1. Diskursus hubungan antara agama dengan negara melahirkan 3 paradigma yakni paradigma integralistik, paradigma sekularistik, paradigma simbiotik. Jelaskan ketiga hubungan tersebut , mana yang paling balik? Indonesia termasuk paradigma yang mana?

Hubungan agama dan Negara modern secara teoristik dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) pandangan, yakni :

a) Paradigma IntegralistikParadigma integralistik menganut paham konsep agama, dan Negara merupakan Negara kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu. Konsep ini menjelaskan bahwa agama tidak mengenal pemisahan antara agama dan politik atau Negara. Dalam pergulatan agama dan Negara modern, pola hubungan integratif ini kemudian melahirkan konsep tentang agama-agama, yang berarti kehidupan kenegaraan diatur dengan menggunakan hukum dan prinsip keagamaan.Contoh : Vatikan (Katolik), Inggris (protestan), iran (Islam syiah)

b) Paradigma SimbiotikMenurut konsep ini, hubungan Negara dan Agama dipahami saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Dalam konteks ini, Negara memerlukan Agama, karena agama juga membantu Negara dalam pembinaan moral, etika, dan spiritualitas. Begitu juga sebaliknya, agama juga membutuhkan Negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan Agama.

` Contoh : Mesir dan Indonesia

c) Paradigma Sekularistik

Paradigma sekularistik beranggapan bahwa ada pemisahan yang jelas antara agama dan Negara. Agama dan Negara merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh melakukan intervensi satu sama lain. Negara adalah urusan publik, sedangkan agama merupakan wilayah pribadi masing-masing individu warga negara.Contoh: amerika

Paradigma yang paling baik adalah paradigma simbiotik karena di paradigma ini hukum yang berlaku tidak hanya dari agama tetapi juga dari kontak sosial. Selain itu paradigma ini juga cocok untuk negara yang penduduknya terdiri dari banyak agama, jika digunakan paradigma integralistik maka belum tentu hukum yang ditetapkan sesuai dengan agama yang lainnya. Selain itu jika paradigma sekularistik ditetaapkan maka negara mengabaikan nilai-nilai agama yang menjadi rujukan tindakan warga negaranya. Pada paradigma simbiotik Negara dan agama berada dalam posisi masing-masing dan saling menopang dalam tujuan-tujuan mulia. Negara menjamin kebebasan ekspresi beragama setiap warga negaranya. Agama dapat memberi penguatan dan legitimasi atas kebijakan negara yang baik.

Indonesia masuk ke dalam paradigma simbiotik karena hukum yang ada di indonesia tidak hanya dari agama tetapi juga berasal dari kontrak sosial.

2. Mengapa tidak setiap norma dibuat hukum sehingga setiap pelanggaran atas norma bisa mendapatkan sanksi yang pasti?

Norma adalah aturan-aturan yang berisi petunjuk tingkah laku yang harus atau tidak boleh dilakukan manusia dan bersifat mengikat. Hal ini berarti bahwa manusia wajib menaati norma yang ada. Keberadaan norma sangat diperlukan untuk memberi petunjuk kepada manusia tentang bagaimana manusia harus bersikap bertingkah laku dalam masyarakat agar terciptakehidupan bersama yang tertib, tenteram, aman, dan harmonis. Orang yang melanggar norma akan mendapat sanksi sosial yang aturannya tidak tertulis. Parameter apakah seseorang melanggar suatu norma atau tidak bergantung pada kondisi sosial masyarakat itu sendiri. Oleh karena itulah setiap norma tidak bisa dijadikan suatu hukum yang pasti karena baik buruknya tingkah laku dinilai dengan parameter yang berbeda-beda.

3. Pancasila adalah hasil karya pemikiran manusia yang terikat dengan ruang dan waktu. Sekelompok orang yang berpendapat bahwa pancasila bisa dirubah menjadi lebih baik, sekelompok yang lain menyatakan bahwa pancasila tidak dapat diubah baik jumlah maupun urutannya. Bagaimana pendapat anda dengan menggunakan perspektif filsafat ?

Menurut pendapat saya, pancasila tidak boleh diubah sedikitpun. Karena, pancasila merupakan dasar utama dari negara ini yang menjadi dasar pembentukan berbagai sistem di dalam negara ini. Apabila pancasila diubah maka seluruh sistem tersebut juga akan berubah, mulai dari sistem hukum, ekonomi, pendidikan, dll. Dengan berubahnya berbagai sistem tersebut, maka dapat dikatakan bahwa negara ini sudah bukan Indonesia lagi secara filosofis. Karena tonggak utama dari identitas negara ini sudah berubah meskipun pancasila merupakan hasil pemikiran manusia yang terikat ruang dan waktu, tentu dalam pembuatan awalnya, sudah dipertimbangkan berbagai aspek yang akan berubah seiring dengan zaman. sebagai sebuah idealisme, tentu pancasila harus terus ditegakkan dan menjadi suatu pedoman dasar bagi negara ini dalam bernegara Indonesia yang sebenarnya. Dengan identitas yang berubah, apakah Indonesia akan tetap menjadi Indonesia? Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa Pancasila tidak boleh diubah. Meskipun tidak dapat diubah, Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat menerima nilai-nilai dasar dari luar sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila.

4. Bisakah pengamalan pancasila sekaligus pengamalan agama? Adakah dikotomi antara keduanya?

Seperti kita tahu sila pertama pancasila adalah Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan yang dimaksud dalam Pancasila adalah satu-satunya Tuhan yang disembah oleh manusia pada semua agama atau apapun agamanya, kalau tidak berapa banyak Tuhannya manusia Indonesia. Semua agama mengajarkan kebenaran etika dan kehormatan spiritual yang sama untuk umat manusia dan memiliki tugas yang sama untuk memulyakan dan meng-Esakan-Nya. Maksud ajaran itu adalah, membentuk manusia yang berakhlak budi pekerti baik dan bermanfaat bagi sesamanya, yakin dan percaya kepada Tuhan dan selalu taat atas perintah-perintah-Nya. Itu adalah bentuk pemahaman keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan sekaligus terhadap pancasila. Pancasila dan Agama bukan sesuatu hal yang harus didikotomikan, keduanya adalah komitmen yang harus dipegang oleh masyarakat Indonesia, dan harus berjalan selaras seiring perkembangannya, keduanya beririsan satu sama lain. Untuk memadukannya dibutuhkan usaha yang cukup keras dengan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi.

5. Polstan : politik adalah cara mengatur negara sedangkan strategi adalah segala kebijakan beserta tahap2 pelaksanaannya. Dalam menyusun strategi politik, perlu mempertimbangkan faktor suprastruktur dan infrastruktur. Apa maksudnya? Berikan ilustrasi!

Jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga seperti MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, MA merupakan “suprastruktur politik”. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “infrastruktur politik”, yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), dan kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang. Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh presiden/mandataris MPR. Proses penyusunan politik strategi nasional pada infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran masing-masing sektor/bidang. Komunikasi politik bukanlah sebuah proses yang sederhana, banyak substansi masalah yang memerlukan pembahasan yang mendalam. Salah satunya berkaitan dengan masalah infrastruktur dan suprastruktur politik yang saling mempengaruhi, dimana suprastruktur politik sebagai pembuat kebijakan akan mendapat tuntutan dan aspirasi dari infrastruktur.

Ilustrasi : Sekelompok LSM ingin memberi aspirasi mengenai penolakan terhadap rencana pendirian pabrik di dekat pemukiman warga. Maka beberapa orang perwakilan dari LSM bisa mendatangi gedung pemerintahan dan bertemu dengan wakil rakyat contohnya akhir-akhir terdapat gubernur atau walikota yang meluangkan waktunya untuk menerima tamu (warga) yang ingin menyampaikan aspirasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Selain

melalui tatap muka langsung, karena kemajuan teknologi yang sangat pesat, aspirasi juga bisa disampaikan melalui media sosial terhadap wakil rakyat, tentu lebih mudah dan praktis.

6. Demokrasi : demokrasi pada hakikatnya adalah pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Hal itu akan mengabaikan kualitas pemberi suara. Sehingga 1 orang prosfesor yang alim dinilai sama dengan suara 1 orang awam. Bagaimana solusinya?

Pemilu telah menempatkan setiap orang memiliki kedudukan yang setara di bilik suara. Seorang Profesor hebat sekalipun mengantongi kesempatan yang sama dengan orang awam. Walau amat dipahami bahwa derajat pengetahuan dan daya kritisnya tentu sangat berbeda. Tetapi hal yang membuatnya demikian, karena prinsip pemilu demokratis adalah equality, yakni kesetaraan suara. Masyarakat yang memiliki pendidikan cukup tinggi, yang mengetahui informasi dan telah mengenal calon pemimpinnya memiliki suara yang sama dengan masyarakat biasa yang memiliki pendidikan lebih rendah dan lebih sedikit menerima informasi tentang calon pemimpinnya menjadi polemik karena bisa saja masyarakat yang kurang informasi dan pendidikan tersebut tidak mampu mewakilkan suara masyarakat lainnya, dan hanya asal “memilih” saja. Solusinya dapat berupa penyamarataan kembali sosialisasi pemilu yang lebih baik dan langsung kepada masyarkat, sehingga masyarakat akan tercerdaskan dan mengenal calon pemimpin mereka dan mampu menjadi pemilih yang cerdas.

7. Bela negara: kapan dan bilamana seseorang warga negara dianggap sebagai patriot dan kapan dianggap sebagai penghianat bangsa. Jelaskan parameternya dan berikan ilustrasi!

Seorang patriot adalah orang yang mencintai bangsa dan negaranya melebihi cinta kepada dirinya sendiri, dan mempersembahkan hasil kerjanya untuk bangsa dan negara. Maka siapapun dalam negara itu, yang aktifitasnya adalah untuk mensejahterakan negara tentu akan dipandang positif, baik berupa partisipasi tenaga maupun pemikiran. Mereka yang beraktifitas positif inilah yang disebut patriot atau pejuang bangsa. Contohnya adalah pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa.

Sebaliknya, segala aktifitas yang cenderung atau berakibat memunculkan ketidak adilan, kemiskinan dan kesulitan pada warga negara, harus dianggap sebagai kegiatan negatif. Baik aktifitas itu fisik, maupun pemikiran. Mereka yang beraktifitas negatif yang dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Contohnya adalah para petinggi pemerintahan yang menggunakan uang rakyat untuk kepentingan pribadi.

Setelah kita punya standar yang jelas ini, akan membuat semakin mudah bagi kita mendeteksi siapa pengkhianat bangsa dan siapa patriot bangsa.

8. OTDA : apa bedanya antara OTDA dengan negara federal? Indonesia sebaiknya pilih sistem yang mana?

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan yaitu pemerintah daerah.

Federasi adalah sebuah bentuk pemerintahan di mana beberapa negara bagian bekerja sama dan membentuk kesatuan yang disebut negara federal. Masing-masing negara bagian memiliki beberapa otonomi khusus dan pemerintahan pusat mengatur beberapa urusan yang dianggap nasional. Dalam sebuah federasi setiap negara bagian biasanya memiliki otonomi yang tinggi dan bisa mengatur pemerintahan dengan cukup bebas. Berikut perbedaannya :

NEGARA FEDERAL OTONOMI DAERAHSetiap daerah mempunyai UUD derah yang tidak

bertentangan dengan UUD negara (hukum tersendiri)Setiap daerah memiliki perda (dibawah UU)

UUD daerah tidak terikat dengan UU negara Perda terikat dengan UUKepala negara/kepala daerah punya hak veto Kepala negara/kepala daerah tidak punya hak veto

DPRD punya hak veto terhadap UU yang disahkan DPRDPRD tidak punya hak veto terhadap UU yang disahkan

DPRDesentralisasi Semi sentralisasi

Tidak bisa interversi dari kebijakan pusat Bisa interversi dari kebijakan pusatPerjanjian dengan pihak asing/luar negeri harus melalui

pusatPerjanjian dengan pihak asing/luar negeri harus melalui

pusatSetiap daerah diakui sebagai negara berdaulat Setiap daerah tidak diakui sebagai negara berdaulat

Bendera nasional serta daerah diakui Bendera nasional hanya diakuiKeputusan pemda tidak ada hubungan dengan

pemerintah pusatKeputusan pemda diatur pemerintah pusat

Hari libur nasional terdiri dari pusat dan daerah Hanya hari libur nasional diakui

Menurut saya Indonesia lebih baik menggunakan bentuk negara federal dibandingkan dengan negara kesatuan. Karena negara kesatuan menyebabkan ketimpangan antara pusat dan daerah. Dengan bentuk negara federal, akan tercipta keseragaman antar daerah di Indonesia. Masalah yang harus dihadapi ke depannya adalah bagaimana meredam keinginan daerah agar tidak melepaskan diri dari negara Indonesia.

9. Good and clean governance : sebutkan 2 faktor yang paling dominan diantara banyak faktor yang mempengaruhi terciptanya good and clean governance. Apa alasannya?

Warga yang aktif dan bertanggungjawab .

Pengertian dari warga yang aktif adalah warga yang senantiasa memberikan ide dan tanggapan positif serta mengimplementasikannya dalam bentuk perbuatan yang nyata. Selain itu, warga yang aktif harus turut serta dalam penyelesaian masalah secara solutif. Pelaku pemerintahan tidak boleh mementingkan kepentingannya sendiri dan mengutamakan kepentingan rakyat. Selain itu, warga diharapkan untuk bertindak secara bijak dan bertanggung jawab sehingga terciptanya pola pikir masyarakat madani.

pemerintah yang tanggap dan terbuka.

Pemerintah disini adalah pemerintah yang memiliki sifat tanggung jawab, efektif, adil, menjamin adanya supremasi hukum, menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada kebutuhan dan keinginan mayarakat, serta memperhatikan kepentingan mereka yang paling lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan. Dalam menjalankan kepemimpinan, seorang pemimpin haruslah merupakan seorang yang berakhlak(visionary), demokratis dan responsif. Selain itu pemerintah juga harus mampu menampung dan menjalankan aspirasi rakyat. Mengikutsertakan semua, transparan, dan bertanggung jawab,.

10. Geo strategi : Apa pengertian dasarnya? Di indonesia, geostrategi dititikberatkan pada pertahanan dan keamanan negara, apa alasannya?

Geostrategi adalah perumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan kostelasi geografi sebagai faktor utamanya. Di Indonesia, geostrategi dititikberatkan pada keamanan negara karena dilihat dari keadaan negara saat ini, sistem pertahanan dan keamanan Indonesia masih perlu diperbaiki. intinya sih keadaan geografis indonesia yg terdiri dr banyak pulau perlu banget buat menitikberatkan geostrategi biar dalam kondisi apapun, pertahanan dan keamanan indonesia ttp terjaga dan ttp terintegrasi. Konsep geostrategi Indonesia pada hakekatnya bukan mengembangkan kekuatan untuk penguasaan terhadap wilayah di luar Indonesia atau untuk ekspansi terhadap negara lain, tetapi konsep strategi yang didasarkan pada kondisi metode, atau cara untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional yang ditujukan untuk pengamanan dan menjaga keutuhan kedaulatan Negara Indonesia dan pembangunan nasional dari kemungkinan gangguan yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Untuk mewujudkan geostrategis Indonesia akhirnya dirumuskan Bangsa Indonesia dengan Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

11. Geo politik : apa pengertian dasarnya? Di indonesia geopolitik dititkberatkan pada konsep wawasan nusantara. Apa alasannya? Berikan contoh konkrit!

Geopolitik secara etimologi berasal dari kata “geo” (bahasaYunani) yang berarti bumi yang menjadi wilayah hidup. Sedangkan politik dari kata polis yang berarti kesatuan masyarakat atau negara yang berdiri sendiri. Jadi Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar faktor – faktor geografi, strategi dan politik suatu negara. Geopolitik dimaknai sebagai penyelenggaraan Negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah, strategi, dan politik suatu bangsa.

Secara sederhana wawasan nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Kita memandang bangsa Indonesia dengan Nusantara merupakan satu kesatuan. Jadi, hakikat Wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat Wawasan Nusantara adalah “persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep Wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Kedudukan Wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaran Republik Indonesia. Berdasarkan fakta geografis dan sejarah, wilayah Indonesia beserta apa yang ada di dalamnya dipandang sebagai satu kesatuan. Pandangan atau Wawasan nasional Indonesia ini dinamakan Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi geopolitik bangsa Indonesia.

Contoh konkritnya adalah pecahnya negara Uni Soviet yang berakibat pada geografi wilayah negara tersebut. Hal ini isebabkan karena keadaan politik negaranya.

12. HAM : Apa perbedaan HAM dilihat dari perspektif antroposentris dengan perspektif teosentris. Di indonesia menggunakan perspektif yang mana? Berikan contoh2 pasal dalam UUD yang menyangkut HAM!

Antroposentris : Segala sesuatu berpusat pada manusia. Manusia jadi tolak ukurnya

biasanya dikaitkan dengan Barat

Sebagai contoh dalam perumusan HAM internasional didasarkan atas nilai kemanusiaan atau yang berpusat pada manusia, segala sesuatunya mesti diselaraskan dengan keberadaan manusia, sehingga watak yang berkembang lebih dekat penghargaan individu-individu semata. Pemaknaan HAM yang berkembang di Barat telah menempatkan manusia dalam setting yang terpisah dengan Tuhan (devided God)

Teosentris : Segala sesuatu berpusat pada Tuhan. Tuhan jadi tolak ukurnya/ pusatnya

biasanya dikaitkan dengan Islam

Didasarkan pada kitab suci, pertanggungjawabannya kepada manusia dan kepada Tuhan. Dengan kata lain bahwa HAM bukan sekedar masalah kemanusiaan saja, tetapi juga masalah yang berhubungan dengan masalah ketuhanan

Implementasi HAM di Indonesia mengikuti iklim politik yang berjalan, dan itu bukan politik Islam, terlebih pengaruh dunia Barat terkadang sangat lekat pada pola pikir masyarakat Indonesia khususnya pemerintahan, (aku mah liatnya lebih ke antroposentris, tapi aku juga bingung da)

Pasal UUD menyangkut HAM

pasal 27 ayat 1,2,3, pasal 28, pasal 28 A-J, pasal 29 ayat 1.2, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34

13. HUKUM :Hukum adalah komandan. Mempermainkan hukum = mempermainkan komandan. Berikan contoh kasus yang terjadi di indonesia seputar permainan hukum. Berikan dampak negatifnya bagi masayarakat!salah satu contoh mempermainkan hukum di Indonesia adalah bentuk menegakkan hukum agama dengan cara yang tidak sepenuhnya dilegalkan oleh hukum negara oleh berbagai ormas yang mengatasnamakan suatu agama. dalam kasus ini, ormas tersebut melanggar suatu bentuk hukum di mana berbagai tindakan yang dilakukan oleh ormas

tersebut berupa main hakim sendiri, tanpa membawa masalah yang ingin diselesaikan melalui jalur yang sudah ditentukan oleh hukum di Indonesia ini. dampak negatif yang ditimbulkan dari masalah ini adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap berbagai unsur penegak hukum. dengan berbagai tindakan pelanggaran hukum yang dibiarkan, hal ini dapat menyebabkan dampak psikologis bagi masyarakat yang berujung pada tindakan main hakim sendiri yang mungkin akan dilakukan masyarakat dalam menghadapi berbagai masalah di depan

14. Pancasila merupakan paradigma berfikir untuk membuat konsep pembangunan. Berikan contoh pancasila sebagai paradigma pembangunan kebudayaan Indonesia !

Contoh pancasila sebagai paradigm pembangunan kebudayaan Indonesia :

Indonesia memiliki budaya yang unik dan berbeda-beda. Oleh karena itu Pancasila dijadikan sebagai paradigma pengembangan kebudayaan Indonesia. Artinya, Pancasila dijadikan asumsi-asumsi dasar dalam pengembangan kebudayaan Indonesia. Sehingga Pancasila merupakan inti kebudayaan Indonesia yang mengandung nilai-nilai budaya Indonesia. Pancasila sebagai paradigm pembangunan kebudayaan Indonesia artinya Pancasila merupakan pedoman evaluasi dan seleksi atau penyaringan unsur- unsur budaya yang digunakan untuk menyusun dan mengembangkan kebudayaan kita. Unsur – unsur dari kebudayaan daerah yng bertentangan dengan Pancasila harus ditolak dan disingkirkan secara berangsur – angsur, sedangkan unsur – unsurnya yang sesuai dengan sila – silanya dipelihara dan dikembangkan. Oleh sebab itu ditandaskan dalam GBHN bahwa “perlu ditiadakan dan dicegah nilai – nilai sosial budaya yang bersifat feudal dan kedaerahan yang sempit”. Hal itu juga berlaku bagi unsur – unsur kebudayaan – kebudayaan asing. Dalam pembentukan kebudayaan nasional Indonesia kita harus terbuka. Dalam penjelasan pasa 32 UUD1945 ditandaskan bahwa usaha kebudayaan kita “tidak menolak bahan – bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia”. Dengan perkataan lain, kita harus menolak unsur – unsur yang bertentangan dengan Pancasila tetapi bersedia menyerap unsur – unsur positif yang sesuai dengan sila – silanya.Sebenarnya nilai-nilai budaya sendiri terkadung dalam Pancasila seperti :

Nilai pertama: Menjelaskan bahwa tidak satupun suku bangsa ataupun golongan sosial dan komuniti setempat di Indonesia yang tidak mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Dalam hal ini artinya Indonesia budaya yang berketuhanan

Mengenai sila kedua : Merupakan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh segenap warga negara Indonesia tanpa membedakan asal – usul kesukubangsaan, kedaerahan maupun golongannya.

Sila ketiga : merupakan salah satu puncak kebudayaan yang mencerminkan nilap budaya yang menjadi kebulatan tekad masyarakat majemuk di kepulauan Nusantara untuk mempersatukan diri mereka sebagai satu bangsa yang berdaulat.

Sila keempat : menceminkan nilai budaya yang luas persebarannya di kalangan masyarakat majemuk Indonesia yang menghargai tinggi kedaulatan rakyat untuk melakukan kesepakatan dalam mencari kebijaksanaan lewat musyawarah. Nilai-nilai budaya yang menghargai kepentingan kolektif lebih tinggi daripada kepentingan individu itu merupakan gejala yang universal dan relevan sebagai kendali dalam menghadapi perkembangan nilai-nilai budaya yang mendahulukan kepentingan perorangan.

Sila kelima : nilai-nilai keadilan itu menjadi landasan yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan, kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

Berdasar hal tersebut kita dapat mengambil contoh budaya Miss world di dunia dan mengadakan Miss Indonesia. Dari segi pakaian yang digunakan tentu saja budaya miss world ini bertantangan dengan sila pertama pancasila, sehingga tidaklah masalah jika kita ikut mengadakan miss Indonesia bahkan menjadi perwakilan Indonesia dalam miss world asalkan pakaian kita sopan dan tetap berketuhanan

15. Identitas nasional : Bolehkah agama dijadikan sebagai identitas nasional ? jelaskan alasannya!

Secara etimologis, identitas nasional berasal dari kata “identitas” dan “nasional”. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris identity yang memiliki pengertian harfiah; ciri, tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok atau sesuatu sehingga membedakan dengan yang lain. Istilah “identitas nasional” secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Berdasarkan pengertian tersebut maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri serta karakter dari bangsa tersebut.

Dari pengertian tersebut maka agama tidak dapat dijadikan identitas nasional karena agama bukan merupakan ciri yang khusus yang dapat membedakan suatu bangsa dengan bangsa lainnya. Selain itu bisa saja ada lebih dari satu negara yang menganut agama yang sama, sehingga jika dijadikan identitas maka identitas tersebut tidak dapat membedakan suatu negara dengan negara lainnya. Agama tidak bisa dijadikan identitas nasional tetapi agama dapat dijadikan unsur atau alat pembentuk identitas nasional. Selain itu agama tiidak dapat dijadika iidentitas nasional karena belum tentu semua masyarakat yang ada di negara tersebut menganut agama tersebut.