Konflik Antar Lembaga Negara: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) vs Badan Anggaran DPR
M KPK y 8 KPK Komisi Pemberantasan Korupsi KEPUTUSAN BERSAMA PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI,...
Transcript of M KPK y 8 KPK Komisi Pemberantasan Korupsi KEPUTUSAN BERSAMA PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI,...
My
8
KPKKomisi Pemberantasan Korupsi
KEPUTUSAN BERSAMA
PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, DAN KEPALA STAF KEPRESIDENAN
NOMOR 1 TAHUN 2018
NOMOR 01 SKB/M.PPN/10/2018
NOMOR 119/8774/SJ
NOMOR 15 TAHUN 2018
NOMOR NK-03/KSK/10/2018
TENTANG
AKSI PENCEGAHAN KORUPSI TAHUN 2019-2020
PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, DAN KEPALA STAF KEPRESIDENAN,
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1)
dan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, perlu menetapkan
Keputusan Bersama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi,
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri,
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, dan Kepala Staf Kepresidenan tentang Aksi Pencegahan
Korupsi Tahun 2019-2020;
- 2 -
Mengingat
Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
: Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi
Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
MEMUTUSKAN
: KEPUTUSAN BERSAMA PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI, MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI, DAN KEPALA STAF KEPRESIDENAN TENTANG AKSI
PENCEGAHAN KORUPSI TAHUN 2019-2020.
: Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan
Kepala Staf Presiden selaku Tim Nasional Pencegahan Korupsi,
yang selanjutnya disebut (Timnas PK) menetapkan Aksi
Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020.
: Tujuan Keputusan Bersama ini adalah sebagai pedoman
pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020 oleh
Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku
kepentingan lainnya.
: Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020 terdiri : dari 11
(sebelas) aksi, yang meliputi:
a. peningkatan pelayanan dan kepatuhan perizinan dan
penanaman modal;
b. perbaikan tata kelola data dan kepatuhan sektor ekstraktif,
kehutanan, dan perkebunan;
c. utilisasi Nomor Induk Kependudukan untuk perbaikan tata
kelola pemberian bantuan sosial dan subsidi
d. integrasi dan sinkronisasi data impor pangan strategis;
e. penerapan manajemen anti suap di Pemerintah dan sektor
swasta;
f. integrasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis
elektronik;
g. peningkatan profesionalitas dan modernisasi pengadaan
barang dan jasa;
- 3 -
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
KETUJUH
h. optimalisasi penerimaan negara dari penerimaan pajak dan
non-pajak;
i. penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi;
j. implementasi grand design strategi pengawasan keuangan
desa; dan
k. perbaikan tata kelola sistem peradilan pidana terpadu.
: Uraian Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020 tercantum
dalam Lampiran Keputusan Bersama yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
: Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan
Pemerintah Daerah wajib melaporkan realisasi capaian target
setiap triwulan.
: Timnas PK melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
aksi di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan
pemangku kepentingan lainnya.
: Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan dapat diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Oktober2018
KETUA KOMISI
PEMBERANTASANMENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCAN
ANGUNAN^NASJON
MENTERI DALAM
NEGERI
MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
RODJONEGORO JAHJO KUMOLO
KEPALA STAF KEPRESIDENAN
19
1
Lampiran Surat Keputusan Bersama Nomor : 1 TAHUN 2018
01 SKB/M.PPN/10/2018 119/8774/SJ 15 TAHUN 2018 NK-03/KSK/10/2018
Tanggal : 19 Oktober 2018
AKSI PENCEGAHAN KORUPSI TAHUN 2019-2020
No. AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
1 2 3 4 5
PERIZINAN DAN TATA NIAGA 1. Peningkatan
Pelayanan dan Kepatuhan Perizinan dan Penanaman Modal.
Kementerian Dalam Negeri 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2. Kementerian Perdagangan 3. Badan Koordinasi
Penanaman Modal 4. Seluruh Pemerintah Daerah
Meningkatnya kemudahan berusaha di daerah bagi pengusaha kecil dan menengah.
Dihapuskannya prasyarat pengajuan izin usaha di seluruh daerah yang sudah tidak diwajibkan oleh peraturan lebih tinggi.
2
No. AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
1 2 3 4 5 1. Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian 2. Badan Koordinasi Penanaman
Modal 3. Kementerian Dalam Negeri 4. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan 5. Kementerian Kesehatan 6. Kementerian Pertanian 7. Kementerian Enegi dan
Sumber Daya Minreal 8. Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat 9. Kementerian Komunikasi dan
Informatika
1. Badan Siber dan Sandi Negara
2. Kementerian Perhubungan 3. Kementerian Perindustrian 4. Kementerian Perdagangan 5. Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Percepatan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik/Online Single Submission (OSS).
1. Terintegrasinya aplikasi perizinan di Kementerian/Lembaga dengan Online Single Submission (OSS).
2. Terintegrasinya aplikasi perizinan di Pemerintah Daerah dengan Online Single Submission (OSS).
3. Terbangunnya mekanisme pengendalian kepatuhan pemohon izin yang mendapatkan pelayanan Online Single Submission (OSS).
3
No. AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
1 2 3 4 5 2. Perbaikan Tata
Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan Perkebunan.
1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Badan Informasi Geospasial 3. Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral 4. Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
5. Kementerian Pertanian 6. Kementerian Dalam Negeri 7. Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah 8. Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur 9. Pemerintah Provinsi Sulawesi
Barat 10. Pemerintah Provinsi Riau
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2. Kementerian Keuangan 3. Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
5. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
1. Optimalisasi Tata Kelola Pengawasan Hutan.
2. Dibukanya data penetapan hutan yang sudah ditetapkan ke publik.
1. Implementasi One-Map Policy 2. Penetapan Kawasan Hutan 100% di
tahun 2020. 3. Adanya akses informasi terkait
penetapan kawasan hutan ke publik. 4. Sistem Perizinan Terintegrasi di
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Tersedianya database perizinan terpadu yang terkini di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
6. Tersedianya data deforestasi yang terkini.
4
No. AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
1 2 3 4 5 1. Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia 2. Kementerian Keuangan 3. Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan 4. Kementerian Pertanian 5. Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral 6. Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah 7. Kementerian Agraria dan Tata
Ruang
1. Bank Indonesia 2. Otoritas Jasa Keuangan 3. Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menegah 4. Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6. Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
7. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
8. Kementerian Perdagangan 9. Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
10. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Tersedianya dan dimanfaatkannya basis data Beneficial Ownership.
1. Terlaksananya Sistem Pengelolaan Administrasi Korporasi.
2. Digunakannya basis data Beneficial Ownership untuk pencegahan penyalahgunaan legal persons/arrangements untuk tujuan Anti Pencucian Uang/Pencegahan Pendanaan Terorisme, Pencegahan penyalahgunaan perpajakan.
3. Digunakannya basis data Beneficial Ownership sebagai syarat dalam pengajuan izin di sektor ekstraktif dan sektor kelapa sawit.
5
No. AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
1 2 3 4 5 3. Utilisasi Nomor
Induk Kependudukan Untuk Perbaikan Tata Kelola Pemberian Bantuan Sosial dan Subsidi
1. Kementerian Dalam Negeri 2. Kementerian Pertanian 3. Kementerian Sosial 4. BPJS Kesehatan
1. Kementerian Perdagangan 2. Kementerian Perhubungan 3. Kementerian Dalam Negeri 4. Pemerintah Daerah 5. Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah 6. Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian 7. Kementerian Keuangan 8. Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
9. Badan Pusat Statistik 10. Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas
Meningkatnya ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial dan subsidi terhadap petani.
1. Terbangunnya basis data yang handal kepada penerima bantuan sosial (by name by address, terkini/mutakhir, berbasis NIK).
2. Terintegrasinya program bantuan sosial secara terpadu berdasarkan basis data yang handal dan akurat.
3. Terbangunnya basis data yang handal atas petani penerima bantuan dan subsidi kepada petani (by name by address, terkini/mutakhir, berbasis NIK).
4. Terintegrasinya program bantuan dan subsidi kepada petani secara terpadu berdasarkan basis data yang handal dan akurat.
4. Integrasi dan Sinkronisasi Data Impor Pangan Strategis.
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2. Kementerian Keuangan 3. Kementerian Pertanian 4. Kementerian Perindustrian 5. Kementerian Perdagangan 6. Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
Digunakannya Indonesia National Single Window sebagai dasar perumusan kebijakan dan rekomendasi izin impor komoditas pangan strategis.
1. Terintegrasinya data Indonesia National Single Window dengan data pemasukan impor pangan strategis milik Direktorat Jenderal Bea Cukai.
2. Sinkronisasi data rekomendasi kuota impor pangan strategis dengan data izin impor.
3. Terlaksananya monitoring penerapan Indonesia National Single Window
6
No. AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
1 2 3 4 5 5. Penerapan
Manajemen Anti Suap di Pemerintah dan Sektor Swasta.
1. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
2. Otoritas Jasa Keuangan 3. Badan Nasional Sertifikasi
Profesi 4. Kementerian Badan Usaha
Milik Negara
1. Kontraktor Kontrak Kerja Sama
2. Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank
3. Badan Usaha Milik Negara 4. Asosiasi Pengusaha dan
Kamar Dagang Indonesia
1. Peningkatan manajemen anti suap bagi perusahaan swasta.
2. Peningkatan profesi anti suap di sektor swasta.
Penerapan sistem manajemen anti suap (standar yang mirip dengan ISO 37001 maupun panduan anti suap sektor swasta) secara meluas melalui Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Kamar Dagang Indonesia, Asosiasi Usaha dan Pemerintah Daerah.
KEUANGAN NEGARA 6. Integrasi Sistem
Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik.
1. Kementerian Keuangan 2. Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas
3. Kementerian Dalam Negeri 4. Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
5. Kementerian Komunikasi dan Informatika
Seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
1. Terwujudnya interoperabilitas sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik.
2. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran.
1. Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat.
2. Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah (bagian dari Peraturan Presiden Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).
3. Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik di tingkat pusat dengan daerah.
4. Terselenggaranya Trilateral Anggaran dan Kinerja di Kementerian/Lembaga.
7
No. AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
1 2 3 4 5 7. Peningkatan
profesionalitas dan modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa.
1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Tercapainya tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa minimal pada level 3 di 100 Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah.
1. Terbitnya regulasi tentang pembentukan UKPBJ di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
2. Terbentuknya UKPBJ struktural di Kementerian/Lembaga dan Pemda.
3. Terpenuhinya jabatan fungsional pengadaan di setiap Kementerian/Lembaga dan Pemda.
4. Dialihkannya seluruh anggota Pokja pengadaan barang dan jasa di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menjadi pejabat fungsional pengadaan UKPBJ.
5. Dilaksanakannya pengukuran kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa di 100 Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Kementerian Kesehatan 4. Kementerian Perhubungan 5. Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan 6. Kementerian Pertanian 7. Seluruh Pemerintah Provinsi
1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kementerian Keuangan
Terimplementasinya e-katalog sektoral dan e-katalog daerah.
Digunakannya e-katalog daerah di seluruh Pemerintah Provinsi dan e-katalog sektoral di: a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Kementerian Kesehatan c. Kementerian Perhubungan d. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan e. Kementerian Pertanian.
8
No. AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
1 2 3 4 5 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
3. Kementerian Keuangan
Terlaksananya mekanisme dan sistem elektronik pengadaan berbasis Nomor Pokok Wajib Pajak.
Dilakukannya perbaikan dan penyempurnaan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) berbasis Nomor Pokok Wajib Pajak yang melingkupi: a. Database vendor b. Penilaian kinerja vendor c. Sanksi bagi vendor yang wanprestasi d. e-kontrak e. Sistem deteksi fraud vendor.
1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5. Kementerian Kesehatan 6. Kementerian Perhubungan 7. Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan 8. Kementerian Pertanian
1. Kementerian Keuangan 2. Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas
Meningkatnya efisiensi pengadaan melalui konsolidasi pengadaan di tingkat pusat dan daerah.
1. Terlaksananya konsolidasi pengadaan di: a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Kementerian Kesehatan c. Kementerian Perhubungan d. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan e. Kementerian Pertanian.
2. Terlaksananya konsolidasi pengadaan di 5 Pemerintah Provinsi.
3. Tersedianya hasil kajian tentang Sentralisasi Pengadaan untuk Pengadaan yang bersifat kompleks, besar, dan strategis.
4. Tersedianya hasil uji coba sentralisasi pengadaan untuk Pengadaan yang bersifat kompleks, besar, dan strategis.
9
No. AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
1 2 3 4 5 8. Optimalisasi
Penerimaan Negara dari Penerimaan Pajak dan Non-Pajak.
Kementerian Keuangan 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Bank Indonesia 4. Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral 5. Kementerian Perdagangan 6. Kementerian Dalam Negeri
1. Terlaksananya reformasi dan modernisasi sistem perpajakan.
2. Meningkatnya sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi.
3. Meningkatnya sistem administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terintegrasi.
1. Terbitnya Peraturan Presiden tentang Integrasi Data Keuangan berbasis Single Identification Number.
2. Terbangunnya sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi.
3. Terbangunnya sistem administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terintegrasi.
4. Terbentuknya database perpajakan berdasarkan Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Pokok Wajib Pajak.
5. Tersedianya estimasi potensi penerimaan pajak berdasarkan data micro-social-economy.
6. Implementasi awal integrasi data di Provinsi Jawa Barat.
7. Meningkatnya integritas pegawai pajak.
10
No. AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
1 2 3 4 5 Kementerian Keuangan 1. Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian 2. Badan Koordinasi
Penanaman Modal 3. Kementerian Komunikasi
dan Informatika 4. Kementerian Perdagangan 5. Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia 6. Kementerian Luar Negeri 7. Kementerian Sekretariat
Negara 8. Sekretariat Kabinet
Terlaksananya pencegahan tax avoidance dan evasion.
1. Tersedianya gap analisyst implementasi rekomendasi BEPS secara berkala.
2. Terlaksananya implementasi rekomendasi aksi Base Erosion & Profit Shifting (BEPS).
11
No. AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
1 2 3 4 5 1. Kementerian Kelautan dan
Perikanan 2. Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral 3. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan 4. Kementerian Dalam Negeri 5. Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia 6. Kementerian Perdagangan 7. Kementerian Perindustrian 8. Kepolisian Negara Republik
Indonesia 9. Badan Koordinasi Penanaman
Modal 10. Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah 11. Kementerian Kesehatan 12. Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional
13. Kementerian Pertanian 14. Kementerian Perhubungan 15. Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat 16. Kementerian Agama 17. Kementerian Pariwisata 18. Kementerian Komunikasi dan
Informatika 19. Kementerian, Riset,
Teknologi, Pendidikan Tinggi
Seluruh Pemerintah Daerah Perluasan dan optimalisasi pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).
1. Terbitnya peraturan teknis terkait pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak.
2. Tersedianya basis data penerapan Konfirmasi Status Wajib Pajak di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
3. Tersedianya laporan pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu sesuai ketentuan di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
4. Tersedianya hasil penilaian penerapan hasil pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak.
5. Supervisi pembuatan peraturan dan pelaksanaan peraturan oleh Kementerian/Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah/Institusi lainnya untuk mensyaratkan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu.
12
No. AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
1 2 3 4 5 20. Kementerian Badan Usaha
Milik Negara 21. Badan Pengawas Obat dan
Makanan 22. Badan Kepegawaian Negara 23. Badan Standardisasi Nasional 24. Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
25. Badan Nasional Sertifikasi Profesi
26. Kementerian Ketenagakerjaan 27. Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan 28. Kementerian Keuangan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
1. Kementerian Keuangan 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas
4. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
5. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
6. Badan Pemeriksa Keuangan
7. Pertamina 8. Kontraktor Kontrak Kerja
Sama 9. Badan Siber dan Sandi
Negara
Terimplementasinya National Data Repository (NDR) tahap pertama dan terintegrasinya sistem dan proses bisnis serta data governance untuk pengelolaan dan penyimpanan data sub-surface secara terintegrasi dan terfederasi berbasis standar internasional.
1. Ditetapkannya revisi peraturan terkait pengelolaan data yang memuat tentang: a. data sub-surface yang menjamin integrasi b. data governance yang menjamin kedaulatan negara c. data quality berbasis standar internasional terbuka (tidak ada vendor lock) d. data availability yang baik (tidak ada duplikasi data dan perbedaan versi) e. infrastruktur maupun pengelolaan yang terfederasi antara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Saturan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan
13
No. AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
1 2 3 4 5 Gas Bumi, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Pertamina dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama f. berfungsinya hub data yang memastikan integrasi, keberadaan dan kualitas data g. aturan yang jelas terkait Pertamina untuk menjadi pengelola National Data Repository (NDR).
2. Terbentuknya unit pengelola National Data Repository.
3. Tersedianya data cadangan minyak dan gas nasional yang akurat untuk keperluan perencanaan operasi.
PENEGAKAN HUKUM DAN REFORMASI BIROKRASI 9. Penguatan
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Komisi Aparatur Sipil Negara 3. Badan Kepegawaian Negara 4. Kementerian Dalam Negeri 5. Kejaksaan Agung 6. Kepolisian Negara Republik
Indonesia 7. Pemerintah Daerah
1. Kementerian Keuangan 2. Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas
3. Komisi Pemberantasan Korupsi
Percepatan pelaksanaan sistem merit
1. Penguatan implementasi sistem seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi berbasis teknologi informasi. (SIJAPTI, SISKA, SIPINTER)
2. Penguatan talent pool dan talent management ASN
14
No. AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
1 2 3 4 5 1. Lembaga Perlindungan Saksi
dan Korban 2. Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kementerian Kesehatan 4. Kementerian Ketenagakerjaan 5. Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional
6. Kementerian Perhubungan 7. Kepolisian Negara Republik
Indonesia 8. Badan Pemeriksa Keuangan 9. Kementerian Keuangan
Pemerintah Daerah 1. Meningkatnya kualitas pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
2. Meningkatnya Standar Integritas Pemerintah pada sektor-sektor strategis.
1. Terbangunnya unit-unit kerja percontohan (zona integritas) di setiap instansi pemerintah.
2. Terbitnya MoU komitmen pembangunan Zona Integritas pada aparat penegak hukum dan Unit Pelayanan Strategis tertentu yakni Kantor Pertanahan, Syahbandar, Lapas, Bea Cukai, Imigrasi, BNP2TKI, serta Unit Layanan Pendidikan.
3. Terbentuknya Unit Pengendalian Integritas di sektor-sektor strategis.
15
No. AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
1 2 3 4 5 10. Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan 11. Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat 12. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan 13. Kementerian Agama 14. Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral 15. Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
16. Kejaksaan Agung 17. Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia 18. Kementerian Pertanian 19. Kementerian Sosial
1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
2. Kementerian Dalam Negeri 3. Badan Kepegawaian Negara
Seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
Terciptanya pengawasan internal pemerintah yang independen, objektif dan berintegritas.
1. Unifikasi standar kompentesi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan perluasan proses sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.
2. Kecukupan anggaran operasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berdasarkan rasio dengan anggaran kementerian dan lembaga.
3. Penguatan independensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah
16
No. AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
1 2 3 4 5 melalui perubahan pola pertanggungjawaban/laporan.
4. Kecukupan jumlah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di K/L dan Pemerintah Daerah dengan penetapan rasio yang menggambarkan beban kerja/cakupan wilayah atau resiko yang teridentifikasi.
1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Kementerian Dalam Negeri
Seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
Terbangunnya kelembagaan pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran.
Terlaksananya penataan kelembagaan yang ideal (right sizing) 2019-2024
1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika
3. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
Seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
Terbangunnya tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara terpadu.
Percepatan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
17
No. AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
1 2 3 4 5 10. Implementasi
Grand Design Strategi Pengawasan Keuangan Desa
1. Kementerian Dalam Negeri 2. Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
1. Kementerian Keuangan 2. Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
5. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
6. Kejaksaan Agung 7. Badan Pemeriksa
Keuangan 8. Pemerintah Daerah
Meningkatnya integritas pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa.
1. Tersusunnya regulasi tentang strategi nasional pengawasan keuangan desa.
2. Terintegrasinya seluruh kanal pengaduan masyarakat terkait keuangan desa dan tertangani secara terpadu.
18
No. AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
1 2 3 4 5 11. Perbaikan Tata
Kelola Sistem Peradilan Pidana Terpadu
1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Kejaksaan Agung 4. Mahkamah Agung 5. Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia 6. Kementerian Komunikasi dan
Informatika
1. Badan Siber dan Sandi Negara
2. Kantor Staf Presiden 3. Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas
1. Terimplementasinya sistem informasi penanganan perkara terpadu secara online di Kepolisian Negara Repulik Indonesia/Kejaksaan Agung/Mahkamah Agung/Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berbasis teknologi informasi.
2. Terimplementasinya sinkronisasi pendataan penanganan perkara tindak pidana korupsi secara online.
1. Terlaksananya pertukaran seluruh data penanganan perkara secara terpadu di satuan kerja di tingkat pertama secara online.
2. Terlaksananya pengiriman data Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang termutakhir beserta informasi penanganan perkara termasuk perkembangannya hingga proses eksekusi dari seluruh Kepolisian dan Kejaksaan, baik di tingkat pusat maupun daerah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui sistem SPDP Online.
Kejaksaan Agung 1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Mahkamah Agung
Terpenuhinya prinsip keadilan dalam proses penuntutan tindak pidana korupsi.
1. Tersusunnya Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) yang didalamnya memuat : a. Pemahaman dan ruang lingkup tindak pidana korupsi; b. Pedoman tuntutan tindak pidana korupsi; c. Pedoman eksekusi tindak pidana korupsi.
2. Tersusunnya pedoman penanganan barang bukti elektronik terkait tindak pidana korupsi.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Oktober 2018
KETUA KOMISI
JTASAN
MENTERJ PERENCANAAN PEMBANGUNAN MENTERI DAL AM NEGERI NASIONAL/KEPALA BAD AN PERENCANAAN^OAlTS5
ONEGORO KUMOLO
18
19