TUGAS AKHIR - repository.uksw.edu · secara langsung berdasarkan Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014...

i

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA

PENGELOLAAN DANA DESA

(Studi Kasus pada Desa Ngipik, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten

Temanggung Tahun 2016)

Oleh:

ELLYAS EDY HARYONO

NIM : 232013228

TUGAS AKHIR

Diajukan kepada Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Guna Memenuhi Sebagian dari

Persyaratan-Persyaratan untuk Mencapai

Gelar Sarjana Ekonomi

FAKULTAS : EKONOMIKA DAN BISNIS

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

SALATIGA

2018

vi

HALAMAN MOTTO

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi

nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan

permohonan dengan ucapan syukur.”

(Filipi 4:6)

“Serahkanlah hidupmu kepada TUHAN dan percayalah kepada-Nya, dan Ia

akan bertindak”

(Mazmur 37:5)

“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku

mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai

sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu

hari depan yang penuh harapan.”

(Yeremia 29:11)

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan

kepadaku.”

(Filipi 4:13)

“Orang yang terkuat bukan mereka yang selalu menang, melainkan mereka

yang tetap tegar dan bangkit ketika mereka jatuh.”

(Khalil Gibran)

vii

ABSTRACT

The government's commitment in realizing a clean and corruption-free

administration state by establishing a Government Internal Control System as well as to

achieve effective, efficient, transparent and accountable state finance management, must

exercise control over the administration of government activities. The implementation of

accountability principles in reporting Village Fund and its transparency is expected to be

compliance by the village government in managing the Village Fund starting from the

stage of planning to its budgeting. This is because up to now the management of the

Village Fund is not in accordance with the provisions set by the government. The purpose

of this study is to analyze the internal control of village government in the use of the

Village Funds in the year 2016. The object of this research is the Government which is

located in Ngipik Village, Pringsurat Subdistrict, Temanggung District, Central Java.

This study used primary data obtained directly from the source by means of observation

and structured interviews of Ngipik Village Government Officials (Village Chief, Head of

General Financial Affairs, Head of General Development Affairs, and the Village

Representative Agency). The Secondary data are obtained from other third parties or

literature, documentation, reference books, Laws, and electronic media. Data analysis

method in this research was descriptive with qualitative approach. The results show that

the Government Internal Control System’s implementation in the management of Village

Funds and the practice of village development are implemented in accordance with the

applicable regulations, carried out with openness and accountability, and invites local

villagers to participate in the village development using the 2016 village funds.

Key Words: Government Internal Control System (SPIP), Village Fund, transparency,

accountability.

viii

SARIPATI

Komitmen pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaran negara yang bersih

dan bebas dari korupsi dengan membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan

(SPIP) sebagaimana untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien,

transparan, dan akuntable wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan. Penerapan prinsip akuntabilitas pelaporan dana desa dan transparansi

diharapkan akan terjadi kepatuhan di pemerintah desa dalam mengelola dana desa mulai

dari tahap perencanaan dan penganggaran. Sebab selama ini pengelolaan dana desa tidak

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan dari penelitian ini

untuk menganalisis pengendalian internal pemerintah desa dalam penggunaan Dana Desa

tahun 2016. Objek dalam penelitian ini adalah Pemerintah yang berkedudukan di Desa

Ngipik, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Penelitian ini

menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan cara observasi

dan wawancara terstruktur kepada Aparat Pemerintah Desa Ngipik (Kepala Desa, Kaur

Keuangan, Kaur Pembangunan, dan BPD. Data sekunder yang diperoleh dari pihak ketiga

atau literature, dokumentasi, buku-buku referensi, Undang-Undang, dan media elektronik.

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

dalam pengelolaan Dana Desa dan pelaksanaan pembangunan desa telah dilaksanakan

sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan dengan keterbukaan dan akuntanbel,

serta mengajak masyarakat desa setempat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa

menggunakan dana desa tahun 2016.

Kata kunci : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dana desa, transparansi,

akuntabilitas.

ix

KATA PENGANTAR

Penelitian yang berjudul “Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada

Pengelolaan Dana Desa” ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas

Kristen Satya Wacana Salatiga.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan yang

mungkin akan ditemukan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segenap kritikan,

masukan, saran, dan koreksi yang membangun dari pembaca.

Semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi

pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat memberikan dorongan bagi peneliti

selanjutnya untuk melakukan pengembangan penelitian serupa di kemudian hari.

Salatiga, 30 Januari 2018

Penulis

x

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur atas berkat Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan berkat

kepada penulis, sehingga akhirnya kertas kerja atau tugas akhir ini dapat selesai dengan

baik. Penulis sadar akan keterbatasan yang dimiliki dalam proses penyusunan skripsi ini

sehingga tanpa campur tangan Tuhan Yesus Kristus dan peran berbagai pihak semua ini

tidak akan terjadi. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak

yang selama ini turut serta memberikan bantuan, motivasi, dan dukungan hingga

selesainya Tugas Akhir ini :

1. Keluarga terkasih Ibu Yohana Edy Sri Yuwati, S.Th, Bapak Budiyono, S.Pd,

kakak kandung dan saudara yang telah memberikan dukungan dan doa kepada

penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

2. Dosen wali studi sekaligus pembimbing Bapak Paskah Ika Nugroho, SE. M.Si.

CPSAK, CMA, QIA. Terima kasih atas segala bimbingan, dukungan, saran,

kesabaran dan waktu yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

3. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang telah memberikan

pelayanan yang baik selama penulis berkuliah.

4. Sahabat selama kuliah Rafli, Christina, Atika, Rosa, Jein, Tyar, Wening, Adit,

Gamal, Panji, Thoif yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam

aktifitas kuliah selama di UKSW.

5. Team Ekonomi Basketball Club (EBC) dan rekan-rekan yang tergabung baik

pelatih, pemain dan pengurus yang banyak memberikan pengalaman dalam

pengembangan diri penulis selama kuliah.

6. Teman-teman Gereja Isa Almasih Magelang yang selalu memberikan dukungan

dan doa kepada penulis.

7. Kepada seluruh Aparatur Pemerintah Desa Ngipik, Kecamatan Pringsurat,

Kabupaten Temanggung yang telah bersedia menjadi objek penelitian penulis

dengan wawancara secara langsung sehingga penulis dapat melakukan penelitian

dan menyelesaikan skripsi dengan baik.

Dan untuk seluruh pihak yang telah membantu hingga Tugas Akhir ini dapat

terselesaikan. Semoga Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati dan melimpahkan

kemurahan-Nya.

Ellyas Edy Haryono

xi

DAFTAR ISI

Halaman Judul ............................................................................................. i

Pernyataan Tidak Plagiat …………………………………………………. ii

Pernyataan Persetujuan Akses……………………………………………. iii

Lembar Pengesahan ………………………………………………………. iv

Pernyataan Keaslian Karya Tulis …………………………………………. v

Motto ……………………………………………………………………… vi

Abstrac ……………………………………………………………………. vii

Saripati ……………………………………………………………………. viii

Kata Pengantar ……………………………………………………………. ix

Ucapan Terimakasih ………………………………………………………. x

Daftar Isi ………………………………………………………………….. xi

Daftar Tabel ………………………………………………………………. xiii

Daftar Lampiran …………………………………………………………... xiv

Daftar Gambar …………………………………………………………...... xv

Pendahuluan ………………………………………………………………. 1

Telaah Literatur …………………………………………………………… 5

Dana Desa ………………………………………………………… 5

Pengelolaan Dana Desa …………………………………………... 7

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ………………………….. 9

Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah …………………... 11

Metodologi Penelitian ……………………………………………………. . 15

Desain Penelitian ………………………………………………..... 15

xii

Objek Penelitian ………………………………………………….. 15

Sumber Data ……………………………………………………… 16

Teknik Analisis …………………………………………………… 16

Hasil Dan Pembahasan …………………………………………………… 17

Gambaran Umum Desa Ngipik …………………………………... 17

Pengalokasian Dana Desa di Desa Ngipik ………………………. 19

Analisis Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Dana Desa…… 21

Lingkungan Pengendalian ……………………………………….. 21

Penilaian Risiko ………………………………………………….. 28

Kegiatan Pengendalian …………………………………………… 30

Informasi Dan Komunikasi ……………………………………….. 38

Pemantauan ……………………………………………………….. 39

Penutup …………………………………………………………………..... 47

Kesimpulan ………………………………………………………. 47

Implikasi …………………………………………………………. 48

Keterbatasan Penelitian………………………………………….... 48

Saran ……………………………………………………………… 49

Daftar Pustaka …………………………………………………………….. 50

xiii

Daftar Tabel

Tabel 1. Roadmap pengalokasian Dana Desa

Tahun Anggaran 2015-2019 ……………………………………... 2

Tabel 2. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa Ngipik, Kecamatan Pringsurat ……………………………… 19

Tabel 3. Rangkuman Analisis Sistem Pengendalian

Intern Dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 ………... 41

xiv

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Laporan Realiasasi Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa Ngipik, Kecamatan Pringsurat Tahun 2016…… 51

Lampiran 2. Laporan Biaya Pembangunan Desa Tahun 2016 ....... 52

Lampiran 3. Pedoman Pengelolaan Dana Transfer

Kabupaten Temanggung …………………………………………. 52

Lampiran 4. Monografi Desa Ngipik, Kecamatan Pringsurat …… 53

Lampiran 5. Bukti Fisik Pelaksanaan Pembangunan Dana Desa ... 53

Lampiran 6. Papan Informasi dan Transparansi

Pembangunan Desa ………………………………………………. 54

xv

Daftar Gambar

Gambar 1. Bagan Susunan Organisasi Pemerintahan

Desa Ngipik ……………………………………………………… 18

Gambar 2. Kantor Pemerintah Desa Ngipik,

Kecamatan Pringsurat ……………………………………………. 55

Gambar 3. Tempat Penyimpanan Dokumen Desa Ngipik,

Kecamatan Pringsurat ……………………………………………. 56

Gambar 4. Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan

Desa (Musrembangdes) Tahun 2016 …………………………….. 57

1

PENDAHULUAN

Desa secara formal diakui didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang

Desa. Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati

dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang

dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari

pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Otonomi diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk digunakan secara luas,

nyata dan bertanggung jawab berdasarkan prinsip transparansi (keterbukaan) dan

akuntabilitas (bertanggung jawab). Pemerintah daerah tidak akan kuat dan otonomi tidak

akan bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat lokal jika tidak ditopang dengan

transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan responsivitas (Subroto, 2009).

Undang-Undang yang baru saja dikeluarkan tentang Desa pada tahun 2014 yaitu,

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 disahkan oleh mantan Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono memiliki keistimewaan, yaitu desa akan mendapatkan dana milyaran rupiah

secara langsung berdasarkan Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat 3

menyebutkan Alokasi Dana Desa minimal akan digelontorkan secara langsung kepada

desa sebanyak 10% dari dana perimbangan yang akan diterima oleh Kabupaten/Kota. Jadi

setiap tahun desa akan menerima dana milyaran rupiah untuk kemajuan desa.

Wakil Ketua Pansus RUU Desa, Budiman Sudjatmiko, menyatakan jumlah 10%

dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. “Sepuluh persen bukan diambil

dari dana transfer daerah,” kata Budiman. Artinya dana sekitar Rp 104,6 triliun ini

dibagi sekitar 7200 desa. Sehingga total Rp 1,4 milyar per tahun per desa tetapi akan

disesuaikan geografis, jumlah penduduk, dan jumlah kemiskinan. Dana desa diajukan

desa melalui Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yang anggotanya merupakan wakil dari

pendidik desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

2

Tabel 1

Roadmap Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015-2019

Uraian 2015 2016 2017 2018 2019

Dana Desa (miliyar) 32.666,4 36.372,9 42.285,9 55.939,8 60.278,0

Dana Desa Ditambah dana

Lain (miliyar) 55.524,6 86.354,4 126.204,2 162.786,3 175.494,9

Jatah per Desa (juta) 749,4 1.115,2 1.703,3 2.197,1 2.368,6

Sumber : kementrian keuangan,metrotvnews.com,2016

Dari Roadmap alokasi dana desa sendiri tahun anggaran 2015-2019, dana desa

tahun 2015-2016 meningkat sebesar 6,5% tahun 2016-2017 meningkat sebesar 4,7%

tahun 2017-2018 meningkat sebesar 1,7% dan tahun 2018-2019 meningkat sebesar 3,5%.

Dari tabel diatas menurut informasi dari Kementrian Keuangan menunjukkan jumlah

alokasi dana desa terus meningkat dari tahun-ketahun. Tahun 2016, menurut informasi

dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dana desa

dialokasikan sebesar 46,9 triliun (Kompas, 28 April 2016). Namun, salah satu isu yang

menjadi perhatian adalah banyaknya kejadian yang terkait dengan kegagalan sistem

pengendalian intern dalam pengelolaan bisnis pemerintah, seperti terjadinya korupsi,

penggelapan, dan penyalahgunaan pajak (Rizal, 2013).

Komitmen pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaran negara yang bersih

dan bebas dari korupsi dengan membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan

(SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 1

dijelaskan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien,

transparan, dan akuntabel wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan. Adanya pengendalian intern dapat menjadi dasar kebijakan dan prosedur

untuk meminimalkan risiko, serta alat untuk antisipasi terhadap ketidaksesuaian atau

celah pelanggaran dilingkup pemerintahan dan mewujudkan pelaksanaan anggaran secara

tertib dan teratur. Sehingga lebih menjamin pencapaian tujuan dan keandalan dalam

pelaporan keuangan serta mampu memberikan keyakinan masyarakat desa bahwa

penyelenggaraan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tepat sasaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Rosalinda (2014) tentang pengelolaan alokasi

dana desa (ADD) dalam menunjang pembangunan pedesaan menunjukan bahwa

3

kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mendistribusikan

ADD dengan asas merata dan adil. Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dengan

rincian sebagai berikut:

1. Asas merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama untuk

setiap Desa atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa Minimal

2. Asas adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara

proporsional untuk setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung

dengan rumus dan variabel tertentu atau Alokasi Dana Desa Proporsional.

Penelitian yang dilakukan oleh Susilo, (2006), meneliti tentang Formula Alokasi

Dana Desa (ADD), yang menyimpulkan bawa ketimpangan fiskal yang terjadi termasuk

kategori rendah dan terdapat selisih kurang sebesar 2,4% dari jumlah dana yang

seharusnya ditransfer ke desa melalui APBD. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh

Susilo, (2007) yang meneliti ketimpangan fiskal antar desa dan formulasi Alokasi Dana

Desa ( ADD) menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan penerimaan ADD masing-masing

desa antara pendistribusian ADD dengan simulasi pendistribusian ADD.

Desa Ngipik terletak diwilayah Kecamatan Pringsurat yang merupakan salah satu

dari 20 kecamatan di Kabupaten Temanggung. Desa Ngipik merupakan desa dengan

kondisi keterbatasan sarana dan prasarana di Kabupaten Temanggung. Desa Ngipik masih

membutuhkan sarana dan prasarana fisik dalam menunjang kesejahteraan masyarakat

desa dan untuk melaksanakan pembangunan tersebut membutuhkan biaya. Pada tahun

2015 Desa Ngipik telah mendapatkan bantuan Dana Desa, tetapi ditahun tersebut tidak

dilakukan pembangunan apapun dikarenakan ada gangguan faktor alam dan pada akhir

tahun 2015 terjadi pergantian kepala desa dan baru disahkan pada pertengahan tahun

2016. Sehingga pembangunan desa baru berjalan ditahun 2016. Salah satu program

pemerintah Kabupaten Temanggung dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakatnya

yaitu dengan memberikan dana berupa Dana Desa. Penelitian pengelolaan Dana Desa di

Desa Ngipik ini memfokuskan pada sistem pengendalian internal pemerintah pada

pengelolaan Dana Desa tahun 2016.

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang diteliti adalah bagaimana

penerapan sistem pengendalian internal pemerintah pada pengelolaan Dana Desa di Desa

Ngipik, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung? Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah

untuk menganalisis pengendalian internal pemerintah desa dalam penggunaan Dana Desa

tahun 2016.

4

Sesuai dengan tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai

berikut :

1. Bagi Instansi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan wawasan

bagi Pemerintahan di Desa Ngipik untuk lebih meningkatkan adanya sistem

pengendalian internal didalam pengelolaan Dana Desa yang dimulai dari

tahap perencanaan dan penganggaran Dana Desa dengan meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan memberikan evaluasi untuk

menghindari kendala-kendala kedepannya.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan, informasi

dan pengetahuan kepada peneliti selanjutnya mengenai pengelolaan Dana

Desa yang diawali dengan tahap perencanaan dan penganggaran.

3. Bagi masyarakat Desa Ngipik, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman

masyarakat mengenai pengelolaan Dana Desa dengan meningkatkan

partisipasi masyarakat untuk kemajuan potensi Desa Ngipik.

5

TELAAH LITERATUR

Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai pemerintahan,

pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Dana Desa diberikan dengan mengganti

program pemerintah yang dulunya disebut PNPM.

Pemberian Dana Desa merupakan wujud pemenuhan hak desa dalam rangka

penyelenggaraan otonomi desa. Pengalokasian dana desa diharapkan dapat meningkatkan

pemerataan pembangunan kesejahteraan desa melalui peningkatan pelayanan publik di

desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa

serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Keberhasilan

pengelolaan Dana Desa sangat tergantung oleh berbagai faktor antara lain kesiapan aparat

pemerintah desa sebagai pelaksanaan di lapangan, optimalisasi peningkatan implementasi

SAP di tingkat desa sehingga perlu sistem pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa

yang dapat memenuhi prinsip kepatuhan akuntabilitas keuangan daerah.

Sasaran Dana Desa adalah seluruh desa yang masih teringgal dan minimnya

infrastruktur. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan

masyarakat dengan segala kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang

sangat strategis khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Maka

pemberian kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-

prasarana yang memadai diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian

desa.

Pengelolaan Dana Desa harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut :

1. Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari Dana Desa harus melalui

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh,

dan untuk rakyat.

2. Seluruh kegiatan dan penggunaan Dana Desa dapat dipertanggungjawabkan

secara administrasi, teknis dan hukum.

3. Dana Desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

4. Jenis kegiatan yang akan didanai melalui Dana Desa diharapkan mampu untuk

meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar,

6

penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat

desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah.

5. Dana Desa harus dicatat didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui

proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Dengan adanya desentralisasi dan otonomi desa maka desa memerlukan

pembiayaan untuk menjalankan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya. Terdapat

beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Dana Desa, yaitu :

1. Dana Desa bertujuan untuk peningkatan aspek pembangunan baik prasarana fisik

maupun non fisik dalam rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk

pemberdayaan dan perbaikan taraf hidupnya.

2. Azas dan prinsip pengelolaan Dana Desa yaitu transparan, akuntabel, dan

partisipatif. Hal ini berarti harus dikelola dengan mengedepankan keterbukaan,

dilaksanakan secara bertanggungjawab, dan juga harus melibatkan peran serta

aktif segenap masyarakat setempat.

3. Dana Desa merupakan bagian yang integral atau satu kesatuan dari APBDes

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya.

4. Meskipun pertangungjawaban Dana Desa integral dengan APBDes, namun tetap

diperlukan pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari anggaran Dana

Desa secara berkala (bulanan) dan laporan hasil akhir penggunaan Dana Desa.

Laporan ini terpisah dari pertanggungjawaban APBDes, hal ini sebagai bentuk

pengendalian dan monitoring serta bahan evaluasi bagi Pemda.

5. Untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa dibentuk Tim

Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Tim Pendamping Kecamatan dengan kewajiban

sesuai tingkatan dan wewenangnya.

Dana Desa secara internal dilaksanakan oleh Kepala Desa, Badan

Permusyawaratan Desa, serta masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap

pelaksanaan Dana Desa serta aparat pengawas internal kecamatan yang merupakan

pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang

bersumber dari APBN dengan luasnya lingkup kewenangan desa dan dalam rangka

mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan

untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas

7

penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab

Desa.

Undang-Undang No.60 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa nantinya pada

tahun 2015 akan mendapatkan dana sebesar 10% dari APBN. Dimana dana tersebut tidak

akan melewati perantara. Dana tersebut akan langsung sampai ke desa. Tetapi jumlah

nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis

desa, jumlah penduduk, dan angka kematian. Alokasi APBN yang sebesar 10% saat

diterima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat. Penerimaan

desa yang meningkat ini tentunya diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban dari

desa. Laporan pertanggungjawaban itu berpedoman pada Permendagri No. 113 Tahun

2014.

Hal mendasar yang harus dilakukan aparatur desa adalah membuat perencanaan

berjangka menengah/panjang dengan memfokuskan pada satu atau dua program/kegiatan

yang mampu memberikan kontribusi besar bagi masyarakat utamanya kelompok

masyarakat menengah kebawah, selain tetap melaksanakan program/kegiatan lain yang

bersifat jangka pendek.

Pengelolaan Dana Desa

Secara spesifik untuk pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 diatur secara rinci

dalam PMK Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,

Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa :

Tahap Penganggaran dan Pengalokasian

Perhitungan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan secara merata

dan berkeadilan berdasarkan Alokasi Dasar dan Alokasi Formula. Tata cara

penganggaran Dana Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Rincian Dana Desa yang telah disetujui menjadi dasar penganggaran Dana

Desa yang tercantum dalam Undang-Undang mengenai APBN. Pengalokasian Dana Desa

setiap kabupaten/kota dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Dana Desa

Kab/Kota = Alokasi Dasar kab/kota + Alokasi Formula kab/kota.

Besaran Alokasi Dasar setiap kabupaten/kotayang besarannya 10% dari anggaran

Dana Desa dihitung dengan bobot sebagai berikut: 25% untuk jumlah penduduk, 35%

8

untuk angka kemiskinan, 10% untuk luas wilayah, dan 30% untuk tingkat kesulitan

geografis. Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis masing-masing

ditunjukan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKK kabupaten/kota.

Penganggaran kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang

pembiayaannya bersumber dari Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana

Desa. Selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas

kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik Dana Desa wajib

dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan

Tahap Penyaluran

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke

RKD. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai

berikut: tahap 1 pada bulan April sebesar 40%, tahap 2 pada bulan Agustus sebesar 40%,

dan tahap 3 sebesar 20%. Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten (RKUD) ke Desa

(RKD) dilaksanakan oleh bupati/walikota setelah Kepala Desa menyampaikan peraturan

Desa mengenai APBDes kepada Bupati yang dilakukan paling lambat pada bulan Maret.

Bupati/Walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi pengunaan

Dana Desa setiap tahun kepada Menteri Direktur Jendral Perimbangan Keuangan dengan

tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi, dan Gubernur yang dilakukan paling lambat Minggu keempat bulan

Maret tahun anggaran berikutnya.

Tahap Penggunaan

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa

berpedoman pada teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang

dibiayai dari Dana Desa. Pelaksanaan kegiatan diutamakan dilakukan secara swakelola

dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan lebih banyak

menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk

dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan dari bupati/walikota

tetapi dengan catatan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas

telah terpenuhi. Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa dan

Pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan penggunaan Dana Desa.

9

Tahap Pelaporan

Pelaporan salah satu unsur yang tidak dapat ditinggalkan dalam sistem

pengelolaan keuangan. Laporan mengenai pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh

Kepala Desa sebanyak dua kali yakni laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun

anggaran sebelumnya dan Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I.

Laporan realisasi pelaksanaan Dana Desa tersebut disampaikan kepada

Bupati/Walikota. Laporan realisasi pelaksanaan Dana Desa pada semester pertama paling

lambat disampaikan kepada Bupati/Walikota pada akhir bulan Juli tahun berjalan

sedangkan laporan realisasi penggunaan Dana Desa paling lambat disampikan kepada

Bupati/Walikota pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Selain itu juga disampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

(LPPD) setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan kepada

Bupati/Walikota. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa

secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

Evaluasi terhadap tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap

Desa oleh kabupaten/kota dilakukan untuk memastikan pembagian Dana Desa setiap

Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Evaluasi

terhadap realisasi penyaluran penggunaan Dana Desa dilakukan untuk mengetahui

realisasi penggunaan Dana Desa.

Sementara itu Bupati/Walikota mengagendakan untuk melakukan pemantauan

dan evaluasi SiLPA Dana Desa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa). Jika

ditemukan SiLPA lebih dari 30% maka Bupati/Walikota akan meminta penjelasan kepada

Kepala Desa tentang SiLPA tersebut dan meminta pengawas fungsional daerah untuk

melakukan pemeriksaan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pemerintah telah banyak mengeluarkan berbagai bentuk sistem yang seluruhnya

berakhir pada tujuan untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang

baik. Penyelenggaraan pemerintahan tentu memiliki kegiatan yang cukup banyak dan

sangat luas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan

hingga evaluasi. Maka untuk dapat mewujudkan tata kelola penyenggaraan pemerintah

10

yang baik tersebut pemerintah membentuk suatu sistem yang dapat mengendalikan

seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Sistem dimaksud adalah Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan salah satu sistem yang dibuat

oleh pemerintah untuk melakukan pengendalian pada sektor internal pemerintah.

Disamping itu terdapat sistem lainnya adalah Sistem Pengendalian Ekstern Pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

sedangkan Sistem Pengendalian Ekstern Pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK), DPR/DPRD, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi

dan lembaga peradilan lainnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah adalah “Proses yang integral pada tindakan dan

kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk

memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan

yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Dengan adanya SPIP tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana

terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga dapat

mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir

terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara. Melihat pentingnya peran SPIP dalam

rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta untuk mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik maka pimpinan instansi/organisasi harus dapat menjadikan

penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjadi tanggung jawab bersama tidak

hanya pada unit kerja terkecil tapi hingga kepada masing-masing individu.

Selain itu perlu diingat bahwa SPIP bukan hanya upaya membentuk mekanisme

administratif saja tetapi juga upaya melakukan perubahan sikap dan perilaku. Peraturan

yang ada bukan merupakan akhir namun merupakan awal dari langkah perbaikan. Oleh

karena itu implementasi SPIP sangat bergantung kepada komitmen, teladan pimpinan dan

niat baik dari seluruh elemen dan pejabat dan pegawai instansi pemerintah. Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diterapkan karena melihat kondisi birokrasi di

Indonesia seperti maraknya tindakan korupsi, pelayanan kepada publik yang belum

memadahi, dan penggunaan anggaran yang belum optimal.

11

Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian.

2. Penilaian risiko.

3. Kegiatan pengendalian.

4. Informasi dan komunikasi.

5. Pemantauan pengendalian intern.

Komponen yang ada pada sistem pengendalian intern pemerintah merupakan

bentuk komponen sistem pengendalian intern yang diadopsi dari COSO. Oleh COSO,

lima komponen sistem pengendalian intern dijelaskan menurut Peraturan Pemerintah No.

60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern sebagai berikut:

Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam Instansi Pemerintah yang

memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Unsur ini menekankan bahwa Pimpinan

Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara keseluruhan

lingkungan organisasi sehingga dapat menimbulkan perilaku positif dan mendukung

pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

Lingkungan pengendalian dapat diwujudkan melalui:

1. Penegakan integritas dan nilai etika

2. Komitmen terhadap kompetensi

3. Kepemimpinan yang kondusif

4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat

6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya

manusia

7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif

12

Penilaian risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang

mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Unsur ini memberikan

penekanan bahwa pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang

dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Penilaian risiko meliputi:

1. Identifikasi Risiko

Pimpinan instansi pemerintah menggunaan metodologi identifikasi risiko yang

sesuai untuk tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan yang

komprehensif.

2. Analisis Risiko

Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak risiko terhadap

pencapaian tujuan instansi pemerintah.

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko dengan cara

mengidentifikasi dan menganalisis resiko. Identifikasi risiko sekurang-kurangnya

dilaksanakan dengan menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi

Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif menggunakan

mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal

serta menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko. Sedangkan analisis resiko

dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap

pencapaian tujuan Instansi Pemerintah dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.

Dalam rangka penilaian risiko pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan tujuan

Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkat kegiatan dengan berpedoman pada peraturan

perundang-undangan. Tujuan Instansi Pemerintah memuat pernyataan dan arahan yang

spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. Tujuan Instansi Pemerintah

tersebut wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai, sehingga untuk mencapainya

pimpinan Instansi Pemerintah perlu menetapkan strategi operasional yang konsisten dan

strategi manajemen yang terintegrasi dengan rencana penilaian risiko.

Begitupula dengan tujuan pada tingkatan kegiatan, sekurang-kurangnya

dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Instansi Pemerintah.

13

2. Saling melengkapi, saling menunjang dan tidak bertentangan satu dengan

lainnya.

3. Relevan dengan seluruh kegiatan utama Instansi Pemerintah.

4. Mengandung unsur kriteria pengukuran.

5. Didukung sumber daya Instansi Pemerintah yang cukup.

6. Melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

Kegiatan pengendalian

Tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan

pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko

telah dilaksanakan secara efektif. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan

kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan

fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Kegiatan pengendalian meliputi:

1. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.

2. Pembinaan sumber daya manusia.

3. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi.

4. Pengendalian fisik atas aset.

5. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kerja.

6. Pemisahan fungsi.

7. Otoritas atas transaksi dan kejadian yang penting.

8. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian.

9. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatatannya.

10. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan

kejadian penting.

Selain itu, kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko

dan disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah. Kebijakan dan prosedur dalam

kegiatan pengendalian harus ditetapkan secara tertulis dan dilaksanakan sesuai dengan

yang ditetapkan tersebut, sehingga untuk menjamin kegiatan pengendalian masih sesuai

dan berfungsi seperti yang diharapkan maka harus dievaluasi secara teratur.

14

Informasi dan komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan

keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan

menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung

untuk mendapatkan umpan balik.

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat dan

mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Berkaitan dengan

pengkomunikasian informasi, wajib diselenggarakan secara efektif, dengan cara sebagai

berikut:

1. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi.

2. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus

menerus.

Pemantauan

Pemantauan pengendalian intern pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah

sistem pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana

yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah

dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Unsur ini mencakup penilaian desain dan

operasi pengendalian serta pelaksanaan tindakan perbaikan yang diperlukan.

Pimpinan instansi harus menaruh perhatian serius terhadap kegiatan pemantauan

atas pengendalian intern dan perkembangan misi organisasi. Pengendalian yang tidak

dipantau dengan baik cenderung memberikan pengaruh yang buruk dalam jangka waktu

tertentu. Oleh karena itu, kegiatan pemantauan menjadi lebih efektif apabila seluruh

pegawai perlu mengerti misi organisasi, tujuan, tingkat toleransi risiko dan tanggung

jawab masing-masing. Dalam menerapkan unsur SPIP, setiap pimpinan Instansi

Pemerintah bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan, prosedur dan praktik

detail untuk menyesuaikan dengan kegiatan Instansi Pemerintah dan untuk memastikan

bahwa unsur tersebut telah menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi

Pemerintah.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan SPIP dilakukan

pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pengawasan intern merupakan

salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian

15

independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Lingkup pengaturan

pengawasan intern ini mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya

manusia, kode etik, standar audit, dan pelaporan. Sedangkan pembinaan penyelenggaraan

SPIP meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan dan

pelatihan, pembimbingan dan konsultansi SPIP, serta peningkatan kompetensi auditor

aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) pada setiap Instansi Pemerintahan.

a) Pemantauan atau Evaluasi Terpisah.

Proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan

yang telah ditetapkan.

b) Tindak Lanjut.

Rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya harus segera diselesaikan dan

dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan

reviu yang telah ditetapkan.

METODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Sugiyono (2010) berpendapat bahwa, desain penelitian deskriptif adalah desain penelitian

yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi

ilmiah yang berasal dari subyek atau obyek penelitian. Penelitian deskriptif berfokus pada

penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan.

Objek Penelitian

Objek yang digunakan dalam penelitian adalah Pemerintah yang berkedudukan di

Desa Ngipik, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah sebagai

pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengelolaan Dana Desa.

16

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan cara

observasi dan wawancara terstruktur kepada Aparat Pemerintah Desa Ngipik

(Kepala Desa, Kaur Keuangan, Kaur Pembangunan) mengenali Sistem

Pengendalian Intern Pengelolaan Dana Desa di Desa Ngipik, Kecamatan

Pringsurat, Kabupaten Temanggung. Wawancara berisi tentang membandingkan

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 dengan pengelolaan Dana Desa tahun

2016.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak ketiga atau literature,

dokumentasi, tulisan-tulisan sebagai pembanding dari data yang diperoleh yaitu

buku-buku referensi, Undang-undang, dan Media elektronik.

Teknik Analisis Data

Sugiyono (2007: 244) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan analisis data

adalah proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari

wawancara dan catatan kecil di lapangan.

Pada tahapan pengujian keabsahan data dengan cara menganalisis Unsur Sistem

Pengendalian Internal Desa Ngipik berdasarkan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008

dengan melakukan wawancara kepada Aparat Pemerintah Desa Ngipik berkaitan dengan

sistem pengendalian intern Desa Ngipik, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung

secara langsung di lapangan dan menarik kesimpulan.

17

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Ngipik

Desa Ngipik merupakan Desa yang terletak di jalan Raya Ngipik no.2 Kecamatan

Pringsurat Kabupaten Temanggung. Desa Ngipik secara geografis terletak diwilayah

Kecamatan Pringsurat yang merupakan salah satu dari 20 kecamatan di Kabupaten

Temanggung berbatasan dengan wilayah Barat dengan Kecamatan Pringsurat - Gowak,

Wilayah Utara dengan Kecamatan Pingit - Klepu, Sebelah Timur Kabupaten Magelang

dan Sebelah Selatan dengan Kabupaten Magelang – Ds. Rejosari. Luas wilayah Desa

Ngipik 307 Ha, meliputi 8 dusun, yaitu Dusun Krajan 1, Krajan 2, Gedompon 1,

Gedompon 2, Dempel, Gedipan, Kutan, dan Nglarangan dengan jumlah 7 RW dan 16 RT.

Jumlah perangkat dikantor Pemerintahan Desa Ngipik berjumlah 14 perangkat yang

terdiri dari kepala desa, sekertaris desa, kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan rakyat, kasi

pembangunan, kaur umum, kaur keuangan, dan 7 kepala dusun.

Dari sisi keyakinan, Desa Ngipik terdapat 2 keyakinan yaitu muslim dan non

muslim (nasrani) sehingga terdapat 2 tempat ibadah yaitu Masjid dan Gereja. Jumlah

penduduk akhir tahun 2016 yaitu 3786 jiwa dan jumlah KK (Kepala Keluarga) sebanyak

1120. Jumlah penduduk laki-laki 1883 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 1903 jiwa.

Mayoritas penduduk Desa Ngipik bekerja sebagai petani, terutama petani kopi dan

jagung. Dalam mengelola segala aktivitas desa, berikut susunan organisasi Pemerintah

Desa Ngipik.

18

Gambar 1

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA NGIPIK

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Desa Ngipik (RKPDes) Tahun 2016

Dalam prakteknya, Pengelolaan keuangan Pemerintah Desa Ngipik membuat

Dana Desa 2016 dan APBDes setiap tahun anggarannya sesuai dengan Permendagri No

113 Tahun 2014. Tetapi pada penelitian ini lebih fokus pada sistem pengendalian intern

pemerintah yang diterapkan untuk program Dana Desa tahun 2016. Hal ini terbukti

dengan Dana Desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa Ngipik. Setiap tahun dana desa

yang didapat dan dianggarakan berbeda berdasarkan sesuai penggunaannya. Dimulai dari

musyawarah dusun (MusDus), musyawarah desa (MusDes) lalu sampai dengan

pelaksanaan Pemerintah Desa Ngipik selalu mengawal kegiatan pembangunan fisik

dengan baik.

Dana Desa yang diterima bersumber dari pemerintah pusat melalui Anggaran

Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dana Desa yang diterima untuk memenuhi

kebutuhan Pembangunan Infrastruktur Desa, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat,

dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Setiap anggaran harus dirinci sehingga dapat

memberikan informasi yang detail. Informasi yang diberikan itu bersifat detail untuk

pembaca/pengguna Dana Desa tersebut khususnya masyarakat Desa Ngipik agar dapat

memahami dengan mudah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari struktur Dana Desa

tahun 2016 yang telah didapat peneliti secara langsung di Kantor Desa Ngipik,

Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, yaitu sebagai berikut :

BPD KEPALA DESA

ADHITYA WISNU W LPM

SEKRETARIS DESA

ENDI SULISTYO

KASI PEMERINTAHAN

EKA BAYU

KASI PEMBANGUNAN

AMININ

KASI KESRA

MUJIONO

KAUR KEUANGAN

P. SUDIYATI

KAUR UMUM

SRI YULIANI

19

Tabel 2

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngipik

No Uraian 2016

1 Pendapatan Desa

Pendapatan Asli Desa 47.425.000

Pendapatan Transfer :

Dana Desa 612.643.000

Bagian dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 17.714.000

Alokasi Dana Desa (ADD) 319.917.400

Bantuan Keuangan APBD Provinsi 5.000.000

Bantuan Keuangan APBD Kabupaten 130.059.475

Pendapatan Lain - lain 0

PENDAPATAN DESA 1.132.758.875

2 Belanja Desa

Program Penyelenggaraan Pemerintah Desa 372.241.303

Program Pembangunan Desa 735.643.731

Program Pembinaan Kemasyarakatan 0

Program Pemberdayaan Masyarakat 24.873.841

JUMLAH BELANJA 1.132.758.875

SURPLUS/DEFISIT 0

3 PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan 10.726.159

Pengeluaran Pembiayaan 0

Sumber: Kantor Desa Ngipik, 2017(diolah)

Dari tabel tersebut terlihat bahwa pendapatan dan belanja Desa Ngipik pada

tahun 2016 sebagian besar keuangan desa digunakan untuk Pembangunan Desa.

Pengalokasian Dana Desa di Desa Ngipik, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten

Temanggung

Tahap Pengalokasian Dana Desa merupakan bantuan yang bersumber dari APBN

untuk pembangunan desa yang terutama untuk membiayai kegiatan pembangunan

infrastruktur, penyelenggaraan pemerintah, pembinaan kemasyarakatan dan

20

pemberdayaan masyarakat di desa yang pengerjaan kegiatan sudah diatur dalam aturan

pemerintah yang saling berkaitan antara Peraturan Pemerintah, Peraturan Gubernur, dan

Peraturan Bupati. Didesa Ngipik melihat dari segi kebutuhan infrastruktur maka Dana

Desa digunakan prioritas untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai

dengan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. Tahap penyaluran penerimaan Dana Desa

dibagi menjadi 3 tahap sesuai dengan proporsinya. Tahap 1 (bulan April) proporsi sebesar

40%, Tahap 2 (bulan Agustus) proporsi sebesar 40%, dan Tahap 3 (bulan Oktober)

proporsi sebesar 20%.

Sedangkan pada Pelaporan Dana Desa, Pemerintah Desa Ngipik wajib

melaporakan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Pemerintah Kabupaten

Temanggung. Setelah itu Pemerintah Kabupaten Temanggung akan melaporkan Realisasi

Penyaluran dan Konsolidasi Realisasi Penggunaan yang dikirimkan kepada Pemerintah

Pusat.

Untuk menetapkan pengelolaan Dana Desa diperlukan adanya landasan hukum.

Landasan hukum yang digunakan sebagai pedoman di Desa Ngipik, Kecamatan

Pringsurat, Kabupaten Temanggung :

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

4. PMK Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,

Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Pedoman

Pengelolaan Dana Transfer Ke Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Dalam pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa Ngipik selalu berpedoman

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dimana jangka waktunya

adalah 5 tahun. Selain berpedoman kepada RPJM juga berpedoman kepada Rencana

Kerja Pemerintah Desa (RKPD) yang berjangka 1 tahun. Oleh karena itu RKPD adalah

rincian dari RPJM. Berdasarkan RKPD, Pemerintah Desa Ngipik akan menyusun

APBDes yang didalamnya juga terdapat Dana Desa. Dalam pengelolaan Dana Desa

difokuskan untuk pembangunan infrastruktur untuk menunjang mobilitas dan kemajuan

Desa Ngipik.

Ditahun 2016, Pemerintah Desa Ngipik mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp.

612.643.000 untuk pembangunan infrastruktur Desa di 3 titik, yaitu pengaspalan dan

21

pembangunan jalan (paving) lingkungan di Dusun Dempel, pembangunan talud dan

drainase/selokan di Dusun Gedompon 2, dan pembangunan jalan lingkungan (paving) dan

talud di Dusun Nglarangan. Pengelolaan Dana Desa yang di terapkan oleh Pemerintah

Desa Ngipik bersifat Open Management. Jadi masyarakat dan Pemerintah Desa Ngipik

bersama-sama mengelola pembangunan infrastruktur secara terbuka. Dana Desa yang

digunakan atau dikeluarkan dibuat RAB dan dipasang di papan pengumuman tempat

pembangunan. Dana diRPJMdes sudah muncul lalu Pemerintah Desa Ngipik bekerjasama

dengan dusun-dusun yang mendapatkan bantuan.

Diawali dengan musyawarah yang melibatkan Pemerintah Desa Ngipik,

kelembagaan, tokoh masyarakat setempat, dan tim pengawas khusus membentuk suatu

tim dan melaksanakan pembangunan secara swakelola. Pembangunan dengan Dana Desa

melibatkan masyarakat Dusun setempat sehingga masyarakat mempunyai andil dalam

pembangunan tersebut.

Analisis Sistem Pengendalian Intern pada Pengelolaan Dana Desa di Pemerintah

Desa Ngipik

Lingkungan Pengendalian

Unsur pertama dalam SPIP yaitu lingkungan pengendalian yang memegang

peranan penting karena akan menentukan keberlangsungan pelaksanaan unsur-unsur

lainnya. Kondisi dalam instansi pemerintah sangat dipengaruhi oleh efektivitas

pengendalian intern oleh karena itu seluruh pegawai pemerintahan harus menciptakan dan

memelihara lingkungan dalam organisasi sehingga dapat menimbulkan perilaku yang

positif dan manajemen yang sehat. Lingkungan pengendalian yang baik memerlukan

unsur sebagai berikut:

1. Hasil analisis penegakan integritas nilai etika Pemerintahan Desa Ngipik

dilakukan oleh Kepala Desa Ngipik dengan menegakkan tindakan disiplin atas

kebijakan-kebijakan yang di terapkan sehingga memberikan contoh keteladanan

dalam bentuk tindakan dan ucapan kepada setiap pegawai Pemerintah Desa

Ngipik. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Ngipik sebagai

berikut :

“Selama saya menjabat saya belum pernah merubah aturan karena yang

namanya aturan kan sudah tertata atau tersusun bahkan kadang mau melakukan

kebijaksanaan saja saya tidak berani dalam arti namanya kebijaksanaan itu

menyimpang dengan aturan. Cuma besar kecilnya kadang belum tentu. Tetapi

22

saya selaku kepala desa ya kita sesuai dengan aturan demi kenyamanan untuk

bekerja. kita kalau mengacu aturan pemerintah kabupaten atau pemerintah pusat

itu sudah ada yang mengatur sendiri. Jadi kita untuk menyampaikan mungkin

secara forum ataupun di musyawarah dusun ataupun desa itu pasti kita

membacakan aturan-aturan yang ada. Disisi lain kita juga memberikan

selebaran sekiranya untuk orang-orang yang ingin tau kondisi keadaan kegiatan

itu. Jadi kita disisi lain dengan cara lisan waktu musyawarah, disisi lain kita

juga ada pemberitahuan di papan pengumuman untuk kegiatan-kegiatan biar

kita selalu terkontrol dalam arti TPK sendiri tidak melangkah seenaknya sendiri

dan warga masyarakat berhak untuk menegur kegiatan yang sekiranya tidak

sesuai dengan aturan yang ada.”

Serta hasil wawancara dengan beberapa narasumber sebagai berikut :

“Kepala Desa selalu menerapkan kode etik kepada seluruh pegawai

Pemerintahan Desa. Ya kalau kepala desa mempunyai kebijakan-kebijakan kalau

diambil garis ya harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di desa kita.

Itu ada aturannya Perda, Perbup yaitu garis kebijakannya harus sesuai dengan

itu. Untuk itu harus disampaikan kepada warga dalam musyawarah bersama.

Jadi kepala desa itu penanggungjawab keseluruhan tentang apa yang ada di

desa Ngipik ini. Baik itu keuangan, pembangunan, dan lain-lain. Tetapi yang

berkaitan dengan itu kalau didesa itu ada adat. Ada sopan santun, etika, dan

lain-lain. Kalau Kepala Desa ngomong ke tokoh masyarakat itu menerapkan

seperti itu ya pasti dari atas ke bawah itu menerapkan yang dikatakan dan

Kepala Desa belum pernah menghapus suatu aturan atau kebijakan. Kepala

Desa sekarang itu acuannya ada Perda dan Perbup. Jadi untuk nyeleweng jelas

salah dan tidak berani.”

Dari hasil wawancara dan penjelasan diatas menunjukan bahwa perilaku Kepala Desa

sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa menjadi faktor yang penting dalam proses

terciptanya pengendalian lingkungan yang berintegritas dalam nilai etika.Visi, misi, dan

tujuan organisasi dapat tercapai apabila Kepala Desa memiliki integritas dan komitmen.

Oleh karena itu, dari sikap dan perilaku yang ditunjukan oleh Kepala Desa Ngipik telah

menunjukan secara umum perilaku dan etika untuk memenuhi kriteria penilaian sesuai

dengan PP No.60 Tahun 2008 Pasal 5A yang menyebutkan memberikan keteladanan

pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Instansi Pemerintah,

menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan

prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku.

23

2. Hasil analisis komitmen terhadap kompetensi. Kepala Desa Ngipik menetapkan

kebijakan pengelolaan Dana Desa dan berkerjasama dengan Tim Pengelola

Kegiatan (TPK) yang ada di Desa Ngipik untuk merencanakan pembangunan

yang ada di Desa Ngipik. Tim TPK berkoordinasi untuk menentukan Dusun

mana yang akan dibangun lalu melaporkan kepada Kepala Desa, Kasi

Pembangunan, dan Bendahara Desa. Selain itu Kepala Desa juga menyusun

standar kompetensi pada masing-masing pegawai dan menyelenggarakan

pelatihan dan pembimbingan. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara oleh

beberapa narasumber sebagai berikut :

“Itu kan ada tupoksi. Ini ada kerja setiap pegawai desa dan itu

pekerjaannya sudah sendiri-sendiri. Jadi kepala desa tinggal menugaskan apa

yang sesuai dari anak buahnnya. Misalkan pembangunan desa ya ke Kasi

Pembangunan, dan lain-lain. Itu sudah ada kelompok tugas dan tanggungjawab

masing-masing. Kita tetap berusaha untuk menyesuaikan dengan aturan yang

ada di Pemerintah ataupun yang ada di PERBUP sendiri. Dana Desa juga bisa

digunakan untuk memberikan fasilitas ketrampilan kerja, kita mengadakan

kursus-kursus atapun pelatihan, itu memang kita selalu mengadakan untuk

membikin orang itu bisa menambah wawasan atau pun orang itu nanti bisa

memahami apa yang harus dikerjakan dengan baik. Dari Dana Desa

diperuntukan berapa persen itu bisa untuk pemberdayaan. Dari pemberdayaan

SDM dan lainnya kan kita memang butuh seperti itu untuk mengikuti

perkembangan zaman. Di era sekarang kan kita harus memahami teknologi

seperti laptop, komputer, internet dan segala macamnya kan itu pemberdayaan.”

Dari hasil penjelasan dan wawancara diatas menunjukan bahwa Kepala Desa Ngipik

dibantu oleh TPK dan Perangkat Desa sebagai pengelola Dana Desa. Hal ini

mencerminkan secara umum Pemerintah Desa Ngipik telah memenuhi kriteria komitmen

terhadap kompetensi yang sebagaimana dimaksud dalam PP No.60 Tahun 2008 Pasal 6C

yaitu menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai

mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya.

3. Hasil analisis kepemimpinan yang kondusif. Kepala Desa Ngipik menunjukan

melalui perkataan dan perbuatan selalu menekankan pentingnya pencapaian

tujuan dari pembangunan melalui Dana Desa di Desa Ngipik. Selain itu Kepala

Desa juga merespon masukan dari masyarakat terkait laporan-laporan yang

berkaitan dengan program-program dari Dana Desa dan kegiatan yang lain. Hal

24

ini juga sesuai dengan hasil wawancara oleh beberapa narasumber sebagai

berikut :

“Kepala Desa selaku orang yang di tuakan bagaimana caranya harus

memberikan teladan atau contoh perlakuan yang baik di masyarakat. Tapi

namanya seseorang kan tidak lepas dari salah dan khilaf, kita akui belum

sempurna tapi bagaimana caranya khusus Kepala Desa pribadi bisa semaksimal

mungkin untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat sebagai teladan

masyarakat. Tujuannya itu ada di Visi dan Misi. Setiap Kepala Desa baru

mempunyai Visi dan Misi itu di jadwalkan di RPJMDes 5 tahun. Kepala Desa

memiliki Visi dan Misi pembangunan yang mau dibangun selama 5 tahun itu apa.

Secara sempitnya setiap tahun di masukkan ke RKPDes (Rencana Kerja

Pemerintah Desa) setiap tahun di-SK kan atau bahkan yang tahun itu RPJM itu

Perdes. Jadi untuk menyusun APBDes harus sesuai dengan RKPDes. Begitu juga

dengan pembangunan yang menggunakan Dana Desa. Itu buat di akhir tahun

ada musyawarah yang mau menyusun ke tahun anggaran berikutnya. Jadi

diakhir tahun kita musyawarah untuk menyusun RKPDes tahun anggaran

berikutnya. Terus RKP itu jadi acuan untuk menyusun APBDes setiap awal

tahun di Perdes kan. Jadi anggaran Belanja Desa setiap awal tahun itu sudah

tau baik BPD dan Masyarakat tau ini manajemennya terbuka. Jadi masyarakat

tahu tahun anggaran tahun berikutnya itu untuk pembangunan apa. Dari

keseluruhan keuangan yang masuk ke Desa Ngipik baik itu ADD maupun Dana

Desa itu sudah ada keterangannya. Misalkan ADD berapa, Dana Desa berapa,

atau bantuan keuangan khusus berapa itu disusun pembelanjaan dalam satu

tahun. Kepala Desa selalu merespon secara baik dan semua itu kepala desa

sebagai penanggungjawab. Jadi semua yang berkaitan dengan Desa Ngipik

Kepala Desa harus tau.”

Dari hasil penjelasan dan wawancara diatas menunjukan Pemerintah Desa Ngipik

telah memenuhi kriteria menciptakan lingkungan yang kondusif yang sesuai dengan PP

No. 60 Tahun 2008 Pasal 7F terkait dengan merespon secara positif terhadap pelaporan

yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.

4. Hasil analisis pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa mengkoordinasikan dan menetapkan

pegawainya serta melakukan evaluasi secara berjenjang terhadap peran dan

tanggungjawab bawahannya. Struktur organisasi telah dirancang sesuai dengan

25

kompleksitas dan kebutuhan Pemerintahan Desa Ngipik. Hal ini jugas sesuai

dengan hasil wawancara oleh beberapa narasumber sebagai berikut :

“Jadi Kepala Desa dalam menyusun struktur organisasi proyek

pembangunan desa itu memang mengacu dengan kebutuhan. Contohnya seperti

pengelolaan data, pengelolaan keuangan, dan perencanaan pembangunan

memang dalam menyusun itu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Dalam

arti kalau kita butuh seperti manajer ataupun kita menyusun sebuah organisasi

seperti perpustakaan kita kan harus ada orang-orang yang dijadikan sebagai

pengurus itu mulai dari ketua, bendahara, sekretaris dan anggota jadi lebih

enaknya kita dalam berkerja itu orang-orang yang bisa memahami struktur

organisasi tersebut.”

Dari hasil penjelasan dan wawancara diatas menunjukan Pemerintah Desa Ngipik

telah memenuhi kriteria pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

yang tercantum dalam PP No.60 Tahun 2008 Pasal 8 ayat 1A,D, dan E yaitu dengan

memberikan kejelasan wewenang dan tanggungjawab dalam instansi Pemerintah Desa

dan melaksanakan evaluasi dan penyesuaian secara periodik terhadap struktur organisasi

sehubungan dengan perubahan lingkungan yang strategis.

5. Hasil analisis pendelegasisan wewenang dan tanggungjawab. Kepala Desa

Ngipik memahami bahwa pemberian wewenang dan tanggungjawab kepada

pegawai terkait dengan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dalam

rangka tujuan instansi pemerintah dapat di pastikan telah sesuai dengan kapasitas

masing-masing pegawai. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan

beberapa narasumber sebagai berikut:

“Kepala Desa dalam menugaskan pegawai itu kan tidak asal-asalan

dalam arti kita harus cari orang yang sekiranya mampu mengelola atau mampu

memberikan laporan-laporan yang ada di Desa Ngipik. Jadi dalam mencari atau

memberdayakan tugas-tugas itu setidaknya tidak terlalu kesusahan. Pegawai

Pemerintah Desa Ngipik dalam melaksanakan itu memang betul-betul harus

sesuai dengan orang yang mampu melakukannya. Setiap pegawai sudah tau

tugas dan fungsinya masing-masing. Misalkan kalau Kasi Pemerintah itu ya

mengurusi bidang pertanahan dan kependudukan, kalau Kasi Kesra ya sosial,

pendidikan, olahraga dan lain-lain. Kalau pembangunan ya ada Kaur

Perencanaan, keuangan ya ada Kaur Keuangan atau Bendahara Desa, yang

mengurusi inventarisasi barang ya Kaur Umum. Itu sudah tau tugasnya masing-

26

masing dan sudah sesuai dengan sistem pengendalian Intern yang ada di Desa

Ngipik.”

Berdasarkan penjelasan dan wawancara diatas menunjukan bahwa Pemerintah Desa

Ngipik telah memenuhi kriteria pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat

sebagaimana dimaksud dalam PP No.60 Tahun 2008 Pasal 9A sekurang-kurangnya

dilaksanakan dengan memperhatikan wewenang yang diberikan kepada pegawai yang

tepat sesuai dengan tingkat tanggungjawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi

Pemerintah.

6. Hasil analisis penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang

pembinaan sumber daya manusia. Kepala Desa Ngipik menetapkan kebijakan

dan prosedur pemberhentian pegawai yang mengacu pada aturan Pemerintah

Kabupaten Temanggung dengan syarat 60 tahun untuk pegawai aparatur desa.

Selain itu dalam memberdayakan masyarakat, Pemerintah Desa juga

menggunakan Dana Desa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat sesuai

dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini berdasarakan hasil wawancara dari

beberapa narasumber sebagai berikut :

“Untuk Diklat masuknya di pemberdayaan yang nantinya bisa melatih

orang-orang yang sudah masuk di lingkungan pemerintah, nanti pasti ada ada

Bintek dan tugas pokok sendiri nanti bisa dikerjakan sesuai dengan aturan yang

ada. Jadi dalam memberdayakan pasti ada unsur kita mengangkat pegawai yang

otomatis yang masih buta pekerjaan atau tugasnya kan seperti yang sekarang

sedang dilakukan oleh SekDes dan Tenaga Fungsional itu kan baru mengikuti

Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SiskeuDes). Khususnya di Desa Ngipik

memang mengangkat pegawai fungsional. Dalam arti pegawai fungsional itu

sesuai dengan aturan, SK-nya itu tiap tahun. Jadi setiap tahun dibuatkan SK

nanti bila SK habis setelah satu tahun ya kita buat lagi SK-nya. Kecuali kalau

memang dari Pemerintah Desa sudah ada yang mengcover yang lainnya. Saya

mengangkat tenaga fungsional tahun ini karena kondisi untuk membantu

keuangan yang ada di Desa Ngipik, kalau mengandalkan bendahara desa

dengan usia yang sudah tua kira-kira kurang optimal pengelolaannya, makanya

Pemerintah Desa Ngipik merekrut tenaga kerja dan saat merekrut itu Kepala

Desa berkoordinasi dengan BPD dan Tokoh Masyarakat itu biar semua warga

itu tau kalau si A itu posisi dikantor desa itu sebagai apa dan kita jelaskan

begitupula dengan gajinya sendiri itu beda dengan pegawai yang ada di kantor

27

pemerintahan karena tenaga fungsional cuman sekedar membantu. Setiap

minggu pertama itu ada rapat koordinasi. Jadi Kepala Desa langsung memimpin

rapat dan membahas kekurangan dan apa yang harus dilakukan. Secara otomatis

itu setiap laporan baik itu Kaur, Kasi dan Kepala Dusun ya harus laporan

kepada Kepala Desa itu setiap satu bulan sekali ada rapat koordinasi di Desa.

Misalkan perlu mengundang BPD ya kita undang. Itu mengacu dengan aturan

dalam arti pegawai aparatur desa itu di acuan Pemerintah Kabupaten

Temanggung maksimal 60 tahun. Karena usia 60 tahun kita memberikan SK

pemberhentian dan setelah itu kita mengangkat melalui prosedur yang ada jadi

kita tidak asal mengambil si A untuk diangkat ataupun yang lain. Prosedurnya

kalau Kepala Desa itu pilihan dan kalau dari SekDes dan Kadus itu tidak ada

pilihan tetapi berdasarkan hasil tes dan pelaksanaan tes sendiri tidak

diperbolehkan calon tunggal harus ada pesaingnya. Makanya aturan yang

sekarang kan tidak diperbolehkan calon tunggal dan harus melalui tes.”

Dari hasil penjelasan dan wawancara diatas menunjukkan Pemerintah Desa

Ngipik telah memenuhi kriteria mengenai penyusunan dan penerapan kebijakan yang

sehat tentang pembinaan Sumber Daya Manusia yang termuat dalam PP No.60 Tahun

2008 Pasal 10 ayat 1A dengan memperhatikan sekurang-kurangnya penetapan kebijakan

dan prosedur sejak rekrutmen dengan pemberhentian pegawai.

7. Hasil analisis perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang

efektif dilakukan oleh Pemerintah Desa Ngipik memberikan keyakinan dalam

proses pelaksanaan Program Dana Desa dengan bekerjasama dengan Badan

Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, dan TPK setiap dusun. Pemerintah

Desa dapat meyakinkan kepada pihak-pihak yang terkait dalam program-program

pembangunan Desa Ngipik. Hal tersebut juga sesuai dari hasil wawancara dengan

Kepala Desa sebagai berikut :

“Kita selalu memberi kepercayaan kepada perangkat dan masyarakat

untuk melakukan pembangunan dengan Dana Desa karena sudah sanggup

ataupun sudah mengerjakan apa yang menjadi tugas di bidangnya. Kita hargai

dan percaya dengan apa yang telah dilakukan. Jadi saya selaku kepala desa

selalu pecaya dengan perangkat saya dan masyarakat desa.”

Serta hasil wawancara dari beberapa narasumber sebagai berikut:

“Pemerintah Desa memasang perencanaan dan penganggaran itu kan

ada di papan proyek. Jadi masyarakat tahu kalau ada pembangunan ini memakai

28

anggaran berapa itu kan tahu. Dan juga setiap kegiatan di lingkungkan kita

akomodir jadi TPK. Jadi beberapa personil TPK itu berasal dari lingkungan

masing-masing. Misalkan ada pembangunan di dusun Kutan ya orang dusun

Kutan ya ada yang kita jadikan TPK. Jadi tau perencanaan dan penganggaran

yang ada.”

Dari hasil penjelasan dan wawancara diatas dapat menunjukan bahwa Pemerintah

Desa Ngipik telah mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan (keterbukaan) dan

akuntanbel di Desa Ngipik. Hal itu telah memenuhi kriteria dari perwujudan peran aparat

pengawas intern yang efektif yang tercantum dalam PP No.60 Tahun 2008 Pasal 11 ayat

1A atas memberikan keyakinan yang memadahi atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan

efektivitas pencapaian penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Penilaian Risiko

1. Hasil analisis identifikasi risiko di Pemerintah Desa Ngipik berupa mengenali

risiko-risiko dan bagaimana cara mengatasi melalui manajemen risiko dengan

menggunakan metodologi yang sesuai aturan yang berlaku. Contohnya risiko

dalam tahap perencaan pembangunan dengan Dana Desa yaitu tidak ada sarana

untuk penyampaian saran-saran pembangunan dari masyarakat maka

dilaksanakannya kegiatan musrembangdes untuk menerima masukan dari

masyarakat mengenai pembangunan desa. Selain itu pada tahap penggunaan

Dana Desa yaitu risiko pembelian bahan-bahan material untuk pembangunan

infrastruktur seperti perbedaan volume material, kehilangan, dan bahan material

yang tidak sesuai dengan kriteria pemesanan. Pada tahap pelaporan Dana Desa

juga melakukan penilaian risiko dengan menetapkan transparansi kepada

masyarakat. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Dana Desa itu kan sudah ada aturannya dari pusat. Metodologi atau

aturannya ya sesuai dengan Perda, Perbup jadi ya sesuai dengan itu saja. Risiko

seperti itu memang sangat rawan, dalam arti kalau kita tidak maksimal dalam

melakukan pekerjaan itu nanti yang menilai itu masyarakat. Sekarang itu

masyarakat sudah pintar mau ditipu seperti apa sudah tidak bisa karena kita

sudah melakukan transparansi mulai dari APBDes, pembangunan desa dari

Dana Desa maupun ADD berapa dan sudah muncul nominalnya berapa kita

tidak bisa mengotak-atik. Bahkan sampai dengan pengerjaan sendiri kita sesuai

dengan rencana anggaran belanja yang sudah muncul. Jika kita sesuai dengan

ketentuan saya yakin pasti aman semua. Jika sesuai dengan aturan itu akan

29

meminimalisir terjadinya risiko. Kalau dari pihak luar kan untuk pembangunan

kan bertahap. Kita cari supplier yang istilahnya memberikan pinjaman dulu.

Contoh kita butuhnya pasir satu truck ya kita turunkan satu truck dulu, tidak

ditumpuk semuanya. Misal lagi kita butuh semen 200 sak ya kita minta

diturunkan dulu 25 atau 35 dulu baru sisannya juga bertahap. Jadi risiko untuk

semen itu menjadi keras atau hilang itu sedikit. Risiko memang selalu ada tapi

kita berusaha mengurangi risiko tersebut. Tapi sementara ini di Desa Ngipik

aman-aman saja.”

Dari hasil penjelasan dan wawancara diatas Pemerintah Desa Ngipik telah

menunjukkan kriteria identifikasi risiko yang memadai dari faktor eksternal maupun

internal pada pengelolaan Dana Desa serta telah menggunakan metodologi yang sesuai

dengan tujuan dari Pemerintah Desa. Oleh sebab itu Pemerintah Desa Ngipik telah

mengidentifikasi risiko yang tercantum dalam PP No.60 Tahun 2008 Pasal 16 ayat 1A

dan B yang sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan menggunakan metodologi yang

sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan serta

menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan

internal.

2. Hasil analisis Risiko. Pemerintah Desa Ngipik menetapkan pengendalian intern

untuk menganalisis risiko-risiko yang terjadi berdasarkan kegiatan pembangunan

dengan Dana Desa setiap hari untuk memantau progres dari kegiatan

pembangunan. Kepala Desa Ngipik juga mengelola atau mengurangi risiko dan

melakukan tindakan khusus untuk mencegah terjadinya masalah-masalah yang

muncul mengenai Dana Desa. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara

sebagai berikut :

“Kami memang menugaskan tim untuk memantau setiap hari dalam arti

tim desa itu sebagai bahan saya untuk laporan sekiranya itu dibutuhkan. Jangan

sampai kegiatan itu kepercayaan saya dengan tim itu tidak ada. Saya tetap

percaya dengan TPK yang memberikan laporan yang aktual kepada kami di

pemerintah desa. Misalnya, kita dalam pengerjaan sebuah proyek atau kegiatan

itu biasanya ada pengawasan. Dalam arti pengawasan itu bisa diambil dari

tokoh masyarakat atau BPD kita selalu ada pengawasan bahkan sampai

keuangan itu ada pengawasan tersendiri. Seandainya ada kecurangan dan yang

lainnya, kita sebelum melangkah ke orang-orang yang akan berbuat seperti itu

kita kan selalu berkoordinasi terlebih dahulu. Koordinasi itu untuk meyakinkan

30

Tim ataupun panitia yang mengerjakan jangan sampai dia itu melakukan

kecurangan. Itu memang sudah dari awal saya tekankan. Jadi memang kita yang

ada di lapangan setiap hari mengecek jadi kalau ada penyimpangan sudah

langsung tau. Jadi sudah saya tekankan jangan satupun yang menyimpang atau

merubah RAB. Bila dari RAB itu ada sisa maka dimasukkan dalam SILPA di

tahun berikutnya.”

Dari hasil penjelasan dan wawancara diatas menjelaskan bahwa Pemerintah Desa

Ngipik telah menggambarkan kriteria dari analisis risiko yang tercantum dalam PP No.60

Tahun 2008 Pasal 17 ayat 1 yaitu dengan menentukan dampak risiko yang telah

diidentifikasi dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko

yang dapat diterima oleh Pemerintah Desa Ngipik.

Kegiatan Pengendalian

1. Hasil analisis reviu atas kinerja pembangunan melalui Dana Desa di Pemerintah

Desa Ngipik dilakukan dengan cara membandingkan kinerja dengan tolak ukur

yang sudah ditetapkan pada saat perencanaan pembangunan. Kepala Desa juga

terlibat dalam pengelolaan Dana Desa dari tahap penganggaran pembangunan

hingga evaluasi hasil pembangunan. Pemerintah Desa memastikan kegiatan

pembangunan sesuai dengan rencana pembangunan tahun 2016. Dengan bantuan

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Badan Pengawasan Daerah Pemerintah Desa

Ngipik dapat melakukan reviu dengan membandingkan anggaran dan realisasi

kegiatan. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa

narasumber sebagai berikut :

”Dalam penyusunan Dana Desa itu Kepala Desa berserta BPD dan TPK

menyusun rencana pembangunan. BPD termasuk kelembagaan, mitra kerja dari

pemerintah desa. Jadi tergantung perwilayah itu untuk memilih anggota BPD

bisa melalui pilihan atau penunjukan dalam sebuah forum. Dengan jumlah

penduduk yang hampir 3000 penduduk jadi minimal harus ada 11 orang BPD.

Nanti SK BPD itu nanti dari Bupati. Kedudukannya sama dengan Kepala Desa.

Kalau perangkat yang lain itu baru SK dari Kepala Desa. Sedangkan fungsi BPD

itu sebagai tempat musyawarah. BPD juga berperan dalam pengawasan

program Dana Desa. Ada rencana dulu dari Kepala Desa nanti berkoordinasi

dengan BPD dan TPK dalam penganggaran itu dan baru timbul Perdes dari

APBDes itu. Kita percaya dengan tim pembangunan yang sudah tau lokasi,

gambar, dana, volume material yang diperlukan otomatis kita membuat

31

koordinasi dengan tokoh masyarakat. Tim perencanaan dan pembangunan itu

tidak lepas dari RPJMDes. Jadi rencana pembangunan desa 5 tahun kedepan itu

memang sudah di planning untuk pembuatan di dusun-dusun itu apa saja. Kalau

tidak di cover di RPJMDes kita juga kewalahan karena kita membangun itu

dasarnya dari RPJMDes 5 tahun. Untuk perbandingan kinerja kalau di tahun

kemarin kita tidak ada masalah biasanya kita tetap menerapkan sistem tahun

kemarin dalam artian misalkan pembuatan rapat beton, pembangunan tempat-

tempat umum itu memang kadang kita bisa menyerap dari yang kemarin asalkan

itu tidak menyalahi dengan aturan.”

Dari hasil penjelasan dan wawancara menunjukkan Pemerintah Desa Ngipik telah

menggambarkan kriteria dari riviu atas kinerja pembangunan dengan program dari Dana

Desa sesuai dengan PP No.60 Tahun 2008 Pasal 18 ayat 1 yaitu dengan penyelenggaraan

kegiatan pengendalian yang dimaksud reviu atas kinerja yang bersangkutan dan dengan

membandingkan kinerja tolak ukur yang di tetapkan.

2. Hasil analisis pembinaan sumber daya manusia. Kepala Desa Ngipik

menyampaikan visi dan misi di pemerintahan desa dengan jelas dan sesuai untuk

membangun desa. Salah satu dari visi dan misi yaitu tentang pemberdayaan SDM

dengan cara pelatihan-pelatihan melalui program-program yang telah di tetapkan.

Kegiatan tersebut bisa menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Hal ini

juga sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa narasumber sebagai

berikut:

“Kepala Desa mengutarakan visi dan misi secara jelas. Istilahnya apa

yang mau di bangun ya kita semua harus tau. Terus tujuan kan ya setiap kepala

desa yang baru kan pasti punya tujuan jadi itu sejak awal sudah di sampaikan ke

bawahannya. Visi dan misi kami di pemerintahan desa itu bagaimana bisa

terwujud dengan kebersamaan kita. Salah satunya contoh pemberdayaan. Di

pemberdayaan itu nanti kan ada pelatihan-pelatihan seumpama kita memberikan

dukungan wiraswasta kepada teman-teman remaja atau yang lainnya. Pernah

kami memberikan pelatihan perbengkelan. Kami bekerjasama dengan PNPM

waktu itu mengadakan perlatihan perbengkelan jadi untuk menunjang motivasi

seseorang biar bangkit untuk meraih rejeki, usaha lebih bagus, taraf hidup

meningkat kita selalu memberdayakan dengan cara memberi bintek-bintek

khusus atau pelatihan khusus dan kita kerjamasa dengan LPK yang ada di

Temanggung ataupun LPK yang ada di sekitar desa. Mulai dari praktik jahit, las,

32

tata boga itu untuk pemberdayaan semua. Pendanaan dari Dana Desa bisa, dari

APBDes atau APBD Kabupaten juga bisa dan nanti bekerjasama dengan LPK di

Kabupaten Temanggung itu nanti bisa terjadi.”

Dari hasil penjelasan dan wawancara diatas menunjukan bahwa Pemerintah Desa

Ngipik telah memenuhi kriteria pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang termuat

dalam PP No.60 Tahun 2008 Pasal 20 ayat 1A dan B yaitu dalam melakukan pembinaan

Sumber Daya Manusia, pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya

mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi kepada instansi kepada pegawai

dan membuat strategi perencanaan dan pembinaan Sumber Daya Manusia yang

mendukung pencapaian visi dan misi.

3. Hasil analisis pengendalian atas pengelolaan sistem informasi untuk pengelolaan

Dana Desa tahun 2016. Pemerintah Desa Ngipik belum memiliki sistem

informasi pada aset komputer desa yang bertanggungjawab untuk mengelola

sistem tersebut. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pegawai yang

mengoperasikan mengenai komputer. Jadi Pemerintah Desa Ngipik hanya

memberikan pelayanan secara transparansi dan kejujuran sebagai sistem

informasi secara manual tanpa melalui media elektronik. Hal ini juga sesuai

dengan hasil wawancara dengan beberapa narasumber sebagai berikut :

“Untuk media sarana informasi dengan menggunakan sistem didesa

Ngipik masih kurang karena berbagai keterbatasan dan kurang pengetahuan

mengenai komputer yang dimiliki oleh setiap pegawai karena mayoritas pegawai

desa disini usianya sudah tua-tua jadi kita hanya menerapkan kejujuran adalah

faktor utama. Kita untuk dituntut kinerja yang maksimal kita kalau jujur

insyaallah kita enak dan nyaman. Kejujuran itu diterapkan mulai dari pimpinan

sampai ke bawahan itu harus transparansi dan jujur. Jadi prinsip yang di

gunakan ya transparansi dan keterbukaan. Jadi kalau dulu top-down kalau

sekarang botton-up. Pertanggungjawaban ada pada Kepala Desa. Jadi Kepala

Desa pasti mengecek karena tanggungjawab yang pertama jika ada

penyimpangan jelas yang ditegur Kepala Desa, yang kedua TPK maka segala

kegiatan apapun harus ada pelaporan ke Kepala Desa, selanjutnya Kepala Desa

memberikan laporan ke Kecamatan dan dari Kecamatan akan memberikan

laporan ke Kabupaten. Itu harus ada pelaporan ke Kepala Desa minimal 15 hari

sekali untuk perkembangannya dan itu pun Kepala Desa nanti akan mengecek

langsung ke lokasi untuk melihat perkembangan pembangunannya.”

33

Hasil dari penjelasan dan wawancara diatas menunjukkan bahwa Pemerintah

Desa Ngipik belum memenuhi kriteria pengendalian atas pengelolaan sistem informasi

yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa yang tercantum didalam PP No.60 Tahun

2008 Pasal 21 ayat 1 mengenai pengamanan sistem informasi sekurang-kurangnya

mencangkup pengamanan sistem informasi yang diberikan belum menguraikan tentang

pengamanan secara jelas sistem informasi dan pengendalian atas perangkat lunak sistem.

4. Hasil analisis pengendalian fisik atas aset. Pemerintah Desa Ngipik melakukan

pengamanan fisik aset desa setelah dilakukannya pembangunan infrastruktur

pada tahun 2016 melalui program Dana Desa berupa pengawasan dan perawatan.

Selain untuk pembangunan, Dana Desa juga dibelanjakan untuk pembelian aset

berupa meja, kursi, dan peralatan lainnya tetapi setelah rencana pembangunan

infrastruktur selesai. Untuk arsip dan laporan-laporan mengenai Dana Desa

disimpan secara aman. Pemerintah desa juga telah mengembangkan tingkat

keamanan aset infrastruktur yang dibuat melalui program Dana Desa secara

periodik. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa

narasumber sebagai berikut :

“Dalam setiap pembangunan itu selalu berkelanjutan. Misalnya untuk

pembangunan jalan itu ada TKP, pengawas dan perawatan. Jadi secara umum di

desa tetapi ya perawatnya di lingkungan masing masing. Istilahnya kalau sudah

di bangun ya harus di rawat. Sudah kita tingkatkan dengan perawatan dan

pengecekan secara rutin aset-aset yang dibangun melalui program Dana Desa.

Untuk pengamanan fisik merapkan keterbukaan dalam arti keterbukaan kami di

pemerintahan desa kepada masyarakat bahkan kepada jajaran lainnya seperti

LSM kan biasanya ingin tau kondisi desa. Pemerintah Desa Ngipik pernah

kedatangan LSM yang intinya mau minta data-data yang ada di desa lalu saya

tidak memberikan karena saya dibawah komando Camat dan Bupati. Kalau

memang dari pihak LSM ada rekomendasi dari Bupati atau Camat maka saya

siap memberikan data-datanya, tetapi bila tidak ada maka pihak LSM tersebut

bila ingin tau keadaan desa, pembangunan desa saya suruh tanya ke Kecamatan

atau Kabupaten. Itu sangat berisiko bagi kami kalo terlalu dalam arti fulgar.

Kalau terbukanya dengan masyarakat Desa Ngipik kami tidak masalah. Tetapi

kalau orang lain mungkin mencari celah-celah kesalahan. Untuk arsip dan

laporan-laporan terkait program Dana Desa diarsipkan dan insyaallah aman.

Jadi kita arsip sendiri dan dimasukan kedalam komputer dan di arsipkan secara

hardcopy. Kita dalam penganggaran untuk aset desa seperti kursi dan meja dan

34

lain lain kita dianggarkan dari Dana Desa untuk pembelian. Di aset tersebut

harus di beri label itu pembelian tahun berapa dan pengarsipannya dilakukan

oleh kaur umum. Dan dilaporkan setiap tahunnya jumlahnya berapa. Untuk kasi

pembangunan juga mencatat pembangunan yang ada di desa ngipik, serta kaur

Umum juga menginventarisir pembangunan yang ada di desa ngipik. Apa yang

sudah di bangun dan apa yang sudah di belikan. Dana Desa itu untuk

pembangunan infrastruktur itu juga di batasi untuk pemberdayaan SDM juga.

Misalkan untuk beli peralatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat

ya kita dukung. Contohnya ada pelatihan kelompok tani, peralatan dibelikan dan

nanti yang mengurusi peralatannya ya kelompok tani tersebut. Tapi tetap harus

diinvetariskan di Desa bahwa barang yang di belikan di tahun ini ya di kelompok

ini. Ini di inventariskan di desa dan di simpan di desa. Bila ada yang mau

menggunakan ya baru di pinjamkan. Jadi kita berharap dengan adanya Dana

Desa itu bisa maju ekonominya ataupun kalau misalnya dengan bantuan

BUMDes.”


Ngipik telah memenuhi kriteria pada pengendalian fisik atas aset yang sebagaimana

dimaksud tercantum dalam PP No.60 tahun 2008 Pasal 34 ayat 1 yang dilakukan

sekurang-kurangnya melalui pengamanan fisik dan perawatan fisik atas aset.

5. Hasil analisis penetapan dan mereviu atas indikator dan ukuran kerja. Pemerintah

Desa Ngipik belum melakukan adanya ukuran dan indikator kinerja yang

ditetapkan untuk peningkatan pegawai. Hal ini juga sesuai dengan hasil

wawancara dengan beberapa narasumber sebagai berikut :

“Ya harusnya ada, tapi untuk saat ini ya menyesuaikan dengan poksi nya

saja sementara ini. Kinerjanya ya pekerjaannya masing-masing. Didesa Ngipik

tidak ada indikator untuk peningkatan pegawai. Jadi sudah mengacu pada tugas

dan fungsi pokok masing-masing. Untuk penilaian kegiatan di masyarakat itu

cuman ada pemberitahuan atau dijadwalkan. Biasanya minggu pertama

pengadaan barang, minggu kedua mulai pengerjaan dan seterusnya.”


Ngipik belum memenuhi kriteria dari penetapan dan mereviu indikator dan ukuran kinerja

sebagai mana dimaksud dalam PP No.60 Tahun 2008 Pasal 35 mengenai menetapkan

ukuran dan indikator kerja serta mengevaluasi faktor penilaian kinerja.

35

6. Hasil analisis pemisahan fungsi. Pemerintah Desa Ngipik memberikan

tanggungjawab kepada pegawai desa sesuai dengan tugasnya masing-masing dari

tahap Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana

Desa. Kepala Desa Ngipik memastikan semuanya tidak bisa ditangani atau

dilimpahkan tugas ke satu orang saja. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara

yang disampaikan oleh beberapa narasumber sebagia berikut :

“Tanggungjawab dari pengelolaan barang mulai dari perencanaan,

pencairan itu tetap dipisah-pisahkan. Kalau pembangunan itu menjadi tanggung

jawab kaur. Pembangunan dan TPK, keuangan ya Bendahara desa selaku

pemegang kas keuangan Desa. Itu menjadi tanggungjawab masing-masing

bagian. Kalau TPK ya pembuatan SPJ, Bendahara ya pembayaran. Seumpama

ada audit dari BPK ya nanti yang ditanyakan pasti kepada Bendahara. Misal

dana desa turun di dusun A yang mengurus ya hanya 1 orang TPK tersebut.

Kalau administrasi di Desa itu tidak boleh diurus hanya 1 orang. Untuk kegiatan

pembangunan dari dana desa itu tidak bisa dikendalikan oleh satu orang. Itu

harus ada timnya yang sudah di bentuk oleh kepala desa dan kaur

pembangunan.”


Ngipik telah memenuhi kriteria dari pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud dalam PP

No.60 Tahun 2008 Pasal 36 ayat 1 bahwa pimpinan Instansi Pemerintah harus menjamin

bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang.

7. Hasil analisis dari otoritas atas transaksi kejadian yang penting. Kepala Desa

Ngipik dibantu oleh bendahara desa dan kasi pembangunan dalam

menatausahakan setiap pengelolaan dana desa baik dalam proses pengalokasian

hingga evaluasi kegiatan untuk mendukung terlaksananya kegiatan pembangunan

sesuai dengan apa yang sudah direncakan di penganggaran Dana Desa. Kepala

desa memberikan pengendalian kepada bawahannya berupa keyakinan bahwa

hanya transaksi dan kejadian yang valid untuk di proses sesuai dengan arahan dan

otoritas dari kepala desa. Hal ini juga sesuai dengan hasil dari wawancara yang

disampaikan oleh beberapa narasumber sebagai berikut :

”Kalau di pemerintahan, kepala desa berhak menunjuk TPK yang

mengacu kepada aturan dan pengendaliannya kita harus selalu berkoordinasi.

Misal uang masuk berapa persen, pengerjaan berjalan berapa persen jangan

sampai tahap pertama yang 60% itu kita sudah bisa membangun berapa meter

36

itu harus sesuaikan dan di SPJ kan. Itu kan dasarnya nota, jadi sudah dikirim

bermacam-macam barang itu nanti nota akan di verifikasi oleh sekertaris desa.

Itu sudah sesuai dengan aturan Perbup. Seluruhnya kan ada tandatangan dari

kepala desa. Jadi kepala desa harus tau untuk perencanaan dan sebagainya.

Misalkan transfer, beli barang itu harus mengetahui kepala desa. Jadi ya sudah

pasti andal data-data yang diberikan. Kepala desa dan TPK tinggal menjalankan

aturan yang sudah berlaku. Begitu juga tahap kedua jadi nanti ada SPJ ganda.

Waktu penyerahan atau pelaporan itu pasti ada saksi. Saksi disamping kita

pengerjaan harus ada pembanding. Kita dalam mendatangkan supplier tidak

hanya satu dua orang. Kita bisa lebih dari itu. Pembanding jika sudah deal

dengan salah satu supplier otomatis ada saksi-saksinya. Saksi itu merupakan

sebagai pengawas atau saksi dalam pembangunan juga bisa.”

Dari hasil penjelasan dan wawancara diatas menunjukkan bahwa Pemerintah

Desa Ngipik telah memenuhi kriteria otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting

tercantum dalam PP No.60 Tahun 2008 Pasal 37 ayat 1 sebagaimana dimaksud sekurang-

kurangnya dilakukan dengan pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan dan

mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai.

8. Hasil analisis pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi kejadian.

Kepala Desa Ngipik memberikan arahan kepada TPK dan kasi Pembangunan

untuk mengelola Dana Desa dan seluruh transaksi dan kejadian yang berkaitan

dengan pengelolaan Dana Desa tahun 2016 di klasifikasikan dengan tepat dan

sudah terlaksana. Hal ini juga sesuai dengan hasil dari wawancara dengan kepala

desa sebagai berikut :

“Dari awal kita mendapat dana berapa kan kita sudah menyusun itu.

Jadi untuk pendistribusian kegiatan kita sudah rancang dari awal. Makanya

sebelum kita melaksanakan kegiatan kita kan melengkapi dokumen-dokumen

terlebih dahulu dan begitu dokumen sudah selesai baru kita melakukan

pengerjaan fisik jadi kita tidak merasa kesulitan karena dokumen pendukung

sudah ada semua. Yang penting saya sarankan kepada TPK butuh dokumen dulu

jangan sampai baru berjalan berapa persen dan dokumen baru menyusul kan itu

sama saja kayak rekayasa. Alhamdulillah sudah semua di tahun 2016. Kemarin

kita didepan inspektorat sudah melengkapi kekurangan-kekurangan karena saya

sendiri tahun 2016 semester kedua baru menjabat. Kegiatan kegiatan di desa

37

Ngipik kan baru berjalan di semeseter ke dua dan saya sudah laporan ke

inspektorat itu tidak ada masalah dan sudah valid semua.”

Dari hasil penjelasan dan wawancara diatas dengan Kepala Desa Ngipik

menunjukan telah memenuhi kriteria pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas

transaksi dan kejadian yang tercantum dalam PP No.60 Tahun 2008 Pasal 38 ayat 1

sebagai mana dimaksud perlu mempertimbangkan transaksi dan kejadian di klasifikasikan

dengan tepat dan dicatat segera. Klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan

dalam seluruh siklus trasaksi atau kejadian.

9. Hasil analisis Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatatannya. Kepala

Desa Ngipik wajib menugaskan pegawai yang bersangkutan atau kaur Umum

yang bertanggungjawab terhadap sumber daya dan melalukan pencatatan serta

melakukan reviu dan pelaporan kegiatan setelah program Dana Desa terlaksana

atau selesai dibangun. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan Kasi

Pembangunan sebagai berikut :

“Yang diberikan tanggungjawab ya kaur Umum sebagai penerimanya.

Jadi kalau kegiatan sudah selesai ya diserah terimakan kepada Kepala Desa.

Selanjutnya Kepala Desa memerintahkan untuk mencatat dan menginventarisasi

pembangunan itu ke Kaur Umum dan itu wajib di laporkan. Itu tetap ada

pelaporan baik secara lisan atau tertulis. Pelaporan itu tentang aset nya masih

ada atau tidak, rusak atau tidak. Nanti pasti ada dari kecamatan itu mensurvei

bagaimana kondisi bantuan tersebut. Jika dalam waktu 5 tahun sudah tidak layak

itu bisa diajukan lagi. Kita dalam melangkah sendiri tidak asal-asalan melalui

aturan Desa sendiri tetapi kita tetap mengacu pada aturan.”


Desa Ngipik telah memenuhi kriteria dari akuntabilitas terhadap sumber daya dan

pencatatannya yang tercantum dalam PP No.60 Tahun 2008 Pasal 39 ayat 1 sebagaimana

dimaksud pimpinan Instansi Pemerintah wajib menugaskan pegawai yang bertanggung

jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan reviu atas

penugasan tersebut secara berkala.

10. Hasil analisis dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta

transaksi dan kejadian penting. Kepala Desa Ngipik menjunjuk bendahara desa

untuk selalu menyimpan dokumentasi hasil pembangunan dari Dana Desa dalam

bentuk SPJ. Bukti transaksi diarsipkan dan disimpan di lemari arsip desa untuk

38

hardcopy sedangkan softcopy disimpan dikomputer desa dan flasdisk yang

khusus untuk data-data tentang keuangan desa. Hal ini juga sesuai dengan hasil

wawancara yang disampaikan oleh beberapa narasumber sebagai berikut :

“Semua itu yang berkaitan dengan pembangunan didokumentasikan

dalam bentuk SPJ. Tahun 2015 pemerintah desa membeli lemari untuk

menyimpan berkas-berkas laporan tentang desa dan laptop baru untuk

penyimpanan data tetapi biayanya itu dibebankan dalam APBDes tahun 2015

bukan melalui Dana Desa.”


Ngipik telah memenuhi kriteria dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern

serta transaksi dan kejadian penting yang tercantum dalam PP 60 Tahun 2008 Pasal 40

ayat 1 sebagaimana dimaksud wajib memiliki, mengelola, memelihara dokumen secara

berkala atas transaksi dan kejadian penting.

Informasi dan Komunikasi

1. Hasil analisis menyediakan dan memanfaatkan berbagia bentuk dan sarana

komunikasi. Pemerintah Desa Ngipik menyediakan sarana informasi ke

masyarakat dengan adanya media informasi berupa banner untuk pelaporan

pembangunan Program Dana Desa tahun 2016 dan membuatkan prasasti di lokasi

pembangunan. Selain itu juga ada papan pengumuman di balai desa dan

menyediakan nomor telepon sebagai sarana komunikasi antar masyarakat dan

pemerintah. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh

beberapa narasumber sebagai berikut:

“Dalam pengerjaan Dana Desa memang dari awal sudah ditata

sedemikian rupa. Dalam arti kita pengerjaan itu harus sesuai dengan aturan,

spesifikasi, dan juga pelaksanaan dari awal itu harus sudah tertata khususnya

yang ada di Desa Ngipik dari awal sudah saya tekankan untuk semaksimal

mungkin dalam pengerjaan karena kegiatan ini untuk beberapa tahun kedepan.

Meskipun tahun ini melakukan pembangunan ini kan manfaatnya untuk tahun

berikutnya. Itu didokumentasikan dalam bentuk foto. Dokumentasi itu ada 0%,

50%, 100%. Itu berupa softcopy dan hardcopy. Informasi-informasi mengenai

tentang pelaporan dari kegiatan itu sudah ada terpampang. Setiap titik ada

pelaporan kepada masyarakat berupa benner. Dan isinya disitu dana berapa,

dana yang digunakan, volume pembangunan sudah ada semua dan setelah

kegiatan selesai lalu dibangun prasasti. Kalau ada pemeriksaan dan sebagainya

39

itu bisa digunakan. Untuk tahun 2016 hanya kita melakukan pembangunan di 3

titik atau dusun. Dusun Gedompon 2, Dempel, Nglarangan.”


Desa Ngipik telah memenuhi kriteria dari unsur Informasi dan Komunikasi yang

tercantum dalam PP No.60 Tahun 2008 Pasal 42 ayat 1 sebagaimana dimaksud sekurang-

kurangnya dilakukan dengan menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan

sarana komunikasi.

Pemantauan

1. Hasil analisis evaluasi terpisah. Pemerintah Desa Ngipik belum pernah

menyelenggarakan evaluasi dengan cara reviu menyebarkan kuesioner ke

masyarakat atau melalui pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Internal

mengenai pembangunan program Dana Desa maupun yang lainnya. Tetapi

pengawasan tetap dilakukan oleh Pemerintah Desa Ngipik dengan bantuan dari

pihak internal (pegawai) maupun pihak eksternal (masyarakat). Hal ini juga

sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh beberapa narasumber

sebagai berikut :

“Kalau untuk saat ini, Kepala Desa belum memberikan penilaian seperti

angket atau kuesioner. Tapi biasanya kepala desa hanya menugaskan TPK untuk

menilai pembangunan tersebut. Cara pengendalian ya seperti kita adakan rakor

bersama setiap bulan kita rapat dengan perangkat, setiap 4 bulan sekali kita

rapat dengan anggota BPD dan tokoh masyarakat. Jadi kita merasa lebih

nyaman dalam bekerja. Selain itu untuk evaluasi kita bisa mengambil laporan

dari teman-teman kadus. Seumpama kegiatan sudah selesai dan sudah

dimanfaatkan masyarakat jadi saya tinggal bertanya kepada kadus tentang

perkembangan dan pemanfaatannya lalu begitu ada pelaporan langsung kita cek

bersama-sama. Dari perangkat mungkin dari Kasi Pembangunan terutama

karena TPK sudah selesai, jadi kita yang ada di pemerintahan desa dari Kepala

Desa, Kasi Pembangunan, dan Kadus yang ketempatan seumpama ada yang

rusak kita harus cepat survei dan kita usulkan kalau anggaran ditahun ini,

pembangunan di tahun ini sudah rusak. Kita bisa mengusulkan lagi atau

menunggu pembangunan 5 tahun lagi. Kalau saya menilai program dari Dana

Desa yang sudah terlaksana itu berdasarkan pengalaman saya sendiri karena

untuk desa secara teknis tidak mempunyai alat jadi kepala desa mungkin bisa

datang ke lokasi, permasalahan seperti apa terus pengecekannya seperti itu.

40

Kalau secara teknis jelas kami tidak mempunyai alat yang jelas secara visual

kita bisa melihat kondisi seperti apa kita bisa pengawasannya secara langsung.

Untuk pengawasan melalui pihak luar atau eksternal kita biasanya cuman

sekedar sharing. Dibawah naungan PMD Kasi Kecamatan pengawasan mulai

dari verifikasi, pencairan dan lain-lain nanti ada timnya sendiri di tingkat

Kecamatan. Jadi kita untuk melangkah itu lebih maksimal karena kita selalu

diawasi dari pihak Kecamatan atau Kabupaten. Kita dalam melangkah sendiri

tidak asal-asalan melalui aturan Desa sendiri tetapi kita tetap mengacu pada

aturan.”


Desa Ngipik telah memenuhi kriteria dari evaluasi terpisah yang tercantum didalam PP

No.60 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 sebagaimana dimaksud evaluasi terpisah dapat

dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah.

2. Hasil analisis tindak lanjut. Pemerintah Desa Ngipik merekomendasikan hasil

pembangunan infrastruktur desa untuk tahun selanjutnya. Kepala desa meminta

kadus-kadus yang ada didesa Ngipik untuk mengajukan program-program

pembangunan untuk memajukan Desa Ngipik. Hal ini juga sesuai dengan hasil

wawancara yang disampaikan oleh kepala desa sebagai berikut :

“Kalau tindak lanjut seperti yang tahun 2016 ke 2017 kita tidak ada

masalah mulai dari kegiatan, administrasi, dan lain-lain itu tidak ada masalah.

Kita tingkatkan ditahun 2017 ke tahun 2018 supaya kita bisa berjalan lancar dan

bermanfaat untuk masyarakat. Jadi kami belajar dari pengalaman yang kemarin.

Untuk pembangunan selanjutnya tergantung kebutuhan, itu seumpana kita lihat

kebutuhan secara mendesak, kalau bencana alam itu sudah jadi yang utama

tetapi kalau sudah tertata semua dalam RPJMDes itu tergantung kegunaan dan

untuk pemeriksaan ke internal seperti Dana Desa 2016 itu difokuskan ke

infrastruktur dan yang 2017 itu untuk pemberdayaan.”


Desa Ngipik telah memenuhi kriteria tindak lanjut yang tercantum dalam PP No.60

Tahun 2008 Pasal 46 ayat 1 sebagaimana dimaksud rekomendasi dari hasil audit dan

reviu lainnya yang ditetapkan.

41

Tabel 3

Rangkuman Analisis Sistem Pengendalian Intern Dengan Peraturan Pemerintah

No. 60 Tahun 2008

Unsur Pasal Ayat Keterangan Terlaksana

(T)

Tidak

Terlaksana

(TT)

Lingkungan

Pengendalian

Pasal 5 1 Penegakan integritas

dan nilai etika Kepala

Desa Ngipik

memberikan

keteladanan bagi

pelaksanaan aturan

dan perilaku.

Pasal 6 1 Komitmen terhadap

kompetensi yang

dilakukan Kepala

Desa Ngipik

menyelenggarakan

pelatihan dan

pembimbingan untuk

membantu pegawai

mempertahankan dan

meningkatkan

kompetensi

pekerjaannya.

Pasal 7 1 Kepemimpinan yang

kondusif yang

dilakukan oleh

Kepala Desa Ngipik

merespon secara

positif terhadap

pelaporan yang

berkaitan dengan

keuangan,

penganggaran,

program, dan

kegiatan.

Pasal 8 1 Pembentukan struktur

organisai yang sesuai

dengan kebutuhan

melalui Kepala Desa

dengan memberikan

kejelasan wewenang

dan tanggungjawab

dalam instansi

Pemerintah Desa.

42

Tabel 3 (Lanjutan)


No. 60 Tahun 2008


(T)

Tidak

Terlaksana

(TT)

Pasal 9 1 Pendelegasian

wewenang dan

tanggungjawab yang

tepat Kepala Desa

Ngipik

memperhatikan

wewenang yang

diberikan kepada

pegawai yang tepat

sesuai dengan tingkat

tanggungjawabnya

dalam rangka

pencapaian tujuan

Pemerintah Desa

Ngipik.

Pasal 10 1 Penyusunan dan

penerapan kebijakan

yang sehat tentang

pembinaan Sumber

Daya Manusia,

Kepala Desa Ngipik

menetapan kebijakan

dan prosedur sejak

rekrutmen dengan

pemberhentian

pegawai.

Pasal 11 1 Perwujudan peran

pengawasan intern

yang efektif oleh

Kepala Desa Ngipik

memberikan

keyakinan yang

memadahi atas

ketaatan, kehematan,

efisiensi dan

efektivitas

pencapaian

penyelenggaraan

tugas dan fungsi

Pemerintah Desa

Ngipik.

43

Tabel 3 (Lanjutan)


No. 60 Tahun 2008


(T)

Tidak

Terlaksana

(TT)

Penilaian

Risiko

Pasal 16 1 Identifikasi risiko yang

dilakukan oleh

Pemerintah Desa

Ngipik menggunakan

mekanisme yang

memadai untuk

mengenali risiko dari

faktor eksternal dan

internal pembangunan

infrastruktur melalui

program dana desa

tahun 2016.

Pasal 17 1 Analisis risiko yang

dilakukan Pemerintah

Desa Ngipik dengan

cara menentukan

dampak dari risiko

yang telah

diidentifikasi dan

menerapkan prinsip

kehati-hatian dalam

menentukan tingkat

risiko yang dapat

diterima oleh

Pemerintah Desa

Ngipik.

Kegiatan

Pengendalian

Pasal 18 1 Reviu atas kinerja

instansi pemerintah

yang bersangkutan

dilakukan dengan

reviu atas kinerja yang

bersangkutan dan

dengan

membandingkan

kinerja tolak ukur yang

di tetapkan.

44

Tabel 3 (Lanjutan)


No. 60 Tahun 2008


(T)

Tidak

Terlaksana

(TT)

Pasal 20 1 Pembinaan sumber

daya manusia yang

dilakukan oleh

Pemerintah Desa

Ngipik dengan cara

mengkomunikasikan

visi, misi, dan tujuan

pemerintahan desa

dengan jelas dan

sesuai untuk

membangun desa.

Pasal 21 1 Pengendalian atas

pengelolaan sistem

informasi untuk

program dana desa

tahun 2016 yang

dilakukan oleh

Pemerintah Desa

Ngipik dengan

menguraikan tentang

pengamanan secara

jelas sistem informasi

dan pengendalian atas

perangkat lunak

sistem.

Pasal 34 1 Pengendalian fisik

atas aset yang

dilakukan oleh

Pemerintah Desa

Ngipik dengan

pengamanan fisik dan

perawatan fisik atas

aset.

Pasal 35 1 Penetapan dan reviu

atas indikator dan

ukuran kerja yang

dilakukan oleh

Pemerintah Desa

Ngipik dengan

mengevaluasi faktor

penilaian pengukuran

kinerja.

45

Tabel 3 (Lanjutan)


No. 60 Tahun 2008


(T)

Tidak

Terlaksana

(TT)

Pasal 36 1 Pemisahan fungsi

seluruh aspek utama

transaksi atau

kejadian tidak

dikendalikan oleh 1

(satu) orang di

Pemerintah Desa

Ngipik.

Pasal 37 1 Otoritas atas

transaksi dan

kejadian yang

penting Pemerintah

Desa Ngipik

menetapkan dan

mengkomunikasikan

syarat dan ketentuan

otorisasi Dana Desa

kepada seluruh

pegawai.

Pasal 38 1 Pencatatan yang

akurat dan tepat

waktu atas transaksi

dan kejadian

Pemerintah Desa

Ngipik dalam seluruh

siklus trasaksi dicatat

dengan segera.

Pasal 39 1 Akuntabilitas

terhadap sumber

daya dan

pencatatannya

Pemerintah Desa

Ngipik menugaskan

pegawai yang

bertanggung jawab

terhadap

penyimpanan sumber

daya dan

pencatatannya serta

melakukan reviu atas

penugasan tersebut

secara berkala.

46

Tabel 3 (Lanjutan)


No. 60 Tahun 2008


(T)

Tidak

Terlaksana

(TT)

Pasal 40 1 Dokumentasi yang

baik atas sistem

pengendalian intern

serta transaksi dan

kejadian penting

Pemerintah Desa

Ngipik memiliki,

memelihara secara

berkala dokumentasi

transaksi dan kejadian

penting terkait dengan

Dana Desa 2016

Informasi

dan

Komunikasi

Pasal 42 1 Menyediakan dan

memanfaatkan

berbagai bentuk dan

sarana komunikasi

Pemerintah Desa

Ngipik

Pemantauan Pasal 44 1 Evaluasi terpisah

Pemerintah Desa

Ngipik dapat

dilakukan oleh aparat

pengawas intern

pemerintah atau pihak

eksternal pemerintah.

Pasal 46 1 Tindak lanjut dari

rekomendasi dari

hasil audit dan reviu

lainnya yang

ditetapkan.

JUMLAH 20 2

Sumber: Data Primer, 2017

Dari data yang disampaikan pada tabel diatas mengenai sistem pengendalian

intern pemerintah Desa Ngipik terdapat 20 pasal Peraturan Pemerintah sudah terlaksana

dan 2 pasal yang belum terlaksana dikarenakan kurangnya pengawasan dan arahan dari

Kecamatan Pringsurat dan Pemerintah Kabupaten Temanggung secara langsung

mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah yang masih belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan.

47

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Sistem Pengendalian Intern Pada

Pengelolaan Dana Desa tahun 2016 di Desa Ngipik, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten

Temanggung dapat disimpulkan bahwa penerapan SPIP dalam pengelolaan dan

pelaksanaan dana desa tahun 2016 ditinjau dari Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008

dilihat dari unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian,

informasi dan komunikasi, dan pemantauan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan

yang berlaku, melaksanakan dengan keterbukaan dan akuntabel serta memberikan

pelayanan kepada masyarakat desa setempat untuk ikut serta memelihara dan melakukan

pengawasan terhadap pembangunan. Walaupun ada 2 kriteria atau pasal yang belum

terlaksana yaitu Pasal 21 mengenai pengendalian sistem dengan menggunakan perangkat

lunak dan Pasal 35 mengenai faktor pengukuran penilaian kinerja.

Pada unsur lingkungan pengendalian Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 PP No. 60

Tahun 2008, Kepala Desa dan Perangkat Desa Ngipik telah melaksanakan nilai integritas

yang bersifat positif dan kepemimpinan yang kondusif. Kepala Desa Ngipik memberikan

teladan yang baik kepada seluruh pegawai dan memiliki hubungan yang baik dengan

rekan kerja pemerintah seperti BPD dan tokoh masyarakat Desa Ngipik. Budaya kerja

yang baik perlu dilaksanakan secara terus menerus karena akan membentuk suatu etika

dan perilaku yang sesuai. Unsur penilaian risiko, Kepala Desa dan Perangkat Desa Ngipik

telah melakukan identifikasi risiko dan analisis risiko yang dapat mempengaruhi kinerja

dalam melakukan pembangunan untuk Program Dana Desa tahun 2016. Hal tersebut

dapat dilihat dari terlaksananya kriteria pada unsur penilaian risiko yang termuat dalam

PP No.60 Tahun 2008 Pasal 16 dan Pasal 17. Kepala Desa Ngipik dalam pengambilan

keputusannya mengenai pembangunan yang dilakukan pada tahun 2016 telah

mempertimbangakan berbagai risiko yang akan terjadi dalam pelaksanaan pembangunan

disetiap dusun yang memperoleh program pembangunan.

Unsur kegiatan pengendalian, Kepala Desa dan Perangkat Desa Ngipik sudah

menerapkan dan memastikan adanya kepatuhan dalam kegiatan pembangunan dengan

program dari Dana Desa tahun 2016 dengan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat

dilihat dari terpenuhinya beberapa kriteria unsur kegiatan pengendalian dari PP No.60

tahun 2008 Pasal 18 sampai dengan Pasal 40. Pembangunan desa pada tahun 2016 tetap

pada prosedur dan taat pada aturan yang berlaku. Unsur Informasi dan Komunikasi,

48

Kepala Desa Ngipik telah menggunakan berbagai sarana komunikasi yang sesuai dengan

kebutuhan masyarakat Desa Ngipik sebagai bentuk dari transparansi pembangunan, agar

komunikasi dapat berjalan secara efektif dan tanpa ada kecurigaan. Hal tersebut dapat

dilihat dari terlaksananya unsur informasi dan komunikasi dari PP No.60 Tahun 2008

Pasal 42. Unsur pemantauan dan evaluasi terpisah dilakukan oleh Pemerintah Desa

Ngipik, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tim dari Kecamatan Pringsurat sebagai

bentuk dari pengawasan maupun pembimbingan atas penyelenggaraan pembangunan

Program Dana Desa tahun 2016 agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan

yang berlaku pada pengelolaan dana desa.

IMPLIKASI

Untuk Pemerintah Desa Ngipik dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang

telah dilaksanakan selama tahun 2016 untuk lebih meningkatkan implementasi dari

Sistem Pengandalian Intern Pemerintah ditahun selanjutnya agar lebih maksimal dalam

menjalankannya. Terlebih pada unsur Kegiatan Pengendalian dengan melakukan

penambahan pegawai agar pelaksanaan baik operasional maupun pembangunan Desa

Ngipik dapat berjalan dengan baik dengan Sumber Daya Manusia yang berpengetahuan

cukup memadahi. Seperti contoh dalam pengaksesan perangkat lunak dengan berbagai

sistem aplikasi untuk penunjang operasional kegiatan Desa Ngipik dapat berjalan dengan

baik. Selain itu juga pengukuran penilaian kinerja yang hendaknya dilakukan oleh Kepala

Desa Ngipik agar dapat mengetahui seberapa berperannya pegawai dalam memberikan

kontribusinya untuk Desa Ngipik serta dapat meningkatkan motivasi dan kredibilitas

pegawai dengan memberikan penghargaan atau reward dengan menerapkan penilaian

kinerja pegawai. Selain kepada pegawai, Pemerintah Desa Ngipik juga diharapkan untuk

memberikan penghargaan kepada Dusun yang telah menjaga dan merawat pembangunan

yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui Program Dana Desa karena melalui hal

tersebut dapat diketahui pengukuran nilai aset desa yang telah diperoleh.

KETERBATASAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian pada bagian kesimpulan diatas maka dapat diberikan

beberapa keterbatasaan penulis dalam penelitan yaitu pengumpulan informasi,

penyesuaian waktu responden dengan penulis karena terhalang kepentingan pribadi

maupun kepentingan responden/pemerintah desa setempat sehingga menyebabkan

pengumpulan sumber informasi cukup membutuhkan waktu yang lama. Serta hasil

wawancara yang beragam sehingga cukup sulit dalam menggabungkan informasi yang

49

didapat oleh penulis. Penelitian ini berfokus pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

dalam pengelolaan Dana Desa tahun 2016 yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ngipik

yang mencangkup perangkat pemerintah desa setempat. Untuk Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) dan tokoh masyarakat Desa Ngipik belum mencangkup informasi dalam

kontribusi pelaksanaan pembangunan Program Dana Desa tahun 2016.

SARAN

Untuk peneliti berikutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian mengenai

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dapat melakukan penelitan lebih lanjut mengenai

penerapan unsur SPIP secara utuh atau mencangkup semua pasal dan dalam pengumpulan

informasi tidak hanya pada perangkat desa saja tetapi bisa mencangkup seluruh aparat

desa dan tokoh masyarakat desa mengenaik pelaksanaan program dana desa tahun

selanjutnya. Selain itu peneliti selanjutnya juga bisa menggunakan kuesioner sebagai

sarana pembanding agar informasi yang didapat semakin beragam.

50

DAFTAR PUSTAKA

Halim, A. dan S. Abdullah. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan

Daerah: (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi). Jurnal Akuntansi

Pemerintah.

Hidayah, R. A. (2015). Analisis Penerapan Unsur Lingkungan Pengendalian SPIP di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Jurnal Borneo

Administrator Vol 11 No. 1.

Huri, R. V., dan D. Supatmoko. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Dan Pemanfaatan

Alokasi Dana Desa Dalam Proses Pembangunan Di Desa Dasri Kecamatan

Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013. Jurnal Akuntansi Pemerintahan,

1-5.

Ichsan, Muhammad. (2013). Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada

Badan Ketahanan Pangan Daerah (BPKD) Provinsi Sulawesi Selatan. Skripsi

Universitas Hassanudin.

Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

Marli,F. C. (2016). Pengelolaan ALokasi Dana Desa Di Kecamatan Kalipuro Kabupaten

Banyuwangi (Tahun Anggaran 2013). Jurnal Akuntansi.

Mulyadi. (2010). Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.

Prasetyo, D., Suharno, Dan B. Windarno. (2016). Kepatuhan Pemerintah Desa Dalam

Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun

2015. Jurnal Akuntansi.

Sujarweni, V. W. (2015). AKUNTANSI DESA (Panduan Tata Kelola Keuangan Desa).

Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan

Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.

PMK Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,

Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah.

COSO. 2013. Internal Control – Intergrated Framework. www.coso.org

http://www.coso.org/

51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngipik,

Kecamatan Pringsurat Tahun 2016.

52

Lampiran 2. Laporan Biaya Pembangunan Desa Tahun 2016.

Lampiran 3. Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kabupaten Temanggung.

53

Lampiran 4. Monografi Desa Ngipik, Kecamatan Pringsurat.

Lampiran 5. Bukti Fisik Pelaksanaan Pembangunan Dana Desa.

54

Lampiran 6. Papan Informasi dan Transparansi Pembangunan Desa.

55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. Kantor Pemerintah Desa Ngipik, Kecamatan Pringsurat.

56

Gambar 3. Tempat Penyimpanan Dokumen Desa Ngipik, Kecamatan Pringsurat

57

Gambar 4. Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) Tahun

2016.

58

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ellyas Edy Haryono

Alamat : Jl. Telaga Warna 23A Rt 05 / Rw 18 Nambangan,

Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang

Tengah, Kota Magelang

Tempat dan Tanggal lahir : Magelang, 21 Januari 1995

Umur : 23 tahun

Agama : Kristen Protestan

Pendidikan

TK : 1999-2001 (TK Kemala Bhayangkari 80 Magelang)

SD : 2001-2007 (SD Negeri Jurangombo 4 Magelang)

SMP : 2007-2010 (SMP Negeri 2 Kota Magelang)

SMA : 2010-2013 (SMA Negeri 1 Mertoyudan)

Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Fakultas

Ekonomika dan Bisnis Jurusan Akuntansi 2013)

Salatiga, Januari 2018

Peneliti

(Ellyas Edy Haryono)

TUGAS AKHIR - repository.uksw.edu · secara langsung berdasarkan Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014...

Documents

Transcript of TUGAS AKHIR - repository.uksw.edu · secara langsung berdasarkan Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014...