Tinjauan Kebijakan

Draft Laporan Akhir RTRW Kabupaten Kayong Utara Propinsi Kalimantan Barat

2.1. Tinjauan Kebijakan Rencana Tata Ruang

2.1.1. Tinjauan RTRW Nasional dan RTRW Pulau Kalimantan Terhadap Provinsi Kalimantan

Barat dan Kabupaten Kayong Utara

Dalam Pasal 2 PP RI Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional

disebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah nasional adalah untuk mewujudkan :

a. Ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;

b. Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;

c. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota

d. Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk di dalam bumi

dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

e. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota

dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negative terhadap lingkungan

akibat pemanfaatan ruang;

f. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;

g. Keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah;

h. Keseimbangan dan keserasian kegiatan antarsektor; dan

i. Pertahanan dan keamanan yang dinamis serta integrasi nasional.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional tersebut, pengembangan wilayah di Propinsi

Kalimantan Barat dan Kabupaten Kayong Utara, adalah sebagai berikut:

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) ada di Pontianak;

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) ada di Mempawah, Singkawang, Sambas, Ketapang,

Putussibau, Entikong, Sanggau dan Sintang;

Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) meliputi Paloh, Jagoibabang, Nangabadau,

Entikong, dan Jasa.

Untuk Pusat Kegiatan Lokal menjadi muatan dari RTRW yang lebih rinci.

2.1.2. Tinjauan RTRW Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2004 Sampai Dengan 2019

Sesuai dengan kebijakan Nasional penataan ruang serta visi, misi, dan program pembangunan Provinsi

Kalimantan Barat, maka tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Kalimantan Barat untuk peningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, memacu pertumbuhan, mewujudkan

pemerataan, dan meningkatkan stabilitas dalam kondisi alam yang lestari ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan keseimbangan perkembangan antarkawasan melalui pemanfaatan ruang secara

optimal (efektif dan efisien), serasi, selaras, seimbang, serta menjamin pembangunan berkelanjutan

berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mempercepat

pertumbuhan kawasan tertinggal dan meningkatkan daya dukung lingkungan.

2. Pemanfaatan sumber daya yang optimal dengan:

Tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pengaturan lokasi pemanfaatan lahan yang menghasilkan sinergi keterkaitan sektor antar

daerah otonom dalam wilayah propinsi Kalimantan Barat.

Penetapan kebijaksanaan pokok pengelolaan kawasan budidaya.

3. Mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup melalui :

Peningkatan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, keanekaragaman hayati, tumbuhan,

satwa, serta nilai sejarah dan budaya.

Konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati, ekosistem, dan

keunikan alam.

Penetapan kebijaksanaan pokok pengelolaan kawasan lindung

4. Meningkatkan kemampuan memelihara pertahanan keamanan yang dinamis dan memperkuat

integrasi nasional.

2.1.2.1. Arahan Struktur Ruang Wilayah

Konsep pengembangan tata ruang wilayah propinsi Kalimantan Barat merupakan struktur umum ruang

wilayah propinsi dalam kerangka pengembangan potensi dan mengatasi permasalahan pokok wilayah

II-1

BAB II

TINJAUAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TERHADAP KABUPATEN KAYONG UTARA


untuk mendorong perwujudan tujuan pengembangan tata ruang, yang memperlihatkan garis besar

kondisi sistem kegiatan sosial-ekonomi berupa: pusat-pusat permukiman utama, lokasi pengembangan

kegiatan-kegiatan utama pembentuk ruang, keterkaitan antarkawasan, dan orientasi ekspor

Berdasarkan tujuan penataan ruang, potensi yang dimiliki dan kendala yang dihadapi, serta

pertimbangan-pertimbangan di atas, konsep pengembangan wilayah Kalimantan Barat dirumuskan ke

dalam 5 pola, yaitu :

1. Pengembangan wilayah inti (core region) beserta wilayah sekitarnya (upward transitional areas;

wilayah yang cenderung cepat pertumbuhannya), yaitu Wilayah POKUSIKARANG yang terdiri dari:

Kawasan Metropolitan Pontianak (KMP) yang meliputi Kota Pontianak dan Kota Ambaya

(Sungai Ambawang dan Sungai Raya) yang pengembangan wilayahnya ditekankan pada sektor

tersier dan sekunder.

Kawasan Andalan KUSIKARANG dengan wilayah meliputi enam kecamatan yang termasuk

dalam wilayah Kabupaten Pontianak di luar KMP yang terdiri dari Kecamatan Kuala Mandor,

Siantan, Sungai Kakap, Rasau Jaya, Sungai Raya, dan Sungai Ambawang dan pengembangan

wilayahnya lebih ditekankan pada sektor sekunder dan primer.

2. Pengembangan wilayah yang pertumbuhannya cenderung menjadi lamban (down ward transitional

areas) sebagai akibat semakin terkonsentrasinya kegiatan industri di KMP, yaitu Kabupaten

Sambas, Bengkayang beserta Kota Singkawang. Wilayah ini sangat subur dan memiliki sumber

daya potensial serta dilengkapi dengan pelabuhan laut. Kota Singkawang memiliki potensi di sektor

pariwisata, perdagangan, dan industri.

3. Pengembangan wilayah pedalaman (resource frontier region), yaitu Kabupaten Sanggau, Sintang,

dan Kapuas Hulu. Kegiatan di wilayah ini didominasi oleh kegiatan pertanian. Pengembangan

wilayah ini ditekankan pada aspek pemerataan (keefektifan) pelayanan sosial dan ekonomi yang

bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan secara optimal sumber daya yang ada serta

meningkatkan kelancaran pemasaran hasil produksi penduduk setempat.

4. Pengembangan wilayah selatan yang relatif “terlepas”, yaitu Kabupaten Ketapang karena

keterkaitan perekonomian wilayahnya relatif “seimbang” antara ke Kota Pontianak, Jakarta, dan

Semarang. Kota Ketapang memiliki potensi sebagai kota industri, perdagangan dan sebagai kota

pelabuhan. Sementara itu, kota-kota lainnya di wilayah ini yang memiliki potensi untuk berkembang

pesat adalah Telok Melano, Sukadana, Sandai, Nanga Tayap, Tumbang Titi, Marau, dan

Kendawangan. Kota Sukadana dan Kendawangan menghadapi kendala dalam perkembangannya

(dibatasi taman nasional dan cagar alam), namun kedua kota ini dapat terus berkembang dengan

kekhasannya sebagai tujuan wisata

5. Pengembangan kawasan tertentu, baik menyangkut pemanfaatan sumber daya alam (tambang,

hutan, dan potensi pariwisata), untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan antar sektor,

maupun menjaga kelestarian alam pada perbatasan wilayah (antarpropinsi maupun antar negara).

Kawasan tertentu yang akan dikembangkan adalah sebagai berikut :

a. Kawasan perbatasan dengan Negeri Serawak (Malaysia): Paloh – Sajingan Besar – Jagoi

Babang – Entikong – Sekayam – Ketungau Hulu – Ketungau Tengah – Empanang – Puring

Kencana – Badau – Batang Lupar – Embaloh Hulu – Putussibau.

b. Kawasan kritis lingkungan Taman Nasional Gunung Palung, Betung Kerihun, Danau Sentarum,

dan kawasan yang direncanakan menjadi taman nasional yaitu Gunung Niut Penrissen yang

sekarang masih berstatus cagar alam.

Sedangkan arahan struktur ruang Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan pendekatan pola

pengembangan wilayah di atas dan perkembangan kota-kota eksisting, penataan ruang Kalimantan

Barat didasarkan atas struktur pusat-pusat permukiman utama yang secara hierarkis terdiri dari:

1. PKN (pusat kegiatan nasional), yaitu pusat yang melayani seluruh wilayah Provinsi Kalimantan

Barat serta wilayah nasional dan internasional yang lebih luas, adalah Kawasan Metropolitan

Pontianak (KMP). KMP merupakan kawasan yang meliputi Kota Pontianak dan Kota Ambaya

(Sungai Ambawang dan Sungai Raya). Kedua kota tersebut juga membentuk suatu sistem

perkotaan dengan kawasan industri Wajok dan kawasan industri Tangkas (Tebang Kacang

Selatan). Selain KMP, kota-kota di perbatasan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional

juga ditetapkan sebagai PKN yang berfungsi sebagai pusat pelayanan tersier), yaitu : Entikong

(Kabupaten Sanggau), Nanga Badau (Kabupaten Kapuas Hulu), Aruk (Kabupaten Sambas), Jagoi

Babang (Kabupaten Bengkayang), dan Jasa (Kabupaten Sintang)

2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yaitu pusat-pusat yang melayani satu atau lebih daerah

Kabupaten/Kota atau bagian wilayah Provinsi Kalimantan Barat. PKW dalam masa rencana, yaitu:

Kota Singkawang, Sintang, Sanggau, dan Ketapang.

3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yaitu pusat-pusat yang melayani Kabupaten atau beberapa kecamatan

dalam suatu Kabupaten. PKL dikembangkan untuk membentuk satuan ruang pembangunan yang

lebih efisien dan berorientasi kepada keempat PKW tersebut, yaitu sebagai berikut :

a) Pemangkat, Sambas, Sekura, Galing, Salamantan, Bengkayang dan Sanggau Ledo

berorientasi ke Kota Singkawang.

II-2


b) Balai Karangan, Kembayan, Sekadau, Sei Ayak, dan Tayan berorientasi ke Kota Sanggau.

c) Nanga Merakai, Nanga Pinoh, Nanga Mau, Kotabaru, Nanga Serawai, Nanga Tepuai, Semitau

dan Putussibau berorientasi ke Kota Sintang.

d) Kedawangan, Tumbang Titi, Sandai dan teluk Melano berorientasi ke Kota Ketapang.

Struktur ruang wilayah Provinsi Kalimantan Barat dibangun secara menerus melalui pusat-pusat pada

hirarki yang lebih rendah yang didukung oleh jaringan transportasi berfungsi kolektor dan lokal,

sehingga secara keseluruhan terbentuk sistem pusat-pusat dan sistem jaringan transportasi yang

diharapkan mampu menggerakkan perkembangan wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Pengembangan

pola jaringan prasarana transportasi dilakukan dengan konsep sebagai berikut :

1. Pengembangan jaringan jalan arteri primer yaitu jalan yang menghubungkan kota antar-PKN, PKN

dengan PKW, dan antargerbang utama (internasional dan interregional serta jalan di sepanjang

perbatasan Negara).

2. Pengembangan jaringan jalan kolektor primer :

a. Singkawang – Bengkayang;

b. Sambas – Ledo;

c. Sidas – Simpang Tiga;

d. Tayan – Sosok;

e. Nanga Pinoh – Kotabaru – Nanga Sokan – Sandai;

f. Sekadau – Rawak – Ng. Taman – Ng Mahap – Balai Kerkuak;

g. Siduk – Teluk Melano – Teluk Batang;

h. Ketapang – Pelang – Pesaguan – Sei Gantang – Kendawangan;

i. Pontianak – Sei Durian – Rasau Jaya.

3. Pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan ibukota-ibukota kecamatan di kawasan

perbatasan yakni Liku, Kaliau, Jagoi Babang, Entikong, Balai Karangan, Noyan, Senaning, Nanga

Merakai, Puring Kencana, Nanga Kantuk, Badau, Lanjak, Benua Martinus, dan Putussibau.

4. Pengembangan enam Gerbang Darat internasional yakni di Temajuk, Aruk, Jagoi Babang,

Entikong, Jasa, dan Nanga Badau.

5. Pengembangan tiga Gerbang Darat interregional yakni di Nanga Melaban Ella (Kecamatan

Menukung) dan di Kudangan dengan Propinsi Kalteng, serta di Bungan (Kedamin) dengan Propinsi

Kaltim.

6. Pengembangan lima gerbang udara yaitu Supadio (Pontianak), Rahadi Usman (Ketapang),

Pangsuma (Putussibau), Susilo (Sintang), dan di Paloh (Kab. Sambas).

7. Pengembangan delapan gerbang laut yaitu Pontianak, Pulau Temajo, Sintete, Ketapang, Sambas,

Paloh/Sekura, Telok Air, dan Kendawangan.

Gambar 2.1. Peta Struktur Ruang Provinsi Kalimantan Barat

II-3


Sumber : Peta Struktur Ruang RTRW Provinsi Kalimantan Barat 2004 - 2019

2.1.2.2. Pola Pemanfataan Ruang

Pola pemanfaatan ruang Propinsi Kalimantan Barat merupakan arahan bagi penggunaan ruang di

wilayah Propinsi Kalimantan Barat yang didasari prinsip pemanfaatan sumberdaya alam berasaskan

kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk menuju pembangunan Propinsi Kalimantan Barat yang berkelanjutan, maka pada tahap awal

perlu ditetapkan determinan pemanfaatan ruang, yakni delineasi kawasan berfungsi lindung. Tahap

selanjutnya adalah penetapan pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya yang diarahkan

berdasarkan sifat-sifat kegiatan yang akan ditampung; potensi pengembangan; kesesuaian lahan;

kondisi morfologi; dan kebijakan pembangunan pada tingkat Pusat, Propinsi Kalimantan Barat, dan

Kabupaten/Kota. Sesuai dengan posisi geografisnya yang berbatasan dengan negara Malaysia, maka

penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya di Propinsi Kalimantan Barat mempertimbangkan

kepentingan geopolitik pada skala nasional.

Pola pemanfaatan ruang di Kalimantan Barat berisi arahan terhadap 4 (empat) kawasan, yaitu :

a. Arahan pengelolaan kawasan lindung

1. Kawasan lindung yang ditetapkan dalam RTRWP Kalimantan Barat terdiri dari :

2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

3. Kawasan perlindungan setempat

4. Kawasan suaka alam dan cagar budaya

5. Kawasan rawan bencana alam

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri dari kawasan

hutan lindung (HL) dan hutan lindung gambut (HLG). Kawasan hutan lindung tersebar di seluruh

wilayah kabupaten, sedangkan kawasan hutan lindung gambut tersebar di Kabupaten Pontianak,

Ketapang, Kapuas Hulu, dan Landak.

Kawasan perlindungan setempat mencakup kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan

sungai, kawasan sekitar danau/waduk, serta kawasan sekitar mata air, yang penetapannya akan

diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota.

b. Arahan pengelolaan kawasan budidaya kehutanan

Kawasan budidaya kehutanan di Provinsi Kalimantan Barat mencakup 4,62 juta hektar ( 31,5% dari

luas wilayah Provinsi), terdiri atas kawasan hutan produksi terbatas (HPT) 2,3 juta hektar, dan

kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 3003.000 hektar.

c. Arahan pengelolaan kawasan budidaya non kehutanan

II-4


Kawasan budidaya non kehutanan dalam RTRWP hanya ditetapkan sebagai Pertanian Lahan

Kering (PLK) yang sifatnya dapat dikonversi ke budidaya lainnya sesuai dengan kewenangan

Pemerintah Kabupaten/Kota. Luas kawasan tersebut ditetapkan sekitar 41,54% dari luas wilayah

Provinsi Kalimantan Barat.

d. Arahan pengembangan kawasan permukiman

Aran pengembangan kawasan permukiman dibagi menjadi kawasan permukiman perkotaan dan

kawasan permukiman perdesaan. Kawasan permukiman perkotaan yang diprioritaskan

pengembangannya adalah Kawasan Metropolitan Pontianak dan kawasan permukiman perkotaan

yang termasuk dalam Kawasan Pelabuhan Temajo. Sedangkan kawasan permukiman perdesaan

yang diprioritaskan pengembangannya adalah :

1) Kawasan permukiman perdesaan di sepanjang perbatasan

2) Kawasan permukiman perdesaan yang termasuk dalam Kawasan Pulau Temajo

3) Kawasan permukiman perdesaan yang terisolir, yaitu di Kecamatan Pulau Maya Karimata,

Batuampar, Teluk Pakedai, Kubu, Terentang, serta pulau-pulau di Kecamatan Sungai Raya.

e. Arahan Pengelolaan Kawasan Perkotaan, Kawasan Tertentu dan Kawasan Prioritas

Kawasan perkotaan yang dalam masa rencana perlu diprioritaskan pengembangannya dalam

lingkup propinsi adalah:

1. PKN beserta empat PKW.

2. PKL yang merupakan ibukota kabupaten, Mempawah, Putussibau, Sambas, Bengkayang,

Ngabang, Sekadau, dan Nanga Pinoh.

3. Sungai Kunyit (kawasan pelabuhan regional), Tayan (kawasan industri strategis), Pemangkat

(kawasan industri strategis), dan Sukadana (rencana ibukota kabupaten).

Kawasan Tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang

penataan ruangnya diprioritaskan. Kawasan yang diarahkan menjadi Kawasan Tertentu dalam

masa rencana adalah :

1. Kawasan Perbatasan

2. Kawasan Tayan – Ambawang – Ngabang dan sekitarnya

3. Kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan sekitarnya

4. Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun

5. Kawasan Taman Nasional Danau Sentarum

6. Kawasan Taman Nasional Bukit Baka

7. Kawasan Taman Nasional Gunung Niut

8. Kawasan Suaka Alam Laut Kepulauan Karimata.

9. Kawasan Suaka Alam Laut Pantai Selimpai.

Kawasan Prioritas adalah kawasan yang diprioritaskan pengembangannya, dengan kriteria sebagai

berikut :

1. Kawasan yang terpencil, terisolir, dan atau terbelakang, karena keterbatasan sumberdaya;

2. Kawasan yang berpotensi tumbuh cepat dengan sasaran agar dapat segera berperan sebagai

pendorong pemerataan atau memacu pertumbuhan wilayah sekitarnya;

3. Kawasan yang berperan menunjang perkembangan sektor-sektor strategis;

4. Kawasan kritis terutama pada kawasan berfungsi lindung.

Kawasan yang diprioritaskan pengembangan/pengelolaannya adalah :

1. Kawasan lintas batas Negara, yaitu Temaju, Aruk, Jagoi Babang, Entikong, Jasa, dan Nanga

Badau;

2. Kawasan Metropolitan Pontianak;

3. Kawasan pendorong pemerataan Sungai Ambawang – Ngabang – Tayan Hilir – Toba;

4. Kawasan industri Tayan;

5. Kawasan pelabuhan Temajo dan sekitarnya;

6. Kawasan pertumbuhan ekonomi terpadu (KAPET);

7. Kawasan Simpang Dua – Teluk Melano – Sukadana;

8. Kawasan Taman Nasional Gunung Palung;

9. Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun;

10. Kawasan Taman Nasional Danau Sentarum;

11. Kawasan Taman Nasional Bukit Baka;

12. Kawasan Taman Nasional Gunung Niut;

13. Kawasan Suaka Alam Laut Kepulauan Karimata;

14. Kawasan Suaka Alam Laut Pantai Selimpai.

II-5


Dalam implementasinya tidak seluruh pemanfaatan ruang dapat diselenggarakan sesuai dengan

arahan fungsi ruang yang direncanakan. Berbagai perbedaan kepentingan atas pemanfaatan ruang

yang mengakibatkan tumpang tindih fungsi ruang beberapa bagian wilayah Propinsi Kalimantan Barat

menjadi salah satu permasalahan penataan ruang yang mengemuka di propinsi ini. Oleh karenanya,

kepastian tentang penetapan pemanfaatan ruang yang bersifat lebih tetap tidak seluruhnya dapat

diputuskan dalam proses perencanaan RTRW Propinsi Kalimantan Barat 2004-2019. Untuk itu,

perencanaan RTRW Propinsi Kalimantan Barat 2004-2019 sebagai suatu proses menyiapkan peluang

bagi penangguhan pemanfaatan ruang beberapa bagian wilayah propinsi yang memiliki indikasi ketidak

sesuaian menurut berbagai kepentingan. Bagian wilayah propinsi tersebut diidentifikasi sebagai

kawasan yang pemanfaatan ruangnya ditangguhkan (holding zone).

Gambar 2.2. Peta Pemanfaatan Ruang Provinsi Kalimantan Barat

Sumber : Peta Paduserasi RTRW Propvinsi Kalimantan Barat 2004 - 2019

2.1.3. Tinjauan RTRW Kabupaten Ketapang Tahun 2006 Sampai Dengan 2016

Kabupaten Ketapang merupakan Kabupaten induk dari Kabupaten Kayong Utara sebelum pemekaran,

sehingga tinjauan terhadap RTRW Kabupaten induk diperlukan dan dapat dijadikan salah satu rujukan.

2.1.3.1. Konsep Struktur Ruang Wilayah

Berdasarkan tujuan penataan ruang dan pendekatan konsepsional yang mencakup pertimbangan

eksternal dan internal, serta potensi dan masalah Kabupaten Ketapang kemudian disusun konsep

struktur tata ruang Kabupaten Ketapang sebagai berikut :

1) Pengembangan kawasan budidaya, berupa zona-zona kegiatan budidaya utama, yang didasarkan

pada potensi dan permasalahan wilayah guna selanjutnya menjadi dasar untuk memberikan arahan

‘spesialisasi’ pada setiap subwilayah di Kabupaten Ketapang.

a. Daerah hulu bagian utara dikembangkan dengan sector unggulan perkebunan, kehutanan, dan

pertanian tanaman palawija.

b. Daerah hulu bagian selatan dikembangkan dengan sector unggulan perkebunan, pertanian

tanaman palawija, pertambangan dan peternakan kecil.

c. Daerah hilir bagian selatan dikembangkan dengan sector unggulan pertambangan, perikanan,

pertanian tanaman padi dan hortikultura, dan peternakan (besar, kecil, dan unggas)

d. Daerah hilir bagian utara dikembangkan dengan sector unggulan pariwisata, perikanan,

pertanian tanaman padi dan hortikultura, dan peternakan (besar dan kecil).

2) Pengembangan kawasan pusat pengembangan, ditujukan untuk memacu pertumbuhan wilayah

Kabupaten Ketapang secara keseluruhan di samping menciptakan pengaruh positif dari kawasan

pusat pengembangan ke wilayah sekitarnya (trikling down effect) dengan jangkauan yang lebih

luas. Kegiatan-kegiatan yang dikembangkan di kawasan ini adalah kegiatan-kegiatan perdagangan

dan jasa (komersial dan social). Sebagai pusat pengembangan wilayah Kabupaten Ketapang

adalah Kota Ketapang, Sukadana, Sandai dan Tumbang Titi. Pusat pengembangan ini diharapkan

dapat memacu pertumbuhan wilayah belakangnya (wilayah yang dilayaninya) secara menyeluruh

dengan meningkatkan aksesibilitas guna meningkatkan produktivitas dan memperlancar

pemasaran untuk setiap kegiatan usaha yang telah diarahkan perkembangannya.

Konsep perwilayahan Kabupaten Ketapang terdiri dari empat subwilayah pengembangan dengan

empat pusat pengembangan utama serta sembilan subpusat pendukungnya. Empat pusat

pengembangan utama yaitu Kota Ketapang, Sukadana, Sandai dan Tumbang Titi. Sedangkan

kesembilan subpusat pengembangan merupakan pusat-pusat permukiman potensial, yaitu Kota

Kedawangan , Pesaguan, Kuala Tolak, Teluk Melano, Teluk Batang, Balai Berkuak, Nanga Tayap,

Marau, dan Manis Mata.

Wilayah Kabupaten Kayong Utara yang meliputi 5 Kecamatan (Kecamatan Sukadana, Kecamatan

Simpang Hilir, Kecamatan Teluk Batang, Kecamatan Seponti dan Kecamatan Maya Karimata dapat

dikatakan mencakup Subwilayah Pembangunan (SWP) II Kabupaten Ketapang.

Gambar 2.3. Peta Rencana Pengembangan Struktur Ruang RTRW Kabupaten Ketapang 2006 - 2016

II-6


Sumber : Peta Pengembangan Struktur Ruang RTRW Kabupaten Ketapang 2006 - 2016

2.1.3.2. Pola Pemanfaatan Ruang

Pola pemanfaatan ruang Kabupaten Ketapang merupakan arahan bagi penggunaan ruang di wilayah

Kabupaten Ketapang yang didasari prinsip pemanfaatan sumberdaya alam berasaskan kelestarian

lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Pola pemanfaatan ruang Kabupaten Ketapang berisi dua pola pemanfaatan ruang dan empat rencana

pengembangan, yaitu sebagai berikut :

1. Pola pemanfaatan untuk Kawasan Lindung

Kawasan lindung yang terdapat di Kabupaten Ketapang yaitu : kawasan hutan lindung, kawasan

bergambut, sempadan pantai, kawasan sekitar danau, Taman Nasional, Cagar Alam, Kawasan

Suaka Alam Laut dan Kawasan Pantai Berhutan Bakau. Luas keseluruhan kedelapan kawasan

lindung tersebut mencakup wilayah seluas 6.308 km2 atau 17,62% dari luas wilayah Kabupaten

Ketapang.

2. Pola Pemanfaatan untuk Kawasan Budidaya

Luas wilayah Kabupaten Ketapang yang masih dapat dipergunakan sebagai Kawasan Budidaya

adalah sekitar 29.000 km2 atau 82% dari wilayah Kabupaten. Arahan pengembangannya

dikelompokkan sebagai berikut :

Kawasan yang kegiatan budidayanya sangat terikat dan dengan lokasi sumber dayanya, yaitu

pertambangan dan pariwisata

Kawasan yang kegiatan budidayanya memiliki banyak alternative untuk dipindahkan, yaitu

kegiatan yang pada dasarnya merupakan kegiatan pertanian dalam arti luas yang mencakup

perikanan, pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan kehutanan

Kawasan yang perkembangannya lebih tergantung pada system pusat-pusat pelayanan, lokasi

pemasaran, pola jaringan prasarana wilayah dan simpul lalu lintas orang dan barang, yaitu

permukiman dan industri.

3. Pengembangan Kawasan Perkotaan, Kawasan Perdesaan dan Kawasan Tertentu

a. Kawasan Perkotaan

Kawasan perkotaan yang dikembangkan dalam masa rencana adalah pusat-pusat permukiman

yang telah memiliki sarana dan prasarana sosial ekonomi dengan dominasi kegiatan non

prioritas. Kota Ketapang sebagai ibukota Kabupaten merupakan prioritas , kemudian secara

berurutan semua ibukota kecamatan dan kawasan permukiman perdesaan yang dikembangkan

untuk menjadi kawasan perkotaan, meliputi :

1) Kota Sukaramai (Kecamatan Manis Mata)

2) Kota Air Hitam Besar (Kecamatan Kedawangan)

3) Kota Tanjungpura (Kecamatan Muara Pawan)

4) Kota Siduk (Kecamatan Sukadana)

5) Kota Padang dan Dusun (Kecamatan Pulau Maya Karimata)

6) Kota Mungguk Kering (Kecamatan Simpang Hilir)

7) Kota Sungai Kelik dan Pangkalan Teluk (Kecamatan Nanga Tayap)

8) Kota Tanjung (Kecamatan Jelai Hulu)

b. Kawasan Perdesaan

Kawasan perdesaan yang dikembangkan dalam masa rencana adalah kawasan pusat desa dair

seluruh desa yang memprioritaskan desa-desa terpencil/terisolir.

II-7


c. Kawasan Tertentu

Pengembangan kawasan tertentur diselenggarakan untuk pengembangan kawasan strategis

dan diprioritaskan dalam rangka penataan wilayah nasional atau penataan ruang wilayah

propinsi, atau penataan ruang wilayah Kabupaten. Berdasarkan kriteria-kriteria yang tersebut

dalam peraturan, dalam masa rencana direncanakan dua kawasan tertentu (KT) yaitu KT.

Sungai Kembera (luas 206,51 km2) dan KT. DAS Lawang Dara (398,23 km2). Kedua kawasan

ini direncanakan sebagai kawasan andalan di wilayah Kabupaten Ketapang, yaitu sebagai

kawasan budidaya yang memiliki potensi, terutama komoditas ekspor (regional dan nasional)

serta substitusi impor.

4. Pengembangan Sistem Kegiatan Pembangunan dan Sistem Pusat Permukiman

a. Sistem Kegiatan Pembangunan

Kabupaten Ketapang direncanakan empat subwilayah pembangunan (SWP) dengan uraian :

SWP I yang terdiri atas enam kecamatan, yaitu Kecamatan Kedawangan, Matan Hilir

Selatan, Benua Kayong, Delta Pawan, Muara Pawan, dan Matan Hilir utara dengan sektor

unggulan pertambangan, pariwisata, perikanan, pertanian tanaman padi dan hortikultura,

perkebunan, peternakan (besar, kecil dan unggas) serta perdagangan dan jasa. Pusat SWP

ini adalah Kota Ketapang.

SWP II yang terdiri atas lima kecamatan, yaitu Kecamatan Sukadana, Simpang Hilir, Teluk

Batang, Seponti dan Pulau Maya Karimata dengan sektor unggulan pariwisata, perikanan,

pertanian tanaman padi dan hortikultura, perkebunan dan peternakan (besar dan kecil).

Pusat pengembangan SWP ini adalah Kota Sukadana dengan subpusat pengembangan

Kota Teluk Melano dan Kota Teluk Batang.

SWP III yang terdiri atas enam kecamatan, yaitu Kecamatan Simpang Hulu, Simpang Dua,

Sungai Laur, Hulu Sungai, Sandai, dan Nanga Tayap dengan sektor unggulan perkebunan,

kehutanan, dan pertanian tanaman palawija. Pusat pengembangan adalah Kota Sandai

dengan subpusat pengembangan Kota Balai Berkuak dan Kota Nanga Tayap.

SWP IV yang terdiri atas delapan kecamatan, yaitu Kemacatan Pemahan, Sungai Melayu

Rayak, Tumbang Titi, Jelai Hulu, Marau, Singkup, Air Upas, dan Manis Mata dengan sektor

unggulan perkebunan, pertanian tanaman palawija, pertambangan, dan peternakan kecil.

Pusat pengembangan adalah Kota Tumbang Titi dengan kota Marau dan Manis Mata

sebagai subpusat pengembangan.

b. Sistem Pusat Permukiman

Pengembangan wilayah Kabupaten Ketapang direncanakan terdapat 1 PKW dengan sejumlah

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang terdiri atas 3 (tiga) orde sesuai dengan skala layanan masing-

masing. PKL dengan orde I adalah Sukadana, Sandai dan Tumbang Titi. Sedangkan

Kedawangan, Pesaguan, Kuala Tolak, Teluk Melano, Teluk Batang, Balai Berkuak, Nanga

Tayap, Marau dan Manis Mata ditetapkan sebagai PKL Orde II.

5. Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah

Rencana system prasarana wilayah Kabupaten Ketapang meliputi system prasarana transportasi,

pengairan/irigasi, air bersih, listrik, pos, telepon, serta prasarana lainnya.

a. Prasarana transportasi

Sistem transportasi di wilayah Kabupaten Ketapang meliputi sistem transportasi udara, darat,

sungai dan laut. Pengembangan system transportasi di wilayah Kabupaten Ketapang diarahkan

agar terciptanya peningkatan hubungan eksternal wilayah tersebut ke wilayah lain di sekitarnya

diiringi dengan terciptanya keterkaitan internal yang kuat antar keempat pusat

pengembangannya (Ketapang, Sukadana, Sandai, dan Tumbang Titi) berikut dengan kesepuluh

subpusat pengembangannya.

Transportasi udara, terdapat Bandara Rahadi Osman

Bandara Rahadi Osman difungsikan untuk mendukung jaringan pelayanan transportasi

tersier, yaitu jaringan pelayanan yang menghubungkan bandara tersier dan sekunder.

Simpul transportasi udara sekunder yang berjarak dekat dengan Bandara Rahadi Osman

adalah Pontianan (di utara), Palangkaraya (di timur), Semarang (di selatan), dan Palembang

(di barat). Sedangkan simpul transportasi tersier sebagai perantaranya adalah Pangkalan

Bun dan Sampit (di timur), Tanjung Pandan (Pulau Belitung) dan Pangkal Pinang (Pulau

Bangka) di sebelah barat.

Transportasi darat

Pengembangan dilakukan dengan mengacu kepada arahan system pengembangan jaringan

jalan pada RTRW Provinsi Kalimantan Barat.

Transportasi sungai

Arahan pengembangan system transportasi sungai di Kabupaten Ketapang terutama

ditujukan pada sungai-sungai yang menghubungkan pusat-pusat permukiman dengan

daerah belakangnya yang belum terjangkau oleh transportasi darat.

II-8


Transportasi laut

Sistem transportasi laut di Kabupaten Ketapang mempunyai peranan penting dalam

menunjang perekonomian daerah , karena terdapat 4 (empat) pelabuhan laut yang

mempunyai peranan penting dalam pengangkutan barang dan orang keluar masuk wilayah

Kabupaten Ketapang, yaitu di Kota Ketapang, Kendawangan, Teluk Batang dan Teluk

Melano.

b. Pengairan/irigasi

Prasarana irigasi dikembangkan sesuai dengan rencana pengembangan kawasan budi daya

pertanian lahan basah. Pengembangan prasarana irigasi ini diarahkan terutama pada sentra

produksi padi sawah yang masih relatif sedikit memiliki prasarana tersebut bila dibandingkan

dengan luas areal PLB yang direncanakan, yaitu di Kecamatan Simpang Hilir, Matan Hilir Utara,

Matan Hilir Selatan (di DAS Lawang Darah). Dengan demikian, pengembangan prasarana

irigasi di Kecamatan Teluk Batang, Kendawangan, dan Sukadana dalam masa rencana

merupakan prioritas kedua.

c. Air bersih

Rencana pengembangan prasarana air bersih di Kabupaten Ketapang meliputi :

Inventarisasi dan konservasi areal di sekeliling lokasi sumber air baku potensial

Membangun instalasi air bersih di pusat-pusat permukiman orde I, II, dan III serta pusat-

pusat permukiman potensial lainnya dengan memprioritaskan kepada pusat-pusat

permukiman dengan jumlah penduduknya terbanyak.

Membangun dan meningkatkan jumlah saluran air bersih ke rumah-rumah di pusat-pusat

permukiman yang dimaksud di atas.

d. Listrik

Rencana pengembangan prasarana listrik di Kabupaten Ketapang meliputi :

Pusat interkoneksi JTM yang menghubungkan semua ibukota kecamatan dan pusat-pusat

permukiman yang teridentifikasi sebagai pusat-pusat permukiman potensial, yaitu

permukiman yang berpenduduk lebih dari 3.000 jiwa.

Pembangunan interkoneksi jaringan tegangan tinggi (150KV) Pontianak – Tayan –

Kalimantan Tengah yang melewati jalur Balai Berkuak – Snadau – Marau – Manis Mata.

Pembangunan tersebut menunjang untuk pembangunan jaringan transmisi tegangan

menengah (20 KV) dari Tumbang Titi ke Ketapang, yang mempercepat pembangunan listrik

pedesaan di seluruh Kecamatan di wilayah pedalaman Kabupaten Ketapang.

Penyediaan listrik desa ke seluruh pusat desa dan pusat dusun yang berpenduduk lebih dari

300 KK.

e. Pos dan telekomunikasi

Rencana pengembangan prasarana pos dan telekomunikasi dalam kurun waktu masa rencana

yaitu :

Pembangunan stasiun microwave digital ke semua ibukota kecamatan;

Pembangunan BTS (Base Transceiver Station) di 13 pusat permukiman utama;

Pembangunan stasiun rural terutama pada pusat desa yang letaknya terpencil atau pusat

desa yang perlu waktu tempuh yang lama untuk mencapainya.

Gambar 2.4. Peta Rencana Penggunaan Lahan RTRW Kabupaten Ketapang 2006 - 2016

II-9


Sumber : Peta Rencana Penggunaan Lahan RTRW Kabupaten Ketapang 2006 - 2016

2.1.4. Tinjauan Pengembangan Wilayah Kabupaten Kayong Utara

2.1.4.1. Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kayong Utara

Kebijakan pembangunan Kabupaten Kayong Utara telah dirumuskan dengan memperhatikan dan

mempertimbangkan semua aspek kehidupan dan kebutuhan masyarakat dari semua wilayah dan

golongan masyarakat Kayong Utara. Pendekatan pembangunan yang bersifat sektoral telah

ditinggalkan dengan lebih mengarah pada bidang-bidang pembangunan dan perwilayahan

pembangunan, serta menerapkan kebijakan pembangunan dengan menetapkan skala prioritas

pembangunan guna menyesuaikan terhadap kepentingan masyarakat dan wilayah yang dianggap amat

mendesak.

Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Kayong Utara

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Perencanaan

Pembangunan Nasional, Kabupaten Kayong Utara telah menyusun baik Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Dalam

RPJPD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2008 – 2027, telah dirumuskan visi pembangunan kabupaten

yang berangkat dari pemahaman terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat serta karakteristik

daerah Kabupaten Kayong Utara yaitu : “ Kabupaten Kayong Utara Mandiri dan Sejahtera Tahun

2027“. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, ditempuh 8 (delapan) misi pembangunan, yaitu

1. Mewujudkan perekonomian yang maju dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui

peningkatan investasi, yang diorientasikan pada peningkatan kemampuan produksi pertanian,

perikanan, kelautan, dan perkebunan serta pengolahan hasil akhir produk, dalam upaya

memperluas kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

2. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif untuk meningkatkan daya

saing serta penguasaan dan pemanfaatan IPTEK.

3. Mewujudkan infrastruktur dasar yang memadai untuk membuka kawasan terisolir dan tertinggal

sekaligus untuk mengembangkan kegiatan investasi.

4. Mewujudkan kemampuan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara

berkelanjutan dan menjaga fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan, berkeadilan dan

berkeseimbangan, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

5. Mewujudkan pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan dalam rangka mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan kesenjangan antar wilayah,

penataan ruang dan pertanahan, dan percepatan pembangunan wilayah tertinggal/miskin.

6. Mewujudkan masyarakat yang bermoral, berbudaya dan religious, serta memiliki kultur

produktif-inovatif dan mandiri berlandaskan kepada nilai-nilai luhur Pancasila, budaya bangsa

dan agama.

7. Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat berbasis supremasi hukum dan tata

permerintahan yang baik.

8. Mewujudkan budaya politik yang demokratis dan menghargai heterogenitas social dan politik

dalam masyarakat.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2008 –

2013, telah dirumuskan visi Kabupaten Kayong Utara, yaitu “Terwujudnya Harkat dan Martabat

Masyarakat Kabupaten Kayong Utara yang Beriman, Sehat, Cerdas dan Sejahtera”.

Upaya untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan, pemerintah Kabupaten Kayong Utara kemudian

telah berhasil menentukan 8 (delapan) butir misi yang juga merupakan tujuan-tujuan umum

pembangunan daerah, sehingga perlu dilaksanakan guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Langkah – langkah untuk mewujudkan delapan misi atau tujuan pembangunan menjadi sesuatu yang

II-10


strategis, kongkrit dan implementatif yang mempunyai hubungan keterkaitan lebih lanjut dengan

program-program pembangunan daerah.

Kedelapan misi pembangunan Kabupaten Kayong Utara periode 2008-2013 tersebut adalah sebagai

berikut

1. Meningkatkan harkat dan martabat masyarakat melalui peningkatan kapasitas pendidikan

masyarakat, pelayanan kehidupan beragama dan kuantitas pendidikan agama kepada

masyarakat, guna mewujudkan masyarakat yang handal dan memiliki daya saing serta rukun

dalam beragama.

2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kesehatan untuk

mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani.

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang beriman, cerdas, memiliki

keterampilan mengelola dan memperluas lapangan kerja, memiliki jatidiri dan daya saing, serta

mampu melestarikan dan mempertahankan ketahanan budaya yang dimiliki.

4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna memperlancar mobilitas penduduk dan arus

barang serta mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan sebagai sumber potensi

ekonomi.

5. Melaksanakan pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk

mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan mengembangkan jaringan kerjasama antara

pemerintah daerah dengan pihak swasta dengan melibatkan peran serta masyarakat.

6. Meningkatkan kemampuan kapasitas dan akuntabilitas aparatur pemerintah daerah guna

meningkatkan pelayanan publik.

7. Meningkatkan pengelolaan alokasi anggaran secara cermat dan terarah, menegakkan

supremasi hokum, meningkatkan keadilan social, dan perlindungan hak asasi manusia guna

mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun, aman dan damai.

8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan sumberdaya lokal yang

berbasis potensi desa bagi pengembangan ekonomi yang didukung dengan sarana investasi

yang baik.

2.2. Analisis Kebijakan Wilayah

Analisis kebijakan wilayah meninjau tentang kebijakan yang terkait dengan pengembangan wilayah

Kabupaten Kayong Utara, dan mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan pengembangannya.

Analisis ini merangkum kebijakan Nasional regional Provinsi Kalimantan Barat hingga lokal Kabupaten

Kayong Utara. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang

wilayah negara. PP ini merupakan RTRWN yang baru, menggantikan PP Nomor 47 Tahun 1997 dan

telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Secara

umum tinjauan terhadap RTRWN tersebut meliputi Rencana Struktur Ruang Wilayah Nasional dan

Rencana Pola Ruang Wilayah Nasional yang terkait dengan Provinsi Kalimantan Barat pada umumnya

dan Kabupaten Kayong Utara pada khususnya.

2.2.1. Analisis Kebijakan Struktur Ruang

Dalam RTRWN, arahan mengenai sistem perkotaan untuk Kabupaten Kayong Utara tidak

tersebutkan secara khusus. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa untuk Provinsi Kalimantan Barat

PKN terdapat di Pontianak dengan arahan peningkatan fungsi. PKW terdapat di Mempawah dan

Ketapang (pengembangan kota sentra produksi berbasis otonomi daerah), Singkawang, Sanggau dan

Sintang (revitalisasi kota pusat pertumbuhan dengan peningkatan fungsi), Sambas dan Entikong

(percepatan peningkatan fungsi kota-kota utama kawasan perbatasan), Putussibau (pengembangan

baru kota utama kawasan perbatasan). Selain itu, kota Paloh, Jaoibabang, Nangabadau, Entikong dan

Jasa ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dengan arahan pengembangan

baru kota-kota utama kawasan perbatasan. Kebijakan RTRWN ini cenderung untuk memberikan

pengembangan kepada kota-kota otonomi daerah, daerah perbatasan maupun kota-kota lama baik

yang masih berkembang maupun yang mengalami penurunan.

Dalam RTRWP Kalimantan Barat, ditetapkan PKN adalah KMP Pontianak. PKW meliputi

Singkawang, Sanggau, Sintang, dan Ketapang serta PKL yang berorientasi ke Kota Ketapang meliputi

Pemangkat, Sambas, Sekura, Galing, Salamantan, Bengkayang, Sanggau Ledo, Balai Karangan,

Kembayan, Sekadau, Sei Ayak, Tayan, Nanga Merakai, Nanga Pinoh, Nanga Mau, Kotabaru, Nanga

Serawai, Nanga Tepuai, Semitau, Putussibau, Kedawangan, Tumbang Titi, Sandai dan Teluk Melano.

RTRWP ini ditetapkan sebelum RTRWN dibuat sehingga masih ada beberapa kota yang belum

ditetapkan sebagai PKW. Kota-kota perbatasan yang meliputi Aruk, Jagoi Babang, Entikong, Jasa, dan

Nanga Badau ditetapkan sebagai PKN untuk pelayanan tersier. Meskipun demikian telah ditetapkan

PKL pada RTRW Provinsi Kalimantan Barat tersebut. Daerah di wilayah Kabupaten Kayong Utara yang

ditetapkan perannya hanyalah Teluk Melano sebagai PKL.

RTRW Kabupaten Ketapang revisi tahun 2006 telah mempertimbangkan akan adanya

kabupaten baru, yaitu Kabupaten Kayong Utara. Hierarkinya yaitu PKN adalah KMP Pontianak, PKW

Kota Ketapang, dan PKL meliputi Sukadana, Tumbang Titi dan Sandai. Hal ini berbeda dari RTRWP

yang menetapkan Kedawangan dan Teluk Melano sebagai PKL.

II-11


Berkaitan dengan sistem jaringan jalan di RTRW Pulau Kalimantan, RTRW Provinsi Kalimantan

Barat, serta RTRW Kabupaten Ketapang, Ruas jalan Siduk – Teluk Melano – Teluk Batang ditetapkan

menjadi Kolektor primer. Jaringan arteri primer hanya terdapat di perbatasan dengan Kabupaten

Ketapang, yaitu di Kota Siduk yang menghubungkan Nanga Tayap – Sei Kelik – Siduk – Ketapang.

Untuk jaringan transportasi sungai dan penyeberangan diprioritaskan dalam RTRW Pulau Kalimantan

penanganannya adalah Rasau Jaya – Kubu – Batuampar – Teluk Batang – Teluk Melano .

Pengembangan transportasi laut diarahkan untuk memperlancar hubungan daerah dengan

wilayah lainnya, yang dalam hal ini RTRW Provinsi Kalimantan Barat menetapkan Pelabuhan Teluk

Batang dikembangkan sebagai pelabuhan regional. Kabupaten Kayong Utara saat ini sedang

merencanakan dan mengkaji untuk mengembangkan Pelabuhan Teluk Batang sebagai Pelabuhan

Nasional Sedangkan pengembangan transportasi udara, Kabupaten Kayong Utara telah membuat

kajian untuk membangun lapangan udara perintis di wilayahnya.

PKN

PKW

PKL

II-12

Gambar 2.5 Peta Sistem Perkotaan Nasional di Kalimantan Barat


2.2.2. Analisis Kebijakan Pola Pemanfaatan Ruang

Lebih dari 50% wilayah Kabupaten Kayong Utara adalah kawasan lindung, yang meliputi :

Taman Nasional Gunung Palung, seluas 900 km2, Taman Suaka Alam Laut Pulau Karimata seluas

2360 km2, Kawasan Bergambut seluas 277,81 km2, Kawasan Pantai Berhutan Bakau serta Kawasan

Sempadan Pantai. Kecamatan yang memiliki kawasan lindung terbanyak adalah Kecamatan Sukadana

dan Kecamatan Maya Karimata.

Di Kalimantan Barat, kawasan budidaya kehutanan mencakup luasan 4,62 juta Ha (31,5 % dari

total luas wilayah) yang terdiri atas Hutan Produksi Terbatas (HPT) 2,3 juta Ha., kawasan hutan

Produksi Biasa (HPB) 2 juta Ha., dan kawasan Hutan yang dapak dikonversi (HPK) seluas 303.0000

Ha. Sedangkan kawasan produksi non kehutanan ditetapkan sebagai pertanian lahan kering (PLK)

seluas 6 juta hektar atau 41,54% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Arahan untuk pengembangan dan pengelolaan kawasan perkotaan, kawasan tertentu dan

kawasan prioritas yang terdapat di wilayah Kabupaten Kayong Utara adalah

Sukadana (telah diindikasikan sebagai ibukota Kabupaten)

Kawasan Simpang Dua – Teluk Melano – Sukadana

Taman Nasional Gunung Palung

Taman Suaka Alam Laut Pulau Karimata

Kawasan pemukiman perdesaan Kecamatan Maya Karimata (daerah terisolir)

Pada lingkup Propinsi Kalimantan Barat untuk pengembangan Kayong Utara perlu

mempertimbangkan kebijakan pengurangan disparitas perkembangan antar bagian wilayah propinsi

yang dilakukan melalui:

Pembukaan dan peningkatan aksesibilitas ke daerah perdesaan, pedalaman, dan

perbatasan melalui pembangunan jaringan jalan dan angkutan sungai.

Pengembangan sektor-sektor pertanian non kehutanan, yaitu perkebunan, pertanian

tanaman pangan, dan perikanan.

Pembangunan sentra produksi dan pusat-pusat agropolitan.

2.2.3. Identifikasi Kemungkinan Pengembangan Wilayah

Pada kondisi eksisting struktur ruang Kabupaten Kayong Utara yang berada pada sisi barat laut

Kabupaten Ketapang dan sisi selatan Kabupaten Kubu Raya dapat disebut sebagai wilayah yang

cukup terisolir. Dengan kondisi alam yang lebih dari 50%nya merupakan kawasan lindung, baik di darat

maupun di lautan, sehingga pengembangan wilayah Kabupaten Kayong Utara cenderung mengarah ke

Kota Ketapang yang terhubung secara langsung lewat darat. Sedangkan ke arah Kota Pontianak yang

terhubung Teluk Melano lewat sungai juga mempunyai peran yang cukup penting. Kondisi ini

menyebabkan adanya beberapa kawasan yang cukup terisolasi, seperti wilayah Kecamatan Maya

Karimata dan belum terhubungnya wilayah Kecamatan Seponti ke wilayah Kabupaten Kubu Raya

sebagai daerah perbatasan Kabupaten menyebabkan struktur ruang yang kuldesak. Jalan darat yang

terhubung secara langsung dengan Kota Pontianak harus berputar melewati Kota Siduk dahulu yang

berbatasan dengan Kabupaten Ketapang kemudian ke arah Sei Kelik – Nanga Tayap.

Berdasarkan kebijakan struktur ruang yang telah ada, terdapat beberapa peluang

pengembangan, terutama jika beberapa prasarana yang mendukung direalisasikan seperti

pengembangan Pelabuhan Teluk Batang sebagai Pelabuhan Nasional, pembangunan lapangan

terbang perintis di Kota Sukadana, pengembangan kawasan Simpang Dua – Teluk Melano –

Sukadana, pengembangan prasarana jalan arteri primer Nanga Tayap – Sei Kelik – Siduk – Ketapang

akan mendukung pengembangan Kabupaten Kayong Utara. Posisi Kota Sukadana dalam hirarki

struktur ruang yang berkedudukan sebagai PKL dapat meningkat statusnya dengan catatan Pelabuhan

Teluk Batang ditetapkan sebagai Pelabuhan Nasional, ruas jalan Siduk – Sukadana – Teluk Melano –

Teluk Batang sebagai jalan nasional dan diteruskan ke arah Kecamatan Seponti serta menerus hingga

Kabupaten Kubu Raya dan berujung pada Kota Pontianak maka posisi Kota Sukadana dapat menjadi

sebuah PKW. Hal ini akan lebih kuat jika ditunjang dengan pengembangan prasarana jalan yang

menghubungkan Simpang Dua – Teluk Melano – Kota Sukadana yang direncanakan sebagai kolektor

primer.

Demikian juga dengan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJPD maupun RPJMD

yang menitikberatkan kepada aspek kesejahteraan dan kemandirian tanpa meninggalkan unsur-unsur

keseimbangan dan keberlanjutan. Beberapa aspek kebijakan dasar adalah peningkatan kualitas

sumber daya manusia dan pemenuhan kebutuhan dasar dengan pembangunan infrastruktur dasar

yang memadai. Hal ini menandakan bahwa yang terpenting dalam pengembangan wilayah adalah

pemerataan dan keadilan, sehingga ekspansi ekonomi lebih diarahkan kepada titik-titik potensial bukan

menyebar secara linier.

II-13

Tinjauan Kebijakan

Documents

Transcript of Tinjauan Kebijakan