The GodMother (1): Aktivis Progress 89 Ungkap Prabowo Jadi Presiden,

Megawati Masuk Penjara

Sahabat Voa Islam,

Ngeri Ngeri Sedap, mungkin itulah pernyataan yang ada ketika melihat judul

berita ini. Bahwa judul itu sebenarnya provokatif memang ya… Namun malah

bikin kita sadar siapa sebenarnya Megawati? Yang harus bertanggungjawab atas

semua yang terjadi atas sejumlah asset yang jual oleh Megawati pada saat menjadi

Presiden tidak lepas dari soal usungan dia ke Jokowi saat ini.

Dari soal Indosat sampai Gas Tangguh, dari Sukhoi sampai penjualan VLCC, dan

kebijakan yang absurd memberikan pengampunan kepada pengemplang BLBI

melalui Release and Discharge. Khusus yang terakhir BLBI mereka kini

berkongsi dukung Jokowi maju di Pilpres 2014.

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dinilai sebagai

pihak yang paling bertanggung jawab atas penjualan Indosat sebagai aset negara

kepada pihak asing.

Penjualan aset negara kepada pihak asing sebagai pelanggaran yang luar biasa.

“Indosat sebagai aset negara itu kesalahan fatal. Lalu siapa yang harus

bertanggung jawab, ya pemerintahan (Megawati) saat itu," kata Fadli Zon Selasa

(24/6/2014) usai debat Capres.

Penjualan aset negara kepada pihak asing sama saja melanggar UUD 1945. Aset

negara untuk kesejahteraan rakyat. Itu adalah amanat konstitusi kita di pasal 33

UUD 45, tegasnya.

Seperti diketahui, ketika debat capres, Jokowi mengatakan Indosat merupakan

aset strategis negara. Namun Indosat perlu dijual karena kondisi perekonomian

saat itu tengah krisis.

Gas Tangguh yang dijual murah berkat ajojing alias dansa Megawati dengan

Wakil Presiden China Xi Jinping dengan Presiden RI saat itu

Soal Gas Tangguh yang dijual murah berkat ajojing alias dansa Megawati dengan

Wakil Presiden China Xi Jinping dengan Presiden RI saat itu, Megawati

Soekarnoputri dengan harga harga murah untuk gas alam dalam kontrak LNG

Tangguh.

Ada pernyataan Xi Jinping yang disampaikan Wapres Jusuf Kalla saat itu dimana

diberi kesempatan Presiden Yudhoyono menjelaskan proses renegosiasi kontrak

LNG dengan China di hadapan sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden di

Kompleks Istana di Jakarta, Kamis (28/8) beberapa waktu lalu.

"Itu Presiden Indonesia yang minta," kata Kalla menirukan pernyataan Xi Jinping

saat mereka bertemu di Beijing pekan lalu.

"Benar, karena kita ini kan bersahabat, tapi mari kita bicara jangka panjang. Kalau

kita bicara jangka pendek, OK proyek ini selesai. Bisa-bisa ini tidak akan jalan,"

tambah Kalla, mengulang percakapannya dengan Xi waktu itu.

Penjelasan Kalla di hadapan sidang kabinet paripurna ini terkait rencana

pemerintah untuk melakukan renegosiasi harga proyek LNG Tangguh.

Harga gas alam dalam kontrak LNG ini dinilai sangat murah sehingga jika pada

Oktober mendatang produksi gasnya sudah di ekspor ke China, maka Indonesia

akan mengalami kerugian.

Menurut Kalla --waktu itu--, wapres China seorang yang sangat terbuka sehingga

mau diajak berdiskusi. "Coba lihat keadaan. Masak Anda akan membeli gas

negeri kami dengan harga seperdelapan dari harga dunia sekarang ini," kata Kalla

lagi menirukan jawabannya kepada Xi.

Oleh karena itu, tambah Kalla, pemerintah akan mengajukan harga dan formula,

dan latar belakang baru untuk merevisi kontrak LNG Tangguh.

Wapres Kalla menyatakan di akhir pertemuannya dengan wapres China, keduanya

sepakat untuk membentuk tim negosiasi kembali. "Dan kami akan bertemu untuk

merundingkan kembali kontrak itu," kata Kalla.

Lebih jauh, mengambil hikmah kontrak LNG yang kontroversial ini, wapres minta

tim yang akan dibentuk untuk menegosiaasi kembali kontrak itu tidak tergesa-

gesa mengambil keputusan apalagi jika tanpa dasar, demikian hal ini dilansir dari

Kompas Kamis, 28 Agustus 2008 Yang patut dicatat adalah yang kini ada kabar

gembira, bahwa Ladang gas Tangguh yang merupakan sebuah ladang gas alam

yang terletak di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, Indonesia.

Ironisnya, Gas Tanggih ini mengandung lebih dari 500 miliar m³ (17 Tcf)

cadangan gas alam terbukti, dengan taksiran cadangan potensial mencapai lebih

dari 800 miliar m³ (28 Tcf).

Seperti diketahui Ladang gas Tangguh dikembangkan oleh sebuah konsorsium

beberapa perusahaan internasional, yang dipimpin oleh British Petroleum (37%

saham), CNOOC (17%), dan Mitsubishi Corporation (16,3%). Mitra-mitra yang

lebih kecil adalah perusahaan-perusahaan Jepang, yaitu Nippon Energy,

Kanematsu,Sumitomo, dan Nissho Iwai.

Ladang ini ditemukan pada dasawarwa 1990-an dan mulai berproduksi dimulai

pada bulan Juni 2009. Gas alam yang diekstraksi dari ladang akan dicairkan untuk

membentuk gas alam cair (LNG - liquified natural gas) yang akan diangkut ke

para konsumen di Asia, terutama Cina, Korea Selatan, dan Jepang.

Projek ini diharapkan membolehkan Indonesia untuk tetap menjadi pemasok

penting bagi pasar gas alam dunia, sebagai pengganti bagi menyusutnya produksi

Ladang gas Arun di Lhokseumawe, Aceh, Sumatera.

Ada kabar gembiranya, pada saat menjual gas Tangguh dengan harga USD 3,5 per

mmbtu sudah sesuai dengan mekanisme pasar. Selain itu, saat itu, kata dia,

pemerintah juga kesulitan menjual gas Tangguh. Pemerintah Megawati menjual

gas ke China dengan harga USD 3,5 per mmbtu.

Dalam perjanjian harga tersebut tetap, tanpa mengikuti harga gas dunia. Ini jelas

merugikan negara. Saat itu kabarnya Megawati dan para pejabat di China punya

long history, kemudian dibuat keputusan bahwa satu untuk menghindari volatilitas

penerimaan negara harga gas tidak dengan floating tapi dengan harga yang tetap.

“Sehingga jika di kemudian hari kebijakan itu bermasalah, lanjut dia, hal itu

adalah tanggung jawab pemerintah selanjutnya. Sebab Mega, kata Ekonom

Megawati Institute Iman Sugema melihat kasus penjualan gas dari lapangan

Tangguh seperti dikutip Merdeka.com 5 April 2014.

Penjualan gas dari Lapangan Tangguh di Papua telah dilakukan sejak 2002, ke

Fujian di Tiongkok dan Sempra di Amerika Serikat (AS). Gas ini memang dijual

murah dan sampai masa kontrak hingga 2034. Timbul sejumlah tanya kenapa

harganya murah dan diharapakan bisa Renegoisasi. Namun Regnegosiasinya itu

gagal sampai tiga kali. Karena China besikukuh, Dan angin segar berhembus dari

Menteri ESDM Jero Wacik pada hari Bhayangkara (1/7/2014) yang menceritakan

sejarah penjualan gas yang harganya disepakati US$ 2,4 per mmbtu di 2002 lalu.

Harga ini tidak bisa dinaikkan meski harga minyak sudah melambung tinggi.

"Tangguh di Papua Barat itu adalah gas besar sekali. Diolah, dibor disitu oleh

operatornya adalah BP (British Petroleum). Itu kontrak yang terjadi tahun 2002.

Jumlahnya 40 kargo per tahun. Kontraknya berlaku sampai 2034. Jadi sampai

dengan tahun 2034, itu kontrak Tangguh," kata Jero di Kantor Kementerian

ESDM, Jakarta, Selasa (1/7/2014).

Adapun dalam kontrak tersebut, lanjut Jero, hasil dari produksi dua blok tersebut

adalah untuk kepentingan ekspor yakni kepada Fujian dan Sempra. "Ada dua

blok, itu kontraknya seluruhnya diekspor, 100% ekspor. Sebagian ke Fujian,

sebagian ke Sempra, Amerika Serikat. Jadi 0% yang untuk domestik," lanjut Jero.

Jero menyebutkan, kala itu harga gas ekspor yang ditetapkan mengacu pada Japan

Crude Cocktail (JCC) atau harga acuan minyak Jepang. Namun demikian,

masalah timbul lantaran pada penetapan harga acuan tersebut, dipatok harga

maksimal JCC US$ 26 per barel.

Alhasil, harga tersebut bertahan selama masa kontrak, sehingga dianggap

kemurahan. Apalagi harga JCC semakin meningkat. "Rumusnya waktu itu, 5,25%

x JCC + 1,35 (FOB/free on board) itu harga di Tangguh.

JCC itu harga minyak mentah di Jepang yang jadi patokan kita waktu itu. Nah,

harga JCC-nya dipatok maksimum US$ 26 per barel tidak boleh lebih. Itu yang

menyebabkan, harga gas kita ke Fujian dari Tangguh jadi terpatok. Dengan rumus

tadi, maka harganya menjadi US$ 2,7 per mmbtu dan tidak bisa naik," papar Jero.

Jero mengatakan, proyek LNG Tangguh, Papua ini disusun di tengah berbagai

keterbatasan saat itu, di mana Indonesia tidak dalam posisi tawar yang baik dalam

menetapkan rumusan dan harga keekonomian gas yang diekspor dari blok migas

tersebut. "Kenapa harganya tidak bisa naik, karena kontraknya bunyinya seperti

itu. Saya yakin situasi saat itu juga sulit. Makanya bunyi kontraknya seperti itu.

Jadi jangan menyalahkan masa lalu," tegas Jero Melihat kondisi tersebut, diakui

Jero, Pemerintah sendiri bukan tanpa usaha untuk memperbaiki harga sehingga

posisi tawar Indonesia menjadi lebih baik.

"Tahun 2006 diadakan renegosiasi, dapat sedikit naik, harga JCC-nya dinaikkan

menjadi US$ 38 per barel. Dengan rumus itu, maka harga gas kta adalah US$ 3,3

per mmbtu. Itu tahun 2006.

Kemudian tahun 2010, sempat diadakan renegosiasi tapi tidak berhasil. Nah, di

2011, saya menjadi Menteri ESDM bulan Oktober. Salah satu tugas saya

memperbaiki lagi harga.

Nah Loh….berhasilkah Jero? Salah satu tugas saya memperbaiki lagi harga ke

Fujian, kata Jero. "Bapak Presiden ada pertemuan dengan Presiden Tiongkok.

Bapak Presiden ketika itu menyampaikan agar perjanjian yang di Fujian untuk

direnegosiasi, masa harga (minyak) dunia sudah US$ 100 per barel, di Fujian

masih US$ 38 per barel. Itu kan tidak fair, tidak adil.

Dan yang terbaru kemarin kita berhasil teken renegosiasi di 20 Juni 2013,"

jelasnya. Kabarnya seperti dilansir Situs Kepresidenan, Pemerintah Indonesia

minta harga jual Gas Tangguh tersebut mendekati harga pasar, setidaknya pada

kisaran 8 hingga 9 dolar AS per kubik feet.

Dengan harga pada kisaran tersebut, pemerintah akan mendapat pemasukan

sebesar Rp 6,2 triliun. Kontrak penjualan Gas Tangguh di Papua dengan RRT

pertama kali dilakukan pada era Presiden Megawati, dengan harga 2,4 dolar AS.

Harga ini dinilai para pengamat terlalu murah. Tahun 2006, pemerintah

merenegosiasi harga tersebut menjadi sekitar 3,4 dolar AS dengan kesepakatan

untuk meninjau kembali setiap empat tahun. Saat ini, harga gas alam cair (LNG)

di pasar dunia ada pada kisaran 9-13 dolar AS per MMBTU.

- See more at: http://www.voa-islam.com/read/intelligent/2014/07/06/31419/the-

godmother-1-aktivis-progress-89-ungkap-prabowo-jadi-presiden-megawati-

masuk-penjara/#sthash.WWwOiBN0.dpuf

The GodMother (2): Rachmawati Soekarnoputri Siapkan Buku Putih 'Dosa Politik

Megawati'

Sahabat Jenius, Kritis dan Anti Anarkis...

Ditepi lain Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Rachmawati Soekarnoputri

sedang mempersiapkan sebuah buku kecil untuk diberikan kepada Ketua Umum

Partai Nasdem Surya Paloh. Dalam konteks Pilpres 2014, Rachma memiliki sikap

yang berbeda dengan Surya Paloh. Tidak seperti Surya Paloh yang mendukung

PDIP dan mendukung pencapresan Joko Widodo, Rachma memilih sebaliknya,

tidak mendukung PDIP dan tidak mendukung pencalonan Jokowi.

“Saya pernah punya rencana bertemu Jokowi. Tetapi dia tidak jadi datang.

Tadinya saya mau tanyakan sikap Jokowi tentang sejumlah hal yang saya kira

penting untuk dijelaskan,” ujar Rachma di kediamannya, di Jalan Jati Padang

Raya, Jakarta Selatan, Kamis petang (3/7).

Seperti dikutip dilaman RMOL Buku kecil yang sedang disiapkan Rachma itu

akan diberi judul “Dosa Politik Mega”. Di dalam buku itu Rachma akan

merangkum sejumlah kasus yang terjadi ketika Megawati Soekarnoputri berkuasa

antara 2001-2003.

Selain kepada Surya Paloh, buku itu juga akan dibagikan kepada tokoh-tokoh

nasional lainnya. Rachma bermaksud mengingatkan dan menjelaskan kepada

pimpinan Partai Nasdem bahwa ketika berkuasa Mega melakukan sejumlah hal

yang merugikan negara. Di antara kasus-kasus yang dirangkum Rachma itu,

antara lain adalah penjualan PT Indosat, penjualan ladang gas Tangguh,

pembelian Sukhoi “bodong”, penjualan VLCC, dan kebijakan memberikan

pengampunan kepada pengemplang BLBI melalui Release and Discharge.

“Kasus-kasus ini perlu dijelaskan kembali, agar publik mengingat kembali

kualitas kepemimpinan Mega dan partainya,” ujar Rachma.

Menurutnya, Joko Widodo yang didukung Mega dan PDI Perjuangan kali ini pun

tidak akan jauh berbeda dengan Mega. “Kita jangan seperti beli kucing dalam

karung. Jokowi mampu tidak membatalkan semua kebijakan politik Mega yang

keliru itu. Dengan ringan dia (Jokowi) mengatakan akan buy back Indosat. Saya

kira dia hanya asal bicara saja,” ujar Rachma lagi. (Bersambung) Tukar Guling

Kasus Mega dan Jokowi Masih ingat kasus sadapan yang terungkap dalam

transkrif Bagaimana tangan-tangan 'kuat' berusaha menyelamatkan Jokowi, dari

badai korupsi. Mega dan Rekaman penangguhan pemeriksaan terhadap Gubernur

DKI Jakarta Joko Widodo, diminta oleh Ketua Umum PDIP Megawati

Soekarnoputri.

Ternyata ada tukar Guling, kata Ketua Progres '98 Faizal Assegaf , sebenarnya

Jokowi tersandra oelh Megawati soal Transjakarta.

Ternyata ada tukar Guling, kata Ketua Progres '98 Faizal Assegaf , sebenarnya

Jokowi tersandra oelh Megawati soal Transjakarta. Ia mengaku jika diungkap

maka transkrip itu adalah benar sebuah transkrip rekaman dari seseorang yang

mengaku utusan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang

Widjojanto. "Itu dia (utusan Bambang) memperdengarkan percakapan antara

Basrief Arief (Ketua Kejaksaan Agung) dan Mega pada awal Mei," kata Faisal

kepada VOA ISLAM.

"Saya minta rekaman itu, tujuh menit bicara sama dia (utusan Bambang), tapi

tidak dikasih," lanjutnya.

Dalam rekaman itu, kata Faisal, juga disebut sejumlah petinggi partai seperti

Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, politikus PDIP Trimedya Pandjaitan dan

Todung Mulya Lubis. Menurut Ketua Progres '98 Faizal Assegaf mengaku

menerima sebuah transkrip rekaman dari orang yang mengaku utusan Wakil

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto.

"Berawal saat kami laporan proses rekening calon presiden Jokowi ke KPK pada

tanggal 29 Mei. Seminggu kemudian kita datang lagi, pada Jumat 6 Juni, meminta

kepastian hukum tiga rekening kampanye Jokowi, karena terkait gratifikasi

gubernur," ungkap Faisal Usai melaporkan hal itu, lanjur Faisal, dirinya makan

siang di sebuah restoran, lalu dia didatangi oleh seseorang yang mengaku utusan

Bambang Widjojanto. "Dia mendengarkan rekaman ke saya, lalu menyerahkan

transkripnya. Namun dia menolak untuk memberikan rekaman itu," tuturnya.

"Saya tanya apa motivasi dia (utusan Bambang) dengarkan rekaman dan kasih

transkrip. Dia (utusan Bambang) bilang, kata Pak Bambang jangan angkat

gratifikasi (rekening kampanye Jokowi), tapi dugaan korupsi Transjakarta saja,"

tandasnya.

Nampaknya, KPK akan mengambil alih kasus Transjakarta Terkuak pembicaraan

antara Megawati dengan Jaksa Agung, Basrief Arief, tentang permintaan

penaangguhan pemeriksaan terhadap Jokowi, terkait dengan kasus Tranjakarta. Ini

sebuah intervensi yang sangat merugikan, khususnya bagi aparat penegak hukum

yang ingin menegakan hukum di Indonesia.

Menurut Ketua Progres 98, Faizal Assegaf, di mana di a mengaku mendapatkan

transkrip rekaman yang diduga antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri

dengan Jaksa Agung Basyrief Arief. Mega dalam 'Rekaman' meminta

penangguhan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Penangguhan pemeriksaan itu diminta oleh Ketua Umum PDIP Megawati

Soekarnoputri.

Ketua Progres '98 Faizal Assegaf mengaku menerima sebuah transkrip rekaman

dari seseorang yang mengaku utusan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) Bambang Widjojanto. Diduga Jokowi tersangkut kasus korupsi

Transjakarta Rp. 1,5 Triliun! Diduga Jokowi tersangkut kasus korupsi

Transjakarta Rp. 1,5 Triliun! Faizal mengatakan, transkrip itu membicarakan

permintaan Megawati agar kasus korupsi TransJakarta, tidak menyeret Jokowi.

Dalam kasus ini, mantan Kepala Dishub DKI Udar Pristono, sudah ditetapkan

sebagai tersangka.

Menurut dia, pembicaraan antara Megawati dengan Basrief berlangsung tanggal 3

Mei 2014 pukul 23.09 WIB, dan durasinya selama 3 menit 12 detik.

Berikut yang diperoleh dari Faizal, saat memberikan keterangan pers di kantor

Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (18/6/2014):

Basrief Arief: ... Terima kasih bu, arahannya sudah saya terima, langsung saya

rapatkan dengan teman-teman..."

Megawati: "... Itu anu, sampean jangan khawatir, soal media saya serahkan ke Pak

Surya, nanti beliau yang berusaha meredam..."

Basrief Arief: "... Makasih bu, eskalasi pemberitaan beberapa hari agak naik, tapi

alhamdulillah trendnya mulai menurun. Tim kami sudah menghadap Pak Jokowi

meminta yang bersangkutan agar tidak terlalu reaktif ke media massa..."

Megawati: "... Syukurlah kalau begitu, intinya jangan sampai masalah ini (kasus

TransJakarta) melemahkan kita, bisa blunder hadapi Pilpres, tolong diberi

kepastian, soal teknis bicarakan langsung dengan Pak Trimedya dan mas Todung,

aku percaya sama sampaean..."

Basrief Arief: "... Tadi sore kami sudah berkoordinasi, insyallah semuanya

berjalan lancar, mohon dukungan dan doanya Bu, saya akan berusaha maksimal,

Pak Trimedia juga sudah menjamin data-datanya..."

Megawati: "... Amien, semua ini ujian, semoga tidak berlarut-larut, apa sih yang

ga dipolitisir, apalagi situasi kini makin dinamis, tapi saya percaya sampean dan

kawan-kawan bisa meyakinkan ke media, saya percaya bisa diatasi, jangan kasus

ini Pak Jokowi jadi terseret dan membuat agenda kita semua berantakan..."

Basrief Arief: "... Insya Allah saya usahakan, sekali lagi terima kasih kepercayaan

ibu kepada saya dan teman-teman, kita komit kok Bu, untuk urusan ini (kasus

TransJakarta) saya pasang badan..."

Bagaimana selama ini Jokowi di identikan sebagi tokoh yang jujur, sederhana,

merakyat. Ternyata sangat tidak jujur, dan tidak mau bertanggungjawab atas kasus

korupsi Transjakarta, yang tidak bisa dilepaskan dari tanggungjawab Jokowi. Pun

demikian saat Mega membebaskan memberikan pengampunan kepada

pengemplang BLBI melalui Release and Discharge. Jadi inilah Tukar Guling

Jokowi Mega, jika Jokowi jadi Presiden maka Megawati aman atas kasus ini, dan

Jokowi harus mau karena kalau tidak Jokowi tersandra kasus Transjakarta. Nah

lain cerita jika Prabowo Presiden maka Megawati diduga bakal dibui.

Megawati Vs Rachmawati

Buku Rachamati Ini Menegaskan Bahwa Ada Pertikaian Di Dalam Tubuh Trah

Sukarno..

Rachmawati vs Megawati..!!

Seperti yang di beritakan RMOL yang berjudul Rachmawati Siapkan Buku “Dosa

Politik Mega”, sebuah buku "Dosa-Dosa Politik" Megawati dipersiapkan

Rachmawati. Entah apa yang terjadi di dalam trah Sukarno tersebut.

Berikut sedikit kutipan dari catatan Rachmawati yang nantinya akan dibuat buku,

dan dibawahnya ada sedikit kutipan isi buku berjudul “Kekerasan Budaya Pasca

1965″ karya Wijaya Herlambang yang terbit November 2013.

Bagi saya, kisah Mega dan Orde Baru bukan hal baru. Begitu juga soal hubungan

antara Mega dengan bekas Pangab L.B. Moerdani dan faksi faksi yang bertikai

ditubuh TNI, pun bukan hal baru.

Makanya, waktu mendengar bekas Koordinator Tim Pembela Demokrasi

Indonesia (TPDI) RO Tambunan membongkar informasi yang diberikan Benny

Moerdani kepada Mega sebelum terjadi tragedi 27 juli 1996 terjadi, saya cuma

manggut manggut.Saya sudah memperkirakan itu yang akan terjadi. Mega cuma

jadi alat dari pertikaian di tubuh TNI, khususnya Angkatan Darat.

Benny Moerdani mulai mendekati keluarga Bung Karno awal 1980-an. Suatu

ketika, pertengahan 1980-an, dalam sebuah acara keluarga Bung Karno di

Bandung , Benny Moerdani datang. Katanya dia mau mengenal lebih jauh dan

berteman dengan anak anak Bung Karno.Kami persilahkan saja. Tapi saat itu saya

sudah waspada. Pasti ada apa apanya nanti.

Waktu itu Benny Moerdani mulai pecah kongsi dengan Soeharto.

Hubungan mereka tidak harmonis lagi. Padahal sebelumnya, Benny Moerdani ini

anak buah yang baik bagi Soeharto.

Dalam acara keluarga itu, saya sempat ngomong ngomong dengan dia.

Kelihatannya Benny Moerdani memang sedang sakit hati dengan Soeharto. Dia

dicopot dari posisi Pangab dan tidak dipakai Soeharto lagi. Ibarat wayang, oleh

sang dalang Benny Moerdani dimasukin kotak.

Ia mengakui, dirinya menyimpan obsesi untuk menjadi orang kedua di republik

ini. Tapi dia kecewa ambisi itu bagai menggantang asap. Menurutnya dia tidak

mungkin tampil sebagai wakil presiden. Sebab dia beragama non muslim.Dan

memang walau pun Benny Moerdani menggosok gosok namanya, tahun 1988

Soeharto memilih Soedharmono yang dikenal sebagai arsitek sekretariat negara

dan orang top di Golkar, menjadi wakil presiden.

Saya sampai dipanggil ketek sama Soeharto. Waktu mau dicopot pun, saya tidak

diberi tahu sebelumnya. Saya diberi tahu akan dicopot dari posisi Pangab cuma

satu hari sebelumnya, begitu dia mengeluh.

Dulu, akhir 1970-an, kami, anak anak Bung Karno membuat kesepakatan

bersama. Dikenal dengan konsensus keluarga Bung Karno. Isinya, kami tidak

akan terjun ke dunia politik. Kami tidak mau anak dan keturunan Bung Karno

dimanfaatkan oleh Orde Baru untuk kepentingan mereka Kami tidak mau dijebak.

Tapi sejak bergaul dengan Benny Moerdani, Mega mulai terlihat hendak keluar

dari consensus keluarga. Dan akhirnya Mega memang keluar. Dia bergabung

dengan PDI. Memang tidak tiba tiba . Sebelumnya Mega, juga suaminya Taufik

Kiemas, aktrif di Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI).

Nah, Mas Guntur sebagai anak tertua, yang tadinya saya harap bisa mencegah

langkah Mega itu, ternyata memilih untuk diam saja. Bahkan cenderung untuk

mendukung. Saat itu saya mulai was-was. Langkah Mega mendekati faksi

Moerdani dalam tubuh Orde Baru akan merugikan, tidak cuma keluarga Bung

Karno , tapi juga seluruh Bangsa ini. Saat itu saya membaca, mereka tengah

mempersiapkan tampilnya seorang anak Bung Karno untuk memenangkan ambisi

politik mereka.

Dijadikan alat LB Moerdani, kok bangga??

Sebelum mendekati Mega, kelompok Benny Moerdani mendekati saya terlebih

dahulu. Mereka membujuk dan meminta saya tampil memimpin PDI. Permintaan

orang dekat dan tangan kanan Soeharto itu jelas saya tolak, Bagi saya, PDI itu

cuma alat hegemoni Orde Baru yang dibentuk sendiri oleh Soeharto tahun 1973.

Coba renungkan, untuk apa jadi pemimpin boneka.

Orang orang PDI yang dekat dengan Benny Moerdani, seperti Soerjadi dan

Aberson Marie Sihaloho, pun ikut mengajak saya gabung ke PDI. Tetapi tetap

saya tolak.

Tapi Mega tidak begitu, tidak seperti saya. Dia menuruti permintaan itu dan dan

senang pula. Ajakan itu diartikannya sebagai dukungan dan kepercayaan dari

orang banyak, kaum Marhaen, kepada dirinya untuk memimpin PDI. Padahal

motivasi di balik ajakan ajakan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan

aspirasi kaum Marhaen.

Nah, pintu yang dipakai kelompok ini untuk mendekati Mega adalah Taufik

Kiemas, suaminya. Taufik memang dekat dengan kelompok itu. Hari ini pun,

desas desus soal kedekatan Taufik Kiemas dengan kelompok Benny Murdani

beredar luas.

Di awal 1990-an , Mega semakin larut kejebak dalam skenario pembusukan itu.

Tahun 1993, dalam kongres luar biasa (KLB) PDI, di Surabaya, dia

mendeklarasikan dirinya sebagai ketua umum PDI.

Beberapa saat kemudian , dalam Munas PDI di Jakarta, deklarasi itu dikukuhkan.

Benny Moerdani mengerakahkan orang orangnya untuk memback up Mega dalam

suksesi di tubuh PDI itu. Beberapa orang yang terlibat mengamankan Mega dalam

fase itu sekarrang ini mendapat posisi enak di kabinet.

Di tahun 1993 pula saya sebelum KLB Surabaya , saya sempat bertemu dengan

Mega. Saksi pertemuan itu Panda Nababan. Saya tanya Mega, mengapa mau

bersekutu dengan Benny Moerdani. Tapi dia tidak menjawab sepatah katapun

pertanyaan itu.

Saya katakan lagi kepadanya, untuk melawan Orde Baru kita harus melihat lihat

siapa kawan yang bisa digandeng. Dan orang macam Benny Moerdani tidak bisa

dijadikan kawan abadi, Suatu saat mereka akan balik menyerang. Jangan mau

terjebak dalam pertarungan antara Benny Moerdani dan Soeharto. Saya tanya lagi

Mega, mengapa kamu mau menari di atas gendang orang orang lain. Mengapa

kamu mau diperalat.

Tiga jam saya bicara dengan Mega. Tapi tak satu patahpun dia menjawab

pertanyaan saya. Saya kira dia sudah tidak peduli lagi dengan nasehat nasehat

saya. Terakhir ya itu, saya dengar dia sudah mengantongi dukungan Benny

Moerdani untuk memimpin PDI.

Anggota keluarga Bung Karno lainnya tetap bungkam ketika Mega jadi ketua

umum PDI. Mereka tidak membaca situasi yang berkembang saat itu seperti saya.

Mas Guntur juga diam. Alasannya semua anak Bung Karno sudah dewasa.

Tapi apakah menggadaikan dan menggunakan nama Bung Karno untuk

kepentingan politik sesaat adalah sikap dewasa?

Saya yakin , Mega pun tidak akan menjawab pertanyaan itu.

Buku "Kekertasan Budaya Pasca 1965"

Tulisan dibawah ini ditulis berdasarkan buku yang berjudul, “Kekerasan Budaya

Pasca 1965″ karya Wijaya Herlambang yang terbit November 2013 lalu yang

mengungkapkan bahwa Goenawan Muhammad dibiayai lembaga filantropi

mulai : Ford Fondation, Rockefeller Fondation, Asia Fondation Open Society

Institue, USAID juga tokoh Yahudi George Soros.

Goenawan Mohamad sejak Tempo diberangus rezim Soeharto (1994)

menempatkan diri sebagai pelawan orde baru yang handal. Dengan lenyapnya

Tempo GM membangun Komunitas Utan Kayu (KUK) yang bermarkas di Jalan

Utan Kayu Jakarta Timur. Lembaga ini kemudian melahirkan serenceng lembaga

kebudayaan mulai AJI (Aliansi Jurnalistik Indonesia), Jaringan Islam Liberal

(JIL), Teater Utan Kayu (TUK) yang diplesetkan bulletin Boemiputra menjadi

Tempat Umbar Kelamin, sekaligus agen imperialis Barat.

Kehadiran JIL dirasakan umat Islam terbesar sebagai alat penghancuran Islam di

negeri ini. Karena itu JIL disebut dibiayai lembaga filantropi Barat mencapai

150.000 USD/tahun.

Pendek kata KUK melalui lobby GM ke sejumlah orang-orang teras USAID,

berhasil menguras dananya sebesar 100.000 -200.000 USD, sehingga

menempatkan KUK sebagai agen Barat. Termasuk mendirikan ISAI (Institut

Studi Arus Informasi) pada 1995 dan belakangan membangun Salihara di

kawasan Pasar Minggu sebagai pusat budaya.

Yang sangat dirasakan menyakitkan bagi kelompok Islam mainstream, kehadiran

KUK di bawah GM, misalnya Radio FM 68, JIL, bahkan berbagai penerbitan

bawah tanahnya seperti Bergerak, X-Pos hingga Tempo majalah dan Koran

Tempo yang kini sejak era reformasi, kembali terbit, kesemua produk GM ini

cenderung menghantam aspirasi Islam.

Kini terbongkar melalui buku Wijaya Herlambang, semua ini tidak aneh, GM

sejatinya seorang komprador sejati, yang diakuinya sendiri, dia memang dibiayai

serenceng lembaga filantropi Barat dan Asia termasuk Asia Foundation dan Japan

Foundation, termasuk tokoh Yahudi Gerge Soros itu.

Memang Herlambang belum menyajikan ulasan bagaimana peranan GM saat

rezim Soeharto jatuh di mana Soros ikut memainkan peranan menghancurkan

ekonomi Indonesia. Hanya dikutip sekilas GM bersama Adnan Buyung Nasution

terlihat menonjol di saat itu namun bukanlah dua orang itulah sejatinya yang

memainkan peranan terpenting dalam reformasi Mei 1998 itu.

Yang jelas melalui seluruh penampilannya, GM cenderung berlawanan arus

dengan Islam. Tatkala umat Islam makin bersikeras menentang eksistensi aliran

sesat Ahmadiyah dan mendesak pemerintah membubarkannya, awal 2008, GM

dan kelompoknya menentangnya dan mendirikan AKKBB (Aliansi Kebangsaan

untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan) dan memajang iklan di harian

Kompas menunjukkan eksistensinya seraya mengecam umat Islam mainstream

yang dituduhnya melanggar hak-hak asasi warga Ahmadiyah, mengancam

kebhinekaan, sekaligus menyebar kebencecian, kekerasan, dan ketakutan di

tengah masyarakat. [RioC/wahid/voa-islam.com]

- See more at: http://www.voa-islam.com/read/intelligent/2014/07/06/31418/the-

godmother-2-rachmawati-soekarnoputri-siapkan-buku-putih-dosa-politik-mega/

#sthash.FFOdtgPx.dpuf

The GodMother (3): Megawati, Batu Tulis Dan Tekanan Syahwat Budi Gunawan

Sahabat Voa Islam,

Kita bahas episode The GodMother ke tiga, kita ungkap selaput yang menyelimuti

syahwat para elite negara kit yang ternyata penipu dan memiliki moral yang tidam

terpuji.

Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Pejuangan telah mengusung Gubernur DKI

Jakarta Joko Widodo sebagai calon Presiden pada Pemilu 2014. Tak terima, Partai

Gerindra pun mengusut perjanjian keduanya pada 2009 yang dikenal dengan batu

tulis.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo

memastikan perjanjian Batu Tulis yang disepakati pada 2009 lalu menyebut, PDI

Perjuangan akan memberikan dukungannya terhadap Prabowo Subianto sebagai

calon presiden 2014.

Berikut isi keseluruhan perjanjian yang ditandatangani pada 16 Mei 2009 itu:

Kesepakatan Bersama PDI Perjuangan dan Partai Gerindra dalam Pemilihan

Umum Presiden dan Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia 2009-

2014

Megawati Soekarnopitri sebagai Calon Presiden, Prabowo Subianto sebagai Calon

Wakil Presiden

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Partai Gerakan

Indonesia Raya (Partai Gerindra) sepakat mencalonkan Megawati Soekarnoputri

sebagai Calon Presiden dan Prabowo Subianto sebgai calon Wakil Presiden dalam

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2009.

2. Prabowo Subianto sebagai Calon Wakil Presiden, jika terpilih, mendapat

penguasaan untuk mengendalikan program dan kebijakan kebangkitan ekonomi

Indonesia yang berdasarkan asas berdiri di kaki sendiri, berdaulat di bidang

politik, dan berkepribadian nasional di bidang kebudayaan dalam kerangka sistim

presidensial. Esensi kesepakatan ini akan disampaikan Megawati Soekarnoputri

pada saat pengumuman pencalonan Presiden dan calon Wakil Presiden serta akan

dituangkan lebih lanjut dalam produk hukum yang sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku.

3. Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto bersama-sama membentuk

kabinet berdasarkan pada penugasan butir 2 di atas. Prabowo Subianto

menentukan nama-nama menteri yang terkait, menteri-menteri tersebut adalah:

Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN,

Menteri ESDM, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Menteri

Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri

Pertahanan.

4. Pemerintah yang terbentuk akan mendukung program kerakyatan PDI

Perjuangan dan 8 (delapan) program aksi Partai Gerindra untuk kemakmuran

rakyat.

5. Pendanaan pemenangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 ditanggung

secara bersama-sama dengan prosentase 50% dari pihak Megawati Soekarnoputri

dan 50% dari pihak Prabowo Subianto.

6. Tim sukses pemenangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dibentuk

bersama-sama melibatkan kader PDI Perjuangan dan Partai Gerindra serta unsur-

unsur masyarakat.

7. Megawati Soekarnoputri mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai

Calon Presiden pada Pemilu Presiden tahun 2014.

Jakarta 16 Mei 2009

Megawati Soekarnoputri

Prabowo Subianto (keduanya tandatangan di atas materai)

Ada Hubungan "Mesra" apa antara Megawati dengan Budi Gunawan Hingga

Megawati "Tunduk" dihadapan Budi gunawan?

Apakah JK punya Kartu Truff megawati-budi gunawan sehingga JK bisa

mengalahkan cawapres pendampingi jokowi?

Atau JK menyimpan suatu hal yg maha besar lagi antara mega-budi gunawan?

Sebelum Selasa malam, nama Jusuf Kalla sebenarnya telah dicoret sebagai

kandidat cawapres Jokowi oleh internal PDIP atas berbagai alasan. Secara

personal, Megawati menilai Jusuf Kalla sebagai ‘lain di depan, lain lagi di

belakang’. Megawati melihat Jusuf Kalla sebagai sosok yang munafik.

Belum lagi masukan dari beberapa orang kepecayaan Mega, yakni Muhammad

Prananda, Hasto Kristianto, dan Rini Suwandi. Ketiga penasihat utama Megawati

itu menilai Jusuf Kalla tak cocok mendampingi Jokowi karena pasti akan lebih

mendominasi.

Kawan-kawan tentu tahu, Jusuf Kalla diajukan ke PDIP oleh tiga partai, yaitu

Nasdem (6%), PKB (9%) dan PPP (7%). Megawati dan ketiga penasihatnya

termasuk Jokowi sendiri tidak ingin ada Koalisi Gendut. Jika kita kalkulasikan,

koalisi PDIP dan Nasdem saja sudah memperoleh sekitar 25-26% suara legislatif.

Apabila ditambah dengan PKB dan PPP, koalisi akan memperoleh 41-42% suara.

Bagi PDIP, koalisi empat partai membentuk 42% suara, dimana PDIP hanya

menguasai 19% (tidak mayoritas), tidak efektif. Terlebih, 23% suara tersebut

merupakan buah gabungan tiga suara partai pengusung Jusuf Kalla.

Kekhawatiran Megawati, Jokowi, dan PDIP adalah kabinet akan dikuasai oleh

orang-orang dari kelompok Jusuf Kalla. Nantinya, pemerintahan Jokowi rentan

digulung oleh Jusuf Kalla. Itu sebabnya PDIP mencoret nama Jusuf Kalla sejak

awal.

Kembali masuknya Jusuf Kalla atas lobi Budi Gunawan yang membawa

kepentingan politik dari kepolisian menimbulkan tanda tanya besar bagi internal

PDIP selama beberapa hari terakhir.

Mereka melihat ada gejala tidak wajar dari Megawati terkait perubahan besar,

mendadak, dan sedikit memaksa ini. Megawati seperti disandera oleh sesuatu

yang kita tidak bisa pahami.

Jusuf Kalla mengetahui hal itu; sesuatu yang tidak bisa kita pahami itu. Ia pun

bersama mantan ajudannya, Irjen Syafruddin, mengajak Budi Gunawan yang

memiliki ‘kuasa besar’ terhadap putri Presiden Sukarno ini, bermain dalam

skenario ‘menyandera’ Megawati agar mau memasukkan kembali Jusuf Kalla

sebagai calon terkuat pendamping Jokowi.

Pertanyaannya, apakah memang Megawati begitu ingin menguasai Polri atau

jangan-jangan Budi Gunawan yang sebenarnya ingin mengembalikan pengaruh

dalam korpsnya itu lewat ‘penyanderaan’-nya terhadap Megawati?

Pertanyaan berikutnya, bagaimana bisa Megawati sampai-sampai mengabaikan

tiga penasihat utamanya hanya karena lobi Budi Gunawan untuk memasukkan

nama Jusuf Kalla dalam bursa cawapres pendamping Jokowi?

Ada hutang budi apa Megawati pada Budi Gunawan ‘rekening gendut’? Atau

jangan-jangan ada hubungan tertentu antara Megawati dengan Budi Gunawan?

Wallahualam bisahwab...

[RioBaretaz/wahid/voa-islam.com]

- See more at: http://www.voa-islam.com/read/liberalism/2014/07/07/31423/the-

godmother-3-megawati-batu-tulis-dan-tekanan-syahwat-budi-gunawan/

#sthash.V7UOdsm3.dpuf

The GodMother (4): Mengapa Megawati Bermaksud Ciptakan Kerusuhan Pasca

Pilpres?

JAKARTA (voa-islam.com) - Progress 98 melalui Ketuanya Faizal Assegaf pada

Kamis, 10 Juli 2014 menyerukan alasan dibalik retorika Megawati yang

bermaksud menciptakan kerusuhan pasca pilpres 9 Juli 2014 yang baru lalu.

Tekat Prabowo Subianto bila terpilih akan membongkar kejahatan perampokan

uang negara yang setiap tahun mencapai lebih dari seribu triliun rupiah telah

membuat konglomerat hitam panik.

Suara lantang Prabowo tentang skandal kerugian negara tersebut muncul bukan

tanpa alasan. Namun, Prabowo telah merampung berbagai bukti dan menyiapkan

langkah-langkah konkret serta mengajak rakyat untuk terlibat dalam misi mulia

tersebut.

Prabowo menegaskan: Bila bocoran uang negara itu diantsipasi maka dapat

disalurkan bagi kesejahteraan hidup rakyat banyak. Sebuah harapan yang luhur

dan sangat menyentuh kesadaran banyak orang.

Sikap berani dan gaya bicara blak-blakkan yang ditunjukan oleh Prabowo memicu

ragam spekulasi dari berbagai kalangan di dalam dan luar negeri.

Beberapa media asing merespon kehadiran Prabowo dengan apa yang mereka

sebut sebagai cikal bakal lahirnya kepemimpinan "macan Asia".

Beberapa media asing merespon kehadiran Prabowo dengan apa yang mereka

sebut sebagai cikal bakal lahirnya kepemimpinan "macan Asia". Dan

memposisikan watak nasionalisme Prabowo sejajar dengan tokoh internasional

seperti Hugo Saves, Fidel Castro, Ahmadinejad serta menegaskan Prabowo akan

membawa Indonesia ke jalan masa depan yang gemilang.

Terkait dengan ihwal skandal perampokkan ribuan triliun uang negara yang

disuarakan oleh Prabowo, dalam pemetaan politik nasional terkini, telah menuai

kekhawatiran yang serius.

Sebut saja, kubu PDIP pimpinan Megawati Soekarnoputri, tanpa diketahui oleh

publik telah mendapatkan tekanan yang luar biasa dari jaringan konglomerat

hitam. Pasalnya, para cukong BLBI tersebut dengan gencar mendorong PDIP dan

mitra koalisinya untuk melakukan segala cara mencegah agar Prabowo tidak

menang di pilpres 2014.

Seorang wartawan senior Kompas (corong konglomerat hitam) berinisial "PN",

secara terang-terangan menulis di laman media sosialnya bahwa: "kami

mendukung Jokowi tak sekedar untuk menang, namun lebih utama adalah untuk

mencegah Prabowo tidak terpilih sebagai presiden di negeri ini...". Tegasnya

kalaupun Jokowi kalah, maka Kompas akan mendorong terjadinya kekacauan

nasional.

Pernyataan sang wartawan Kompas yang terlacak memiliki hubungan spesial

dengan JK, selaras dengan sikap politik yang tengah dimainkan oleh Megawati

dan mitra koalisinya. Di mana telah menyiapkan skenario politik: (1) Jokowi

sebagai capres boneka PDIP diupayakan dengan segala cara agar menang. (2) Bila

Jokowi kalah maka langkah yang diambil adalah membuat kerusuhan dengan

fitnah bahwa Pilpres curang dan tidak legitimasi.

Rencana politik bumi hangus itu pun dimainkan dengan sempurna. Hanya

beberapa jam setelah kubu PDIP mendapatkan informasi tentang kekalahan

Jokowi, spontan Megawati dan mitra koalisinya melakukan pertemuan darurat.

Kemudian secara sepihak mengumumkan Jokowi menang dan telah menjadi

presiden pilihan rakyat.

Celakanya, klaim busuk itu didasari oleh manipulasi hasil perhitungan cepat

lembaga survei, yang sebelumnya telah disiapkan sebagai instrumen politik untuk

memuluskan skenario jahat mereka.

Tindakan Megawati dan komplotan mitra koalisinya wajar bila kemudian menuai

kecaman yang luas dari berbagai pihak. Megawati dituding hendak bermaksud

menggagalkan pemilu presiden dan bertujuan memicu konflik berdarah sesama

anak bangsa.

Mencermati skenario hitam tersebut, saya kira rakyat tidak boleh mengambil sikap

pasif apalagi terperdaya dengan kebohongan yang mereka lakukan. Sudah saatnya

rakyat bersatu dan bangkit melawan kejahatan politik Megawati dan komplotan

konglomerat hitam serta kawanan politisi busuk.

Tetaplah berjuang untuk mengantarkan Prabowo sebagai pemimpin nasional guna

menyelamatkan kebocoran uang negara ribuan triliun dari tangan-tangan jahat

konglomerat hitam. Rebut kembali Indonesia yang telah dikuasai oleh segelintir

orang yang bertindak semena-mena terhadap kehidupan rakyat banyak.

Demikian pers rilis yang diterima Voa-Islam. [Ahmed/voa-islam.com]

- See more at: http://www.voa-islam.com/read/intelligent/2014/07/12/31522/the-

godmother-4-mengapa-megawati-bermaksud-ciptakan-kerusuhan-pasca-pilpres/

#sthash.ho3RotRr.dpuf

The GodMother (5): Cerita 9 Dewi-Dewi Cinta Soekarno

JAKARTA (voa-islam.com) – Kisah nyata 9 dewi-dewi cinta Soekarno tak

banyak yang mengenalnya secara luas. Namun rakyat Indonesia lebih mengenal

Soekarno sang Proklamator ini sebagai singa podium dan mantan presiden

Republik Indonesia pertama. Sejarah mencatat, pria yang akrab disapa Bung

Karno mempunyai istri lebih dari satu orang.

Khusus pada bulan Juli ini, atau tepatnya tanggal 7 Juli 1954, Bung Karno

mempersunting Hartini, wanita asal Ponorogo, Jawa Timur. Kala itu Bung Karno

berusia 53 tahun sedangkan Hartini sendiri masih berusia 30 tahun. Pernikahan

Bung Karno dengan Hartini sendiri berlangsung dengan sederhana, namun sejarah

mencatat peristiwa besar tersebut.

Pada saat menikahi Hartini, Bung Karno masih berstatus sebagai seorang suami

dari Fatmawati yang merupakan ibunda dari Megawati Soekarnoputri. Sebelum

menikah, putra sang fajar tersebut meminta izin kepada Fatmawati, namun

demikian wanita asal Bengkulu tersebut tidak mengizinkan pernikahan tersebut.

“Tapi aku cinta padamu dan juga cinta pada Hartini,” kata Sukarno.

“Oo, tak bisa begitu.” Tolak Fatmawati seperti dia tulis dalam Catatan Kecil

Bersama Bung Karno.

Pernikahan Sukarno menimbulkan kecaman, terutama dari kelompok aktivis

gerakan perempuan. Organisasi Persatuan Istri Tentara (Persit) dan Persatuan

Wanita Republik Indonesia (Perwari), misalnya, berujuk rasa menolak poligami

Sukarno karena menganggap perbuatan itu merendahkan martabat perempuan.

Puncaknya, Fatmawati keluar dari Istana Negara, dengan dukungan penuh

Perwari.

Dalam situasi ini, pernikahan Sukarno dengan Hartini menjadi pukulan yang jauh

lebih menohok bagi organisasi perempuan. Perwari mengkritik keras perbuatan

Sukarno ini sebagai contoh buruk yang menggoyahkan sendi pendidikan dalam

keluarga. Sebaliknya Gerwani sebagai organisasi gerakan perempuan tebesar di

Indonesia yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) bungkam

dalam memandang pernikahan Bung Karno dengan Hartini.

“Gerwani berusaha menjaga hubungan harmonis antara Sukarno dan Partai

Komunis Indonesia,” kata Saskia E Wieringa yang juga penulis buku

Penghancuran Gerakan Perempuan.

Selain dikenal sebagai singa podium Bung Karno juga dikenal sebagai penakhluk

wanita. Sukarno juga selalu bersikap gallant atau sopan dan hangat pada setiap

wanita. Tak peduli wanita itu tua atau muda. Soekarno tak segan-segan

mengambilkan minum sendiri untuk tamu wanitanya.

Soekarno juga selalu membantu memegang tangan wanita, jika wanita itu keluar

mobil. Sukarno menghormati wanita, juga sangat romantis. Dia juga tak sungkan

mengumbar pujian pada wanita. Hal ini yang selalu membuat para wanita

tersanjung.

Berdasarkan catatan sejarah, putra dari Ida Ayu Nyoman Rai itu mempunyai 9

istri dan 10 orang anak. Berikut kesembilan istri sah Sukarno:

Oetari (1921–1923)

Inggit Garnasih (1923–1943)

Fatmawati (1943–1956)

Hartini (1952–1970)

Kartini Manoppo (1959–1968)

Ratna Sari Dewi (1962–1970)

Haryati (1963–1966)

Yurike Sanger (1964–1968)

Heldy Djafar (1966–1969)

Namun demikian dari 9 istri tersebut, adalah Inggit Garnasih yang paling berjasa

dengan Bung Karno. Betapa tidak, Inggit adalah wanita yang menemani

perjuangan Bung Karno sejak ia bersekolah di ITB Bandung, hingga dibuang ke

berbagai tempat pengasingan di Tanah Air. Maka tidak heran dalam sebuah

Kongres, Bung Karno menyebut Inggit sebagai Srikandi Indonesia.

Selanjutnya Fatmawati yang disunting pada tahun 1943 dan tidak pernah

diceraikan hanya meninggalkan Istana Merdeka begitu Soekarno menikahi Hartini

pada tahun 1954. Hartini mendampingi hingga Soekarno wafat pada 21 Juni 1970.

Selain Inggit, perempuan lain yang begitu dalam mencintai Bung Karno adalah

Hartini. Sejak menikah dengan Bung Karno pada tahun 1954, wanita tersebut

konsisten dan selalu menemani Bung Karno baik dikala suka ataupun duka. Saat

Bung Karno jatuh dari kekuasaan dan meninggal pada tahun 1970, Hartini adalah

sosok setia yang mendampingi Bung Besar.

Dari sembilan istrinya tersebut, total ada sepuluh anak yang ‘resmi’ diakui sebagai

anak Bung Karno. Dari Fatmawati, Bung Karno dikaruniai 5 anak yakni Guntur,

Megawati, Rachmawati, Sukmawati, dan Guruh. Sedangkan dari Hartini, ada dua

anak Bung Karno yakni Taufan dan Bayu. Dari Ratna Sari Dewi lahirlah Kartika.

Demikian juga dari Haryati lahirlah Ayu, dan anak terakhir Soekarno berasal dari

Kartini Manoppo yang diberi nama Totok. [ahmed/PNC/voa-islam.com]

- See more at: http://www.voa-islam.com/read/liberalism/2014/07/13/31589/the-

godmother-5-cerita-9-dewidewi-cinta-soekarno/#sthash.zmVGXfKc.dpuf

The GodMother (6): Usai Pilpres, Progress 98 Laporkan Mega Soal Skandal

BLBI

Jakarta (voa-islam.com) – Faizal Assegaf, Ketua Progres 98 mengungkapkan akan

menyeret mantan Presiden Megawati Soekarnoputri ke ranah hukum terkait soal

giga skandal bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan negara.

Kebijakan release and discharge (R&D) atau surat keterangan lunas (SKL) yang

diterbitkan Mega sewaktu menjadi presiden, telah merugikan rakyat dan bangsa

Indonesia ratusan triliun rupiah.

"Kami melihat penuntasan kasus BLBI punya resistensi sangat besar dari

kelompok tertentu. Karenanya kami menargetkan akan melaporkan Mega ke

polisi. Kami akan kumpulkan 38 ormas untuk membahas masalah ini lebih

lanjut," ujar Ketua Progres 98 Faizal Assegaf, di Acara Diskusi Voa-Islam dan

Media "Mengantisipasi Skenario Chaos Kubu Merah" di Hotel Gren Alia Cikini,

Jakarta, Sabtu (13/7/2014).

Seperti dikutip dari Inilah.com, diketahui SKL diterbitkan oleh Badan Penyehatan

Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8

Tahun 2002. Saat itu, presiden yang menjabat adalah Megawati Soekarnoputri.

Berdasarkan inpres itu, debitor BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang walau

hanya menyelesaikan kewajibannya sebesar 30% dalam bentuk uang tunai, dan

70% dibayar dengan sertifikat bukti hak atau aset kepada BPPN. Atas dasar bukti

itu, mereka yang diperiksa dalam penyidikan Kejaksaan Agung akan

mendapatkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Namun belakangan, aset-aset yang diserahkan para pengutang BLBI itu ternyata

nilainya jauh di bawah klaim. Padahal, SKL dan SP3 sudah diterbitkan. Kondisi

itu semakin diperparah lagi, ketika aset-aset itu dijual, ternyata hanya laku sekitar

30% dari nilai yang diklaimkan. Inilah yang menyebabkan Negara dirugikan

ratusan triliun rupiah.

Kerugian negara dan rakyat Indonesia semakin bertambah, karena aset-aset

berupa perbankan itu akhirnya dijual kepada investor asing.

Kerugian negara dan rakyat Indonesia semakin bertambah, karena aset-aset

berupa perbankan itu akhirnya dijual kepada investor asing. Padahal, di dalamnya

ada obligasi pemerintah yang harus dibayar bunganya setiap tahun. Akibatnya,

sejak 2003 APBN harus mengalokasikan pembayaran bunga obligasi

rekapitalisasi (OR) perbankan sekitar Rp60 triliun. Lebih celaka lagi, pembayaran

IT terus berlangsung sampai 2040.

Inpres Nomor 8 Tahun 2002 yang menjadi dasar kejaksaan mengeluarkan SP3 itu

sendiri bertentangan dengan sejumlah aturan hukum. Di antaranya bertabrakan

dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi.

Penerima SKL BLBI beberapa antara lain, Sjamsul Nursalim (Bank Dagang

Nasional Indonesia/BNDI) dan Antony Salim (Salim Group). Utang Salim Group

ketika dibuatkan SKL mencapai lebih dari Rp55 triliun. Selang dua tahun setelah

SKL terbit, aset Salim Group yang diserahkan ternyata hanya bernilai Rp30

triliun.

Breaking News: KPK Akan Periksa Megawati, Jokowi - JK Panik !

megawati-soekarnoputri kasus BLBI

Faizal Assegaf menulis dalan situsnya, visibaru.com, "Saya menjulukinya Ratu

Kebal Hukum dan sebagian besar orang di negeri ini lebih mengenalnya sebagai

politisi "Banteng Betina".

Kedua julukan itu menjelaskan tentang posisi dan peran Megawati selaku Ketua

Umum PDIP dalam perspektif hukum dan politik." Demikian awal tulisan

tersebut.

Di perhelatan politik nasional, lebih dari 14 tahun Megawati telah memperlihatkan

setumpuk prestasi yang spektakuler. Yakni, kehandalannya memandu PDIP

sebagai sarana koruptor, corong pembela konglomerat hitam BLBI, panggung

pelacuran intelektual pro asing dan aseng, hingga wadah penampung aspirasi

kaum homo, waria dan lesbi.

Berbagai elemen yang berasal dari dunia hitam tersebut, menyatu dan tunduk

sepenuhnya pada kepentingan syahwat kekuasaan Megawati. Dan melebur dalam

kolaborasi politik bertopeng demokrasi, yang sering kali hadir mempertontonkan

praktek politik kotor dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan

terselubung.

Bobroknya kepemimpinan Megawati, acap kali menuai kecaman dan perlawanan

serius dari rakyak banyak. Bahkan, Rachmawati Soekarnoputri, adik kondungnya,

belum lama ini memperlihatkan sikap gusar dan menuding Megawati telah

mencoreng kehormatan keluarga Bung Karno.

Kepada pers, Rachmawati dengan lantang bersuara membeberkan dosa-dosa

politik Megawati. Di antaranya kasus penjualan PT Indosat, penjualan ladang gas

Tangguh, pembelian Sukhoi "bodong", penjualan VLCC, dan kebijakan

memberikan pengampunan kepada pengemplang BLBI melalui Release and

Discharge.

Rachmawati menegaskan: "Kasus-kasus ini perlu dijelaskan, agar publik

mengingat kembali kualitas kepemimpinan Mega dan partainya". Sikap tegas itu

datang dari lingkaran keluarga Bung Karno dan patut diberi apresiasi.

Terkait upaya membongkar megakasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

(BLBI) yang telah berdampak merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah,

kini mulai memasuki titik terang. Ketua KPK Abraham Samad, dalam siaran pers

Senin (11/7), mengatakan pihaknya segara memanggil dan memeriksa Megawati.

Pemanggilan KPK terhadap Megawati karena posisinya saat itu selaku Presiden

yang secara diam-diam memberikan pengampunan kepada pengemplang BLBI

melalui kebijakan Release and Discharge. Sebuah kebijakan culas untuk

melindungi kejahatan para perampok uang negara dan telah berdampak

menyebabkan kerugian besar bagi bangsa Indonesia.

Akibat perilaku korup Megawati, membuat pakar ekonomi Kwik Kian Gie

terpaksa hengkang dari PDIP. Menurut Kwik, apa yang dilakukan oleh Megawati

adalah sebuah pengkhianatan kepada negara dan rakyat.

Pada tanggal 2 April 2013, Kwik Kian Gie menyampaikan keterangan berupa

data-data otentik tentang penyelesaian kasus BLBI kepada KPK dan menjelaskan

keterlibatan Megawati serta pihak-pihak terkait dalam kasus tersebut.

Sebagai mana diketahui kasus korupsi dana BLBI terjadi saat krisis moneter

menerpa di Indonesia pada 1998. BLBI merupakan skema bantuan (pinjaman)

yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah

likuiditas. Skema pinjaman itu berdasar perjanjian Indonesia dengan Dana

Moneter Internasional (IMF) untuk mengatasi krisis. Pada Desember 1998, Bank

Indonesia telah menyalurkan BLBI sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank.

Pemerintah saat itu dipimpin Presiden Megawati Soekarno Putri menyetujui

penerbitan SKL kepada sejumlah obligor (penerima) Bantuan Likuiditas Bank

Indonesia (BLBI), yang ternyata malah diselewengkan. Pemberian SKL dianggap

merupakan kebijakan kriminal.

Dalam Audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap penggunaan dana BLBI oleh

48 bank itu, terungkap adanya penyimpangan penggunaan dana sebesar Rp 138

triliun.

Terbongkarnya keterlibatan mantan Presiden Megawati dalam kasus BLBI yang

tengah diproses oleh KPK, jelas membuat rakyat banyak gembira. Namun

sebaliknya bagi Jokowi dan Jusuf Kalla justru dihentak oleh kepanikan. Maklum,

sang Capres boneka sadar bahwa langkah berikutnya Kejaksaan maupun KPK

akan memenjarakan dirinya dalam kasus korupsi proyek pengadaan Trans Jakarta.

salam

by Faizal Assegaf

Ketua Progres 98

Jakarta 12 Juli 2014

Demikian rilis Progress 98 dalam menyikapi mega bahkan giga skandal BLBI.

- See more at: http://www.voa-islam.com/read/liberalism/2014/07/14/31602/the-

godmother-6-usai-pilpres-progress-98-laporkan-mega-soal-skandal-blbi/

#sthash.cOaQtOvC.dpuf

The GodMother (7): Prabowo Masuk Istana, Mega - Jokowi Menuju Penjara!

JAKARTA (voa-islam.com) - Demikian judul provokatif namun sarat makna.

Menurut Progress 98 hal ini sejatinya tak sulit untuk di implementasikan.

Melalui ketuanya, Faizal Assegaf menyatakan "Untuk apa jutaan rakyat

berpartisipasi menghadirkan pemimpin nasional melalui proses pemilu yang

sangat sakral dan mahal, bila semua itu hanya berakhir demi pemuasan kekuasaan

segelintir orang semata...?"

Pertanyaan itu adalah sebuah renungan bagi rakyat di negeri ini, dan semoga

mengugah kesadaran para pejuang perubahan yang masih berjiwa idealis dan

tercerahkan.

Dalam berbagai kesempatan, calon presiden "terpilih" Prabowo Subianto dengan

gagah, berani dan cerdas berkali-kali menggulir pesan penuh makna. Yakni,

keadilan dan kesejahteraan merupakan dua masalah penting yang harus konsisten

untuk diperjuangkan bersama.

Keadilan dimaksud adalah upaya menegakan hukum guna memastikan

penyelenggaraan negara dan pemerintahan terbebas dari kejahatan korupsi serta

bertujuan memberi perlindungan atas hak asasi manusia.

Secara spesifik terkait upaya pemberantasan korupsi, Prabowo dengan suara

lantang membongkar bahwa setiap tahun telah terjadi kebocoran anggaran lebih

dari seribu triliun rupiah.

Penyebab kebocoran tersebut akibat dari "salah urus" pengelolaan sumber

kekayaan alam, praktek kartel dan hegemoni atas penguasaan ekonomi nasional

oleh segelintir konglomerat asing dan aseng, serta tata kelola keuangan negara

yang amburadul dan tidak transparan.

Bila saja uang yang demikian banyak itu dapat diselamatkan, maka akan memberi

dampak besar untuk kesejahteraan hidup rakyat banyak. Membangkitkan kamjuan

yang signifikan bagi rakyat dan negara untuk bergerak maju ke masa depan dalam

menghadapi tantangan globalisasi.

Atas pandangan dan tujuan luhur Prabowo, jelas membuat saya, anda dan seluruh

rakyat di negeri ini tergerak untuk mendukungnya. Tapi jalan untuk membawa

Prabowo ke kursi kekuasaan guna merealisasikan misi mulia tersebut, tak

semudah yang dibayangkan.

Pada tahapan konsolidasi politik untuk memenangkan Prabowo dalam proses

pemilu presiden, dua tantangan serius telah menghadang. (Pertama) bila Prabowo

menang maka kubu Jokowi akan melakukan perlawanan berupa penciptaan

kekacauan nasional melalui provokasi isu kecurangan pemilu. Dengan sasaran

jangka pendek bertujuan mendelegitimasi hasil pemilu.

(Kedua) jika rencana memboikot hasil pemilu melalui kerusuhan nasional gagal

dilakukan, maka pendekatan jangka panjang adalah memunculkan gerakan oposisi

dengan menggandeng kepentingan asing dan aseng untuk melengserkan Prabowo

dari kursi kekuasaan.

Cara yang biasa digunakan melalui pengarahan aksi massa secara masif dan

sporadis untuk menggoyah stabilitas keamanan nasional yang berujung pada

desakan melengserkan Prabowo dari tampuk kekuasaan.

Fakta atas kedua skenario itu dalam tiga pekan ini semakin merebak melalui

serangkaian isu / opini yang gencar dilakukan oleh jaringan media massa

pendukung Jokowi (Metro tv, kompas, detik dan mitra pers terkait). Betapa

culasnya kejahatan tersebut dipertontonkan dihadapan rakyat banyak demi

melanggengkan kepentingan segelintir orang yang haus akan kekuasaan.

Menyikapi konspirasi jahat dimaksud, menurut saya perlu dihadapi dengan

pendekatan yang serius dan efektif. Melalui upaya penegakkan hukum, bukan

sebaliknya justru terjebak pada kompromi politik yang bersifat pragmatis.

Tegasnya, di awal terbentuknya pemerintahan Prabowo, terobosan untuk

membawa Megawati dan Jokowi ke jalur hukum harus menjadi perioritas utama.

Dan semua itu sangat memerlukan dukungan dari seluruh elemen rakyat, guna

mendorong rencana KPK untuk memeriksa dan menetapkan Megawati sebagai

tersangka dalam skandal kasus BLBI.

Di pihak lain, penanganan kasus korupsi proyek pengadaan Bus Trans Jakarta,

merupakan pintu masuk untuk menyeret keterlibatan Gubernur DKI Joko Widodo

ke meja hijau

Di pihak lain, penanganan kasus korupsi proyek pengadaan Bus Trans Jakarta,

merupakan pintu masuk untuk menyeret keterlibatan Gubernur DKI Joko Widodo

ke meja hijau. Kasus ini tidak boleh berhenti apalagi hilang begitu saja.

Dengan membawa kedua politisi PDIP (Megawati dan Jokowi) ke ranah hukum,

maka dapat dipastikan upaya untuk mengacaukan stabilitas nasional dapat

ditangkal. Tegasnya memberi efek jera kepada mereka-mereka yang hendak

menjadikan basis politik kepartaian sebagai tujuan untuk menghambat

kelangsungan berbangsa dan bernegara dengan cara yang inkonstitusional.

Rakyat sudah muak dan energinya makin terkuras oleh permainan kotor politik

para pendukung konglomerat hitam. Kini saatnya bangkit menggalang

kebersamaan anak bangsa, mendukung sepenuhnya kehadiran kepemimpinan baru

dari hasil pemilu yang sah, yakni Prabowo - Hatta untuk keadilan dan

kesejahteraan.

- See more at: http://www.voa-islam.com/read/liberalism/2014/07/17/31662/the-

godmother-7-prabowo-masuk-istana-mega-jokowi-menuju-penjara/

#sthash.onYAv6ZG.dpuf