TRADISI LARANGAN MENIKAH TURUNAN KIDANG PALIH...

i

TRADISI LARANGAN MENIKAH TURUNAN KIDANG PALIH DENGAN

TURUNAN SINDUJOYO KEROMAN GRESIK

(Pergulatan antara Hukum Islam dengan Hukum Adat)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

MUFAROCHAH

NIM: 11150440000028

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

J A K A R T A

2019 M / 1440 H

v

ABSTRAK

Mufarochah. Nim 11150440000028. TRADISI LARANGAN MENIKAH

TURUNAN KIDANG PALIH DENGAN TURUNAN SINDUJOYO KEROMAN

GRESIK (Pergulatan Antara Hukum Islam dengan Hukum Adat). Program Studi

Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1440 H/2019 M. (xv halaman + 97

halaman+46 lampiran).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan secara filosofis,

sosiologis dan yuridis terhadap larangan pernikahan keturunan Kidang Palih dengan

keturunan Sindujoyo Keroman Gresik, mengetahui tinjauan ‘urf terhadap tradisi

larangan pernikahan keturunan Kidang Palih dengan keturunan Sindujoyo Keroman

Gresik, dan mendeskripsikan interaksi hukum Islam dan Adat dalam tradisi larangan

pernikahan keturunan Kidang Palih dengan keturunan Sindujoyo Keroman Gresik

Jenis Penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian kualitatif deskriptif

dengan pendekatan etnografis. Sedangkan data yang digunakan berupa data primer

yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi

kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

pertama,pertimbangan filosofis karena adanya peristiwa sejarah yakni perlawanan

hingga terjadi pertumpahan darah dan adanya wasiat dan sumpah serapah yang

melarang adanya pernikahan. Pertimbangan sosiologis bahwa penerapan larangan

pernikahan benar-benar dipatuhi oleh masyarkat sekitar tanpa ada paksaan,

masyarakat. Pertimbangan yuridis hukum adat mengenai larangan pernikahan turunan

Kidang Palih dengan turunan Sindujoyo Keroman Gresik adalah hukum yang

menyimpang dari hukum Islam. kedua, Tradisi larangan menikah turunan Sindujoyo

dengan turunan Keroman Sindujoyo adalah ‘urf fasid dan tidak bisa dijadikan sebagai

landasan hukum dalam menetapkan hukum Islam, ketiga Interaksi hukum Islam

dengan hukum adat terhadap larangan pernikahan turunan buyut Kidang Palih dengan

turunan Sindujoyo keroman ini sesuai dengan teori Reception a Contrario, menurut

teori ini ada hukum yang hidup, yakni hukum adat, tetapi yang dipedomani oleh

masyarakat adalah hukum agamnaya. Hukum adat baru bisa berlaku kalau tidak

bertentangan dengan hukum agama itu. Jadi hukum Islam adalah hukum Islam dan

hukum adat adalah hukum adat.

Kata Kunci :Larangan Menikah Perspektif ‘urf dan Interaksi Hukum Islam

dengan Hukum adat

Pembimbing : Dr. Hj. Mesraini, M.Ag.

Daftar Pustaka : 1958 s.d 2019 M

vi

KATA PENGANTAR

حيم حمن الر بسم الله الر

Bismillahirrahmanirrahim, Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan

kepada Tuhan semesta alam, Allah SWT. Sebuah kesyukuran yang mendalam atas

segala nikmat, ma’unah, hidayah serta karunia Allah kepada kita semua khususnya

kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul

“Tradisi Larangan Menikah Turunan Buyut Kidang Palih dengan Turunan Sindujoyo

Keroman (Studi Perspektif ‘Urf dan Interaksi Hukum Islam dengan Hukum Adat).

Shalawat serta salam tak lupa penulis curahkan kepada baginda besar Nabi

Muhammad SAW, yang telah membawa ummatnya menuju jalan yang lurus dan yang

diridhoi oleh Allah SWT.

Penulis amat terharu, bersyukur dan gembira sekali, karena telah

menyelesaikan tugas akhir dalam jenjang pendidikan S1 ini, sehingga bisa

memperoleh gelar Sarjana Hukum lulusan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta. Penulis juga meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila

skripsi ini kurang berkenan bagi para pembaca, karena penulis menyadari bahwa

skripsi penulis jauh dari kata kesempurnaan.

Perlu diketahui bahwa selama penulis masih di bangku perkuliahan sampai

pada tahap akhir ini yakni penulisan skripsi, penulis mendapatkan banyak pendidikan,

arahan, bantuan, masukan, serta dukungan yang luar biasa dari para pihak, oleh karena

itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Amany Burhanuddin Umar Lubis, M.A., Rektor Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, M.A., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta berikut para wakil

Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah dan Hukum.

vii

3. Dr. H. Abdul Halim, M.Ag., dan Indra Rahmatullah, S.HI., M.H., selaku

Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Sekretaris Program Studi Hukum

Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, atas jasa-jasa beliau berdualah yang

membuat penulis bersemangat untuk menjadi mahasiswa yang unggul dan

bermanfaat, selalu mendukung penulis di tengah-tengah kesibukannya serta

memotivasi penulis untuk secepatnya memyelesaikan penyusunan skripsi ini.

4. Dr. H. Muchtar Ali, M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik yang tak

kenal lelah membimbing penulis serta mendampingi penulis dengan penuh

keikhlasan dan kesabaran sampai pada tahap semester akhir di Fakultas

Syariah dan Hukum tercinta ini, khususnya pada penyelesaian skripsi penulis.

5. Dr. Hj. Mesraini, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis, yang

selalu membimbing penulis dengan penuh kesabaran di tengah kesibukan

yang beliau hadapi, memberikan arahan serta masukan yang sangat positif

untuk perumusan dan penyusunan skripsi ini, sehingga merupakan suatu

kebanggaan tersendiri bagi penulis karena telah dibimbing oleh orang hebat

sseperti beliau.

6. Kedua orang tua penulis, abahku tercinta KH. Ahmad Suyut (Alm), dan

ibuku tersayang Sugiarti, terima kasih atas kasih sayangmu yang tiada tara,

pengertianmu yang sangat membuatku bahagia, doa-doamu tiap malam,

dukunganmu yang luar biasa ketika Ananda sedang jatuh terpuruk, serta

didikanmu selama ini, sehingga karena kalian berdualah Ananda terinspirasi

untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepada Mertuaku tersayang Abah H. Hambali dan umi Hj. Hanifah yang

sudah memberikan dukungan, nasihat, dan motivasi kepada penulis untuk bisa

mewujudkan cita-cita dan harapan penulis.

viii

8. Kepada suamiku tersayang, Syauqi Ridlwanul Haq, SE, terimakasih banyak

atas kasih sayang, motifasi dukungan do’a serta pengertiannya sehingga saya

bisa mewujudkan gelar Sarjana Hukum.

9. Kepada kakak-kakaku tercinta Saefiyatun Nikmah, Kholil Misbach, Lc,

Machmud, Media Oktaviani, Atiek Noer Chalimah, Lc, Rochmat Hasan Basri,

Irsyad Roqiyyul Azmi S.sos, M.pd, Adikku tersayang Rabiatul Adawiyah,

Bahriyatul Ilmiah, Nabilal Untsa, Husnia Mawaddati, Khusnil Mubarok yang

selalu menyemangati penulis dan mengingatkan penulis untuk menjadi pribadi

yang lebih baik kedepannya khususnya dukungan untuk pembuatan skripsi ini.

10. Kepada para Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah mendidik

penulis dan memberikan keilmuannya sehingga skripsi ini dapat tuntas.

11. Kepada Keluarga Besar Bapak Ali Rouf dari Ayahku, dan Keluarga Besar

Bapak Suparni dari ibuku, saudara-saudaraku, pakde dan budeku, sepupu-

sepuku yang sangat penulis cintai dan penulis banggakan.

12. Kepada sahabat-sahabat Alumni pesantren Yanabi’ul ulum warochmah,

Pesantrean Asyafiiyah, Pesantren Nur Medinah, Pesantren rumah Tahfidz Alif

dan para Asatidz khususnya angkatan 2015 yang selalu menemani hari-hari

penulis dan menyemangati penulis.

13. Kepada sahabat-sahabat terbaik penulis, Fitri, fana, zain, mbak via, mbak naqi

(teman seperjuangan paling jos dari awal kuliah sampai skripsi), mbak vivi,

fikri, Suparman, Ilham, mbak muzay, mbak mitha, mbak Ika, (Teman

bercanda dan teman dekat penulis), dan masih banyak lagi teman-teman

penulis yang tidak tercantum disini akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat

dan sayang penulis kepada mereka, terima kasih atas dukungan kalian selama

ini, kalian terbaik!

ix

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT membalas jasa-jasa mereka,

kebaikan mereka, dan melindungi mereka baik di dunia maupun di akhirat kelak,

aamiin! Semoga skripsi ini membawa berkah dan banyak manfaat bagi para pembaca

walaupun masih banyak kekurangan dan belum sempurna, karena kesempurnaan

hanya milik Allah SWT. Wallahu a’lam bi al-Showab.

Jakarta, 24 April 2019

Mufarochah

x

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi, tesis, dan disertasi bidang keagamaan (baca: Islam), alih aksara

atau transliterasi, adalah keniscayaan. Oleh karena itu, untuk menjaga konsistensi,

aturan yang berkaitan dengan alih aksara ini penting diberikan.

Pengetahuan tentang ketentuan ini harus diketahui dan dipahami, tidak saja oleh

mahasiswa yang akan menulis tugas akhir, melainkan juga oleh dosen, khususnya

dosen pembimbing dan dosen penguji, agar terjadi saling kontrol dalam penerapan dan

konsistensinya.

Dalam dunia akademis, terdapat beberapa versi pedoman alih aksara, antara lain

versi Turabian, Library of Congress, Pedoman dari Kementerian Agama dan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, serta versi Paramadina. Umumnya,

kecuali versi Paramadina, pedoman alih aksara tersebut meniscayakan digunakannya

jenis huruf (font) tertentu, seperti font Transliterasi, Times New Roman, atau Times

New Arabic.

Untuk memudahkan penerapan alih aksara dalam penulis tugas akhir, pedoman

alih aksara ini disusun dengan tidak mengikuti ketentuan salah satu versi di atas,

melainkan dengan mengkombinasikan dan memodifikasi beberapa ciri hurufnya.

Kendati demikian, alih aksara versi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini disusun

dengan logika yang sama.

1. Padanan Aksara

Berikut adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara lain:

Huruf Arab Huruf Latin Keterangan

Tidak dilambangkan ا

B Be ب

xi

T Te ت

Ts Te dan es ث

J Je ج

H H dengan garis bawah ح

Kh Ka dan Ha خ

D De د

Dz De dan zet ذ

R Er ر

Z Zet ز

S Es س

Sy Es dan Ye ش

(S Es dengan garis di bawah ص

(D De dengan garis di bawah ض

(T Te dengan garis di bawah ط

Z Zet dengan garis di bawah ظ

‘ عKoma terbalik di atas hadap

kanan

Gh Ge dan ha غ

F Ef ف

Q Ki ق

xii

K Ka ك

L El ل

M Em م

N En ن

W We و

H Ha ه

Apostrof ` ء

Y Ye ي

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Untuk vokal tunggal,

ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan

A Fathah ـ

i Kasrah ـ

u Dammah ـ

Adapun untuk vokal rangkap, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai

berikut:


ي ـ ai a dan i

و ـ au a dan u

xiii

3. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), ynag dalam bahasa Arab

dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:


â a dan garis di atas ـا

ـي î i dan garis di atas

û u dan garis di atas ـو

4. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf,

yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiah maupun

huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar- rijâl, al-dîwân bukan ad- dîwân.

5. Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan

sebuah tanda tasydīd )ـ( dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu

dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Akan tetapi, hal ini

tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syaddah itu terletak setelah kata

sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak

ditulis ad-ḏarûrah melainkan al-ḏarûrah, demikian seterusnya.

6. Ta Marbûṯah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûṯah terdapat pada kata

yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat

contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûṯah tersebut diikuti

oleh kata sifat (na’t) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûṯah tersebut

xiv

diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/

(lihat contoh 3).

No Kata Arab Alih Aksara

Ṯarîqah طريقة 1

al-Jâmi‘ah al-Islâmiyyah الجامعة الإسلامية 2

Wahdat al-wujûd وحدة الوجود 3

7. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih

aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang

berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia (EBI), antara lain untuk menuliskan

permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain.

Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata

sandangnya. Contoh: Abû Hâmid al-Ghazâlî bukan Abû Hâmid Al-Ghazâlî, al-

Kindi bukan Al-Kindi.

Beberapa ketentuan lain dalam EBI sebetulnya juga dapat dierapkan dalam

alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (italic) atau cetak

tebal (bold). Jika menurut EBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka

demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal

dari dunia Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar

katanya berasal dari bahasa Arab. Mislanya ditulis Abdussamad al-Palimbani,

tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

xv

8. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (fi‘l), kata benda (ism), maupun huruf (harf)

ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-

kalimat dalam bahasa Arab, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di

atas:

Kata Arab Alih Aksara

Dzahaba al-ustâdzu ذهب الأستاد

Tsabata al-ajru ثبت الأجر

Al-harakah al-‘asriyyah الحركة العصرية

إلا الله أشهد أن لا إله Asyhadu an lâ ilâha illâ Allâh

Maulânâ Malik al-Sâlih مولانا ملك الصالح

yu`atstsirukum Allâh يؤثركم الله

Al-maẕâhir al-‘aqliyyah المظاهر العقلية

Penulisan nama orang harus sesuai dengan tulisan nama diri mereka. Nama

orang berbahasa Arab tetapi bukan asli orang Arab tidak perlu dialihaksarakan.

Contoh: Nurcholish Madjid, bukan Nûr Khâlis Majîd; Mohamad Roem, bukan

Muhammad Rûm; Fazlur Rahman, bukan Fadl al-Rahmân.

xvi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING……………………………………….ii

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI………………………….iii

LEMBAR PERNYATAAN………………………………………………………….iv

ABSTRAK .................................................................................................................. v

KATA PENGANTAR………………………………………………………………..vi

PEDOMAN TRANSLITERASI……………………………………………………..x

DAFTAR ISI………………………………………………………………………...xvi

DAFTAR LAMPIRAN……………………………………………………………..xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .................................................................... 1

B. Identifikasi Masalah ........................................................................... 6

C. Pembatasan Masalah .......................................................................... 7

D. Perumusan Masalah ........................................................................... 8

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .......................................................... 8

F. Kajian (Review) Studi Terdahulu ....................................................... 9

G. Metode Penelitian ............................................................................ 12

H. Sistematika Penulisan ...................................................................... 16

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN ‘URF

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di

Indonesia

1. Pengertian Perkawinan ................................................................ 18

2. Hukum Melakukan Perkawinan .................................................. 19

3. Tujuan Perkawinan ...................................................................... 21

xvii

4. Prinsip-prinsip Perkawinan .......................................................... 22

5. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan .............................................. 24

6. Hikmah Perkawinan .................................................................... 27

B. Larangan Perkawinan

1. Larangan Perkawinan Selamanya ................................................ 28

2. Larangan Perkawinan Sementara Waktu ..................................... 30

C. Perkawinan Prespektif Adat

1. Definisi Perkawinan Adat ............................................................ 34

2. Tujuan-tujuan Perkawinan Adat .................................................. 35

3. Asas-asas Perkawinan Menurut Hukum Adat ............................. 37

4. Sistem Perkawinan ...................................................................... 39

D. ‘Urf

1. Pengertian ‘Urf......................................................................40

2.Pembagian ‘Urf ............................................................................. 40

3. Kedudukan ‘Urf Sebagai Dalil Syara’ ........................................ 43

E. Konsep Mitologi

1. Pengertian Mitos .......................................................................... 45

2.FungsiMitos .................................................................................. 46

3. Macam-macam Mitos .................................................................. 47

BAB III LARANGAN MENIKAH TURUNAN KIDANG PALIH

DENGAN TURUNAN SINDUJOYO KEROMAN

A. Deskripsi Singkat Turunan Buyut Kidang Palih di Gumeno

1. Sejarah Turunan Buyut Kidang Palih .......................................... 49

2. Profil Desa Gumeno .................................................................... 50

B. Deskripsi Singkat Turunan Sindujoyo di Keroman

1. Sejarah Turunan Sindujoyo ......................................................... 53

xviii

2. Profil Kelurahan Lumpur ............................................................. 55

3. Profil Kelurahan Keroman .......................................................... 58

C.Larangan Menikah Turunan Kidang Palih dengan Turunan

Sindujoyo Keroman ............................................................................... 61

BAB IV ‘URF DAN INTERAKSI HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM

ADAT DALAM TRADISI LARANGAN MENIKAH

TURUNAN KIDANG PALIH DENGAN TURUNAN

SINDUJOYO KEROMAN

A. Pertimbangan Hukum dalam Larangan Pernikahan Turunan Kidang

Palih dengan Turunan Sindujoyo Keroman ........................................... 66

B. Tinjauan ‘Urf Terhadap Larangan Pernikahan Turunan Kidang Palih

dengan Turunan Sindujoyo Keroman .................................................... 83

C. Interaksi Hukum Islam Dengan Hukum Adat Terhadap Larangan

Pernikahan Turunan Kidang Palih dengan Turunan Sindujoyo

Keroman ................................................................................................ 88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ...................................................................................... 92

B. Saran ................................................................................................ 94

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................. 95

xix

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 :Pedoman Wawancara

Lampiran 2 :Data Wawancara




Lampiran 6 :Hasil Lapangan 1




Lampiran 10 :Foto dan Arsip

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan di masyarakat Indonesia tidak bisa lepas dalam suatu

peristiwa adat dan budaya. Herkovist seorang antropolog Amerika

memandang bahwa budaya adalah sesuatu yang turun temurun dari satu

generasi ke generasi yang lain.1 Sedangkan adat adalah cerminan kepribadian

bangsa yang merupakan hasil dari penjelmaan dari jiwa bangsa yang

bersangkutan selama berabad-abad.2 Haristov Aszadha mengartikan adat

adalah suatu aturan ataupun norma hukum, kebiasaan yang nyata dan ada

dalam kehidupan masyarakat.3 Dari pengertian tersebut hukum adat

merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah kebudayaan di

Indonesia. Hukum adat juga hidup di masyarakat mengatur adanya kesusilaan,

kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum, sehingga hukum

adat itu berkembang dan dijalankan sampai sekarang.

Dalam hukum adat terdapat beberapa pokok-pokok hukum adat

diantaranya yakni: hukum adat perseorangan, bentuk kekerabatan hukum adat,

hukum adat berkaitan dengan anak, Hukum perkawinan dan harta perkawinan,

serta tinjauan umum tentang waris. Sebagian daerah di negara kita Indonesia

ada yang masih menjalankan sebuah tradisi ataupun hukum adat. Salah

satunya adalah persoalan perkawinan. Menurut Purnadi Purbacaraka dan

Soerjono Soekanto secara luas hukum keluarga akan mencakup bidang:

1Suriyaman Musteri Pide, Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang,

(Jakarta:Prenadamedia Group,2014), h. 20. 2Dewi Sulastri, Pengantar Hukum Adat, (Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2015), h. 16. 3Haristov Aszadha dalam tulisan blogspot Pokok dan Pengertian Adat, sebagaimana di kutip

oleh Dewi Sulastri, Pengantar Hukum Adat, h. 14.

2

pemilihan calon pasangan, keturunan, kekuasaan orang tua, perwalian,

pendewasaan, curatele, dan orang yang hilang, dll.4

Masyarakat Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

Jawa Timur adalah salah satu daerah yang sangat kental dengan budaya dan

adat, sehingga masyarakat sekitar masih menjalankan adat atau tradisi para

leluhur hingga sekarang. Banyak sekali adat di daerah Gumeno ini yang masih

diabadikan sampai sekarang, seperti: tradisi sanggringan,5 Tradisi larangan

nikah dengan turunan Sindujoyo Keroman Gresik, tradisi nyekar,6 dll. Semua

tradisi itu dilakukan oleh masyarakat sekitar Desa Gumeno Gresik.

Salah satu peristiwa yang menarik di daerah Gumeno ini adalah

penentuan pasangan hidup. Dalam pemilihan calon pasangan hidup tak cuman

dipengaruhi oleh faktor agama melainkan adat-adat yang menjadikan larangan

dan anjuran yang sudah menjadi pesan tersirat oleh para leluhur dan nenek

moyang kita. Pesan dan petuah nenek moyang itu dibenarkan dan dipercayai

oleh masyarakat sekitar. Dalam pemilihan pasangan hidup di Desa Gumeno

para remaja ataupun orang tua yang memiliki anak sudah diberi peringatan

keras untuk tidak menikahkan anaknya dengan keturunan Sindujoyo Keroman

Gresik dan keturunan Manyar Gresik. Yaitu suatu tradisi larangan bagi

keturunan asli Buyut Kidang Palih Gumeno (anaknya orang Gumeno,

bapaknya asli Gumeno, mbahnya asli Gumeno) ini dilarang menikah dengan

keturunan Sindujoyo Keroman asli (anaknya orang Keroman, bapaknya orang

4Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta:CV Rajawali, 1981), Cet.1, h. 239 5 Tradisi Sanggringan adalah tradisi setiap tahun malam 23 ramadhan yang menjadi tanggung

jawab masyarakat gumeno kaum laki-laki dalam membuat kolek ayam untuk 10 ribu pengunjung. 6Nyekar adalah tradisi ziarah ke makam para leluhur ataupun nenek moyang pada acra-acara

besar.

3

Keroman asli, kakeknya Keroman asli)7 ini di larang keras atau diharamkan

untuk menikah dalam tradisi. Bagi laki-laki dan perempuan yang hendak

menikah pertama yang menjadi konsepsi pertimbangan adalah bukan

keturunan Keroman dan bukan keturunan Manyar Gresik. Sehingga orang

Gumeno yang hendak menikah dengan keturunan keroman untuk tidak

diterusakan keinginannya.

Menurut hasil cerita masyarakat sekitar tradisi larangan tersebut adalah

salah satu wasiat leluhur Desa Gumeno bernama buyut Kidang Palih yang

berperang dengan leluhur Sindujoyo dan diakhiri dengan kematian istri dari

leluhur buyut Kidang Palih, sehingga terjadinya peristiwa tersebut keturunan

Kidang Palih tidak boleh menikah dengan keturunan Sindujoyo Keroman. Jika

melanggar tradisi tersebut katanya akan terjadi balak seperti kematian

keluarga, tidak sehat jasmani dan rohani, bangkrut, tidak harmonis dalam

keluarga, perceraian dan masalah kehidupan lainnya.8 Tradisi ini sangat jelas

dan nyata karena, bukti makam para leluhur Kidang Palih ini benar-benar ada

dan berada di Desa Gumeno. Sampai sekarang makam itu masih menjadi

sejarah masyarakat Desa Gumeno.9

Masyarakat Desa Gumeno adalah mayoritas penduduk beragama Islam

yang sangat memegang teguh ajaran syari’at Islam. Desa Gumeno juga

banyak ulama yang paham agama Islam, di daerah Gumeno khusunya

Kabupaten Gresik juga dikenal dengan kota santri karena banyak sekali

pondok pesantren didirikan di Gresik. Namun, karena budaya dan tradisi di

7Intan Yurina, masyarakat Desa Gumeno, Interview Pribadi, Gumeno 31 oktober 2018 pukul

10.50 8Intan Yurina, masyarakat Desa Gumeno, Interview Pribadi, Gumeno 31 Oktober 2018,

10.50 9Siti Munaisyah, masyarakat Desa Gumeno, Interview Pribadi, Gumeno 1 November 2018,

09.16

4

Desa Gumeno ini sangat mempengaruhi dalam menentukan dan mengatur

yang berkaitan dengan hal perkawinan Sebagaimana yang sudah dipaparkan

di atas, maka walaupun larangan pernikahan keturunan Kidang Palih dengan

keturunan Sindujoyo Keroman ini tidak bertentangan dengan syariat Islam

dan tidak melanggar perundang-undangan, namun kenyatannya masyarakat

sekitar sangat meyakini dan memegang teguh adat dan budaya larangan

pernikahan tersebut di desa Gumeno.

Islam merupakan agama yang mempunyai ajaran tertentu yang harus

diyakini, juga tidak mengabaikan perhatian terhadap kondisi permasalahan

masyarakat tertentu. Kebijaksanaan hukum Islam tersebut ditujukan dengan

beberapa ketentuan yang dijelaskan dalam al-Qur’an yang merupakan

pelestarian terhadap tradisi masyarakat Pra-Islam. S.Waqar Ahmad Husaini

mengemukakan, Islam sangat memperhatikan tradisi dan konvensi masyarakat

untuk dijadikan sumber bagi jurisprudensi hukum Islam dengan

penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu. Prinsip demikian terus

dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. kebijakan-kebijakan beliau yang

berkaitan dengan hukum yang tertuang dalam sunnahnya banyak

mencerminkan kearifan beliau terhadap tradisi-tradisi para sahabat dan

masyarakat,10 sehingga sangatlah penting mengamalkan ushul fiqih untuk

meng-istinbath hukum yaitu ‘urf dalam setiap permasalahan dan kehidupan

ini.

Menurut Badran dalam buku ushul Fiqih beliau mengartikan ‘urf itu

dengan sesuatu yang menjadi kebiasaan mayoritas orang dalam bentuk ucapan

atau perbuatan dan dilakukan secara terus menerus sehingga membekas dalam

10S. Waqar Ahmad Husaini dalam bukunya, Sistem Pembinaan Islam, sebagaimana di kutip

oleh Susiadi, “Akomodasi ‘Urf Terhadap Pemahaman Fiqih Indonesia Masa lalu”, Vol. 6, 1, (2014):

h. 116.

5

jiwa dan di terima oleh akal mereka.11 Adapun adat menurut Ulama Ushul

Fiqih adalah kebiasaan mayoritas kaum baik perkataan maupun perbuatan.12

Hukum Islam dan hukum adat adalah sistem hukum yang berbeda.

Akan tetapi, dua hukum ini juga tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Bahkan

dua hukum (Adat dan Islam) berjalan beriringan. Ini masih menjadi

perdebatan mengenai hubungan hukum Islam dengan hukum adat di

Indonesia. Manakah yang bisa diterima menjadi dasar hukum yang diterima

antara hukum Islam dengan hukum adat. Terdapat beberapa teori mengenai

hubungan hukum adat dengan hukum Islam di Indonesia. Pertama teori

“Receptio in Complexu”, kedua teori “Reseptie Theory”, Ketiga teori

“Receptio a Contario”.13 Teori ini menjelaskan tentang hubungan antara

hukum Adat dan hukum Islam di Indonesia masing masing teori memiliki

pendapat diantara dua hukum itu mana yang bisa di terima menjadi landasan

hukum atau dua-duanya bisa dijadikan sebagai dasar hukum secara

bersamaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, pembahasan tersebut sangat

penting untuk diteliti karena, berkaitan tentang hubungan muamalah terkait

pernikahan yang membatasi adanya pasangan dalam pernikahan dan larangan

menikah yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam dan perundang-undangan.

Sebagaimana dalam al-Qur’an dan sunnah serta undang-undang tentang

perkawinan tidak membenarkan adanya larangan pernikahan yang sudah

dipaparkan diatas, maka pembahasan ini sangat penting untuk dibahas karena,

bagaimana masyarakat yang mayoritas Islam berpegang teguh dengan agama

11Amir Syarifuddin, Ushul Fikih Jilid 2, (Jakarta: Kencana Media Group, 1999), h. 364. 12Nasrun Haroen, Ushul Fikih, (Jakarta:Kencana Media Group 1997), h. 138 13Yaswirman, Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam

Masyarakat Matrilineal Minangkabau, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 63-83

6

Islam yang kuat, serta banyak tokoh agama/ulama yang faham sekali tentang

agama, akan tetapi masih menjalankan aturan ataupun tradisi larangan nikah

yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam dan undang-undang pernikahan.

Oleh karena itu, penulis akan membahasnya dalam sebuah skripsi dengan

judul “Tradisi Larangan Menikah Keturunan Kidang Palih dengan

Keturunan Keroman Sindujoyo (Studi Pergulatan antara Hukum Islam

dengan Hukum adat).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasikan

beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya.

1. Mengapa ada terjadinya larangan nikah keturunan Buyut Kidang Palih

dengan Keroman Sindujoyo Gresik?

2. Mengapa masyarakat masih menjalankan tradisi adanya larangan nikah

turunan Buyut Kidang Palih dengan keturunan Keroman Sindujoyo

Gresik?

3. Apakah turunan buyut Kidang Palih yang sudah merantau di luar daerah

masih berlaku tradisi larangan nikah dengan turunan Keroman Sidujoyo

Gresik?

4. Apa dampak yang terjadi jika larangan pernikahan itu di langgar ?

5. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap terhadap tradisi larangan

tersebut?

6. Apa yang menjadi landasan hukum terhadap adanya larangan menikah

turunan buyut Kidang Palih dengan turunan Keroman Sindujoyo?

7. Apa faktor yang menjadi larangan pernikahan turunan buyut Kidang Palih

dan turunan Keroman Sindujoyo ini bisa dijalankan sampai sekarang?

8. Bagaimana tinjauan ‘urf terhadap tradisi larangan menikah turunan buyut

Kidang Palih dengan turunan Keroman Sindujoyo Gresik?

7

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya perkembangan yang bisa ditemukan dalam

permasalahan ini, maka perlu adanya batasan-batasan masalah yang jelas

mengenai apa yang dibuat dan diselesaikan dalam program ini. adapun

batasan-batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

a. Penelitian ini dibatasi pada tahun 2018 -2019

b. Penelitian ini dibatasi mengingat semakin berkembangnya manusia

dan luasnya wilayah di Indonesia. Maka, kami hanya membatasi

penelitian ini kepada orang-orang yang bermukim di tempat/ di

wilayah Gumeno, Keroman dan Lumpur, bukan kepada orang-orang

yang sudah merantau ataupun pindah daerah.

c. Konteks bahasan pada penelitian ini juga dibatasi mengingat

pembahasan yang semakin meluas. Sehingga, penulis membatasi

kajian terkait:

1) Hukum Islam, yang berkaitan tentang hukum pernikahan yang

bersumber dari ajaran agama Islam yakni syariah yang bersumber

dari wahyu Allah, dan fiqih bersumber dari pemahaman manusia

yang berdasarkan pada nash-nash yang bersifat umum.

2) ‘Urf, sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan suatu

ketentuan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan

ketentuan hukumnya. Dengan adanya bahasan ‘urf ini,

diharapkan dapat memecahkan problematika kehidupan.

3) Adat, membahas tenteng perkawinan adat secara umum, tidak

mendetail. Kajian perkawinan adat juga yang diterapkan di

8

daerah Jawa khussunya di daerah Gresik yang menjadi larangan

perkawinan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan

dibahas dalam peneliti ini adalah:

a. Apa pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis terhadap tradisi

larangan pernikahan keturunan Kidang Palih dengan keturunan

Sindujoyo Keroman Gresik?

b. Bagaimana pertimbangan ‘urf tehadap tradisi larangan pernikahan

keturunan Kidang Palih dengan keturunan Sindujoyo Keroman

Gresik?

c. Bagaimana interaksi hukum Islam dan adat dalam tradisi larangan

pernikahan keturunan Kidang Palih dengan keturunan Sindujoyo

Keroman Gresik tersebut?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pertimbangan secara filosofis, sosiologis dan

yuridis terhadap larangan pernikahan keturunan Kidang Palih dengan

keturunan Sindujoyo Keroman Gresik

b. Untuk mengetahui tinjauan ‘urf terhadap tradisi larangan pernikahan

keturunan Kidang Palih dengan keturunan Sindujoyo Keroman Gresik.

c. Untuk mendeskripsikan interaksi hukum Islam dan Adat dalam tradisi

larangan pernikahan keturunan Kidang Palih dengan keturunan

Sindujoyo Keroman Gresik

9

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis, penelitian ini dapat berguna untuk menambah refrensi

dan wawasan mengenai studi tentang adat istiadat yang terdapat di

Desa Gumeno Gresik dan memperkaya khazanah keilmuan tentang

keberagaman tradisi di Indonesia pada umumnya.

b. Secara praktis, Penelitian ini sebagai rujukan dan masukan bagi

peneliti yang akan datang dan dapat dijadikan bahan pertimbangan

untuk evaluasi tentang tradisi tersebut.

c. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan informasi kepada

masyarakat dalam mengetahui aturan adat larangan pernikahan

turunan buyut Kidang Palih dengan turunan Keroman Sindujoyo

Gresik.

E. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu

Dalam penulisan dan penjelasan karya ilmiah ini, sebelum penulis

mengadakan penelitian lebih lanjut dan menyusun menjadi sebuah karya

ilmiah berupa skripsi, maka sebelumnya penulis akan mengkaji skripsi, thesis,

disertasi, jurnal dan artikel yang mempunyai judul hampir sama dengan

penulis. Maksudnya dari pengkajian ini adalah agar dapat kita ketahui

bersama bahwa apa yang penulis teliti berbeda dengan peneliti skripsi

sebelumnya.

Berikut ini judul beberapa karya yang hampir sama dengan penulis

yang diteliti sebelumnya.

1. Dzikrullah Muhammad, Larangan Perkawinan Antara Turunan

Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo, (skripsi al-Ahwal

Syakhsiyah, Syariah UIN Malik Ibrahim, 2012)

10

Skripsi ini membahas tentang mengapa ada terjadinya larangan

pernikahan turunan Kidang Palih dan turunan Keroman Sindujoyo,

efektifitas larangan pernikahan, dan tinjauan hukum Islam terhadap

larangan pernikahan. Metode yang digunakannya adalah kualitatif

deskriptif dengan pendekatan etnografis. Kesimpulan dari skripsi ini

adalah pernikahan merupakan suatu tradisi agama Islam dan sunnah nabi,

serta suatu yang diperintahkan oleh Allah yang berhak menentukan hal

yang halal dan hal yang haram dan manusia tidak mempunyai hak untuk

menghalalkan dan mengharamkan.

Perbedaan peneliti sebelumnya dengan penulis adalah:

a. Penulis membahas larangan pernikahan dalam pertimbangan hukum

filosofis, sosiologis dan yuridis, sedangkan skripsi sebelumnya

membahas tentang larangan pernikahan dalam tinjauan hukum islam.

b. Penulis membahas penelitian menggunakan teori ‘urf, sedangkan

penulis sebelumnya membahas penelitiannya menggunakan teori

fikih yang terdapat dalam al-Qur’an dan hadits.

c. Penulis memilih objeknya di Desa Gumeno dan di kelurahan

Keroman dan lumpur, sedangkan skripsi sebelumnya objeknya di

Desa Mbetoyo Guci dan Keroman.

2. Ahmad Khoirul Huda, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan

Nikah Mentelu di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan

Kabupaten Lamongan Jawa Timur, (Thesis UIN Sunan Ampel

Surabaya, 2014)

Thesis ini membahas tentang deskripsi tradisi larangan pernikahan

Mentelu di desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan

Jawa Timur, dan tinjauan hukum Islam. Metode yang digunakannya

adalah penelitian kualitatif (field Research) dengan metode deskriptif.

11

Perbedaan dalam thesis dengan penulis adalah :

a. objek penelitian pada thesis terdapat di desa Lamongan sedangkan

objek penelitian penulis di daerah Gresik.

b. Thesis membahas larangan nikah mentelu, sedangkan penulis

membahas larangan nikah turunan buyut Kidang Palih dengan

turunan Sindujoyo.

3. Zaiunul Ula, Syaifuddin Adat Larangan Menikah di Bulan Suro dalam

Prespektif Urf, (Jurnal Family Studies 1 (1) 2017)

Jurnal ini membahas latar belakang historis filosofis tradisi

larangan nikah di bulan suro di Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo

Kabupaten Malang dan pandangan masyarakat terhadap tradisi larangan

menikah di bulan suro. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian

empiris dengan sumber data utama dari para narasumber (data primer),

dilengkapi dengan data sekunder dan tersier.

Perbedaan jurnal dengan penulis adalah:

a. objek penelitiannya dilakukan di daerah Malang sedangkan penulis

objek penelitian di daerah Gresik.

b. Jurnal tersebut membahas tentang larangan menikah yang dilakukan

di bulan suro, sedangkan penulis membahas larangan menikah

turunan buyut Kidang Palih dengan turunan Keroman Sindujoyo

Gresik.

4. Miftahul Huda, Membangun Model Bernegosiasi dalam Tradisi

Larangan-Larangan Perkawinan Jawa, (Jurnal Pengembangan Ilmu

Keislaman 12 (2), 2017 Institut Agama Islam Negri (IAIN) Ponorogo)

Jurnal ini membahas tentang penggalian model negosiasi

dalam bingkai koneksi kalam dan adat, model bernegosiasi bingkai

koneksi fikih dan adat yang melahirkan hubungan kedekatan dan

12

fleksibilitas dalam merespon adat dan tradisi, dan model bernegosiasi

dalam bingkai kearifan dan keragaman adat atau tradisi.

Perbedaan jurnal dengan penulis adalah:

a. Objek penelitian pada jurnal lebih meluas yakni adat larangan

pernikahan di seluruh daerah Jawa, sedangkan penulis hanya

membahas adat larangan pernikahan di daerah Gresik.

b. Jurnal tersebut membahas tentang cara penyelesaian larangan menikah

di adat Jawa, sedangkan penulis membahas larangan menikah dalam

pertimbangan hukum, dan membahas tentang kajian hubungan antara

hukum Islam dengan hukum adat.

F. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-

antropologis mengingat data yang diperlukan persepsi dan perilaku

masyarakat desa Gumeno Gresik mengenai perkara larangan pernikahan.

Karena persepsi terpengaruh oleh budaya-budaya maka penelitian

menggunakan pendekatan antropologis. Dan karena antara nilai-nilai

budaya dengan perilaku adakalanya tidak selaras atau bertentangan maka

pendekatan sosiologi juga digunakan.

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian, jenis penelitian ini merupakan

penelitian eksploratif, maka cara yang dilakukan adalah penelitian yang

bersifat penelitian lapangan (field research), yaitu upaya untuk

mengungkap secara faktual “Tradisi Larangan Nikah turunan Kidang

Palih dengan Keturuanan Keroman Sindujoyo Perspektif ‘urf dan interaksi

13

hukum Islam dengan hukum adat”. Secara mendetail penelitian ini untuk

menemukan jawaban tentang tradisi larangan menikah yang berlaku bagi

masyarakat Gumeno dan Keroman Gresik. Sehingga dapat mengetahui

secara jelas sebab larangan menikah turunan Kidang Palih dengan

Keturunan Keroman Sindujoyo Gresik.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data

yaitu, sumber data primer, dan sumber data sekunder.

a. Data primer yaitu data yang dihasilkan peneliti langsung dari

sumbernya. Penulis mengambil data primer dari wawancara dengan

masyarakat dan tokoh masyarakat sekitar Gumeno turunan Kidang

Palih yang mengerti seluk beluk tentang larangan menikah turunan

Kidang Palih dengan keturunan Keroman Sindujoyo Gresik. Jadi,

dapat menjawab masalah dalam penelitian.

b. Data sekunder yaitu data yang bersumber dari hasil penelitian orang

lain yang dibuat untuk maksud yang berbeda, yang didapat melalui

studi kepustakaan yang dilakukan melalui penelusuran buku-buku,

jurnal dan literatur lain yang berkenaan dengan masalah pernikahan

dan juga tentang profil desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten

Gresik Jawa Timur.

4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpul data atau instrumen dalam penelitian sosial

adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan

informasi yang diinginkan. Instrumen biasanya digunakan oleh peneliti

14

untuk menanyakan atau mengamati responden sehingga diperoleh

informasi yang dibutuhkan. Instrument penelitian antara lain dapat

berbentuk wawancara, observasi, dan juga studi dokumen tergantung pada

jenis penelitian yang akan dilakukan.

Beberapa Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan, 2 orang atau

lebih berhadapan dengan menggali informasi lewat pendengaran

suara.14 Dengan wawancara, penulis mengajukan beberapa pertanyaan

terkait masalah dalam penelitian yang berkaitan dengan judul Tradisi

Larangan Nikah Turunan Buyut Kidang Palih dengan Turunan Buyut

Sindujoyo Keroman Gresik. Dalam hal wawancara ini, penulis akan

melakukan wawancara kepada beberapa pemberi informasi

(information suppleyer) yaitu:

1. Sesepuh desa Gumeno yang masih ada keturunan Buyut Kidang

Palih Gumeno Gresik

2. Sesepuh desa turunan Keroman Sindujoyo Gresik

3. Juru Kunci Makam Buyut Kidang Palih Gumeno Gresik

4. Juru Kunci Makam Sindujoyo Keroman Gresik

5. Aparat pemerintahan desa Gumeno Gresik

6. Aparat Pemerintah desa Keroman Sindujoyo Gresik

7. Masyarakat desa Gumeno Gresik

8. Masyarakat desa Keroman Sindujoyo gresik

9. Warga yang melanggar pernikahan turunan buyut kidang palih

dengan turunan Keroman sindujoyo

14 Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian: Petunju Praktis untuk Peneliti Pemula, h. 89.

15

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang ditujukan

kepada subyek penelitian dokumen yang diketik melainkan catatan

pribadi, surat pribadi, rekaman kaset, video, foto, dan lain sebagainya.15

5. Teknik Analisa Data

Analisa data dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa langkah

yaitu: (data reduction) reduksi data, (data display) penyajian data, dan

(data coclusion) kesimpulan/verifikas data.16

a. Reduksi data

Adalah kegiatan merangkum data, memilih hal-hal pokok

memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari pola dan temanya.17

b. Penyajian data

Adalah suatu kegiatan memberikan uraian singkat, bagan,

hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya.18

c. Data verification

Adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.19

15Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian: Petunju Praktis untuk Peneliti Pemula, h. 101. 16Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif , (Bandung, Alvabeta, CV, 2006), h.

246. 17Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif , h. 247 18Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif , h. 249. 19Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif , h. 252.

16

G. Teknik Penulisan

Teknik penulisan penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan

skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang

diterbitkan oleh Pusat Peningkatan dan Jaminan Mutu (PPJM) Fakultas

Syariah dan Hukum tahun 2017.

H. Rancangan Sistematika Penulisan

Skripsi ini ditulis berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi

fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan

sistematika yang di bagi menjadi 5 bab. Masing-masing bab terdiri atas

beberapa sub bab sesuai pembahasan dan materi yang diteliti adapun

perinciannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, review studi

terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua, berisi tentang kajian teoritis atau tinjauan pustaka, dalam

hal ini meliputi dasar-dasar umum tentang perkawinan,perkawinan perspektif

adat, larangan perkawinan, tinjauan ‘Urf, dan konsep mitologi

Bab ketiga, berisi tentang kajian pertama tentang profil obyek

penelitian, yakni meliputi pembahasan kondisi obyek penelitian, penemuan

hasil penelitian mengenai sejarah dan beografi Buyut Kidang Palih, sejarah

dan beografi Buyut Sindujoyo Keroman Gresik, dan sejarah adanya larangan

menikah turunan Buyut Kidang Palih dengan Turunan Sindujoyo Keroman

Gresik.

Bab keempat, berisi tentang hasil penelitian yakni pertimbangan

filosofis, sosiologis, dan yuridis terhadap larangan nikah turunan Buyut

Kidang Palih dengan turunan Sindujoyo Keroman, tinjauan ‘Urf dalam tradisi

17

larangan Menikah turunan Buyut Kidang Palih dengan turunan Keroman

Sindujoyo Gresik. Serta membahas tentang Interaksi hukum Islam dan hukum

adat larangan menikah turunan Buyut Kidang Palih dengan turunan Sindujoyo

Keroman Gresik.

Bab lima, berisi tentang penutup dalam hal ini meliputi kesimpulan

uraian singkat dengan merumuskan jawaban penelitian atas pokok-pokok

masalah yang ada dalam penelitian ini. selanjutnya dipaparkan saran dari hasil

pembahasan mengenai perkawinan antara turunan buyut Kidang Palih dengan

turunan Keroman Sindujoyo Gresik, bab selanjutnya akan dilampirkan daftar

pustaka yang dijsadikan rujukan oleh peneliti dalam penulisan laporan

penelitian ini.

18

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN ‘URF

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di

Indonesia

1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah

atau zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari

orang arab dan banyak terdapat dalam al-Qur’an dan hadits Nabi. al-Nikah

mempunyai arti al-Wath’I, al-Dhommu, al-Tadakhul, al- Jam’u atau ibarat

‘an al-wath wal ‘aqd yang berarti bersetubuh, hubungan badan,

berkumpul, jima’ dan akad.1

Secara terminologis perkawinan adalah akad yang membolehkan

terjadi istimta’ (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan

wath’ dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang

diharamkan baik dengan sebab keturunan, atau sepersusuan.2

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah

ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.3

1Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu,

2011), Cet,1. h. 4. 2Kama Rusdiana, Jaenal Aripin, Perbandingan Hukum Perdata, (Jakarta:UIN Jakarta

Press,2007), Cet.1, h. 2 3Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan, (Depok:PT

Raja Grafindo Persada,2017), Cet. 2, h. 42.

19

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah

akad yang sangat kuat atau mitsaqaan ghaaliizhan untuk menaati perintah

Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.4

2. Hukum Melakukan Perkawinan

Dari beberapa pendapat mazhab berdasarkan nash-nash, baik al-

Qur’an dan hadits, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang

mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun, dilihat lagi dari segi

kondisi orang yang melakukan dan tujuan melaksanakan perkawinan.

Oleh karena itu pernikahan bisa dihukumi, wajib, sunnat, haram, makruh,

dan mubah dintaranya yakni:

a. Melakukan perkawinan yang hukumnya wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan

untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina

maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah

wajib.5 Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap

muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat terlarang. Sesuai

kaidah :

مالايتم الواجب الا به فهو واجب “Seseautu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya,

maka sesuatu itu hukumnya wajib juga”6

4 Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan, h. 43. 5Abdurrahman Ghozali, Fikih Munakahat, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group,2003),

Cet.1. h. 18-19 6 Abdurrahman Ghozali, Fikih Munakahat, h. 18-19

20

Hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut merupakan

hukum sarana sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari

perbuatan maksiat.

b. Melakukan Perkawinan yang hukumnya Sunnat

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk

melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak dikhawatirkan akan

berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut

adalah sunnah hal tersebut dipahami dari anjuran al-Qur’an seperti

terdapat dalam surat al-Nur ayat 32 dan hadits Nabi yang diriwayatkan

Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas’ud yang dikemukakan

dalam menerangkan sikap agama Islam terhadap perkawinan baik ayat

al-Qur’an maupun As-Sunnah tersebut berbentuk perintah, tetapi

berdasarkan qarinah-qarinah yang ada, perintah Nabi tidak

memfaedahkan hukum wajib, tetapi hukum sunnat saja.7

c. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak

mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan

kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila

melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya,

maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah

haram.8 Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an ayat 195 melarang

orang yang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan:

يدأيكم إأل الت هلكةأ (٢/١٩٥:)البقرة ولا ت لقوا بأ

7Abdurrahman Ghozali, Fikih Munakahat,h. 19-20. 8Abdurrahman Ghozali, Fikih Munakahat, h. 20.

21

Artinya: “dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam

kebinasaan".(al-Baqarah:2/195)

d. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Makruh

Perkawinan menjadi makruh adalah bagi orang yang

mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup

mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak

memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin.

Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk

dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.9

e. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk

melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan

zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri.

Perkawinan tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan

bukan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga

sejahtera, maka hukum perkawinan bagi orang tersebut adalah

mubah.10

3. Tujuan Perkawinan

Secara rinci tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut:

a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat

tabiat kemanusiaan

b. Membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

9Abdurrahman Ghozali, Fikih Munakahat,h. 21. 10Abdurrahman Ghozali, Fikih Munakahat,h. 21.

22

c. Memperoleh keturunan yang sah11

d. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan

yang halal, memperbesar rasa tanggung jawab

e. Membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah

(Keluarga yang tentram, penuh cinta kasih, dan kasih sayang)

sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT:

نكم مودة ها وجعل ب ي ومن آيته أن خلق لكم م ن أنفسكم أزواجا ل تسكنوا إلي )٣٠/٢١:الروم (ورحة إن ف ذلك ليت ل قوم ي ت فكرون

Artinya:”Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia

menciptakan untukmu isteri-isteridari jenismu sendiri, supaya kamu

cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian

itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(QS.Al-

Ruum:30/21)

f. Ikatan perkawinan sebagai mitsaqan ghalizan sekaligus mentaati

perintah Allah SAW bertujuan untuk membentuk dan membina

tercapainya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai

suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal

berdasarkan syariat hukum Islam.12

4. Prinsip-prinsip Perkawinan

Asas dan prinsip yang dianut oleh UU Perkawinan di Indonesia

adalah sebagaimana yang terdapat pada penjelasan umum UU perkawinan

itu sendiri:

11Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi

Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta:IND-HILL-CO,1990), Cet.2, h. 27 12Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, h. 11.

23

a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan

kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi,

agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu

dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil

b. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah

sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya pabila

dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang

bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari

seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih

dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang

bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi persyaratan

tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

d. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami dan istri itu

harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan

perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara

baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang

baik dan sehat.13

e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang

bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut

prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.

f. Hal dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban

suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan

13 Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi

Hukum Perkawinan Islam, h. 55-56

24

masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga

dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

5. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Menurut fuqaha mazhab rukun perkawinan setiap madzab berbeda-

beda. Adapun rukun nikah menurut empat mazhab adalah sebagai berikut:

a. Madzab al-Hanafiah

1) Shighat (ijab dan qabul)

2) Wali

3) Pihak laki-laki

4) Pihak perempuan

5) Dua saksi

b. Mazhab al-Malikiyah14

1) wali

2) pihak laki-laki

3) pihak perempuan

4) shighat (ijab dan qabul)

c. Madzhab asy-Syafi’iyah15

1) Ijab qabul (akad)

2) Mempelai laki-laki

3) Mempelai perempuan

4) saksi

5) wali

14 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid Rujukan Utama Fikih

Perbandingan Madzhab Ahlu Sunnah wal Jama’ah, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013), Cet.1,

h. 64-99 15 Musthafa al-Bugha, Musthafa al-Khann, dkk, Fikih Manhaji Kitab Fikih Lengkap Imam

asy-Syafi’I Jilid 1, (Yogyakarta:Darul Uswah, 2008), h. 644-649

25

d. Mazhab al-Hanabilah

1) Mempelai laki-laki

2) Mempelai perempuan

3) Ijab dan qabul

Menurut Jumhur Ulama rukum perkawinan ada lima dan

masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk

memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan

disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut:16

1) Calon suami, syarat-syaratnya:

1. Beragama Islam

2. Laki-laki

3. Jelas orangnya

4. Dapat memberikan persetujuan

5. Tidak terdapat halangan perkawinan

2) Calon istri, syarat-syaratnya:

1. Beragama Islam

2. Perempuan

3. Jelas orangnya

4. Dapat dimintai persetujuannya

5. Tidak terdapat halamgan perkawinan

3) Wali nikah, syarat-syaratnya:

1. Laki-laki

2. Dewasa

3. Mempunyai hak perwalian

16Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media

Group,2004), Cet.5, h. 62-63

26

4. Tidak terdapat halangan perwaliannya

4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:

1. Minimal dua orang laki-laki

2. Hadir dalam ijab qabul

3. Dapat mengerti maksud akad

4. Islam

5. Dewasa

5) Ijab qabul, syarat-syaratnya:

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon

3. Memakai kata-kata nikah, atau tazwij atau terjemahan dari kata

tersebut

4. Antara ijab dan qabul bersambungan

5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya

6. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau

umrah

Syarat sah perkawinan menurut Undang-undang No 1 Tahun

1974 ada 2 (dua) macam syarat perkawinan, yaitu syarat materil dan

syarat formil. Syarat-syarat perkawinan dalam hukum nasional diatur

dalam ketentuan pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-undang No 1

Tahun 1974 tentang perkawinan, 17

Persyaratan materil berkenaan dengan calon yang hendak

melangsungkan perkawinan, yang meliputi:18

a. Persyaratan terhadap orangnya (para pihak)

17Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan, h. 55 18Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan, h. 55-56

27

Persyaratan berikut berlaku umum bagi semua perkawinan,

yaitu:

1) Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai

2) Calon mempelai sudah berumur 19 (Sembilan belas) tahun bagi

pria dan 18 tahun bagi wanita

3) Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali bagi laki-

laki yang beristri lebih dari seorang.

4) Bagi wanita tidak sedang dalam jangka waktu tunggu atau massa

iddah.

Adapun ketentuan yang berlaku bagi perkawinan orang tertentu

adalah:

1) Tidak terkena larangan/halangan melakukan perkawinan, baik

menurut Undang-undang maupun hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaan itu.

2) Tidak terkena larangan kawin kembali untuk ketiga kalinya

setelah kawin dan bercerai lagi untuk kedua kalinya berdasarkan

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.

b. Memperoleh izin dari orang tua atau wali calon mempelai, dan

mendapatkan izin pengadilan bagi mereka yang hendak beristri lebih

dari seorang (berpoligami).

6. Hikmah Perkawinan

Hikmah melakukan perkawinan yaitu sebagai berikut:

a. Untuk memelihara jenis manusia

b. Untuk memelihara keturunan

c. Menyelamatkan manusia dari kerusakan akhlak

28

d. Menyelamatkan masyarakat dari bermacam-macam penyakit

e. Untuk menentramkan jiwa setiap pribadi

f. Untuk menjalin kerja sama suami istri dalam membina keluarga dan

mendidik anak-anak

g. Menyuburkan rasa kasih sayang ibu dan bapak.19

h. Menumbuhkan silaturahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam

menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan

sosial.20

B. Larangan Perkawinan

1. Larangan Kawin Selamanya

Larangan kawin kepada perempuan yang sebab keharamannya

memiliki sifat yang tidak akan mengalami perubahan seperti anak-anak-

perempuan, saudara-saudara perempuan, dan saudara-saudara perempuan

dari bapak, mereka inilah yang tidak dihalalkan bagi laki-laki untuk kawin

selama-lamanya.21

Perempuan-perempuan yang diharamkan selamanya terbagi menjadi tiga

macam:

a. Perempuan-perempuan yang Diharamkan Sebab Keturunan Nasab22

Termasuk hubungan nasab, yaitu:

1) Ibu

2) Anak perempuan

3) Saudara perempuan

4) Bibi dari ayah

19 Abdul Qadir Jaelani, Keluarga Sakinah, (Surabaya: PT Bina Ilmu,1995), Cet. 1, h. 41-46 20 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, h. 11. 21Ali Yusuf Subki, Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam, (Jakarta:Sinar Grafika

Offset,2010), Cet.1, h. 121. 22 Ali Yusuf Subki, Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam, h. 121.

29

5) Bibi dari pihak ibu

6) Keponakan perempuan dari saudara laki-laki

7) Keponakan perempuan dari saudara perempuan23

Keharaman perempuan-perempuan yang disebutkan di atas

berdasarkan firman Allah SWT:

وخالاتكم وب نات الخأ وب نات حر أمت عليكم أمهاتكم وب ناتكم وأخواتكم وعماتكم (٤/٢٣:النساء) الختأ

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-

anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan,

saudara-saudara bapakmu yang perempuan (bibi dari pihak ayah)

saudara-saudara ibumu yang perempuan(bibi dari pihak ibu) anak-anak

perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak

perempuan dari saudara-saudaramu yang

perempuan(keponakan)”.(QS. al-Nisa’:4/23)

b. Perempuan-perempuan yang Diharamkan karena Semenda (Ikatan

Pernikahan)24

sebagaimana Allah berfirman:

شة ومقتا وساء ف إأنهۥ كان ف ا قد سل م إألا ءابؤكم م أن ٱلن أساءأ ولا تنكأحوا ما نكح حأ (٤/٢٢)النساء: سبأيل

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah

dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau.

Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-

buruk jalan (yang ditempuh)”. (QS. al-Nisa’:4/22)

23 Abdul Qadir Manshur, Buku Pintar Fikih Wanita, (Jakarta:Penerbit Zaman,2009), Cet.1, h.

157-158 24Ali Yusuf Subki, Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam, h. 123.

30

Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-

laki untuk selamanya karena adanya pertalian kerabat semenda sabagai

berikut:25

1) Perempuan yang telah dinikahi oleh ayah atau disebut ibu tiri

2) Perempuan yang telah dinikahi oleh anak laki-laki atau disebut

menantu

3) Ibu istri atau disebut mertua

4) Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli

c. Perempuan-perempuan yang Diharamkan karena Sepersusuan26

Sebagaimana Firman Allah SWT:

تأ أرضعنكم وأخواتكم مأن الر (٤/٢٣لنساء:)ا ةضاع وأمهاتكم الل Artinya: “ Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan

sepersusuan,”(QS. al-Nisa’:4/23)

Yang termasuk hubungan sepersusuan adalah:27

1) Wanita yang menyusui seterusnya ke atas

2) Wanita persusuan dan seterusnya menurut garis ke bawah

3) Wanita saudara persusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah

4) Wanita bibi sesusuan dan bibi sesusuan ke atas

5) Anak yang disusui oleh istrinya dan keturunanya

2. Larangan Perkawinan Sementara

a. Istri yang putus perkawinan karena li’an

Perempuan-perempuan yang terkena li’an sesungguhnya ia

haram atas suaminya yang menjatuhkan li’an atasnya selamanya

25Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, h. 12. 26Ali Yusuf Subki, Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam, h. 124 . 27 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, h. 12.

31

menurut pendapat yang kuat, berdasarkan ucapan Rasulullah SAW

atas suami istri yang setelah melakukan li’an: “Tidak ada jalan bagimu

atasnya”28

b. Perempuan yang dikawini waktu ‘iddah

Yaitu perempuan yang tidak halal bagi selain yang memiliki

‘iddah selama dalam ‘iddah dan tiada perbedaan antara ia dengan

sebab cerai (thalaq), fasakh atau meninggal, dan ia tidak berada di

antara thalaq raj’i atau ba’in dalam status hukum perempuan ber-

‘iddah yang bebas, yaitu khusus dengan isyarat.29

Sebagaimana firman Allah SWT:

)٤/٢٤النساء:) ملكت أيانكم والمحصنات مأن الن أساء إألا ما

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang

bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang

kamu miliki. (QS. al-Nisa’:4/24)

c. Mengawini dua orang dalam satu masa

Apabila seorang laki-laki telah mengawini seorang perempuan,

dalam waktu yang sama dia tidak boleh mengawini saudara dari

perempuan itu. Hal ini di jelaskan oleh Allah dalam Q.S an-Nisa’ ayat

23.30

)٤/٢٣)النساء: وأن تمعوا بي الختيأ

Artinya:”Dan (diharamkan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua

perempuan yang bersaudara”. (QS.an-Nisa’:4/23)

d. Poligami di luar batas

28Ali Yusuf Subki, Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam, h. 129. 29Ali Yusuf Subki, Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam, h. 1249. 30 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, h. 14.

32

Seorang laki-laki dalam perkawinan poligami banyak

mengawini empat orang dan tidak boleh lebih dari itu. Hal ini

berdasarkan kepada firman Allah :31

طوا فأ الي تامىو فتم ألا ت قسأ وثلث مثن ا ما طاب لكم م أن الن أساءفانكأحو إأن خأدة أ فتم ألا ت عدألوا ف واحأ ن ألا ت عولوا انكم ذلأك أد لكت أي ما م و وربع فإأن خأ

(٤/٣)النساء: Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku (hak-hak)

perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau

empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang

demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS.

An-Nisa’:4/3)

e. Menikahi budak perempuan sedangkan terdapat perempuan merdeka.

Barang siapa yang menikahi perempuan merdeka tidak boleh

baginya untuk menikahi budak perempuan hingga isteri merdeka

diceraikan dan habis masa iddah-nya. Hal tersebut karena

sesungguhnya pernikahan termasuk dalam isyarat tetap yang tidak

dapat menikah dengan perempuan merdeka.32Berdasarkan firman

Allah SWT:

نكم طولا أن ينكأح المح نااتأ اصن ومن ل يستطأع مأ أيانكم تأ فمأن م أا ملكت لمؤمأناتأ )٤/٢٥)النساء:م أن ف ت ياتأكم المؤمأ

Artinya:”Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak

cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi

beriman, ia boleh mengawini wanita yang yang beriman dari budak-

budak yang kamu miliki.”(QS.an-Nisa’:4/25)

31 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, h. 14. 32Ali Yusuf Subki, Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam, h. 130

33

f. Larangan karena talak tiga

Seorang laki-laki yang telah menceraikan istrinya dengan talak

tiga, baik sekaligus atau bertahap, mantan suamninya haram

mengawininya sampai mantan istri itu kawin dengan laki-laki lain dan

habis pula iddahnya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:.33

قها فل جناح غيه فإأن طل زوجا نكأح ت ه مأن ب عد حت إأن طلقها فل تأل ل ف ي ب ي أن ها لأقوم لك حدود الل أ لل أ وتأ ود اد ح عليهأما أن يتاجعا إأن ظنا أن يقأيما

(٢/٢٣٠)البقرة:ي علمون Artinya: “Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang

kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin

dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu

menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami

pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat

akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum

Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.

(QS.al-Baqarah:2/230)

g. Larangan karena Ihram

Perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji maupun ihram

umrah, tidak boleh dikawini oleh laki-laki baik laki-laki tersebut sedang

ihram pula atau tidak. Larangan itu tidak berlaku lagi setelah lepas

masa ihramnya.34 Berdasarkan hadits Muslim yang bersumber dari

Utsman bin Affan

لا تنكح المحرم و لا ينكح

“tidak boleh menikahkan atau dinikahkan seorang yang sedang ihram”

33Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, h. 14. 34Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, h. 14.

34

h. Larangan karena perzinaan

Sebagaimana firman Allah SWT:

)٢٤/٣:النور (الزانأ لا ينكأح إلا زانأية أو مشرأكة والزانأية لا ينكأحها إألا زان أو مشرأك Artinya:“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik dan

perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang

berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas

orang-orang yang mukmin”. (QS. an-Nuur: 24/3)

i. Larangan karena beda agama35

Larangan ini berdasarkan firman Allah SWT:

نة خي م أن مشرأكة ولو أعجب تكم ولا ولا تنكأحوا المشرأكاتأ حت ي ؤمأن ولمة مؤمأرأكأي نوا ولعبد مؤمأن خي م أن مشرأك ولو أعجبكم أول ئأك يدعون تنكأحوا المشأ حت ي ؤمأ

آيتأهأ لألناسأ لعلهم ي تذ (كرونإأل النارأ والل يدعو إأل النةأ والمغفأرةأ بأأذنأهأ وي بي أ )٢/٢٢١:البقرة

Artinya: “Janganlah kamu kawini perempuan-perempuan musyrik

sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan-perempuan

hamba yang beriman lebih baik dari perempuan musyrik merdeka,

walau ia menakjubkanmu, janganlah kamu mengkawinkan anak

perempuanmu kepada laki-laki musyrik sebelum ia beriman.

Sesungguhnya laki-laki hamba yang beriman lebih baik dari pada laki-laki merdeka, walau ia menawan hatimu” (QS. al-Baqarah:2/21)

C. Perkawinan Perspektif Adat

1. Definisi Perkawinan Adat

Menurut hukum adat, perkawinan bisa merupakan urusan

kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi,

bergantung kepada tata-susunan masyarakat yang bersangkutan.36

35Ali Yusuf Subki, Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam, h. 131

35

Menurut Dewi Sulastri, perkawinan adalah salah satu peristiwa

yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Oleh karena itu,

perkawinan tidak hanya menyangkut perempuan dan pria yang akan

menjadi suami istri, tetapi juga menyangkut orang tua kedua belah pihak,

saudara-saudaranya, dan kerabat lainnya.37

Berikut ini akan dikemukakan definisi perkawinan menurut

hukum adat yang dikemukakan oleh para ahli:

a. Hazairin

Menurut Hazairin perkawinan merupakan rentetan perbuatan-

perbuatan magis, yang bertujuan untuk menjamin ketenangan,

kebahagiaan, dan kesuburan.

b. A.VanGennep

Perkawinan sebagai suatu rites de passage (upacara peralihan)

peralihan status kedua mempelai. Peralihan terdiri dari tiga tahap:

• Ritesdeseparation

• Ritesdemerge

• Ritesdeaggregation

c. Djojodegoeno

Perkawinan merupakan suatu paguyupan atau somah (jawa:

keluarga), dan bukan merupakan suatu hubungan perikatan atas dasar

perjanjian. Hubungan suami-istri sebegitu eratnya sebagai suatu

ketunggalan.38

36Iman Sudiyat Hukum Adat Sketsa Asas, (Yogyakarta:Liberti Yogyakarta,2007), Cet. 5, h.

107. 37Dewi Sulastri, Pengantar Hukum Adat, h. 131. 38 http://www.lutfichakim.com/2012/01/perkawinan-menurut-hukum-adat-dan.html

http://www.lutfichakim.com/2012/01/perkawinan-menurut-hukum-adat-dan.html

36

2. Tujuan-tujuan Perkawinan Adat

Dalam masyarakat adat, perkawinan mempunyai tujuan

tersendiri baik secara umum maupun khusus secara umum mempunyai

tujuan mewujudkan masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera, secara

khusus dengan berbagai ritual-ritualnya dan sesajen-sesajen atau

persyaratan-persyaratan yang melengkapi upacara tersebut akan

mendukung lancarnya proses upacara baik jangka pendek maupun panjang

namun pada akhirnya mempunyai tujuan yang sama yaitu ingin

mendapatkan kehidupan yang bahagia dan sejahtera dan keluarga yang

utuh.

Tujuan perkawinan menurut hukum adat yang bersifat

kekerabatan adalah mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut

garis kebapakan, ke-ibuan, atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah

tangga atau keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat untuk

memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk

mempertahankan kewarisan.39 Oleh karena sistem keturunan dan

kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-

beda, termasuk lingkungan hidup dan gama yang dianut berbeda-beda,

maka tujuan perkawinan adat juga berbeda antara suku bangsa yang satu

dan daerah yang lain, bagitu juga dengan akibat hukum dan upacara

perkawinannya.

Dalam masyarakat patrilineal, perkawinan bertujuan untuk

mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak laki-laki (tertua)

harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri (dengan pembayaran

39Hilman Hadikesuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Mandar Maju, 2007), h. 21-22

37

uang jujur), di mana setelah terjadinya perkawinan istri ikut (masuk)

dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam

susunan kekerabatan bapaknya.

Dalam masyarakat matrilineal, perkawinan bertujuan untuk

mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak perempuan (tertua)

harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (semenda) di mana

setelah terjadinya perkawinan suami ikut (masuk) dalam kekerabatan istri

dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan

orangtuanya.

3. Asas-asas Perkawinan Menurut Hukum Adat

Asas-asas perkawinan menurut hukum adat adalah:

a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan

hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.

b. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama

dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para

anggota kerabat.

c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita

sebagai isteri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut

hukum adat setempat

d. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota

kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau isteri

yang tidak diakui masyarakat adat.

e. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup

umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur

perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/keluarga dan kerabat.

38

f. Perceraian ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan.

Perceraian antara suami dan isteri dapat berakibat pecahnya hubungan

kekerabatan antara dua pihak.

g. Keseimbangan kedudukan antara suami dan isteri-isteri berdasarkan

ketentuan hukum adat yang berlaku, ada isteri yang berkedudukan

sebagai ibu rumah tangga dan ada isteri yang bukan ibu rumah

tangga.40

4. Syarat-syarat Perkawinan Adat

Syarat sahnya perkawinan menurut hukum adat pada

masyarakat pada umumnya tergantung pada agama yang dianut

masyarakat adat yang bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan

dengan tatatertib agamanya maka perkawinan itu telah sah seacara adat.

Perkawinan menurut hukum adat perkawinan adalah sah apabila dilakukan

menurut Agama dan Kepercayaannya.41 Bagi masyarakat yang menganut

agama Islam, maka syahnya perkawinan adalah melalui cara aqad nikah,

yaitu suatu ijab yang dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan

yang kemudian diikuti dengan qabul dari bakal suami, dan dengan

sekurang-kurangnya dua orang dewasa sebagai saksi. Bagi mereka yang

menganut agama Kristen, maka sahnya perkawinn adalah melalui

pemberkatan yang dilakukan di gereja.

Tetapi perlu diperhatikan bahwa upacara nikah menurut

agama, pada dasarnya merupakan bagian dari keseluruhan upacara

perkawinan itu. Dengan demikian sebelum atau sesudah nikah terdapat

upacara perkawinan yang dilakukan menurut adat setempat. Kadang-

40Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,1990),

Cet .4, h. 70 41Hilman Hadi Kesuma, Hukum Perkawianan Adat, , h. 19

39

kadang upacara nikah dilakukan pada tengah dari upacara perkawinan

menurut adat setempat itu.

5. Sistem Perkawinan

Ada tiga sistem perkawinan yang terdapat di Indonesia, yakni sistem

endogomi, eksogami, dan eleutherogami.42

a. Sistem endogami, yang mengharuskan seseorang mencari jodoh di

lingkungan sosial, kerabat, kelas sosial atau lingkungan pemukiman.

Sistem ini jarang terjadi di Indonesia. Pada masa lalu hanya ditemukan

di Tanah Toraja. Tetapi dalam waktu dekat, sistem ini akan lenyap

kalau hubungan dengan daerah lain menjadi terbuka, lagi pula ia tidak

sesuai dengan kekerabatan parental setempat.

b. Sistem eksogami, yang mengharuskan seseorang mencari jodoh di luar

lingkungan sosial, kerabat, golongan sosial, atau lingkungan

pemukiman. Sistem ini pun masih lunak, sehingga larangan kawin se-

suksu diperlakukan pada lingkungan keluarga yang sangat terbatas

saja.

c. Sistem eleutherogami, yang tidak mengenal larangan-larangan seperti

dua sistem diatas. Larangan terjadi jika ada ikatan keluarga senasab

dan hubungan keluarga (mushaharah) seperti yang terdapat dalam

Islam. Sistem ini lebih merata terdapat di daerah hukum adat di

Indonesia seperti Aceh, Sumatera Timur, Bangka Belitung,

Kalimantan, Minahasa, Sulawesi Selatan, Ternate, Irian, Timor, Bali,

Lombok, dan seluruh Jawa dan Madura.

42Yaswirman, Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam

Masyarakat Matrilineal Minangkabau, h. 132-133

40

D. ‘Urf

1. Pengertian ‘Urf

‘Urf menurut bahasa adalah adat, kebiasaan, atau satu kebiasaan

yang terus menerus.43

‘Urf menurut istilah dalam ushul fiqih adalah sesuatu yang telah

terbiasa (dikalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal

muamalat dan telah melihat/tetap dalam diri mereka dalam beberapa hal

secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat.44

Menurut mayoritas ulama’ ‘urf dinamakan juga adat sebab perkara

yang sudah dikenal itu berulang kali dilakukan manusia.45

Menurut Amir Syarifuddin, hakikat adat dan ‘urf itu adalah sesuatu

yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus

menerus sehingga diterima keberadannya oleh ummat.46

Menurut Ibnul Abidin, ‘urf adalah suatu pekerjaan yang diulang-

ulang sehingga menjadi biasa dan ma’ruf. Kemudian diterima oleh jiwa

dan akal sekalipun tanpa ada hubungan dan keterangan sehingga menjadi

kebenaran yang terbiasa.47

2. Pembagian ‘Urf

a. Dari segi yang dibiasakan, ‘urf ada dalam dua bentuk:48

43Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqih, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), Cet. 1, h. 161. 44 Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqih, h. 162. 45 Chaerul Umam, Ushul Fiqih 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), Cet. 2, h. 159 46 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Ushul Fiqih, (Jakarta: Kencana Media Group, 2012),

Cet. 1, h. 71. 47Ibnul abidin, dalam bukunya Majmu’ ar-Rasail, sebagaimana dikutip Mulidi Kurdi, Ushul

Fiqh Sebuah Pengenalan Awal, (Aceh:Lembaga Naskah Aceh,2015), Cet.2, h. 226.

48Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Ushul Fiqih, h. 72-73.

41

1) Adat dalam ucapn atau ‘urf qauli, yaitu kebiasaan dalam

menggunakan suatu kata dalam bahasa. Kebiasaan masyarakat

dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu untuk

mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang

dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.49

Contoh: penggunaan lafadz walad kepada anak lelaki, bukan

kepada anak perempuan.50

2) Adat dalam perbuatan, ‘urf fi’li, yaitu kebiasaan dalam melakukan

sesuatu. Kebiasaan masyarakat dibedakan menjadi dua hal yakni

kebiasaan yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah

keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan

masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait

dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada

hari-hari tertentu. Adapun yang berkaitan dengan muamalah

perdata adalah kebiasaan masyarakat tertentu dalam melaksanakan

akad/transaksi dengan cara tertentu. Misalnya, kebiasaan

masyarakat dalam berjual beli bahwa barang-barang yang dibeli ini

diantarkan ke rumah pembeli oleh penjual, apabila barang yang

dibeli itu berat dan besar, seperti lemari es dan peralatan rumah

tangga lainnya, tanpa dibebani biaya tambahan.51

b. Dari segi luas pemakaiannya ‘urf terbagi dua:52

1) Adat umum atau ‘urf ‘aam, yaitu kebiasaan yang berlaku secara

umum tanpa kecuali.

49Chaerul Umam, Ushul Fiqih 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), Cet. 2, h. 161 50Zainal Abidin Ahmad, Ushul Fiqih, (Jakarta:PT Bulan Bintang, 1998), h. 198. 51 Chaerul Umam, Ushul Fiqih 1, h. 161-162 52Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Ushul Fiqih, h. 73.

42

Contoh: kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa

tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan

berapa kadar air yang digunakan.53

2) Adat khusus atau ‘urf khaash, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam

lingkungan tertentu, berbeda dengan lingkungan lain.

Contoh: kebiasan masyarakat Irak dalam menggunakan al-dabbah

hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada

pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam maslah hutang

piutang. 54

c. Dari segi penerimaan syara’ terhadap ’urf terbagi dua:55

1) Adat yang baik atau ‘urf shahih, yaitu kebiasaan yang berlaku di

tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash

(ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan

tidak pula membawa madarat bagi mereka.

Contoh: dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan

hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai

mas kawin.56

2) Adat yang buruk atau ‘urf fasid, yaitu adat kebiasaan yang berlaku

namun menyalahi aturan-aturan agama.

Contoh: kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam

menghalalkan riba, seperti meminjamkan uang antara sesame

pedagang. Uang yang dipinjam sebesar sepuluh juta rupiah dalam

tempo satu bulan harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah

apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bungannya sepuluh

53Satria Effendi, Ushul Fiqih, (Jakarta:Kencana, 2005), Cet.1, h. 141 54Satria Effendi, Ushul Fiqih, h. 154. 55Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Ushul Fiqih, h. 73. 56 Chaerul Umam, Ushul Fiqih 1, h. 163

43

persen tidaklah memberatkan, karena keuntungan yang diraih

sepuluh juta rupiah tersebut mungkin melebihi bungahnya yang

sepuluh persen. Akan tetapi, praktek seperti ini bukanlah kebiasaan

yang bersifat tolong menolong dalam pandangan syara’, karena

pertukaran barang sejenis, menurut syara’ tidak boleh saling

melebihi. 57

3. Kedudukan ‘Urf sebagai dalil syara’

Ulama yang mengamalkan ‘urf sebagai dalil hukum

menetapkan empat syarat pengamalannya:58

a. Adat itu bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan

kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan.

b. Adat itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang

berada dalam lingkungan tertentu.

‘ Urf harus berlaku umum berlaku pada semua peristiwa atau

sudah umum berlaku. Oleh karena itu, tidak dibenarkan ‘urf yang

menyamai ‘urf lainnya karena adanya pertentangan antara mereka

yang mengamalkan dan meninggalkan. Sebagian ulama menyebutkan

contohnya, apabila seorang bapak membiayai biaya kematian anaknya

dari hartanya sendiri. Kemudian anaknya membawa perkakas tersebut

kepada suaminya, lalu terjadilah persengketaan antara anak dan bapak

tentang pemilikan perkakas tadi. Bapaknya mengakui bahwa perkakas

hanya pinjaman darinya, sedangkan anaknya mengakui bahwa

perkakas itu adalah pemberian kepadanya, bukan pinjaman, tetapi

keduanya tidak mempunyai bukti atas pengakuannya itu. Dalam

57 Chaerul Umam, Ushul Fiqih 1, h. 163-164 58Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Ushul Fiqih, h. 74.

44

keadaan demikian yang diterima (dimenangkan) adalah pengakuan

pihak yang selaras dengan ‘urf umumnya, dan dikuatkan dengan

sumpahnya. Jika ‘urf yang berlaku memberi petunjuk bahwa perkakas

tersebut berarti pinjaman saja, maka yang dimenangkan adalah

pengakuan bapak. Jika menurut ‘urf berarti sebaliknya, maka yang

dimenangkan adalah pengakuan anaknya.

Jika ‘urf di antara manusia sama. Maksudnya jika menurut sebagian

‘urf perkakas tersebut dianggap pinjaman, tetapi menurut ‘urf lainnya

dianggap hibah, maka hukum tidak ditetapkan berdasarkan ‘urf . oleh

karena itu, dalam keadaan demikian yang dimenangkan adalah

pengakuan bapaknya , berdasarkan sumpahnya. Sebab dialah yang

memberikan, maka dialah yang lebih mengetahui sifat dari pemberian

tersebut, apakah benar-benar pinjaman atau pemberian, dialah yang

lebih mengetahui.59

c. Adat itu telah berlaku sebelum itu, dan tidak ada adat yang datang

kemudian.

‘Urf harus berlaku selamanya. Maka, tidak dibenarkan ‘urf

yang datang kemudian. Oleh karena itu, syarat orang yang berwakaf

harus dibawakan kepada ‘urf waktu mewakafkan meskipun

bertentangan dengan’urf yang datang kemudian. Maka para fuqoha

berkata, “tidak dibenarkan ‘urf yang datang kemudian”.60

d. Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara’ yang ada

oleh karena itu, tidak dibenarkan sesuatu yang sudah dikenal

orang yang bertentangan dengan nash qath’I, seperti amkan riba.

Sebab ia merupakan ‘urf fasid (bertentangan dengan nash qath’i).

59 Chaerul Umam, Ushul Fiqih I, h. 165-56 60 Chaerul Umam, Ushul Fiqih 1, h. 166

45

apabila ‘urf tersebut bertentangan dengan nash yang umum yang

ditetapkan dengan dalil yang zhanni, baik dalam ketetapan hukum nya

maupun penunjuk dalilnya, maka ‘urf berfungsi sebagai takhsis dari

pada dalil yang zhanni. Para ahli hukum Islam menetapkan tentang

sahnya jual beli dengan cara pesanan karena disandarkan pada ‘urf

yang mereka anggap sebagai takhsis terhadap hadis yang melarang

jual beli sesuatu yang tidak ada pada penjual, sebagaimana golongan

Hanafiyyah dan Malikiyah yang memperbolehkan syarat pada setiap

syarat yang telah diberlakukan dalam ‘urf mereka menakhsis dengan

‘urf terhadap apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW, yakni

larangan menjual dan mensyaratkan kedua takhsis tersebut zhanni

tsubutnya, golongan Malikiyah menetapakan hukum berdasarkan

takhsis ‘urf.61

E. Konsep Mitologi

1. Pengertian Mitoss

Mitos berasal dari bahasa Yunani muthos, yang secara harfiah

diartikan sebagai cerita atau sesuatu yang dikatakan seseorang. Dalam arti

luas, mitos berarti pernyataan, sebuah cerita atau alur suatu drama.62

Mitos menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya cerita

suatu bangsa tentang dewa atau pahlawan zaman dahulu, yang

mengandung penafsiran tentang asal usul alam, manusia, dan bangsa itu

61 Chaerul Umam, Ushul Fiqih I, h. 164-167 62 Yunina Surtiana, “Dibalik Fakta dan Mitos Fenomena Super Blue “Blood” Moon”, Filsafat

Indonesia, 1,1 (2018), h. 32

46

sendiri yang mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cara

gaib. 63

Sedangkan Panuti Sudjiman mengartikan kata mitos dalam dua

pengertian:64

a. Cerita rakyat legendaris atau tradisional, biasanya bertokoh makhluk

luar biasa dan mengisahkan peristiwa-peristiwa yang tidak dijelaskan

secara rasional, seperti cerita terjadinya sesuatu

b. Kepercayaan atau keyakinan yang tidak terbukti tetapi yang diterima

mentah-mentah.

Menurut Yunina Surtiana, mitos adalah sesuatu yang

dipercayai oleh sebagian orang, biasa dipakai untuk menakut-nakuti,

memberi peringatan, ataupun diceritakan secara berkelanjutan. Semua

mitos yang ada di dunia, merupakan mitos yang telah ada sejak zaman

nenek moyang, dikarenakan cerita yang terus bergulir, atau bisa saja

sesuatu mitos berubah dikarenakan zaman yang terus berkembang. Bagi

sebagian orang mitos merupakan sesuatu yang sudah jarang dipercaya,

tapi masih juga ada yang percaya tentang mitos-mitos tertentu dan terus

bergulir sampai sekarang. 65

2. Fungsi Mitos

Peursen menjelaskan bahwa mitos adalah sebuah cerita yang

memberikan pedoman dan arah tertentu kepada sekelompok orang, cerita

itu dapat dituturkan tetapi juga dapat diungkapkan lewat tari-tarian atau

pementasan wayang misalnya. Melalui mitos manusia dapat turut serta

63 Tjetjep Rosmana,”Mitos dan Nilai dalam Cerita Rakyat Masyarakat Lampung”, Penelitian

Sejarah dan Budaya, 2,2 (Mei, 2010), h. 193 64 Tjetjep Rosmana,”Mitos dan Nilai dalam Cerita Rakyat Masyarakat Lampung”, h. 193 65 Yunina Surtiana, “Dibalik Fakta dan Mitos Fenomena Super Blue “Blood” Moon”, h. 32

47

mengambil bagian dari kejadian-kejadian sekitarnya, dapat menanggapi

daya-daya kekuatan alam. Fungsi mitos menurut Van Peursen yaitu

sebagai berikut:66

a. Mitos menyadarkan manusia bahwa ada kekuatan-kekuatan ajaib.

Mitos itu tidak memberikan bahan informasi mengenai kekuatan-

kekuatan itu, tetapi membantu manusia agar dapat menghayati daya-

daya itu sebagai suatu kekuatan yang mempengaruhi dan menguasai

alam dan kehidupan sukunya.

b. Mitos memberikan jaminan bagi masa kini. Pada musim semi

misalnya pada ladang-ladang mulai digarap, diceritakan dongeng.

Namun juga dapat diperagakan dalam tarian, bagaimana jaman dulu

para dewa mulai menganggap sawahnya dan memperoleh hasil yang

melimpah. Cerita itu seolah-olah memantaskan kembali peristiwa yang

dlu pernah terjadi. Dengan demikian, dijamin keberhasilan usaha

serupa dewasa ini.

c. Mitos memberikan pengertian tentang dunia. Artinya fungsi ini mirip

dengan fungsi ilmu pengetahuan dan filsafat dalam alam pikiran

modern, misalnya cerita-cerita terjadinya langit dan bumi.

3. Macam-macam Mitos

Mitos sangat banyak sekali macamnya diantaranya yakni:

a. Mitos gugon tuhon yaitu mitos yang berupa larangan-larangan

tertentu. Jika larangan tersebut diterjang, orang jawa takut menerima

akibat yang tak baik.

66 Risnawati, Mitos Jawa dalam Novel Simple Miracles Doa dan Arwah Karya Ayu Utami

Kajian Antropologi Sastra, (skripsi S1 Fakultas Universitas Muhammadiyah Malang, 20), h. 35

48

b. Mitos berupa bayangan asosiatif yaitu mitos yang berupa munculnya

dalam dunia mimpi.

c. Mitos yang berupa dongeng yaitu mitos yang berupa cerita-cerita dan

legenda. Hal ini biasanya diyakini karena memiliki legitimasi yang

kuat di alam pikiran orang jawa.

d. Mitos yang berupa sirikan yaitu mitos yang harus dihindari.67

67 Alif Candra Kurniawan, Mitos Pernikahan Ngalor-Ngulon di Desa Tugurejo Kecamatan

Wates Kabupaten Blitar Kajian Fenomologis, (Skripsi S1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang,2012), h. 18-20

49

BAB III

Larangan Menikah Turunan Buyut Kidang Palih dengan Turunan Sindujoyo

Keroman Gresik

A. Deskripsi Singkat Buyut Kidang Palih di Gumeno

1. Sejarah Buyut Kidang Palih

Informasi mengenai sejarah buyut Kidang Palih ini sudah sangat

minim sekali, karena cerita sejarahnya tidak diabadikan dalam bentuk

apapun. Melainkan hanya cerita para sesepuh dari telinga ke telinga,

karena banyaknya para sesepuh atau orang tua yang sudah meninggal,

sehingga sejarah yang sudah sangat lama terjadi ini, sedikit musnah. Para

generasi penerusnya kurang mengetahui dan belum tahu kebenaran adanya

sejarah buyut Kidang Palih secara mendetail. Berdasarkan hasil

wawancara dengan salah satu sesepuh dari desa Gumeno Manyar Gresik,

penulis mendapatkan sedikit hasil sejarah singkat Buyut Kidang Palih.

Bapak Abdul Aziz (70 tahun) beliau adalah sesepuh Desa

Gumeno Manyar Gresik, sekaligus tokoh masyarakat di daerah Gumeno

Gresik. Beliau memaparkan informasi mengenai sejarah singkat buyut

Kidang Palih. Beliau berpendapat sebagai berikut:

“Kidang Palih boleh tapi orang bilang bisa Sidang palih artinya

tempat pertemuan aslinya bisa jadi Kidang Palih kalau diambil dari kata

bahasa itu cuman kemelesetan eksen saja. Nama aslinya itu Sayyid Fadhil

kemudian lidah jawanya kental jadi Kidang Palih, Palihnya itu mungkin

Fadhil. Itu dulu gini bisa dikatakan merupakan cikal bakal berdirinya

desa ini, konon ceritanya pelarian dari kerajaan Mataram. Itu waktu

kerajaan Mataram di serang Belanda banyak punggoh-punggoh Mataram

yang melarikan diri ke Jawa Timur. Diantaranya yaitu Kidang palih dan

mbah Bhe.i. Dulu konon Kidang Palih itu orang pinter, ditembak senjata

tajam gak mempan. Sampai-sampai orang semua tau kalau Kidang Palih

itu manusia yang hebat. Bahkan sampai pernah kejadian setelah Kidang

50

Palih wafat, desa Gumeno ini terendam banjir, akan tetapi istimewanya

makam Kidang Palih ini nggak terkena banjir sama sekali.”

Diterjemahkan oleh peneliti:

Nama buyut Kidang palih atau juga bisa disebut Sidang palih,

orang-orang biasa menyebutnya dengan Sidang palih yang artinya tempat

pertemuan. Akan tetapi, sebutan nama yang benar adalah Kidang palih,

jika diambil dari kata bahasa nama Kidang Palih ini hanya terpelesetnya

lidah karena ciri khas bicara orang jawa yang kental. Nama asli dari

Kidang Palih adalah Sayyid Fadhil. Dahulu kala menurut cerita Sayyid

Fadhil adalah sesosok manusia yang pertama kali menjadi cikal-bakal

adanya Desa Gumeno. Sayyid Fadhil adalah salah satu prajurit di Kerajaan

Mataram, yang saat itu Kerajaan Mataram diserang Belanda, sehingga

banyak para prajurit yang lari ke Jawa Timur. Salah satunya adalah buyut

Kidang Palih dan mbah Bhei yang melarikan diri dari kerajaan Jawa timur

kemudian, menetap di Desa Gumeno.1

Menurut cerita Kidang Palih adalah sesosok manusia yang sakti,

dan pintar. Beliau memiliki keistimewaan yakni ditembak dengan senjata

tajam tidak bisa. Banyak yang mengenal sesosok Kidang Palih ini

manusia yang hebat. Bahkan sampai wafatnya pun Kidang Palih memiliki

keistimewaan yang luar biasa. salah satunya diceritakan bahwa Desa

Gumeno pernah dilanda banjir, akan tetapi ajaibnya makam Kidang Palih

dan istrinya ini tidak kena banjir sama sekali.2

1Abdul Aziz, Sesepuh Desa Gumeno, Interview Pribadi, Gumeno 22 Februari 2019 pukul

13.00 2 Abdul Aziz, Sesepuh Desa Gumeno, Interview Pribadi, Gumeno 22 Februari 2019 pukul

13.00

51

Adanya buyut Kidang Palih ini, menjadi awal adanya Desa

Gumeno, buyut Kidang palih hidup di Desa Gumeno beserta istri. Dan

menurut cerita orang yang asli Gumeno ini masih ada turunan dari buyut

Kidang Palih. Kebanyakan masyarakat asli yang berada di Desa Gumeno

ini menjadi turunan buyut Kidang Palih, tetapi ada juga yang tidak

menjadi turunan buyut Kidang Palih yaitu mereka yang hidup sebagai

pendatang dari kampung lain.

2. Profil Desa Gumeno

a. Letak Geografis

Penelitian ini dilakukan di Desa Gumeno pemilihan lokasi tersebut

karena berdasarkan tinjauan diskriptif, Desa Gumeno masyarakatnya

mayoritas turunan Kidang palih, dan di Desa Gumeno masih dirasakan

adatnya yang masih kental dengan hal-hal yang berkenaan dengan

perkawinan yakni larangan menikah Turunan buyut Kidang Palih

dengan Turunan Sindujoyo Keroman Gresik. Gumeno adalah desa

yang berada di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Adapun batas-batas Wilayah Desa Gumeno Manyar Gresik adalah:

a. Sebelah Utara : Desa Ngampel

b. Sebelah Selatan : Sumberejo

c. Sebelah Barat : Wilayah Kabupaten Gresik

d. Sebelah Timur : Desa Sembayat3

Kondisi Geografis Desa Gumeno Gresik sebagai berikut yakni:

ketinggian tanah dari permukaan laut 7 Meter, banyaknya curah hujan

3Data Dasar Profil Desa/Kelurahan Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

tahun 2018, h.1-2

52

112,5546 MM, topografi dataran rendah (pantai), suhu udara rata-rata

31 derajat celcius.4

Jarak Desa Gumneo dari pusat pemerintahan adalah sebagai

berikut: jarak dari pusat pemerintah kecamatan 10 KM, jarak dari ibu

kota Kabupaten 18 KM.5

b. Penduduk

Penduduk desa Gumeno Kecamatan Manyar Gresik

keseluruhan berjumlah 3852 jiwa yang terdiri 1909 laki-laki dan 1943

perempuan.6

c. Pendidikan

Penduduk Desa Gumeno dalam masalah pendidikan cukup

baik, dimana kebanyakan mereka tamatan SMA /sederajat. Hal ini bisa

dilihat dengan data yang ada di kelurahan. Belum tamat SD berjumlah

308 orang, jenjang pendidikan sekolahnya tamat SD/sederajat

berjumlah 766 orang, jenjang pendidikan sekolahnya tamat

SMP/sederajat berjumlah 607 orang, jenjang tamat SMA/sederajat

berjumlah 1106 orang, jenjang tamat pendidikan D1 berjumlah 5

orang, jenjang tamat pendidikan D3 berjumlah 70 orang, jenjang

4 Data Dasar Profil Desa/Kelurahan Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

tahun 2018, h.1-2. 5 Data Dasar Profil Desa/Kelurahan Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

tahun 2018, h.2. 6Data Dasar Profil Desa/Kelurahan Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

tahun 2018, h.4.

53

tamat pendidikan S1 berjumlah 237 orang, jenjang pendidikan S2

berjumlah 14 orang.7

d. Keagamaan

Penduduk Desa Gumeno Manyar Gresik seluruhnya beragama

Islam dan tidak ada yang menganut agama lain. Mayoritas adalah

pengikut salah satu organisasi massa (ORMAS) terbesar di Indonesia

Nahdhatul ‘Ulama (Nu).8

e. Keadaan Ekonomi Penduduk

Penduduk Desa Gumeno Manyar Gresik mata pencahariannya

adalah sebagaian besar karyawan swasta. Ini bisa dilihat dari jumlah

penduduk yang belum/tidak bekerja berjumlah 763 orang, penduduk

yang bekerja sebagai ibu rumah tangga berjumlah 886 orang,

penduduk yang pelajar/mahasiswa berjumlah 732 orang, penduduk

yang pensiun berjumlah 11 orang, penduduk yang bekerja sebagai

Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 58 orang, penduduk yang

bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) berjumlah 2 orang,

penduduk yang bekerja sebagai Kepolisisan Rerublik Indonesia

berjumlah 3 orang, penduduk yang bekerja sebagai petani atau

pekebun berjumlah 185 orang, penduduk yang bekerja sebagai

Nelayan perikanan berjumlah 6 orang, penduduk yang bekerja sebagai

karyawan swasta berjumlah 703 orang, penduduk yang bekerja sebagai

karyawan BUMN berjumlah 3 orang, penduduk yang berkerja sebagai


tahun 2018, h.6. 8Data Dasar Profil Desa/Kelurahan Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

tahun 2018, h.8

54

buruh harian lepas berjumlah 43 orang, penduduk yang bekerja

sebagai guru berjumlah 46 orang.9

B. Deskripsi Singkat Buyut Sindujoyo

1. Sejarah Singkat Buyut Sindujoyo

Mengenai sejarah Kyai Sindujoyo ini, bisa diketahui melalui tulisan

karangan KI Tarub Agung dalam cerita mengenai sejarah riwayat mbah

Kyai Sindujoyo pada tahun 1778/1856 M yang ditulis dan dirangkum

sebagai dokumentasi pelestarian sejarah yang berada di makam Kyai

Sindujoyo.

Nama asli dari Sindujoyo adalah Bangaskarta, putra dari Kyai Kening

yang berasal dari Desa Klating Kecamatan Tikungan Lamongan.

Kehidupan sesosok Sindujoyo adalah suka berkelana mencari dan

menuntut ilmu agama. Atas doa restu bapak dan ibunya, Sindujoyo pergi

ke pondok pesantren Sunan Prapen tepatnya di Desa Giri Prapen Gresik.

Selama mencari ilmu di pesantren Kyai Sindujoyo mendapatkan

bermacam-macam ilmu agama diantaranya yakni: ilmu Syari’at, ilmu

Tarekat, ilmu Ma’rifat, dan ilmu-ilmu lainnya.10

Cerita nyantrinya beliau pada Sunan Prapen cucu dari Sunan Giri

adalah bermula dari terbunuhnya Abdullah, santri sekaligus bakal

menantu Sunan Prapen oleh petinggi desa Kelating, akibat salah paham.

Abdullah dicurigai sebagi pelaku taluh/ tenung yang meresahkan warga

Kelating, padahal kehadirannya di sana hanya kebetulan lewat dan takut

kemalaman di jalan. Dia sendiri sebenarnya hendak pulang ke Cirebon

guna menyampaikan pesan Sunan Prapen pada ayah ibunya agar melamar


tahun 2018, h.10 10 Ki Tarub Agung, Riwayat Sindujoyo Berdasarkan Manuskrip Serat Sindujoyo, Tahun 1856

55

putrinya. Abdullah terbunuh ketika ia sedang sholat bersama Syahid

saudara sepupunya. Namun Sahid berhasil meloloskan diri. 11

Di Desa Kelating praktik sholat masih aneh, bahkan oleh petingginya

mereka sempat dituduh sebagai celeng. Hal itu akibat belum

merambahnya ajaran Islam ke sana sehingga praktek sholat dianggapnya

sebagai ritual pelaku ilmu hitam.Berita terbunuhnya Abdullah telah

diceritakan oleh sahid kepada Sunan Prapen.

Sunan Prapen menjadi marah dan menyesalkan tindakan petinggi

Kelating yang ceroboh. Ia pun mengutuk penduduk desa Kelating sebagai

manusia yang gemar makan daging celeng.12

Menurut dalam cerita Kyai Sindujoyo adalah orang yang memiliki

kepribadian yang baik, dari kepribadian itu beberapa perilaku Kyai

Sindujoyo ini yang sangat menonjol yakni: hidupnya berkelana hanya

untuk mencari ilmu agama Islam, budinya sangat halus dan sabar, tinggi

andap asornya (tinggi sopan santunnya), tidak suka mengumbar bicara,

dalam berbicara nadanya pelan dan halus, suka menolong terutama dalam

menghadapi bahaya dan kesombongan, suka berdoa dan munajat kepada

Allah SWT baik itu dirinya, keluarga maupun untuk anak cucunya.13

2. Profil Desa Lumpur

a. Letak Geografis

Penelitian ini di lakukan di Kelurahan Lumpur dan Kelurahan

Keroman pemilihan lokasi tersebut karena berdasarkan tinjauan

diskriptif, di mana dua kelurahan ini masih keturunan mbah Kyai

Sindujoyo, dan wilayah sekitar masih dirasakan adatnya yang masih

11 Ki Tarub Agung, Riwayat Sindujoyo Berdasarkan Manuskrip Serat Sindujoyo, Tahun 1856 12 Ki Tarub Agung, Riwayat Sindujoyo Berdasarkan Manuskrip Serat Sindujoyo, Tahun 1856 13 Ki Tarub Agung, Riwayat Sindujoyo Berdasarkan Manuskrip Serat Sindujoyo, Tahun 1856

56

kental dengan hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yakni

larangan menikah turunan buyut Kidang Palih dengan turunan

Sindujoyo Keroman Gresik. Kelurahan Lumpur adalah desa yang

berada di Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Adapun luas wilayah Kelurahan 34.637 Ha, dan batas Wilayah

Kelurahan Lumpur Gresik adalah:

a. Sebelah Utara : Selat Madura

b. Sebelah Selatan : Kelurahan Karangpoh dan Kelurahan Tlogo

pojok

c. Sebelah Barat : Kelurahan Tlogo Pojok

d. Sebelah Timur : Kelurahan Keroman dan Kelurahan Sukodono

Kondisi Geografis Kelurahan Lumpur Gresik sebagai berikut

yakni: ketinggian tanah dari permukaan laut 1 Meter, banyaknya curah

hujan 134.4168,8 MM, topografi dataran rendah (pantai), suhu udara

rata-rata 33 derajat celcius.

Jarak Kelurahan Lumpur dari pusat pemerintahan adalah sebagai


kota Kabupaten 6 KM, jarak dari Ibu Kota Propinsi 20 KM, jarak dari

Ibukota Negara 783 KM.14

14Data Dasar Profil Desa/Kelurahan Lumpur Kecamatan Gresik Kota Kabupaten Gresik tahun

2017, h.5

57

b. Penduduk

Penduduk Kelurahan Lumpur Kecamatan Gresik Keseluruhan

berjumlah 6.652 jiwa yang terdiri 3.478 laki-laki dan 3.274

perempuan.15

c. Pendidikan

Penduduk Kelurahan Lumpur dalam masalah pendidikan

kebanyakan mereka tamatan SD/sederajat. Hal ini bisa dilihat dengan

data yang ada di kelurahan. Belum/ tidak sekolah berjumlah 1101

orang, jenjang pendidikan tamat TK/sederajat berjumlah 744 orang,

jenjang pendidikan tamat SD/sederajat berjumlah 1976 orang, jenjang

tamat SMP/sederajat berjumlah 981 orang, jenjang tamat pendidikan

SMA/sederajat berjumlah 1643 orang, jenjang tamat pendidikan D1-

D3 berjumlah 37 orang, jenjang tamat pendidikan S1 berjumlah 170.16

d. Keagamaan

Penduduk Kelurahan Lumpur Gresik kebanyakan beragama

Islam dan ada sebagian yang menganut agama lain. Hal ini bisa dilihat

melalu data profil Kelurahan Lumpur Gresik sebagai berikut:

penduduk yang beragama Islam berjumlah 6.635 orang, penduduk

yang beragama Kristen berjumlah 5 orang, penduduk yang beragama

15Data Dasar Profil Desa/Kelurahan Lumpur Kecamatan Gresik Kota Kabupaten Gresik tahun

2017, h.7 16Data Dasar Profil Desa/Kelurahan Lumpur Kecamatan Gresik Kota Kabupaten Gresik tahun

2017, h.8

58

Katholik berjumlah 1 orang, penduduk yang beragama Budha



Penduduk Kelurahan Lumpur Gresik mata pencahariannya

adalah sebagaian besar mengurus Rumah tangga. Ini bisa dilihat dari

jumlah penduduk yang belum/tidak bekerja berjumlah 1.255 orang,

penduduk yang bekerja sebagai ibu rumah tangga berjumlah 1.409

orang, penduduk yang pelajar/mahasiswa berjumlah 1.506 orang,

penduduk yang pensiun berjumlah 2 orang, penduduk yang bekerja

sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 13 orang, penduduk

yang bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) berjumlah 1

orang, penduduk yang bekerja sebagai perdagangan berjumlah 4

orang, penduduk yang bekerja sebagai Nelayan perikanan berjumlah

690 orang, penduduk yang bekerja sebagai industri berjumlah 2 orang,

penduduk yang bekerja sebagai karyawan swasta berjumlah 786 orang,

penduduk yang bekerja sebagai karyawan BUMN berjumlah 3 orang,

penduduk yang berkerja sebagai buruh harian lepas berjumlah 11

orang, penduduk yang bekerja sebagai guru berjumlah 61 orang,

penduduk yang bekerja sebagai tukang batu berjumlah 4 orang,

penduduk yang bekerja sebagai tukang jahit berjumlah 2 orang,

penduduk yang bekerja sebagai wartawan berjumlah 1 orang,

penduduk yang bekerja sebagai dokter berjumlah 4 orang, penduduk

yang bekerja sebagai bidan berjumlah 1 orang, penduduk yang bekerja

sebagai perawat berjumlah 6 orang, penduduk yang bekerja sebagai

17 Data Dasar Profil Desa/Kelurahan Lumpur Kecamatan Gresik Kota Kabupaten Gresik

tahun 2018, h. 9

59

pelaut berjumlah 10 orang, penduduk yang bekerja sebagai sopir

berjumlah 4 orang, penduduk yang bekerja sebagai pedagang

berjumlah 155 orang, penduduk yang bekerja sebagai wiraswasta


3. Profil Desa Keroman

a. Letak Geografis

Penelitian ini di lakukan di Kelurahan Lumpur dan Kelurahan

Keroman pemilihan lokasi tersebut karena berdasarkan tinjauan

diskriptif, dimana dua kelurahan ini masih keturunan mbah Kyai

Sindujoyo. Dan wilayah sekitar masih dirasakan adatnya yang masih

kental dengan hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yakni


Sindujoyo Keroman Gresik. Kelurahan Lumpur adalah desa yang

berada di Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Adapun luas wilayah Kelurahan 10.760 Ha, dan batas Wilayah

Kelurahan Keroman Gresik adalah:

a. Sebelah Utara : Selat Madura

b. Sebelah Selatan : Kelurahan Kemuteran dan Kelurahan

Sukodono

c. Sebelah Barat : Kelurahan Lumpur

d. Sebelah Timur : Selat Madura

Kondisi Geografis Kelurahan Keroman Gresik sebagai berikut

yakni: ketinggian tanah dari permukaan laut 2 M, banyaknya curah

18 Data Dasar Profil Desa/Kelurahan Lumpur Kecamatan Gresik Kota Kabupaten Gresik

tahun 2018, h.12

60

hujan 280 MM, topografi dataran rendah (pantai), suhu udara rata-rata

33 derajat celcius.

Jarak Kelurahan Keroman dari pusat pemerintahan adalah sebagai


kota Kabupaten 11 KM, jarak dari Ibu Kota Propinsi 22 KM, jarak

dari Ibukota Negara 998 KM.19

b. Penduduk

Penduduk Kelurahan Keroman Kecamatan Gresik Keseluruhan

berjumlah 4.187 jiwa yang terdiri 2.117 laki-laki dan 2.070

perempuan.20

c. Pendidikan

Penduduk Kelurahan Keroman dalam masalah pendidikan

kebanyakan mereka tamatan SD/sederajat. Hal ini bisa dilihat dengan

data yang ada di kelurahan. Jumlah penduduk menurut pendidikan

umum yakni: jenjang pendidikan sekolahnya tamat TK/sederajat

berjumlah 132 orang, jenjang pendidikan sekolahnya tamat

SD/sederajat berjumlah 1685 orang, jenjang tamat SMP/sederajat

berjumlah 984 orang, jenjang tamat pendidikan SMA/sederajar

berjumlah 1175 orang, jenjang tamat pendidikan D1-D3 berjumlah

127 orang, jenjang tamat pendidikan S1 berjumlah 84.

Jumlah penduduk menurut pendidikan khusus di Kelurahan

Keroman Gresik sebagai berikut: jenjang pendidikan madrasah

19Data Dasar Profil Desa/Kelurahan Keroman Kecamatan Gresik Kota Kabupaten Gresik

tahun 2018, h.4 20Data Dasar Profil Desa/Kelurahan Keroman Kecamatan Gresik Kota Kabupaten Gresik

tahun 2018, h.6

61

berjumlah 147 orang, jenjang Sekolah Luar Biasa (SLB) berjumlah 1

orang, jenjang kursus keterampilan berjumlah 17 orang.21

d. Keagamaan

Penduduk Kelurahan Keroman Gresik kebanyakan beragama

Islam dan ada sebagian yang menganut agama lain. Hal ini bisa dilihat

melalui data profil Desa Keroman Gresik sebagai berikut: penduduk

yang beragama Islam berjumlah 4.179 orang, penduduk yang

beragama Katholik berjumlah 8 orang.22


Penduduk Kelurahan Lumpur Gresik mata pencahariannya

adalah sebagaian besar mengurus Rumah tangga. Ini bisa dilihat dari

jumlah penduduk yang bekerja sebagai Pegawai Negri Sipil berjumlah

41 orang, penduduk yang bekerja sebagai TNI/POLRI berjumlah 0

orang, penduduk yang bekerja sebagai swasta berjumlah 263 orang,

penduduk yang bekerja sebagai pedagang/wiraswasta berjumlah 319

orang, penduduk yang bekerja sebagai pertukangan berjumlah 54

orang, penduduk yang bekerja sebagai nelayan berjumlah 153 orang,

penduduk yang bekerja sebagai pensiunan berjumlah 16 orang,

penduduk yang bekerja sebagai pemulung berjumlah 3 orang,

penduduk yang bekerja sebagai jasa berjumlah 178 orang.23

21Data Dasar Profil Desa/Kelurahan Keroman Kecamatan Gresik Kota Kabupaten Gresik

tahun 2018, h.8 22Data Dasar Profil Desa/Kelurahan Keroman Kecamatan Gresik Kota Kabupaten Gresik

tahun 2018, h.9 23 Data Dasar Profil Desa/Kelurahan Keroman Kecamatan Gresik Kota Kabupaten Gresik

tahun 2018, h.15

62

C. Larangan Menikah Turunan Buyut Kidang Palih dengan Sindujoyo

Keroman Gresik

Terjadinya larangan menikah antara turunan Buyut Kidang Palih

dengan turunan Sindujoyo Keroman disebabkan adanya peperangan antara

buyut Kidang Palih dengan Kyai Sindujoyo. Awal mula peperangan terjadi

saat Kyai Sindujoyo diusulkan sebagai panglima baru oleh Mertojoyo, atas

usulan tersebut Raja Ampel Dento menyetujui, sehingga terjadilah peperangan

antara golongan Gumeno yang dipimpin oleh Kidang Palih melawan

golongan Ampel Dento yang dipimpin oleh Kyai Sindujoyo.24

Dibawah pimpinan Kyai Sindujoyo tenyata ekspedisi ini berhasil

meraih kemenangan, bahkan Kiayi Sindujoyo berhasil membunuh Kidang

Palih pimpinan pasukan Gumeno. Atas terbunuhnya Kidang Palih tersebut

istri Kidang Palih tidak terima, dan menyamar dirinya menjadi laki-laki untuk

menyerang balik Kyai Sindujoyo namun, penyerangan yang dilakukan oleh

isteri Kidang Palih tidak berhasil. Saat mengetahui bahwa yang terbunuh

adalah seorang wanita (isteri Kidang Palih) yang menyamar sebagai laki-laki,

Kyai Sindujoyo merasakan kekecewaan pada dirinya,dan merasakan

menyesal telah membunuh wanita.25

Saat terbunuhnya isteri dari Kidang Palih tersebut terjadilah sumpah

serapah, dari pihak Gumeno untuk tidak menikahkan turunannya dengan

turunan Sindujoyo, begitupun Kyai Sindujoyo berwasiat kepada semua

turunannya untuk tidak berani-berani terhadap turunan Kidang Palih, dari

ucapan kedua orang sakti ini, (Kidang Palih dan Kyai Sindujoyo)

24Ki Tarub Agung, Riwayat Sindujoyo Berdasarkan Manuskrip Serat Sindujoyo, Tahun 1856 25Abdul Aziz, Sesepuh Desa Gumeno, Interview Pribadi, Gumeno 22 Februari 2019 pukul

13.00

63

memberikan dampak yang begitu besar, sehingga terjadinya larangan menikah

antara turunan buyut Kidang Palih dengan Kyai Sindujoyo. Apabila ada yang

melanggar dan menentang larangan perkawinan tersebut akan terjadi sesuatu

yang tidak diinginkan, contoh: kematian, kegilaan atau gangguan sakit jiwa,

dan sakit jasad, dan yang kalah dalam pernikahan tersebut dialami oleh pihak

turunan Kyai Sindujoyo.26

Pada larangan pernikahan turunan buyut Kidang Palih dengan turunan

Sindujoyo Keroman ini, yang dimaksud turunannya adalah (bapaknya asli

Gumeno, ibunya asli gumeno, dan anaknya asli Gumeno). Larangan ini tidak

berlaku bagi orang pendatang yang bertempat tinggal di Desa Gumeno.27

Begitupun sebaliknya yang dimaksud turunan Kyai Sindujoyo adalah

(bapaknya asli Keroman dan Lumpur, ibunya asli orang Keroman dan

Lumpur, dan anaknya asli Keroman dan Lumpur). Larangan ini juga tidak

berlaku bagi penduduk pendatang yang berada di desa Keroman dan

Lumpur.28

Larangan Turunan Buyut Kidang Palih dengan turunan Sindujoyo

Keroman, sampai saat ini masih berjalan dan dipercayai oleh masyarakat desa

Gumeno, Lumpur dan Keroman. Sesuai dengan beberapa hasil wawancara

dengan beberapa masyarakat Gumeno, lumpur dan keroman sebagai berikut:

Ibu Baidho (45 Tahun), masyarakat asli Desa Gumeno, beliau

berpendapat bahwa:

26 Abdul Aziz, Sesepuh Desa Gumeno, Interview Pribadi, Gumeno 22 Februari 2019 13.00 27Abdul Aziz, Sesepuh Desa Gumeno, Interview Pribadi, Gumeno, 22Februari 2019. 28Achmat Darojat, Juru Kuci Pesarean Kyai Sindujoyo, Interview Pribadi, Gresik Februari

2019.

64

“Ancene gak oleh nak, wong kene nikah karo wong keroman. Sampek

saiki gak ono seng wani nikahno karo wong kono. Masalahe, ndisek sering

akeh kejadian mati, lan gendeng.”29

Di terjemahkan oleh penulis:

Benar-benar tidak boleh orang Gumeno menikah dengan orang

Keroman. Sampai sekarang orang Gumeno tidak berani menikah dengan

orang Keroman. Karena, dahulu sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

seperti meninggal, gila dan lain-lain.

Pak Samijo (70 Tahun), masyarakat asli Kelurahan Lumpur, beliau

berpendapat bahwa:

“wong Gumeno oleh wong kene dak oleh engko kalah salah siji. Seng

kalah wong kene. Polae onok wasiat buyut sindu anak putu eson ojo sampek

oleh nikah karo Gumeno. Sampek saiki gak ono seng wani nikah karo wong

Gumeno. Polae sakdurune wes tau kejadian meninggal, gendeng. Seng kalah

pihak sindujoyo.”30

Diterjemahkan oleh penulis:

Masyarakat Gumeno mendapatkan jodoh orang Lumpur tidak

diperbolehkan, nanti kalah salah satu, yang kalah itu orang sini (turunan buyut

Sindujoyo). Karena, buyut Sindujoyo berwasiat anak cucu saya jangan

menikah dengan orang Gumeno. Sampai sekarang tidak ada yang berani

menikah dengan orang Gumeno. Karena, sebelumnya sudah banyak terjadi

meninggal, mendadak gila, dan mengalami kejadian yang tidak diinginkan.

Sebelumnya, banyak orang dahulu yang berani melanggar pernikahan

antara turunan buyut Kidang Palih dengan turunan Sindujoyo. Akibatnya,

29Baidho, Masayarakat Desa Gumeno, Interview Pribadi, Gumeno 22 Februari 2019 pukul

15.00 30Samijo, Masyarakat Desa Lumpur, Interview Pribadi, Gumeno 22 Februari 2019 pukul

13.00

65

banyak pernikahan dari mereka gagal dan putus di tengah jalan. Sebagaimana

informasi yang diterima oleh penulis melalui wawancara dengan beberapa

masyarakat yang mengalami atau tau sendiri kejadian kegagalan dari

pernikahan tersebut.

Abdul Aziz, (70 tahun), beliau adalah sesepuh dan turunan desa

Gumeno. Beliau menceritakan beberapa kejadian masyarakat yang melanggar

pernikahan antara turunan buyut Kidang Palih dengan turunan Sindujoyo.

“Ada seorang ulama, tokoh sini mungkin semua banyak yang tau

namanya Abah Toyib yang kesini bangun masjid, masjid dan masjid. Beliau

sudah wafat makamnya di Krian sana, tapi, aslinya orang sini rumahnya di

depan ini. itu dia punya hubungan baik,hubungan pekerjaan baik sekali

dengan orang lumpur dan keroman, yo wes nek ngono tak jak besanan ae..

tapi, yai onok larangan ngono. Wes dak ono larangan-larangan. yang

namanya sudah terlanjur cocok ya, dilaksankan pernikahan. Gak sampek 40

hari kemanten dari keroman iku ada tanda-tanda gila, ya dipertahankan aja,

orang namnaya cinta. Kemudian diobatkan kemana saja berharap bisa

sembuh. Ternyata, tidak lama kemudian meninggal dunia. Kemudian, nggak

terima dan nggak percaya di karangwulu adiknya yang meninggal itu

dikawinkan dengan istri kakaknya. Juga begitu lagi, setelah itu mau dicoba

lagi, yang pihak dari sana nggak berani menikahkan kembali. Ini kisah baru-

baru yang saya tau, yang dulu-dulu juga banyak kejadian begitu.”31

Diterjemahkan oleh peneliti:

Ada seorang ulama tokoh masyarakat daerah Gumeno. Beliau

mungkin sangat dikenal banyak orang karena banyak membangun berbagai

masjid. Beliau sekarang sudah wafat makamnya berada di Krian tapi, beliau

asli orang Gumeno. Ceritanya beliau punya hubungan pertemanan dan bisnis

yang baik dengan orang Keroman dan Lumpur (turunan Sindujoyo) atas

kerjasama yang baik tersebut Abah Toyib tersebut berniat terjalin hubungan

31 Abdul Aziz, Sesepuh Desa Gumeno, Interview Pribadi, Gumeno 22 Februari 2019 pukul

13.00

66

besan (menikahkan anaknya dengan anak temannya). Teman karibnya semula

menolak, karena tahu ada larangan pernikahan antara turunan Gumeno dengan

turunan Sindujoyo, akan tetapi abah Toyib tidak membenarkan adanya

larangan itu karena tidak ada pantangan dalam agama. Akhirnya tetap berjalan

pernikahan tersebut. Setelah menikah belum ada 40 hari pasangan yang laki-

laki (turunan Sindujoyo) mengalami gangguan jiwa secara tiba-tiba.

Kemudian laki-laki tersebut diobatkan kemana-mana agar bisa sembuh, akan

tetapi tidak lama kemudian laki-laki tersebut meninggal dunia. Atas kejadian

ini, Abah Toyib tetap tidak terima dan tidak yakin kemudian menikahkan

adiknya laki-laki tersebut dengan anaknya (terjadi nikah turun ranjang),

kemudian tidak lama kemudian terjadi laki-laki tersebut mengalami gangguan

jiwa dan kemudian meninggal dunia, ini kejadian yang baru-baru ini yang

saya ketahui. Yang zaman dahulu juga banyak terjadi. Akhirnya, orang

Ssekarang tidak mau menikahkan anaknya dengan turunan Sindujoyo.

66

BAB IV

‘URF DAN INTERAKSI HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM ADAT DALAM

TRADISI LARANGAN MENIKAH TURUNAN BUYUT KIDANG PALIH

DENGAN TURUNAN SINDUJOYO KEROMAN GRESIK

A. Pertimbangan Hukum (Filosofis, Sosiologis, Yuridis) dalam Larangan

Pernikahan Turunan Buyut Kidang Palih dengan Turunan Sindujoyo

Keroman

1. Pertimbangan Hukum secara Filosofis

Filsafat berasal dari bahasa yunani: philein (mencintai) dan Sophia

(kebijaksanaan). Jadi, secara etimologis filsafat berarti cinta akan

kebijaksanaan. Akan tetapi, Sophia memiliki makna cinta akan

kebijaksanaan. Dalam arti ini, istilah filsafat bermakna kecintaan

seseorang untuk mencari tahu dan memuaskan kerinduan intelektulanya

lebih dari kebijaksanaan.1 Sedangkan pengertian filsafat hukum adalah

cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku, atau etika, yang mempelajari

hakikat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum adalah ilmu yang

mempelajari hukum secara filosofis, jadi objek filsafat hukum adalah

hukum, dan objek tersebut di kaji secara mendalam sampai inti atau

dasarnya, yang disebut hakikat.

Dalam wawancara penulis dengan beberapa tokoh adat,

masyarakat, dan tokoh agama memperoleh informasi mengenai

pertimbangan hukum secara filosofis terkait tradisi larangan pernikahan

turunan Buyut Kidang Palih dengan turunan Sindujoyo Keroman.

1Andre Ata Ujan, filsafat Hukum Membangun Hukum membela keadilan,

(Yogyakarta:Kansius, 2009), h. 17

67

Alasan filosofis tradisi larangan menikah turunan buyut Kidang

Palih dengan turunan Sindujoyo Keroman:

a. Adat dibuat bertujuan mendatangkan kemaslahatan, ketentraman dan

kebahagiaan hidup bermasyarakat. Karena itu nenek moyang

membuat peraturan larangan menikah turunan buyut Kidang Palih

dengan turunan Sindujoyo Keroman karena, mereka berdua tokoh

adat (nenek moyang) pernah melakukan pertempuran yang

menyebabkan terbunuhnya salah satu tokoh adat yakni buyut Kidang

Palih beserta istri. Gugurnya mereka berdua dalam medan perang

menjadikan sumpah serapah seorang tokoh masyarakat ataupun

tokoh adat itu dengan berkata: turunan saya jangan ada yang menikah

dengan turunan Sindujoyo (lawan perang).2 Begitupun dengan Kyai

Sindujoyo, yang tidak sengaja membunuh istri dari buyut Kidang

Palih yang menyamar sebagai laki-laki, melihat keberanian seorang

perempuan itu, kyai Sindujoyo berfikir bahwa perempuan orang

Gumeno berani-berani, sehingga Kyai Sindujoyo pun berwasiat

jangan berani-berani dengan turunan buyut Kidang Palih (orang

Gumeno). hal ini mengandung arti bahwa masyarakat gumeno

dengan masyarakat Keroman dan lumpur tidak ada kecocokan dalam

watak atau sifat dari turunan tersebut.3

b. Adanya sanksi individual bagi yang melanggar aturan tradisi


Sindujoyo Keroman ini, karena ucapan seorang wali Allah (kekasih

Allah), yang setiap do’a dan ucapannya maqbul bisa terjadi, akibat

2Abdul Aziz, Sesepuh Desa Gumeno, Interview Pribadi, Gumeno,21 Februari 2019. 3Achmat Darojat, Juru Kuci Pesarean Kyai Sindujoyo, Interview Pribadi, Gresik 22Februari

2019.

68

sumpah serapah, dan wasiat para leluhur ini, menjadikan seseorang

yang melanggar larangan itu terjadi akan bala’, ataupun musibah

yang tidak dikehendaki.4

2. Pertimbangan Hukum secara Sosiologis

Sosiologis atau sosiologi hukum menurut istilah adalah segala

aktivitas manusia yang dilihat dari aspek hukumnya.5 Menurut Soerjono

Soekanto sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang

secara analitis dan empiris menganalisis dan mempelajari hubungan

timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.6 Menurut

Satjipto Rahardjo sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap

pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.7

Pertimbangan sosiologis dalam penelitian ini terhadap tradisi larangan

menikah turunan buyut Kidang Palih dengan turunan Keroman Sindujoyo

yang dilakukan oleh masyarakat Islam yang berada di daerah Gumeno,

Keroman dan Lumpur di wilayah Kabupaten Gresik. Pada umumnya

dalam tradisi larangan menikah ini, dipicu oleh beberapa faktor, yaitu:

pertama, faktor tradisi atau hukum adat istiadat. Hukum adat adalah

keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa

kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.8

Tradisi larangan menikah turunan buyut Kidang Palih dengan turunan

Sindujoyo Keroman Gresik yang dilakukan secara turun menurun dari

4 Achmat Darojat, Juru Kuci Pesarean Kyai Sindujoyo, Interview Pribadi, Gresik 22 Februari

2019. 5 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet. 1, h. 1 6 Soerjono Soekanto, ditulis dalam bukunya Mengenal Sosiologi Hukum, sebagaimana dikutip

oleh Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, h. 1 7 Satjipto Rahardjo, ditulis dalam bukunya Ilmu hukum, sebagaimana dikutip oleh Zainuddin

Ali, Sosiologi Hukum, h. 1 8 Suriyaman Musteri, Hukum adat kini, dan akan datang, h. 5

69

nenek moyang bahwa larangan menikah tersebut diyakini mereka sangat

memberikan pengaruh buruk bagi yang melanggar adanya tradisi larangan

menikah tersebut. Masyarakat sekitar sangat kental dengan budaya

ataupun adat, meereka meyakini dan melaksanakan betul apa yang

menjadi perintah dan larangan bagi keturunan mereka.

Kedua,berbenturan dengan aturan hukum Islam. Larangan –larangan

perkawinan yang sudah dijelaskan dalam al-Qur’an dan Hadits sudah

sangat jelas bahwa siapa-siapa saja yang menjadi larangan ataupun haram

dinikahi. Tradisi larangan menikah turunan buyut Kidang Palih dengan

turunan Sindujoyo Keroman adalah tradisi larangan menikah yang tidak

sesuai dengan syari’at Islam. Larangan tersebut tidak sama sekali

melanggar aturan hukum Islam. Akan tetapi, menurut tradisi mereka

pernikahan tersebut menjadi halangan besar atau pantangan bagi mereka.

Ketiga, adanya mitos. Mitos adalah cerita suatu bangsa tentang dewa

atau pahlawan zaman dahulu, yang mengandung penafsiran tentang asal

usul alam, manusia, dan bangsa itu sendiri yang mengandung arti

mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib. 9 Tradisi Larangan

menikah antara turunan buyut Kidang Palih dengan turunan Sindujoyo

Keroman ini, bisa dibilang mitos. Karena, sesuai dengan pengertian diatas

bahwa dimana adanya larangan tersebut disebabkan adanya sebuah

peristiwa para sesepuh, pahlawan ataupun tokoh agama yang menjadikan

peristiwa ini, memiliki nilai dan pesan tersirat yang sangat mendalam.

Secara sosiologis, berdasarkan dari hasil wawancara dan pengamatan

di lapangan masyarakat daaerah Gumeno, Keroman dan Lumpur adalah

9 Tjetjep Rosmana,”Mitos dan Nilai dalam Cerita Rakyat Masyarakat Lampung”, Penelitian

Sejarah dan Budaya, 2,2 (Mei, 2010), h. 193

70

mereka sadar akan hukum adat larangan pernikahan turunan buyut Kidang

Palih dengan turunan Sindujoyo Keroman Gresik.

3. Pertimbangan Hukum Secara Yuridis

Berbicara tentang yuridis, pasti muncul dalam pikiran adalah

Undang-undang, sehingga dalam istilah hukum yuridis dalam istilah

adalah hukum yang tertulis dan sudah disahkan oleh pemerintah. Sistem

hukum di Indonesia itu ada tiga yakni: hukum Positif, hukum Islam dan

hukum adat. Sifat yang membedakan antara hukum tersebut adalah hukum

tertulis dan tidak tertulis. Hukum adat di Indonesia banyak sekali yang

tidak tertulis, sehingga kedukan hukum adat masih dipermaslahkan.

Pemberlakuan hukum adat sebagai hukum positif kiranya perlu

dikategorikan dua konsep pemikiran tentang hukum yang sangat tajam

mempertentangkan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum yaitu

konsep pemikiran legisme (termasuk positivisme) dan aliran madzab

sejarah yang sangat memperjuangkan kedudukan hukum adat.10 Aliran

legalisme menghendaki bahwa pembuatan hukum dapat begitu saja

menentang penyamaan hukum dengan undang-undang, sedangkan aliran

sejarah menentang penyamaan hukum dengan undang-undang sebab

hukum itu tidak mungkin dibuat melainkan harus tumbuh dari kesadaran

hukum masyarakat.11

Masuk dalam pokok permasalahan mengenai hukum adat yang

tidak tertulis tidak ada satu pasal pun dalam Undang-Undang Dasar 1945

yang mengatur tentang kedudukan hukum tertulis, justru pasal-pasal

dalam batang tubuh UUD 1945 banyak yang memerintahkan ketentuan

10 Mahdi Syahbandir, Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum, h. 7 11Mahdi Syahbandir, Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum, h. 7

71

pasalnya untuk diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang. Perintah

pengaturan lebih lanjut ketentuan pasal dalam UUD 1945 ke dalam

undang-undang mengandung makna bahwa Negara Indonesia lebih

mengutamkan hukum yang tertulis.

Pengakuan terhadap hukum tidak tertulis dahulu hanya dijelaskan

atau dicantumkan dalam penjelasan Umum UUD 1945 angka I yang

menyebutkan

“… Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di

sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlakunya juga hukum dasar

yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara

dalam praktik penyelenggaraan Negara meskipun tidak tertulis”.

Dalam pasal 18B ayat (2) Amandemen UUD 1945 menyebutkan

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat

hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prisnsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”. Menurut pasal

ini hukum adat yang diakui adalah hukum adat yang masih nyata-nyata

hidup jelas materi dan lingkup masyarakat adatnya.

Ketentuan pasal 18b ayat (2) di atas dapat dipahami bahwa UUD

1945 lebih mengutamkan hukum yang tertulis dari pada tidak tertulis. Ini

maknanya bahwa pengakuan terhadap hukum adat yang masih hidup

dalam masyarakat di suatu daerah harus dilakukan dengan pengaturan

dalam peraturan perundang-undangan (tertulis),12 untuk menganalisa

kedudukan hukum adat dalam sistem hukum perlu kiranya diperhatikan

12 Lihat UUD 1945

72

salah satu aliran dalam ilmu hukum yaitu, Sociological Jurisprudence

yang disampaikan oleh Eugen Ehrlich yang menjadi pemikiran dasar

tentang hukum apa yang dinamakan dengan living law. Hukum positif

yang baik dan efektif adalah hukum yang sesuai dengan Living law dari

masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya.13

Sesuai dengan tradisi larangan menikah turunan Buyut Kidang

Palih dengan turunan Sindujoyo Keroman Gresik, tradisi ini menjadi

hukum adat dimana sejalan dengan pemikiran Ehrlich bahwa hukum ini

efektif dimana hukum adat yang berlaku di masyarakat adalah hukum

yang hidup dan sesuai dengan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat.14

Pertimbangan hukum secara yuridis mengenai larangan menikah

juga sudah diatur dalam hukum tertulis baik dalam Undang-Undang

pernikahan, maupun hukum syari’at Islam.

Sebagaimana dalam hukum Islam larangan pernikahan ada 2 hal

yakni larangan pernikahan selamanya, dan larangan pernikahan sementara

waktu. Perempuan-perempuan yang diharamkan selamanya terbagi

menjadi tiga macam:

Larangan pernikahan selamanya

a. Perempuan-perempuan yang diharamkan sebab keturunan nasab15

b. Perempuan-perempuan yang Diharamkan karena Semenda (Ikatan

Pernikahan)16

13 Mahdi Syahbandir, Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum, Kanun No.50 April

2010, h. 7 14 Mahdi Syahbandir, Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum, h. 11 15 Ali Yusuf Subki, Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam, h. 121. 16Ali Yusuf Subki, Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam, h. 123.

73

c. Perempuan-perempuan yang Diharamkan karena Sepersusuan17

Larangan Perkawinan Sementara

a. Istri yang putus perkawinan karena li’an

b. Perempuan yang dikawini waktu ‘iddah

c. Mengawini dua orang dalam satu masa

d. Poligami di luar batas

e. Menikahi budak perempuan sedangkan terdapat perempuan merdeka.

f. Larangan karena talak tiga

g. Larangan karena Ihram

h. Larangan karena perzinaan

i. Larangan karena beda agama18

Larangan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa untuk

melangsungkan perkawinan, diantara pasangan suami istri tidak boleh

ada halangan perkawinan. Hal ini berarti sebuah perkawinan tidak dapat

berlangsung jika terdapat larangan-larangan tertentu seperti yang telah

diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:19

a. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan

seorang wanita disebabkan (pasal 39):20

1) Karena pertalian Nasab

a) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau

menurunkannya atau keturunannya

b) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu

c) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkan

2) Karena pertalian kerabat Semenda

17Ali Yusuf Subki, Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam, h. 124 . 18Ali Yusuf Subki, Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam, h. 131 19 Lihat Kompilasi Hukum Islam penjelasan larangan perkawinan pada pasal 18 20 Lihat Kompilasi Hukum Islam penjelasan larangan perkawinan sebab Nasab pada pasal 39

74

a) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas

istrinya

b) Dengan seorang wanita bekas istri yang menurunkannya

c) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya

itu qabla ad dukhul

d) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya

3) Karena Pertalian Sesusuan

a) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut

garis lurus ke atas.

b) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut

garis lurus ke bawah

c) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan

sesusuan ke bawah

d) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi

sesusuan ke atas

e) Dengan anak yang yang disusui oleh istrinya dan

keturunannya

Jadi, dilarangnya melangsungkan perkawinan antara seorang

pria dengan seorang wanita karena adanya 3 (tiga) sebab yaitu, karena

adanya pertalian nasab, karena adanya pertalian kerabat semenda, dank

arena adanya pertalian sesusuan.

b. Di larang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan

seorang wanita karena keadaan tertentu (pasal 40):21

1. Karena wanita yang bersangkutan masih terkait satu

perkawinan dengan pria lain.

2. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan

pria lain.

3. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

21 Lihat Kompilasi Hukum Islam penjelasan larangan perkawinan sebab Tertentu pada pasal

40

75

c. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang

mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan

istrinya:

1. Saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya.

2. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

d. Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang

wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang

istri yang keempat-empatnya masih terkait tali perkawinan atau

nash dalam masa iddah talaq raj’I ataupun salah seorang diantara

mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lain dalam masa

iddah talaq raj’i.

e. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan

wanita bekas istrinya yang di talaq tiga kali, atau dengan seorang

wanita bekas istrinya yang dili’an. Larangan tersebut gugur jika

bekas istri tersebut telah kawin dengan pia lain, kemudian

perkawinan tersebut putus bu’da dukhul dan telah habis masa

iddahnya

f. Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan

seorang pria yang tidak beragama Islam.

Larangan dalam hukum positif yang terdapat dalam Undang-

Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Larangan perkawinan di dalam Undang-undang perkawinan

termasuk dalam syarat-syarat perkawinan. Pasal 8 Undang-Undang

76

perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua

orang yang :22

1. Berhubungan darah dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas

2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu

anatar saudara, anatara seorang dengan saudara orang tua dan

antara seorang dengan neneknya.

3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan

ibu/bapak tiri.

4. Berhubungan sesusuan yaitu orang tua dan anatara seorang dengan

saudara neneknya.

5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau

kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari

seorang.

6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain

yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal tersebut menjelaskan mengenai enam hal yang dilarang dalam

perkawinan diantaranya berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke

bawah atau ke atas, berhubungan darah dalam garis keturunan

menyamping, berhubungan semenda, berhubungan susuan, berhubungan

saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dan

mempunyai hubungan yang oleh agamnya atau peraturan lain yang berlaku

dilarang kawin.

Selain larangan di atas, terdapat larangan-larangan lain yang diatur

dalam Undang-Undang perkawinan yaitu:23

a. Larangan kawin terhadap seseorang yang masih terikat tali

perkawinan dengan orang lain (pasal 9)

b. Larangan kawin terhadap pasangan suami istri yang telah bercerai

sebanyak dua kali (pasal 10)

22 Lihat Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan penjelasan pada pasal 8 23 Lihat Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan penjelasan pada pasal 9-11

77

c. Larangan kawin terhadap seorang wanita yang masih dalam waktu

tunggu (pasal 11)

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa perkawinan sedarah dilarang

dalam hukum Islam , Kompilasi Hukum Islam, dan dalam Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 Melihat instrument Hukum Islam dan hukum positif

di Indonesia yang berkaitan tentang perkawinan, tampak bahwa terlihat

pertentangan konsep dari larangan perkawinan turunan buyut Kidang Palih

dengan turunan Sindujoyo Keroman. Larangan perkawinan pada dasarnya

memang tidak hanya digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan

masyarakat, melainkan juga harus mengarahkan kepada tujuan-tujuan yang

dikehendaki. Menghapuskan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang tidak

sesuai lagi dan menciptakan pola-pola baru yang serasi dengan tingkah

laku manusia dalam masyarakat tersebut.

Melihat pertimbangan hukum dari segi filosofis, sosiologis dan

yuridis terhadap larangan pernikahan turunan buyut Kidang Palih dengan

turunan Sindujoyo Keroman bisa kita amati sejauh mana kekuatan hukum

adat tersebut. Sebagaimana dijelaskan bahwa ada 3 kekuatan berlakunya

hukum adat yaitu:

1. Kekuatan berlaku secara filosofis, artinya hukum itu berlaku

berdasarkan filosofisnya. Landasan ini, hanya dapat dicari ditemukan

dalam hukum itu sendiri, apa dan mengapa adat itu dibuat.

Pertimbangan secara filosofis terhadap larangan pernikahan

turunan buyut Kidang Palih dengan turunan Sindujoyo Keroman

Gresik ada karena, 2 faktor: pertama, larangan pernikahan ada karena

buyut diantara turunan ini dulu pernah melakukan peristiwa sejarah

78

yaitu perlawanan hingga terjadi pertumpahan darah. Kedua, dua tokoh

diantara mereka dendam dan marah sehingga melakuakan sumpah

serapah dan wasiat kepada turunan mereka untuk melarang adanya

pernikahan, jika melanggar maka akan mendapatkan musibah ataupun

bala’ karena dipercaya tokoh adat mereka seorang wali (kekasih Allah)

dimana, setiap ucapanya menjadi maqbul.

2. Kekuatan berlaku secara sosiologis, artinya hukum itu benar-benar

secara nyata, terang tanpa ada paksaan, dimana selalu dibatasi dengan

nilai yang baik dan yang tidak baik, mana yang boleh, dan yang tidak

boleh dilakukan.

Melihat pertimbangan secara sosiologis, larangan pernikahan


memiliki kekuatan secara sosiologis. Dimana penerapan larangan

pernikahan tersebut benar-benar dipatuhi oleh masyarkat sekitar tanpa

ada paksaan, masyarakat sadar terhadap hukum adat larangan


3. Kekuatan berlaku yuridis, artinya hukum itu tertulis dan sudah

disahkan oleh pemerintah.

Pertimbangan secara yuridis terhadap larangan pernikahan

tersebut tidak berkekuatan hukum tetap, dimana hukum mereka

sebatas ucapan tokoh adat yang dipegang teguh oleh masyarakat.

Menurut Mahdi syahbandir kedudukan hukum adat dalam sistem

hukum sama dengan kedudukan hukum pada umumnya, yang

membedakannya adalah hukum adat hanya berlaku untuk orang

79

Indonesia dan sifatnya tidak tertulis. 24 hukum adat mengenai larangan

pernikahan turunan Kidang Palih dengan turunan Sindujoyo Keroman

Gresik adalah hukum yang menyimpang dari hukum Islam dan hukum

adat.

B. Tinjauan ‘Urf Terhadap Larangan Pernikahan Turunan Buyut Kidang

Palih Dengan Turunan Keroman Sindujoyo Gresik

Melihat fenomena adanya larangan pernikahan antara turunan Buyut

Kidang Palih dengan Turunan Sindujoyo Gresik ini merupakasn bagian dari

‘urf. Sebagaimana pengertian ‘urf adalah:

خاص لى معنىه عقماعتداه الناس وسارو عليه من كل فعل شاع بينهم او لفظ تعارفو اطلا د صماعهلاتالف اللغة ولا يتبادر غيره عن

“sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya

dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka, ataupun suatu

kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam

pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak

memahaminya dalam pengertian lain.”25

Menurut mayoritas ulama’ ‘urf dinamakan juga adat sebab perkara

yang sudah dikenal itu berulang kali dilakukan manusia.26

Definisi urf’ tersebut menjelaskan bahwa sebuah kebiasaan manusia

yang dilakukan secara terus-menerus baik itu dalam bentuk ucapan ataupun

24 Mahdi Syahbandir, Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum, kanun No.5 April 2010,

h. 1 25 Abd. Rahman Dahlan, ushul Fiqih, h. 209. 26 Chaerul Umam, Ushul Fiqih 1, h. 159

80

perbuatan kemudian dapat di yakini dalam akal dan jiwa oleh masyarakat

daerah tertentu.

Fenomena larangan pernikahan turunan buyut Kidang Palih dengan

turunan Sindujoyo Gresik adalah salah satu contoh ‘urf. Seperti yang sudah

dipaparkan tentang pengertian ‘urf di atas. Larangan pernikahan ini adalah

suatu larangan menikah yang di terapkan di suatu daerah, dimana satu daerah

tersebut tepatnya di daerah Gumeno, Keroman dan Lumpur ini meyakini dan

melaksanakan adanya larangan pernikahan tersebut, dan larangan pernikahan

tersebut masih ada dan dijalankan sampai sekarang.

Tradisi larangan menikah turunan buyut kidang palih dengan turunan

Sindujoyo ini, jika ditinjau dari pembagian ‘urf menurut jangkauannya

termasuk bagian dari ‘urf al-Khash. Dikarenakan tradisi larangan menikah

tersebut berlaku khusus pada masyarakat tertentu saja, yakni masyarakat

daerah Gumeno, Keroman dan Lumpur. Larangan menikah tersbut tidak

berlaku bagi selain tiga daerah tersebut. Sesuai dengan pengertian ‘urf al-

khash yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus masyarakat tertentu,

atau wilayah tertentu saja. 27

Selanjutnya ditinjau dari segi tema pembagian ‘urf dari segi bentuk,

tradisi larangan menikah turunan buyut kidang palih dengan turunan

Sindujoyo merupakan bagian dari ‘urf fi’ly muamalah keperdataan

dikarenakan larangan tersebut sudah mentradisi dalam masyarakat yang

dilakukan secara terus-menerus dalam bentuk perbuatan berupa akad ataupun

27 Abd Rahman Dahlan, ushul Fiqih, , h. 210.

81

transaksi. Hal ini sesuai dengan pengertian ‘urf fi’li, yaitu kebiasaan dalam

melakukan sesuatu. Kebiasaan masyarakat dalam bentuk perbuatan.28

Ditinjau dari pembagian ‘urf dari segi syara, tradisi larangan menikah

turunan buyut Kidang Palih dengan turunan Keroman Sindujoyo merupakan

bagian dari ‘urf fasid dikarenakan tradisi larangan menikah ini, tidak

dibenarkan dalam al-qur’an dan hadits. Sesuai dengan perngertian ‘urf fasid

yaitu , yaitu adat kebiasaan yang berlaku namun menyalahi aturan-aturan

agama.29

Adapun langkah-langkah yang harus diperhatikan untuk mengetahui

apakah tradisi larangan menikah turunan buyut Kidang Palih dengan turunan

Sindujoyo ini ‘urf yang bisa dijadikan sebagai dalil hukum atau argument

dalam hukum syari’at, terdapat empat syarat yang telah disebutkan oleh

ulama’ sebagai berikut:30

1. Adat itu bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada

umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan.

Tradisi larangan menikah turunan buyut Kidang Palih dengan

turunan Keroman Sindujoyo adalah tradisi larangan yang tidak

dibenarkan dalam syri’at islam dan tidak ada ketentuan-ketenuan yang

sudah dijelaskan dalam dalil baik al-qur’an maupun hadits. Akan tetapi,

larangan menikah ini mengandung nilai kemaslahatan bagi setiap

keluarga yang hendak menikah. Sesuai kejadian-kejadian yang ada,

masyarakat yang melanggar pernikahan tersebut berakibat tidak harmonis

dalam menjalani behtera rumah tangga, seperti terjadi kegilaan, buta,

28 Chaerul Umam, Ushul Fiqih 1, h. 161-162 29Chaerul Umam, Ushul Fiqih 1, h. 163-164 30 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Ushul Fiqih, h. 74.

82

meninggal, dll. sehingga larangan pernikahan ini berlaku untuk

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Adat itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada

dalam lingkungan tertentu.

Larangan menikah turunan Buyut Kidang Palih dengan turunan

Sindujoyo ini berlaku merata bagi masyarakat yang masih ada turunan

nasab dengan Buyut kidang Palih tepatnya di daerah Gumeno, dan berlaku

bagi masyarakat yang masih ada turunan Sindujoyo tepatnya di daerah

Keroman dan Lumpur.

3. Adat itu telah berlaku sebelum itu, dan tidak adat yang datang kemudian.

Larangan menikah turunan buyut Kidang Palih dengan turunan

Sindujoyo ini, berlaku sejak awal mula adanya desa Gumeno dan

Sindujoyo. Kejadian yang sudah ada pada masa lampau selama puluhan

tahun tersebut masih dijalankan sampai sekarang.

4. Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara’ yang ada

Larangan menikah turunan buyut Kidang Palih dengan turunan

Keroman Sindujoyo ini, bertentangan dengan dalil syara’. Di mana dalam

al-qur’an larangan-larangan menikah dijelaskan dalam surat an-nisa’ ayat

23 yang berbunyi:

لاتكم وب نات الأخ وب نات حر مت عليكم أمهاتكم وب ناتكم وأخواتكم وعماتكم وخان الرضاعة وأمهات نسآئكم وربئبكم الأخت وأمهاتكم اللات أرضعنكم وأخواتكم م

دخلتم بن فلا جناح اللات ف حجوركم م ن ن سآئكم اللات دخلتم بن فإن ل تكونوا إن عليكم وحلائل أب نائكم الذين من أصلابكم وأن تمعوا بي الأختي إلا ما قد سلف

يما (٤/٢٣)النساء: الل كان غفورا رح

83

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu

yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara

bapakmu yang perempuan (bibi dari pihak ayah) saudara-saudara ibumu

yang perempuan(bibi dari pihak ibu) anak-anak perempuan dari saudara-

saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu

yang perempuan(keponakan) Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu,

saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak

isterimu yang dalam pemeliharaanmudari istri yang telah kamu campuri,

tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu

ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya (Dan diharamkan

bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan

(dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah

terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi

Maha Penyayang.”(QS. al-Nisa:4/ 23)

Dalam penjelasan ayat al-Qur’an tersebut telah disebutkan

seseorang yang dilarang untuk menikah, sedangkan larangan menikah

turunan buyut Kidang Palih dengan Turunan Sindujoyo ini, kedua turunan

tersebut tidak ada hubungan karena karena (hubungan sedarah),

hubungan karena ikatan perkawinan, dan hubungan sepersusuan. Dan

larangan menikah ini, tidak melanggar salah satu ketentuan larangan

menikah karena sebab mu’abbad (larangan sementara) ghairu mu’abbad

dan (larangan sementara waktu).

Dari ketentuan empat syarat bisa dijadikannya dalil hukum

tersebut tradisi larangan menikah turunan buyut Kidang Palih dengan

Turunan Sindujoyo hanya dapat memenuhi 3 syarat saja yaitu ketentuan

adat itu bernilai maslahat, adat itu berlaku umum di lingkungan tertentu,

dan adat itu telah berlaku sebelumnya. Pada syarat ke 4 ini tidak

memenuhi karena, larangan menikah turunan buyut kidang Palih dengan

turunan Sindujoyo ini, bertentangan dengan dalil syara’. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa tradisi larangan menikah turunan

84

Sindujoyo dengan turunan Keroman Sindujoyo adalah ‘urf fasid dan tidak

bisa dijadikan sebagai landasan hukum dalam menetapkan hukum Islam.

C. Interaksi Hukum Islam dan Adat Terhadap Larangan Pernikahan

Turunan Buyut Kidang Palih dengan Turunan Sindujoyo Keroman.

Hangatnya posisi hukum adat dan hukum Islam pada masyarakat

Nusantra menjadikan perdebatan yang sangat menarik di dunia akademisi.

Ketika berbicara tentang hukum adat dan hukum Islam, maka ada 2 (dua)

terminology yang harus dipahami secara komprehensif. Hukum Islam adalah

hukum yang mencakup segala bidang kehidupan, hal ini mencakup hubungan

antara manusia dengan Allah, hubungan antara manusia dengan alam,

hubungan antara manusia dengan dirinya. Hukum Islam merupakan hukum

yang berdiri sendiri dan mempunyai sumber yang bersifat mutlak, yakni al-

Qur’an dan hadits yang tidak dapat diubah dan diganti oleh manusia.31

Sedangkan pengertian hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam

tatanan lingkungan sosial, sehingga dapat dikatakan jika sistem sosial

merupakan titik tolak dalam membahas hukum adat di Indonesia.32

Analisis teori- teori hubungan antara hukum adat dan hukum Islam di

Indonesia ada tiga yaitu:

a. Teori Receptio in Complexu, Secara bahasa, Receptio in Complexu

berarti: “penerimaan secara utuh”. Mr. Loedewijk Willem Christian van

den Berg sebagai pencetus teori ini mengatakan bahwa bagi pemeluk

agama tertentu berlaku hukum agamanya.33

31 Soerjono Soekanto, Hukum Adat dan Islam, h. 159 32 Suriyaman Musteri, Hukum adat kini, dan akan datang, h. 2 33Yaswirman, Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam

Masyarakat Matrilineal Minangkabau, h. 63

85

b. Teori Resepsi, adalah kebalikan dari teori “Receptio in Complexu”.

secara bahasa berarti: penerimaan, pertemuan. Hukum adat sebagai

penerima, hukum Islam sebagai yang diterima, jadi hukum Islam baru

bisa berlaku jika telassh diterima atau masuk ke dalam hukum adat, maka

secara lahirnya ia bukan lagi hukum Islam, tetapi sudah menjadi bagian

dari hukum adat. 34 teori ini di munculkan oleh Christian Snouck

Hurgronje.

c. Teori Receptio a Contrario secara bahasa berarti penerimaan yang tidak

bertentangan. Hukum yang berlaku bagi umat Isalm di Indonesia adalah

Hukum Islam, hukum adat baru bisa berlaku kalau tidak bertentangan

dengan hukum Islam. Jadi, hukum adat baru bisa berlaku kalau tidak

bertentangan dengan hukum agama.35 Gagasan ini dikemukakan oleh

Hazairin.

Proses interaksi antara tradisi kebudayaan perkawinan masyarakat jawa

yang berkaitan antara hukum Islam dengan hukum adat yang terdapat pada

tradisi larangan menikah turunan buyut Kidang Palih dengan turunan

Sindujoyo Keroman menjadi perdebatan di kalangan masyarakat, hukum adat

yang berlaku di kalangan masyarakat ini, sebuah larangan pernikahan antara

turunan buyut Kidang Palih dengan turunan Sindujoyo Keroman ini, adalah

hukum adat yang bertentangan dengan hukum Islam, sedangkan mayoritas

masyarakat di daerah Gumeno, Sindujoyo dan Keroman beragama Islam.

Mereka memeluk agama Islam dengan kuat, tidak sedikit dari masyarakat

tersebut yang faham tentang agama, banyak yang menjadi ulama’ kiyai dan

34 Yaswirman, Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam

Masyarakat Matrilineal Minangkabau, h. 73 35 Yaswirman, Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam


86

tokoh agama. Akan tetapi, mereka juga memegang teguh adat istiadat mereka

yang bertentangan dengan agama Islam.

Fenomena larangan pernikahan turunan buyut Kidang Palih dengan

turunan Keroman Sindujoyo ini sejalan dengan teori Receptio in complexu,

dimana merujuk pada buku Hukum Keluarga Islam di Jawa itu, dikuatkan

dalam pendapat Van den Berg bahwa bagi orang Islam Indonesia berlaku

hukum Islam dengan berbagai penyimpangan (praktik-praktik tradisi dalam

upacara tertentu yang bercampur dengan ajaran Islam).36 Hal ini dikarenakan

hukum Islam berlaku pada masyarakat asli Indonesia sejak 1883 yang

diperkuat dengan adanya Regeering Reglement, dan hukum perkawinan dan

kewarisan Islam dalam Compendium Freijer.37

Tradisi larangan menikah turunan buyut Kidang Palih dengan turunan

Sindujoyo Keroman sejalan juga dengan teori Reception a Contrario, teori

ini identik dengan pendapat Van den Berg dan berbeda dengan pendapat

Snouck di Indonesia, demikian menurut teori ini memang ada hukum yang

hidup, yakni hukum adat, tetapi yang dipedomani oleh masyarakat adalah

hukum agamnaya. Hukum adat baru bisa berlaku kalau tidak bertentangan

dengan hukum agama itu. Jadi hukum Islam adalah hukum Islam dan hukum

adat adalah hukum adat. 38

Atas dasar itu dapat disimpulkan bahwa hukum asli atau hukum yang

hidup dari bangsa Indonesia adalah hukum agama mereka sendiri. Bagi umat

Islam sebagai konsekuensi terhadap agama yang mereka anut harus tunduk

36 Yaswirman, Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam

Masyarakat Matrilineal Minangkabau, h. 70 37Nurul Hakim, Konflik Antara al-‘URF (Hukum Adat) dan Hukum Islam di Indonesia, Jurnal

EduTech, V.03 No.2 (September 2017) 38 Yaswirman, Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam


87

kepada hukum agamanya itu. Hal ini sejalan dengan pengertian kaffah (secara

utuh) dalam al-Qur’an. Dalam tataran hukum Islam adat istiadat dapat

dijadikan sebagai hujjah ketika tidak bertentangan dengan syariat yang telah

ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

92

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Melihat pertimbangan hukum dari segi filosofis, sosiologis dan yuridis

terhadap larangan pernikahan turunan buyut Kidang Palih dengan turunan

Sindujoyo Keroman bisa kita amati sejauh mana kekuatan hukum adat

tersebut. Sebagaimana dijelaskan bahwa ada 3 kekuatan berlakunya

hukum adat yaitu:

a. Kekuatan berlaku secara filosofis, artinya hukum itu berlaku

berdasarkan filosofisnya. Landasan ini, hanya dapat dicari ditemukan

dalam hukum itu sendiri, apa dan mengapa adat itu dibuat.

Pertimbangan secara filosofis terhadap larangan pernikahan


Gresik ada karena, 2 faktor: pertama, larangan pernikahan ada karena

buyut diantara turunan ini dulu pernah melakukan peristiwa sejarah

yaitu perlawanan hingga terjadi pertumpahan darah. Kedua, dua tokoh

diantara mereka dendam dan marah sehingga melakuakan sumpah

serapah dan wasiat kepada turunan mereka untuk melarang adanya

pernikahan, jika melanggar maka akan mendapatkan musibah ataupun

bala’ karena dipercaya tokoh adat mereka seorang wali (kekasih Allah)

dimana, setiap ucapanya menjadi maqbul.

b. Kekuatan berlaku secara sosiologis, artinya hukum itu benar-benar

secara nyata, terang tanpa ada paksaan, dimana selalu dibatasi dengan

nilai yang baik dan yang tidak baik, mana yang boleh, dan yang tidak

boleh dilakukan.

93

Melihat pertimbangan secara sosiologis, larangan pernikahan


memiliki kekuatan secara sosiologis. Dimana penerapan larangan

pernikahan tersebut benar-benar dipatuhi oleh masyarkat sekitar tanpa

ada paksaan, masyarakat sadar terhadap hukum adat larangan


c. Kekuatan berlaku yuridis, artinya hukum itu tertulis dan sudah

disahkan oleh pemerintah.

Pertimbangan secara yuridis terhadap larangan pernikahan

tersebut tidak berkekuatan hukum tetap, dimana hukum mereka

sebatas ucapan tokoh adat yang dipegang teguh oleh masyarakat.

hukum adat mengenai larangan pernikahan turunan Kidang Palih

dengan turunan Sindujoyo Keroman Gresik adalah hukum yang

menyimpang dari hukum Islam dan hukum adat.

1. Tradisi larangan menikah turunan Sindujoyo dengan turunan Keroman

Sindujoyo adalah ‘urf fasid dan tidak bisa dijadikan sebagai landasan

hukum dalam menetapkan hukum Islam.

2. Interaksi hukum Islam dengan hukum adat terhadap larangan pernikahan

turunan buyut Kidang Palih dengan turunan Sindujoyo keroman ini sesuai

dengan teori Reception a Contrario, menurut teori ini ada hukum yang

hidup, yakni hukum adat, tetapi yang dipedomani oleh masyarakat adalah

hukum agamnaya. Hukum adat baru bisa berlaku kalau tidak bertentangan

dengan hukum agama itu. Jadi hukum Islam adalah hukum Islam dan

hukum adat adalah hukum adat.

94

2. Saran

1. Bagi masyarakat Desa Gumeno, Kelurahan Keroman dan Kelurahan

Lumpur khusunya yang beragama Islam, hendaklah bisa

mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan hukum adat dan

hukum Islam yang berkaitan berjalan beriringan serta tidak menyimpang

dari ajaran syari’at Islam. Sebagai seorang muslim, hendaklah memegang

ajaran agamanya dengan teguh, meskipun adat istidat sudah mendarah

daging.

2. Dengan adanya interaksi hukum Islam dengan hukum adat yang terjadi di

desa Gumeno, Kelurahan Sindujoyo dan Lumpur Kabupaten Gresik Jawa

Timur, tidak menutup kemungkinan dialektika kedua hukum tersebut

terjadi pula di berbagai Nusantara yang masih kental akan adat

istiadatnya. Khusunya dalam persoalan perkawinan. Maka, saran peneliti

perlu dilakukan penelitian mengenai interaksi hukum Islam dan hukum

adat yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia yang masih

mempraktekkan tradisi dalam perkawinan adat mereka masing-masing.

3. Secara keilmuan dan tanggung jawab moral kepada masyarakat, menurut

kita sebagai masyarakat lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan

berusaha memberikan solusi yang terbaik, untuk mengembangkan

keilmuan khususnya di bidang syariah perlu dilakukan kajian khusus

dalam menghadapi problem kontemporer yang berkaitan dengan hukum

Islam khususnya tentang perkawinan.

95

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Penelitian, Jurnal

Ahmad Zainal Abidin, Ushul Fiqih, Jakarta:PT Bulan Bintang, 1998

Al-Bugha Musthafa, Musthafa al-Khann, dkk, Fikih Manhaji Kitab Fikih Lengkap

Imam asy-Syafi’I Jilid 1, Yogyakarta:Darul Uswah, 2008.

Ali Zainuddin, Sosiologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Aziz Abdul, Sesepuh Desa Gumeno, Interview Pribadi, Gumeno,22 Februari 2019.

Dahlan Abd. Rahman, ushul Fiqih, Jakarta:Amzah, 2010.

Darojat Achmat, Juru Kuci Pesarean Kyai Sindujoyo, Interview Pribadi, Gresik

23Februari 2019.

Djalil Basiq, Ilmu Ushul Fiqih, Jakarta: Kencana Media Group, 2010.

Djalil Chaerul, Ushul Fiqih 1, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Effendi Satria, Ushul Fiqih, Jakarta:Kencana, 2005.

Ghozali Abdurrahman, Fikih Munakahat, Jakarta:Kencana Prenadamedia

Group,2003.

Hakim Nurul, Konflik Antara al-‘URF (Hukum Adat) dan Hukum Islam di Indonesia,

Jurnal EduTech, V.03 No.2 September 2017.

Haroen Nasrun, Ushul Fikih, Jakarta:Kencana Media Group 1997

Jaelani Abdul Qadir, Keluarga Sakinah, Surabaya: PT Bina Ilmu,1995.

Kesuma Hilman Hadi, Hukum Perkawianan Adat, Bandung: Citra Aditya Bakti,2003.

Kesuma Hilman Hadi, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, 2007.

96

Kurdi Mulidi, Ushul Fiqh Sebuah Pengenalan Awal, Aceh:Lembaga Naskah

Aceh,2015.

Kurniawan Alif Candra, Mitos Pernikahan Ngalor-Ngulon di Desa Tugurejo

Kecamatan Wates Kabupaten Blitar Kajian Fenomologis, Skripsi S1

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang,2012.

Manshur Abdul Qadir, Buku Pintar Fikih Wanita, Jakarta:Penerbit Zaman,2009.

Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, Yogyakarta: Graha

Ilmu, 2011.

Pide Suriyaman Musteri, Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang,

Jakarta:Prenadamedia Group,2014.

Ramulyo Idris, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dari Segi Hukum Perkawinan Islam, Jakarta:IND-HILL-CO,1990.

Risnawati, Mitos Jawa dalam Novel Simple Miracles Doa dan Arwah Karya Ayu

Utami Kajian Antropologi Sastra, skripsi S1 Fakultas Universitas

Muhammadiyah Malang, 2000.

Rosmana Tjetjep, Mitos dan Nilai dalam Cerita Rakyat Masyarakat Lampung ,

Penelitian Sejarah dan Budaya, 2,2 Mei, 2010.

Rusdiana Kama, Jaenal Aripin, Perbandingan Hukum Perdata, Jakarta:UIN Jakarta

Press,2007.

Rusyd Ibnu, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid Rujukan Utama Fikih

Perbandingan Madzhab Ahlu Sunnah wal Jama’ah, Jakarta: Akbar Media

Eka Sarana, 2013.

Sembiring Rosnidar, Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan,

Depok:PT Raja Grafindo Persada,2017.

Soekanto Soerjono, Hukum Adat Indonesia, Jakarta:CV Rajawali, 1981.

Subki Ali Yusuf, Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam, Jakarta:Sinar

Grafika Offset,2010.

97

Sudiyat Iman, Hukum Adat Sketsa Asas, Yogyakarta:Liberti Yogyakarta,2007.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif , Bandung, Alvabeta, CV,

2006

Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian: Petunju Praktis untuk Peneliti Pemula,

Sulastri Dewi, Pengantar Hukum Adat, Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2015.

Surtiana Yunina, Dibalik Fakta dan Mitos Fenomena Super Blue “Blood” Moon”,

Filsafat Indonesia, 1,1 2018.

Susiadi, Akomodasi ‘Urf Terhadap Pemahaman Fiqih Indonesia Masa lalu, Vol. 6, 1,

2014.

Syahbandir Mahdi, Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum, Kanun No.50

April 2010.

Syarifuddin Amir, Garis-garis Besar Ushul Fiqih, Jakarta: Kencana Media Group,

2012.

Syarifuddin Amir, Ushul Fikih Jilid 2, Jakarta: Kencana Media Group, 1999.

Ujan Andre Ata, filsafat Hukum Membangun Hukum membela keadilan,

Yogyakarta:Kansius, 2009.

Yaswirman, Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat

dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau, Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2011.

LAMPIRAN 1: Pedoman Wawancara

Tradisi Larangan Menikah Turunan Buyut Kidang Palih dengan Turunan

Keroman Sindujoyo Gresik

1. Apa yang anda ketahui tentang sejarah beografi buyut Kidang Palih di Desa

Gumeno?

2. Apa yang anda ketahui tentang sejarah beografi buyut Sindujoyo Keroman

Gresik?

3. Bagaimana asal mula terjadinya larangan menikah turunan buyut Kidang

Palih dengan turunan Sindujoyo Keroman Gresik?

4. Apakah semua masyarakat Desa Gumeno menjalani tradisi larangan menikah

turunan buyut Kidang Palih dengan turunan Sindujoyo Keroman?

5. Apakah semua masyarakat Kelurahan Keroman dan Lumpur menjalani tradisi

larangan menikah turunan buyut Kidang Palih dengan turunan Sindujoyo

Keroman?

6. Apakah akhir-akhir ini ada yang melanggar tradisi dan berani menikahkan

antara turunan buyut Kidang Palih dengan turunan Sindujoyo Keroman?

7. Apa sanksi yang diberikan jika melanggar tradisi larangan menikah turunan

buyut Kidang Palih dengan turunan Sindujoyo Keroman?

8. Mengapa masyarakat sangat mematuhi adanya tradisi larangan menikah

turunan buyut Kidang Palih dengan turunan Sindujoyo Keroman?

9. Bagaimana pendapat anda mengenai tradisi larangan menikah turunan buyut

Kidang Palih dengan turunan Sindujoyo Keroman?

10. Apakah tradisi larangan menikah turunan buyut Kidang Palih dengan turunan

Sindujoyo Keroman ini, masih ada kaitannya dengan mitos?

11. Apakah pendatang yang mendiami wilayah Gumeno, Keroman dan Lumpur

berlaku adanya tradisi larangan menikah turunan buyut Kidang Palih dengan

turunan Sindujoyo Keroman?

12. Bagaimana pendapat anda (tokoh agama) mengenai tradisi larangan menikah

turunan buyut Kidang Palih dengan Turunan Sindujoyo Keroman yang tradisi

larangan tersebut bertentangan dengan ajaran agama Islam?

Lampiran II : Data Wawancara

Informasi I

Wawancara terbuka yang ditujukan tokoh masyarakat, yang merupakan penduduk

asli Desa Sindujoyo yang mengetahui asal usul turunan buyut Sindujoyo

Identitas Narasumber

Nama :Achmat Darojat

Tempat, tanggal lahir :Gresik, 9 Mei 1957

Jenis kelamin :Laki-laki

Agama :Islam

Alamat :Jl. Sindujoyo XVIII/2 Gresik

Pekerjaan :Wiraswasta

Keahlian :Juru Kunci pesarean Buyut Sindujoyo di Karangpoh

Umur :62 Tahun

Transkip wawancara:

Peneliti :Assalamualaikum wr. Wb

Informan :waalaikum salam warochmah

Peneliti :Maaf pak, sebelumnya perkenalkan saya Mufarochah mahasiswi UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya di sini dengan maksud untuk

melakukan penelitian untuk memenuhi tugas akhir kuliah yakni skripsi

dengan tema “Tradisi larangan menikah Turunan Buyut Kidang Palih

dengan Turunan Sindujoyo Keroman”

Informan :Oh, ngge.. monggo nak.

Peneliti :Langsung saja ngge pak, kulo bertanya. Bagaimana sejarah beografi

buyut Sindujoyo yang bapak ketahui?

Informan :Sebenere, onok bukune nak.. sejarah beografi termasuk jalan proses.e

larangan nikah turunan buyut Sindu kale turunan buyut Kidang Palih.

Engko tak paring, samean woco dewe yo nak..

Peneliti :Oh, enten bukune ngge pak.. engken angsal kulo kopi ngge pak..

menurut bapak, larangan menikah ini, apa semua orang keroman

melaksanakannya?

Informan :Iyo nak, Gak onok seng Wani turunan Keroman nikahno karo turunan

Gumeno. engko kalah salah siji, lah seng kalah iku mesti turunan

buyut Sindujoyo. Engko bukune gak popo samean beto. Onok akeh iki

copy.ane

Peneliti :Apakah tradisi larangan menikah itu berjalan sampai sekarang?

Informan :Iyo nak, sampek saiki gak onok seng wani nikahno karo wong

Gumeno. engko bukune samean woco onok sejarahe kabeh iku. Buku

iku di tulis arab karo buyut Sindujoyo. Karo generasi penerus di

artekno dadilah buku seng samean cekel iku. Wes, ngono ae yo nak..

ape maghrib iki.. engko nek onok waktu takon2 maneh gak popo.

Lampiran III: Data Wawancara

Informasi II


asli Desa Gumeno yang mengetahui asal usul turunan buyut Kidang Palih


Nama :Abdul Aziz

Tempat, tanggal lahir :Gresik, 10 April 1949


Agama :Islam

Alamat :Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

Pekerjaan :Wiraswasta

Umur :70 Tahun

Transkip Wawancara

Peneliti :Assalamu’alaikum Wr. Wb







Informan :Oh, ngge nak.. monggo.

Peneliti :Apa yang bapak ketahui tentang sejarah Kidang Palih?

Informan :Kidang Palih boleh tapi orang bilang bisa Sidang palih artinya tempat

pertemuan aslinya bisa jadi Kidang Palih kalau diambil dari kata

bahasa itu cuman kemelesetan eksen saja. Nama aslinya itu Sayyid

Fadhil kemudian lidah jawanya kental jadi Kidang Palih, Palihnya itu

mungkin Fadhil. Itu dulu gini bisa dikatakan merupakan cikal bakal

berdirinya desa ini, konon ceritanya pelarian dari kerajaan Mataram.

Itu waktu kerajaan Mataram di serang Belanda banyak punggoh-

punggoh Mataram yang melarikan diri ke Jawa Timur. Diantaranya

yaitu Kidang palih dan mbah Bhe.i. Dulu konon Kidang Palih itu

orang pinter, ditembak senjata tajam gak mempan. Sampai-sampai

orang semua tau kalau Kidang Palih itu manusia yang hebat. Bahkan

sampai pernah kejadian setelah Kidang Palih wafat, desa Gumeno ini

terendam banjir, akan tetapi istimewanya makam Kidang Palih ini

nggak terkena banjir sama sekali.

Peneliti :Mengenai tururunannya bapak, adakah sejarah beografi buyut Kidang

Palih beserta susunan nasabnya?

Informan :wah, mboten enten nak.. cerita sejarah.e seng lengkap niku pun katah

seng mboten enten/meninggal. Dadine langkah sejarah menurut cerita

ini.

Peneliti :Apakah bener pak, ada tradisi larangan menikah turunan buyut

Kidang Palih dengan Turunan Sindujoyo?

Informan :Memang nak, turunan buyut Kidang Palih gak oleh nikah karo

turunan Keroman Sindujoyo sebab kejadian-kejadian sakdurunge.

Peneliti :Bagaimana asal-usul yang bapak ketahui sebab terjadinya tradisi

larangan menikah tersebut pak?

Informan :dulu itu ada peperangan antara buyut Kidang Palih karo Turunan

Sindujoyo sampek terjadi meninggalnya buyut Kidang Palih, atas

terbunuhnya Kidang Palih itu, sang Istri Kidang palih tidak terima,

ingin bales dendam kepada Sindujoyo dengan menyamar sebagai laki-

laki membawa tombak. Tetapi, di luar dugaan ternyata istri Kidang

Palih juga terbunuh dan meninggal. Atas kejadian itu seperti ada

sumpah serapah dan dendam kusumat terhadap tuturan Sindujoyo.

Nek ngono turunanku ojok sampek nikah karo turunan Sindujoyo.

Peneliti :Turunan Kidang Palih itu semua rakyat Gumeno atau bagaimana pak,

yang dilarang menikah?

Informan :yah, turunan Gumeno itu yang asli orang daerah Gumeno. Bapak atau

Ibunya yang asli dilahirkan di daerah Gumeno

Peneliti :Adakah pelaku yang pernah berani menikahkan putri atau putranya

dengan turunan Sindujoyo pak?

Informan :Zaman bien tau nak, turunan kene nikahno karo turunan Sindujoyo.

Akibate yo ngono nak.. pihak Sindujoyo iku seng dadi gak enak.e

keno imbase. Pihak gumeno gak lapo-lapo.

Peneliti :Apa ciri ciri khusus terhadap pelanggran menikah tersebut?

Informan :Ciri-cirinya yah pihak Sindujoyo seng kalah, dan akibate iku kejadian

gendeng disek terus meninggal.

Peneliti :Oh, begitu ya bapak. Makasih yah bapak.. sebelumnya terimakasih

sudah bersedia kami wawancarai untuk mengambil informasi.

Lampiran IV : Data Wawancara

Informasi III


asli Desa Sindujoyo yang menjadi tokoh agama di Kelurahan Sindujoyo


Nama :H. Bajuri

Tempat, tanggal lahir :Gresik, 13 Oktober 1959


Agama :Islam

Alamat :Jl. Sindujoyo XVIII/ 3Gresik

Pekerjaan :Mudin

Keahlian :Guru Agama dan Pendakwah

Umur :60 Tahun

Transkip Wawancara








Informan :hehe iyo nak.. monggo asline iku duduk larangan seng bener gak wani

nikahno. Nek dilarang nang agomo gak onok

Peneliti :iya bapak .. Bagaimana menurut bapak sebagai tokoh agama melihat

tradisi lrangan menikah tersebut?

Informan :yo.. bener nang agomo iku gak dilarang menikah turunan Buyut

Kidang Palih karo turunan Buyut Sindujoyo. Tapi, wes kedisian akeh

seng terjadi akhir.e yo gak wani. Se kelas kiyai yo ngunu.. pernah gak

percoyo larangan iki, tapi yo kejadian temenan. Mungkin yo.. kerono

ucap.e wali iku.

Peneliti :Apakah semua orang asli daerah sisni tidak berani melanggar pak?

Informan :ancene gak wani nak.. gak onok seng wani nikahno karo turunan

Gumeno.

Peneliti :Menurut bapak, apakah ini tradisi yang menyimpang dan masih layak

dipertahankan?

Informan :sebenere, yo.. dalam agama iku sudah diatur jelas larangan menikah,

tapi maslahe masyarakat gak punya keberanian untuk melakukan hal

demikian. Meskipun sudah pernah se kelas penceramah/ ulama’ itu

juga mereka belum berani melngkah.

Peneliti :Oh ngge pun pak.. matursuwun informasine ngge pak..

Lampiran V: Data Wawancara

Informasi IV

Wawancara terbuka yang ditujukan masyarakat, yang merupakan penduduk asli Desa

Sindujoyo yang menjalani larangan pernikahan turunan buyut Kidang Palih dengan

turunan Sindujoyo Keroman


Nama :Samijo



Agama :Islam


Pekerjaan :Wiraswasta dan Pedagang

Umur :49








Informan :Oh, kok adoh nak.. kuliahe. Iki merene apeh takok-takok ngono tah?

Peneliti :oh, ngge pak.. leres. Kulo badhe tanglet pak. Apakah benar pak, di

daerah sini terdapat larangan menikah turunan buyut Kidang Plih

dengan turunan Sindujoyo?

Informan :Ancene iyo nak.. wong kene oleh wong Gumeno dak oleh temen. Dak

onok seng wani nikahno karo wong Gumeno

Peneliti :Adakah warga yang pernah melanggar pak? dan apakah akhir-akhir

ini ada yang berani melanggar larangan menikah tersebut?

Informan :Bengen emang onok nak.. seng nikahno soale akeh seng kejadian

saiki dak onok seng wani nak. Nek saiki gak onok seng wani temenan

nak..

Peneliti :Apa bapak mengetahu sejarah antara buyut Sindujoyo dengan buyut

Kidang Palih?

Informan :Nek samean pengen weroh sak durunge poso onok khaul mbah

Sindujoyo nak.. samean teko. Engko ono seng moco bukti sejarahe.

Samean teko ae nak.. ramen nang kene

Peneliti :Oh, ngge pak.. makaksih banyak yah bapk.. informasinya

Lampiran VI: Data Wawancara

Informasi V

Wawancara terbuka yang ditujukan masyarakat, yang merupakan penduduk asli Desa

Gumeno yang menjalani larangan pernikahan turunan buyut Kidang Palih dengan

turunan Sindujoyo Keroman


Nama :Baidho


Jenis kelamin :Perempuan

Agama :Islam


Pekerjaan :Ibu Rumah Tangga

Umur :45








Informan :Oh.. iyo nak.. tapi aku gak iso diwawancarai. Aku wedi melbu tv

Peneliti :Nggak bu.. tenang aja, kita cuman butuh informasi aja buat tulisan

penelitian

Informan :Oh, ngono nak.. yo monggo nak ! samean tiang pundi nak.. ko adoh

teko Jakarta?

Peneliti :iya bu.. saya sekolahnya di sana. Ini bu.. saya ada beberapa

pertanyaan yang bisa ibu jawab. Apa benar bu.. di sini ada tradisi

larangan menikah?

Informan :Iyo nak.. dak oleh dilarang nikah karo turunan Sindujoyo Gresik kota

pasar kono nggone.

Peneliti :Apakah sampai sekarang masih berjalan bu?

Informan :Oh.. iyo nak, sampek saiki gak oleh nikah karo turunan buyut Sindu.

Wong kene nek apeh nikahno anak seng di utamakno duduk turunan

sindujoyo nak.

Peneliti :Oh, begitu ya bu.. terimakasih ya bu.. informasinya.

Informan :Iyo nak, podo-podo. Samean beeh pengen weruh makam.e buyut

Kidang Palih. Iko ng tengah-tengan sawah nak..

Peneliti :oh, ngge bu.. makasih banyak ya bu!

TRADISI LARANGAN MENIKAH TURUNAN KIDANG PALIH...

Documents

Transcript of TRADISI LARANGAN MENIKAH TURUNAN KIDANG PALIH...