TITIK KRITIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN...
Transcript of TITIK KRITIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN...
Pertemuan Koordinasi READSI TA. 2020
Semarang, 3 Oktober 2019
Tim Inspektorat I
Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI
1
TITIK KRITIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN
KEGIATAN READSI TA. 2020
Peran SPIP DAN APIP Dalam Mengawal Program & Kegiatan
SOLUSI
PENYELESAIAN
MASALAH BANGSA
KONDISI BANGSA
RESPON/MITIGASI
RISIKO
Penguatan SPIP
Penguatan Kapabilitas APIP
KONDISI
Kesenjangan Korupsi Kemiskinan
Toleransi Utang Hukum
RPJMN 2015-2019
PROGRAM/ PROYEK
PEMBANGUNAN
KESEJAHTERAAN
RAKYAT
APIP BPK
AKUNTABILITAS
KEUANGAN
DAN KINERJA
Nawa
Cita
Risiko
• Penyerapan Rendah
.Tidak Efektif
•Terlambat • KKN
Penindakan
Pencegahan
2
Three Lines of Defence
4
3
2
1
3
Manajemen Risiko dan
Internal Control
Management Oversight
Independent & Objective Assurance
(Internal Auditor)
External Auditor
Sumber:
Association of Chartered Certified Accountants, UK: Four
Lines of Defence, (dimodifikasi)
I
N
T
E
R
N
A
L
APH
SPIP
APIP
BPK
5
4
SPIP
Pemantauan
Informasi &
Komunikasi
Kegiatan
Pengendalian
Penilaian
Risiko
Lingkungan
Pengendalian
Identifikasi Risiko
Sarana Komunikasi
Manajemen Sistem Informasi
Pemantauan Berkelanjutan
Evaluasi Terpisah
Pembinaan Sumber Daya Manusia
Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi
Pengendalian Fisik atas Aset
Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja
Pemisahan Fungsi
Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu
Pembatasan Akses atas Sumber Daya
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah
Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern
Kebijakan yang Sehat t entang Pembinaan SDM
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab
Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan
Kepemimpinan yang Kondusif
Komitmen terhadap Kompetensi
Penegakan Integritas dan Etika
Peran APIP yang Efektif
Hubungan Kerja yang Baik
Ps. 4
Ps. 13
Ps. 18
Ps. 41
Ps. 43
Analisis Risiko
Kebijakan/pedoman penilaian risiko (identifikasi risiko)
Kebijakan / prosedur/pedoman infokom / kehumasan
Kebijakan/ SOP/pedoman kom. internal & eksternal
Strategi/kebijakan/prosedur pemantauan berkelanjutan
Kebijakan/pedoman/prosedur untuk evaluasi PI scr terpisah
Kebijakan/SOP terkait pembinaan SDM
Pengendalian umum & pengend. aplikasi sisinfo
Pengendalian Fisik atas Aset
Indikator kinerja utama (IKU)
Pemisahan tanggung jawab dan tugas
Aturan/pdmn otorisasi atas transaksi & kejadian penting
Pencatatan trans. & kejadian secara akurat & tepat wkt
Pembatasan akses atas sumber daya dan catatan
Pertanggungjawaban atas sumber daya dan catatan
Dokumen penetapan kinerja (PK/ Tapkin)
Dokumentasi atas implementasi SPI srta transaksi & kejadian penting
Kbijakan/aturan pembinaan SDM sejak rekrutmen sd. pemberhentian
Prosedur pendelegasian wwnang yg dibuat scr formal
SO beserta uraian tata laksananya sesuai UU
Kebijakan/prosedur Sistem Manajemen Kinerja
Standar kompetensi atas setiap tugas dan fungsi
Aturan Perilaku (Kode Etik) yg ditetapkan secara formal
Piagam audit /jakwas/dokumen formal lainnya
Kebijakan/prosedur mekanisme saling uji data
Kebijakan/pedoman penilaian risiko (analisis risiko) L3: TERDEFINISI
•Adanya implementasi
kebijakan & prosedur ;
•Adanya Dokumentasi
L4: TERKELOLA &
TERUKUR•Adanya evaluasi
formal, berkala dan
terdokumentasi
L5: OPTIMUM
• Adanya pemantauan/
pengembangan
berkelanjutan
L2:BERKEMBANG
Adanya
Pengkomunikasian
Kebijakan & Prosedur
L1: RINTISANAdanya Kebijakan &
Prosedur Tertulis
L0: BELUM ADABelum Ada Kebijakan &
Prosedur Tertulis
UNSUR SUB UNSUR / FOKUS PENILAIAN SUBSTANSI PENGUJIAN LEVEL
PROGRAM READSI
TUJUAN
Tujuan Jangka Panjang Program READSI adalah meningkatkan
kesejahteraan keluarga tani miskin di wilayah lokasi program
READSI.
Tujuan Jangka Pendek Program READSI adalah
memberdayakan rumah tangga petani di pedesaan, baik
secara individu maupun secara kelompok, dengan
keterampilan, membangun rasa percaya diri dan pemanfaatan
sumberdaya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor
pertanian dan non-pertanian serta meningkatkan taraf
hidupnya secara berkelanjutan.
SASARAN PROGRAM READSI
1. Petani miskin yang aktif dan memiliki sumberdaya (lahan, dll)
yang berpotensi untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan
bantuan program;
2. Petani aktif dan memiliki potensi sebagai "agen perubahan"
untuk memotivasi petani lainnya, terutama kelompok miskin, dan
memperbaiki penghidupannya;
3. Petani yang tidak memiliki lahan, petani pemilik lahan sempit,
dan kepala keluarga perempuan yang akan dilibatkan secara
langsung dalam usaha pengembangan lahan pekarangan,
nonfarm, kegiatan perbaikan gizi, dan kegiatan pengelolaan
keuangan.
LOKASI PROGRAM READSI
TOTAL ALOKASI DESA SASARAN SEBANYAK 342 DESA, YAITU:
• Kelompok pertama di 5 kabupaten eks Program READ di Prov. Sulteng
(Buol, Toli-Toli, Parimo, Poso, Banggai) terdiri dari 50 desa lama + 50 desa
baru = 100 desa;
• Kelompok kedua di 4 kabupaten eks Replikasi Program READ di Prov. NTT
(Kupang, Belu) dan Prov. Kalbar (Sambas, Sanggau), terdiri dari 50 desa
lama + 30 desa baru = 80 desa;
• Kelompok ketiga di 9 kabupaten baru di Prov. Gorontalo (Gorontalo,
Pohuwato, Bone Bolango), Prov. Sultra (Kolaka, Kolaka Utara, Konawe),
dan Prov. Sulsel (Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur), = 162 desa baru.
RISIKO LINGKUNGAN PENGENDALIAN
• Risiko integritas dari semua pihak
• Tugas tugas yang telah ditetapkan belum
seluruhnya diaksanakan
TITIK KRITIS PERENCANAAN READSI 2020
1. Pedoman tidak/belum mengatur PENCATATAN dan PELAPORANkeuangan secara rinci dan detail.
2. TOR/KAK tidak dibuat secara lengkap.
3. Rencana Kerja Tahunan (Annual Working Plan & Budget/ AWPB)yang telah disusun tidak dijalankan secara cermat oleh PPSU danDPMO & terlambat diajukan ke IFAD untuk mendapatkanpersetujuan (No Objection Letter/ NOL) sbg dasar pengadaan.
4. Penetapan desa/ petani program READSI tidak tepat sasaran,karena Database SIMLUHTAN tidak up to date.
5. Seleksi akhir calon peserta program READSI tidak dilakukandengan cermat karena data resmi desa miskin belum mengacudata Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan(TNP2K).
6. Adanya pergantian Tim Pelaksana di PPSU.
7. Pencairan dana di provinsi dan kabupaten terlambat
karena kekhawatiran pemberlakuan sistem
reimbursement.
8. Laporan triwulan/tahunan, evaluasi tengah program (MTR),
penyelesaian program (CR) tidak dibuat tepat waktu.
9. Penggunaan anggaran/ standar biaya tidak/belum
mengacu PMK No. 78 Tahun 2019 (SBM Kemenkeu TA.
2020).
TITIK KRITIS PELAKSANAAN READSI 2019/2020
1. Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan belum dilaksanakansecara tertib
2. Perjalanan dinas dan akomodasi hotel kegiatan Workshop diKabupaten dan Kecamatan tidak efisien dan berpotensi fiktif.
3. Pertanggungjawaban uang harian READSI secara fullboardbelum/tidak sesuai ketentuan.
4. Pertanggungjawaban perjalanan dinas ke pusat, provinsi,kabupaten, kecamatan berpotensi ganda/ rangkap.
5. Pengeluaran kategori GOODS berupa Sewa Ruangan berpotensifiktif.
6. Pengeluaran Biaya operasional dan pemeliharaan kendaraanroda dua dan empat berpotensi fiktif.
Keuangan
7. Pengadaan barang di DPMO (furniture, perangkat komputer) tidak
mengacu Perpres 16 Tahun 2018, Programme Financing Agreement
& Pedoman Pengadaan IFAD sehingga menimbulkan dampak, yaitu:
a. kemahalan akibat HPS yang tidak memadai atau tidak menggunakan e-
catalogue,
b. kurang volume,
c. tidak sesuai mutu, serta
d. potensi keterlambatan.
8. Spesifikasi pengadaan peralatan kantor berbeda dengan bukti
pertanggungjawaban.
Pengadaan
9. Fasilitator Desa (FD) terpilih berdomisili diluar kecamatanlokasi READSI, tidak mendapat rekomendasi BPP, belumberpengalaman minimal 3 tahun dalam pemberdayaanmasyarakat, syarat 30% FD berjenis kelamin wanita tidakterpenuhi, tidak mampu berperan sesuai tusi-nya.
10.Pengalokasian anggaran kegiatan di tingkat desa rawantumpang tindih dengan Alokasi Dana Desa (ADD).
11.Sekolah Lapang (SL) di beberapa desa digabungpelaksanaannya dengan double pertanggungjawaban(SPJ) & rawan tumpang tindih dengan kegiatan SL (APBD).
12.Pelaksanaan SL dipadatkan jumlah pertemuannyadengan pertanggungjawaban lengkap.
Kegiatan Desa
13.Peserta SL tidak lengkap, tidak mengikuti SL secara penuh,materi SL tidak up to date, dll.
14.SL komoditas Kakao dan perkebunan diikuti oleh petanikakao yang tidak berlokasi di desa baru.
15.Penyuluh Pertanian dan Fasilitator Desa tidakberkoordinasi untuk menyusun Laporan Kegiatan dantidak menyampaikan ke DPMO.
16.Laporan Monitoring dan Evaluasi tidak disampaikankepada NPMO secara berkala (3 bulan sekali).
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN
15