LAPORAN KUNJUNGAN RESES KOMISI II DPR RI KE PROVINSI …
Transcript of LAPORAN KUNJUNGAN RESES KOMISI II DPR RI KE PROVINSI …
1
LAPORAN KUNJUNGAN RESES KOMISI II DPR – RI
KE PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PADA MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2017 – 2018
TANGGAL 28 FEBRUARI 2018
I. PENDAHULUAN
A. DASAR KUNJUNGAN KERJA
Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Nusa Tenggara Barat adalah dalam
rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dewan di bidang pengawasan, khususnya
terkait dengan pengawasan kinerja Pemda Provinsi NTB terhadap Kinerja
aparatur, Pelayanan Masyarakat, dan dalam rangka persiapan pelaksanaan
penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 terhadap KPU dan Bawaslu Provinsi NTB
yang melaksanakan Pilkada Serentak 2018 serta Terhadap Kanwil BPN Provinsi
NTB.
Tim Kunjungan Komisi II DPR RI ke Provinsi NTB berjumlah 10 orang Anggota.
Tim Kunjungan Kerja didampingi oleh 1 (satu) Tenaga Ahli dan 4 (empat) orang
dari Sekretariat Komisi II DPR RI, dan 1 (satu) orang reporter dari Lembaga
Pemberitaan DPR RI.
B. WAKTU KUNJUNGAN KERJA
Kunjungan Kerja Spesifik ini dilaksanakan pada tanggal 28 februari s/d 4 maret
2018 dan telah mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Daerah Provinsi
NTB di aula ballroom Pemda Provinsi NTB, Pertemuan di Aula Room Kantor KPU
2
Provinsi NTB bersama Bawaslu Provinsi NTB, Kapolda Provinsi NTB, perwakilan
dari Dandim dan Pertemuan dengan Kanwil BPN Provinsi NTB di Ballroom Hotel
Sheraton Senggigi. Komisi II DPR RI diterima oleh Sekretaris Daerah Provinsi
beserta Beserta Segenap Jajarannya. Pertemuan kedua Komisi II DPR RI
diterima oleh Ketua KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi NTB serta Dihadiri oleh
Kapolda Provinsi NTB dan juga Perwakilan dari TNI dan unsur kejaksaan negeri.
Pertemuan Ketiga, Komisi II DPR RI diterima oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi
NTB beserta Jajarannya.
II. HASIL KUNJUNGAN
A. Hasil yang diperoleh Komisi II DPR RI pada saat kunjungan Kerja Reses
ke Kantor Pemerintah Provinsi NTB dalam Rapat sebagai Berikut;
Kebijakan terkait pelaksanaan pelayanan publik pada DPMPTSP yaitu;
1. Perda Provinsi NTB no. 3 tahun 2015 tentang penanaman modal.
2. Peraturan Gubernur No. 10 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian
Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
3. Peraturan Gubernur NTB No. 30 tahun 2015 Tentang Rencana Umum
Penanaman Modal NTB tahun 2015-2025.
4. Peraturan Gubernur NTB no. 31 tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian
Kewenangan Gubernur kepada Kepala DPMPTSP Provinsi NTB.
5. Peraturan Gubernur Nomor 8 tahun 2016 yang diganti dengan Peraturan
gubernur NTB no. 61 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Publik bidang
perizinan dan non Perizinan.
Hambatan- hambatan yang ada sebagai berikut;
Lingkungan Internal
1. Terbatasnya sarana prasarana penunjang pelayanan publik
2. Belum optimalnya Profesionalisme petugas/pejabat dalam memberikan
pelayanan.
3. Kemampuan dan Keterampilan petugas belum maksimal.
4. Motivasi petugas belum maksimal.
3
Lingkungan Internal
1. Keterbatasan pemahaman masyarakat/investor tentang tata cara dan
persyaratan perizinan
2. Regulasi yang berubah-ubah
3. Belum seluruhnya Kewenangan perizinan di limpahkan ke DPMTSP.
4. Untuk beberapa lokasi investasi masih memerlukan rekomendasi dari
kementerian/lembaga sehingga memerlukan waktu yang relative lama.
Langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi hambatan
1. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana prasarana yang ada seperti
pemanfaatan ruang lobi sebagai ruang pelayanan.
2. Melaksanakan Bimtek Excelence Service
3. Mengikut sertakan petugas pada pelatihan-pelatihan PTSP.
4. Melaksanakan Sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat/investor.
5. Meningkatkan Koordinasi dan Konsolidasi dengan Kabupaten/kota.
6. Menerapkan aplikasi SIPEPADU dalam Pemberian Pelayanan.
7. Membentuk Satgas Percepatan pelaksanaan Berusaha.
Terkait Paparan OMBUSMAN Perwakilan NTB
Catatan dan Evaluasi Akhir Tahun 2017 terhadap Laporan Pengaduan
masyarakat dan Pencegahan Ombusman RI Perwakilan NTB sebagai Berikut;
Jumlah Laporan pengaduan masyarakat pada tahun 2017 sebanyak 203
pelaporan. 5 Subtansi terbanyak Pengaduan masyarakat terdiri dari sektor
Pendidikan, Kepegawaian, Pertanahan, Kesehatan dan kepolisian. Dalam
wilayah Provinsi NTB jumlah Pelaporan terbanyak terdapat pada Kota mataram
sebanyak 129 laporan yang ada. Tindak lanjut ombudsman terhadap laporan
masyarakat terdiri dari, Klasifikasi, Pemeriksaan lanjutan, Melengkapi data,
Pemberitahuan, Monitoring dan laporan ditutup.
Evaluasi Sektor Pendidikan
Secara umum Proses Pelaksanaan PPDB 2017 untuk SMA sederajat Membaik
setelah menggunakan system Zonasi. Namun pada tingkat SMP sederajat
4
sejumlah kab/kota masih belum bersedia menggunakan system zonasi. Oleh
karena itu penekanan pelaksanaan Sistem zonasi pada tingkat SMP sederajat
harus dilakukan pada 2018. Masih terlihat adanya praktik pungli, penahan ijazah,
Raport di sejumlah Sekolah. Hal ini terjadi karena Sejumlah daerh belum terlihat
upaya seriusnya membangun system anti Pungli di sektor Pendidikan.
Evaluasi Sektor Pertahanan
Laporan masyarakat terkait subtansi pertanahan tahun 2017 di dominasi kasus
pada program Prona/PTSL(Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Tidak
terlihat koordinasi yang kuat antara pihak kantor pertanahan sebagai pelaksana
program dan pemerintah daerah kab/kota sebagai wilayah program. Hal ini
berpotensi pungutan liar di sejumlah kantor desa/kelurahan. Menekan praktek
pungli dengan cara menganggarkan biaya dukungan pelaksanaan Prona/PTSL.
Evaluasi KInerja PPNS sebagai Upaya Pencegahan
Kapasitas PPNS atau Penyidik PNS sebagai aparat hukum internal pemerintahan
pada subtansi tertentu masih lemah kemampuannya dalam bidang penegakan
hukum. Hal ini berdampak pada terlambatnya beberapa upaya penegakan hukum
di NTB. Contoh; PPNS sector kehutanan dan Kesehatan.
Evaluasi Unit Pemberantasan Pungli (SABER PUNGLI)
Belum terlihat upaya yang signifikan pelaksanaan peraturan Presiden no. 87
tahun 2017 tentang Satgas saber Pungli di tingkat provinsi,kabupaten/kota.
Contoh; masih minimnya alokasi anggaran operasional pada UPP di Provinsi,
Kota maupun Kabupaten. Hal ini berdampak Lemahnya kinerja UPP dalam
memberantas dan Mencegah Pungli. Oleh sebab itu pada Tahun 2018 Kinerja
UPP dalam memberantas Pungli Tidak saja terkait OTT, tetapi juga pencegahan
Pungli harus ditingkatkan, Salah satunya dengan cara penganggaran operasional
UPP yang lebih Proporsional.
5
Evaluasi Potensi Politisasi Birokrasi pada tahun Politik
Pada tahun 2017 terlihat potensi praktek politisasi birokrasi mengingat posisi
sejumlah tokoh politik yang berminat terjun sebagai kandidat calon kepala daerah
adalah figure-figur yang menduduki jabatan penting di pemerintah daerah. Hal ini
jika dibiarkan akan berpotensi besar merusak penyelenggaraan pelayanan publik.
Oleh sebab itu hal ini harus menjadi perhatian penting saat proses pilkada
diselenggarakan mulai 2018. Potensi politik birokrasi menunjukan peluang
terfragmentasinya birokrat dan terancamnya tata kelola pemerintahan yang baik.
Zona kepatutan tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 97,58%, masuk
zona hijau yang sangat baik.
ON THE SPOT /KUNJUNGAN LAPANGAN
Komisi II DPR RI bersama rombongan melakukan sidak kunjungan dan melihat
secara langsung ke kantor sentra pelayanan terpadu satu pintu. Kunjungan
langsung diterima oleh Kepala Dinas sentra pelayanan dan perijinan terpadu yang
menerangkan bahwa sentra pelayan dan perijinan terpadu satu pintu untuk
melayani masyarakat secara langsung dalam hal segala bentuk perijinan.
Pelayanan publik diselesaikan dalam tempo 3 sampai 5 hari.
B. Hasil yang diperoleh Komisi II DPR RI saat pertemuan Rapat Bersama KPU
Provinsi NTB, BAWASLU Provinsi NTB, dan Kapolda NTB serta perwakilan
dari TNI maupun unsur kejaksaan sebagai berikut:
KPU Provinsi NTB menerima Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur NTB Tahun 2018 dengan ditandatanganinya (NPHD) pada tanggal 21
Juli 2017 dengan Nomor 900/1161.b/BPKAD/2017 dan Nomor 64/HM.03.1-
NK/52/Prov/VII/2017.
Penandatanganan NPHD ini disaksikan oleh Sekretaris Daerah Prov. NTB;
Kepala BIN daerah NTB, pejabat dari Korem 162/Wirabhakti dan Polda NTB,
Komisioner dan Sekretaris KPU Provinsi NTB, Ketua KIP NTB, Ketua KPID NTB
6
serta Jurnalis media cetak dan elektronik lokal NTB.Jumlah Anggaran Hibah
yang diterima KPU Provinsi NTB dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur NTB sebesar: Rp. 167.515.450.000
Kemudian Provinsi NTB bersepakat melaksanakan sharing anggaran dengan
tiga pemerintah daerah yang melaksanakan Pimilihan Serentak yakni Kab.
Lombok Barat, Kab. Lombok Timur, dan Kota Bima
Disepakati sharing anggaran dengan tiga pemerintah daerah tersebut yakni:
Kab. Lombok Barat 11, 4 Miliar, Kab. Lombok Timur 20,18 Miliar, dan Kota
Bima 3,8 Miliar
langkah-langkah yang dilakukan KPU Provinsi NTB terkait tahapan pilkada
2018.
Persiapan
KPU Provinsi telah membentuk PPK dan PPS di seluruh Kecamatan dan
Desa/Kelurahan di Provinsi NTB. Jumlah Seluruh badan penyelanggara adhoc yakni:
91.110 Orang yang terdiri dari 580 PPK, 348 Sekretariat PPK, 3411 PPS, 3411
Sekretariat PPS, 58.352 KPPS, serta 16.672 Linmas
KPU Provinsi NTB telah merekap Daftar Pemilih (Model A-KWK) Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:
7
NO
KABUPATEN/KOTA
JUMLAH
DESA/KEL
JUMLAH TPS
JUMLAH PEMILIH
L P L+P
1 KOTA MATARAM
50 667 145.307
153.064 298.37
1
2 KAB. LOMBOK BARAT
122 1.180 252.449
259.048 511.49
7
3 KAB. LOMBOK UTARA
33 518 86.940
88.849 175.78
9
4 KAB. LOMBOK TENGAH
139 1.500 398.086
411.196 809.28
2
5 KAB. LOMBOK TIMUR
254 2.017 435.497
494.288 929.78
5
6 KAB. SUMBAWA BARAT
64 193 46.914
49.437 96.351
7 KAB. SUMBAWA
165 861 170.902
172.493 343.39
5
8 KAB. DOMPU 81 458 80.233
83.048 163.28
1
9 KAB. BIMA 191 693 192.533
198.162 390.69
5
10 KOTA BIMA 38 249 51.819
55.303 107.12
2
TOTAL 1.137 8.336 1.860.6
80
1.964.888
3.825.5
68
Penyerahan Dukungan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur jalur
Perseorangan:
1. ALI BIN DAHLAN dan TGH. LALU GEDE M. ALI WIRASAKTI AMIR MURNI, MA.
status pendaftaran Diterima
2. H. AHMAD RUSNI, SE., M.Pd dan H. MUHAMMAD NUR, SH., MH, status
pendaftaran Ditolak/Tidak Memenuhi Syarat
8
3. DR. Ir ABDUL HAKIM dan SUMINGGAH, SH., MH, status pendafataran Ditolak/Tidak
Memenuhi Syarat
4. DIANUL HAYEZI, SE dan SRI SUDARJO, S.Pd., SH., M.Pd, status pendafataran
Ditolak/Tidak Memenuhi Syarat
Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur :
1. ALI BIN DAHLAN dan TGH. LALU GEDE M. ALI WIRASAKTI AMIR MURNI,Lc, MA,
Jalur Perseorangan, status pendaftaran Diterima
2. H. M. SUHAILI FADIL THOHIR, SH dan H. M. AMIN, SH, MH, Jalur Partai Politik,
status pendaftaran Diterima
3. TGH. AHYAR ABDUH dan H. MORI HANAFI, SE, Jalur Partai Politik, status
pendaftaran Diterima
4. Dr. H. ZULKIEFLIMANSYAH, SE, M.SC dan Dr. Ir. Hj. SITTI ROHMI DJALILAH, M.Pd,
Jalur Partai Politik, status pendaftaran Diterima
Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon:
NOMOR URUT
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PARTAI POLITIK PENGUSUL/
PERSEORANGAN
1
H. MOH. SUHAILI FADIL THOHIR, SH
dan H. MUH. AMIN, SH., M.Si
1. Partai Golkar 2. Partai NasDem 3. PKB
2
TGH. AHYAR ABDUH dan H. MORI
HANAFI, SE
1. Parta Gerindra 2. PAN 3. PPP 4. PDIP 5. PBB 6. Partai Hanura
9
3
DR. H. ZULKIEFLIMANSYAH, SE, M.Sc dan
DR. IR. HJ. SITTI ROHMI DJALILAH, M.Pd
1. Partai Demokrat 2. PKS
4
H. MOCH. ALI BIN DACHLAN dan TGH. LALU GEDE MUHAMAD ALI
WIRASAKTI AMIR MURNI, MA
PERSEORANGAN
Kampanye Deklarasi Kampanye Damai dan Berintergritas oleh 4 pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Jadwal Kampanye KPU Provinsi NTB menetapakan Keputusan KPU Provinsi NTB nomor: 75/HK.03.1-
Kpt/52/Prov/II/2018 Tentang Jadwal Kampanye Dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga
Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun
2018
10
NO. TANGGAL DAN
BULAN JENIS
KAMPANYE KETERANGAN
1 1 Maret s/d 15 Mei 2018
Rapat Umum
2 Zona (1 kali pulau Lombok,
1 kali Pulau Sumbawa
2 12 Mei 2018 Debat Kandidat -
3 20 Juni 2018 Debat Kandidat -
4 10 s/d 23 Juni 2018 Iklan Media Cetak
dan Elektronik 14 hari sebelum
masa tenang
Pemungutan dan Penghitungan Suara KPU Provinsi NTB akan melaksanakan Bimbingan Teknis Pemungutan dan
Penghitungan Suara di seluruh tingkatan baik Bimtek tingkat Nasional, Tingkat
Provinsi dan Kabupaten/Kota, hingga bimtek di seluruh tingkat badan adhoc di
Kecamatan, Desa/Kelurahan dan TPS.
KPU Provinsi NTB mempersiapkan SDM di seluruh tingkatan tersebut untuk
menghadapi pemungutan dan penghitungan suara.
Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, KPU Provinsi NTB akan
mengimplementasikan hitung Cepat C1 dengan Sistem Informasi Penghitungan
Suara (SITUNG), dimana KPU Kab/Kota akan men scan dan mengentry seluruh C1
tiap TPS.
Selain scan dan entry C1, KPU akan menyiapkan file rekapitulasi berbasis e-rekap,
dimana file rekapitulasi akan men-sumary secara automatis jika hasil rekap tiap
tingkatan baik terkumpul seluruhnya dari Model C1-KWK, DA1-KWK, DB1-KWK
hingga DC-KWK.
11
Koordinasi dengan Stakeholder KPU Provinsi NTB dengan Polda NTB telah berkomitmen dengan 4 pasangan calon
Gubernur dan Wakil Gubernur NTB untuk melaksanakan seluruh tahapan pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur secara demokratis, damai, lancar, berintegritas, Anti
Hoax, Anti Sara dan Anti Politik Uang
Kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mensukseskan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018
12
Penandatanganan Nota Kesepakatan bersama antara KPU Prov NTB dengan sepuluh lembaga/stakeholder meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam mensukseskan Pilkada serentak 2018
1. Melaksanakan Gerakam Coklit serentak Nasional
2. Membuat Alat Bantu Coblos (Template) untuk penyandang Disabilitas
3. Sosialisasi dimedia Cetak dan eletronik
4. KPU NTB Hadir di setiap event (NTB expo) guna memaksimalkan waktu dan
peluang sosialisasi Pemilihan Gubernur NTB
5. Gerak Jalan Masal Sadar Pemilihan Serentak Tahun 2018
6. KPU Provinsi NTB masif melaksanakan fasilitasi pendidikan Pemilih (Pemilihan
Ketua OSIS) di seluruh SMA/MA se Provinsi NTB
7. Membentuk Komunitas Peduli Pemilu (KPPD) Provinsi NTB
8. Membentu Relawan Pemilu
9. Sosialisasi Pendidikan Pemilih kepada seluruh Guru SMA/MA se Provinsi NTB
10. Sosialisai Pilkada dengan memanfaatkan kearifan lokal (wayang Kulit,
Tembang sasak, dll)
11. Talkshow di Radio dan TV dalam rangka sosialisasi Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, dll
Terkait dengan regulasi yang ada hal-hal apa saja yang menurut KPU Provinsi
NTB perlu mendapat perhatian khusus ataupun memerlukan penyempurnaan
agar permasalahan-permasalahan yang timbul selama pelaksanaan pilkada
serentak tahun 2015 dan 2017 dapat diminimalisir, sehingga akan lebih
memperlancar pula pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2018 ini.
13
1. KPU Provinsi NTB berharap dukungan pemerintah daerah dan Pusat agar dapat
menuntaskan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan
penggunaan Surat Keterangan untuk menjamin seluruh hak pilih warga negera
2. Pemerintah Daerah diharapkan mendistribusikan KTP Elektronik yang telah jadi
kepada masyarakat/wajib pilih.
3. Netralitas Aparatur Sipil Negera (ASN) disemua tingkatan.
4. Menjaga Kondisifitas Daerah dan Birokrasi.
5. Dukungan Pemerintah daerah dalam Menjaga Alat Peraga Kampanye dan
Bahan Kampanye.
6. Dukungan mensosialisasikan Pilkada serentak 2018 ke seluruh
lembaga/organisasi pemerintah dan lampisan masyarakat.
Terkait Penjelasan Bawaslu Provinsi NTB
Bawaslu Provinsi NTB dalam menjalankan Tugasnya sesuai amanat UU no. 10 tahun
2016 tentang Pilkada telah melakukan persiapan yang cukup maksimal dalam
pengawasan sebagai berikut yaitu telah membentuk perangkat organisasi dari tingkat
Panwas kab/kota, Panwas kecamatan sampai tingkat Petugas Pengawas Lapangan,
dengan membangun kualitas SDM dan Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana
untuk menunjang kinerja pengawasan.Strategi pengawasan yang menjadi focus
bawaslu Provinsi NTb yaitu pertama, pengawasan yang terdiri dari pengawasan
partisipatif, standard tata laksana pengawasan dan system informasi pengawasan.
Kedua, penanganan pelanggaran yang terdiri dari penegakan hukum secara cepat,
efektif dan berkeadilan, system informasi penanganan pelanggara dan penataan
sentra gakkumdu. Dan yang ketiga tentang penyelesaian sengketa yang terdiri dari
penguatan kapasitas pengawas pemilu dan system manajemen perkara.
No. Kegiatan Peserta Keterangan
1 Sosialiasi pengawasan
tahapan pencalonan gubernur
dan wakil gubernur Provinsi
NTB tahun 2018
Partai Politik, Panwas
kabupaten/kota, OKP,
dan Media
14
2 Sosialisasi dan Koordinasi
dengan mitra kerja
Kepolisian, KPU,
Kejaksaan, Tokoh
Masyarakat, Tokoh
Agama dan Tokoh
pemuda.
3 Fokus Group Discussion
(FGD) strategi pengawasan
pendaftaran calon Gubernur,
Bupati/wealikota tahun 2018.
Panwas Kab/kota se
Provinsi NTB
4. Rapat kerja teknis
pengawasan pendaftaran
calon Gubernur dan wakil
Gubernur tahun 2018
Panwas kab/kota se-
Prov NTB
5 Rapat kordinasi dengan
stakeholder tentang data
kependudukan provinsi NTB
tahun 2018
Peserta panwas dan
KPU kab/kota, Partai
Politik, Dinas dukcapil
kab/kota.
6 Rapat kerja teknis
pengawasan tahapan
penyusunan daftar pemilih
pada pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota tahun
2018
Panwas Kab/kota se-
Prov NTB.
7 Rapat kerja Teknis
Pengawasan Tahapan dana
kampanye dan kampanye
pada pemilihan Gubernur,
bupati, dan walikota tahun
2018.
Panwas kab/kota se-
prov NTB
8. Deklarasi Tolak Politik uang
dan politisasi sara
Unsur Muspida,
Pasangan Calon, KPU
Provinsi, Partai Politik,
Panwas kab/kota, OKP,
15
Media, Tokoh
Masyarakat/agama/adat.
Terkait dengan regulasi yang menjadi perhatian khusus Bawaslu Provinsi NTB
sebagai berikut:
Cuti bagi petahana tidak hanya sampai kampanye tetapi sampai rekapiltulasi
perhitungan suara di tingkat kab/kota dan provinsi, Aturan tentang mutasi jabatan di
daerah yang melaksanakan pilkada sebaiknya diberlakukan bagi kab/kota lain yang
menjadi bagian dari provinsi yang melaksanakan Pilkada, Perlu diperkuat aturan
tentang kewajiban administrasi bagi peserta pilkada kepada bawaslu provinsi dan
panwaslu kab/kota terutama terkait dengan kewajiban penyerahan salinan dokumen
yang menjadi basis pengawasan kewajiban menyerahkan ijazah dari sd sampai SMA
bahkan sampai dengan Perguruan Tinggi, Penganan terhadap Netralitas ASN perlu
dilakukan secara terintegrasi antara bawaslu dengan pihak-pihak terkait, tidak
sebatas memberikan rekomendasi dan mengawasi tindak lanjut dari rekomendasi
tersebut, dan bawaslu harus diberikan kewenangan lebih dalam menindak perangkat
desa dan badan perwakilan desa yang melakukan pelanggaran dalam proses pilkada.
Terkait Paparan Kapolda Nusa Tenggara Barat
Kapolda Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal mengatasi untuk tidak terjadinya
konflik dalam pilkada serentak 2018 di Provinsi NTB menggunakan system
pendepatan persuasive pada masyarakat dan pada semua para paslon-Paslon yang
bertarung dalam pilkada serentak 2018 di wilayah Nusa Tenggara Barat. Serta
pendekatan Pada Tokoh-tokoh masyarakat dan Tokoh – Tokoh Adat.
Cara bertindak Pilkada serentak 2018 yang dilakukan yaitu;
1. Melaksanakan deteksi dini berupa Pulbaket/Informasi guna antisipasi dan cegah
adanya ancaman dari pihak-pihak yang akan mengganggu serta gagalkan pilkada
serentak
2. Melaksanakan cegah dan tangkal dengan giat turjagwali serta binluh/sosialisasi
kepada masyarakat dalam upaya membentuk opini yang menguntungkan bagi giat
ops serta kaitkan partisipasi aktif masyarakat guna mewujudkan dan memelihara
16
sitkamtibmas sehingga pilkada serentak 2018 di Prov. NTB dapat berjalan dengan
aman, tertib, lancer dan demokratis.
3. Melaksanakan penindakan berupa upaya paksa terhadap setiap pihak yang
lakukan perbuatan yang dapat mengganggu atau menggagalkan pelaksanaan
pilkada serentak tahun 2018 di Prov NTB baik yang dilakukan secara perorangan
maupun secara Pok.
4. Melaksanakan Gakkum dengan giat penyidikan berdasarkan ketentuan hukum
yang berlaku, terutama peraturan perundang-undangan tentang pilkada serentak
tahun 2018 di Provinsi NTB sehingga dapat mengungkap dengan tuntas setiap
pelanggaran tindak pidana pemilu.
5. Melaksanakan kegiatan teknis dan taktis lainyya sebagai terobosan kreatif untuk
mencegah dan menindak berbagai bentuk pelanggaran pilkada serentak tahun
2018 di prov. NTB.
Untuk sampai saat ini Kapolda NTB menyatakan bahwa belum ada gangguan
keamanan yang ada dalam pilkada serentak 2018 di Provinsi NTB.
Terkait Paparan Kepala Kanwil BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat dan hasil
yang didapat dalam pertemuan.
Terkait pemetaan, registrasi, dan sertifikasi melalui Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayah Nusa Tenggara Barat
TARGET REALISASI TARGET(Rp) REALISASI (Rp)
NTB
NTB
Realisasi fisik
dan keuangan
dalam proses
98,87
2 PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) 2018 175.000 0 88.375.000.000 0,00
PROSEN
TASE (%)KETERANGAN
1 PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) 2017 115.000 115.000 100 54.534.000.000 53.918.250.000
NO NAMA KEGIATANTAHUN
ANGGARAN
FISIK PROSEN
TASE (%)
KEUANGANLOKASI
KEGIATAN
17
Catatan: Ketersediaan SDM pelaksana yang masih minim,
keterbatasan peralatan ukur dan kendaraan operasional
jumlah kasus tanah yang ada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
SEKSIJUMLAH
KASUSSELESAI
BELUM
SELESAIKETERANGAN
PERKARA 11 8 3
3 Perkara yang
belum selesai
Masih dalam Tahap
Persidangan
SENGKETA 14 11 3
3 Pengaduan yang
masih dalam
penanganan
18
Catatan: Dalam menangani penyelesaian SKP, perlu segera di
sahkan UU Pertanahan.
Isu-isu strategis yang memerlukan penanganan segera terkait dengan
tata ruang di wilayah Provinsi NTB antara lain :
1. Masalah tata ruang lingkar luar kawasan KEK Mandalika yaitu untuk
tidak melakukan pembangunan dilingkar luar kawasan yang saat ini
penguasaan tanahnya dikuasai oleh investor dan masih mengalami
permasalahan didalam pengurusan perijinannya.
2. Rencana pembangunan Kawasan Bandar Kayangan seluas + 7.373
Ha yang melibatkan 5 wilayah administrasi desa.
3. Belum adanya penetapan kawasan LP2B oleh Kabupaten/Kota
dikarenakan belum ada sinkronisasi data dan peta.
Regulasi yang ada saat ini belum memadai untuk menangani
permasalahan-permasalahan tata ruang wilayah. Provinsi Nusa
Tenggara Barat telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2009-2029.
19
Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan aturan
tersebut :
a. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Penataan Ruang
Nomor 26 Tahun 2007 tidak dijabarkan dan diatur lebih lanjut
dalam Perda RTRW. Ketidaksesuaian/in-sinkronisasi antara
UUPR dan Perda RTRW meliputi beberapa hal antara lain :
1. Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
2. Perencanaan Penatagunaan Tanah
3. Hak dan Kewajiban masyarakat / peran partisipasi
masyarakat dalam penataan ruang
4. Penyelesaian sengketa
b. Peraturan Daerah RTRW Kabupaten/Kota yang ada pada saat ini
masih bersifat makro sehingga kurang efektif untuk dijadikan
pedoman dalam pengendalian tata ruang, informasi pertanahan
berupa peta kadastral dan status tanah menjadi data penting
dalam penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) sebaiknya
digunakan menjadi Peta Dasar dalam penyusunan RDTR.
Rencana Tata Ruang Wilayah di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara
Barat yang masih perlu dilakukan:
Seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat di Tingkat Kabupaten
maupun Kota telah memiliki Perda RTRW, akan tetapi masih ada
beberapa Kabupaten/Kota yang sedang dilakukan revisi Perda RTRW
nya. Untuk proses penyusunan RDTR masih sekitar 3 sampai 4
kecamatan saja yang sudah berjalan dan itupun masih dalam tahap
pengesahan di DPRD setempat.
Catatan: Revisi RTRW untuk beberapa Kabupaten/Kota untuk
segera secepatnya ditindaklanjuti
20
jumlah titik lokasi di wilayah Provinsi NTB yang menurut catatan Kanwil
BPN NTB terindikasikan terlantar ataupun tidak sesuai dengan
peruntukannya.
NO KANTOR
PERTANAHAN
HGB HGU JUMLAH TANAH
TERINDIKASI TERLANTAR Luas (Ha)
Badan Hukum
Bidang Badan Hukum
Bidang Badan Hukum
Bidang
1 KOTA MATARAM 1 1 - - 1 1 0,2
2 LOMBOK UTARA 15 24 - - 15 24 315,2257
3 LOMBOK BARAT 13 29 - - 13 29 538,6887
4 LOMBOK TENGAH 10 24 1 1 13 28 970,7112
5 LOMBOK TIMUR 9 30 3 4 12 34 520,1608
6 SUMBAWA BARAT 10 14 2 5 12 19 592,7818
7 SUMBAWA - - 6 6 7 7 4.021,80
8 DOMPU 8 8 5 7 18 20 9.971,65
9 KABUPATEN BIMA 2 2 4 4 7 7 5.212,05
10 KOTA BIMA - - - - 0 0 0
J u m l a h 68 132 21 27 98 169 22.143,27
Tahapan Penanganan Pengendalian Tanah Terindikasi Terlantar
1. Inventarisasi Subyek dan Obyek
Melakukan pengumpulan daya oleh pihak Kantor Pertanahan
(hasilnya di laporkan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional)
2. Melakukan Identifikasi :
Laporan awal di lakukan oleh Sekretariat.
Laporan kedua di lakukan oleh Panitia C.
Terhadap laporan tersebut dilakukan Verifikasi.
3. Sidang Panitia C :
Untuk menentukan apakah terhadap PT. tersebut perlu di berikan
Peringatan atau tidak.
4. Peringatan I s/d III :
Jika ada respon maka Pihak PT akan membuat laporan mengenai
progress, 2 minggu sekali.
21
5. Menyusun Laporan untuk membuat usulan :
Apakah melalui Tahap Terindikasi Terlantar atau Kegiatab
Optimalisasi.
Kendala-kendala kegiatan Pengendalian Tanah Terlantar :
1. Untuk kegiatan pemutakhiran secara keseluruhan karena
keterbatasan mekanisme penganggaran dan bukan merupakan data
terkini karena kemungkinan terjadi perubahan di lapangan sepanjang
tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 yang menyebabkan
beberapa bidang tanah tersebut tidak/belum dapat dikategorikan
sebagai tanah terindikasi terlantar.
2. Berdasarkan beberapa kasus di yang terjadi di lapangan, perubahan
kondisi di lapangan tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Pertama,
tanah sudah dimanfaatkan sehingga bukan merupakan katagori
terindikasi terlantar. Kedua, perubahan subjek hak karena peralihan
hak atau sebab lain seperti sengketa yang menyebabkan harus
ditundanya kegiatan penertiban tanah terlantar dalam kurun waktu 3
(tiga) tahun sejak peralihan tersebut terjadi.
3. Dalam Kegiatan penertiban tanah terindikasi terlantar di Provinsi NTB
yang dilakukan sampai dengan tahun 2013, 61 Badan Hukum telah
diberikan Peringatan I, 21 Badan Hukum telah diberikan Peringatan
II, 17 Badan Hukum telah diberikan III serta 9 Badan Hukum
diberikan kesempatan oleh Panitia C untuk Pemanfaaan Tanah.
Implementasi kebijakan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terindikasi
Terlantar yang telah dilakukan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun
2016, dengan melakukan kegiatan penertiban tanah terindikasi terlantar
telah yang dilaksanakan di Provinsi NTB berhasil mengusulkan tanah
yang dikuasai 8 Badan Hukum untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar.
Dalam kurun waktu tersebut 4 (empat) Badan Hukum diusulkan untuk
melaksanakan optimalisasi pemanfaatan tanah karena badan hokum
22
tersebut telah memanfaatkan tanahnya sesuai dengan sifat dan tujuan
pemberian haknya. Selain itu, beberapa bidang tanah yang dikuasai oleh
6 (enam) Badan Hukum sedang dikonsultasikan kepada kementerian
Agraria dan Tata Ruang/BPN dalam hal penetapannya sebagai tanah
terlantar karena terdapat permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan
penertiban tanah terindikasi terlantar untuk kedelapan badan hokum
tersebut yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis Kegiatan Penertiban
Tanah Terindikasi Terlantar. Sementara itu, Kegiatan Penertiban Tanah
Terindikasi Terlantar terhadap 1 (satu) bidang tanah yang dikuasai 1
(satu) badan hukum dihentikan karena terdapat sengketa keperdataan.
Catatan: Dalam menangani penyelesaian Tanah Terindikasi
Terlantar, perlu segera di sahkan UU Pertanahan.
III. PENUTUP
Demikian laporan hasil kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Provinsi Nusa
Tenggara Barat pada tanggal 28 Februari 2018. Semoga dapat ditindaklanjuti dan
bermanfaat bagi semua pihak. Kepada semua pihak yang membantu
terselenggaranya kunjungan kerja ini, kami ucapkan terimakasih.