i

TESIS

FUNGSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

DALAM PENYITAAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI

TERKAIT DENGAN PENCUCIAN UANG

KETUT MAHA AGUNG

NIM : 1290561045

PROGRAM MAGISTER

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR

2015

ii

FUNGSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

DALAM PENYITAAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI

TERKAIT DENGAN PENCUCIAN UANG

Tesis Untuk Memperoleh Gelar Magister

Pada Program Magister Program Studi Ilmu Hukum

Program Pascasarjana Universitas Udayana

KETUT MAHA AGUNG

NIM : 1290561045

PROGRAM MAGISTER

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR

2015

iii

LEMBAR PENGESAHAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 8 JULI 2015

Pembimbing I

Prof. Dr. I Ketut Mertha, SH.,M.Hum

NIP. 19461231 197602 1 001

Pembimbing II

Dr. I Gede Artha, SH.,MH

NIP. 19580127 198503 1 002

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Magister (S2) Ilmu Hukum

Universitas Udayana

Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,L.LM.

NIP. 19611101 198601 2 001

Direktur Program Pascasarjana

Universitas Udayana

Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S(K)

NIP. 19590215 198510 2 001

iv

TESIS INI TELAH DIUJI

PADA TANGGAL 8 JULI 2015

Panitia Penguji Tesis

Berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana

Nomor : 2042/UN.14.4/HK/2015 Tanggal 7 Juli 2015

Ketua : Prof. Dr. I Ketut Mertha, SH.,M.Hum

Sekretaris : Dr. I Gede Artha, SH.,MH

Anggota : 1. Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH.,MS

2. Dr. Gde Made Swardhana, SH.,MH

3. Dr. Putu Tuni Cakrabawa Landra, SH.,M.Hum

v

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KETUT MAHA AGUNG

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Tesis : Fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyitaan

Aset Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Pencucian Uang

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah Tesis ini bebas Plagiat. Apabila

dikemudian hari terbukti Plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia

menerima sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mendiknas RI Nomor 17

Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Denpasar, April 2015

Yang menyatakan,

Ketut Maha Agung

vi

UCAPAN TERIMA KASIH

Puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa /

Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga

penulisan Tesis yang berjudul “Fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam

Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Pencucian Uang” kiranya

dapat penulis selesaikan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh

gelar Magister dalam Program Studi Ilmu Hukum pada ProgramPascasarjana

Universitas Udayana.

Dalam penyusunan tesis ini, berbagai pihak telah banyak memberikan

dorongan, bantuan serta masukan sehingga dalam kesimpulan ini penulis

menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Rektor Universitas Udayana Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD,

KEMD atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan kepada penulis

untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister di

Universitas Udayana.

2. Ibu Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Udayana Prof. Dr. dr. A. A.

Raka Sudewi, Sp.S (K) atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan

kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program

Magister di Universitas Udayana.

3. Ibu Ketua Program Studi Pasca Sarjana Universitas Udayana Dr. Ni Ketut

Supasti Dharmawan, S.H., M.Hum., L.LM dan sekaligus selaku Anggota

Penguji III, atas kesempatan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis

vii

untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister di Program

Pasca Sarjana Universitas Udayana serta yang telah meluangkan waktunya

untuk memberikan arahan dan saran serta ilmu kepada penulis dalam

penyelesaian tesis ini.

4. Bapak Sekretaris Program Studi Pasca Sarjana Dr. Putu Tuni Cakabawa

Landra, S.H., M.H atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk

mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister di Program Pasca

Sarjana Universitas Udayana.

5. Bapak Dr. Dr. I Ketut Mertha, SH., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah

meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan saran serta

ilmu yang penulis terima baik selama mengikuti perkuliahan maupun selama

bimbingan.

6. Bapak Dr. I Gede Artha, SH., MH., selaku Pembimbing II yang telah

meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan saran serta

ilmu yang penulis terima baik selama mengikuti perkuliahan maupun selama

bimbingan.

7. Bapak / Ibu selaku Ketua / Sekretaris dan Anggota Penguji I, II dan III, yang

telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan saran serta ilmu

kepada penulis guna penyempurnaan tesis ini.

8. Bapak / Ibu para Teoritisi dan Para Praktisi yang secara tidak langsung telah

meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan saran serta ilmu kepada

penulis dalam penyelesaian tesis ini.

viii

9. Para Dosen pada Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program

Pasca Sarjana Universitas Udayana yang telah memberikan arahan serta ilmu

yang penulis terima selama mengikuti perkuliahan,

10. Seluruh karyawan/karyawati pada Program Magister Program Studi Ilmu

Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Udayana yang telah banyak

membantu dan memberikan kemudahan serta kelancaran pelayanan

administrasi baik selama penulis mengikuti perkuliahan maupun sampai

dengan penyelesaian tesis ini.

11. Atasan langsung dan tidak langsung beserta seluruh kolega di Kejaksaan

Tinggi Bali dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang telah berbaik hati

memberikan ijin kepada Penulis untuk menempuh Studi Magister Ilmu

Hukum di Program Studi Pascasarjana Universitas Udayana

12. Segenap kolega seprofesi di Kejaksaan Negeri Denpasar dan Kejaksaan

Negeri Bekasi yang telah memberikan dorongan moril sehingga penulis

berhasil melakukan penelitian untuk mengakhiri masa studi yang dapat dilalui

tanpa hambatan yang berarti.

13. Segenap informan yang telah memberikan masukan data atau bahan hukum

sehingga penelitian tesis dapat tersusun dan terselesaikan.

14. Bapak / Ibu Orang Tua, Mertua, Istri, serta anak-anak yang saya cintai dengan

tekun memberi doa dan dorongan sehingga tesis ini bisa terselesaikan

15. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara handai taulan, yang telah memberikan

dukungan serta doa dalam penyelesaian tesis ini, yang tidak dapat penulis

sebutkan satu persatu

ix

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari

kesempurnaan baik mengenai isi maupun dari segi teknis penulisannya,

sebagaimana pepatah mengatakan Tiada Gading Yang Tak Retak. Oleh

karenanya penulis dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran

yang membangun dari berbagai pihak. Akhir kata penulis mengucapkan banyak

terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan

karuniaNya kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan dan

penyelesaian Tesis ini dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi

penulis pada khususnya dan pembaca pecinta hukum pada umumnya.

Denpasar, April 2015

Hormat

Penulis

x

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam

Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Pencucian Uang”. Tindak

pidana korupsi yang terjadi secara kualitas dan kuantitas terus meningkat dan

sangat merugikan keuangan negara. Tindak pidana korupsi yang terjadi hampir

selalu terkait dengan pencucian uang. Maka untuk kepentingan proses peradilan

perlu aset-aset tersangka disita oleh KPK. Sedangkan dasar pengaturan untuk

penyitaan dalam perundang-undangan terjadi konflik norma hukum antara

KUHAP dan dan Undang – Undang KPK. Pasal 38 ayat (1) KUHAP mengatur

penyidik dalam melakukan penyitaan harus ada ijin Ketua Pengadilan Negeri,

sedangkan Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

KPK, penyidik KPK dalam melakukan penyitaan tidak perlu ijin Ketua

Pengadilan Negeri, maka disini tampak adanya konflik norma hukum antar

undang-undang.

Penelitian ini mengetengahkan permasalahan : 1) Apakah ada pengaturan

yang harmonis dan terkorelasi tentang penyitaan aset tersangka korupsi diduga

pula melakukan tindakan pidana pencucian uang perspektif perundang-undangan

pidana Indonesia ? 2) Apakah dasar pertimbangan penyidik KPK dalam

penyitaan aset koruptor yang jumlah nilainya dianggap tidak logis atau tanpa

batas? Permasalahan ini akan dikaji berdasarkan asas-asas hukum, konsep-konsep

hukum, doktrin hukum, yurisprudensi dan teori-teori hukum yang relevant.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini tergolong penelitian

hukum normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan

konseptual dan pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus. Dengan sumber

bahan hukum primer dan subsidair : Teknik analisis atas kajian dipakai teknik

deskriptif, interpretatif, evaluasi dan argumentasi sebagai temuan hasil penelitian

ini diperoleh hasil bahwa tidak ada dasar pengaturan yang sinkron antara KUHAP

dan UU KPK dalam melakukan penyitaan aset korupsi. Dan tidak adanya batas

waktu atas perolehan aset korupsi yang dijadikan obyek penyitaan oleh KPK.

Untuk masa mendatang perlu pengaturan pasti untuk kedua hal tersebut.

Kata kunci : Fungsi KPK, Penyitaan, Aset Korupsi, Pencucian Uang

xi

ABSTRACT

This research is topic “The Function of Corruption Eradication Commition

(KPK) to up Confiscation of Corruption by the Money Laundering”. The

corruption has been growing and expanding and financial loss of the state.

Criminal corruption always to up with money laundering criminal to up the

process administration of justice is interested in to action ower confiscation to

assets corruption criminal by the corruption eradication commition. But its ower

legislation with confiscation in Indonesian regulation its conflict of norm in other

KUHAP and KPK legislation. In the KUHAP it’s need premission to by judge,

but in the cooruption eradicition commition is not need presmission by the judge.

In the a regulation is conflic of norm.

This problem in ower research : 1. What are to be harmonization and

corelated legislation of confiscation in other regulation in Indonesian are to

connected with money laundering criminals ? 2. What are the logical issues with

corruption eradication commintion in it asset corruption is not limitation

regulation ? Ower problems is solution break with fundamentation law, concept of

law, doktrin of law, yurisprudence and theory of law are related.

In this research to use the normatif law types and to statues method,

conseptual method, comparative method, and cases method. Analitic techincal to

use descriptive analitical, interpretative analitical, evaluatif and argumentatif

analitical. The findings of the research are is not to be sincronization ower.

KUHAP and KPK legislation to action confiscation corruption asset to future s

improtant it distinct to regulation legislation by to solution this problems.

Keywords : Corruption Eradication Commition Function, Confiscation,

Corruption Asset, Money Laundering

xii

RINGKASAN

Tesis dengan judul “Fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam

Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Pencucian Uang”. Terdiri

dari 5 (lima) bab dengan paparan tiap ban dengan sub-sub terurai seperti berikut :

Bab I : Pendahuluan, terdiri atas : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah,

Ruang Lingkup Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisional

Penelitian, Landasan Teoritis dan Kerangka Berpikir, dan Metode Penelitian yang

menyangkut jenis penelitian, Jenis Pendekatan, Sumber Bahan Hukum, Teknik

Pengumpulan Bahan Hukum dan Teknik Analisis Bahan Hukum. Dalam Bab I ini

pada inti pokoknya menyajikan latar belakang menyangkut fungsi KPK dalam

melakukan tindakan penyitaan terhadap aset koruptor yang sebelumnya telah

dicuci oleh koruptor. Berbagai bentuk tindak pidana asal salah satunya korupsi.

Ketentuan pengaturan akan penyitaan oleh KPK mengalami kesulitan karena tiada

ketentuan yang sinkron antara KUHAP dan UU Korupsi yang mengaturnya.

Terjadi konflik norma pengaturan tentang penyeitaan, juga tidak adanya batasan

pengaturan terhadap obyek atau aset yang mesti disita, karena tidak ada

pembatasan ruang dan waktu untuk itu, sehingga melahirkan 2 (dua) buah

masalah : 1. Apakah ada ketentuan pengaturan yang sinkron dalam perundang-

undangan pidana tentang penyitaan ? 2. Apa dasar pertimbangan KPK dalam

menyita aset koruptor yang dipandang aset tidak logis tersebut ? Untuk menjawab

dan mengkaji permasalahan tersebut memakai penelietian hukum normatif dengan

beberapa pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, perbandingan

xiii

serta pendekatan kasus, serta memakai kerangka teoritik asas-asas hukum,

konsep-konsep hukum, doktrin, yurisprudensi, hasil penelitian terdahulu, serta

teori-teori hukum yang relevant. Dengan tujuan penelitian untuk memperdalam

pengetahuan hukum pidana khususnya hukum secara pidana, serta masukan bagi

dunia praktisi akan manfaat tindakan penyitaan dalam proses aset koruptor bagi

negara oleh KPK.

Dalam Bab II, terurai mengenai beberapa pemahaman akan pengertian dari

variabel-variabel judul seperti Esensi KPK, Penyitaan, Tindakan Pidana, Korupsi

dan Pencucian Uang. Sub berikut menyangkut landasan yuridis tentang

pengaturan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi dalam berbagai dasar

hukum seperti KUHP, Peraturan Penguasa Militer, Perpu Tahun 1960 UU No. 3

Tahun 1971 dan terakhir dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga lanjut disajikan tipe – tipe

korupsi dan modus operandinya, serta kaitan tindak pidana korupsi dengan

tindakpidana pencucian uang.

Bab III, menyajikan paparan uraian tindakan penyitaan yang dapat

dilakukan sesuai pengaturan KUHAP dan sesuai UU KPK NO. 30 Tahun 2002.

Hal ini juga dihubungkan dengan pengaturan oleh UU NO. 8 Tahun 2010 tentang

Pencucian Uang terhadap tindak pidana asal sesuai UU No. 31 Tahun 1999 jo UU

NO. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang

sasarannya guna pengembalian kerugian keuangan negara oleh koruptor melalui

tindakan penyitaan terlebih dahulu oleh KPK. Tindakan penyitaan yang ada di

Indonesia juga diperbandingkan dengan keberadaan tindakan penyitaan di

xiv

beberapa negara seperti : Amerika Serikat, Swiss, Filipina, Columbia, Australia

serta Hongkong dalam upaya pemulihan aset guna kepentingan negara. Dalam bab

ini pula dikaji fungsi KPK dalam penyitaan tersebut terkait dengan teori fungsi

serta teori harmonisasi hukum, dimana guna membenahi dasar pengaturan yang

konflik agar harmonis sehingga ada dasar kepastian hukum dalam berfungsi bagi

KPK dan absah secara hukum. Hal ini seiring dengan esensi teori kebijakan

hukum pidana untuk increformulasi ketentuan aturan yang masih belum sinkron

atau konflik tersebut seperti tersurat dalam KUHAP dan UU NO. 31 Tahun 1999

jo UU NO. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

khususnya mengatur tentang penyitaan tersebut.

Bab IV, dalam bab ini menguraikan tentang penyitaan dan perampasan

aset korupsi terkait dengan pencucian uang. Menyangkut mengenai kebijakan

pengaturan tindakan penyitaan perspektif hukum positif Indonesia dikaitkan

dengan pengaturan universal UNCAC (UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan

Konvensi PBB Anti Korupsi). Juga penyitaan dan perampasan aset sesuai dengan

UU Korupsi dan UU TPPU. Untuk perspektif kedepan bagi Indonesia telah

dirintis RUU tentang perampasan aset dari suatu tindak pidana, melalui penetapan

/ putusan hakim dan perampasan aset melalui upaya tindakan hukum lainnya.

Serta dipaparkan pula implikasi dan korelasi penerapan TPPU terhadap harta

kekayaan asal dari tindak pidana korupsi.

Bab V, simpulan engan mendapatkan esensi inti menjawab permasalahan

bahwa : 1. Tidak ada pengaturan yang sinkron tentang penyitaan oleh KPK,

bahkan antara KUHAP dan UU Tindak Pidana Korupsi terjadi norma konflik (

xv

menurut KUHAP untuk melakukan penyitaan harus seijin Ketua Pengadilan

Negeri), tetapi oleh UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak perlu ijin dari

Ketua Pengadilan Negeri dalam menyita aset koruptor. 2. KPK dalam menyita

aset koruptor tidak jelas dasar pertimbangan dan pengaturannya tanpa ada batas

waktu perolehan aset yang dikuasai / dimiliki oleh tersangka koruptor sebagai

saran kedepan legislatif perlu memformulasi pengaturan tentang penyitaan agar

ada kepastian hukum dan keharmonisan norma yang mengaturnya, juga ada

batasan waktu kepemilikan atas aset yang dimiliki / dikuasai tersangka koruptor

untuk dapat dilakukan penyitaan oleh KPK atau penegak hukum lainnya selaku

penyidik.

xvi

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ...................................................................... i

LEMBAR PENGESAHAN ........................................................... iii

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.............................................. iv

UCAPAN TERIMA KASIH .......................................................... v

ABSTRAK .................................................................................... ix

ABSTRACT ................................................................................. x

RINGKASAN .............................................................................. xi

DAFTAR ISI ................................................................................. xv

BAB I PENDAHULUAN ......................................................... 1

1.1 Latar Belakang Masalah ........................................... 1

1.2 Rumusan Masalah .................................................... 23

1.3 Ruang Lingkup Masalah .......................................... 23

1.4 Tujuan Penelitian ..................................................... 24

1.4.1 Tujuan Umum ................................................ 24

1.4.2 Tujuan Khusus ............................................... 24

1.5 Manfaat Penelitian ................................................... 25

1.6 Orisinalitas Penelitian .............................................. 25

1.7 Landasan Teoritis dan Kerangka Berpikir ................. 27

1.8 Metode Penelitian .................................................... 57

1.8.1 Jenis Penelitian .............................................. 57

xvii

1.8.2 Jenis Pendekatan ............................................ 58

1.8.3 Sumber Bahan Hukum .................................... 60

1.8.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ............... 62

1.8.5 Teknik Analisis Bahan Hukum ....................... 63

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG FUNGSI KOMISI

PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) TERKAIT

PENYITAAN, ASET, TINDAK PIDANA KORUPSI

DAN PENCUCIAN UANG .......................................... 64

2.1. Pengertian Fungsi, KPK, Penyitaan, Tindak

Pidana Korupsi dan Pencucian Uang .................... 64

2.1.1 Pengertian Fungsi ....................................... 64

2.1.2. Komisi Pemberantasan Korupsi ................. 65

2.1.3. Penyitaan ................................................... 66

2.1.4. Pengertian dan Makna Aset ........................ 67

2.1.5. Arti Tindak Pidana Korupsi ......................... 67

2.1.6. Pencucian Uang ......................................... 73

2.2. Landasan Yuridis Pengaturan Sanksi Pidana

Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Beberapa

Perundang-Undangan Pidana Indonesia ................ 75

2.2.1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) ..................................................... 77

2.2.2. Peraturan Penguasa Militer Nomor :

PRt/PM-06/1957 tanggal 9 April 1957 ....... 79

xviii

2.2.3. Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan

Darat No. : Prt/Peperpu/013/1958, Tentang

Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan

Perbuatan Korupsi Pidana dan Penilikan

Harta Benda (BN Nomor : 40 Tahun 1960) 81

2.2.4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor : 24 Prp Tahun 1960

Tentang Pengusutan, Penuntutan dan

Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan

Penilikan Harta Benda (LN Nomor : 72

Tahun 1960) ............................................... 83

2.2.5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi ..................................................... 84

2.2.6. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1999

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun

2001 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ....... 86

2.3. Tipologi dan Modus Operandi Korupsi ................. 103

2.3.1. Tipologi Korupsi Menurut Doktrin ............. 103

xix

2.3.2. Tipologi Korupsi Menurut UU No. 31

Tahun 1999 ................................................ 109

2.3.3. Modus Operandi Korupsi ........................... 113

2.4. Modus Operandi Korupsi Dalam Pencucian Uang . 118

2.4.1. Esensi Korupsi Dalam TPPU ..................... 118

2.4.2. Modus Operandi Korupsi Dalam

Pengelolaan Hutan ..................................... 123

2.4.3. Korelasi Tindak Pidana Korupsi Dengan

TPPU ........................................................ 124

BAB III PENYITAAN ASET HARTA KEKAYAAN

TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI 135

3.1. Tugas dan Wewenang Penyitaan .......................... 135

3.1.1 Tugas dan Wewenang Penyitaan Menurut

KUHAP ..................................................... 138

3.1.2. Tugas dan Wewenang Penyitaan Menurut

Undang-Undang Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) ........................................... 145

3.2. Penyitaan dan Perampasan Aset Tindak Pidana

Korupsi Melalui Sarana UU No. 8 Tahun 2010

Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang (TPPU) ........................... 161

3.2.1 Penyitaan dan Perampasan Aset Korupsi

Sebagai Upaya Untuk Pengembalian

xx

Kerugian Keuangan Negara Menurut UU

No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun

2001 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi .......................................... 167

3.2.2. Kajian Dari Teori Kebijakan Hukum Pidana

dan Teori Harmonisasi Hukum Terhadap

Permasalahan Menyangkut Pengaturan

Penyitaan Dalam Perundang-undangan

Pidana Indonesia ....................................... 171

3.3. Komparasi Penyitaan dan / atau Perampasan Aset

di Beberapa Negara Asing .................................... 171

3.3.1. Amerika Serikat ........................................ 171

3.3.2. Swiss ......................................................... 172

3.3.3. Filipina ...................................................... 173

3.3.4. Columbia ................................................... 174

3.3.5. Australia .................................................... 176

3.3.6. Hongkong .................................................. 176

BAB IV TINDAKAN HUKUM PENYITAAN DAN

PERAMPASAN ASET KORUPSI DENGAN TINDAK

PIDANA PENCUCIAN UANG .................................... 179

4.1. Kebijakan Pengaturan Hukum Tindakan Penyitaan

dan / atau Perampasan Aset Perspektif Perundang-

Undangan Pidana (ius constitutum) ...................... 179

xxi

4.1.1. Penyitaan dan / atau Perampasan Aset

Atas Dasar UNCAC Ratifikasi Dengan

UU No. 7 Tahun 2006 Tentang

Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi

Tanggal 18 April 2006 Tentang Bantuan

Hukum Timbal Balik Dalam Hukum

Pidana / Mutual Legal Assistance (MLA) .. 179

4.1.2 Penyitaan dan / atau Perampasan Aset

Menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo UU

No. 20 Tahun 2001 dan UU No. 8 Tahun

Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Uang (TPPU) ........................................... 187

4.2. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindakan

Penyitaan dan / atau Perampasan Aset Korupsi

Kedepan (ius consitutiendum) Sebagai Langkah

Antisipatif Penyelamatan Aset Negara .................. 196

4.2.1. Penyitaan dan / atau Perampasan Aset

Berdasarkan RUU Tentang Perampasan

Aset Dari Tindak Pidana .......................... 196

4.2.2. Penyitaan dan / atau Perampasan Aset

Berdasarkan Penetapan atau Putusan

Hakim ..................................................... 204

xxii

4.2.3. Penyitaan dan / atau Perampasan Aset

Dengan Upaya Tindakan Hukum Lainnya 206

4.3. Implikasi dan Korelasi Penerapan Tindak Pidana

Pencucian Uang Terhadap Harta Kekayaan Hasil

Tindak Pidana Korupsi ........................................ 213

4.3.1. Landasan Hukum dan Esensi Tindak Pidana

Pencucian Uang (TPPU) ............................ 213

4.3.2. Jenis – Jenis Harta Kekayaan Atau Aset

Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

(TPPU) ...................................................... 217

4.3.3. Pengaturan Rumusan Delik TPPU dan

Ancaman Pidananya (Strafmaat) ................ 218

4.3.4. Proses Ringkas Dalam Peradilan TPPU ...... 220

BAB V PENUTUP ................................................................... 231

5.1. Simpulan ............................................................. 231

5.2. Saran ................................................................... 232

DAFTAR PUSTAKA