur = 2 X upah sejam

b. Untuk 1 jam I selebihnya 7 jam/5 jam jika hari raya jatuh

pada hari kerja terpendek pada salah satu hari kerja upah

lembur = 3 X upah sejam

c. Untuk waktu selebihnya dibayar = 4 X upah sejam

Upah sejam dihitung dengan rumus:

a. Upah sejam bagi pekerja bulanan = 1/173 upah

sebulan

b. Upah sejam bagi pekerja harian = 2/20 upah sehari



c. Upah sejam bagi pekerja borongan = 1/7 rata-rata hasil kerja

sehari

B. JAMINAN SOSIAL

Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh

jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan sosial tenaga kerja dilaksanakan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan

keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan.

Penyediaan fasilitas kesejahteraan dilaksanakan dengan

memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan

perusahaan.

Peraturan sebagai pelaksanaan di bidang jaminan sosial tenaga kerja

diatur lebih lanjut dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional. Yang dimaksud dengan Sistem Jaminan Sosial

Nasional ialah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial

oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.

Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan pada

prinsip:

a. kegotong-royongan;

b. nirlaba;

c. keterbukaan;

d. kehati-hatian;

e. akuntabilitas;

f. portabilitas (mudah bergerak);

g. kepesertaan bersifat wajib;



h. dana amanat; dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial

dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan

untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah:

a. Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja

(JAMSOSTEK);

b. Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi

Pegawai Negeri (TASPEN);

c. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan

Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI); dan

d. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia

(ASKES).

Jenis program jaminan sosial meliputi:

a. jaminan kesehatan;

b. jaminan kecelakaan kerja;

c. jaminan hari tua;

d. jaminan pensiun; dan

e. jaminan kematian.


A. UPAHB. JAMINAN SOSIAL

Upah

Documents

Transcript of Upah