LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI · 2016. 5. 27. · 1 LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V...
Transcript of LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI · 2016. 5. 27. · 1 LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V...
1
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
KOMISI V DPR-RI
DALAM RESES MASA PERSIDANGAN I
TAHUN SIDANG 2009-2010
KE PROVINSI JAMBI
TANGGAL 10-12 DESEMBER 2009 =============================================
I. PENDAHULUAN
A. DASAR HUKUM:
1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945; pada perubahan Pertama
Pasal 20, Perubahan Kedua Pasal 20 A, perubahan Ketiga Pasal 23;
2. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2014 tentang Peraturan
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
4. Surat Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor: 85/Pimp/I/2009-2010
tentang Kunjungan Kerja dalam Reses Masa Persidangan I Tahun
Sidang 2009-2010;
5. Keputusan Rapat Intern Komisi V DPR-RI tanggal 12 November 2009
tentang Penyusunan Program Kerja dan Pembentukan Tim
Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI serta Rapat Dengar Pendapat
tanggal 25 November 2009 tentang persiapan kunjungan kerja
dengan semua mitra Komisi V, Kepala Kantor Perwakilan Provinsi
Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Jambi, Sulawesi Utara,
Kalimantan Barat dan Sumatera Utara.
2
B. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja :
1. Maksud Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI adalah:
a. Untuk melihat secara langsung hasil-hasil pembangunan
infrastruktur di Provinsi Jambi khususnya Bidang Perhubungan,
Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Pembangunan Daerah
Tertinggal, Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
dan Basarnas yang menjadi mitra kerja Komisi V DPR RI.
b. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan di Provinsi Jambi
utamanya pembangunan Infrastruktur dalam pembiayaan APBN.
2. Tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja adalah dalam rangka
melaksanakan Fungsi dan Tugas Dewan. Berdasarkan Keputusan
DPR RI Nomor 01/DPR-RI/I/2009-2014 tentang Peraturan Tata Tertib
DPR RI, pada Pasal 53 tentang Tugas Komisi, dimana disebutkan
bahwa:
1. Tugas Komisi dalam Pembentukan Undang-undang
(Legislasi)
2. Tugas Komisi di Bidang Anggaran (Budgeting)
3. Tugas Komisi di bidang Pengawasan
Utamanya terkait dengan Tata Tertib DPR RI Pasal 53 ayat (3)
tentang Tugas Komisi antara lain pada:
butir a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-
undang, termasuk anggaran pendapatan dan belanja
negara serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk
dalam ruang lingkup tugasnya;
butir c. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
Selain itu, terkait pula dalam Tata Tertib DPR RI Pasal 54 ayat (3)
huruf f tentang ”Komisi dalam menjalankan tugas sebagaimana dalam
pasal 53 ayat (3), dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, dapat”:
”Mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses, atau apabila
dipandang perlu, dalam masa sidang dengan persetujuan pimpinan
DPR yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditentukan
tindak lanjutnya”.
3
II. Waktu dan Daerah Kunjungan Kerja
Dalam masa reses persidangan I Tahun Sidang 2009-20010, Kunjungan
Kerja dilaksanakan pada tanggal 10 – 12 Desember 2009 di Provinsi
Jambi.
III. Adapun Komposisi Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR-RI ke Provinsi
Jambi adalah sebagai berikut :
1. H. Muhidin Muhammad Said, SE, MBA Ketua FPG
2. CP. Samiadji Massaid, SE Anggota F-PD
3. Etha Bulo Anggota F-PD
4. Ir. Roestanto Wahidi D, MM Anggota F-PD
5. Agung Budi Santoso, SH Anggota F-PD
6. Drs. H. Riswantony DK Anggota F-PG
7. Drs. Eldie Suwandie Anggota F-PG
8. Ir. Bambang Sutrisno Anggota F-PG
9. Drs. H. Roem Kono Anggota F-PG
10. H. Malkan Amin Anggota F-PG
11. Nusyirwan Soejono, ST Anggota F-PDIP
12. Hj. Sadarestuwati,SP,M.MA Anggota F-PDIP
13. Ir. Sudjadi Anggota F-PDIP
14. Ir. H. Yudi Widia Adia, M.Si Anggota F-PKS
15. H.A. Bakri.HM,SE Anggota F-PAN
16. Dra. Yasti Soepredjo Mokoagow Anggota F-PAN
17. Capt. H. M. Epyardi Asda, M,MAR Anggota F-PPP
18. Nur Iswanto, SH, MH Anggota F-P Gerindra
19. Drs. Akbar Faisal, M.Si Anggota F-Hanura
Dari Sekretariat Komisi V DPR RI yaitu :
1. Drs. Budi Jatnika, M.Si Sekretariat
2. Kunarto, S.Sos Sekretariat
3. Suciati Sekretariat
4. Aunurrafiq Khafrawy Tenaga Ahli
4
Pendamping dari Mitra Kerja :
Departemen Pekerjaan Umum :
1. Ir. Taufik Widjoyono, MSc Direktur Bina Program Bina
Marga
2. Ir. Widagdo Direktur Sungai Danau &
Waduk SDA
3. Ir. Asep Sudrajat, MM Kabalai Pelak. Jl.Nas Wil III
4. Ir. Ifan Wirata Kabalai Wil Sungai VI Jambi
5. Ir. Djoko Sulistiyono Kasubdit Wilbar III Bina Marga
6. Ir. Oloan Simatupang,Dipl Kasubdit Air Minum Wilbar CK
7. Ir. Andri Andrea Kasubdit P. Ruang Wilbar
8. Ratna Harahap Kasi Wilbar I SDA
9. Dra. Etty Winarni, MM Kasubdit PIP-Penghubung PU
10. Indah Pratiwi, S.Sos Reporter PU
Departemen Perhubungan :
1. Suwandi Saputro Dir. Pengerukan Pelabuhan
2. Supriyatno Mukim Ditjen Hubud
3. Serbani Barus Ditjen Hubud
4. Hardi Sukarlianto Dit. LLASDP
5. Aryo Bandoro Hadi Biro Perencanaan
6. Sofiantoro Biro Umum
Badan Meteorologi dan Geofisika :
1. Untung Merdijanto Biro Perencanaan BMG.
2. Aries Erwanto Kasubag Prog & Penyusunan Anggaran I
Kementerian Negara Perumahan Rakyat :
1. Ir. Mirna Amin, MT Asdep Pengemb. Kawasan. Skala Besar
2. Nanang Sofwan P2P Kemeneg Pera
3. Fitrah Nur P2P Kemeneg Pera
4. Samson Sibarani Deputi Pembiayaan
5
5. Sri Nurhayati Deputi Perumahan Swadaya
6. Lita Matongan Deputi Pengembangan Kawasan
7. Devi Ismiyati Staf Humas Pera
Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT)
1. DR. Siswa Trihardi Asdep Infrastruktur Energi PDT
Badan SAR Nasional
1. Agus Sukarno, SH Kapusdatin Basarnas
Selain itu kami juga di dampingi rekan-rekan wartawan
IV. Obyek/Sasaran Kunker
Kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Provinsi Jambi dalam rangka
menjalankan tugas dan fungsi kedewanan dengan mengunjungi sejumlah obyek
pembangunan yang di biayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Secara umum obyek yang telah dikunjungi adalah sebagai berikut :
Meninjau Terminal Bandara Sultan Thaha Syaifuddin;
Meninjauan Stasiun Meteorologi Bandara Sultan Thaha;
Meninjau Pembangunan Kantor Basarnas Provinsi Jambi;
Meninjau Kasiba, Jalan masuk Perumahan PNS Kenali Asam Kota
Jambi,
Meninjau Jalan Lingkar – Intake Sijenjang – Jembatan Batang Hari II
– Pelabuhan Muara Sabak,
Meninjau Pembangunan Intake PDAM di Sejinjang Kota Jambi,
Meninjau Rusunawa Universitas Jambi;
Peninjauan ruas jalan Jambi – Muara Bulian – Muara Trembesi
Sarolangun;
Peninjauan DAM Kutur;
Peninjauan Daerah Irigasi Batang Asai serta rencana lokasi
pembangunan bendung di desa Benso;
Peninjauan PLTS Desa Mersip dan PLTMH Desa Kasiro di Kab.
Sarolangun.
6
V. Temuan – Temuan Tim Kunker
Profil Provinsi Jambi
Provinsi Jambi yang terletak di pesisir timur di bagian tengah Pulau
Sumatera dengan ibukota sama dengan nama provinsinya yaitu Jambi.
Jambi adalah satu dari tiga provinsi di Indonesia yang ibukotanya bernama
sama dengan provinsinya, selain Bengkulu dan Gorontalo.
Wilayah administrasi Pemerintahan Jambi meliputi sembilan (9)
Kabupaten dan dua (2) Kota, yaitu :
1. Kab. Batanghari
2. Kab. Bungo
3. Kab.Kerinci
4. Kab. Merangin
5. Kab. Muaro Jambi
6. Kab. Sarolangun
7. Kab. Tanjung Jabung Barat
8. Kab. Tanjung Jabung Timur
9. Kab. Tebo
10. Kota Jambi
11. Kota Sungai Penuh.
Sensus penduduk tahun 2000, jumlah penduduk Provinsi Jambi
adalah 2.400.940 jiwa.
Geografi dan Topografi
Provinsi Jambi terletak antara 0° 45’ 2° 45’ LS dan 101° 0’ - 104° 55
BT, terletak di tengah pulau sumatera membujur sepanjang pantai timur
sampai barat, dengan luas wilayah keseluruhan 53.435.72 Km2 , luas
daratan 51.000 Km2 dengan panjang pantai hanya 185 km .
Batas wilayah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :
Sebelah utara dengan Provinsi Riau;
Sebelah selatan dengan Provinsi Sumatera Selatan;
Sebelah barat dengan Provinsi Sumater Barat;
Sebelah timur dengan Laut Cina Selatan;
7
Provinsi Jambi mengalami dinamika perubahan dan gerak ekonomi
bagi kawasan Sumatera. Kota Jambi akan menjadi salah satu sentra
pertumbuhan ekonomi, sekaligus dengan sejumlah persoalan besar yang
mengikutinya. Di tengah berbagai kesulitan yang dialami Bangsa Indonesia
menyusul fenomena alam yang fluktuatif, hampir merata di seluruh negeri,
menantang untuk disikapi secara arif dan matang. Kesalahan langkah
dalam menyikapi berbagai persoalan “alam” akan berdampak pada
kerugian multi aspek bagi masyarakat Jambi.
Berikut sejumlah temuan dan permasalahan yang diperoleh dalam
Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI di Provinsi Jambi sebagai berikut :
A. PERHUBUNGAN :
Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian
Di bidang perhubungan darat dan perkeretaapian kendala dan
permasalahan yang tim temui dilapangan adalah sebagai berikut:
Kondisi sarana dan parasarana Perhubungan Darat yaitu :
Sektor LLAJ
Wilayah Jambi dengan bentang alam yang luas, dimana jarak antara
ibukota provinsi dengan kabupaten terjauh dapat di tempuh kurang
lebih 14 jam, sehingga hal tersebut menjadi kesulitan tersendiri dalam
menggerakkan sektor ekonomi masyarakat. Hingga itu terdapat cukup
banyak ruas jalan yang termasuk rawan kecelakaan lalu-lintas. Salah
satu upaya yang harus dilakukan adalah melakukan penambahan
fasilitas lalu lintas jalan (LLAJ), seperti marka, rambu, pagar
pembatas jalan, lampu lalu lintas, pengaman, dan lain sebagainya.
Sektor LLASDP
Kondisi pelabuhan penyeberangan yang ada, terutama dermaga
sungai di Kuala Tungkal Kab. Tanjab Barat, Pelabuhan Nipang
Panjang dan Sungai Puding di Kab. Tanjab Timur perlu peningkatan
agar berfungsi secara optimal.
8
Permasalahan :
Pengucuran dana yang dilakukan oleh pemerintah Pusat secara
bertahap, menyulitkan pengelola kegiatan/ proyek di dalam
menyelesaikan pekerjaan yang sesuai dengan waktu yang telah di
tetapkan.
Biaya pemeliharaan kurang.
Anggaran untuk pemeliharaan infrastruktur jalan serta berbagai
prasarana transportasi lainnya terasa kurang. Berpengaruh pada
kualitas perawatan, sehingga berbagai kerusakan mudah terjadi, serta
mempercepat proses kerusakan fasilitas jalan.
Sektor Perkeretaapian
Dalam rangka mendukung kelancaran pengangkutan sumber daya
alam, seperti hasil-hasil pertambangan dan perkebunan, diperlukan
sarana dan prasarana angkutan massal. Selama ini angkutan
batubara menggunakan jalan umum yang mengakibatkan tingginya
kerusakan jalan, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Untuk ini,
pembangunan jaringan jalan kereta api (trans Sumatera ) menjadi
harapan masyarakat provinsi se-Sumatera pada umumnya dan
masyarakat Jambi pada khususnya.
Saran dan aspirasi daerah di bidang Perhubungan Darat dan
Perkeretaapiaan yang perlu mendapatkan perhatian di tingkat pusat
adalah;
Peningkatan Pembangunan Fasilitas Keselamatan LLAJ, melalui
pengadaan dan pemasangan Guardrail, secara menyebar, dengan
alokasi anggaran Rp. 6,8 miliar;
Pengadaan dan pemasangan rambu jalan, cermin tikungan secara
menyebar, dengan alokasi anggaran Rp. 761 juta;
Pengadaan dan pemasangan Traffic Light tenaga surya, secara
menyebar, dengan alokasi anggaran Rp. 3,7 miliar;
Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A di Kab. Muara Jambi dan
Kab. Tanjab Barat, alokasi anggaran sebesar Rp. 30 miliar;
9
Peningkatan Terminal Penumpang Tipe A Alam Barajo di Kota Jambi
dengan alokasi anggaran sebasar Rp. 2,5 miliar;
Peningkatan Dermaga Sungai di Kuala Tangkal Kab. Tanjab Barat,
Dermaga Nipang Panjang dan Dermaga Sungai Puding di Kab.
Tanjab Timur, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 34,7 miliar;
Pembangunan jalur kereta api secara bertahap, melalui penyusunan
Detail Engineering Design (DED) pembangunan Jalan Kereta Api
lintas Jambi – Batas Sumsel, dengan alokasi anggaran Rp. 900 juta;
Penyusunan Detail Engineering Design (DED) pembangunan Jalan
Kereta Api lintas Jambi – Ma. Bungo - Batas Sumbar, dengan alokasi
anggaran Rp. 7,1 miliar;
Penyusunan Detail Engineering Design (DED) pembangunan Jalan
Kereta Api lintas Jambi – Muara Sabak, dengan alokasi anggaran Rp.
2,45 miliar;
Bidang Perhubungan Laut
Pelabuhan Muara Sabak
Pelabuhan Muara Sabak yang terletak di muara Sungai
Batanghari yang secara administrasitif masuk wilayah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur dengan jarak dari Kota Jambi + 122 Km. Adapun
jarak dari ambang luar + 12 Mil. Pelabuhan Muara Sabak mempunyai
posisi strategis karena dekat dengan lalu lintas angkutan laut
internasional yaitu selat Malaka dan laut Cina Selatan.
Alur Sungai Batanghari merupakan urat nadi perekonomian Prov.
Jambi, dimana lalu lintas kapal per November 2009 yang melayari alur
ini yaitu 3.753 buah kapal , dengan volume arus barang berkisar 4,8 juta
ton. Selain barang umum dalam kemasan general cargo dan petikemas,
terdapat prospek komoditi : Batubara Potensi tambang 1,5 Milyar ton,
distribusi Sebagian ke Pelabuhan Teluk Bayur. Iron Ore, mempunyai
potensi tambang 165 juta ton. Palm Oil, dengan luas areal perkebunan
448.889 ha (2007), dengan produksi CPO 1,0 juta ton.
10
Permasalahan :
Salah satu masalah yang dihadapi dalam pemanfaatan alur ini
adalah tingginya tingkat sedimentasi, oleh karena itu perlu dilakukan
upaya pengerukan secara rutin.
Terbatasnya sarana dan fasilitas pelabuhan sehingga meningkatkan
biaya operasional;
Buruknya infrastruktur jalan menuju pelabuhan Muara Sabak, yang
berakibat biaya ekonomi tinggi;
Saran dan aspirasi daerah di bidang Perhubungan Laut yaitu :
Mengingat pengembangan Pelabuhan Muara Sabak merupakan
Strong Point Program Pembangunan Prov Jambi, guna menunjang
perkembangan perekonomian Jambi, sehingga percepatan
pelaksanaan pengembangan pelabuhan Muara Sabak untuk dapat
DIPRIORITASKAN, baik melalui pembiayaan yang bersumber dari
APBN, Pinjaman Luar Negeri , apatahlagi Pelindo II.
Memasukkan Kawasan Pelabuhan Muara Sabak sebagai salah satu
prioritas pembangunan di Provinsi Jambi dalam rangka mendorong
pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dan terhubungnya Provinsi Jambi kedalam Network perdagangan
Internasional melalui Pelabuhan Muara Sabak.
Pengerukan alur pelayaran ambang luar Sungai Batanghari, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 43.7 miliar;
Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), Rambu
Suar.
Bidang Perhubungan Udara
Kondisi fasilitas sarana dan prasarana perhubungan udara di Provinsi
Jambi adalah sebagai berikut :
Bandara Sultan Thaha Jambi.
Bandara Sultan Thaha Jambi mampu didarati pesawat jenis Boeing
737-400 atau Air Bus A 319. Panjang landasan saat ini 2200 m
dengan lebar 30 m. Fasilitas terminal saat ini mampu menampung
penumpang kurang lebih 500 orang. Secara umum kondisi bandara
Sultan Thaha dalam kondisi baik.
11
Permasalahan Bandara Sultan Thaha Jambi :
Terbatasnya kapasitas parkir pesawat di Apron;
Keterbatasan lahan untuk pengembangan Bandara Sultan
Thaha kedepan (misal untuk pengembangan pembangunan
terminal, perpanjangan landasan, penempatan alat bantu
pendaratan.
Terbatasnya suplay tenaga listrik dari PLN
Terbatasnya fasilitas pendukung keselamatan ( Radar, Mobil
pemadam kebakaran); dan
Bahwa pengembangan Bandara Sulthan Thaha ke depan harus
mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah.
Saran aspirasi daerah di bidang Perhubungan Udara yang perlu
mendapatkan perhatian khusus di tingkat pusat adalah :
Lanjutan pengembangan Bandara Sultan Thaha kedepan sudah
sangat mendesak, mengingat arus penumpang datang/berangkat
melalui Bandara Udara tersebut menunjukkan lonjakan yang
signifikan, oleh karena itu Pemprov. Jambi mengusulkan :
Perpanjangan runway dari 2220 m menjadi 2600 m termasuk
overrun, Shoulder dan RESA, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 69 miliar;
Pelebaran runway dari 30 m menjadi 45 m, , dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 66 miliar;
Pengadaan dan pemasangan ILS Cat I.
Peningkatan kapasitas Bandar Udara kelas IV dan Perintis di
lingkup Dinas Perhubungan Provinsi Jambi yaitu Bandara Depati
Parbo Kerinci dan Bandara Muara Bungo/Rimbo Bujang Stragen
agar mampu didarati pesawat yang berkapasitas besar.
Pengembangan/Peningkatan Rute Perintis yang melayani Bandar
Udara di Provinsi Jambi, sehingga mampu melayani meningkatnya
permintaan jasa transportasi.
12
B. PEKERJAAN UMUM :
Bidang Bina Marga (Infrastruktur Jalan)
Jaringan jalan dan jembatan di Provinsi Jambi sepanjang 2.387
Km yang terdiri dari Jalan Nasional sepanjang 820,40 Km (terdiri dari
Lintas Timur Sumatera 210,24 Km, Lintas Tengah Sumatera 244,47 Km,
Jalan Penghubung Lintas I sepanjang 239,28 Km., Jalan Penghubung
Lintas II sepanjang 103,70 Km, Jalan Kota Jambi 22,71 Km); Jalan
Provinsi sepanjang 1.566,68 Km; Jembatan sebanyak 709 buah panjang
13.018,71 meter.
Adapun kondisi Jalan Nasional di Prov. Jambi sebagai berikut :
Baik = 448 Km = 54,6 %
Sedang = 212,6 Km = 25,9 %
Rusak Ringan = 140,6 Km = 17,1 %
Rusak Berat = 19,1 Km = 2,34 %
Sementara kondisi Jalan Provinsi, sebagai berikut :
Baik = 405,6 Km = 25,9 %
Sedang = 492,3 Km = 31,4 %
Rusak Ringan = 397 Km = 25 %
Rusak Berat = 271 Km = 17 %
Dari total jalan negara dan jalan provinsi itu, perlu dilakukan
pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan. Adapun usaha yang telah
dilakukan oleh Pemda Jambi adalah dengan memaksimalkan dana yang
terbatas untuk mempertahankan kondisi jalan lewat anggaran
pemeliharaan rutin serta melakukan perbaikan dengan peningkatan
struktur dan kapasitas jalan pada lokasi persegmen/setempat.
Permasalahan :
Menurunnya kualitas konstruksi jalan akibat pembebanan
berlebihan (over loading), pada hal rencana design yang di buat
adalah MTS 8 ton;
Rusaknya beberapa ruas jalan akibat bencana alam seperti banjir,
longsor dan gempa;
13
Beroperasinya kendaraan pengangkut ukuran besar (tonase 40
ton) dan lebar gandar yang tidak sesuai lagi dengan kebanyakan
lebar jalan yang ada.
Kurang terintegrasinya pembangunan badan jalan dengan sistem
drainase sehingga mempercepat kerusakan jalan;
Keterbatasan biaya peningkatan atau pembangunan, yang
menyebabkan perbaikan kondisi jalan bergerak lambat;
Sistem jaringan jalan utama yang merupakan bagian Trans
Sumatera masih belum mantap dari segi kualitas dan masih
terbatasnya kapasitas jalan di ruas jalan nasional dan provinsi.
Saran dan aspirasi daerah yang perlu mendapat perhatian pemerintah
pusat yaitu peningkatan dana APBN dan PLN untuk pembangunan
prasarana infrastruktur jalan dan jembatan serta peningkatan status jalan
strategis penghubung lintas menjadi jalan nasional, yang terdiri dari :
Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan ruas Jalan
Batanghari II – Muara Sabak( jalan akses ke pelabuhan Muara
Sabak), sepanjang 62,5 km, dengan alokasi anggaran Rp.102,3
miliar;
Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan ruas Ma.
Tembesi – Bts Bute – Sei. Bengkal – Ma Tebo, sepanjang 126 km,
dengan anggaran Rp. 75 milair;
Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan ruas Jalan
Merlung – Bts Riau, sepanjang 59,7 km, dengan anggaran Rp.
120 miliar;
Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan ruas Jalan Ma.
Bungo – Bangko – Bts Sarko, sepanjang 68,4 km, dengan
anggaran Rp. 60 miliar;
Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan ruas Jalan Ma.
Bungo – Batas Sumbar, sepanjang 51,4 km, dengan anggaran Rp.
30 miliar;
Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan ruas Jalan
Sarolangun – Bts Sumsel sepanjang 30,7 km, dengan anggaran
Rp. 35 miliar;
14
Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan ruas Jalan
Nasional di Kota Jambi sepanjang 22,7 km, dengan alokasi
anggaran 50 miliar;
Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan ruas Jalan Ma.
Tembesi – Bangko, sepanjang 112 km, dengan alokasi Rp.400
miliar;
Mengusulkan peningkatan status jalan strategis di bawah ini untuk
di jadikan jalan nasional yaitu :
- Ruas Jalan Batanghari II – Muara Sabak( jalan akses ke
pelabuhan Muara Sabak), sepanjang 62,5 km dan;
- Ruas Jalan Ma. Tembesi – Bangko, sepanjang 112 km..
Bidang Sumber Daya Air
Potensi lahan rawa untu pertanian di Prov. Jambi seluas 684 ribu
Ha atau sekitar 12 % luas Prov. Jambi. Lahan yang sudah dibuka ( di
bangun saluran dan bangunan) adalah seluas 253 ribu Ha, baik rawa
pasang surut dengan luas 212 ribu Ha dan rawa non pasang surut (rawa
lebak) seluas 41 ribu Ha.
Daerah rawa Sei Raya yang terdapat di Kab. Tanjung Jabung
Timur memiliki potensi luas 5.500 Ha dan fungsional 5.500 Ha
merupakan salah satu andalan untuk mencukupi kebutuhan pangan
maupun palawija di Kab. Tanjab Timur. Sementara luas areal irigasi
Batang Limun Singkut di Kabupaten Sarolangun adalah 2.468 Ha, hanya
1.600 Ha yang dapat dimanfaatkan untuk mengairi sawah, sisanya
sekitar 800 Ha telah beralih fungsi menjadi pemukiman, pertokoaan dan
perkantoran.
Dengan dilakukannya pembangunan baru dan peningkatan daerah
irigasi di Prov. Jambi, diharapkan dapat meningkatkan potensi hasil
pertanian, pangan dan kesejahteraan masyarakat Prov. Jambi.
Permasalahan :
Ketersediaan dana OP yang sangat minim, menyebabkan tidak
maksimalnya fungsi-fungsi OP irigasi yang berimplikasi pada
menurunnya fungsi jaringan irigasi sampai dibawah 60% .
15
PAD Kab/Kota pada umumnya tidak cukup mampu untuk
menyelenggarakan pengelolaan irigasi baik untuk pengoperasian
(biaya personil, administrasi, operasional dan peralatan), maupun
untuk pemeliharaan (fisik) Instrumen bantuan Pemerintah dengan
DAU hanya membantu gaji tapi tidak untuk operasional dan
lainnya. Sedangkan DAK sering dipakai untuk non pemeliharaan,
akibatnya pengelolaan irigasi menjadi semakin buruk dari
sebelumnya.
Meningkatnya ancaman terhadap keberlanjutan daya dukung
sumber daya air;
Menurunnya kemampuan penyediaan air irigasi;
Kurang optimalnya tingkat layanan jaringan irigasi dan pengairan
Kurang optimalnya penanganan pengendalian banjir dan
pengendalian daya rusak air;
Kurang optimalnya penanganan pengamanan pantai dan tebing
sungai;
Alih fungsi lahan yang sangat cepat;
Kurangnya personil yang berpengalaman dan memahami tugas-
tugas pemerintah dan pembangunan dalam sektor pengairan, baik
dari segi administrasi maupun teknis didaerah, akibatnya banyak
yang ditangani oleh petugas yang tidak kredibel;
Saran dan aspirasi daerah yang perlu mendapat perhatian pemerintah
pusat yaitu peningkatan dana APBN dan PLN untuk pembangunan
prasarana infrastruktur Sumber Daya Air yang terdiri dari :
Lanjutan pembangunan Daerah Irigasi Batang Limun Singkut, di
butuhkan anggaran sebesar Rp. 100 miliar ;
Pembangunan Daerah Irigasi Batang Asai, dengan kebutuhan
anggaran sebesar Rp. 200 miliar;
Pengembangan Konservasi Sungai, menyebar di Prov Jambi
sebesar Rp. 65 miliar;
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendali Banjir &
Pengaman Tebing Sungai, menyebar sebesar Rp. 90 miliar;
Pengembangan dan penyediaan air baku, menyebar Rp.50 miliar,
16
Bidang Cipta Karya
Menurut laporan audit BPKP tahun 2007, PDAM Kota Jambi
masuk kategori sehat . Jumlah penduduk yang terlayani sekitar 253.175
jiwa dari 473.770 jiwa penduduk Kota Jambi atau jumlah penduduk yang
terlayani sekitar 53,4 %. Kapasitas terpasang saat ini sekitar 1.004 L/dt
dengan kapasitas produksi 757 L/dt. Tingkat kebocoran masih tinggi yaitu
berkisar 40 %.
Pembangunan Intake PDAM di Sejinjang Kota Jambi
Pada perinsipnya pelaksanaan pembangunan intake PDAM di
Sejinjang Kota Jambi berjalan dengan baik guna memenuhi kebutuhan
air baku bagi masyarakat Wilayah Timur Kota Jambi.
Permasalahan
Belum tersedianya master plan terkait dengan pemenuhan air
bersih di seluruh kab/kota;
Belum maksimalnya kapasitas produkasi PDAM Kota Jambi;
Terbatasnya cakupan pelayanan kepada masyarakat;
Tingginya tingkat kebocoron air , berkisar 40 %;
Tingkat kualitas air baku masih kurang, guna memenuhi stándar
kesehatan dan pelayanan minimal;
Saran dan aspirasi daerah yang perlu mendapat perhatian
pemerintah pusat di bidang keciptakaryaan adalah :
Peningkatan alokasi anggaran infrastruktur permukiman
perdesaan;
Peningkatan alokasi anggaran pada program peningkatan kualitas
permukiman kawasan kumuh dan nelayan;
Pemberian fasilitas pengembangan infrastruktur permukiman kota,
melalui pembangunan intake air baku kab/kota, dan penataan
revitalisasi kawasan perkotaan;
Peningkatan alokasi anggaran pada pengembangan kawasan
perumahan dan permukiman bagi MBR;
Peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan intake air baku
kab/kota di Prov. Jambi ;
17
Bidang Penataan Ruang
Pemerintah Provinsi Jambi tengah berupaya mengembalikan
fungsi kelestarian alam sebagai landasan pelaksanaan pembangunan
infrastruktur, dimana upaya tersebut tertuang dalam Rancangan
Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2029 dengan mengusung konsep
penataan ruang berbasis kelestarian alam dan pembangunan
berkelanjutan.
Sekitar 90 % wilayah Jambi menjadi bagian dari DAS Batanghari,
Selain itu Prov. Jambi memiliki empat Kawasan Strategis Nasional (KSN)
untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, yaitu
Taman Nasional Kerinci Seblat, TN Bukit Tigapuluh, TN Bukit Duabelas,
dan TN Berbak.
Permasalahan :
Masih terprosesnya penyusunan RTRW Propinsi, mengingat batas
waktu penetapan RTRW Provinsi adalah sampai akhir tahun 2009;
Terancamnya alih fungsi kawasan lindung seluas 1,6 juta Ha untuk
perkebunan dan pemukiman;
Saran dan aspirasi daerah yang perlu mendapat perhatian
pemerintah pusat di bidang Penataan Ruang adalah :
Agar segara direalisasikan Penarapan mekanisme insentif bagi
daerah yang mengakomodasi kawasan lindungnya agar tetap
terjaga minimal 30 % dari wilayahnya dalam RTRW Provinsi dan
RTRW Kab/Kota ;
Peningkatan alokasi anggaran terkait dengan bidang Penataan
Ruang yang ada di Prov. Jambi, mengingat Penataan Ruang
sebagai salah satu instrumen yang bernilai strategis untuk
mewadahi pembangunan demi peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
C. Bidang Permukiman dan Perumahan Rakyat
18
Berdasarkan kebutuhan permukiman hingga tahun 2015 Backlog
kebutuhan pemukiman di Kota Kambi akan mencapai kurang lebih
15.000 Unit, pengembangan perumahan untuk memenuhi kebutuhan
tersebut tersebar di kawasan yang di rencanakan untuk di kembangkan
menjadi pemukiman, baik melalui Kasiba maupun Lisiba.
Adapun obyek yang di kunjungin terkait dengan bidang
Perumahan Rakyat adalah Kasiba – Kenali Asam di Kota Jambi dan
Rusunawa Universitas Jambi. Beberapa masalah yang menjadi temuan
tim kunker adalah sebagai berikut :
a. Kasiba Paal Lima – Kenali Asam Kota Jambi
Permasalahan pada Kasiba – Kenali Asam adalah :
Terbatasnya daya listrik dari PLN dan air bersih dari PDAM;
Rencana Rinci Tata Ruang Kasiba yang telah disusun oleh
Menpera belum di jadikan acuan Pemkot Jambi;
Belum terbentuknya Badan Pengelola ;
Kurangnya koordinasi antara Perumnas dengan Pertamina dan
Pemkot Jambi terkait dengan pembebasan lahan.
b. Rusunawa Universitas Jambi
Pembangunan Rusunawa Universitas Jambi 1 Twin Blok, 96 Unit
kamar tipe 21 dengan anggaran kurang lebih Rp. 8,3 miliar, yang
telah dilaksanakan FHO pada 8 Juni 2009, di kerjakan oleh PT.
JEDDS Construcs dan disupervisi oleh PT. Astri Arena dn PT.
Pandya Sidhikara dalam 2 tahap pembangunan, menyimpan
beberapa permasalahan diantaranya;
a. Kondisi bangunan kurang terawat;
b. Terbatasnya fasilitas air bersih;
c. Belum adanya meubiler sehingga Rusunawa tersebut belum
dimanfaatkan;
Permasalahan :
Masih banyaknya kawasan permukiman kumuh;
Masih rendahnya cakupan pelayanan air bersih dan listrik;
Belum optimalnya kinerja pengelolaan sampah dan drainase;
19
Masih rendahnya kualitas jalan lingkungan permukiman;
Terbatasnya penyediaan rumah type RS dan RSS bagi para
karyawan dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih
sangat kurang disebabkan oleh :
Kurang bergairahnya pengembang untuk membangun RS dan
RSS karena alasan profit rendah bahkan cenderung merugi;
Tingkat daya beli masyarakat rendah akibat harga rumah yang
masih tinggi;
Peran perbankan dalam membantu MBR relatif masih rendah;
Bantuan Prasarana dan Sarana untuk perumahan RS dan RSS
masih rendah sehingga masyarakat kurang berminat.
Usulan Program Prioritas untuk Tahun Anggaran 2011 di bidang
perumahan rakyat adalah dengan meningkatkan alokasi anggaran bidang
perumahan di Prov. Jambi, khususnya anggaran untuk bidang
perumahan swadaya dan pengembangan kawasan.
D. BADAN METEREOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
(BMKG) JAMBI :
Setiap bulan, UPT BMKG Prov Jambi secara reguler
mengeluarkan prakiraan cuaca bandar udara, prakiraan cuaca harian
kabupaten/kota, prakiraan tinggi dan arah gelombang laut, prakiraan
curah hujan dan awal musim. Disamping itu UPT BMKG Jambi juga
mengeluarkan data informasi peringatan dini yang meliputi : curah hujan
ekstrim yang berpotensi menimbulkan longsor dan banjir, kekeringan
yang berpotensi menyebabkan kebakaran lahan dan hutan serta gempa
bumi dan tsunami.
Beberapa permasalahan UPT BMKG Provinsi Jambi dan Stasiun
Meteorologi Sultan Thaha Jambi, diantaranya :
Terbatasnya SDM baik secara kuantitas maupun kualitas;
Mengingat cakupan luas wilayah yang ditangani, maka perlu di
bangun stasiun meteorologi maritim dan stasiun geofisika;
Tingkat kerapatan jaringan pengamatan/peramatan yang masih belum
sebanding dengan cakupan wilayah pelayanan.
20
Usulan Program Prioritas untuk Tahun Anggaran 2011 di bidang BMKG
adalah dengan meningkatkan alokasi anggaran UPT BMKG Prov. Jambi
yaitu :
Peningkatan SDM baik secara Kuantitas maupun Kualitas.
Peningkatan sarana dan prasarana peralatan peramatan,
pengolahan, penyebaran dan analisa data cuaca/iklim agar rasio
ketersediaan stasiun dengan wilayah cakupan semakin rapat serta
tingkat keakuratan datanya semakin tinggi;
Perintisan Pembangunan Stasiun Meteorologi Maritim dan Stasiun
Geofisika, mengingat Prov. Jambi belum memiliki Stasiun Meteorologi
Maritim dan Stasiun Geofisika;
21
VI. REKOMENDASI
Provinsi Jambi yang sedang berkeliat melakukan percepatan
pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya,
karena itu Pemerintah Provinsi Jambi sangat membutuhkan peningkatan
alokasi anggaran infrastruktur dari DPR RI dan Pemerintah. Adapun Sektor
yang menjadi Rekomendasi Komisi V DPR RI agar menjadi perhatian
Pemerintah dalam pengusulan program prioritas pembangunan infarstruktur
Provinsi Jambi pada APBN-P T.A. 2010 dan R-APBN T.A. 2011 adalah
sebagai berikut :
1. Pembangunan Infarstruktur Jalan (Bina Marga) adalah :
Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan ruas Jalan
Batanghari II – Muara Sabak (jalan akses ke pelabuhan Muara
Sabak), sepanjang 62,5 km, dengan alokasi anggaran Rp.102,3
miliar;
Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan ruas Ma. Tembesi –
Bts Bute – Sei. Bengkal – Ma Tebo, sepanjang 126 km, dengan
anggaran Rp. 75 milair;
Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan ruas Jalan Merlung
– Bts Riau, sepanjang 59,7 km, dengan anggaran Rp. 120 miliar;
Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan ruas Jalan Ma.
Bungo – Bangko – Bts Sarko, sepanjang 68,4 km, dengan anggaran
Rp. 60 miliar;
Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan ruas Jalan Ma.
Bungo – Batas Sumbar, sepanjang 51,4 km, dengan anggaran Rp. 30
miliar;
Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan ruas Jalan
Sarolangun – Bts Sumsel sepanjang 30,7 km, dengan anggaran Rp.
35 miliar;
Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan ruas Jalan Nasional
di Kota Jambi sepanjang 22,7 km, dengan alokasi anggaran 50 miliar;
Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan ruas Jalan Ma.
Tembesi – Bangko, sepanjang 112 km, dengan alokasi Rp.400 miliar.
Mengusulkan peningkatan status jalan strategis di bawah ini untuk di
jadikan jalan nasional yaitu :
22
o Ruas Jalan Batanghari II – Muara Sabak( jalan akses ke
pelabuhan Muara Sabak), sepanjang 62,5 km dan;
o Ruas Jalan Ma. Tembesi – Bangko, sepanjang 112 km..
2. Pembangunan di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air adalah :
Lanjutan pembangunan Daerah Irigasi Batang Limun Singkut, di
butuhkan anggaran sebesar Rp. 100 miliar ;
Pembangunan dan peningkatan Daerah Irigasi Batang Asai, dengan
kebutuhan anggaran sebesar Rp. 200 miliar;
Pengembangan Konservasi Sungai, menyebar di Prov Jambi sebesar
Rp. 65 miliar;
Pengendalian Banjir & Pengaman Tebing Sungai, menyebar sebesar
Rp. 90 miliar.
3. Pembangunan di bidang Cipta Karya adalah:
Peningkatan alokasi anggaran infrastruktur permukiman perdesaan;
Peningkatan alokasi anggaran pada program peningkatan kualitas
permukiman kawasan kumuh dan nelayan;
Pemberian fasilitas pengembangan infrastruktur permukiman kota,
melalui pembangunan intake air baku kab/kota, dan penataan
revitalisasi kawasan perkotaan;
Peningkatan alokasi anggaran pada pengembangan kawasan
perumahan dan permukiman bagi MBR;
Peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan intake air baku
kab/kota di Prov. Jambi ;
4. Pembangunan di bidang Penataan Ruang adalah:
Segara direalisasikan penarapan mekanisme insentif bagi daerah
yang mengakomodasi kawasan lindungnya agar tetap terjaga minimal
30 % dari luas wilayahnya dalam RTRW Provinsi dan RTRW
Kab/Kota ;
Peningkatan alokasi anggaran terkait dengan bidang Penataan Ruang
yang ada di Prov. Jambi, mengingat Penataan Ruang sebagai salah
satu instrumen yang bernilai strategis untuk mewadahi pembangunan
demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
23
5. Pembangunan di bidang Prasarana Transportasi Udara adalah :
Pembangunan Bandara Hasanuddin
Lanjutan Pembangunan Bandara Sultan Thaha :
Perpanjangan runway dari 2220 m menjadi 2600 m termasuk
overrun, Shoulder dan RESA, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 69 miliar;
Pelebaran runway dari 30 m menjadi 45 m, , dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 66 miliar;
Pengadaan dan pemasangan ILS Cat I.
Peningkatan kapasitas Bandar Udara kelas IV dan Perintis di lingkup
Dinas Perhubungan Provinsi Jambi yaitu Bandara Depati Parbo
Kerinci dan Bandara Muara Bungo/Rimbo Bujang Stragen agar
mampu didarati pesawat yang berkapasitas besar.
Pengembangan/Peningkatan Rute Perintis yang melayani Bandar
Udara di Provinsi Jambi, sehingga mampu melayani meningkatnya
permintaan jasa transportasi.
3. Pembangunan dibidang Prasarana dan Sarana Perhubungan Darat
dan Perkeretaapian adalah :
Peningkatan Pembangunan Fasilitas Keselamatan LLAJ, melalui
pengadaan dan pemasangan Guardrail, secara menyebar, dengan
alokasi anggaran Rp. 6,8 miliar;
Pengadaan dan pemasangan rambu jalan, cermin tikungan secara
menyebar, dengan alokasi anggaran Rp. 761 juta;
Pengadaan dan pemasangan Traffic Light tenaga surya, secara
menyebar, dengan alokasi anggaran Rp. 3,7 miliar;
Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A di Kab. Muara Jambi dan
Kab. Tanjab Barat, alokasi anggaran sebesar Rp. 30 miliar;
Peningkatan Terminal Penumpang Tipe A Alam Barajo di Kota Jambi
dengan alokasi anggaran sebasar Rp. 2,5 miliar;
Peningkatan Dermaga Sungai di Kuala Tangkal Kab. Tanjab Barat,
Dermaga Nipang Panjang dan Dermaga Sungai Puding di Kab.
Tanjab Timur, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 34,7 miliar;
24
Pembangunan jalur kereta api secara bertahap, melalui penyusunan
Detail Engineering Design (DED) pembangunan Jalan Kereta Api
lintas Jambi – Batas Sumsel, dengan alokasi anggaran Rp. 900 juta;
Penyusunan Detail Engineering Design (DED) pembangunan Jalan
Kereta Api lintas Jambi – Ma. Bungo - Batas Sumbar, dengan alokasi
anggaran Rp. 7,1 miliar;
Penyusunan Detail Engineering Design (DED) pembangunan Jalan
Kereta Api lintas Jambi – Muara Sabak, dengan alokasi anggaran Rp.
2,45 miliar;
4. Pembangunan di bidang Prasarana Transportasi Laut adalah :
Mengingat pengembangan Pelabuhan Muara Sabak merupakan
strong Point Program Pembangunan Prov Jambi, guna menunjang
perkembangan perekonomian Jambi, sehingga percepatan
pelaksanaan pengembangan pelabuhan Muara Sabak dapat
DIPRIORITASKAN, baik melalui pembiayaan yang bersumber dari
APBN, Pinjaman Luar Negeri , apatahlagi Pelindo II.
Memasukkan Kawasan Muara Sabak termasuk Pelabuhan Muara
Sabak sebagai salah satu prioritas pembangunan di Provinsi Jambi
dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan terhubungnya Provinsi Jambi kedalam
Network perdagangan Internasional melalui Pelabuhan Muara Sabak.
Pengerukan alur pelayaran ambang luar Sungai Batanghari, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 43.7 miliar;
Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), Rambu
Suar.
6. Pembangunan di bidang Perumahan dan Permukiman adalah:
Penanganan Pemukiman Kumuh melalui Rusunawa Kota Jambi.
Pembangunan Sarana Pengelolaan Air Limbah Kota Jambi.
Peningkatan alokasi anggaran di bidang perumahan swadaya dan
pengembangan kawasan.
7. Pembangunan di bidang BMKG adalah:
Peningkatan SDM baik secara Kuantitas maupun Kualitas.
25
Peningkatan sarana dan prasarana peralatan peramatan,
pengolahan, penyebaran dan analisa data cuaca/iklim agar rasio
ketersediaan stasiun dengan wilayah cakupan semakin rapat serta
tingkat keakuratan datanya semakin tinggi;
Perintisan Pembangunan Stasiun Meteorologi Maritim dan Stasiun
Geofisika, mengingat Prov. Jambi belum memiliki Stasiun Meteorologi
Maritim dan Stasiun Geofisika;
8. Pembangunan di bidang BASARNAS adalah:
Lanjutan Pembangunan Kantor Basarnas Prov. Jambi;
Peningkatan sarana dan prasarana peralatan Basarnas.
VII. PENUTUP
Demikianlah Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR-RI ke Provinsi Jambi
dalam Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2009-2010. Semoga laporan
ini dapat menjadi masukan kepada Komisi-komisi terkait dan Pemerintah untuk
ditindak lanjuti dalam rangka pemulihan dan pembangunan sarana, prasarana
Infrastruktur di dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di Provinsi Jambi.
Jakarta, Januari 2010
Ketua Tim Kunker Komisi V DPR RI
H. Muhidin M. Said, SE,MBA
26
Lampiran :
Photo Lapangan ???