STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, dan FUNGSI BADAN · PDF fileDASAR HUKUM, TUGAS, FUNGSI, BUDAYA...

download STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, dan FUNGSI BADAN · PDF fileDASAR HUKUM, TUGAS, FUNGSI, BUDAYA ORGANISASI BPOM 2 FUNGSI DASAR HUKUM TUGAS Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan

If you can't read please download the document

Transcript of STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, dan FUNGSI BADAN · PDF fileDASAR HUKUM, TUGAS, FUNGSI, BUDAYA...

  • STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, dan FUNGSI

    BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

    Bimbingan Teknis Ujian Dinas Tingkat I dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat

    Tahun 2017

    Jakarta, 18 Juli 2017

  • DASAR HUKUM, TUGAS, FUNGSI,

    BUDAYA ORGANISASI BPOM

    2

    FUNGSI

    DASAR HUKUM

    TUGAS Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

    a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan

    b. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan

    c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM

    d. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan

    e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga

    Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015

    PROFESIONAL

    INTEGRITAS

    KREDIBILITAS

    KERJASAMA TIM

    INOVATIF

    RESPONSIF / CEPAT TANGGAP

    BUDAYA ORGANISASI

  • KEDUDUKAN BPOM

    3

    BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab

    kepada Presiden

    Dalam melaksanakan tugasnya, BPOM dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan

    Koordinasi meliputi koordinasi dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan instansi Pemerintah lainnya serta penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan dimaksud

    KEPPRES NO. 103 TAHUN 2001

    TTG

    KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN,

    SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA

    LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

  • STRUKTUR ORGANISASI BPOM berdasarkan Kepka BPOM 02001/2001 ttg OTK BPOM

    sebagaimana telah diubah dengan Kepka BPOM 4231/2004

    4

    Kepala Badan Pengawas

    Obat dan Makanan

    Inspektorat

    1. Biro Perencanaan dan Keuangan 2. Biro Kerjasama Luar Negeri 3. Biro Hukum dan Humas 4. Biro Umum

    Sekretariat Utama

    Pusat Penyidikan Obat dan Makanan

    Pusat Pengujian Obat dan Makanan

    Nasional

    Pusat Riset Obat dan Makanan

    Pusat Informasi Obat

    dan Makanan

    Deputi I Bidang Pengawasan Produk

    Terapetik dan NAPZA

    1. Direktorat Penilaian Obat dan Produk Biologi

    2. Direktorat Standardisasi Produk Terapetik dan PKRT

    3. Direktorat Pengawasan Produksi Produk Terapetik dan PKRT

    4. Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT

    5. Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif

    Deputi II Bidang Pengawasan Obat Tradisional,

    Kosmetik, dan Produk Komplemen

    1. Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Kosmetik

    2. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplimen

    3. Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen

    4. Direktorat Obat Asli Indonesia

    Deputi III Bidang Pengawasan Keamanan Pangan

    dan Bahan Berbahaya

    1. Direktorat Penilaian Keamanan Pangan 2. Direktorat Standardisasi Produk Pangan 3. Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi

    Produk Pangan 4. Direktorat Surveilan dan Penyuluhan

    Keamanan Pangan 5. Direktorat Pengawasan Produk dan

    Bahan Berbahaya

    33 Unit Pelaksana Teknis (Balai Besar/Balai POM)

    & 10 Pos POM

  • UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BPOM

    5

    SAMARINDA

    KUPANG

    MATARAM

    BPOM

    BANDA ACEH

    PEKAN BARU PADANG

    JAMBI

    BENGKULU

    LAMPUNG

    PONTIANAK

    PALANGKA

    RAYA

    SERANG

    BANJARMASIN

    YOGYAKARTA

    KENDARI

    PALU

    MANADO

    AMBON

    JAYAPURA

    GORONTALO BATAM

    PANGKAL

    PINANG

    MEDAN

    PALEMBANG

    JAKARTA

    MAKASAR

    DENPASAR

    SEMARANG

    SURABAYA BANDUNG

    MANOKWARI

    SOFIFI

    MAMUJU

    Pengawasan Obat dan Makanan di Kalimantan Utara termasuk ke dalam wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda

  • 6

    PEMBENTUKAN UPT BALAI BESAR/BALAI POM

    PEMBENTUKAN BALAI BESAR

    DAN BALAI POM

    ----------------------

    12 BALAI BESAR POM &

    14 BALAI POM

    PENINGKATAN STATUS

    7 BALAI POM

    BALAI BESAR POM

    -------------------

    19 BALAI BESAR POM

    &

    7 BALAI POM

    PEMBENTUKAN

    4 BALAI POM

    --------------------

    19 BALAI BESAR POM (12 BBPOM Tipe A, 7 BBPOM

    tipe B) &

    11 BALAI POM (7 BPOM Tipe A, 4 BPOM Tipe B)

    PEMBENTUKAN

    1 BALAI POM

    MANOKWARI

    ---------------------

    19 BALAI BESAR POM (12 BBPOM Tipe A, 7 BBPOM

    Tipe B) &

    12 BALAI POM (7 BPOM Tipe A dan 5 BPOM Tipe B)

    PEMBENTUKAN

    2 BALAI POM

    SOFIFI

    &

    MAMUJU

    KALIMANTAN UTARA

    (PEMEKARAN PROVINSI

    TAHUN 2012)

    ???

    BALAI POM

    TANJUNG SELOR/

    TARAKAN

    2001 2004 2007 2009 2014 2018

    Permen PANRB Nomor 18 Tahun 2008 tentang

    Pedoman Organisasi UPT Kementerian dan LPNK

    2008

  • , KLASIFIKASI DAN TIPOLOGI UPT BPOM

    NO KLASIFIKASI TIPOLOGI LOKASI

    1 Balai Besar POM (Eselon II)

    Tipe A 1. Banda Aceh

    2. Bandung

    3. Denpasar

    4. Jakarta

    5. Jayapura

    6. Makassar

    7. Manado

    8. Medan

    9. Palembang

    10. Semarang

    11. Surabaya

    12. Yogyakarta

    2 Balai Besar POM (Eselon II)

    Tipe B 1. Bandar Lampung

    2. Banjarmasin

    3. Mataram

    4. Padang

    5. Pekanbaru

    6. Pontianak

    7. Samarinda

    3 Balai POM (Eselon III)

    Tipe A 1. Ambon

    2. Bengkulu

    3. Jambi

    4. Kendari

    5. Kupang

    6. Palangka Raya

    7. Palu

    4 Balai POM (Eselon III)

    Tipe B 1. Batam

    2. Gorontalo

    3. Pangkal Pinang

    4. Serang

    5. Manokwari

    6. Sofifi

    7. Mamuju

    10

  • STRUKTUR ORGANISASI

    BALAI BESAR POM TIPE A berdasarkan Perka BPOM 14/2014 ttg OTK UPT di Lingkungan BPOM

    8

    BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

    SUBBAGIAN TATA USAHA

    BIDANG PENGUJIAN PRODUK TERAPETIK,

    NARKOTIKA, OBAT TRADISIONAL,

    KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN

    BIDANG PENGUJIAN

    PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA

    BIDANG PENGUJIAN

    MIKROBIOLOGI

    BIDANG PEMERIKSAAN

    DAN PENYIDIKAN

    BIDANG SERTIFIKASI DAN

    LAYANAN INFORMASI KONSUMEN

    SEKSI PENYIDIKAN

    SEKSI PEMERIKSAAN

    SEKSI LAYANAN INFORMASI

    KONSUMEN

    SEKSI SERTIFIKASI

    KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

  • STRUKTUR ORGANISASI

    BALAI BESAR POM TIPE B berdasarkan Perka BPOM 14/2014 ttg OTK UPT di Lingkungan BPOM

    9

    BALAI BESAR

    PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

    SUBBAGIAN

    TATA USAHA

    BIDANG

    PENGUJIAN PRODUK

    TERAPETIK,

    NARKOTIKA,

    OBAT TRADISIONAL,

    KOSMETIK DAN

    PRODUK KOMPLEMEN

    BIDANG

    PENGUJIAN PANGAN,

    BAHAN BERBAHAYA DAN

    MIKROBIOLOGIBIDANG

    PEMERIKSAAN

    DAN PENYIDIKAN

    BIDANG

    SERTIFIKASI

    DAN

    LAYANAN

    INFORMASI

    KONSUMEN

    SEKSI

    PENYIDIKAN

    SEKSI

    PEMERIKSAAN

    SEKSI

    LAYANAN INFORMASI

    KONSUMEN

    SEKSI

    SERTIFIKASI

    KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

    SEKSI LABORATORIUM

    PANGAN DAN

    BAHAN BERBAHAYA

    SEKSI LABORATORIUM

    MIKROBIOLOGI

  • STRUKTUR ORGANISASI

    BALAI POM TIPE A berdasarkan Perka BPOM 14/2014 ttg OTK UPT di Lingkungan BPOM

    10

    BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

    SUBBAGIAN TATA USAHA

    SEKSI PENGUJIAN PRODUK TERAPETIK,

    NARKOTIKA, OBAT TRADISIONAL,

    KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN

    SEKSI PENGUJIAN

    PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA

    SEKSI PENGUJIAN

    MIKROBIOLOGI

    SEKSI PEMERIKSAAN

    DAN PENYIDIKAN

    SEKSI SERTIFIKASI DAN

    LAYANAN INFORMASI KONSUMEN

    KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

  • STRUKTUR ORGANISASI

    BALAI POM TIPE B berdasarkan Perka BPOM 14/2014 ttg OTK UPT di Lingkungan BPOM

    11

    BALAI

    PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

    SUBBAGIAN

    TATA USAHA

    SEKSI PENGUJIAN

    PRODUK TERAPETIK,

    NARKOTIKA,

    OBAT TRADISIONAL,

    KOSMETIK DAN

    PRODUK KOMPLEMEN

    SEKSI

    PENGUJIAN

    PANGAN,

    BAHAN BERBAHAYA

    DAN

    MIKROBIOLOGI

    SEKSI

    PEMERIKSAAN,

    PENYIDIKAN,

    SERTIFIKASI DAN

    LAYANAN

    INFORMASI

    KONSUMEN

    KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

  • 12

    POS POM

    Pada wilayah kerja UPT Balai Besar/Balai POM dapat dibentuk Pos POM sebagai perpanjangan unit kerja dari Balai Besar/Balai POM yang bersangkutan.

    Pos POM dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah yang secara geografis mempunyai jangkauan cukup luas, wilayah perbatasan negara, dan/atau daerah yang sulit dijangkau.

    No Pos POM Tahun

    Pembentukan

    Wilayah Administratif

    Provinsi

    Cakupan

    Wilayah Kerja

    1 Pos POM di Atambua 2003 Nusa Tenggara Timur Balai POM di

    Kupang 2 Pos POM di Ende 2008

    3 Pos POM di Entikong 2003 Kalimantan Barat Balai Besar POM di