Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · PDF filePelatihan Pendamping Desa...

of 255 /255
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi |i

Embed Size (px)

Transcript of Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · PDF filePelatihan Pendamping Desa...

  • Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi |i

  • PRATUGAS PENDAMPING DESA TEKNIK INFRASTRUKTUR

    ii| Modul Pelatihan Pratugas Pendamping Desa Teknik Infrastruktur

  • PRATUGAS PENDAMPING DESA TEKNIK INFRASTRUKTUR

    Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | iii

    Modul Pelatihan Pratugas

    Pendamping Desa

    Teknik Infrastruktur

  • PRATUGAS PENDAMPING DESA TEKNIK INFRASTRUKTUR

    iv| Modul Pelatihan Pratugas Pendamping Desa Teknik Infrastruktur

  • PRATUGAS PENDAMPING DESA TEKNIK INFRASTRUKTUR

    Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | v

    Modul Pelatihan Pratugas

    Pendamping Desa

    Teknik Infrastruktur

  • PRATUGAS PENDAMPING DESA TEKNIK INFRASTRUKTUR

    vi| Modul Pelatihan Pratugas Pendamping Desa Teknik Infrastruktur

    MODUL PELATIHAN PRATUGAS

    PENDAMPING DESA TEKNIK INFRASTRUKTUR

    Fasilitas Kegiatan Sarana Prasarana Desa

    Dalam Rangka Pelaksanaan Undang-Undang Desa

    PENGARAH: Eko Putro Sanjoyo (Menteri Desa, Pembangunan Daerah

    Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia)

    PENANGGUNG JAWAB: Ahmad Erani Yustika (Dirjen, Pembangunan dan

    Pemberdayaan Masyarakat Desa)

    TIM PENULIS: Wahjudin Sumpeno, Octaviera Herawaty, Sunendar, Muflihun,

    Ichsan Hadjar, Yohanes Susilo.

    REVIEWER: Taufik Madjid, Muhammad Fachry, Yosep Lucky, Sukoyo

    COVER & LAYOUT: Wahjudin Sumpeno

    Cetakan Pertama, September 2016

    Diterbitkan oleh:

    KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,

    DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

    Jl. TMP. Kalibata No. 17 Pasar Minggu Jakarta Selatan 12740

    Telp. (021) 79172244, Fax. (021) 7972242

    Web: www.kemendesa.go.id

    http://www.kemendesa.go.id/

  • PRATUGAS PENDAMPING DESA TEKNIK INFRASTRUKTUR

    Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | vii

    Daftar Singkatan

    ADD : Alokasi Dana Desa

    ANDAL : Analisis Dampak Lingkungan HIdup

    APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

    APB Desa : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

    APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

    BABS : Buang Air Besar Sembarangan

    BKAD : Badan Koordinasi Antar Desa

    BLM : Bantuan Langsung Masyarakat

    BOP : Biaya Operasional Program

    BPD : Badan Perwakilan Desa

    BPKP : Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

    Depdagri : Departemen Dalam Negeri

    DIPA : Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran

    DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

    DD : Dana Desa

    DTA : Daerah Tangkapan Air

    DU-RKP Desa : Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Desa

    FGD : Focused Group Discussion/Diskusi Kelompok Terarah

    HU : Hidran Umum

    IMAS : Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi

    IPAS : Instalasi Pengolah Air Sederhana

    KD : Kader Desa

    Kemendesa : Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan

    Transmigrasi

    KPA : Kuasa Pengguna Anggaran

    KPI : Key Performance Indicators

    KPMD : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

    KPP : Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan

    KSM : Kelompok Swadaya Masyarakat

    KSO : Kerja Sama Operasional

    KT : Kader Teknik

    PAH : Penampung Air Hujan

    PDTI : Pendamping Desa Teknik Infrastruktur

    PMA : Perlindungan Mata Air

    PPM : Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

    PPMD : Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

    POB : Prosedur Operasional Baku

    PODES : Potensi Desa

    PS : Pemetaan Swadaya

    PSD : Pelayanan Sosial Dasar

    PU : Pekerjaan Umum

  • PRATUGAS PENDAMPING DESA TEKNIK INFRASTRUKTUR

    viii| Modul Pelatihan Pratugas Pendamping Desa Teknik Infrastruktur

    RAB : Rencana Anggaran Biaya

    RKP Desa : Rencana Kerja Pembangan Desa

    RKM : Rencana Kerja Masyarakat

    RPJM Desa : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

    RPLP : Rencana Penataan Lingkungan Permukiman

    RTRW : Rencana Tata Ruang Wilayah

    RTPLP : Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman

    Satker : Satuan Kerja

    SAMS : Sarana Air Minum dan Sanitasi

    SAKO : Surat Asal Kayu Olahan

    SIM : Sistem Informasi Manajemen

    SKPPL : Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan

    Lingkungan Hidup

    SKSHH : Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

    SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana

    SP2K : Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan

    SPK : Surat Perjanjian Kerja

    SPM : Standar Pelayanan Minimal

    SPM Desa : Standar Pelayanan Minimal Desa

    SPP : Surat Permintaan Pembayaran

    TAPM : Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat

    TPK : Tim Pengelola Kegiatan

    UKL/UPL : Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan

    Lingkungan Hidup

  • PRATUGAS PENDAMPING DESA TEKNIK INFRASTRUKTUR

    Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | ix

    Kata Sambutan

    Direkturat Jenderal Pembangunan dan

    Pemberdayaan Masyarakat Desa

    Bismillahirrahmanirrahiim

    Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Alloh SWT dengan rahmatnya bahwa Modul

    Pelatihan Pendamping Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-Undang

    No. 6 Tahun 2014 telah hadir dihadapan pembaca. Secara umum modul pelatihan ini

    dimaksudkan untuk menyiapkan tenaga pendamping profesional di tingkat Desa dalam

    rangka mendukung kebijakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

    Transmigrasi bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui upaya

    pendampingan masyarakat secara efektif dan bekelanjutan.

    Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang

    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 128

    huruf (2) dijelaskan bahwa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat

    daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader

    pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga. Khusus untuk tenaga

    Pendamping profesional, diantaranya: Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PD-TI)

    yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga Pendamping Lokal Desa dan Kader Desa

    dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di

    bidang peningkatan sarana prasarana Desa.

    Peningkatan kapasitas Pendamping Desa menjadi salah satu faktor penentu

    keberhasilan pendampingan Desa yang pada akhirnya akan menentukan pencapaian

    tujuan dan target pelaksanaan Undang-Undang Desa. Kapasitas Pendamping Desa

    Teknik Infrastruktur yang dimaksud mencakup: (1) pengetahuan tentang kebijakan

    Undang-Undang Desa; (2) keterampilan memfasilitasi Pemerintah Desa dalam

    mendorong tatakelola Pemerintah Desa yang baik; (3) keterampilan tugas-tugas teknis

    sarana prasarana Desa; dan (4) sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi

    Pendamping Desa Teknik Infrastuktur sesuai tuntutan pelaksanaan Undang-Undang

    Desa. Dalam meningkatkan kinerja pendampingan tercermin dari komitmen, tanggung

    jawab dan keterampilan untuk mewujudkan tatakelola desa yang mampu mendorong

    kemandirian pemerintah desa dan masyarakat melalui pendekatan partisipatif.

    Terkait hal tersebut dirasakan perlu untuk menyusun sebuah modul pelatihan

    Pratugas Pendamping Desa Teknik Infrastryuktur yang dapat memberikan acuan kerja

  • PRATUGAS PENDAMPING DESA TEKNIK INFRASTRUKTUR

    x| Modul Pelatihan Pratugas Pendamping Desa Teknik Infrastruktur

    di lapangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan

    sarana prasarana Desa. Harapan dari kehadiran modul pelatihan ini dapat memenuhi

    kebutuhan semua pihak dalam rangka mendorong peningkatan kapasitas Pendamping

    Desa sesuai dengan kebutuhan, kondisi di daerah dan peraturan perundang-undangan

    yang berlaku.

    DIREKTUR JENDERAL

    PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN

    MASYARAKAT DESA

    Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika

  • PRATUGAS PENDAMPING DESA TEKNIK INFRASTRUKTUR

    Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xi

    Daftar Isi

    Daftar Singkatan

    Kata Sambutan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan

    Masyarakat Desa

    Daftar Isi

    Panduan Pembaca

    vii

    xi

    xiii

    xv

    Pokok Bahasan 1: Kajian Kebutuhan Sarana Prasarana Desa

    1.1. Profil Kebutuhan Sarana Prasarana Desa

    1.2. Pengamanan Lingkungan Sosial Mitigasi Bencana (LISOM)

    1.3. Fasilitasi Penetapan Prioritas Usulan Sarana Prasarana Desa

    1

    17

    41

    Pokok Bahasan 2: Perencanaan Sarana Prasarana Desa

    2.1. Fasilitasi Penyusunan Rencana Teknis Sarana Prasarana Desa

    2.2. Fasilitasi Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Sarana

    Prasarana Desa

    59

    83

    Pokok Bahasan 3: Pelaksanaan Sarana Prasarana Desa

    3.1. Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Sarana Prasarana Desa

    3.2. Pelaksanaan Pekerjaan Sarana Prasarana Desa

    115

    127

    Pokok Bahasan 4: Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana

    Prasarana Desa

    4.1. Konsep Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana

    Desa

    4.2. Tata Cara Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana

    Desa

    145

    155

    Pokok Bahasan 5: Peningkatan Kapasitas Kader Teknik

    5.1. Merancang Program Peningkatan Kapasitas Kader Teknik

    5.2. Pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Kader


Studi Tematik Undang-Undang Desa Merancang …smeru.or.id/sites/default/files/publication/uudestematik...LAPORAN PENELITIAN SMERU Studi Tematik Undang-Undang Desa Merancang Strategi
Studi Tematik Undang-Undang Desa Merancang …smeru.or.id/sites/default/files/publication/uudestematik...LAPORAN PENELITIAN SMERU Studi Tematik Undang-Undang Desa Merancang Strategi
Praktik Baik Desa dalam Implementasi Undang-Undang Desa · Penguatan demokrasi di level desa juga merupakan kebijakan penting lainnya yang ... kompleksitas permasalahan dalam implementasi
Praktik Baik Desa dalam Implementasi Undang-Undang Desa · Penguatan demokrasi di level desa juga merupakan kebijakan penting lainnya yang ... kompleksitas permasalahan dalam implementasi
Buku Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Buku Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Undang Undang Desa No.6 Tahun 2014
Undang Undang Desa No.6 Tahun 2014
Dari Desa Terbuka Menuju Desa Inklusif...SURYANI. 2017. ÒDari Desa Terbuka Menuju Desa Inklusif.Ó Wacana 37: 29Ð78. 30 wacanaJURNAL TRANSFORMASI SOSIAL Diberlakukannya Undang-Undang
Dari Desa Terbuka Menuju Desa Inklusif...SURYANI. 2017. ÒDari Desa Terbuka Menuju Desa Inklusif.Ó Wacana 37: 29Ð78. 30 wacanaJURNAL TRANSFORMASI SOSIAL Diberlakukannya Undang-Undang
UNDANG-UNDANG MALAYSIA - lpbm.gov.my · Perancangan Bandar dan Desa 3 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 172 AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 SUSUNAN SEKSYEN BAHAGIAN I PERMULAAN Seksyen
UNDANG-UNDANG MALAYSIA - lpbm.gov.my · Perancangan Bandar dan Desa 3 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 172 AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 SUSUNAN SEKSYEN BAHAGIAN I PERMULAAN Seksyen
IMPLEMENTASI DAN DAMPAK UNDANG-UNDANG DESA …
IMPLEMENTASI DAN DAMPAK UNDANG-UNDANG DESA …
Implikasi Pelaksanaan Undang Undang Desa (161115)
Implikasi Pelaksanaan Undang Undang Desa (161115)
Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014
Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
Uu_no.06-2014 Undang Undang Desa
Uu_no.06-2014 Undang Undang Desa
Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa · 2019. 12. 8. · Anotasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa v Perjalanan pemerintahan desa selama enam dasawarsa da-
Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa · 2019. 12. 8. · Anotasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa v Perjalanan pemerintahan desa selama enam dasawarsa da-
PERAN SERTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENGAWAL DANA DESA … · Dana desa merupakan implementasi dari Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang dana desa. Salah satu kekhususan
PERAN SERTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENGAWAL DANA DESA … · Dana desa merupakan implementasi dari Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang dana desa. Salah satu kekhususan
Penjelasan Undang-Undang Desa
Penjelasan Undang-Undang Desa
PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN DESA · No 6 tahun 2014 Tentang Desa Permendagri 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa Laporan Keuangan Desa Undang Undang ... 2012 120
PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN DESA · No 6 tahun 2014 Tentang Desa Permendagri 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa Laporan Keuangan Desa Undang Undang ... 2012 120
knpd.files.wordpress.com€¦  · Web viewMODUL. PELATIHAN . PRATUGAS. PENDAMPING LOKAL DESA. PLD. PENDAMPINGAN DESA. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. MOR 6 TAHUN 2014. TENTANG DESA.
knpd.files.wordpress.com€¦  · Web viewMODUL. PELATIHAN . PRATUGAS. PENDAMPING LOKAL DESA. PLD. PENDAMPINGAN DESA. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. MOR 6 TAHUN 2014. TENTANG DESA.
Studi Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 … · Sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), ... sosialisasi UU Desa secara lebih luas dan
Studi Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 … · Sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), ... sosialisasi UU Desa secara lebih luas dan
Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak...desa berdaya, karena keberdayaan masyarakat desa hanya akan menyulitkan dikontrol. Terlepas dari adanya kekhawatiran-kekhawatiran tersebut,
Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak...desa berdaya, karena keberdayaan masyarakat desa hanya akan menyulitkan dikontrol. Terlepas dari adanya kekhawatiran-kekhawatiran tersebut,
Dari APBN Untuk Desa - DPR...Dari APBN Untuk Desa Tio Riyono I. Landasan Pengaturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau
Dari APBN Untuk Desa - DPR...Dari APBN Untuk Desa Tio Riyono I. Landasan Pengaturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau
IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 …repository.iainpurwokerto.ac.id/6782/1/cover_abstrak... · 2019. 12. 12. · Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 …repository.iainpurwokerto.ac.id/6782/1/cover_abstrak... · 2019. 12. 12. · Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.