PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA INSPEKTORAT...Kerja Pemerintah Kota Palangka Raya, Peraturan Walikota...

Jalan Tjilik Riwut No. 98 Telp./Fax (0536) 3231463 PALANGKA RAYA 73112

PEMERINTAH KOTA PALANGKA R A Y A

INSPEKTORAT

Nomor LIHPAfU/l .c/ INSP/2019

Kepada

Yth. Walikota Palangka Raya

Lampiran 1 (satu) lampiran d i -

Hal Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018

Palangka Raya.

Inspektorat Kota Palangka Raya sesuai visi, misi, tujuan, tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 19 Juni 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang baik.

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas fungsi tersebut diatas maka Inspektorat Kota Palangka Raya: 1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016

tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Palangka Raya adalah melaksanakan pengaduan atas penyimpangan atau penyalahgunaan di bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kesejahteraan rakyat dan sosial serta pembinaan aparatur;

2. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, dan penjelasan lampiran Bab II huruf A dan B Peraturan tersebut Inspektorat Kota Palangka Raya diharuskan menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Walikota Palangka Raya dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat-lambatnya tanggal 1 Maret tahun berikutnya;

3. Untuk mewujudkan sistem pelaporan yang terpadu dan bersinergi antara hasil pengawasan APIP Pusat dan Daerah, disamping juga untuk mempermudah pelaksanaan evaluasi nasional tentang hasil pengawasan intern yang dilaksanakan oleh APIP sekaligus sebagai bahan utama penyusunan laporan berkala evaluasi hasil pengawasan intern pemerintah kepada Presiden, maka perlu disusun suatu Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dengan mekanisme pelaporan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

4. Pada Tahun 2018 Inspektorat Kota Palangka Raya telah melakukan pemeriksaan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2018 dimana pemeriksaan audit kinerja dilakukan di SOPD-SOPD Kota Palangka Raya dan Puskesmas, Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Evaluasi LKIP terhadap 36 (tiga puluh satu) objek pemeriksaan. Sehingga jumlah keseluruhan yang diperiksa 114 objek pemeriksaan. Disamping melaksanakan Pemeriksaan Khusus atas pengaduan masyarakat dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atas masalah yang terkait kepegawaian dan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Roadmap Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atas masalah nonkepegawaian.

Atas pelaksanaan hasil pengawasan yang telah Inspektorat Kota Palangka Raya laksanakan Periode Tahun 2018, berikut kami lampirkan Laporan Hasil Ikhtisar Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah periode tahun 2018, demikian disampaikan untuk menjadi bahan tindak lanjut yang diperlukan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Tembusan kepada Yth.: 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Rl di Jakarta; 2. Wakil Walikota Kota Palangka Raya di Palangka Raya; 3. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya di Palangka Raya.

Palangka Raya, £1 Januari 2019

T U R KOTATPALANGKA RAYA,

IAN, S.H., M.H.

IKHTISAR LAPORAN HASIL PENGAWASAN ATAS

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA (PROVINSI KALIMANTAN TENGAH)

TAHUN 2018

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA I N P E K T O R A T

J L . Tjilik Riwut No. 98 Telp./Fax (0536) 3231463 Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kode Pos 73112

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya

maka "Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018" ini dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.

Penulisan dan Pelaporan atas Ikhtisar ini adalah bagian dan" Pelaksanaan Tugas atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 42 Tahun 2011, materi penulisan di dalam Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Atas

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 ini berdasarkan

atas hasil Kegiatan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP) khususnya pada Pemerintah Kota Palangka Raya selama kurun waktu

Tahun 2018.

Pihak APIP Kota Palangka Raya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan Ikhtisar

Laporan Hasil Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya

Tahun 2018 ini. Diharapkan dengan adanya Ikhtisar Laporan ini dapat menjadi bahan acuan

bagi kegiatan pengawasan selanjutnya.

Palangka Raya,$4 Januari 2019

T/vPALANGKA RAYA,

IAN, S.H., M.H.

BAB I

INFORMASI UMUM

A. Dasar Hukum

Kedudukan Inspektorat Kota Palangka Raya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 64 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Inspektorat Kota adalah unsur Perangkat Pemerintah Daerah di bidang pengawasan;

2. Inspektorat Kota dipimpin oleh seorang Inspektur Kota yang diangkat dan

diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku;

3. Inspektorat Kota dalam pelaksanaan tugas operasional bertanggung jawab kepada

Walikota;

4. Inspektorat Kota dalam pelaksanaan tugas selain tugas pengawasan mendapat

pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun

2007 dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 bahwa

Inspektorat mempunyai fungsi:

1. Perencanaan program pengawasan;

2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;

3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap

pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah

Kota Palangka Raya;

4. Melaksanakan reviu laporan keuangan pemerintah daerah dan evaluasi kinerja;

5. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah Kota Palangka Raya;

6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi;

7. Melaksanakan pelayanan teknis administratif dan fungsional;

8. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan Inspektorat.

V Dalam melaksanakan tugas-tugas dimaksud, Inspektorat Kota menyelenggarakan

fungsi dan kewenangannya melalui:

1. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;

2. Pengujian terhadap laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja

perangkat daerah;

3. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya

penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme;

Ikhtisar Hasil Pengawasan Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2018

4. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program kegiatan;

5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Inspektorat Kota Palangka Raya dibuat berdasarkan Peraturan

Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Pemerintah Kota Palangka Raya, Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kota Palangka Raya

serta Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di

Lingkungan Badan Daerah Kota Palangka Raya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 64 Tahun 2008, sebagaimana Bagan berikut:

Bagan 1. Struktur Organisasi Inspektorat Kota Palangka Raya

ELOMPOK JABATAN

FUNGSIONA!

|

INSPEKTUR

y

S E K R E T A R I S

Kasubbag Perencanaan, Umum

dan Ksuangan

Kasubbag. Evaluasi dan

Pelaporan

Inspektur Pembantu Wilayah

II

Inspektur Pembantu Wilayah

III

Bagan diatas secara naratif dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Inspektur merupakan eselon ll/b, dijabat oleh : ALMAN P. PAKPAHAN, S.H., M.H. i l^L/Sekretaris (eselon Ill/a), dijabat oleh: Ir. HAMBALI, M.M., yang mana membawahi:

a. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Umum (eselon IV/a), dijabat oleh:

UMAR AMBERI b. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan (eselon IV/a) dijabat oleh:

NORHAINI, S.E., M.Si. 3. Inspektur Pembantu Wilayah I (eselon Ill/a), dijabat oleh: Drs. ADRIS, M.Si. (Inpassing

ke jabatan P2UPD per 01 Desember 2018)

4. Inspektur Pembantu Wilayah II (eselon Ill/a), dijabat oleh: SURIYANI, S.E., M.M.

Ikhtisar Hasil Pengawasan inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2018

5. Inspektur Pembantu Wilayah III (eselon Ill/a), dijabat oleh: Dra. EMMY SRI PRASETYANINGSIH, M.Si. (Purna Tugas per 01 Desember 2018)

6. Sedangkan untuk Kelompok jabatan Fungsional ditempati oleh Para Pejabat Fungsional

Auditor dan P2UPD.

C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Pelaporan Tujuan dari Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah Tahun 2018 ini tidak lain adalah untuk meningkatkan efektivitas dan

efisiensi pengawasan intern pemerintah, yang memerlukan koordinasi pengawasan secara

menyeluruh dengan meliputi suatu tahapan berupa perumusan kebijakan perencanaan,

pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan

oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Untuk mewujudkan sistem pelaporan yang terpadu dan bersinergi antara hasil

pengawasan APIP Pusat dan Daerah, disamping juga untuk mempermudah pelaksanaan

evaluasi nasional tentang hasil pengawasan intern yang dilaksanakan oleh APIP sekaligus

sebagai bahan utama penyusunan laporan berkala evaluasi hasil pengawasan intern

pemerintah kepada Presiden, maka perlu disusun suatu Ikhtisar Hasil Pengawasan Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah dengan mekanisme pelaporan yang mengacu kepada

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:

42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil

Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

D. Program Pengawasan dan Realisasinya Program kerja pengawasan yang akan dilakukan adalah sesuai dengan program kerja

pengawasan semesteran serta realisasinya pada Tahun 2018 ini, baik yang berdasarkan

PKPT maupun Non PTKP yang dapat diuraikan pada Tabel 1, berikut ini: >

4,

Ikhtisar Basil Pengawasan Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2018

Tabel 1 Program Kerja Pengawasan dan Realisasinya

Berdasarkan PKPT dan Non PKPT Semester 2 Tahun 2018

Ion PKF

No. Kegiatan Target Pengawasan Realisasi Pengawasan Realisasi

Pengawasan No. i d 1 V|CI W CI OCT 11

Jml OP

Jumlah dana OP yang diawasi (Rp) Jml

OP Jumlah dana OP

yang diawasi (Rp) Jml OP

Jumlah dana OP yang

diawasi (Rp)

1

2 ?

o A K if 7 8

Audit

• Kinerja 10 503.536.875.403 3 409.354.246.221

• ADTT

B. Reviu 6 1.214.954.441.616,71 4 1.214.954.441.616,71

: Evaluasi LKIP 36 1.520.000.000 36 1.479.540.227,07

Pemantauan 36 167.574.000

Kegiatan Pengawasan Lainnya (Riksus)

42 151.590.000

Jumlah 52 1.720.011.317.019,71 43 1.625.788.228.064,78 78 319.164.000

4 CS Keterangan:

V a. OP = Objek Pengawasan b. Realisasi pengawasan diisi berdasarkan jumlah laporan hasil pengawasan yang diterbitkan. c. ADTT = Audit Dengan Tujuan Tertentu.


BAB III HASIL PENGAWASAN

A. Audit

Bab ini menginformasikan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan baik berdasarkan

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) maupun Non PKPT, hasil kegiatan

pengawasan yang dilaporkan meliputi:

1. Audit Kinerja a. Jumlah Kejadian per masing-masing sub kelompok temuan, dapat dilihat pada Tabel

2 berikut ini:

Tabel 2 Temuan Hasil Audit Kinerja APIP

Semester 2 Tahun 2018

No. Sub Kelompok Temuan Kode Jumlah

Kejadian % Niiai (Rp)

2 3 4 5 6 Temuan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan

1.00.0 0

i Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah

1.01.00 - : - ; - ? r - ; : - . . ' - - r - -

; ; V D 4 4 4 r 4 r . ; 4 4 ; 4 4 : : 4 K c;v4;4;{

PotAnQi kpnin ian n<=*n£ir£i/H£ip>r£ih £)t£)ii ru ic i loi r\d Uwicti I i icucu a/ucjci ai i aiau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah

1.02.00

3. Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah

1 rn nn

Administrasi 1.04.00 4 144.500.000,00 Indikasi tindak pidana 1.05.00

Subtotal Kejadian 4 144.500.000,00

Temuan Kelemahan Sistem Pengedalian Intern

2.00.00

1. Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan

2.01.00 10 625.000.000,00

Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja

2.02.00 10

3. Kelemahan struktur pengendalian intern 2.03.00 35 47.482.486.016,00

Subtotal Kejadian 55 48.107.486.016,00 Temuan 3 E 3.00.00

• v> Ketidakhematan/pemborosan/ketidak harmonisan

3.01.00

Ketidakefisienan 3.02.00


Jumlah Kode Kejadian Sub Kelompok Temuan

Ketidakefektifan 3.03.00 10

Subtotal Kejadian 10 0 Rp-

Jumlah Kejadian 69 48.251.986.016,00

b. Jumlah Kejadian per masing-masing sub kelompok Rekomendasi disajikan sesuai

Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3 Rekomendasi Temuan Hasil Audit Kinerja APIP


<

No. Sub Kelompok Rekomendasi Jumlah Kejadian % Nilai Temuan

H I ( rp ) H 1 2 3 4 5 1. Penyetoran ke kas negara/daerah, Kas

BUMN/D, dan masyarakat H Pengembalian barang kepada negara, daerah, BUMN/D, dan masyarakat

Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan Penghapusan barang milik npti a ra/d a p ra h

5. Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian

- -

6. Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi

30

7. Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan

5

8. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung sistem pengendalian

13

9. Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan

21

10. Perubahan atau perbaikan struktur organisasi

11. Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang

4

12. Pelaksanaan penelitian oleh Tim khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern

13. Pelaksanaan sosialisasi 1

14. Lain-lain 23

-Jumlah 97 100 -S h i i


2. Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) Realisasi Audit Dengan Tujuan Tertentu dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4 Realisasi Audit Dengan Tujuan Tertentu Berdasarkan Jenis Audit


Non PKPT

Kegiatan Audit Dengan

Tujuan Tertentu

Target Audit Realisasi Audit Realisasi Audit

No. Kegiatan

Audit Dengan Tujuan

Tertentu Jml OA

Jumlah dana OA

yang diawasi

lKP)

Jml OA

Jumiah dana OA

yang diawasi

\ K P)

Jml OA

jumian dana OA

yang diawasi

/ p n \ 1 Z 3 4 5 6 7 8

A. Audit Investigatif

B.

Audit atas hal-hal lain di

bidang keuangan

C.

Audit atas hal-hal lain di

bidang kepegawaian

D. Audit

E.

Kegiatan Pengawasan

Lainnya

Jumlah - _ „

Keterangan: OA = Objek Audit Realisasi audit diisi berdasarkan jumlah laporan hasil audit yang diterbitkan.

£ 7 V Untuk Audit Investigatif dapat dilaporkan hal-hal sebagaimana dinyatakan dalam Tabel 5

berikut ini: Tabel 5

Jumlah Objek Audit Investigatif Semester 2 Tahun 2018

Jumlah objek audit investigatif H H H I Jumlah audit investigatif berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TKP) % audit investigatif berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TKP) 2%

Jumlah 40 ; 2%


j dilimpahkan Untuk Hasil Audit Investigatif berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TKP) yang dilimpahkan

ke Instansi Penyidik dapat dilaporkan sebagaimana dinyatakan dalam Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6 Audit Investigatif yang Dilimpahkan ke Instansi Penyidik


Instansi Penyidik Kasus % Potensi Kerugian Negara Instansi Penyidik Kasus % Runiah Valas

1 2 3 4 5

Kepolisian 1

Kejaksaan 1

KPK -4 W •

Jumlah 2

Untuk Tindak Lanjut Kasus oleh penyidik atas kasus yang dilimpahkan ke instansi penyidik dapat

dilaporkan sebagaimana Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7 Tindak Lanjut oieh Instansi Penyidik


Status Kasus % Potensi Kerugian

Negara Keterangan Status Kasus % Rupiah Valas

Keterangan

1 2 3 4 5 6 Penyelidikan Penyidikan Dihentikan Dilimpahkan ke pengadilan Penuntutan Diproses**)

Jumlah *) jika sudah diputuskan oleh pengadilan maka potensi kerugian diisi dengan nilai putusan final pengadilan

Ikhtisar Hash Pengawasan Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2018

Untuk Kode etik dan standar audit yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini:

Tabel 8 Kode Etik dan Standar Audit yang Digunakan

Kode Etik dan Standar Audit Dasar Peraturan Perundang-Undangan

1 2 Kedudukan Inspektorat Kota Palangka Raya

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007

Organisasi dan Tata Kerja Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016

B. Reviu

Bagian ini menginformasikan kegiatan Reviu Penyerapan dan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Kota Palangka Raya Triwulan I sesuai dengan Laporan Hasil

Pelaksanaan Penyerapan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Palangka Raya

Triwulan III Tahun 2018 Nomor: LHR-PAPBJ/204/V.C/INSP/2018 tanggal 28 Mei 2018.

Adapun jumlah objek reviu dan jumlah pernyataan reviu untuk masing-masing objek dapat

dilihat pada Tabel 9 berikut ini:

Tabel 9 Jumlah Objek Reviu dan Jumlah Pernyataan Reviu


Keterangan Jumlah

1 2

Jumlah objek yang seharusnya direviu 40

Jumlah objek yang direviu 40

Objek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjelas

Objek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjelas

Jumlah 40

C. Evaluasi

Pada Periode Tahun 2018 ini Inspektorat Kota Palangka Raya mengadakan Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Penilaian 2017 dengan target pengawasan

berjumlah = 36 OP dan Realisasi pengawasannya berjumlah = 36 OP (sesuai penjabaran

jenis kegiatan pengawasan pada Tabel 1).


Untuk mengetahui hasil Evaluasi Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah Kota1

Palangka Raya Tahun 2017 ini dapat diinformasikan sesuai dengan Tabel 10. Rekapitulasi

Kertas Kerja Evaluasi berikut ini:

Rekapitulasi Kertas Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palangka Raya

Tahun 2017

No. Instansi/Op Penilaian

SKPD Total Control Ref

Penilaian Oleh

Pemeriksa Kategori Interpretasi Y/T Nilai Y/T Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 l _ 10 11 1. Sekretariat

Daerah Kota Palangka Raya

T Y 35,75 C Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat HianHalkan UlCJI lUCllfS.Cu 1, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang 11 Id IvJCIOCII . 2. Sekretariat DPRD

Kota Palangka Raya

T Y 28,12 D Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidakdapat diandaikan untuk npnprpin?in |JCI Id dJJal 1 manajemen kinpria* nprlu

Id JO, pel IU banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

3. Inspektorat Kota Palangka Raya

T - - - Y 71,93 BB Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

4. Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya

T - - - Y 51,73 CC Cukup (memadai), A 1/i i nio F\i lif o p

AKuniaDiiiias kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.

5. Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya

T Y 61,42 B Baik, Akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat

Ikhtisar Hash Pengawasan inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2018

r 5 ! i Interpretasi



Penilaian Oleh

Pemeriksa Kategori Interpretasi Y/T Nilai Y/T Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan

6. Dinas Sosial Kota Palangka Raya

T Y 52,59 CC Cukup (memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk 11 id i ipi L/vJUrvoi

informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.

7. Dinas Perhubungan ixUlcl i a\a\ lyfvcl Raya

T Y 60,66 B Baik, Akuntabilitas Ml IdJCI OUUdl 1 baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan

8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota i dialiyrva ixciyci

T - - - Y 12,64 D Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandaikan

manajemen kinerja; perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

9. Dinas Kebudayaan dan Pariwasata Kota Palangka Raya

T - - - Y 48,60 C Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandaikan, llldlllllM Ololdll untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.

10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya

T - Y 65,40 B Baik, Akuntabilitas Kinerja suuari baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan

11. Dinas Perumahan Rakyat dan

T Y 63,07 B Baik, Akuntabilitas

ikhtisar Basil Pengawasan Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2018



Penilaian Oleh

Pemeriksa Kategori interpretasi No. Instansi/Op Y/T Nilai

Total Control Ref Y/T Nilai

Kategori interpretasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 rxcivvciocii i Permukiman Kota Palangka Raya

kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan

1 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya

T - - - Y 54,05 CC Cukup (memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk mpmnrodttk^i informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.

13. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya

T - - - Y 34,52 c Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandaikan, mpmiliki ̂ i^fpm 1 1 I t ; I 1 11111X1 Q l O l t / 1 1 1

untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.

14. Dinas Perikanan Kota Palangka Raya

T - - - Y 34,34 c Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandaikan, mpmiliki sistpm untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.

15. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya

T - - - - Y 50,15 CC Cukup (memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.




Penilaian Oleh

Pemeriksa Kategori Interpretasi No. Instansi/Op Y/T Nilai


Kategori Interpretasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16. Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya

T Y 55,75 CC Cukup (memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.

17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya

T - - - Y 43,73 c Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandaikan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.

18. Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya

T - - - Y 51,51 CC Cukup (memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.

19.

jZ *

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palangka Raya


20. Dinas Penaendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

T Y 53,48 CC Cukup (memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat

Ikhtisar Basil Pengawasan Inspektorat Rota Palangka Raya Tahun 2018



Penilaian Oleh

Pemeriksa Kategori Interpretasi No. Instansi/Op Y/T Nilai



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Anak Kota i QHSM iyixci rvciyci

digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.

21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 1 I I I I U 1 \ U l u

Palangka Raya

T - - - Y 49,31 C Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandaikan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.

22. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan PprconHjori Kota Palangka Raya


23. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya

T

( %

• •

- - Y 59,08 CC Cukup (memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.

24. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya

T - - - - Y 55,52 CC Cukup (memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.




Penilaian Oleh

Pemeriksa Kategori Interpretasi

Y/T Nilai Y/T Nilai 1 2 o o A

4 5 6 7 o O 10 11 25 Badan

Perencanaan Ppmhanounan 1 I I I KJCA 1 I U U I 1C4 1 1

Kota Palangka Raya

T Y 60,29 B Baik, Akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan

26. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya

T - Y 70,22 BB Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya

T - - - Y

' v ;

41,57 C Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandaikan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.

28. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya

T - - - Y 47,26 C Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandaikan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.

29.

,4*.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya

T - - - Y 55,62 CC Cukup (memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.

30. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya

T Y 40,00 c Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandaikan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan



SKPD

Y/T Nilai Total Control Ref

Penilaian Oleh

Pemeriksa Y/T Nilai


10 11 minor dan perbaikan yang mendasar.

31. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya

63,80 Baik, Akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan

32. Kecamatan Rakumpit

1,89 D Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandaikan untuk penerapan manajemen kinerja; perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

33. Kecamatan Bukit Batu

43,01 Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandaikan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.

34. Kecamatan Jekan Raya

52,82 CC Cukup (memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.

35. Kecamatan Sabangau

45,11 Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandaikan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.



SKPD

Y/T Nilai Total Control Ref

Penilaian Oleh

Pemeriksa Y/T Nilai

Kategori interpretasi

8 10 11 36. Kecamatan

Pahandut 23,99 D Sangat Kurang,

Sistem dan tatanan tidak dapat diandaikan untuk penerapan manajemen kinerja; perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

D. Pemantauan

Pada periode Tahun 2018 ini Inspektorat Kota Palangka Raya telah melaksanakan

sebanyak 68 (enam puluh delapan) kali pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan pada 39

(tiga puluh sembilan) entitas di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dengan progress

sebagaimana terlampir pada Lampiran Rekap Pemantauan TLRHP Reguler Inspektorat Kota

Palangka Raya dan Rekap Pemantauan TLRHP BPK Rl.

E. Kegiatan Pengawasan Lainnya

Pada periode Tahun 2018 Inspektorat Kota Palangka Raya mengadakan beberapa

kegiatan pengawasan lainnya.

Tabel 11 Laporan Hasil Pengawasan Lainnya


No. Kegiatan Beianja (Rp) Keluaran

Ket. No. Kegiatan Anggaran (Rp.OO)

Realisasi (Rp,00) Rencana Realisasi Satuan

Ket.

1 2 3 4 5 6 7 8 1. Sosialisasi

mengenai pengawasan 25 2 Kali

2. Pendidikan dan pelatihan pengawasan 340.000.000 338.827.707 24 37 Kali

3. Pembimbing dan konsultasi 3 3 Kali


Pengelolaan hasil pengawasan 283.000.000 282.904.000 25

Pemaparan hasil pengawasan 9.000.000 9.000.000 25 25 Kali

Jumlah 349.000.000 347.827.707

Dalam melaksanakan audit dan evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Intern auditor

harus memahami dan menguji serta mengungkapkan dalam laporan hasil audit dan evaluasi,

informasi yang dilaporkan tersebut, sebagaimana Tabel 12.

Tabel 12 Jumlah Objek Audit/Evaluasi yang telah/belum menerapkan SPI


Keterangan Jumlah

1 2 Jumlah objek yang di audit/evaluasi 10

Jumlah objek yang telah menerapkan SPI sesuai ketentuan 3

Jumlah objek yang belum menerapkan SPI sesuai ketentuan 7

Jumlah 10

Pada periode Tahun 2018 ini Inspektorat Kota Palangka Raya tidak melaksanakan

audit dan evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Intern secara terperinci, namun tertuang

dalam komponen pemeriksaan Audit Kinerja Tahun 2018.

Dalam Laporan Hasil Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah

Kota Palangka Raya yang diakomodir oleh BPKP Nomor: LEV-500/PW/15/3/2017 tanggal 30

November 2017 berikut beberapa hal yang perlu diperbaiki secara umum pada tingkat

"terdefinisi" adalah:

1. Melakukan evalusi secara berkala atas efektifitas pedoman, prosedur serta pengendalian

intern yang berlaku pada instansi pemerintah;

2. Melakukan pemantauan ke dalam kegiatan secara otomatis melalui sistem informasi yang

terintegrasi.


Maturitas Penyelenggaraan SPIP No. N a m a P p m d s

S k o r Maturitas

{3 f .12.2017) Tingkat ( L e v e l )

Matur i tas S k o r

Maturitas (12.10.2012)

Tingkat (Leve l ) Matur i tas

1 Prov. Kalimantan Tengah 2.7011 Berkembang 3,1102 Terdefinisi **) 2 Kota Palangka Raya 3.0080 Terdefinisi 3.0375 Terdefinisi *) 3 Kab. Barito Selatan 1.5534 Rintisan 3,1102 Terdefinisi **) 4 Kab. Barito Utara 1.1352 Rintisan 2,0284 Berkembang 5 Kab. Barito Timur 1.3716 Rintisan 2,5445 Berk em bang 6 Kab. Kotawaringin Barai 3.0829 Terdefinisi 3.0000 Terdefinisi *) 7 Kab. Kotawaringin Timur 30648 Terdefinisi 3.0375 Terdefinisi *) 8 Kab. Kapuas Z1909 Berkembang 2,7420 Berk em bang 9 Kab. IMurung Raya 1.6511 Rintisan 2,2966 Berkem bang 10 Kab. Pulang Pisau 2.0830 Berkembang 3,0977 Terdefinisi **) 11 Kab. Gunung Mas 2,1523 Berkembang 2,1523 Berkem bang 12 Kab. Lamandau 30830 Terdefinisi 3.0602 Terdefinisi *) 13 Kab. Sukamara 2.2818 Berkembang 2.2818 Berkem bang 14 Kab. Katingan 3.0034 Terdefinisi 3.0034 Terdefinisi 15 Kab. Semyan 2.0489 Berkembang 3,111125 Terdefinisi **)

Jumlah

Win<

Sumber data: BPKP Perwakilan


BAB III HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Rl

Pemerintah Kota Palangka Raya telah melakukan upaya Tindak Lanjut atas

rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK Rl pada periode Tahun 2018 ini dengan hasil

sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah, sesuai dengan risalah pembahasan tindak

lanjut tanggal 12 Desember 2018 (terlampir).

Tabel 14. Progres Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

BPK Rl dari tahun 2014 s.d. 2018 No Tahun Penyelesaian Tindak Lanjut Persentase Tindak Lanjut (Sesuai)

1. 2014 50,23%

2015 66,93% 3. 2016 80,70%

4. 2017 92,36% 5. 2018 93,16%

Progres Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Rl

Persentase penyelesaian

- 2014 ' 2015 • 2016 * 2017 ~ 2018

Grafik 1. Progres Penyelesaian TLRHP BPK Rl

Ikhtisar Hasil Pengawasan Inspektorat Kola Palangka Raya Tahun 2018

STATUS TINDAK LANJUT P E R 31 D E S E M B E R 2018

Gambar 8. Rekonsiliasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Rl


B. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP Perwakilan Kalteng

Pemerintah Kota Palangka Raya juga telah melakukan upaya Tindak Lanjut atas

rekomendasi hasil Pemeriksaan BPKP Perwakilan Kalteng pada periode Tahun 2018 ini

dengan hasil sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Rekapi tu las i T e m u a n dan T indak Lanjut Kabupa ten /Ko ta Provinsi Ka l imantan Tengah

TEMUAN TINDAKLANJUT SAIDO

m i Nliii Rp. •Kej NNti Rp. #Kej NIUiRp

'829MW.T7 346 •8 236 30986V

Provn* Kalimantan Tengah m vmwm:2 378 36 0410464.12 24 512 77516200

KA8 BARITO SELATAN 19 484150636.34 121 417794525.04 18 041031300

KAB BARiTO uTARA 93 73 1 727 964 561.07 20 '875 m 2631

KAB KAPUAS 29 2 7893(53613.87 187 IMUQMUt 51 106 490 650 00

KAB KOTAWARINGIN BARAT 19 1517B1947.71 136 wmwx 3 000

KA8 KOTAWARINGIN TIMUR 111 ' . m a c a c o 112 ' 30727823.52 X 2115021900

KOTA PALANGKA RATA 37/94S53877 10 3292174927 5 43712110.00

KAB BARiTO TiMUR 0 10223 450.82 71 163 507 3 0 . 0 12 271607.0

KAB MUPUNGRAVA M unman 40 51501356,96 24 5285188790

KAB PUIANGPBAU i S3 2'48 57! 896,33 16 38019 402. M

KAB GUNUNG MAS n 0 80O546C83' 5 92 30 322 0

KAB SERUVAN 0 '017833409.63 81 99605157K.84 27 21751818379

KAB KA7WGAN 17? i K > » 4 4 ? 9 « 14 I0461I7MM 9 348 383 1010

KAB LAMANDAU 56 « 3 07 756 14 41 008679014 14 32588 678 0

KAB SUKAMARA 1 2063215357 15 K878 641JC 10 184 7S3 32177

TOTAL: 2250 06195045604 •94/ 04344039837 303 mwao

Rekapitulasi Temuan dan tindak Lanjut Kota Palangka Raya TEMUAN TINDAKLANJUT

4*K«i Ntol Rp. SAL DO

Mtal Rp

KOTA PALANGKA RAYA

MR • |

i?4»r4'ie

200* 2O10 2011 2012 201) 20M 201) 20)5

V0MHW • M U M

)1»NT7flfl0

14 »» 000 30

20«6 8 « »

9 4* 300.0

C.00

0.00

. *>. •• '*fM

IN W 4' 112

1413V 4 * 0

7069771004'

0.0

17 33D5MOO

» 071042*

J4V 300.00

000

000 ooo

0.00 K 7)449530

0 0 00

74 B) OS? 00 W566»'80U 14 4111150

i i

KOTA PALANGKA RAYA


Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP

Pemerintah Kota Palangka Raya telah melakukan upaya Tindak Lanjut atas hasil

Pengawasan Inspektorat Kota Palangka Raya khususnya pada periode Tahun 2018 ini.

Rekapitulasinya dapat dilihat pada lampiran Rekapitulasi.

PEMERIKSAAN REGULER INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018

Prosentase SeJesai Tindak

Lanjut

i « *

Prosentaan Batum Tindak Unjut 49k

Prosantaaa Paiam Proa** Tindak W

Prosentaae Belum Undak Lanjut • Prosentase Dalam Proses Tindak Lanjut Prosentase Selesai Tint!* e. Laitjui

Grafik 3. Status Tindak Lanjut Reguler Inspektorat Kota Palangka Tahun 2018


BAB IV HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Inspektorat Kota Palangka Raya pada Periode Tahun 2018 ini telah melaksanakan

sebanyak 61 (enam puluh satu) pemeriksaan khusus atas pengaduan masyarakat terkait

kasus kepegawaian dan non kepegawaian (data terlampir).

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS TAHUN 2018

BCHUHL 1 Stirat Periritah Tugas yang diterbftkan sebanyak 61 (enam puluh satu) Kasus

• Berdasarkan Sural Perintah Tugas yang dlterbitkan terdapat 60 (enam puluh) Laporan Hastl Pemeriksaan Khusus (LHP-K) yang telah

selesai dan 1 (satu) Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHP-K) dalam proses

Pemeriksaan Tim Inspektorat

Sud&h, 60

Surnber Data: Rekapitutasi Pemeriksaan Bulan Januari s.d Desember Tahun 2018

Grafik 4. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Tahun 2018


Gambar 10. Cek Fisik oleh Tim Inspektorat Kota P. Raya dalam rangka Pemeriksaan Khusus

STATUS TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN KHUSUS PER DESEMBER 2018

f! Sudahditindaklanjuti(18) 1

Dalam Proses tindak lanjut (22)

Belum ditindaklartjuti (24)

Tidak dapat ditindaklanjuti (0)

Grafik 5. Status Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan Khusus


BAB V SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Berdasarkan uraian kondisi APIP sebagaimana hasil-hasil yang dilaporkan di atas

maka dapat kami simpulkan:

1. Struktur organisasi Inspektorat Kota Palangka Raya dibuat berdasarkan Peraturan

Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Pemerintah Kota Palangka Raya.

2. Program kerja pengawasan serta realisasinya pada periode Tahun 2018 ini

disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia pada Tahun Anggaran

3. Telah terjadi kerugian Negara/Daerah dengan jumlah 7 (tujuh) Kejadian dengan nilai

sebesar Rp44.105.037,1 (empat puluh empat juta seratus lima ribu tiga puluh tujuh

rupiah satu sen) dan dalam proses tindak lanjut oleh SKPD.

4. Pada periode Tahun 2018 ini Inspektorat Kota Palangka Raya mengadakan Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan target pengawasan berjumlah = 30

(tiga puluh) Objek Pemeriksaan dan Realisasi pengawasan berjumlah = 25 (dua puluh

lima) Objek Pemeriksaan.

5. Pada periode Tahun 2018 ini Inspektorat Kota Palangka Raya belum melaksanakan

audit dan evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Intern secara terperinci.

6. Pada Periode Tahun 2018 ini Pemerintah Kota Palangka Raya telah melakukan

upaya-upaya Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Rl, BPKP dan

Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan aturan dan arahan yang ada.

7. Pemerintah Kota Palangka Raya pada Periode Tahun 2018 ini telah melakukan

penanganan atas pengaduan masyarakat sebanyak 61 (enam puluh satu) kasus baik

yang diterima secara langsung oleh instansi Pemerintah/APIP maupun yang

2018.

disalurkan oleh BKPP Kota Palangka Raya serta instansi lainnya.

B. Hambatan

1. Pelaksanaan Pengawasan a. Anggaran

Pelaksanaan pengawasan pada APIP selama ini masih berpatokan pada alokasi anggaran yang telah disediakan sesuai RPJMD, sehingga berpengaruh


terhadap Jumlah Objek pemeriksaan setiap tahun anggarannya masih sangat^L rendah/sedikit. X Waktu pemeriksaan

Jangka Waktu pemeriksaan memiliki keterkaitan dengan jumlah anggaran kegiatan pengawasan, sehingga apabila anggaran kegiatan pengawasan ini sedikit, maka jangka waktu pengawasan juga relatif sedikit.

2. Pemantauan Tindak Lanjut Pada proses pemantauan tindak lanjut obyek pemeriksaan tidak memahami tentang

aturan/kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan

sering terlambatnya proses penyelesaian tindak lanjut.

3. Penanganan Pengaduan Masyarakat Penanganan pengaduan masyarakat selama ini masih belum dilaksanakan secara

optimal, mengingat masih kurangnya sarana penunjang dan sumber daya untuk

melaksanakan hal tersebut.

C. Rekomendasi

1. Upaya dalam Pelaksanaan Pengawasan Upaya APIP dalam rangka pelaksanaan pengawasan ini adalah dalam hal pengusulan

anggaran agar dapat tercukupinya alokasi kegiatan pengawasan secara memadai.

Dan diharapkan para Kepala Daerah dapat memperhatikan alokasi anggaran

pengawasan secara obyektif dan berkesinambungan.

2. Upaya dalam Pemantauan Tindak Lanjut a. Upaya APIP dalam pemantauan tindak lanjut adalah sedini mungkin memberikan

penjelasan bagi objek pemeriksaan tentang pentingnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

b. Mengupayakan sedini mungkin untuk menyelesaikan sisa Temuan/ Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dan belum selesai.

c. Mendampingi objek pemeriksaan dalam setiap langkah penyelesaian tindak lanjut agar proses penyelesaian dapat terpantau dengan baik dan terlaksana tepat waktu sesuai rencana aksi yang telah disepakati.


PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA INSPEKTORAT...Kerja Pemerintah Kota Palangka Raya, Peraturan Walikota...

Documents

Transcript of PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA INSPEKTORAT...Kerja Pemerintah Kota Palangka Raya, Peraturan Walikota...