Tugas Arda Skenario 1

7/28/2019 Tugas Arda Skenario 1

1/22

NAMA : ARDA PUTRI KURNIATI

NPM : 1102008042

SK I :Dari Meja Operasi ke Meja Hijau

I. Memahami dan Menjelaskan Malpraktik

Definisi

Malpraktik atau malpractice berasal dari kata mal yang berarti buruk dan practice

yang berarti suatu tindakan atau praktik, dengan demikian malpraktek adalah suatu tindakan

medis buruk yang dilakukan dokter/tenaga kesehatan dalam hubungannya dengan pasien.

Malparaktik adalah setiap kesalahan profesional yang diperbuat oleh dokter/tenaga

kesehatan pada waktu melakukan pekerjaan profesionalnya, tidak memeriksa, tidak menilai,

tidak berbuat atau meninggalkan hal-hal yang diperiksa, dinilai, diperbuat atau dilakukan

oleh dokter pada umumnya didalam situasi dan kondisi yang sama (Berkhouwer & Vorsman,

1950).

Menurut Hoekema, 1981 malpraktik adalah setiap kesalahan yang diperbuat oleh

dokter karena melakukan pekerjaan kedokteran dibawah standar yang sebenarnya secara rata-

rata dan masuk akal, dapat dilakukan oleh setiap dokter dalam situasi atau tempat yang sama.

Kelalaian medik

Kelalaian dapat terjadi dalam 3 bentuk, yaitu malfeasance, misfeasance dan

nonfeasance:

Malfeasance berarti melakukan tindakan yang melanggar hukum atau tidaktepat/layak (unlawful atau improper), misalnya melakukan tindakan medis tanpa

indikasi yang memadai.

Misfeasance berarti melakukan pilihan tindakan medis yang tepat tetapi dilaksanakan

dengan tidak tepat (improper performance), yaitu misalnya melakukan tindakan medis

dengan menyalahi prosedur.

Nonfeasance adalah tidak melakukan tindakan medis yang merupakan kewajiban

baginya. Bentuk-bentuk kelalaian di atas sejalan dengan bentuk-bentuk error

(mistakes, slips and lapses), namun pada kelalaian harus memenuhi keempat unsur

kelalaian dalam hukum khususnya adanya kerugian, sedangkan error tidak selalu

mengakibatkan kerugian. Demikian pula adanya latent error yang tidak secaralangsung menimbulkan dampak buruk .

Suatu perbuatan atau sikap dokter atau dokter gigi dianggap lalai apabila memenuhi

empat unsur di bawah ini, yaitu:

1. Duty atau kewajiban dokter dan dokter gigi untuk melakukan sesuatu tindakan atau

untuk tidak melakukan sesuatu tindakan tertentu terhadap pasien tertentu pada situasi

dan kondisi yang tertentu.

2. Dereliction of the duty atau penyimpangan kewajiban tersebut.

1


2/22

3. Damage atau kerugian, yaitu segala sesuatu yang dirasakan oleh pasien sebagai

kerugian akibat dari layanan kesehatan/kedokteran yang diberikan oleh pemberi

layanan.

4. Direct causal relationship atau hubungan sebab akibat yang nyata. Dalam hal ini harus

terdapat hubungan sebab-akibat antara penyimpangan kewajiban dengan kerugian

yang setidaknya merupakan proximate cause

Penanganan

Seorang dokter atau dokter gigi yang menyimpang dari standar profesi dan melakukan

kesalahan profesi belum tentu melakukan malpraktik medis yang dapat dipidana, malpraktik

medis yang dipidana membutuhkan pembuktian adanya unsur culpa lata atau kalalaian berat

dan pula berakibat fatal atau serius (Ameln, Fred, 1991). Hal ini sesuai dengan ketentuan

Pasal 359 KUHP, pasal 360, pasal 361 KUHP yang dibutuhkan pembuktian culpa lata dari

dokter atau dokter gigi.

Dengan demikian untuk pembuktian malpraktik secara hukum pidana meliputi unsur :

1) Telah menyimpang dari standar profesi kedokteran;

2) Memenuhi unsur culpa lata atau kelalaian berat; dan

3) Tindakan menimbulkan akibat serius, fatal dan melanggar pasal 359, pasal 360, KUHP.

Adapun unsur-unsur dari pasal 359 dan pasal 360 sebagai berikut :

1) Adanya unsur kelalaian (culpa).

2) Adanya wujud perbuatan tertentu .

3) Adanya akibat luka berat atau matinya orang lain.4) Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain itu.

Tiga tingkatan culpa:

a. Culpa lata : sangat tidak berhati-hati (culpa lata), kesalahan serius, sembrono (gross

fault or neglect)

b. Culpa levis : kesalahan biasa (ordinary fault or neglect)

c. Culpa levissima : kesalahan ringan (slight fault or neglect) (Black 1979 hal. 241)

Dalam pembuktian perkara perdata, pihak yang mendalilkan sesuatu harus

mengajukan bukti-buktinya. Dalam hal ini dapat dipanggil saksi ahli untuk diminta

pendapatnya. Jika kesalahan yang dilakukan sudah demikian jelasnya (res ipsa loquitur, the

thing speaks for itself) sehingga tidak diperlukan saksi ahli lagi, maka beban pembuktian

dapat dibebankan pada dokternya.

2


3/22

Dalam kasus atau gugatan adanya civil malpractice pembuktianya dapat dilakukan

dengan dua cara yakni :

1. Cara langsung

Oleh Taylor membuktikan adanya kelalaian memakai tolok ukur adanya 4 D yakni :

1. Duty (kewajiban)

Dalam hubungan perjanjian tenaga perawatan dengan pasien, tenaga perawatan haruslahbertindak berdasarkan :

(1) Adanya indikasi medis

(2) Bertindak secara hati-hati dan teliti

(3) Bekerja sesuai standar profesi

(4) Sudah ada informed consent.

2. Dereliction of Duty (penyimpangan dari kewajiban)

Jika seorang tenaga perawatan melakukan asuhan keperawatan menyimpang dari apa

yang seharusnya atau tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan menurut standard

profesinya, maka tenaga perawatan tersebut dapat dipersalahkan.

3


4/22

3. Direct Causation (penyebab langsung)

4. Damage (kerugian)

Tenaga perawatan untuk dapat dipersalahkan haruslah ada hubungan kausal

(langsung) antara penyebab (causal) dan kerugian (damage) yang diderita oleh karenanya

dan tidak ada peristiwa atau tindakan sela diantaranya., dan hal ini haruslah dibuktikandengan jelas. Hasil (outcome) negatif tidak dapat sebagai dasar menyalahkan tenaga

perawatan.

Sebagai adagium dalam ilmu pengetahuan hukum, maka pembuktiannya adanya

kesalahan dibebankan/harus diberikan oleh si penggugat (pasien).

2. Cara tidak langsung

Cara tidak langsung merupakan cara pembuktian yang mudah bagi

pasien, yakni dengan mengajukan fakta-fakta yang diderita olehnya sebagai hasil layanan

perawatan (doktrin res ipsa loquitur).

Doktrin res ipsa loquitur dapat diterapkan apabila fakta-fakta yang ada memenuhikriteria:

a. Fakta tidak mungkin ada/terjadi apabila tenaga perawatan tidak lalai

b. Fakta itu terjadi memang berada dalam tanggung jawab tenaga perawatan

c. Fakta itu terjadi tanpa ada kontribusi dari pasien dengan perkataan lain tidak ada

contributory negligence.

Pencegahan

Dengan adanya kecenderungan masyarakat untuk menggugat tenaga medis karena

adanya malpraktek diharapkan tenaga dalam menjalankan tugasnya selalu bertindak hati-hati,yakni:

a. Tidak menjanjikan atau memberi garansi akan keberhasilan upayanya, karena perjanjian

berbentuk daya upaya (inspaning verbintenis) bukan perjanjian akan berhasil (resultaat

verbintenis).

b.Sebelum melakukan intervensi agar selalu dilakukan informed consent.

c.Mencatat semua tindakan yang dilakukan dalam rekam medis.

d.Apabila terjadi keragu-raguan, konsultasikan kepada senior atau dokter.

e.Memperlakukan pasien secara manusiawi dengan memperhatikan segala kebutuhannya.

f. Menjalin komunikasi yang baik dengan pasien, keluarga dan masyarakat sekitarnya.

II. Memahami dan Menjelaskan MKEK dan MKDKI

Definisi

Majelis Kehormatan Etik Kedokteran/MKEK

Seorang dokter diduga melakukan pelanggaran etika kedokteran (tanpa melanggar

norma hukum), maka ia akan dipanggil dan disidang oleh Majelis Kehormatan Etik

Kedokteran (MKEK) IDI untuk dimintai pertanggung-jawaban etik dan disiplin profesinya.

Persidangan MKEK bertujuan untuk mempertahankan akuntabilitas, profesionalisme dan

keluhuran profesi.

4


5/22

Persidangan etik dan disiplin profesi dilakukan oleh MKEK IDI, sedangkan gugatan

perdata dan tuntutan pidana dilaksanakan di lembaga pengadilan di lingkungan peradilan

umum. Dokter tersangka pelaku pelanggaran standar profesi (kasus kelalaian medik) dapat

diperiksa oleh MKEK, dapat pula diperiksa di pengadilan-tanpa adanya keharusan saling

berhubungan di antara keduanya. Seseorang yang telah diputus melanggar etik oleh MKEKbelum tentu dinyatakan bersalah oleh pengadilan, demikian pula sebaliknya.

Persidangan MKEK bersifat inkuisitorial khas profesi, yaitu Majelis (ketua dan

anggota) bersikap aktif melakukan pemeriksaan, tanpa adanya badan atau perorangan sebagai

penuntut. Persidangan MKEK secara formiel tidak menggunakan sistem pembuktian

sebagaimana lazimnya di dalam hukum acara pidana ataupun perdata, namun demikian tetap

berupaya melakukan pembuktian mendekati ketentuan-ketentuan pembuktian yang lazim.

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia/MKDKI

MKDKI adalah lembaga yang berwenang untuk :

1. Menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalampenerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi.

2. Menetapkan sanksi disiplin.

MKDKI merupakan lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang

dalam menjalankan tugasnya bersifat independen

Fungsi

Perkara yang dapat diputuskan di majelis ini sangat bervariasi jenisnya. Di MKEKIDI Wilayah DKI Jakarta diputus perkara-perkara pelanggaran etik dan pelanggaran disiplin

profesi, yang disusun dalam beberapa tingkat berdasarkan derajat pelanggarannya

Putusan MKEK tidak ditujukan untuk kepentingan peradilan, oleh karenanya tidak

dapat dipergunakan sebagai bukti di pengadilan, kecuali atas perintah pengadilan dalam

bentuk permintaan keterangan ahli. Salah seorang anggota MKEK dapat memberikan

kesaksian ahli di pemeriksaan penyidik, kejaksaan ataupun di persidangan, menjelaskan

tentang jalannya persidangan dan putusan MKEK. Sekali lagi, hakim pengadilan tidak terikat

untuk sepaham dengan putusan MKEK.

Eksekusi Putusan MKEK Wilayah dilaksanakan oleh Pengurus IDI Wilayah dan/atau

Pengurus Cabang Perhimpunan Profesi yang bersangkutan. Khusus untuk SIP, eksekusinya

diserahkan kepada Dinas Kesehatan setempat. Apabila eksekusi telah dijalankan maka dokter

teradu menerima keterangan telah menjalankan putusan.

Tugas MKDKI :

a. menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin

dokter dan dokter gigi yang diajukan dan

b. menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter

atau dokter gigi.

MKDKI dapat memberikan informasi tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku diMKDKI, proses dan bentuk sanksi disiplin yang dapat diputuskan oleh MKDKI, tetapi tidak

5


6/22

dapat memberi nasihat tentang masalah hukum maupun masalah teknis medis. Untuk

permasalahan hukum Anda dapat menghubungi penasihat hukum Anda

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) adalah lembaga

Negara yang berwenang untuk:

1) menentukan ada atau tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter/dokter gigidalam penerapan disiplin ilmu kedokteran/kedokteran gigi; dan

2) menetapkan sanksi bagi dokter/dokter gigi yang dinyatakan bersalah.

Dasar pembentukan dan kewenangan MKDKI adalah Undang-Undang Nomor

29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Struktur

Keanggotaan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia terdiri atas 3 (tiga)

orang dokter dan 3 (tiga) orang dokter gigi dari organisasi profesi masing-masing, seorang

dokter dan seorang dokter gigi mewakili asosiasi rumah sakit, dan 3 (tiga) orang sarjanahukum.

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran

Indonesia harus dipenuhi syarat sebagai berikut :

a. warga negara Republik Indonesia;

b. sehat jasmani dan rohani;

c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;

d. berkelakuan baik;

e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima)

tahun pada saat diangkat;

f. bagi dokter atau dokter gigi, pernah melakukan praktik kedokteran paling sedikit 10(sepuluh) tahun dan memiliki surat tanda registrasi dokter;

g. bagi sarjana hukum, pernah melakukan praktik di bidang hukum paling sedikit 10

(sepuluh) tahun dan memiliki pengetahuan di bidang hukum kesehatan; dan

h. cakap, jujur, memiliki moral, etika, & integritas yang tinggi serta memiliki reputasi yg

baik

Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ditetapkan oleh Menteri

atas usul organisasi profesi. Masa bakti keanggotaan Majelis Kehormatan Disiplin

Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 adalah 5 (lima) tahun dan dapat

diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota Majelis Kehormatan Disiplin

Kedokteran Indonesia sebelum memangku jabatan wajib mengucapkan sumpah/janji sesuai

dengan agama masing-masing di hadapan Ketua Konsil Kedokteran Indonesia.

Proses Pengaduan Pelanggaran

Pelanggaran disiplin kedokteran adalah pelanggaran terhadap aturan-aturan dan/atau

ketentuan dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran/kedokteran gigi. Dokter/dokter gigi

dianggap melanggar disiplin kedokteran bila :

1. Melakukan praktik dengan tidak kompeten

2. Tidak melakukan tugas dan tanggung jawab profesionalnya dengan baik (dalam halini tidak mencapai standar-standar dalam praktik kedokteran)

6


7/22

3. Berperilaku tercela yang merusak martabat dan kehormatan profesinya

Yang termasuk pelanggaran disiplin kedokteran/kedokteran gigi antara lain

ketidakjujuran dalam berpraktik, berpraktik dengan ketidakmampuan fisik dan mental,

membuat laporan medis yang tidak benar, memberikan "jaminan kesembuhan" kepada

pasien, menolak menangani pasien tanpa alasan yang layak, memberikan tindakan medistanpa persetujuan pasien/keluarga, melakukan pelecehan seksual, menelantarkan pasien pada

saat membutuhkan penanganan segera, mengistruksikan atau melakukan pemeriksaan

tambahan/pengobatan yang berlebihan, bekerja tidak sesuai standar asuhan medis, dsb

Suatu pengaduan diputuskan menjadi kewenangan MKDKI apabila :

1. Dokter/dokter gigi yang diadukan telah terregistrasi di Konsil Kedokteran Indonesia.

2. Tindakan medis yang dilakukan oleh dokter/dokter gigi yang diadukan terjadi setelah

tanggal 6 Oktober 2004 (setelah diundangkannya UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang

Praktik Kedokteran)

3. Terdapat hubungan profesional dokter-pasien dalam kejadian tersebut

4. Terdapat dugaan kuat adanya pelanggaran disiplin kedokteran/kedokteran gigi

Jika keempat kriteria tersebut terpenuhi, akan dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh Majelis

Pemeriksa Disiplin (MPD)

Dalam formulir pengaduan, terdapat beberapa informasi yang harus diberikan, antara lain :

1. Identitas pengadu/pelapor;

2. Identitas pasien (jika pengadu bukan pasien);

3. Nama dan tempat praktik dokter/dokter gigi yang diadukan;

4. Waktu tindakan dilakukan;

5. Alasan pengaduan dan kronologis;

6. Pernyataan tentang kebenaran pengaduan, dsb

Setelah semua kelengkapan data pengaduan diterima, Anda akan mendapatkan tanda

terima pengaduan (berisi nomor register pengaduan). Setelah dilakukan verifikasi, pengaduan

akan ditangani oleh Majelis Pemeriksa Awal ataupun Majelis Pemeriksa Disiplin.

Sesuai UU Praktik Kedokteran, sanksi disiplin dalam keputusan MKDKI dapat berupa:

1. Pemberian peringatan tertulis

2. Rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) atau Surat Izin Praktik (SIP);

dan/atau

3. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteranatau kedokteran gigi

MKDKI dapat menangani permintaan ganti rugi/kompensasi yang diajukan terhadap

dokter teradu:

1. MKDKI berwenang untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin oleh

dokter/dokter gigi

2. MKDKI berwenang menetapkan sanksi disiplin kepada dokter/dokter gigi yang

dinyatakan melanggar disiplin kedokteran/kedokteran gigi

3. MKDKI tidak menangani sengketa antara dokter dan pasien/keluarganya

4. MKDKI tidak menangani permasalahan ganti rugi yang diajukan pasien/keluarganya

7


8/22

Keputusan MKDKI bersifat final dan mengikat dokter/dokter gigi yang diadukan,

KKI, Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, serta instansi terkait.

Dokter/dokter gigi yang diadukan dapat mengajukan keberatan terhadap keputusan MKDKI

kepada Ketua MKDKI dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak dibacakan atau

diterimanya keputusan tersebut dengan mengajukan bukti baru yang mendukung

keberatannya

III. Memahami dan Menjelaskan Informed Consent

Definisi

Informed Consent adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien

atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan

kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut.

Persetujuan yang ditanda tangani oleh pasien atau keluarga terdekatnya tersebut, tidak

membebaskan dokter dari tuntutan jika dokter melakukan kelalaian. Tindakan medis yang

dilakukan tanpa persetujuan pasien atau keluarga terdekatnya, dapat digolongkan sebagai

tindakan melakukan penganiayaan berdasarkan KUHP Pasal 351.

Komponen

Informasi/keterangan yang wajib diberikan sebelum suatu tindakan kedokteran

dilaksanakan adalah:

1. Diagnosa yang telah ditegakkan.2. Sifat dan luasnya tindakan yang akan dilakukan.

3. Manfaat dan urgensinya dilakukan tindakan tersebut.

4. Resiko resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi daripada tindakan kedokteran

tersebut.

5. Konsekwensinya bila tidak dilakukan tindakan tersebut dan adakah alternatif cara

pengobatan yang lain.

6. Kadangkala biaya yang menyangkut tindakan kedokteran tersebut.

Secara rutin para dokter memberikan informasi kepada pasien tentang risiko risiko

dari tindakan medik yang diusulkan. Ini terutama merupakan bagian terpenting dari Informed

Consent. Dokter harus mengungkapkan 4 aspek risiko, yaitu:

a. Sifat dari risiko ( the nature of the risk )

b. Kepentingan dari risiko ( the magnitude of the risk )

c. Kemungkinan timbulnya risiko itu ( the probability that the risk might

materialize )

d. Segera tidaknya akan timbul risiko ( the imminence of risk materialization )

Pengecualian terhadap keharusan pemberian informasi sebelum dimintakan

persetujuan tindakan kedokteran adalah:

1. Dalam keadaan gawat darurat (emergensi), dimana dokter harus segera bertindakuntuk menyelamatkan jiwa.

8


9/22

2. Keadaan emosi pasien yang sangat labil sehingga ia tidak bisa menghadapi situasi

dirinya.

Pihak Yang Berhak Menyatakan Persetujuan:

1. Pasien sendiri (bila telah berumur 21 tahun atau telah menikah)

2. Bagi pasien di bawah umur 21 tahun diberikan oleh mereka menurut hak sebagai

berikut:

(1) Ayah/ibu kandung,

(2) Saudara-saudara kandung.

Bagi yang di bawah umur 21 tahun dan tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya

berhalangan hadir diberikan oleh mereka menurut urutan hak sebagai berikut:

(l) Ayah/ibu adopsi,

(2) Saudara-saudara kandung,

(3) Induk semang.

3. Bagi pasien dewasa dengan gangguan mental, diberikan oleh mereka menurut urutanhak sebagai berikut:

(1) Ayah/ibu kandung,

(2) Wali yang sah,

(3) Saudara-saudara kandung.

4. Bagi pasien dewasa yang berada dibawah pengampuan (curatelle), diberikan menurut

urutan hak sebagai berikut: (1) Wali, (2) Curator.

5. Bagi pasien dewasa yang telah menikah/orang tua, diberikan oleh mereka menurut

urutan hak sebagai berikut:

a. Suami/istri,

b. Ayah/ibu kandung,

c. Anak-anak kandung,d. Saudara-saudara kandung.

Wali: yang menurut hukum menggantikan orang lain yang belum dewasa untuk mewakilinya

dalam melakukan perbuatan hukum atau yang menurut hukum menggantikan kedudukan

orang tua. Induk semang : orang yang berkewajiban untuk mengawasi serta ikut bertanggung

jawab terhadap pribadi orang lain seperti pimpinan asrama dari anak perantauan atau kepala

rumah tangga dari seorang pembantu rumah tangga yang belum dewasa.

Fungsi

Fungsi Informed Consent:

a. Memberikan perlindungan kepada pasien terhadap tindakan dokter yang sebenarnya

tidak diperlukan dan secara medik tidak ada dasar pembenarannya yang dilakukan

tanpa sepengetahuan pasiennya.

b. Memberi perlindungan hukum kepada dokter terhadap suatu kegagalan dan bersifat

negatif, karena prosedur medik modern bukan tanpa resiko, dan pada setiap tindakan

medik ada melekat suatu resiko

Suatu informed consent baru sah diberikan oleh pasien jika memenuhi minimal 3

(tiga) unsur sebagai berikut :

a. Keterbukaan informasi yang cukup diberikan oleh dokterb. Kompetensi pasien dalam memberikan persetujuan

9


10/22

c. Kesukarelaan (tanpa paksaan atau tekanan) dalam memberikan persetujuan.

Informed Consent mengandung 4 buah komponen yaitu:

a. Pasien harus mempunyai kemampuan ( capacity or ability ) untuk mengambil

keputusan.b. Dokter harus memberi informasi mengenai tindakan yang hendak dilakukan,

pengetesan, atau prosedur, termasuk juga manfaat dan risikonya dan

kemungkinan adanya manfaat dan risiko yang mungkin terjadi.

c. Pasien harus dapat memahami informasi yang diberikan.

d. Pasien harus secara sukarela memberikan izinnya, tanpa adanya paksaan atau

tekanan.

Dasar Informed Consent adalah:

1. Hubungan dokter-pasien yang berdasarkan atas kepercayaan

2. Hak otonomi atau menentukan sendiri atas dirinya sendiri3. Adanya hubungan perjanjian antara dokter pasien.

IV. Memahami dan Menjelaskan Rekam Medis

Definisi

Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas

pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada

pasien. Catatan adalah tulisan yang dibuat oleh dokter atau dokter gigi tentang segala

tindakan yang dilakukan kepada pasien dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan.

Dokumen adalah catatan dokter, dokter gigi, dan/atau tenaga kesehatan tertentu, laporan hasil

pemeriksaan penunjang, catatan observasi dan pengobatan harian dan semua rekaman, baik

berupa foto radiologi, gambar pencitraan (imaging), dan rekaman elektro diagnostik

Rekam medis juga merupakan kompilasi fakta tentang kondisi kesehatan dan penyakit

seorang pasien yang meliputi:

- data terdokumentasi tentang keadaan sakit sekarang dan waktu lampau

- pengobatan yang telah dan akan dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional

secara tertulis.

Secara umum, informasi yang tercantum dalam rekam medis seorang pasien harus

meliputi:

- Siapa (Who) pasien tersebut dan Siapa (Who) yang memberikan pelayanankesehatan/medis

10


11/22

- Apa (What), Kapan (When) , Kenapa (Why) dan Bagaimana (How) pelayanan

kesehatan/medis diberikan

- Hasil akhir atau dampak (Outcome) dari pelayanan kesehatan dan pengobatan

Komponen

Isi rekam medis untuk pasien rawat jalan sekurang-kurangnya:

a. Identitas pasien

b. Tanggal dan waktu

c. Hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit

d. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik

e. Diagnosis

f. Rencana penatalaksanaan

g. Pengobatan dan/atau tindakan

h. Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien

i. Untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik danj. Persetujuan tindakan yang diperlukan.

Isi rekam medis untuk pasien rawat inap dan perawatan satu hari:

a. Point a-g

b. Persetujuan tindakan bila diperlukan

c. Catatan observasi klinis dan hasil pengobatan

d. Ringkasan pulang (discharge summary)

e. Nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang

memberikan pelayanan kesehatan.

f. Pelayanan lain yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu dang. Untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik

Resume akhir

Resume ini dibuat segera setelah pasien dipulangkan. Isi resume harus singkat,

menjelaskan informasi penting tentang penyakit, pemeriksaan yang dilakukan dan

pengobatannya.

Isinya antara lain:

1. Mengapa pasien masuk RS (anamnesis).

2. Hasil penting pemeriksaan fisik diagnostik, laboratorium, rontgen, dan lain-lain.3. Pengobatan dan tindakan operasi yang dilaksanakan.

4. Keadaan pasien waktu keluar (perlu berobat jalan, mampu untuk bekerja, dll)

5. Anjuran pengobatan dan perawatan (nama obat dan dosisnya, tindakan pengobatan

lain, dirujuk kemana, perjanjian untuk datang lagi, dll)

Tujuan pembuatan resume:

1. Untuk menjamin kontinuitas pelayanan medik dengan kualitas yang tinggi serta bahan

yang berguna bagi dokter pada waktu menerima pasien untuk dirawat kembali.

2. Bahan penilaian staf medik RS

11


12/22

3. Untuk memenuhi permintaan dari badan-badan resmi atau perseorangan tentang

perawatan seorang pasien. Misalnya, dari perusahaan Asuransi (setelah persetujuan

Direktur)

4. Sebagai bahan informasi bagi dokter yang bertugas, dokter yang mengirim dan dokter

konsultan.

Untuk pasien yang meninggal dibuat laporan sebab kematian.

Fungsi Rekam Medis

1. Sebagai alat komunikasi antara dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang ikut ambil

bagian dalam memberi pelayanan, pengobatan dan perawatan pasien.

2. Sebagai dasar untuk perencanaan pengobatan/perawatan yang harus diberikan kepada

pasien.

3. Sebagai bukti tertulis atas segala pelayanan, perkembangan penyakit dan pengobatan

selama pasien berkunjung/dirawat di rumah sakit.

4. Sebagai dasar analisis, studi, evaluasi terhadap mutu pelayanan yang diberikan kepadapasien.

5. Melindungi kepentingan hukum bagi pasien, rumah sakit maupun dokter dan tenaga

kesehatan lainnya.

6. Menyediakan data-data khusus yang sangat berguna untuk keperluan penelitian dan

pendidikan.

7. Sebagai dasar di dalam perhitungan biaya pembayaran pelayanan medik pasien.

8. Menjadi sumber ingatan yang harus didokumentasikan, serta sebagai bahan

pertanggungjawaban dan laporan.

Pemanfaatan rekam medis harus mendapat persetujuan secara tertulis dari pasien atau

ahli warisnya dan harus dijaga kerahasiaannya. Pemanfaatan rekam medis untuk keperluan

pendidikan dan penelitian tidak diperlukan persetujuan pasien, bila dilakukan untuk

kepentingan negara.

Tujuan Rekam Medis adalah untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam

rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan . Tanpa didukung suatu sistem pengelolaan

rekam medis yang baik dan benar , maka tertib administrasi tidak akan berhasil Kegunaan

Rekam Medis antara lain:

a. Aspek Administrasi

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai administrasi, karena isinya menyangkut

tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga medis dan perawat

dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan

b. Aspek Medis

Catatan tersebut dipergunakan sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan/perawatan

yang harus diberikan kepada pasien Contoh :

Identitas pasien name, age, sex, address, marriage status, etc.

Anamnesis fever how long, every time, continuously, periodic?

Physical diagnosis head, neck, chest, etc.

Laboratory examination, another supporting examination. Etc

12


13/22

c. Aspek Hukum

Menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan , dalam

rangka usaha menegakkan hukum serta penyediaan bahan tanda bukti untuk menegakkan

keadilan

d. Aspek KeuanganIsi Rekam Medis dapat dijadikan sebagai bahan untuk menetapkan biaya pembayaran

pelayanan. Tanpa adanya bukti catatan tindakan/pelayanan , maka pembayaran tidak

dapat dipertanggungjawabkan

e. Aspek Penelitian

Berkas Rekam medis mempunyai nilai penelitian , karena isinya menyangkut

data/informasi yang dapat digunakan sebagai aspek penelitian .

f. Aspek Pendidikan

Berkas Rekam Medis mempunyai nilai pendidikan , karena isinya menyangkut

data/informasi tentang kronologis dari pelayanan medik yang diberikan pada pasien

g. Aspek Dokumentasi

Isi Rekam medis menjadi sumber ingatan yang harus didokumentasikan dan dipakai

sebagai bahan pertanggungjawaban dan laporan sarana kesehatan

Berdasarkan aspek-aspek tersebut, maka rekam medis mempunyai kegunaan yang

sangat luas yaitu :

1. Sebagai alat komunikasi antara dokter dengan tenaga kesehatan lainnya yang ikut

ambil bagian dalam memberikan pelayanan kesehatan

2. Sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan/perawatan yang harus diberikan

kepada seorang pasien

3. Sebagai bukti tertulis atas segala tindakan pelayanan , perkembangan penyakit dan

pengobatan selama pasien berkunjung/dirawat di Rumah sakit

4. Sebagai bahan yang berguna untuk analisa , penelitian dan evaluasi terhadap program

pelayanan serta kualitas pelayanan

Contoh : Bagi seorang manajer :

Berapa banyak pasien yang dating ke sarana kesehatan kita ? baru dan lama ?

Distribusi penyakit pasien yang dating ke sarana kesehatan kita

Cakupan program yang nantinya di bandingkan dengan target program

Melindungi kepentingan hukum bagi pasien, sarana kesehatan maupun tenaga

kesehatan yang terlibat5. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk keperluan pengembangan

program , pendidikan dan penelitian

6. Sebagai dasar di dalam perhitungan biaya pembayaran pelayanan kesehatan

7. Menjadi sumber ingatan yang harus didokumentasikan serta bahan

8. pertanggungjawaban dan laporan

Penyimpanan, pemusnahan, dan kerahasiaan

- Rekam medis pasien rawat inap di RS wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk

jangka waktu 5 tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat atau dipulangkan.

13


14/22

- Setelah batas 5 tahun, rekam medis dapat dimusnahkan, kecuali ringkasan pulang dan

persetujuan tindakan medik.

- Ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik harus disimpan dalam jangka

waktu 10 tahun terhitung dari tanggal dibuat ringkasan tersebut.

- Rekam medis pada sarana pelayanan kesehatan non RS wajib disimpan sekurang-

kurangnya untuk jangka waktu 2 tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat.Setelah batas waktu tersebut rekam medis dapat dimusnahkan.

Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan

riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal:

a. Untuk kepentingan kesehatan pasien

b. Memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas

perintah pengadilan.

c. Permintaan dan/atau persetujuan pasien sendiri

d. Permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan dane. Untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit medis, sepanjang tidak

menyebutkan identitas pasien.

Sebelum dimusnahkan, berkas tersebut harus:

a. Diambil informasi-informasi utama

b. Menyimpan berkas anak-anak hingga batas usia tertentu sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

c. Menyimpan berkas rekam medik/RM sesuai dengan ketentuan yang berlaku di

Inggris, Departemen Kesehatan merekomendasikan masa retensi RM, minimun:

RM obstetri 25 tahun.

RM anak-anak dan usia muda disimpan sampai ulang tahun ke-25 atau 8 tahun

sesudah kunjungan terakhir.

RM pasien gangguan mental, 20 tahun sesudah dokter yang merawat

menyatakan sudah sembuh.

RM yang lain, 8 tahun dan resume akhir dibuat.

Rekam medis mempunyai 2 bagian yang perlu diperhatikan yaitu bagian pertama

adalah tentang INDIVIDU: suatu informasi tentang kondisi kesehatan dan penyakit pasien

yang bersangkutan dan sering disebut PATIENT RECORD, bagian kedua adalah tentang

MANAJEMEN: suatu informasi tentang pertanggungjawaban apakah dari segi manajemenmaupun keuangan dari kondisi kesehatan dan penyakit pasien yang bersangkutan.

V. Memahami dan Menjelaskan Undang-undang yang berhubungan dengan

kesehatan dan kedokteran

1. UNDANG-UNDANG DASAR 1945

14


15/22

Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan

wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan.

2. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN

KONSUMEN

Pasal 4

Hak Konsumen:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang

dan/atau jasa.

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa

tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang

dan/atau jasa.d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang

digunakan.

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa

perlindungan konsumen secara patut.

f. Hak untuk diberlakuakan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

g. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang

dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana

mestinya.

Pasal 5

Kewajiban konsumen:

a. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha:

a. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan

barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

b. memperlakuakan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak

diskriminatif.

c. memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Pasal 8

1) pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau

jasa yang:

a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan

ketentuan peraturan-perundangan.

Pasal 19

Tanggung Jawab Pelaku Usaha

1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,

pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau

jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

15


16/22

2) ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang

atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau

perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

3) pemberian ganti rugi sebagaiman dimaksud ayat (1) dan (2) tidak

menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktianlebih lanjut mengenai adanya unsure kesalahan.

3. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2004

TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

Pasal 3

Pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk :

a) memberikan perlindungan kepada pasien;

b) mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh

dokter dan dokter gigi; dan

c) memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi.

Fungsi, Tugas, dan Wewenang

Pasal 6

Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan,

serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam

rangka meningkatkan mutu pelayanan medis.

Pasal 7

(1) Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai tugas :a. melakukan registrasi dokter dan dokter gigi;

b. mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi; dan

c. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang

dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing.

(2) Standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi yang disahkan Konsil sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan bersama oleh Konsil Kedokteran Indonesia

dengan kolegium kedokteran, kolegium kedokteran gigi, asosiasi institusi pendidikan

kedokteran, asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi, dan asosiasi rumah sakit

pendidikan.

Pasal 8Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Konsil Kedokteran

Indonesia mempunyai wewenang :

a. menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi;

b. menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi;

c. mengesahkan standar kompetensi dokter dan dokter gigi;

d. melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi;

e. mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi;

f. melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai

pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi; dan

g. melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi

oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etikaprofesi.

16


17/22

Paragraf 1

Standar Pelayanan

Pasal 44

Dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran wajib

mengikuti standar pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi.

Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis

dan strata sarana pelayanan kesehatan.

Standar pelayanan untuk dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 2

Persetujuan Tindakan Kedokteran atau Kedokteran GigiPasal 45

1. Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau

dokter gigi terhadap pasien harus mendapatkan persetujuan.

2. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien

mendapatkan penjelasan secara lengkap.

3. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup :

Diagnosis dan tata cara tindakan medis;

Tujuan tindakan medis yang dilakukan;

Alternatif tindakan lain dan resikonya;

Risiko dan komplikasi yang mukin terjadi; dan

Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis

maupun lisan.

4. Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus

diberikan dengan persetuajuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak

memberikan persetujuan.

5. Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) diatur

dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3Rekam Medis

17


18/22

Pasal 46

Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalanka praktik kedokteran wajib membuat

rekam medis.

Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilengkapi setelah

pasien selesai meneriman pelayanan kesehatan.

Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas

yang memberikan pelayanan atau tindakan.

Paragraf 6

Hak dan Kewajiban Dokter atau Dokter Gigi

Pasal 50

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak :a) memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan

standar profesi dan standar prosedur operasional;

b) memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur

operasional;

c) memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan

d) menerima imbalan jasa.

Pasal 51

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban :

a) memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur

operasional serta kebutuhan medis pasien;b) merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau

kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan

atau pengobatan;

c) merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga

setelah pasien itu meninggal dunia;

d) melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin

ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan

e) menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau

kedokteran gigi.

Paragraf 7

Hak dan Kewajiban Pasien

Pasal 52

Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak:

a) mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);

b) meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;

c) mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;

d) menolak tindakan medis; dane) mendapatkan isi rekam medis.

18


19/22

Pasal 53

Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai kewajiban :

a) memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;

b) mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi;

c) mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan; dand) memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima

4. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009

TENTANG KESEHATAN

Pasal 2

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan,

keseimbangan, manfaat, pelindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban,

keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.

Hak

Pasal 4

Setiap orang berhak atas kesehatan.

Pasal 5

(1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber

daya di bidang kesehatan.

(2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang

aman, bermutu, dan terjangkau.

(3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiripelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Pasal 7

Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang

seimbang dan bertanggung jawab.

Pasal 8

Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk

tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga

kesehatan.

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Pasal 14

Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan,

membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan

terjangkau oleh masyarakat.

Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan

pada pelayanan publik.

19


20/22

Pasal 19

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang

bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.

SUMBER DAYA DI BIDANG KESEHATAN

Tenaga Kesehatan

Pasal 22

Tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum.

Ketentuan mengenai kualifikasi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 24

Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi

ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar

pelayanan, dan standar prosedur operasional.

Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur oleh organisasi profesi.

Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan

standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Menteri.

Pasal 29

Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya,

kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.

Perlindungan Pasien

Pasal 58

Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan,

dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan

atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.

Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi

tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau

pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20


21/22

DAFTAR PUSTAKA

Agus M. Algozi. Rekam Medis Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal. FKUNAIR-RS. DR. Soetomo. Surabaya.

21


22/22

Chadha,P.Vijay.1995.Ilmu Forensik dan Toksikologi.Jakarta:Widya Medika Indonesia.

Prof. Dr. Jusuf Hanafiah, SpOG(K) dan Prof Amri Amir, SpF(K).Etika Kedokteran dan

Hukum Kedokteran.Edisi 4.

http://www.ilunifk83.com/t143p15-informed-consent

http://indonesia.ahrchk.net/news/mainfile.php/Constitution/22

22
http://www.ilunifk83.com/t143p15-informed-consenthttp://indonesia.ahrchk.net/news/mainfile.php/Constitution/22http://www.ilunifk83.com/t143p15-informed-consenthttp://indonesia.ahrchk.net/news/mainfile.php/Constitution/22

Tugas Arda Skenario 1

Documents

Transcript of Tugas Arda Skenario 1