TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI

INSPEKTORAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL

DALAM MENGAWAL DALAM MENGAWAL DALAM MENGAWAL DALAM MENGAWAL DALAM MENGAWAL DALAM MENGAWAL DALAM MENGAWAL DALAM MENGAWAL REFORMASI BIROKRASI REFORMASI BIROKRASI REFORMASI BIROKRASI REFORMASI BIROKRASI REFORMASI BIROKRASI REFORMASI BIROKRASI REFORMASI BIROKRASI REFORMASI BIROKRASI

KEMENTERIAN AGAMAKEMENTERIAN AGAMAKEMENTERIAN AGAMAKEMENTERIAN AGAMAKEMENTERIAN AGAMAKEMENTERIAN AGAMAKEMENTERIAN AGAMAKEMENTERIAN AGAMA

Disampaikan olehDisampaikan olehInspektur Jenderal Kementerian AgamaInspektur Jenderal Kementerian Agama

Jakarta, 9 Agustus 2010Jakarta, 9 Agustus 2010

TUJUAN REFORMASI BIROKRASITUJUAN REFORMASI BIROKRASI

UMUMUMUM

Menjadikan kinerja birokrasi lebih efektif dan efisien melalui Menjadikan kinerja birokrasi lebih efektif dan efisien melalui

pendekatan yg sistematik untukpendekatan yg sistematik untuk mencapai tata kelola mencapai tata kelola

pemerintahan yg baik dan aparatur negara yg bersih, pemerintahan yg baik dan aparatur negara yg bersih,

profesional, dan bertanggungjawab.profesional, dan bertanggungjawab.

KHUSUSKHUSUSKHUSUSKHUSUS

1.1. Melakukan perubahan dan perubahan mendasar Melakukan perubahan dan perubahan mendasar

terhadap sistem penyel. negara;terhadap sistem penyel. negara;

2.2. Menciptakan tata kelola yg baik, efektif, dan efisien Menciptakan tata kelola yg baik, efektif, dan efisien

sehingga dpt memberikan layanan publik yang sehingga dpt memberikan layanan publik yang optimal optimal

(Good Governance)(Good Governance)

3.3. Menciptakan aparatur pemerintahan yg bersih, Menciptakan aparatur pemerintahan yg bersih, profesional, profesional,

dan bertanggung jawab (Clean Government)dan bertanggung jawab (Clean Government)

SASARANSASARAN

Mengubah pola fikir (mind set), budaya Mengubah pola fikir (mind set), budaya

kerja (culture set), dan sistem kerja (culture set), dan sistem

manajemen Kementerian Agama dalam manajemen Kementerian Agama dalam manajemen Kementerian Agama dalam manajemen Kementerian Agama dalam

penyediaan dan penghantaran penyediaan dan penghantaran

pelayanan publik bidang keagamaanpelayanan publik bidang keagamaan

TITIK LEMAH PENYELENGGARAAN TUSITITIK LEMAH PENYELENGGARAAN TUSI

DI KEMENTERIAN AGAMADI KEMENTERIAN AGAMA

1.1. StrukturStruktur organisasiorganisasi pusatpusat dandan daerahdaerah yangyang belumbelum sinkronsinkron;;

2.2. PeraturanPeraturan perundangperundang--undanganundangan banyakbanyak yangyang sudahsudah kedaluarsakedaluarsa;;

3.3. SumberSumber dayadaya manusiamanusia masihmasih belumbelum mencukupi,mencukupi, baikbaik secarasecara

kuantitaskuantitas maupunmaupun kualitas,kualitas, terutamaterutama dalamdalam pengelolaanpengelolaan

keuangankeuangan;;keuangankeuangan;;

4.4. PengelolaanPengelolaan administrasiadministrasi keuangankeuangan dandan barangbarang milikmilik negaranegara

(BMN)(BMN) padapada satuansatuan kerjakerja yangyang masihmasih belumbelum memadaimemadai;;

5.5. SatuanSatuan kerjakerja yangyang terlaluterlalu banyakbanyak (Th(Th.. 20092009 == 43814381 Satker)Satker);;

6.6. Perencanaan,Perencanaan, baikbaik programprogram maupunmaupun anggarananggaran perluperlu

disempurnakandisempurnakan;;

7.7. StandarStandar operasionaloperasional prosedurprosedur atasatas suatusuatu kegiatankegiatan layananlayanan

kepadakepada masyarakatmasyarakat masihmasih perluperlu disempurnakandisempurnakan;;

8.8. TingkatTingkat kedisiplinankedisiplinan pegawaipegawai masihmasih rendahrendah;;

9.9. AngkaAngka penyimpangan,penyimpangan, baikbaik dalamdalam bentukbentuk penyalahgunaanpenyalahgunaan

wewenang,wewenang, KKN,KKN, punglipungli masihmasih cukupcukup memprihatinkanmemprihatinkan;;

10.10. SaranaSarana dandan prasaranaprasarana yangyang kurangkurang memadaimemadai dalamdalam mendukungmendukung

pelaksanaanpelaksanaan tugastugas dandan fungsifungsi;;

11.11. TanggungTanggung jawab,jawab, pengawasan,pengawasan, dandan pengendalianpengendalian internalinternal dirasadirasa

belumbelum memadaimemadai;;

12.12. Kordinasi,Kordinasi, Integrasi,Integrasi, dandan SinkronisasiSinkronisasi penyelenggaraanpenyelenggaraan negaranegara

perluperlu ditingkatkanditingkatkan;;

13.13. KomitmenKomitmen pimpinanpimpinan satkersatker dalamdalam menindaklanjutimenindaklanjuti rekomendasirekomendasi

hasilhasil temuantemuan aparataparat pengawasanpengawasan perluperlu ditingkatkanditingkatkan..

A K I B A TA K I B A T

BerbagaiBerbagai bentukbentuk kelemahankelemahan didi atasatas mengakibatkanmengakibatkan tidaktidak optimalnyaoptimalnya

pelaksanaanpelaksanaan tugas,tugas, fungsi,fungsi, dandan tanggungtanggung jawabjawab KementerianKementerian AgamaAgama::

�� KehidupanKehidupan BeragamaBeragama;;

�� KerukunanKerukunan UmatUmat BeragamaBeragama;;�� KerukunanKerukunan UmatUmat BeragamaBeragama;;

�� PendidikanPendidikan AgamaAgama dandan KeagamaanKeagamaan;;

�� PenyelenggaraanPenyelenggaraan IbadahIbadah HajiHaji;;

�� TataTata KelolaKelola PemerintahanPemerintahan yangyang BersihBersih dandan

BerwibawaBerwibawa..

VISI DAN MISI VISI DAN MISI

INSPEKTORAT JENDERALINSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN AGAMA RIKEMENTERIAN AGAMA RI

VISI VISI

MenjadiMenjadi pengendalipengendali dandan

penjaminpenjamin mutumutu kinerjakinerjapenjaminpenjamin mutumutu kinerjakinerja

KementerianKementerian AgamaAgama

MISIMISI1.1. MelakukanMelakukan pengawasanpengawasan fungsionalfungsional secarasecara profesionalprofesional dandan

independenindependen;;

2.2. MelakukanMelakukan penguatanpenguatan sistemsistem pengawasanpengawasan yangyang efektifefektif dandan

terintegrasiterintegrasi;;

3.3. MeningkatkanMeningkatkan kompetensikompetensi dandan integritasintegritas moralmoral aparataparat pengawasanpengawasan;;

4.4. MeningkatkanMeningkatkan peranperan konsultankonsultan dandan katalisatorkatalisator;;4.4. MeningkatkanMeningkatkan peranperan konsultankonsultan dandan katalisatorkatalisator;;

5.5. MendorongMendorong akselerasiakselerasi penyelesaianpenyelesaian TLHPTLHP;;

6.6. MenumbuhkembangkanMenumbuhkembangkan pengawasanpengawasan preventifpreventif (PPA)(PPA);;

7.7. MewujudkanMewujudkan layananlayanan administrasiadministrasi pengawasanpengawasan yangyang cepatcepat,, tepattepat,, dandan

akuratakurat berbasisberbasis teknologiteknologi informasiinformasi;;

8.8. MeningkatkanMeningkatkan kooordinasikooordinasi dandan konsolidasikonsolidasi dengandengan intstansiintstansi terkaitterkait,, baikbaik

instansiinstansi pengawasanpengawasan maupunmaupun instansiinstansi penegakpenegak hukumhukum..

Menyelenggarakan pengawasan fungsional

terhadap pelaksanaan tugas di

Kementerian Agama berdasarkan

TUGAS ITJENTUGAS ITJENTUGAS ITJENTUGAS ITJENTUGAS ITJENTUGAS ITJENTUGAS ITJENTUGAS ITJEN

Kementerian Agama berdasarkan

kebijakan yang ditetapkan

Menteri Agama

TUGAS DAN FUNGSI ITJEN DALAM TUGAS DAN FUNGSI ITJEN DALAM

MENDORONG REFORMASI BIROKRASIMENDORONG REFORMASI BIROKRASI

Pengembangan Sistem Pengawasan Nasional Pengembangan Sistem Pengawasan Nasional 1.1.PenyempurnaanPenyempurnaan jenisjenis auditaudit menjadimenjadi auditaudit kinerja,kinerja, auditaudittujuantujuan tertentu,tertentu, dandan auditaudit investigasiinvestigasi;;

2.2.PenegakanPenegakan peraturanperaturan dandan disiplindisiplin pegawaipegawai melaluimelalui2.2.PenegakanPenegakan peraturanperaturan dandan disiplindisiplin pegawaipegawai melaluimelaluipengawasanpengawasan intensifintensif;;

3.3.PenyusunanPenyusunan kodekode etiketik pegawaipegawai;;

4.4.PenerapanPenerapan budayabudaya kerjakerja pegawaipegawai;;

5.5.KerjasamaKerjasama dengandengan aparataparat pengawasanpengawasan lainnyalainnya dandanpenegakpenegak hukumhukum..

PENYEMPURNAAN JENIS AUDITPENYEMPURNAAN JENIS AUDIT

BerdasarkanBerdasarkan PPPP NomorNomor 6060 TahunTahun 20082008 tentangtentang StandarStandarPengendalianPengendalian InternalInternal PemerintahPemerintah menyatakanmenyatakan bahwabahwajenisjenis auditaudit terbagiterbagi menjadimenjadi 33,, yaituyaitu:: AuditAudit Kinerja,Kinerja, AuditAuditTujuanTujuan Tertentu,Tertentu, dandan AuditAudit InvestigasiInvestigasi..

InspektoratInspektorat JenderalJenderal telahtelah melakukanmelakukan penyusunanpenyusunaninstrumeninstrumen ketigaketiga jenisjenis auditaudit tersebuttersebut dandan telahtelah dipedomanidipedomanisaatsaat pelaksanaanpelaksanaan auditaudit..

PENEGAKAN ATURAN DAN DISIPLIN PENEGAKAN ATURAN DAN DISIPLIN

PEGAWAIPEGAWAI

1.1. MelakukanMelakukan monitoringmonitoring secarasecara berkalaberkala atasatas kehadirankehadiranpegawaipegawai,, sesuaisesuai SuratSurat EdaranEdaran SekjenSekjen NomorNomor 74867486tanggaltanggal 1515 AprilApril 20102010 tentangtentang KedisiplinanKedisiplinan PegawaiPegawai;;

2.2. MelakukanMelakukan auditaudit secarasecara profesionalprofesional,, akuntabelakuntabel,,transparantransparan,, dandan independenindependen;;transparantransparan,, dandan independenindependen;;

3.3. MerekomendasikanMerekomendasikan penjatuhanpenjatuhan hukumanhukuman disiplindisiplinkepadakepada pegawaipegawai yangyang terbuktiterbukti bersalahbersalah dengandenganberprinsipberprinsip jujurjujur,, adiladil,, dandan obyektifobyektif dandan berpedomanberpedomankepadakepada PPPP NomorNomor 5353 TahunTahun 20102010;;

4.4. MelakukanMelakukan penyempurnaanpenyempurnaan KMAKMA NomorNomor 203203 TahunTahun20022002 tentangtentang StandarisasiStandarisasi HukumanHukuman DisiplinDisiplin PNSPNSKementerianKementerian AgamaAgama;;

5.5. MenyusunMenyusun pedomanpedoman pemberianpemberian rewardreward andand punishmentpunishment

bagibagi pegawaipegawai;;

6.6. MerekomendasikanMerekomendasikan penjatuhanpenjatuhan sanksisanksi tegastegas kepadakepada6.6. MerekomendasikanMerekomendasikan penjatuhanpenjatuhan sanksisanksi tegastegas kepadakepadaauditanauditan dandan parapara penanggungpenanggung jawabjawab temuantemuan yangyang tidaktidakmaumau menyelesaikanmenyelesaikan tindaktindak lanjutlanjut hasilhasil pengawasanpengawasan..

PENEGAKAN KODE ETIK PEGAWAI PENEGAKAN KODE ETIK PEGAWAI

KEMENTERIAN AGAMAKEMENTERIAN AGAMA

1.1. PenyusunanPenyusunan kodekode etiketik PNSPNS KementerianKementerian AgamaAgama

mengacumengacu kepadakepada UUUU NoNo.. 4343 TahunTahun 19991999 tentangtentang PokokPokok--

PokokPokok Kepegawaian,Kepegawaian, UUUU NoNo.. 4242 TahunTahun 20042004 tentangtentang

PembinaanPembinaan JiwaJiwa KorpsKorps dandan KodeKode EtikEtik PNS,PNS, KeppresKeppres 8080PembinaanPembinaan JiwaJiwa KorpsKorps dandan KodeKode EtikEtik PNS,PNS, KeppresKeppres 8080

TahunTahun 20032003 tentangtentang PengadaanPengadaan Barang/JasaBarang/Jasa..

2.2. PenyusunanPenyusunan mekanismemekanisme pengawasanpengawasan kodekode etiketik dandan

sanksisanksi terhadapterhadap pelanggaranpelanggaran kodekode etiketik PNSPNS..

PENERAPAN PENERAPAN

BUDAYA KERJA PEGAWAIBUDAYA KERJA PEGAWAI

1.1. Jujur dan memiliki integritas tinggi;Jujur dan memiliki integritas tinggi;

2.2. Memiliki etika, akhlak mulia, dan menjadi suri tauladan;Memiliki etika, akhlak mulia, dan menjadi suri tauladan;

3.3. Menghormati hukum dan aturanMenghormati hukum dan aturan--aturan yang berlaku;aturan yang berlaku;

4.4. Bertanggung jawab dan akuntabel;Bertanggung jawab dan akuntabel;4.4. Bertanggung jawab dan akuntabel;Bertanggung jawab dan akuntabel;

5.5. Hormat dan tidak mudah menyalahkan orang lain;Hormat dan tidak mudah menyalahkan orang lain;

6.6. Mencintai pekerjaan dan mau bekerja keras;Mencintai pekerjaan dan mau bekerja keras;

7.7. Meningkatkan transparansi dan koordinasi;Meningkatkan transparansi dan koordinasi;

8.8. Disiplin tinggi;Disiplin tinggi;

9.9. Bersahaja dalam hidup dan kehidupan.Bersahaja dalam hidup dan kehidupan.

KERJASAMA APARAT PENGAWASAN DAN KERJASAMA APARAT PENGAWASAN DAN

PENEGAK HUKUMPENEGAK HUKUM

1.1. BerkoordinasiBerkoordinasi intensifintensif dengandengan BPKBPK--RIRI dandan BPKPBPKP yangyangdimulaidimulai sejaksejak perencanaanperencanaan audit,audit, mekanismemekanismepelaksanaanpelaksanaan audit,audit, hinggahingga monitoringmonitoring penyelesaianpenyelesaian tindaktindaklanjutlanjut;;lanjutlanjut;;

2.2. BerkoordinasiBerkoordinasi intensifintensif dengandengan KPKKPK terkaitterkait dengandengan upayaupayapencegahanpencegahan dandan penangananpenanganan tindaktindak pidanapidana korupsikorupsi;;

3.3. BerkoordinasiBerkoordinasi dengandengan KejaksaanKejaksaan dandan KepolisianKepolisian terkaitterkaitdengandengan pelimpahanpelimpahan kasuskasus terkaitterkait tindaktindak pidanapidana dandantemuantemuan yangyang tidaktidak kunjungkunjung mendapatkanmendapatkan penyelesaianpenyelesaian..

LANGKAHLANGKAH--LANGKAH LANGKAH

MEWUJUDKAN OPINIMEWUJUDKAN OPINI

WAJAR TANPA PENGECUALIANWAJAR TANPA PENGECUALIANWAJAR TANPA PENGECUALIANWAJAR TANPA PENGECUALIAN

KEMENTERIAN AGAMA RIKEMENTERIAN AGAMA RI

TAHUN 2011TAHUN 2011

LANGKAHLANGKAH--LANGKAH MEWUJUDKAN LANGKAH MEWUJUDKAN

OPINI HASIL PEMERIKSAAN BPK RIOPINI HASIL PEMERIKSAAN BPK RI

WAJAR TANPA PENGECUALIANWAJAR TANPA PENGECUALIAN

1.1. Meminimalisir perbedaan selisih nilai aset tetap yang Meminimalisir perbedaan selisih nilai aset tetap yang dilaporkan antara neraca keuangan dengan neraca dilaporkan antara neraca keuangan dengan neraca BMN;BMN;BMN;BMN;

2.2. MeminimalisirMeminimalisir perbedaanperbedaan nilainilai antaraantara SAKPASAKPA dengandenganSIMAKSIMAK--BMNBMN;;

3.3. MelakukanMelakukan rekonsiliasirekonsiliasi UAPPAUAPPA--WW (keuangan)(keuangan) dandanUAPPBUAPPB--BMNBMN;;

4.4. MeminimalisirMeminimalisir perbedaanperbedaan nilainilai belanjabelanja modalmodal padapada LRALRAdgdg peningkatanpeningkatan asetaset tetaptetap padapada neracaneraca;;

Lanjutan langkah….Lanjutan langkah….

5.5. MonitoringMonitoring dandan penataanpenataan asetaset BMNBMN padapada seluruhseluruh

Satker,Satker, terutamaterutama asetaset tanahtanah dandan bangunanbangunan

(Permenkeu(Permenkeu NoNo.. 9696/PMK/PMK..0606//20072007))

6.6. PenertibanPenertiban dandan pemantauanpemantauan terhadapterhadap kepemilikankepemilikan

rekeningrekening seluruhseluruh SatkerSatker;;

7.7. MemintaMeminta laporanlaporan realisasirealisasi anggaran/smtanggaran/smt padapada

SatkerSatker Pusat,Pusat, Kanwil,Kanwil, dandan PTANPTAN;;

8.8. MenertibkanMenertibkan dandan memonitormemonitor pengelolaanpengelolaan PNBP,PNBP,

terutamaterutama padapada SatkerSatker PTANPTAN (UU(UU RIRI NoNo.. 2020 TahunTahun

19971997 && PPPP NoNo.. 2222 TahunTahun 20052005));;

Lanjutan langkah….Lanjutan langkah….

9.9. Memonitor,Memonitor, mengawasi,mengawasi, dandan mengevamengeva--luasiluasiatasatas pendapatanpendapatan PTANPTAN yangyang menerapkanmenerapkanpolapola BLUBLU;;

10.10.MenyempurnakanMenyempurnakan semuasemua aturanaturan kerjakerja (SOP,(SOP,Juklak,Juklak, Juknis,Juknis, dll),dll), terutamaterutama terkaitterkait dengandenganJuklak,Juklak, Juknis,Juknis, dll),dll), terutamaterutama terkaitterkait dengandenganpemberianpemberian bantuandanbantuandan beasiswabeasiswa;;

11.11.MemonitorMemonitor dandan mengawasimengawasi pendistripendistri--busianbusiandandan pemnafaatanpemnafaatan bantuanbantuan dandan beasiswabeasiswa;;

Lanjutan langkah….Lanjutan langkah….

12.12.MmenelaahMmenelaah BaganBagan AkunAkun StandarStandar (BAS)(BAS) padapada

DIPA/RKDIPA/RK--AKLAKL SatkerSatker tahuntahun anggarananggaran 20102010;;

13.13.MelakukanMelakukan monitoring,monitoring, pengawasan,pengawasan, dandan

evaluasievaluasi atasatas pengendalianpengendalian terhadapterhadap

pengadaanpengadaan barang/jasabarang/jasa sesuaisesuai KeppresKeppres NoNo.. 8080pengadaanpengadaan barang/jasabarang/jasa sesuaisesuai KeppresKeppres NoNo.. 8080

tahuntahun 20032003;;

14.14.MelakukanMelakukan pelatihanpelatihan dandan UjiUji sertifikasisertifikasi

kelayakankelayakan pengadaanpengadaan barang/jasabarang/jasa;;

Lanjutan langkah….Lanjutan langkah….

15.15. MengoptimalkanMengoptimalkan penggunaanpenggunaan EE--ProcurementProcurementdalamdalam pengadaanpengadaan barang/jasabarang/jasa;;

16.16. MmenambahMmenambah dandan meningkatkanmeningkatkan kemampuankemampuanSDMSDM pengelolapengelola keuangankeuangan padapada setiapsetiap SatkerSatker;;

17.17. MelakukanMelakukan pendampinganpendampingan dalamdalam mempersiapkanmempersiapkanlaporanlaporan keuangankeuangan pasapasa SatkerSatker;;laporanlaporan keuangankeuangan pasapasa SatkerSatker;;

18.18. MempercepatMempercepat tindaktindak lanjutlanjut penyelesaianpenyelesaianrekomendasirekomendasi atasatas temuantemuan hasilhasil auditaudit;;

19.19. MeningkatkanMeningkatkan KISKIS internintern dandan antarantar;;

20.20. MeningkatkanMeningkatkan kordinasikordinasi dandan kerjasamakerjasama dengandenganpenegakpenegak hukum,hukum, KPK,KPK, Kejaksaan,Kejaksaan, dandan KepolisianKepolisian;;

Lanjutan langkah….Lanjutan langkah….

21.21. MeningkatkanMeningkatkan komitmenkomitmen pimpinanpimpinan dalamdalam upayaupaya

meningkatkanmeningkatkan pengelolaanpengelolaan keuangankeuangan secarasecara

profesionalprofesional;;

22.22. MeningkatkanMeningkatkan kedisiplinankedisiplinan pegawaipegawai;;

23.23. MelalukanMelalukan auditaudit secarasecara lebihlebih profesionalprofesional dandan

transparantransparan;;

24.24. MelakukanMelakukan penindakkanpenindakkan atasatas penyimpanganpenyimpangan

secarasecara adiladil dandan konsistenkonsisten;;

SEKIAN DAN TERIMA KASIHSEKIAN DAN TERIMA KASIHSEKIAN DAN TERIMA KASIHSEKIAN DAN TERIMA KASIHSEKIAN DAN TERIMA KASIHSEKIAN DAN TERIMA KASIHSEKIAN DAN TERIMA KASIHSEKIAN DAN TERIMA KASIH

HIDUP REFORMASI BIROKRASIHIDUP REFORMASI BIROKRASIHIDUP REFORMASI BIROKRASIHIDUP REFORMASI BIROKRASIHIDUP REFORMASI BIROKRASIHIDUP REFORMASI BIROKRASIHIDUP REFORMASI BIROKRASIHIDUP REFORMASI BIROKRASI

DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI

KEMENTERIAN AGAMAKEMENTERIAN AGAMAKEMENTERIAN AGAMAKEMENTERIAN AGAMAKEMENTERIAN AGAMAKEMENTERIAN AGAMAKEMENTERIAN AGAMAKEMENTERIAN AGAMA