Tanggal 15 20 Mei 2017 Juru Bicara... · 1 LAPORAN HASIL PELAKSANAAN RESES MASA PERSIDANGAN KE II...
Transcript of Tanggal 15 20 Mei 2017 Juru Bicara... · 1 LAPORAN HASIL PELAKSANAAN RESES MASA PERSIDANGAN KE II...
1
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN RESES
MASA PERSIDANGAN KE II
TAHUN SIDANG 2017
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DRPD PROVINSI JAWA TENGAH
Tanggal 15 – 20 Mei 2017
Juru Bicara : ABDUL HAMID, S.Pd.I
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraakatuh
Yth. Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah;
Yth. Ketua, Para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD
Provinsi Jawa Tengah;
Yth. Saudara Sekretaris Daerah dan seluruh Pejabat
Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
Yth. Forum Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Yth. Saudara Sekretaris DPRD beserta seluruh jajaran
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah; serta,
Hadirin Sidang Paripurna DPRD, rekan-rekan wartawan dan
seluruh masyarakat Jawa Tengah dimanapun berada yang
berbahagia.
Marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur Al-Hamdulillah
kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala atas berkat limpahan rahmat,
taufiq, hidayah serta inayah-Nya, kita bisa hadir dan berkumpul
bersama dalam forum rapat paripurna yang terhormat ini.
2
Kami selaku juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD
Provinsi Jawa Tengah menghaturkan terimakasih kepada pimpinan
Rapat paripurna yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi
Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan hasil penjaringan
aspirasi masyarakat.
Sebelum membacakan laporan reses lebih lanjut, terlebih dahulu
kami sampaikan ungkapan duka yang mendalam atas korban
meninggal pada peristiwa bom bunuh diri, Rabu (24/05), pukul
21.46 WIB di Terminal Kampung Melayu Jakarta. Kami mendoakan
semoga korban bom yang meninggal dunia khusnul khotimah, dan
amalnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Adapun keluarga
yang ditinggalkannya, diberi ketabahan dalam menghadapi segala
cobaan yang dihadapinya. Amin Yarobbal alamin.
Dan bagi kita semua, peristiwa ini menjadi pengingat, bahwa
gejala-gejala radikalisme adalah nyata. Bukan hanya wacana, tidak
hanya pengalihan isu, apalagi sekedar kabar palsu. Diri kita, istri,
anak, orang tua saudara-saudara dan teman-teman kita, bahkan
semua orang sewaktu-waktu berpotensi menjadi korbannya.
Korban secara fisik berupa terkena ledakan secara langsung dapat
juga menjadi korban secara mental, tertekan secara psikologis.
Yang berdampak tidak hanya secara ekonomi namun juga
berdampak secara sosial politik kemasyarakatan.
Oleh karenanya sudah selayaknya, bagi kita semua menjadikan
RADIKALISME menjadi musuh bersama dalam kerangka menjaga
perdamaian, keamanan hidup kita. Guna menjaga kelangsungan
masa depan anak cucu kita dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
3
Hadirin sidang paripurna DPRD yang kami hormati,
I. Pendahuluan
Kegiatan reses perlu didasarkan pada landasan yang ada dalam
kenyataan masyarakat, serta kebutuhan rakyat utamanya dalam
menyusun setiap kebijakan. Dengan pertimbangan demikian,
kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD secara
perorangan atau kelompok di luar gedung DPRD yang
dilaksanakan pada masa reses nantinya akan bermuara pada
terciptanya sebuah sistem dengan berbagai kebijakan yang
berdasarkan pada kenyataan hari ini untuk terciptanya masa
depan sebagai sebuah bangsa yang beradab.
Kegiatan reses dilaksanakan dengan cara melakukan pertemuan
dengan dinas/instansi terkait tokoh masyarakat dan konstituen
di 10 daerah pemilihan di Jawa Tengah, dengan memberikan
informasi tentang program yang dilaksanakan oleh Provinsi Jawa
Tengah serta melakukan penyerapan aspirasi dari masyarakat.
II. Dasar Hukum
Pelaksanaan Reses Masa Persidangan II Tahun 2017
Anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah didasarkan pada :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan
DPRD tentang Tata Tertib DPRD.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2016
tanggal 7 Juni 2016 Tentang Pedoman Penyususnan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017.
3. Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 10
tahun 2015 tanggal 29 Desember 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi
Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017;
4
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun
2016 tanggal 3 November 2017 tantang standarisasi
biaya kegiatan dan honorarium biaya pemeliharaan
dan standarisasi harga pengadaaan barang/ jasa
kebutuhan pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun
2017;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 118 Tahun
2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang penjabaran
anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi
Jawa Tengah tahun anggaran 2017,
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 122 Tahun
2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2017.
7. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tenngah Nomor. 2
Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa
Tengah;
8. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa
Tengah tanggal 17 April 2017.
III. Maksud dan Tujuan
a. Reses dimaksudkan untuk :
a. Menyerap aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan.
b. Menyusun skala prioritas usulan aspirasi di masing-
masing bidang.
c. Menginformasikan hasil-hasil usulan yang telah
dianggarkan.
d. Melaksanakan peran dan kegiatan DPRD Provinsi
Jawa Tengah dalam bidang pengawasan.
e. Memberikan informasi lain yang dipandang perlu
disampaikan.
5
b. Sedangkan tujuan reses adalah :
a. Memberikan informasi dan penjelasan berkaitan
dengan hal-hal yang berkembang dalam masa
Persidangan III Tahun 2016.
b. Melaksanakan kewajiban anggota DPRD dalam
menyerap, menghimpun dan menampung aspirasi
masayarakat.
c. Memberikan informasi masalah regional yang
berkembang di Provinsi Jawa Tengah.
Usulan prioritas pembangunan dan aspirasi masyarakat
Adapun dalam pelaksanaan reses yang telah dilakukan telah
muncul beberapa usulan prioritas pembangunan dan aspirasi
masyarakat antara lain sebagai berikut :
A. Pembangunan
Sebagaimana menjadi program nasional maupun daerah, saat
ini kita sedang memacu pembangunan infrastruktur sebagai
usaha percepatan pertumbuhan ekonomi. Maka tak jarang
pembangunan infrastruktur kita jumpai di banyak tempat di
Jawa Tengah sebagai faktor pendukung terjadinya percepatan
pertumbuhan ekonomi.
Tetapi hal yang harus kita ingat bersama, bahwa prinsip
dasar pembangunan adalah tidak merugikan dan bermanfaat
bagi masyarakat sekitar. Seperti kasus yang terjadi di warga
Kebonharjo Semarang tidak jauh dari rumah rakyat ini
(DPRD). Kasus dimana tanah masyarakat Kebonharjo
terancam terkena proyek pembangunan yang akan dilakukan
oleh PT KAI. Satu tahun lebih kasus ini belum terselesaikan,
disini harusnya negara hadir dalam membantu penyelesaian
kasus-kasus kerakyatan yang terjadi seperti halnya di
Kebonharjo Jawa Tengah.
6
Dalam temuan reses kami, masyarakat Kebonharjo pada
dasarnya tidak menolak adanya pembangunan yang akan
dilakukan oleh PT KAI. Melainkan meminta pembangunan
yang dilakukan tidak merugikan masyarakat Kebonharjo. Ada
banyak temuan yang telah kami catat baik saat dialog dengan
warga maupun investigasi lapangan yang kami lakukan.
Dari studi kasus ini, pembangunan sangat mendesak
dilakukan, namun demikian jangan sampai pembangunan
mengorbankan kepentingan rakyat. Upaya minimalisasi efek
buruk dari proses pembangunan harus dilakukan secara
serius dan berkesinambungan. Tidak hanya ganti untung, tapi
juga memberikan solusi atas hilangnya lapangan pekerjaan
penduduk akibat berjalannya pembangunan di daerah
tertentu.
Sebagai contoh adalah massifnya pembuatan jalan Tol,
apakah Saudara Gubernur sudah memberikan solusi pada
para petani yang kehilangan lahan. Bagi Petani, kehilangan
lahan adalah kehilangan mata pencaharian. Apakah ada
bimbingan juga dari dinas terkait, agar ganti untung tidak
semata-mata digunakan untuk kebutuhan konsumsi, tapi
dapat dimanfaatkan untuk membuat usaha baru guna
menggantikan profesi petani yang hilang karena lahannya
jadi jalan tol. Pembangunan adalah untuk memanusiakan
manusia, bukan menyusahkan manusia.
B. Ekonomi
Tahun 2016, PLN sebagai salah satu BUMN mengumumkan
keuntungan bersih perusahaan sebesar 10.6 Trilyun. Sepintas
kabar ini menggembirakan, apalagi sebelumnya dilaporkan
selalu merugi. Namun setelah mendengar dan menerima
keluhan masyarakat, tampaknya keuntungan ini diambil dari
kenaikan tarif dasar listrik. Merujuk berbagai sumber, dari
7
Januari 2017 tarif dasar listrik sudah naik 60 persen. Jika
ditotal, sejak tahun 2016, Kenaikan TDL sudah mendekati
100 persen untuk golongan 900 VA ke atas.
Tentu kenaikan ini menjadi sesuatu yang memberatkan
rakyat. Dimana kondisi perekenomian sedang lesu,
sedangkan pendapatan rakyat dalam situasi stagnan.
Terkesan, rakyat jadi obyek mencari keuntungan BUMN, di
sisi lain tidak ada transparansi penggunaan laba perusahaan,
apakah untuk menambal APBN ataukan yang lain ? BUMN
yang mestinya menjadi ujung tombak menciptakan
kesejahteraan rakyat, malah menjadi alat yang merugikan
rakyat.
Hadirin sidang paripurna DPRD yang kami hormati
Di tengah laju pembangunan infrastruktur seperti halnya
jalan tol, tentu ada ruang ekonomis yang bisa dimunculkan
dalam upaya penguatan ekonomi masyarakat sekitar jalan
tol. Seperti pintu jalan tol Tingkir Salatiga, yang menurut
warga sekitar berpotensi menjadi ruang ekonomi masyarakat
Salatiga, jika saja bisa dibangun rest area yang dibingkai
dengan rest area kuliner. Disitulah masyarakat
berkesempatan untuk membangun ekonomi mereka dan asas
manfaat pembangunan dapat dirasakan betul oleh
masyarakat sekitar.
Selain itu, penguatan ruang-ruang ekonomi kerakyatan dalam
hal ini sarana prasana juga menjadi penting bagi kelompok-
kelompok ekonomi yang ada di tingkatan masyarakat. Seperti
yang dikerjakan oleh Pusat Kegiatan Masyarakat (PKM)
Tegalrejo Salatiga, yang sedang mengembangkan pengolahan
limbah plastic menjadi olahan produk tas, bunga hias dll.
Sarana prasarana (Mesin Jahit dll) menjadi support bagi
8
penunjang keberlangsungan unit usaha yang kelompok
lakukan.
Penopang pertumbuhan ekonomi masyarakat lainnya adalah
jalan sebagai akses transportasi. Hal ini tidak dapat
dipungkiri, kondisi jalan berpengaruh pada biaya produksi
pada setiap unit usaha yang digeluti oleh masyarakat. Seperti
kondisi jalan di kabupaten Kendal. Akses jalan kabupaten
yang menghubungkan antara kabupaten Kendal dengan
Kabupaten Temanggung atau jalan yang menghubungkan
kabupaten Kendal dengan Kabupaten Batang sangatlah
memprihatinkan.
Jalan aspal yang banyak mengelupas dan tinggal
bebatuannya tentu mempengaruhi akses ekonomi maupun
sosial desa yang ada di sekitaran jalan tersebut seperti
Purwosari, Ngargosari, Bringinsari, Genting Gunung, Taman
Rejo.
Di sektor lain, hingga tahun 2017, nasib nelayan belum juga
ada peningkatan, disamping terkena aturan Cantrang, juga
masih terhambatnya surat izin berlayar, yang sering berbelit
belit ketika nelayan mengurusnya. Terjadi di Nelayan Pantura
Pekalongan – Batang serta Cilacap.
Penyaluran Kredit Bank Jateng belum secara masif masuk ke
pedagang pedagang kecil. Masih banyak para pedagang yg
terjerat bank tithil atau rentenir. Perlu ada kebijakan khusus
yang menaungi para pedagang kecil yang biasanya lebih jujur
dan disiplin dalam membayar cicilan pinjaman. Kendala
agunan dapat disiasati dengan mekanisme rekam jejak
terhadap pelaku usaha kecil. Ini dapat dilakukan dengan
survey pada para tetangga calon debitur yang tidak memiliki
agunan yang mengajukan aplikasi pinjaman ke BPD Jateng.
Dengan pola ini, BPD Jateng akan benar-benar menjadi motor
penggerak bagi tumbuhnya ekonomi di Jawa Tengah.
9
Selain itu, masih banyak aset dari PSDA yang dicaplok oleh
perusahaan swasta tanpa kejelasan hukumnya. Seperti yang
terjadi di Kelurahan Banjarharjo Kota Semarang dan daerah
lain. Hal ini mengurangi potensi pendapatan daerah sekaligus
menguras asset daerah. Potensi ekonominya jadi dinikmati
oleh segelintir orang tanpa ada pemerataan dengan kelompok
masyarakat lainnya.
Potensi ekonomi batik yang lagi booming ternyata tidak
mendorong Pemasaran pedagang Batik dan konveksi di Kab
Pekalongan, Batang, dan Pemalang. Hal ini dibuktikan dengan
tidak tumbuh berkembangnya perajin batik. Mereka hanya
menjadi buruh yang hanya menerima pesanan dari toko-toko
besar. Hal ini dapat dibuktikan, Pusat Grosir batik di Setono
Kota Pekalongan, sepi dan banyak toko yang sudah tutup dan
tidak beroperasi lagi. Pekalongan sebagai sentra batik
terancam kehilangan icon daerahnya.
Para Petani mengeluhkan lahan pertanian dan perkebunan
yang terus menyempit. Penggunaan lahan pertanian untuk
perumahan, penambahan infrastruktur jalan, pabrik
menyumbang terjadinya penyempitan secara massif. Para
petani banyak kehilangan lahan garapan dan berubah
menjadi buruh. Seperti yang terjadi di Batang, Kabupaten
Semarang dan daerah lain yang tingkat pertumbuhan
industrialisasi dan pemukimannya meningkat pesat.
Kehilangan tanah garapan dan pekerjaan petani
menyumbangkan proses pemiskinan bagi penduduk. Tak
heran bila kemudian kemiskinan di provinsi Jawa Tengah
meningkat.
Persoalan pupuk juga menjadi masalah klasik yang terus saja
menjadi masalah petani. Pupuk yang mahal, distribusi yang
tidak merata, setidaknya hal ini masih menjadi kendala para
petani di Cilacap dan Banyumas.
10
Salah satu mekanisme membantu keluarga miskin adalah
memberikan beras sejahtera (RASTRA), tujuannya
mengurangi beban hidup keluarga miskin. Tujuan ini tidak
akan tercapai jika apa yang diberikan tidak layak untuk di
konsumsi oleh penerima RASTRA. Kami mendapat laporan,
RASTRA yang dibagikan ke masyarakat di Kec. Raket, Kec.
Wanasadi, Kec. Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara tidak
layak konsumsi. Untuk itu, dimasa yang akan datang, agar
persoalan demikian tidak terjadi, perlu pengawasan yang
lebih ketat dalam pendistribusian Beras Kesejahteraan
(RASTRA) agar tidak menimbulkan kekecewaan pada
masyarakat miskin.
C. Lingkungan Hidup
Selain harus bermanfaat pada masyarakat sekitar obyek
pembangunan, pembangunan hendaknya juga
memperhitungkan aspek lingkungan sesuai dengan UU
Lingkungan Hidup yang ada. Banyak daerah di Jawa Tengah
ini yang melakukan pembangunan tidak begitu
memperhatikan aspek lingkungan. Pembangunan jalan
ataupun perbaikan jalan acapkali tidak memperhatikan
sanitasi, padahal sanitasi yang buruk dapat mengakibatkan
banjir dan banyaknya genangan, seperti pembangunan jalan
Tol di Plumpungan Salatiga dan sejumlah titik lain.
Sebagai salah satu contoh, banjir mengakibatkan gagal panen
bagi area persawahan di sekitar jalan tol Plumpungan
Salatiga, hal ini terjadi setiap musim hujan tiba. Buruknya
drainase juga berdampak pada rawan banjir di sejumlah titik
Salatiga seperti di kelurahan Pulutan dan Blotongan Sidorejo.
Sepanjang jalan lingkar selatan jika musim hujan tiba, jalan
senantiasa tergenang air hingga setinggi betis manusia
11
dewasa. Jalan menjadi penghambat aliran air, sehingga
menimbulkan genangan baru di pemukiman.
Persoalan Rob masih terjadi di pesisir utara, seperti Kota
Semarang, wilayah Wonokerto, Api Api, Tirto Kab Pekalongan,
Kota Pekalongan, di Demak daerah Sayung, Karangtengah ,
Bonang. ROB menjadi persoalan akut yang harus
ditanggulangi. Rob tidak hanya menimbulkan masalah
kesehatan dan sanitasi, juga berdampak pada masalah
ekonomi. Nilai tanah jadi turun, daerah yang terkena ROB
tidak dapat digunakan sebagai sarana produksi yang
menggerakkan ekonomi. Rata-rata daerah yang terkena ROB,
aktifitas perekonomian menurun, dan menyumbang naiknya
tingkat kemiskinan daerah.
Sudah memasuki tahun ke empat Pemerintahan “Mboten
Korupsi Mboten Ngapusi”, tetapi persoalan Rob tampaknya
tidak tertanggulangi dengan baik dan cepat.
D. Pendidikan
Di era modernisasi dewasa ini, masyarakat disuguhkan
dengan banyak hal negatif terutama dikalangan generasi
muda yang mayoritas melek teknologi. Teknologi sebagai
salah satu pendukung akses informasi saat ini menjadi satu
persoalan tersendiri, dimana generasi muda pada khususnya
dan masyarakat pada umumnya tidak dapat memfilter
informasi yang diterima dari sumber media sosial sehingga
persebaran informasi hoax terjadi begitu massif dan sistemik.
Dalam rangka memerangi informasi yang sifatnya hoax, perlu
kiranya dimunculkan ruang-ruang positif bagi masyarakat.
Desa/Kelurahan bisa digunakan sebagai instrument penting
dalam membangun ruang-ruang positif tersebut dengan
menggunakan instrument kelompok muda sebagai tenaga
12
inti. Dari hasil reses di Salatiga, ada harapan dari
masyarakat di setiap kelurahan dapat dimunculkan
perpustakaan lingkup kelurahan yang dikelola oleh
karangtaruna. Hal ini sekaligus bisa digunakan sebagai alat
mengkonsolidasikan generasi muda tiap desa/kelurahan
untuk menghidupkan kembali karangtaruna yang ada.
Anggaran pendidikan yang mencapai 20 % dari total APBD
ternyata belum menciptakan pemerataan kesempatan
pendidikan. Yang paling memprihatinkan masih ada Siswa
SMK yg tidak bisa ikut ujian sekolah gara gara belum bayar
SPP. Seperti yang menimpa Siti Abadiah, Siswa SMK 2
Yapenda Kab Pekalongan. Bukankah pengelolaan SMA/SMK
menjadi wewenang Pemprov Jateng? Pengawasan ujian akhir
nasional atau pengawasan ujian kenaikan kelas tidak hanya
sebatas pelaksanaan, tetapi sejauh mana pemerintah
mendata kesiapan siswa mengikuti ujian tersebut.
Persoalan pendidikan ini sedikit akan terurai jika
perkembangan Aturan Hibah Bansos untuk madrasah dan
pondok pesantren jelas. Apakah memang bisa direalisasikan
atau tidak. Persoalan ini selalu mengemuka di lingkungan
pengelola madrasah dan pondok pesantren yang menjadi
salah satu pihak yang bertanggung jawab terhadap tumbuh
kembangnya pendidikan. Bagi lembaga ini, dengan minimnya
anggaran yang mereka miliki, hibah dan bansos merupakan
support system dalam mengembangkan lembaga.
Keberadaan madrasah dan pondok pesantren ini menjadi
sangat relevan ketika Pemerintah bertekad memberantas
radikalisme. Karena madrasah dan pondok pesantren adalah
benteng utama menghadapi radikalisme, disaat organisasi-
organisasi anti-pancasila menyebarkan pikiran-pikiran dan
ideologinya melalui lembaga-lembaga pendidikan, dari PAUD
sampai perguruan tinggi. Ideologi yang mempermasalahkan
13
konsep final Negara Kesatuan Republik Indonesia, sembari
menawarkan konsep Negara Khilafah.
Hadirin sidang paripurna DPRD yang kami hormati
Demikian Penyampaian Laporan hasil Reses dari Fraksi Partai
Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Jawa Tengah. Adapun Laporan
dan usulan secara detail dapat dilihat dalam lampiran laporan ini.
Semoga Allah Subhanahu Wata’ala senantiasa memberikan
petunjuk dan bimbingan kepada kita semua untuk menjalankan
amanah dengan baik, Amin.
Wallahulmuwafiq Ila Aqwamithariq
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Semarang, 07 Juni 2017
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
MUH. HENDRI WICAKSONO
Ketua
Hj. NUR SA’ADAH, S.Pd.I, M.H
Sekretaris