Bab 2 Tinjauan Kebijakan Rencana Induk Kesehatan

5/28/2018 Bab 2 Tinjauan Kebijakan Rencana Induk Kesehatan

1/37

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kesehatan Daerah Kabupaten Buleleng

I I - 1

BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN

2.1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial

yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Bab

I, Pasal 1, angka 1). Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan

perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, pelindungan, penghormatan terhadap hak dan

kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama (Bab II, Pasal

2).

Pembangunan kesehatan harus memperhatikan berbagai asas yang memberikan

arah pembangunan kesehatan dan dilaksanakan melalui upaya kesehatan sebagai berikut:

1. Asas perikemanusiaan yang berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilandasi

atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak

membedakan golongan agama dan bangsa.

2. Asas keseimbangan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan antara

kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material

dan sipiritual.

3. Asas manfaat berarti bahwa pembangunan kesehatan harus memberikan manfaat yang

sebesar-besarnya bagi kemanausiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga

negara.

4. Asas pelindungan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dapat memberikan

pelindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan

kesehatan.


2/37


I I - 2

5. Asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban berarti bahwa pembangunankesehatan dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk

kesamaan kedudukan hukum.

6. Asas keadilan berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan

pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan

pembiayaan yang terjangkau.

7. Asas gender dan nondiskriminatif berarti bahwa pembangunan kesehatan tidak

membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki

8. Asas norma agama berarti pembangunan kesehatan harus memperhatikan dan

menghormati serta tidak membedakan agama yang dianut masyarakat.

Sedangkan tujuan pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan

kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi pembangunan sumber

daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis (Bab II, Pasal 3).

Pengaturan Fasilitas Pelayanan Kesehatan diatur dalam Pasal 30, dimana menurut

jenis pelayanan terdiri dari :

1. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh

fasilitas pelayanan kesehatan dasar.

2. Pelayanan kesehatan tingkat kedua adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh

fasilitas pelayanan kesehatan spesialistik.

3. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh

fasilitas pelayanan kesehatan sub spesialistik.

Penentuan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan oleh

pemerintah daerah dengan mempertimbangkan (Pasal 35 Ayat 2) :

a. luas wilayah;

b. kebutuhan kesehatan;

c. jumlah dan persebaran penduduk;

d. pola penyakit;

e. pemanfaatannya;


3/37


I I - 3

f. fungsi sosial;g. kemampuan dalam memanfaatkan teknologi.

Ketentuan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan ditetapkan oleh Pemerintah dan

pemerintah daerah, dimana fasilitas pelayanan kesehtan wajib:

1. Memberikan akses yang luas bagi kebutuhan penelitian dan pengembangan di bidang

kesehatan; dan

2. Mengirimkan laporan hasil penelitian dan pengembangan kepada pemerintah daerah

atau menteri.

Pada pasal 32 dinyatakan bahwa :

1. Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun

swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan

pencegahan kecacatan terlebih dahulu.

2. Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun

swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.

2.2. Sistem Kesehatan Nasional

Sekalipun SKN 1982 secara nyata telah berhasil digunakan sebagai acuan dalam

menetapkan berbagai kebijakan kesehatan di Indonesia, namun jika ditinjau dari

pencapaian dan kinerjanya, SKN 1982 tersebut masih belum begitu menggembirakan.

Sesuai dengan laporan WHO tahun 2000 (the World Health Report 2000) tentang Health

Systems Improving Performance, tercatat indikator pencapaian dan indikator kinerja

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) Indonesia masih terhitung rendah.

Indikator pencapaian SKN ditentukan oleh dua determinan. Pertama, status

kesehatan yakni yang menunjuk pada tingkat kesehatan yang berhasil dicapai oleh SKN

yang dihitung dengan menggunakan disability adjusted life expectancy (DALE). Kedua,

tingkat ketanggapan (responsiveness) sistem kesehatan yakni yang menunjuk pada

kemampuan SKN dalam memenuhi harapan masyarakat tentang bagaimana mereka ingin

diperlakukan dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Hasil yang diperoleh untuk

indikator ini menempatkan Indonesia pada urutan ke 106 dari 191 negara anggota WHO

yang dinilai.


4/37


I I - 4

Indikator kinerja SKN ditentukan oleh tiga determinan. Pertama, distribusi tingkatkesehatan di suatu negara ditinjau dari kematian Balita. Kedua, distribusi ketanggapan

(responsiveness) sistem kesehatan ditinjau dari harapan masyarakat. Ketiga, distribusi

pembiayaan kesehatan ditinjau dari penghasilan keluarga. Hasil yang diperoleh untuk

indikator ini menempatkan Indonesia pada urutan ke 92 dari 191 negara anggota WHO

yang dinilai.

Karena indikator pencapaian SKN menunjuk pada tingkat kesehatan yang berhasil

dicapai dan tingkat ketanggapan SKN, maka indikator ini terutama dipengaruhi oleh upaya

kesehatan yang diselenggarakan di suatu negara. Jika upaya kesehatan tersebut tidak

tersedia dan tidak dapat dijangkau oleh masyarakat, maka sulit diharapkan meningkatnya

taraf kesehatan masyarakat.

a. Pengertian KSN

SKN adalah suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya Bangsa Indonesia secara

terpadu dan saling mendukung guna menjamin derajat kesehatan yang setinggi-

tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti dimaksud dalam

Pembukaan UUD 1945.

Dari rumusan pengertian di atas, jelaslah SKN tidak hanya menghimpun upaya sektor

kesehatan saja melainkan juga upaya dari berbagai sektor lainnya termasuk

masyarakat dan swasta. Sesungguhnyalah keberhasilan pembangunan kesehatan tidak

ditentukan hanya oleh sektor kesehatan saja.

Dengan demikian, pada hakikatnya SKN adalah juga merupakan wujud dan sekaligus

metode penyelenggaraan pembangunan kesehatan, yang memadukan berbagai upaya

Bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan

pembangunan kesehatan.

b. Landasan KSN

SKN yang merupakan wujud dan metode penyelenggaraan pembangunan kesehatan

adalah bagian dari Pembangunan Nasional. Dengan demikian landasan SKN adalah

sama dengan landasan Pembangunan Nasional. Secara lebih spesifik landasan tersebut

adalah:


5/37


I I - 5

1) Landasan idiil yaitu Pancasila : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adildan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia.

2) Landasan konstitusional yaitu UUD 1945, khususnya:

a) Pasal 28 A; setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan

hidup dan kehidupannya.

b) Pasal 28 B ayat (2); setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan

berkembang.

c) Pasal 28 C ayat (1); setiap orang berhak mengembangkan diri melalui

pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya,

demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

d) Pasal 28 H ayat (1); setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat

serta berhak memperoleh pelayanan

e) Kesehatan, dan ayat (3); setiap orang berhak atas jaminan sosial yang

memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang

bermartabat.

f) Pasal 34 ayat (2); negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh

rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai

dengan martabat kemanusiaan, dan ayat (3); negara bertanggung jawab atas

penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang

layak.

c. Prinsip Dasar SKN

Prinsip dasar SKN adalah norma, nilai dan aturan pokok yang bersumber dari falsafah

dan budaya Bangsa Indonesia, yang dipergunakan sebagai acuan berfikir dan

bertindak dalam penyelenggaraan SKN. Prinsip-prinsip dasar tersebut meliputi:

1) Perikemanusiaan

Penyelenggaraan SKN berdasarkan pada prinsip perikemanusiaan yang dijiwai,

digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang


6/37


I I - 6

Maha Esa. Terabaikannya pemenuhan kebutuhan kesehatan adalah bertentangandengan prinsip kemanusiaan. Tenaga kesehatan dituntut untuk tidak diskriminatif

serta selalu menerapkan prinsip-prinsip perikemanusiaan dalam

menyelenggarakan upaya kesehatan.

2) Hak Asasi Manusia

Penyelenggaraan SKN berdasarkan pada prinsip hak asasi manusia. Diperolehnya

derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang adalah salah satu hak

asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama, dan status sosial

ekonomi. Setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

3) Adil dan Merata

Penyelenggaraan SKN berdasarkan pada prinsip adil dan merata. Dalam upaya

mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, perlu diselenggarakan

upaya kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat

secara adil dan merata, baik geografis maupun ekonomis.

4) Pemberdayaan dan Kemandirian Masyarakat

Penyelenggaraan SKN berdasarkan pada prinsip pemberdayaan dan kemandirian

masyarakat. Setiap orang dan masyarakat bersama dengan pemerintah

berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk memelihara dan meningkatkan

derajat kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat beserta lingkungannya.

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus berdasarkan pada kepercayaan

atas kemampuan dan kekuatan sendiri serta kepribadian bangsa dan semangat

solidaritas sosial dan gotong royong.

5) Kemitraan

Penyelenggaraan SKN berdasarkan pada prinsip kemitraan. Pembangunankesehatan harus diselenggarakan dengan menggalang kemitraan yang dinamis dan

harmonis antara pemerintah dan masyarakat termasuk swasta, dengan

mendayagunakan potensi yang dimiliki. Kemitraan antara

pemerintah dengan masyarakat termasuk swasta serta kerjasama lintas sektor

dalam pembangunan kesehatan diwujudkan dalam suatu jejaring yang berhasil-

guna dan berdaya-guna, agar diperoleh sinergisme yang lebih mantap dalam

rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

6) Pengutamaan dan Manfaat


7/37


I I - 7

Penyelenggaraan SKN berdasarkan pada prinsip pengutamaan dan manfaat.Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan lebih mengutamakan

kepentingan umum dari pada kepentingan perorangan maupun golongan. Upaya

kesehatan yang bermutu dilaksanakan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan

dan teknologi serta harus lebih mengutamakan pendekatan peningkatan kesehatan

dan pencegahan penyakit. Pembangunan kesehatan diselenggarakan secara

berhasil-guna dan berdaya-guna, dengan mengutamakan upaya kesehatan yang

mempunyai daya ungkit tinggi agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya

bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat beserta lingkungannya.

7) Tata kepemerintahan yang baik

Pembangunan kesehatan diselenggarakan secara demokratis, berkepastian hukum,

terbuka (transparent), rasional/profesional, serta bertanggung jawab dan

bertanggung gugat (accountable).

d. Tujuan SKN

Tujuan SKN adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi

bangsa, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah secara sinergis, berhasil-guna

dan berdaya-guna, sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya.

e. Kedudukan SKN

1) Suprasistem SKN

Suprasistem SKN adalah Sistem Penyelenggaraan Negara. SKN bersama dengan

berbagai subsistem lain, diarahkan untuk mencapai Tujuan Bangsa Indonesia

seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap

Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

sosial.

2) Kedudukan SKN terhadap Sistem Nasional Lain

Terwujudnya keadaan sehat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang tidak hanya

menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan juga tanggungjawab dari


8/37


I I - 8

berbagai sektor lain terkait yang terwujud dalam berbagai bentuk sistem nasional.Dengan demikian SKN harus berinteraksi secara harmonis dengan berbagai sistem

nasional tersebut, seperti:

Sistem Pendidikan Nasional;

Sistem Perekonomian Nasional;

Sistem Ketahanan Pangan Nasional;

Sistem Hankamnas;

Sistem-sistem nasional lainnya.

Dalam keterkaitan dan interaksinya, SKN harus dapat mendorong kebijakan dan

upaya dari berbagai sistem nasional sehingga berwawasan kesehatan. Dalam arti

sistem-sistem nasional tersebut berkontribusi positip terhadap keberhasilan

pembangunan kesehatan.

3) Kedudukan SKN terhadap Sistem Kesehatan Daerah (SKD)

Untuk menjamin keberhasilan pembangunan kesehatan di daerah perlu

dikembangkan Sistem Kesehatan Daerah (SKD). Dalam kaitan ini kedudukan SKN

merupakan suprasistem dari SKD. SKD menguraikan secara spesifik unsur-unsur

upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumberdaya manusia kesehatan,

sumberdaya obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan

manajemen kesehatan sesuai dengan potensi dan kondisi daerah. SKD merupakan

acuan bagi berbagai pihak dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di

daerah.

4) Kedudukan SKN terhadap berbagai Sistem Kemasyarakatan termasuk Swasta

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh dukungan sistem

nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun dalam berbagai

sistem kemasyarakatan.

Di pihak lain, berbagai sistem kemasyarakatan merupakan bagian integral yang

membentuk SKN. Dalam kaitan ini SKN merupakan bagian dari sistem

kemasyarakatan yang dipergunakan sebagai acuan utama dalam mengembangkan

perilaku dan lingkungan sehat serta peran aktif masyarakat dalam berbagai upaya


9/37


I I - 9

kesehatan. Sebaliknya sistem nilai dan budaya yang hidup di masyarakat harusmendapat perhatian dalam SKN.

Keberhasilan pembangunan kesehatan juga ditentukan oleh peran aktif swasta.

Dalam kaitan ini potensi swasta merupakan bagian integral dari SKN. Untuk

keberhasilan pembangunan kesehatan perlu digalang kemitraan yang setara,

terbuka dan saling menguntungkan dengan berbagai potensi swasta. SKN harus

dapat mewarnai potensi swasta sehingga sejalan dengan tujuan pembangunan

nasional yang berwawasan kesehatan.

f. Subsistem KSN

Sesuai dengan pengertian SKN, maka subsistem pertama SKN adalah upaya kesehatan.

Untuk dapat mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya perlu

diselenggarakan berbagai upaya kesehatan dengan menghimpun seluruh potensi

Bangsa Indonesia. Penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan tersebut memerlukan

dukungan dana, sumberdaya manusia, sumberdaya obat dan perbekalan kesehatan

sebagai masukan SKN.

Dukungan dana sangat berpengaruh terhadap pembiayaan kesehatan yang semakin

penting dalam menentukan kinerja SKN. Mengingat kompleksnya pembiayaan

kesehatan, maka pembiayaan kesehatan merupakan subsistem kedua SKN.

Sebagai pelaksana upaya kesehatan, diperlukan sumberdaya manusia yang mencukupi

dalam jumlah, jenis dan kualitasnya sesuai tuntutan kebutuhan pembangunan

kesehatan. Oleh karenanya sumberdaya manusia kesehatan juga sangat penting dalam

meningkatkan kinerja SKN dan merupakan subsistem ketiga dari SKN.

Sumberdaya kesehatan lainnya yang penting dalam menentukan kinerja SKN adalah

sumberdaya obat dan perbekalan kesehatan. Permasalahan obat dan perbekalan

kesehatan sangat kompleks karena menyangkut aspek mutu, harga, khasiat, keamanan,

ketersediaan dan keterjangkauan bagi konsumen kesehatan. Oleh karena itu, obat dan

perbekalan kesehatan merupakan subsistem keempat dari SKN.

Selanjutnya, SKN akan berfungsi optimal apabila ditunjang oleh pemberdayaan

masyarakat. Masyarakat termasuk swasta bukan semata-mata sebagai obyek

pembangunan kesehatan, melainkan juga sebagai subyek atau penyelenggara dan


10/37


I I -10

pelaku pembangunan kesehatan. Oleh karenanya pemberdayaan masyarakat menjadisangat penting, agar masyarakat termasuk swasta dapat mampu dan mau berperan

sebagai pelaku pembangunan kesehatan. Sehubungan dengan itu, pemberdayaan

masyarakat merupakan subsistem kelima SKN.

Untuk menggerakkan pembangunan kesehatan secara berhasil-guna dan berdaya-

guna, diperlukan manajemen kesehatan. Peranan manajemen kesehatan adalah

koordinasi, integrasi, sinkronisasi serta penyerasian upaya kesehatan, pembiayaan

kesehatan, sumberdaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Berhasil atau

tidaknya pembangunan kesehatan ditentukan oleh manajemen kesehatan. Oleh karena

itu manajemen kesehatan merupakan subsistem keenam SKN.

2.3. RENSTRA Kementrian Kesehatan Tahun 2005

Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat

indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan

dilaksanakan langsung oleh Kementerian Kesehatan maupun dengan mendorong peran

aktif masyarakat untuk kurun waktu tahun 2010-2014. Lima pendekatan perencanaan

yang dipergunakan dalam penyusunan Renstra Kementerian Kesehatan.

Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014 ini didasarkan pada perubahan

struktur organisasi Kementerian Kesehatan yang memberikan penekanan pada

pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang

Kesehatan di Kabupaten/Kota, dan Millenium Development Goals (MDGs).

Pengganggaran pembangunan kesehatan perlu lebih difokuskan pada upaya

promotif dan preventif dengan tetap memperhatikan besaran satuan anggaran kuratif

yang relatif lebih besar. Dana bantuan untuk daerah sebaiknya juga mulai direncanakan

secara proporsional sesuai dengan kemampuan fiskal daerah dan besaran masalah

masing-masing daerah. Berdasarkan indeks pembangunan kesehatan masyarakat terdapat

daerah dengan masalah kesehatan sangat besar, memerlukan dukungan sumber daya yang

lebih besar dari daerah lainnya.


11/37


I I -11

Isu Pokok Kesehatan

Empat isu pokok pembangunan kesehatan, yaitu: 1) Peningkatan pembiayaan kesehatan

untuk memberikan jaminan kesehatan masyarakat; 2) Peningkatan kesehatan masyarakat

untuk mempercepat pencapaian target MDGs; 3) Pengendalian penyakit dan

penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana; dan 4) Peningkatan ketersediaan,

pemerataan, dan kualitas tenaga kesehatan terutama di DTPK. Disamping 4 isu pokok

tersebut, Kementerian Kesehatan memandang perlu untuk menambahkan isu penting

lainnya yaitu dukungan manajemen dalam peningkatan pelayanan kesehatan, yang

termasuk di dalamnya adalah good governance, desentralisasi bidang kesehatan, dan

struktur organisasi yang efektif dan efisien. Penjabaran isu pokok pembangunan kesehatan

tersebut di atas, meliputi :

1. Terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama

pada kelompok rentan seperti : penduduk miskin, daerah tertinggal, terpencil,

perbatasan, dan kepulauan terdepan.

2. Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar masih terbatas.

3. Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh.

4. Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular.

5. Belum terlindunginya masyarakat secara maksimal terhadap beban pembiayaan

kesehatan.

6. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas, serta penyebaran sumberdaya manusia

kesehatan, dan belum optimalnya dukungan kerangka regulasi ketenagaan kesehatan.

7. Belum optimalnya ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat esensial,

penggunaan obat yang tidak rasional, dan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian

yang berkualitas.

8. Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan, meliputi

pengelolaan administrasi dan hukum kesehatan. Permasalahan manajerial dalam

sinkronisasi perencanaan kebijakan, program, dan anggaran serta masih terbatasnya

koordinasi dan integrasi Lintas Sektor.

9. Disparitas antar wilayah, golongan pendapatan, dan urban-rural masih terjadi dan

belum terjadi perbaikan secara signifikan. Perlu pendekatan pembangunan sesuai

kondisi wilayah.


12/37


I I -12

10. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum dilakukan secaraoptimal dan belum tersedia biaya operasional yang memadai di Puskesmas.

Visi dan Misi Kementrian Kesehatan

Visi dari Kementrian Kesehatan adalah Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan.

Sedangkan misi dari kemetrian kesehatan adalah:

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat,

termasuk swasta dan masyarakat madani.

2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan

yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan.

3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan. Menciptakan tata

kelola kepemerintahan yang baik.

Tujuan dari Kementrian Kesehatan adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan

secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya.

Sasaran Strategis Kementrian Kesehatan

Sasaran strategis dalam pembangunan kesehatan tahun 2010-2014, yaitu :

1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat, dengan :

a. Meningkatnya umur harapan hidup dari 70,7 tahun menjadi 72 tahun;

b. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 228 menjadi 118 per 100.000

kelahiran hidup;

c. Menurunnya angka kematian bayi dari 34 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup;

d. Menurunnya angka kematian neonatal dari 19 menjadi 15 per 1.000 kelahiran

hidup;

e. Menurunnya prevalensi anak balita yang pendek (stunting) dari 36,8 persen

menjadi kurang dari 32 persen;

f. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh nakes terlatih (cakupan PN) sebesar

90%;

g. Persentase Puskesmas rawat inap yang mampu PONED sebesar 100%;

h. Persentase RS Kab/Kota yang melaksanakan PONEK sebesar 100%;

i. Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) sebesar 90%.


13/37


I I -13

2. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular, dengan :a. Menurunnya prevalensi Tuberculosis dari 235 menjadi 224 per 100.000

penduduk;

b. Menurunnya kasus malaria (Annual Paracite Index-API) dari 2 menjadi 1 per 1.000

penduduk;

c. Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa dari 0,2 menjadi dibawah

0,5%;

d. Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan dari 80%

menjadi 90%;

e. Persentase Desa yang mencapai UCI dari 80% menjadi 100%;

f. Angka kesakitan DBD dari 55 menjadi 51 per 100.000 penduduk.

3. Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar

tingkat sosial ekonomi serta gender, dengan menurunnya disparitas separuh dari

tahun 2009.

4. Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi

risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk

miskin.

5. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tingkat rumah tangga dari

50 persen menjadi 70 persen.

6. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis di Daerah Tertinggal, Terpencil,

Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).

7. Seluruh provinsi melaksanakan program pengendalian penyakit tidak menular.

8. Seluruh Kabupaten/Kota melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Arahan Kebijakan dan Strategis

1. Arah dan Kebijakan Strategi Nasional

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan bidang sosial budaya

dan kehidupan beragama yang diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan

kualitas sumberdaya manusia yang ditandai dengan meningkatnya IPM dan Indeks

Pembangunan Gender (IPG), yang didukung oleh tercapainya penduduk tumbuh


14/37


I I -14

seimbang; serta makin kuatnya jati diri dan karakter bangsa. Pencapaian sasarantersebut, ditentukan oleh terkendalinya pertumbuhan penduduk, meningkatnya UHH,

meningkatnya rata-rata lama sekolah dan menurunnya angka buta aksara,

meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup anak dan perempuan, serta

meningkatnya jati diri bangsa.

Sesuai visi misi Presiden, kebijakan pembangunan kesehatan periode 5 tahun ke

depan (2010-2014) diarahkan pada tersedianya akses kesehatan dasar yang murah

dan terjangkau terutama pada kelompok menengah ke bawah guna mendukung

pencapaian MDGs pada tahun 2015; dengan sasaran pembangunan kesehatan adalah

peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan antara lain ditandai oleh

meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya tingkat kematian bayi dan kematian

ibu melahirkan.

Penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan preventif, tidak

hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan di antaranya

dengan perluasan penyediaan air bersih, pengurangan wilayah kumuh sehingga

secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan hidup dari 70,7 tahun pada

2009 menjadi 72,0 tahun pada 2014, dan pencapaian keseluruhan sasaran Millenium

Development Goals (MDGs) tahun 2015.

Tema Prioritas Pembangunan Kesehatan pada tahun 2010-2014 adalah Peningkatan

Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan melalui :

a. Program Kesehatan Masyarakat

Pelaksanaan Program Kesehatan Preventif Terpadu yang meliputi pemberian

imunisasi dasar kepada 90% balita pada 2014; Penyediaan akses sumber air bersih

yang menjangkau 67% penduduk dan akses terhadap sanitasi dasar berkualitas

yang menjangkau 75% penduduk sebelum 2014; Penurunan tingkat kematian ibu

saat melahirkan dari 228 per 100.000 kelahiran pada 2007 menjadi 118 pada

2014, serta tingkat kematian bayi dari 34 per 1.000 kelahiran pada 2007 menjadi

24 pada 2014.

b. Program Keluarga Berencana (KB)

Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB melalui 23.500 klinik pemerintah

dan swasta selama 2010-2014.


15/37


I I -15

c. Sarana KesehatanKetersediaan dan peningkatan kualitas layanan Rumah Sakit berakreditasi

internasional di minimal 5 kota besar di Indonesia dengan target 3 kota pada 2012

dan 5 kota pada 2014.

d. Obat

Pemberlakuan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) sebagai dasar pengadaan

obat di seluruh Indonesia dan pembatasan harga OGB pada 2010.

e. Asuransi Kesehatan Nasional

Penerapan Asuransi Kesehatan Nasional untuk seluruh keluarga miskin dengan

cakupan 100% pada 2011 dan diperluas secara bertahap untuk keluarga Indonesia

lainnya antara 2012-2014.

Prioritas Pembangunan Kesehatan pada tahun 2010-2014 difokuskan pada delapan

fokus prioritas, yaitu :

a. Peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita, dan Keluarga Berencana (KB);

b. Perbaikan status gizi masyarakat;

c. Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular diikuti penyehatan

lingkungan;

d. Pemenuhan, pengembangan, dan pemberdayaan SDM kesehatan;

e. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan

penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan;

f. Pengembangan sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);

g. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan;

h. Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kesehatan

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan didasarkan pada arah kebijakan

dan strategi nasonal sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2010 2014 dengan memperhatikan permasalahan

kesehatan yang telah diidentifikasi melalui hasil review pelaksanaan pembangunan

kesehatan sebelumnya. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan periode tahun

2010 2014, perencanaan program dan kegiatan secara keseluruhan telah

dicantumkan di dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan. Namun untuk


16/37


I I -16

menjamin terlaksananya berbagai upaya kesehatan yang dianggap prioritas danmempunyai daya ungkit besar di dalam pencapaian hasil pembangunan kesehatan,

dilakukan upaya yang bersifat reformatif dan akseleratif. Upaya tersebut meliputi :

pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan di

DTPK, ketersediaan, keterjangkauan obat di seluruh fasilitas kesehatan, saintifikasi

jamu, pelaksanaan reformasi birokrasi, pemenuhan bantuan operasional kesehatan

(BOK), penanganan daerah bermasalah kesehatan (PDBK), pengembangan pelayanan

untuk Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia (World Class Hospital).

Langkah-langkah pelaksanaan upaya reformasi tersebut disusun di dalam dokumen

tersendiri, dan menjadi dokumen yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana

Strategis Kementerian Kesehatan 2010 2014 ini. Upaya kesehatan tersebut juga

ditujukan untuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang

dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan status kesehatan dan gizi masyarakat

antar wilayah, gender, dan antar tingkat sosial ekonomi, melalui : (a) pemihakan

kebijakan yang lebih membantu kelompok miskin dan daerah yang tertinggal; (b)

pengalokasian sumberdaya yang lebih memihak kepada kelompok miskin dan daerah

yang tertinggal; (c) pengembangan instrumen untuk memonitor kesenjangan antar

wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi; dan (d) peningkatan advokasi dan capacity

building bagi daerah yang tertinggal.

Selain itu, untuk dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan,

kedelapan fokus prioritas pembangunan nasional bidang kesehatan didukung oleh

peningkatan kualitas manajemen dan pembiayaan kesehatan, sistem informasi, dan

ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, melalui :

a. peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan

kesehatan;

b. pengembangan perencanaan pembangunan kesehatan berbasis wilayah;

c. penguatan peraturan perundangan pembangunan kesehatan;

d. penataan dan pengembangan sistem informasi kesehatan untuk menjamin

ketersediaan data dan informasi kesehatan;

e. melalui pengaturan sistem informasi yang komprehensif dan pengembangan

jejaring;


17/37


I I -17

f. pengembangan penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologikesehatan dalam bidang kedokteran, kesehatan masyarakat, rancang bangun alat

kesehatan dan penyediaan bahan baku obat;

g. peningkatan penapisan teknologi kesehatan dari dalam dan luar negeri yang cost

effective;

h. peningkatan pembiayaan kesehatan untuk kegiatan preventif dan promotif;

i. peningkatan pembiayaan kesehatan dalam rangka pencapaian sasaran luaran dan

sasaran hasil;

j. peningkatan pembiayaan kesehatan di daerah untuk mencapai indikator SPM;

k. penguatan advokasi untuk peningkatan pembiayaan kesehatan;

l. pengembangan kemitraan dengan penyedia pelayanan masyarakat dan swasta;

m. peningkatan efisiensi penggunaan anggaran;

n. peningkatan biaya operasional Puskesmas dalam rangka peningkatan kegiatan

preventif dan promotif dengan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Kesehatan pada tahun 2014 serta

memperhatikan pencapaian Prioritas Nasional Bidang Kesehatan, maka dalam periode

2010-2014 akan dilaksanakan strategi dengan fokus pada Prioritas Nasional Bidang

Kesehatan yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Kementerian

Kesehatan 2010-2014.

a. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat, Swasta dan Masyarakat Madani

dalam Pembangunan Kesehatan

Mendorong kerjasama nasional dan global, antar masyarakat, antar kelompok,

serta antar lembaga dalam rangka pembangunan berwawasan kesehatan;

memantapkan peran masyarakat termasuk swasta sebagai subjek atau

penyelenggara dan pelaku pembangunan kesehatan; meningkatkan upaya

kesehatan bersumberdaya masyarakat dan mensinergikan sistem kesehatan

modern dan asli Indonesia; menerapkan promosi kesehatan yang efektif

memanfaatkan agent of change setempat; memobilisasi sektor untuk sektor

kesehatan


18/37


I I -18

b. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Merata, Terjangkau, Bermutu danBerkeadilan, serta Berbasis Bukti; dengan Pengutamaan pada Upaya

Promotif Preventif

Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar kuratif termasuk layanan kesehatan

rujukan bagi seluruh masyarakat yang didukung dengan kemudahan akses baik

jarak maupun pembiayaan; memfokuskan pada upaya percepatan pembangunan

kesehatan di Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) agar

mendapatkan kesempatan yang sama dalam pelayanan kesehatan dan

berkurangnya disparitas status kesehatan antar wilayah; mengutamakan upaya

promotif dan preventif untuk meningkatkan kualitas manusia yang sehat (fisik,

mental, sosial) dan mengurangi angka kesakitan; meningkatkan penguasaan dan

pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang kesehatan melalui kajian,

penelitian, pengembangan, dan penerapan; menyediakan biaya operasional untuk

Puskesmas sehingga mampu melaksanakan pelayanan preventif dan promotif di

Puskesmas, menuju inovasi upaya pelayanan kesehatan berkelanjutan, melalui

reformasi upaya kesehatan sehingga tercapai pelayanan kesehatan yang

berdayaguna dan berhasil guna serta berstandar Internasional.

c. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk

mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional.

Lebih memantapkan penataan sub sistem pembiayaan kesehatan kearah kesiapan

konsep, kelembagaan, dan dukungan terhadap penerapan jaminan kesehatan sosial

menuju universal coverage; menyusun perencanaan pembiayaan dengan

menjamin ketersediaan data National Health Account (NHA) dan sinkronisasi

kebijakan dan alokasi anggaran; menghimpun sumber-sumber dana baik dari

pemerintah pusat dan daerah, juga peningkatan peran masyarakat, termasuk

swasta untuk menjamin tersedianya pembiayaan kesehatan dalam jumlah yang

cukup, utamanya dalam menjalankan upaya preventif dan promotif dan

terlaksananya program-program unggulan/prioritas nasional; merancang dan

menetapkan kebijakan pembiayaan kesehatan bagi daerah tertinggal, terpencil,

perbatasan, dan kepulauan serta daerah bermasalah kesehatan yang diatur

khusus.


19/37


I I -19

d. Meningkatkan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan yangMerata dan Bermutu

Pemenuhan SDM kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitasnya,

serta terdistribusi secara efektif sesuai dengan kepentingan masyarakat secara

adil, utamanya di DTPK dan daerah bermasalah kesehatan; mengedepankan upaya

pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang berkualitas dan berdaya

saing dengan lebih memantapkan sistem mutu (upaya, pengawasan, audit),

Standarisasi, dan sertifikasi; serta mempermudah akses SDM kesehatan terhadap

pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan; mengembangkan kode etik profesi

serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan yang diiringi

dengan upaya mensejahterakan dalam rangka meningkatkan profesionalisme SDM

Kesehatan.

e. Meningkatkan Ketersediaan, Pemerataan, dan Keterjangkauan Obat dan Alat

Kesehatan serta Menjamin Keamanan/Hasiat, Kemanfaatan, dan Mutu

Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan

Menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat melalui peningkatan

akses obat bagi masyarakat luas serta pemberian dukungan untuk pengembangan

industri farmasi di dalam negeri sebagai upaya kemandirian di bidang

kefarmasian; penggunaan obat yang rasional dengan pelayanan kefarmasian yang

bermutu; menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET), utamanya pada Obat

Esensial Generik untuk pengendalian harga obat; meningkatkan pemanfaatan

keanekaragaman hayati untuk mengembangkan industri obat herbal Indonesia;

memantapkan kelembagaan dan meningkatkan koordinasi dalam pengawasan

terhadap sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan untuk menjamin

keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu dalam rangka perlindungan masyarakat

dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat.


20/37


I I -20

f. Meningkatkan Manajemen Kesehatan yang Akuntabel, Transparan,Berdayaguna dan Berhasil Guna untuk Memantapkan Desentralisasi

Kesehatan yang Bertanggung Jawab

Meningkatkan manajemen kesehatan dengan fokus pada pembenahan

perencanaan kebijakan dan pembiayaan serta hukum kesehatan dengan dukungan

data dan informasi yang lengkap, akurat dan mutakhir; penerapan kebijakan

pembangunan kesehatan juga meliputi swasta dan masyarakat; memantapkan

penyelenggaraan SKN; melaksanakan desentralisasi yang efektif di bidang

kesehatan, termasuk menata dan memberi dukungan bagi pengembangan

organisasi yang efektif dan kepemimpinan di pusat dan daerah; mengurangi

disparitas status kesehatan secara menyeluruh; melaksanakan reformasi birokrasi

dan good governance termasuk akuntabilitas pembangunan dan mengedepankan

tata kelola yang efektif dan efisien.

2.4. Telaah Terhadap RPJMD Provinsi Bali

Visi yang hendak dicapai dalam periode RPJMD Provinsi Bali Tahun 2008-2013

adalah Terwujudnya Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera. Untuk

mewujudkan misi tersebut, dirumuskan 3 misi Provinsi Bali, yaitu :

1. Mewujudkan Bali yang Berbudaya, Metaksu, Dinamis, Maju dan Modern,

2. Mewujudkan Bali yang Aman, Damai, Tertib, Harmonis, serta Bebas dari Berbagai

Ancaman,

3. Mewujudkan Bali yang Sejahtera dan Sukerta Lahir dan Batin.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi-misi serta kebijakan daerah,

dirancang program-program prioritas selama 5 tahun yang dikelompokkan kedalam

urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib meliputi : urusan pendidikan; kesehatan;

pekerjaan umum; perumahan; penataan ruang; perencanaan pembangunan; perhubungan;

lingkungan hidup; pertanahan; kependudukan dan catatan sipil; pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak; keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga;

sosial, ketenagakerjaan; koperasi dan usaha kecil menengah; penanaman modal;

kebudayaan; pemuda dan olahraga; kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; otonomi

daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,


21/37


I I -21

kepegawaian dan persandian; ketahanan pangan; pemberdayaan masyarakat dan desa;statistik; kearsipan; komunikasi dan informasi; dan perpustakaan. Sedangkan urusan

pilihan meliputi: pertanian; kehutanan; energi dan sumberdaya mineral; pariwisata;

kelautan dan perikanan; perdagangan; industri; dan ketransmigrasian

2.5. Telaah Terhadap RPJP Kabupaten Buleleng

RPJPD Kabupaten Buleleng tahun 2005-2025 menyebutkan bahwa visi

pembangunan daerah Kabupaten Buleleng adalah Buleleng Kerta Raharja Mengantarkan

Bali Dwipa Jaya Berlandaskan Tri Hita Karana. Dimana misi dari RPJPD Buleleng adalah :

1. Mewujudkan masyarakat Buleleng yang unggul, kompetitif, dan bertaqwa kepada

Tuhan, dengan jalan membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, menguasai

ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki daya saing, melalui penyelengaraan

pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk semua warga

masyarakat;

2. Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup, dengan jalan

melaksanakan pembangunan bidang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan

pemerataan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan;

3. Mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat, dengan menyelenggarakan

pemerintahan yang baik, memperkuat sistem keamanan, meningkatkan peran

masyarakat sipil, mendorong pengarusutamaan gender, menegakkan budaya hukum

dan politik, dan memantapkan pelaksanaan otononomi daerah;

4. Mewujudkan kebudayaan yang responsif terhadap perkembangan zaman dan

lingkungan global, melalui pelestarian, pewarisan dan pengembangan nilai-nilaibudaya yang dijiwai oleh agama Hindu, pemantapan kelembagaan, dan aktivitas

budaya;

5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dengan jalan melaksanakan

pembangunan yang seimbang antar lapisan masyarakat, antar sektor, dan antar

wilayah, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan lingkungan untuk

menopang pembangunan, sehingga pembangunan dapat memenuhi kebutuhan


22/37


I I -22

masyarakat saat ini dengan tidak mengurangi hak generasi berikutnya akansumberdaya alam.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, RPJPD Kabupaten Buleleng memberikan

arahan agenda prioritas setiap tahap pembangunan lima tahun. Arahan prioritas

pembangunan lima tahun tahap I adalah :

1. Agenda menegakkan hukum, ketentraman dan ketertiban, serta profesionalisme dan

kemandirian aparatur pemerintah : membenahi sistem politik dan hukum;

menghapuskan diskriminasi dalam berbagai bentuk; penghormatan, pengakuan dan

penegakan atas hukum dan hak azasi manusia; menciptakan tata pemerintahan yang

bersih dan berwibawa; meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

2. Agenda pembangunan ekonomi; revitalisasi pertanian; membangun dan membina

kehutanan dan perkebunan; mengembangkan aneka usaha kehutanan; rehabilitasi dan

konservasi tanah; mengembangkan agribisnis perkebunan; meningkatkan ketahanan

pangan perkebunan; memberdayakan industri kecil dan menengah; mengembangkan

lembaga keuangan dan koperasi mengelola kepariwisataan; meningkatkan investasi;

mempercepat pembangunan infrastruktur; dan memperbaiki pengelolaan sumber

daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan.

3. Agenda peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan: meningkatkan partisipasi

pendidikan dasar 9 tahun; meningkatkan kualitas SDM pendidik; perluasan dan

pemerataan kemampuan pendidik; meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah;

meningkatkan mutu dan relevansi pendidik; dan pengembangan manajemen

pendidikan yang efektif.

4. Agenda peningkatan aksesibilitas dan kualitas kesehatan: meningkatkan

kuantitas dan kualitas personil paramedis; meningkatkan kuantitas dan kualitas

sarana dan prasarana kesehatan; meningkatkan pelayanan gizi; meningkatkan

kualitas kesehatan lingkungan; mencegah dan memberantas penyakit menular;

meningkatkan kesehatan ibu dan anak; meningkatkan pembangunan kesehatan

dan pembangunan manajemen kesehatan.


23/37


I I -23

5. Agenda penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan: mengendalikan pertumbuhanpenduduk; meningkatkan pelayanan sosial penduduk miskin; dan meningkatkan

perlindungan dan kesejahteraan sosial penduduk miskin.

6. Agenda perbaikan iklim ketenagakerjaan dan investasi: meningkatkan keterampilan

angkatan kerja; meningkatkan penyerapan angkatan kerja; memperbaiki sistem

penggajian tenaga kerja; dan meningkatkan investasi.

2.6. Arahan Draft RPJM Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017

RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017 merupakan penjabaran lebih lanjut

dan sistematis atas visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

terpilih ke dalam tujuan, strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah selama

masa jabatan. Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang

dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD disusun berdasarkan

pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, serta perencanaan dan

penganggaran terpadu; kerangka pendanaan dan pagu indikatif; serta urusan wajib yang

mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan kondisi nyata daerah dan

kebutuhan masyarakat atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab SKPD.

Berdasarkan kondisi umum daerah Kabupaten Buleleng saat ini, permasalahan,

tantangan dan isu-isu strategis yang dihadapi di masa depan, serta dengan

memperhitungkan faktor strategis, potensi Sumberdaya Alam (SDA) dan Sumber Daya

Manusia (SDM), pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam

pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2012-2017 dicanangkan Visi

Pembangunan Kabupaten Buleleng sebagai berikut :

TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI, SEJAHTERA, DAMAI DAN

LESTARI BERLANDASKAN TRI HITA KARANA

Visi pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2012 2017 ini menjadi arah cita-

cita pembangunan yang sistematis bagi penyelenggara pemerintah Kabupaten Buleleng

dan segenap pemangku kepentingan.


24/37


I I -24

Arah menuju visi tersebut dapat diukur melalui indikator-indikator sebagaiberikut:

1. Mandiri, diukur dengan :

a. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah yang berbasis kinerja.

b. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang mampu menerapkan prinsip-

prinsip pemerintahan yang baik (Good and Clean Governance), yaitu profesional,

transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas KKN.

c. Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna bagi

masyarakat.

d. Tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi

tuntutan dan kemajuan pembangunan daerah.

e. Meningkatnya partisipasi/swadaya masyarakat dalam memenuhi sendiri

kebutuhan pokok.

f. Terwujudnya pariwisata berbasis budaya dan keindahan alam yang unik, serta

terbangunya sinergitas dengan sektor pertanian.

2. Sejahtera, diukur dengan :

a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditunjukkan oleh :

1) Tingkat Pendidikan antara lain: terlaksananya wajib belajar 12 tahun,

meningkatnya jumlah penduduk berpendidikan tinggi, menurunnya tingkat

pendidikan terendah, meningkatnya angka partisipasi sekolah, dan tersedianya

tenaga siap pakai melalui pendidikan kejuruan.

2) Tingkat Kesehatan antara lain: meningkatnya derajat kesehatan masyarakat,

angka harapan hidup dan terpenuhnya sistem pelayanan sosial melalui

Asuransi Kesehatan.

3) Kemampuan daya beli masyarakat yang ditunjukan oleh meningkatnya

pendapatan riil per kapita.

b. Berkurangnya jumlah penduduk miskin, pengangguran terbuka dan kesenjangan

antar wilayah dan kesenjangan sosial.


25/37


I I -25

c. Meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap pemenuhan kebutuhan dasar(sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, sanitasi, dan kesempatan

berusaha).

d. Berkembangnya keterpaduan antar sektor dalam pengelolaan potensi ekonomi

daerah yang berwawasan lingkungan.

e. Tersedianya jaringan Infrastruktur yang mampu mendorong perekonomian

perdesaan.

3. Damai, diukur dengan :

a. Teraktualisasinya keragaman budaya lokal.

b. Terjaminnya kebebasan beribadah.

c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban

umum, dan penegakan supremasi hukum.

4. Lestari, diukur dengan :

a. Terkelolanya lingkungan hidup dan pemanfaatan SDA secara berkelanjutan.

b. Terpeliharanya adat istiadat dan nilai-nilai budaya Bali sebagai pedoman di dalam

kehidupan bermasyarakat.

c. Terwujudnya lingkungan permukiman yang berlandaskan kearifan lokal.

d. Terwujudnya penggunaan ruang dan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang

Wilayah.

Misi RPJM Kabupaten Buleleng

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata

bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang

diberikannya. Adapun misi pembangunan Kabupaten Buleleng untuk 5 tahun kedepan

adalah sebagai berikut :

1. Percepatan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi,

merata dan berkualitas.

2. Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah.


26/37


I I -26

3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia berkualitas yang profesional, berbudaya danbermoral.

4. Menumbuhkembangkan sinergi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam

setiap tahapan pembangunan.

5. Pelestarian budaya Bali yang ditumbuhkembangkan pada masyarakat.

6. Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang.

7. Mewujudkan pembangunan Buleleng yang berkelanjutan (sustainable development).

Tujuan RPJM Kabupaten Buleleng

Mengacu pada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik,

maka tujuan yang secara spesifik ingin dicapai dalam 5 tahun kedepan adalah:

1. Meningkatkan perekonomian daerah.

2. Meningkatkan daya saing daerah.

3. Meningkatkan daya beli masyarakat.

4. Meningkatkan produksi dan daya saing produk unggulan daerah.

5. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta

terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

6. Mewujudkan sinergi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan.

7. Lestarinya kebudayaan Bali yang adiluhung.

8. Mewujudkan keadilan di semua bidang pembangunan, dan

9. Mewujudkan pembangunan sesuai peruntukan ruang dan berwawasan lingkungan.

Sasaran RPJM Kabupaten Buleleng

Sasaran umum yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pembangunan

Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017, dimana atas keberhasilan target ini diharapkan

berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan.

2. Meningkatnya penanaman modal baik asing maupun dalam negeri.

3. Meningkatnya pendapatan masyarakat.

4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk unggulan daerah.

5. Meningkatnya daya saing produk-produk unggulan daerah di pasaran.

6. Terwujudnya struktur perekonomian yang tangguh berbasis unggulan daerah.

7. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.


27/37


I I -27

8. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.9. Meningkatnya profesionalisme dan kemandirian Aparatur Pemerintah.

10. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

11. Meningkatnya partisipasi pemangku kepentingan dalam setiap tahapan pembangunan.

12. Tumbuhnya rasa memiliki dikalangan pemangku kepentingan.

13. Meningkatnya peran pemangku kepentingan dalam pengendalian pembangunan.

14. Meningkatnya apresiasi masyarakat dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal

yang adiluhung.

15. Tumbuh dan berkembangnya kesenian berbasis budaya Bali.

16. Tegaknya supremasi hukum, ketentraman, dan keadilan disemua aspek kehidupan.

17. Terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan sosial.

18. Terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan.

19. Terjaganya kualitas sumber daya alam.

20. Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan

21. Meningkatnya pemanfaatan sumber energi terbarukan.

Lebih lanjut keterkaitan antara visi dan misi dengan tujuan dan sasaran yang akan

dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dijabarkan seperti pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera, Damai dan LestariBerlandaskan Tri Hita Karana

Misi Tujuan Sasaran

1. Percepatan

pembangunan ekonomi

untuk mewujudkan

pertumbuhan ekonomi

tinggi, merata dan

berkualitas.

1. Meningkatkan

perekonomian

daerah.

2. Meningkatkan daya

saing daerah.

3. Meningkatkan daya

beli masyarakat.

1. Meningkatnya

pertumbuhan ekonomi

secara

berkesinambungan.

2. Meningkatnya

penanaman modal baik

asing maupun dalam

negeri.

3. Meningkatnya

pendapatan masyarakat.

2. Pengembangan Ekonomi

Kerakyatan yang berbasis

Meningkatkan produksi

dan daya saing produk

1. Meningkatnya kuantitas

dan kualitas produk


28/37


I I -28

Misi Tujuan Sasaranpada produk unggulan

daerah.

unggulan daerah. unggulan daerah.

2. Meningkatnya daya saing

produk-produk unggulan

daerah di pasaran.

3. Terwujudnya struktur

perekonomian yang

tangguh berbasis

unggulan daerah.

3. Mewujudkan Sumber

Daya Manusia

berkualitas yang

profesional, berbudaya

dan bermoral.

Meningkatkan

pelayanan kesehatan

dan pendidikan yang

berkualitas dan

terjangkau oleh seluruh

lapisan masyarakat.

1. Meningkatnya kualitas

pendidikan masyarakat.

2. Meningkatnya derajat

kesehatan masyarakat.

3. Meningkatnya

profesionalisme dan

kemandirian Aparatur

Pemerintah.

4. Terwujudnya

pemerintahan yang

bersih dan berwibawa.

4. Menumbuhkembangkan

sinergi seluruh pemangku

kepentingan

(stakeholders) dalam

setiap tahapan

pembangunan.

Mewujudkan sinergi

seluruh pemangku

kepentingan

(stakeholders)

pembangunan.

1. Meningkatnya partisipasi

pemangku kepentingan

dalam setiap tahapan

pembangunan.

2. Tumbuhnya rasa

memiliki dikalangan

pemangku kepentingan.

3. Meningkatnya peran

pemangku kepentingan

dalam pengendalianpembangunan.

5. Melestarikan budaya bali

yang

ditumbuhkembangkan

pada masyarakat.

Lestarinya kebudayaan

Bali yang adiluhung.

1. Meningkatnya apresiasi

masyarakat dalam

menjaga dan

melestarikan budaya

lokal yang adiluhung.

2. Tumbuh dan

berkembangnya kesenian

berbasis budaya Bali.


29/37


I I -29

Misi Tujuan Sasaran6. Memperkuat dimensi

keadilan di semua bidang.

Mewujudkan keadilan di

semua bidang

pembangunan.

1. Tegaknya supremasi

hukum, ketentraman dan

keadilan disemua aspek

kehidupan.

2. Terwujudnya

perlindungan dan

kesejahteraan sosial.

3. Terwujudnya kesetaraan

gender dalam

pembangunan.

7. Mewujudkan

pembangunan Buleleng

yang berkelanjutan.

Mewujudkan

pembangunan sesuai

peruntukan ruang

wilayah.

1. Terjaganya kualitas

sumber daya alam.

2. Terjaganya kelestarian

fungsi lingkungan hidup.

3. Meningkatnya

pemanfaatan sumber

energi terbarukan.

Agenda Prioritas

Untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan Tahun 2012-2017, dicanangkan 12

Agenda Prioritas atau Prioritas Agenda Strategis (12 PAS) sebagai berikut :

1. Penataan Birokrasi dan Kemandirian Aparatur Pemerintah

Penataan Birokrasi dan Kemandirian Aparatur Pemerintah menjadi prioritas dalam

rangka peningkatan profesionalisme Aparatur Pemerintah serta mewujudkan Good

Governance dalam mengelola potensi serta penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan pada masyarakat.

2. Penanggulangan Kemiskinan

Dinamis dan kompleksnya permasalahan kemiskinan sehingga dalam penanganannya

memerlukan integrasi berbagai program kegiatan dan lintas sektoral.

Penanggulangan kemiskinan merupakan agenda prioritas yang harus ditangani secara

berkesinambungan dan sistemik melalui berbagai urusan dengan program dan

kegiatan yang mampu mengentaskan kondisi miskinnya atau sifatnya pengamanan

terhadap penderitaan keluarga miskin agar jangan terjerumus kedalam kondisi yang

lebih terpuruk.


30/37


I I -30

3. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas PendidikanPembangunan urusan pendidikan merupakan salah satu indikator penting dalam

peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karenanya, Peningkatan

Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan menjadi agenda prioritas karena permasalahan

yang dihadapi adalah belum meratanya masyarakat usia belajar dapat mengakses

kesempatan belajar pada pendidikan formal maupun non formal, sehingga Angka

Partisipasi Sekolah (APS) belum mencapai seratus persen, demikian juga kualitas

SDM-nya masih perlu peningkatan.

Sejalan dengan upaya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar, secara

simultan dilakukan peningkatan persentase kelulusan siswa serta kualitas lulusan,

sehingga kedepan akan berkembang SDM yang dapat memenuhi kebutuhan pelaku

pembangunan, mampu membangun dirinya sendiri, membangun Bangsa dan Negara,

serta mampu bersaing merebut pasar kerja baik dalam tataran regional, nasional

maupun internasional.

4. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu indikator penting dalam penentuan

dan peningkatan IPM. Kualitas kesehatan masyarakat yang indikasinya tercermin

melalui peningkatan umur harapan hidup merupakan salah satu tolok ukur

keberhasilan seluruh pembangunan yang dilaksanakan secara terintegrasi dan lintas

urusan.

Pembangunan kesehatan dilakukan melalui pencegahan, pemeliharaan kesehatan dan

rehabilitasi kesehatan. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya

nilai dan harga hidup sehat, maka pemerintah harus mampu menyediakan kebutuhan

sarana prasarana kesehatan dan tenaga medis yang berkualitas dengan pelayanan

prima. Untuk itu pembangunan kesehatan masih perlu ditingkatkan dan menjadi

prioritas pembangunan.

5. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja

Kesenjangan antara jumlah angkatan kerja dengan kesempatan kerja, pertumbuhan

tenaga kerja lebih cepat dibandingkan kemampuan penciptaan

kesempatan/perluasan lapangan kerja dan kemampuan tenaga kerja untuk

menciptakan kesempatan kerja baru secara mandiri masih kurang merupakan salah


31/37


I I -31

satu tugas dan tanggungjawab pemerintah bersama stakeholders lainnya yang harusditangani secara serius, sistematis dan terarah. Sehubungan dengan itu, maka agenda

Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja menjadi prioritas

pembangunan lima tahun kedepan. Agenda ini searah dengan agenda Perbaikan iklim

investasi. Investasi yang semakin berkembang dan meningkat, akan berdampak pada

tumbuhnya lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja, sehingga pendapatan dan

kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

6. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan

perekonomian daerah yang indikatornya tercermin dari sejauh mana pertumbuhan

ekonomi dapat dicapai dan sejauh mana peningkatan produktivitas sektoral

memberikan kontribusi dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.

Mencermati kondisi dan potensi ekonomi Buleleng yang berbasis pada pertanian dan

merupakan bagian tak terpisahkan dalam pembangunan perdesaan, maka

pembangunan pertanian (pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan

dan kelautan), industri kecil dan kepariwisataan dalam mendukung pembangunan

perekonomian Buleleng menjadi domain agenda prioritas pembangunan ekonomi.

Bangkit dan berkembangnya kegiatan pertanian di perdesaan akan mampu

meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan petani yang berdampak positif

terhadap penanggulangan kemiskinan yang jumlahnya relatif cukup besar di sektor

lapangan usaha pertanian tersebut.

7. Pembangunan Infrastruktur

Keberhasilan pembangunan pendidikan, kesehatan maupun ekonomi membutuhkan

dukungan infrastruktur yang baik dan mantap. Oleh karena itu, pembangunan

infrastruktur menjadi agenda prioritas dalam rangka menyiapkan sarana dan

prasarana pendukung yang memadai guna mengakselerasi pembangunan daerah

dalam segala aspek dimaksud.

8. Perbaikan Iklim Investasi

Perbaikan iklim investasi menjadi agenda prioritas sejalan dengan perkembangan

kependudukan, khususnya ketenagakerjaan dan penciptaan lapangan usaha/lapangan

kerja dalam rangka mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Peningkatan


32/37


I I -32

investasi didorong melalui upaya-upaya berkesinambungan menyangkutpenyempurnaan pelayanan perijinan, optimalisasi pemanfaatan potensi daerah,

promosi peluang investasi, dan menggerakkan sektor riil. Peningkatan investasi

diharapkan mampu semakin memperkuat keandirian keuangan daerah, sekaligus

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

9. Penegakan Hukum, Ketentraman dan Ketertiban

Agenda Penegakan Hukum, Ketentraman dan Ketertiban menjadi prioritas

pembangunan dalam upaya menciptakan dan menjamin adanya kepastian

hukum/supremasi hukum serta menghargai hak azasi manusia. Demikian juga

ketentraman dan ketertiban dimaksudkan untuk meningkatkan rasa aman dan

nyaman bagi investor dalam berinvestasi.

10. Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan

Agenda Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah menjadi prioritas sejalan

dengan Bali sebagai daerah tujuan wisata budaya. Dengan adanya agenda prioritas

ini, maka akan digali, diidentifikasi dan dikembangkan potensi budaya daerah, serta

dilestarikannya kebudayaan dan kesenian daerah yang khas dan adiluhung.

11. Peningkatan Kualitas Penanganan Bencana

Agenda Peningkatan Kualitas Penanganan Bencana menjadi prioritas sehubungan

dengan wilayah Kabupaten Buleleng yang rentan/rawan bencana. Dengan

meningkatnya kualitas penanganan bencana diharapkan segala kemungkinan

bencana yang akan terjadi dapat diantisipasi dan dimitigasi.

12. Peningkatan Kualitas dan Pelestarian Fungsi Lingkungan

Tidak bisa dihindari, peningkatan pembangunan akan memberikan tekanan terhadap

lingkungan. Sementara itu, peningkatan kuallitas hidup masyarakat dan kelestarian

hasil-hasil pembangunan membutuhkan kondisi lingkungan hidup yang semakin baik.

Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan menjadi prioritas

pembangunan agar kegiatan pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati secara

berkelanjutan.


33/37


I I -33

Penjabaran lebih lanjut Prioritas Agenda Strategis dalam bidang kesehatan tersebutadalah:

Peningkatan aksesibilitas dan kualitas kesehatan, terdiri dari :

1. Mendekatkan pelayanan paripurna dengan masyarakat ke seluruh pelosok wilayah.

2. Meningkatkan sarana dan prasarana Puskesmas, Pustu dan Polindes.

3. Membangun 2 (dua) rumah sakit tanpa kelas di wilayah Timur dan Barat.

4. Meningkatkan kualifikasi RSUD menjadi rumah sakit tipe A sehingga bisa menjadi

rumah sakit pendidikan.

5. Menyempurnakan dan memantapkan pelaksaan program jaminan kesehatan

masyarakat Bali Mandara (JKBM) dan program jaminan kesehatan lainnya.

6. Penurunan tingkat kematian ibu melahirkan, pencegahan penyakit menular seperti

HIV/AIDS, malaria, TBC dan penyakit menular lainnya.

7. Mengurangi tingkat prevelansi gizi buruk balita.

8. Penguatan program keluarga berencana.

9. Meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme tenaga medis dan paramedis.

Strategi Pembangunan

Strategi merupakan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam rangka

mengimplementasikan agenda pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang dicanangkan, ditempuh melalui 6

(enam) strategi umum sebagai berikut :

1. Strategi Percepatan Reformasi Pemerintahan

Strategi ini mencakup upaya perbaikan tata kelola pemerintahan agar lebih dinamis

dan demokratis, dengan iklim kerja yang nyaman, ditunjang oleh sikap mental dan

perilaku aparatur pemerintah yang jujur, bertanggungjawab, memiliki etos kerja tinggi,

santun, dan berbudaya.

2. Strategi Pemberdayaan SDM

Penguatan sikap mental aparatur dan masyarakat agar memiliki daya saing dalam

kehidupan global dengan tetap menjunjung nilai-nilai kearifan lokal guna menciptakan

kehidupan yang harmonis dengan mengedepankan komunikasi, koodinasi dan

keterbukaan.


34/37


I I -34

3. Strategi PartisipatifPenciptaan situasi dan kondisi agar masyarakat mampu berperan aktif dalam setiap

tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan,

pengawasan dan pelestarian hasil-hasil pembangunan.

4. Strategi Pemerataan

Menjamin bahwa pembangunan di segala bidang dapat dinikmati oleh segenap lapisan

masyarakat secara manusiawi dan berkeadilan.

5. Strategi Percepatan Pembangunan Ekonomi Berbasis Sinergi antar sektor

Mengembangkan kegiatan pembangunan ekonomi secara menyeluruh sesuai dengan

potensi yang ada di masyarakat, sehingga mampu memberikan kontribusi yang

semakin besar dalam mewujudkan Buleleng yang Mandiri, Sejahtera, Damai dan

Lestari.

6. Strategi Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama infrastruktur perdesaan yang dapat

memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan bidang pembangunan lainnya dan

mempercepat pengentasan kemiskinan.

Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk

mencapai tujuan yang ditetapkan. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi,

dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Buleleng dalam Bidang Kesehatan Tahun

2012 - 2017 tersaji pada Tabel 2.2.


35/37


II - 35

Tabel 2.2. Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017

Misi 3 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang Profesional, Berbudaya, dan Bermoral

Strategi Arah kebijakan Indikator

Kinerja

Capaia KinerjaProgram

pembangunan

Bidang

Urusan

SKPD

penanggung

jawabKondisi Awal Kondisi Akhir

1. Meningkatkanaksesibilitaspelayanan

kesehatan

sampai ke

pelosok desa

Peningkatanaksesibilitas,pemerataan,

keterjangkauan

dan kualitas

pelayanan

kesehatan,

terutama bagi

masyarakatmiskin

Meningkatnyaaksesibilitas,pemerataan,

keterjangkauan

dan pelayanan

kesehatan bagi

masyarakat

miskin

Pelayanankesehatanbelum optimal

Pelayanankesehatanmakin optimal

1. UpayaKesehatanMasyarakat

2. Promosi

Kesehatan dan

Pember-dayaan

Masyarakat

3. Pegembangan

lingkungansehat

Kesehatan DinasKesehatan;RSUD

Mendekatkan

pelayanankesehatan

paripurna

kepada seluruh

masyarakat

Meningkatnya

usia harapanhidup saat

melahirkan

Usia Harapan

Hidup 69,34tahun

Usia harapan

hidup menjadi73,10 tahun

1. Program

peningkatankeselamatan ibu

melahirkan dan

anak

2. Program

Pengadaan,peningkatan dan

perbaikansarana dan

prasarana

Puskesmas,

Pustu dan

Kesehatan Dinas

Kesehatan


36/37


II - 36

Strategi Arah kebijakan Indikator

Kinerja

Capaia KinerjaProgram

pembangunan

Bidang

Urusan

SKPD

penanggung

jawabKondisi Awal Kondisi Akhir

pembangunan

rumah sakit

tanpa klas

Peningkatan

ketersediaan

tenaga medis

dan paramedis,

terutama untukpelayanan

kesehatan dasar

di daerah

terpencil dantertinggal

Meningkatnya

ketersediaan

tenaga media

dan para medis

Belum

memadai

Makin

memadai

Program pembinaan

dan pengembangan

aparatur

Kepegawaian

daerah

BKD

Pencegahan danpemberantasan

penyakit

menular

Menurunnyaserangan

penyakit

menular

Sering Jarang ProgramPencegahan dan

penanggulangan

Penyakit Menular

Kesehatan DinasKesehatan

Penangananmasalah gizi

kurang dan gizi

buruk pada ibu

hamil, bayi dan

anak balita

Menurunnyakasus gizi buruk

Cukup tinggi Rendah Program PerbaikanGizi Masyarakat

Kesehatan DinasKesehatan


37/37

Bab 2 Tinjauan Kebijakan Rencana Induk Kesehatan

Documents

Transcript of Bab 2 Tinjauan Kebijakan Rencana Induk Kesehatan