UNCAC-Implementasi pasal gratifikasi pada undang undang tipikor-lola
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PEMBENTUKAN … · Menimbang : a. bahwa untuk memacu perkembangan...
25
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan Provinsi Sulawesi Tenggara pada umumnya dan Kabupaten Muna pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat; b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Muna, dipandang perlu membentuk Kabupaten Buton Utara di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara; c. bahwa pembentukan Kabupaten Buton Utara diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara; Mengingat : . . .
Transcript of UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PEMBENTUKAN … · Menimbang : a. bahwa untuk memacu perkembangan...
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON UTARA
DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuanProvinsi Sulawesi Tenggara pada umumnya danKabupaten Muna pada khususnya, serta adanyaaspirasi yang berkembang dalam masyarakat,dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraanpemerintahan, pelaksanaan pembangunan, danpelayanan publik guna mempercepat terwujudnyakesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi,potensi daerah, luas wilayah, kependudukan danpertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya,pertahanan dan keamanan serta meningkatnya bebantugas serta volume kerja di bidang pemerintahan,pembangunan, dan kemasyarakatan di KabupatenMuna, dipandang perlu membentuk Kabupaten ButonUtara di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
c. bahwa pembentukan Kabupaten Buton Utaradiharapkan akan dapat mendorong peningkatanpelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dankemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalampemanfaatan potensi daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlumembentuk Undang-Undang tentang PembentukanKabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara;
Mengingat : . . .
- 2 -
Mengingat : 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentangPembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang PembentukanDaerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat ISulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-UndangNomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan DaerahTingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat ISulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 2687);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentangPemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4277);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentangSusunan dan Kedudukan Majelis PermusyawaratanRakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran . . .
- 3 -
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah MenjadiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAdan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKANKABUPATEN BUTON UTARA DI PROVINSI SULAWESITENGGARA.
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,adalah Presiden Republik Indonesia yang memegangkekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah . . .
- 4 -
2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalahkesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur danmengurus urusan pemerintahan dan kepentinganmasyarakat setempat menurut prakarsa sendiriberdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistemNegara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Provinsi Sulawesi Tenggara adalah provinsisebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangNomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat ISulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I SulawesiTenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan DaerahTingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat ISulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) MenjadiUndang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1964 Nomor 94, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687).
4. Kabupaten Muna adalah kabupaten sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat IIdi Sulawesi (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1822), yang merupakankabupaten asal Kabupaten Buton Utara.
BAB IIPEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH,
DAN IBU KOTA
Bagian KesatuPembentukan
Pasal 2
Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten ButonUtara di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dalamNegara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 3 . . .
- 5 -
Pasal 3
Kabupaten Buton Utara berasal dari sebagian wilayahKabupaten Muna yang terdiri atas cakupan wilayah:a. Kecamatan Kulisusu;b. Kecamatan Kambowa;c. Kecamatan Bonegunu;d. Kecamatan Kulisusu Barat;e. Kecamatan Wakorumba Utara; danf. Kecamatan Kulisusu Utara.
Pasal 4
Dengan terbentuknya Kabupaten Buton Utara,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayahKabupaten Muna dikurangi dengan wilayah KabupatenButon Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
Bagian KeduaBatas Wilayah
Pasal 5
(1) Kabupaten Buton Utara mempunyai batas-bataswilayah:a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Wawonii;b. sebelah timur berbatasan dengan Laut Banda;c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan
Lasalimu dan Kecamatan Kapontori KabupatenButon; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan PasirPutih, Kecamatan Wakorumba Selatan danKecamatan Maligano Kabupaten Muna.
(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)digambarkan dalam peta wilayah yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
(3) Cakupan . . .
- 6 -
(3) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalamPasal 3, digambarkan dalam peta wilayah, yangmerupakan wilayah Kabupaten Buton Utarasebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang ini.
(4) Batas cakupan wilayah sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan wilayah yang terdapat dalam batas-batastersebut digambarkan dalam peta wilayah, yangmerupakan wilayah Kabupaten Buton Utarasebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang ini dan merupakan bagian tidak terpisahkandari Undang-Undang ini.
(5) Penentuan batas wilayah Kabupaten Buton Utarasecara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh MenteriDalam Negeri.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan bataswilayah secara pasti di lapangan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) diatur dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri.
Pasal 6
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Buton Utarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PemerintahKabupaten Buton Utara menetapkan Rencana TataRuang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah KabupatenButon Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang WilayahNasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah ProvinsiSulawesi Tenggara serta memperhatikan Rencana TataRuang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.
Bagian Ketiga . . .
- 7 -
Bagian KetigaIbu Kota
Pasal 7
Ibu kota Kabupaten Buton Utara berkedudukan diBuranga.
BAB III
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 8
(1) Urusan pemerintahan daerah yang menjadikewenangan Kabupaten Buton Utara mencakupurusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diaturdalam peraturan perundang-undangan.
(2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan PemerintahDaerah Kabupaten Buton Utara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi:a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata
ruang;c. penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat;d. penyediaan sarana dan prasarana umum;e. penanganan bidang kesehatan;f. penyelenggaraan pendidikan;g. penanggulangan masalah sosial;h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;i. fasilitasi pembangunan koperasi, usaha kecil dan
menengah;j. pengendalian lingkungan hidup;k. pelayanan pertanahan;l. pelayanan kependudukan, dan pencatatan sipil;
m. pelayanan . . .
- 8 -
m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;n. pelayanan administrasi penanaman modal;o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; danp. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh
peraturan perundang-undangan.
(3) Urusan pilihan yang menjadi kewenanganPemerintah Daerah Kabupaten Buton Utarasebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputiurusan pemerintahan yang secara nyata ada danberpotensi untuk meningkatkan kesejahteraanmasyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, danpotensi unggulan daerah yang bersangkutan.
BAB IVPEMERINTAHAN DAERAH
Bagian KesatuPeresmian Daerah Otonom Baru dan Penjabat Kepala Daerah
Pasal 9
Peresmian Kabupaten Buton Utara dan pelantikanPenjabat Bupati Buton Utara dilakukan oleh MenteriDalam Negeri atas nama Presiden paling lambat 6 (enam)bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.
Bagian KeduaDewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 10
(1) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Buton Utara untuk pertama kalidilakukan dengan cara penetapan berdasarkanperimbangan hasil perolehan suara partai politikpeserta Pemilihan Umum Tahun 2004 yangdilaksanakan di Kabupaten Muna.
(2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utarasebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai denganperaturan perundang-undangan.
(3) Anggota . . .
- 9 -
(3) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Muna yang asal daerah pemilihannyapada Pemilihan Umum Tahun 2004 terbagi ke dalamwilayah Kabupaten Muna dan Kabupaten ButonUtara sebagai akibat dari Undang-Undang ini, yangbersangkutan dapat memilih untuk mengisikeanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Buton Utara atau tetap pada keanggotaanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna.
(4) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Buton Utara sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)Kabupaten Muna.
(5) Peresmian pelantikan anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Buton Utara dilaksanakanpaling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikanPenjabat Bupati Buton Utara.
Bagian KetigaPemerintah Daerah
Pasal 11
(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan diKabupaten Buton Utara dipilih dan disahkan Bupatidan Wakil Bupati, sesuai dengan peraturanperundang-undangan, paling lama 1 (satu) tahunsejak terbentuknya Kabupaten Buton Utara.
(2) Sebelum terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati definitifsebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertamakalinya Penjabat Bupati diangkat dan dilantik olehMenteri Dalam Negeri atas nama Presidenberdasarkan usul Gubernur dari pegawai negeri sipildengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
(3) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk GubernurSulawesi Tenggara untuk melantik Penjabat BupatiButon Utara.
(4) Pegawai . . .
- 10 -
(4) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud padaayat (2) adalah yang memiliki kemampuan danpengalaman jabatan di bidang pemerintahan sertamemenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itusesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimanadimaksud pada ayat (2) belum terpilih dan belumdilantik Bupati definitif, Menteri Dalam Negeri dapatmengangkat kembali Penjabat Bupati untuk 1 (satu)kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu)tahun atau menggantinya dengan penjabat lainsesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan,evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja PenjabatBupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan,proses pengisian anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah dan pemilihan Bupati/Wakil Bupati.
Pasal 12
Untuk pertama kali pembiayaan pelaksanaan pemilihanBupati dan Wakil Bupati Buton Utara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibebankan kepadaAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenMuna dan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahProvinsi Sulawesi Tenggara.
Pasal 13
(1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan diKabupaten Buton Utara dibentuk perangkat daerahyang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, LembagaTeknis Daerah, serta unsur perangkat daerah yanglain dengan mempertimbangkan kebutuhan dankemampuan keuangan daerah sesuai denganperaturan perundang-undangan.
(2) Perangkat . . .
- 11 -
(2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) telah dibentuk oleh Penjabat Bupati paling lama 6(enam) bulan sejak tanggal pelantikan.
BAB VPERSONEL, ASET DAN DOKUMEN
Pasal 14
(1) Bupati Muna bersama Penjabat Bupati Buton Utaramenginventarisasi, mengatur, dan melaksanakanpemindahan personel, penyerahan aset, sertadokumen kepada Pemerintah Kabupaten ButonUtara.
(2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulansejak pelantikan penjabat bupati.
(3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3(tiga) tahun sejak pelantikan penjabat bupati.
(4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karenatugas dan kemampuannya diperlukan olehKabupaten Buton Utara.
(5) Gubernur Sulawesi Tenggara memfasilitasipemindahan personel, penyerahan aset, dandokumen kepada Kabupaten Buton Utara.
(6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimanadimaksud pada ayat (4) selama belum ditetapkannyaAnggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Buton Utara dibebankan pada AnggaranPendapatan dan Belanja dari asal satuan kerjapersonel yang bersangkutan sesuai dengan peraturanperundang-undangan.
(7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (3), meliputi:a. barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak
bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh PemerintahKabupaten Muna yang berada dalam wilayahKabupaten Buton Utara;
b. Badan . . .
- 12 -
b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) KabupatenMuna yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinyaberada di Kabupaten Buton Utara;
c. utang piutang Kabupaten Muna yangkegunaannya untuk Kabupaten Buton Utaramenjadi tanggung jawab Kabupaten Buton Utara;dan
d. dokumen dan arsip yang karena sifatnyadiperlukan oleh Kabupaten Buton Utara.
(8) Dalam hal penyerahan dan pemindahan aset sertadokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidakdilaksanakan oleh Bupati Muna, Gubernur SulawesiTenggara selaku wakil Pemerintah wajibmenyelesaikannya.
(9) Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahanaset serta dokumen sebagaimana dimaksud padaayat (1), dilaporkan oleh Gubernur SulawesiTenggara kepada Menteri Dalam Negeri.
BAB VIPENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN,
HIBAH DAN BANTUAN DANA
Pasal 15
(1) Kabupaten Buton Utara berhak mendapatkan alokasidana perimbangan sesuai dengan peraturanperundang-undangan mengenai dana perimbanganantara Pemerintah dan pemerintahan daerah.
(2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Pemerintah mengalokasikan danaalokasi khusus prasarana pemerintahan sesuaidengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 16
(1) Pemerintah Kabupaten Muna wajib memberikanhibah berupa uang untuk menunjang kegiatanpenyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Buton
Utara . . .
- 13 -
Utara sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliarrupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
(2) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memberikanbantuan dana untuk menunjang kegiatanpenyelenggaraan pemerintahan Kabupaten ButonUtara sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliarrupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
(3) Hibah dan bantuan dana sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) dimulai sejak pelantikanPenjabat Bupati Buton Utara.
(4) Apabila Kabupaten Muna tidak memenuhikewajibannya memberikan hibah sesuai ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintahmengurangi penerimaan dana alokasi umum dariKabupaten Muna untuk diberikan kepadaPemerintah Kabupaten Buton Utara.
(5) Apabila Provinsi Sulawesi Tenggara tidak memenuhikesanggupannya memberikan bantuan dana sesuaiketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasiumum dari Provinsi Sulawesi Tenggara untukdiberikan kepada Pemerintah Kabupaten ButonUtara.
(6) Penjabat Bupati Buton Utara menyampaikanrealisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) kepada Bupati Muna.
(7) Penjabat Bupati Buton Utara menyampaikan laporanpertanggungjawaban realisasi penggunaan danahibah dan dana bantuan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur SulawesiTenggara.
Pasal 17
Penjabat Bupati Buton Utara berkewajiban melakukanpenatausahaan keuangan daerah sesuai peraturanperundang-undangan.
BAB VII . . .
- 14 -
BAB VIIPEMBINAAN
Pasal 18
(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraanpemerintahan daerah, Pemerintah dan PemerintahProvinsi Sulawesi Tenggara melakukan pembinaandan fasilitasi secara khusus terhadap KabupatenButon Utara dalam waktu 3 (tiga) tahun sejakdiresmikan.
(2) Setelah 5 (lima) tahun sejak diresmikan, Pemerintahbersama Gubernur Sulawesi Tenggara melakukanevaluasi terhadap penyelenggaraan PemerintahanKabupaten Buton Utara.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut olehPemerintah dan Gubernur Sulawesi Tenggara sesuaidengan peraturan perundang-undangan.
BAB VIIIKETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19
(1) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan RakyatDaerah, Penjabat Bupati Buton Utara menyusunRancangan Peraturan Bupati tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ButonUtara untuk tahun anggaran berikutnya.
(2) Rancangan Peraturan Bupati Buton Utarasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakansetelah disahkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara.
(3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan BupatiButon Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 20 . . .
- 15 -
Pasal 20
(1) Sebelum Kabupaten Buton Utara menetapkanPeraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaipelaksanaan Undang-Undang ini, semua PeraturanDaerah dan Peraturan Bupati Muna tetap berlakudan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten ButonUtara.
(2) Semua Peraturan Daerah Kabupaten Muna,Peraturan dan Keputusan Bupati Muna yang selamaini berlaku di Kabupaten Buton Utara harusdisesuaikan dengan Undang-Undang ini.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semuaketentuan dalam peraturan perundang-undangan yangberkaitan dengan Kabupaten Buton Utara disesuaikandengan Undang-Undang ini.
Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagaipelaksanaan Undang-Undang ini, diatur sesuai denganperaturan perundang-undangan.
Pasal 23
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.
Agar . . .
- 16 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Undang-Undang ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakartapada tanggal 2 Januari 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AD INTERIM REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YUSRIL IHZA MAHENDRA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 16
Salinan sesuai dengan aslinyaDeputi Menteri Sekretaris Negara
Bidang Perundang-undangan,
Abdul Wahid
- 17 -
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON UTARA
DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
I. UMUM
Provinsi Sulawesi Tenggara dibentuk berdasarkan Undang-UndangNomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentangPembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah TingkatI Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I SulawesiUtara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-TenggaraMenjadi Undang-Undang. Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyailuas wilayah ± 36.757,45 km2, secara geografis, geopolitik danketahanan keamanan, sangat strategis dan memiliki makna pentingdalam satu kesatuan sistem pemerintahan di Indonesia dan sistempemerintahan daerah. Potensi sumber daya nasional di ProvinsiSulawesi Tenggara yang tersebar di kabupaten dan kota, memilikimakna dan peran tersendiri terhadap kepentingan pembangunannasional dan daerah.
Kondisi demikian perlu mendapat perhatian pemerintah sejalandengan kebijakan nasional dalam percepatan pembangunan kawasanIndonesia Timur, terutama di Provinsi Sulawesi Tenggara. Olehkarena itu diperlukan peningkatan kemampuan penyelenggaraanpemerintahan daerahnya, khususnya di Kabupaten Muna melaluipembentukan daerah.
Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi yangberkembang dalam masyarakat, yang selanjutnya dituangkan secaraformal dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Muna Nomor 07/DPRD/X/KPTS/2003 tanggal 4 Oktober2003 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Buton Utarasebagai Pemekaran Kabupaten Muna, Surat Bupati Muna Nomor126/3492 tanggal 7 November 2003 Perihal Penyampaian UsulanRencana Pembentukan Kabupaten Buton Utara, Keputusan DPRDProvinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/DPRD/2003 tentangPersetujuan Terhadap Pemekaran Kabupaten Muna dengan
membentuk . . .
- 2 -
membentuk Kabupaten Buton Utara, Surat Usulan GubernurSulawesi Tenggara Nomor 136/5686 tanggal 15 Desember 2003perihal Usul Pembentukan Kabupaten Buton Utara di ProvinsiSulawesi Tenggara, Surat Keputusan DPRD Kabupaten Muna Nomor07/DPRD/X/KPTS/2003 tanggal 4 Oktober 2003 tentang PenetapanIbu Kota Calon Kabupaten Buton Utara dan Surat KeputusanGubernur Sulawesi Tenggara Nomor 30 Tahun 2004 tanggal 3Februari 2004 tentang Pemberian Bantuan Dana Awal KepadaPemerintah Kabupaten baru hasil Pemekaran Kabupaten Muna.
Kabupaten Muna mempunyai luas wilayah ± 4.809,96 km2,dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten yang terdiri dari KabupatenMuna sebagai kabupaten induk, dan Kabupaten Buton Utara sebagaikabupaten pemekaran.
Calon Kabupaten Buton Utara mempunyai luas wilayah + 1.864,91km2, terdiri dari Kecamatan Kulisusu, Kecamatan Kambowa,Kecamatan Bonegunu, Kecamatan Kulisusu Barat, KecamatanWakorumba Utara, dan Kecamatan Kulisusu Utara.
Dalam rangka mewujudkan tercapainya hakekat otonomi daerah dantujuan pembentukan daerah, dan berdasarkan aspirasi daerah yangdidukung kondisi geografis, topografi, kemampuan ekonomi, potensidaerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas wilayah,pertahanan, keamanan, pertimbangan kemampuan keuangan,tingkat kesejahteraan masyarakat dan rentang kendalipenyelenggaraan dan pembinaan pemerintahan, pembangunan, dankemasyarakatan, maka untuk mendukung dan mendorong dayaguna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan,pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta mendekatkan danmeningkatkan pelayanan yang ditujukan untuk kesejahteraanrakyat, Kabupaten Muna ditata dan dimekarkan dengan membentukkabupaten baru.
Dengan terbentuknya Kabupaten Buton Utara sebagai daerahotonom, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan PemerintahKabupaten Muna, berkewajiban membina dan memfasilitasiterbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai kebutuhan,pengaturan dan penyelesaian aset daerah dilakukan denganpendekatan musyawarah dan mufakat untuk kepentingankesejahteraan rakyat kabupaten induk dan kabupaten yang barudibentuk. Aset daerah berupa BUMD dan aset lainnya yangpelayanannya mencakup lebih dari satu kabupaten, dapat dilakukandengan kerja sama antardaerah.
Dalam . . .
- 3 -
Dalam rangka pemberdayaan peran serta masyarakat dan swasta,dan untuk tujuan efisiensi, pemerintah daerah dapat melakukankerja sama dengan pihak ketiga dalam hal penyediaan fasilitaspelayanan umum, dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi,transparansi, kesetaraan dan akuntabilitas.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Lampiran peta cakupan wilayah digambarkan dengan skala1:50.000.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6) . . .
- 4 -
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Buton Utarakhususnya guna perencanaan dan penyelenggaraanpemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayananmasyarakat pada masa yang akan datang, sertapengembangan sarana dan prasarana pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan adanyakesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu TataRuang Wilayah Kabupaten Buton Utara harus benar-benarserasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuansistem Rencana Tata Ruang Wilayah yang terpadu denganTata Ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
Pasal 7
Buranga sebagai ibu kota Kabupaten Buton Utara berada diKecamatan Bonegunu.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati dapatdilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapatbertempat di ibu kota negara, atau ibu kota provinsi, atau ibukota kabupaten.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11 . . .
- 5 -
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penjabat Bupati Buton Utara diusulkan oleh GubernurSulawesi Tenggara dengan pertimbangan Bupati Muna.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 12
Pembebanan biaya pelaksanaan Pemilihan Bupati dan WakilBupati Buton Utara kepada APBD Provinsi Sulawesi Tenggaradan APBD Kabupaten Muna dilaksanakan secara proporsionalsesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
- 6 -
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraanpemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanankemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedungperkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayananumum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugasPemerintah Kabupaten Muna dalam wilayah calonKabupaten Buton Utara.
Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakanhukum berupa penyerahan personel, aset, dan dokumendari Pemerintah Kabupaten Muna kepada PemerintahKabupaten Buton Utara.
Demikian pula BUMD Kabupaten Muna yangberkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada diKabupaten Buton Utara, untuk mencapai daya guna danhasil guna dalam penyelenggaraannya, jika dianggap perlu,diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Muna kepadaPemerintah Kabupaten Buton Utara.
Dalam hal BUMD yang pelayanan/kegiatan operasionalnyamencakup kabupaten induk dan kabupaten baru,pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerjasama.
Begitu juga utang piutang yang penggunaannya untukKabupaten Buton Utara diserahkan oleh PemerintahKabupaten Muna kepada Pemerintah Kabupaten ButonUtara. Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut,dibuatkan daftar inventaris.
Ayat (6) . . .
- 7 -
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “memberikan bantuan dana” adalahpemberian sejumlah dana yang didasarkan pada KeputusanGubernur No. 525/2006 tanggal 18 September 2006.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlahdana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah KabupatenMuna yang belum dibayarkan.
Ayat (5) . . .
- 8 -
Ayat (5)
Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlahdana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah ProvinsiSulawesi Tenggara yang belum dibayarkan.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4690
