STRUKTUR ORGANISASI

MUHAMMADIYAH

Kelompok 1 (2)

• 20120340006 Sofia

• 20120340018 Arya Nur Ihsan

• 20120340033 Fina Maulida Haniy

• 20120340040 Hafida Setiasri

• 20120340051 Gufa Bagus Pamungkas

• 20120340084 Yusrina Lukitasari

• 20120340085 Aditya Herwanto

• 20120340094 Alninda Sukma Hutami

• 20120340104 Aji Argo Putro

• 20120340115 Muh.Aditya Seto N

• 20120340118 Sairanee Charaka

• 20120340119 Suraida Hengsa

Badan Hukum MuhammadiyahPeriodisasi Pimpinan MuhammadiyahStruktur Organisasi MuhammadiyahSusunan Pimpinan Pusat Periode 2010-2015Perkembangan Cabang Istimewa

Muhammadiyah (Pcim) Di Luar Negeri

No Yang Mengeluarkan Surat Keterangan No Badan Hukum Tanggal Surat

1Besluit (Surat Keputusan) dari Pemerintah Hindia Belanda

No 81 22 Agustus 1914

2Besluit (Surat Keputusan) dari Pemerintah Hindia Belanda

No 40 16 Agustus 1920

3Besluit (Surat Keputusan) dari Pemerintah Hindia Belanda

No 36 2 September 1921

4 RECHTPERSOON MUHAMMADIYAH

5Direktorat Jenderal Pembinaan HukumDepartemen Kehakiman R.I

J.A.5/160/4 8 September 1971

6 Surat Keterangan dari Departemen Sosial R.I K/162-IK/71/MS 7 September 1971

7Pernyataan dari Menteri Agama R.I. hal : Muhammadiyah sebagai Badan Keagamaan

No.1 9 September 1971

8

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. tentang Penunjukan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik

No SK: 14/DDA/1972 10 Pebruari 1972

9Perpanjangan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I.

No SK: 14/DDA/1972/A13 27 Pebruari 1980

10Surat Pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.

23628/MPK/74 24 Juli 1974

12Surat Pernyataan Menteri Kesehatan R.I. Direktoral Jendral Pelayanan Medik

155/Yan.Med/Um/1998 22 Pebruari 1988

13Surat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I.

C2-HT.01.03.A.165 29 Januari 2004

14Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

AHU-88.AH.01.07 Th 2010 23 Juni 2010

No Nama Ketua Tahun

I Ahmad Dahlan, KH. (1912-1923)

II Ibrahim, KH. (1923-1932)

III Hisjam, KH. (1932-1936)

IV Mas Mansur, KH. (1936-1942)

V Ki Bagus Hadikusumo (1942-1953)

VI AR. Sutan Mansur (1953-1959)

VII M. Yunus Anies, H (1959-1962)

VIII A. Badawi, KH (1962-1968)

IX M. Faqih Usman, KH (1968)

X AR. Fakhruddin, H (1968-1971)

AR. Fakhruddin, H (1971-1990)

XI Ahmad Azhar Basyir, H. MA. (1990-1994)

XII M. Amien Rais, Dr. H MA. (1994-1995)

M. Amien Rais, Dr. H MA. (1995-1998)

XIII A. Syafii Maarif, Dr. H (1998-2000)

A. Syafii Maarif, Prof. Dr. H (2000-2005)

XIV Din Syamsuddin, Prof. Dr. H. (2005-2010)

XV Din Syamsuddin, Prof. Dr. H. (2010-2015)

STRUKTUR ORGANISASI MUHAMMADIYAH

PIMPINAN PUSAT

TANWIR

PIMPINAN WILAYAH

PIMPINAN DAERAH

PIMPINAN CABANG

PIMPINAN RANTING

Majelis LembagaMajelisMajelis Majelis Majelis BadanOrtom

Ortom

LembagaMajelisMajelisMajelisMajelis

Biro

Majelis

Badan BiroMajelis

MajelisMajelisMajelisMajelis Lembaga Badan Biro

MajelisMajelisMajelisMajelisMajelis

Musywil

Musyran

Muscab

Musyda

Ortom

Keterangan: : Garis Pimpinan dan Tanggung jawab : Garis Pimpinan Teknis dan Administratif : Garis Pengawasan dan Bimbingan

MUKTAMAR

OrtomOrtom

Ortom

OrtomOrtom

Ortom

OrtomOrtom

Ortom

OrtomOrtom

Ortom

MUKTAMAR• Muktamar ialah permusyawaratan tertinggi dalam Muhammadiyah

yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat.• Anggota Muktamar terdiri atas:

a. Anggota Pimpinan Pusat b. Ketua Pimpinan Wilayah

c. Anggota Tanwir Wakil Wilayahd. Ketua Pimpinan Daerahe. Wakil Daerah yang dipilih oleh Musyawarah Pimpinan Daerah

terdiri atas wakil Cabang berdasarkan perimbangan jumlah cabang dalam tiap Daerah

f. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat.• Muktamar diadakan satu kali dalam lima tahun.• Acara dan ketentuan lain tentang Muktamar diatur dalam Anggaran

Rumah Tangga

TANWIR• Tanwir ialah permusyawaratan dalam Muhammadiyah di

bawah Muktamar, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat.

• Anggota Tanwir terdiri atas:a. Anggota Pimpinan Pusatb. Ketua Pimpinan Wilayahc. Wakil Wilayahd. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat

• Tanwir diadakan sekurang-kurangnya tiga kali selama masa jabatan Pimpinan.

• Acara dan ketentuan lain tentang Tanwir diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

PIMPINAN PUSAT• Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin

Muhammadiyah secara keseluruhan.• Pimpinan Pusat terdiri atas sekurang-kurangnya tiga belas

orang, dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang diusulkan oleh Tanwir.

• Ketua Umum Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Muktamar dari dan atas usul anggota Pimpinan Pusat terpilih.

• Anggota Pimpinan Pusat terpilih menetapkan Sekretaris Umum dan diumumkan dalam forum Muktamar.

• Pimpinan Pusat dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Tanwir.

• Pimpinan Pusat diwakili oleh Ketua Umum atau salah seorang Ketua bersama-sama Sekretaris Umum atau salah seorang Sekretaris, mewakili Muhammadiyah untuk tindakan di dalam dan di luar pengadilan.

PIMPINAN WILAYAH• Pimpinan Wilayah memimpin Muhammadiyah dalam

wilayahnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Pusat.• Pimpinan Wilayah terdiri atas sekurang-kurangnya sebelas

orang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam Musyawarah Wilayah.

• Ketua Pimpinan Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dari dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Wilayah terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Wilayah.

• Pimpinan Wilayah dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Wilayah yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Pusat.

PIMPINAN DAERAH• Pimpinan Daerah memimpin Muhammadiyah dalam daerahnya

serta melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya.• Pimpinan Daerah terdiri atas sekurang-kurangnya sembilan

orang ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah untuk satu masa jabatan dari calon-calon anggota Pimpinan Daerah yang telah dipilih dalam Musyawarah Daerah.

• Ketua Pimpinan Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah dari dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Daerah terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Daerah.

• Pimpinan Daerah dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Daerah yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Wilayah

PIMPINAN CABANG• Pimpinan Cabang memimpin Muhammadiyah dalam

Cabangnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya.• Pimpinan Cabang terdiri atas sekurang-kurangnya tujuh orang

ditetapkan oleh Pimpinan Daerah untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam Musyawarah Cabang.

• Ketua Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Daerah dari dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Cabang terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Cabang.

• Pimpinan Cabang dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Cabang yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Daerah.

PIMPINAN RANTING• Pimpinan Ranting memimpin Muhammadiyah dalam

Rantingnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya.

• Pimpinan Ranting terdiri atas sekurang-kurangnya lima orang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam Musyawarah Ranting.

• Ketua Pimpinan Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Cabang dari dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Ranting terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Ranting.

• Pimpinan Ranting dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Ranting yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Cabang.

ORGANISASI OTONOM• Organisasi Otonom ialah satuan organisasi di bawah

Muhammadiyah yang memiliki wewenang mengatur rumah tangganya sendiri, dengan bimbingan dan pembinaan oleh Pimpinan Muhammadiyah.

• Organisasi Otonom terdiri atas organisasi otonom umum dan organisasi otonom khusus.

• Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Otonom disusun oleh organisasi otonom masing-masing berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.

• Pembentukan dan pembubaran Organisasi Otonom ditetapkan oleh Tanwir.

• Ketentuan lain mengenai organisasi otonom diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

MAJELIS DAN LEMBAGA

• Unsur Pembantu Pimpinan terdiri atas Majelis dan Lembaga.

• Majelis adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pokok Muhammadiyah.

• Lembaga adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang menjalankan tugas pendukung Muhammadiyah.

• Ketentuan tentang tugas dan pembentukan Unsur Pembantu Pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

MASA JABATAN

• Masa jabatan Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting lima tahun.

• Jabatan Ketua Umum Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Daerah, masing-masing dapat dijabat oleh orang yang sama dua kali masa jabatan berturut-turut.

• Serah-terima jabatan Pimpinan Pusat dilakukan pada saat Muktamar telah menetapkan Pimpinan Pusat baru. Sedang serah-terima jabatan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting dilakukan setelah disahkan oleh Pimpinan di atasnya.

Jaringan Kelembagaan Muhammadiyah:

Pimpinan PusatPimpinaan WilayahPimpinaan DaerahPimpinan CabangPimpinan RantingJama'ah MuhammadiyahPembantu Pimpinan Persyarikatan Majelis

Majelis Tarjih dan TajdidMajelis TablighMajelis Pendidikan TinggiMajelis Pendidikan Dasar dan MenengahMajelis Pendidikan KaderMajelis Pelayanan SosialMajelis Ekonomi dan KewirausahaanMajelis Pemberdayaan MasyarakatMajelis Pembina Kesehatan UmumMajelis Pustaka dan InformasiMajelis Lingkungan HidupMajelis Hukum Dan Hak Asasi ManusiaMajelis Wakaf dan Kehartabendaan

Lembaga Lembaga Pengembangan Cabang dan RantingLembaga Pembina dan Pengawasan KeuanganLembaga Penelitian dan PengembanganLembaga Penanganan BencanaLembaga Zakat Infaq dan ShodaqqohLembaga Hikmah dan Kebijakan PublikLembaga Seni Budaya dan OlahragaLembaga Hubungan dan Kerjasama International

Organisasi Otonom AisyiyahPemuda MuhammadiyahNasyiyatul AisyiyahIkatan Pelajar MuhammadiyahIkatan Mahasiswa MuhammadiyahHizbul WathanTapak Suci

Susunan Pimpinan Pusat Periode 2010-2015

PIMPINAN PUSAT

Pimpinan Pusat mempunyai tugas menentukan kebijaksanaan Persyarikatan dan mentanfidzkan keputusan Muktamar dan Tanwir serta memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya berdasar prinsip-prinsip Muhammadiyah serta ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Muktamar dan Tanwir

SEKRETARIS UMUM

a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Pusat yang diserahkan kepadanya. Mengendalikan segala informasi masukan dan informasi keluaran yang diperlukan Persyarikatan.

b. Mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat Pimpinan Pusat serta menyiapkan dan menyelesaikan hasilnya dalam tuangan kesimpulan dan atau rumusan keputusan sampai kepada penyiapan tanfidznya.

c. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan keputusan rapat-rapat Pimpinan Pusat.

SEKRETARIS UMUMd. Membantu Ketua Umum/Ketua dalam memimpin

rapat-rapat Pimpinan Pusat khususnya ketika mereka berhalangan.

e. Memimpin kegiatan Sekretariat Pimpinan Pusat.f. Mengkordinasikan kegiatan Sekretariat yang

dilakukan oleh Unsur Pembantu Pimpinang. Membina dan mengkordinasikan:

i. Biro Organisasi ii. Biro Perencanaan dan Pengendalian Program

h. Memimpin dan menyelenggarakan penerbitan BRM

BENDAHARA UMUMa. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan

Pusat yang diserahkan kepadanya.b. Menyelenggarakan pengelolaan dan perbendaharaan

keuangan Persyarikatan.c. Mempersiapkan bahan dan menyusun anggaran

pendapatan dan belanja Pimpinan Pusat. d. Mengkordinasikan usaha penggalian dana.

BENDAHARA UMUMe. Mengatur dan menyelenggarakan pembukuan keuangan

Pimpinan Pusat.f. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran

Pimpinan Pusat.g. Menyelenggarakan pertanggungjawaban keuangan

Pimpinan Pusat.h. Membina Biro Keuangan dan Lembaga Pembina dan

Pengawas Keuangan.

PERKEMBANGAN CABANG ISTIMEWA MUHAMMADIYAH

(PCIM) DI LUAR NEGERI PCIM Kairo-Mesir:

Pada saat berdiri bernama Ikatan Keluarga Muhammadiyah (IKM) Kairo – Mesir

PCIM Republik Islam IranPCIM Khartoum – SudanPCIM BelandaPCIM JermanPCIM InggrisCalon PCIM Libya:

Dalam proses

PCIM Kairo, Mesir

PCIM IranPCIM Khartoum, SudanPCIM BelandaPCIM JermanPCIM Inggris (UK)PCIM LibyaPCIM Kualalumpur,

MalaysiaPCIM PerancisPCIM Amerika SerikatPCIM Jepang