STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN · PDF fileIstilah dalam uraian kegiatan atau bagan...
Transcript of STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN · PDF fileIstilah dalam uraian kegiatan atau bagan...
SSTTAANNDDAARR PPRROOSSEEDDUURR OOPPEERRAASSII PPEENNGGAATTUURRAANN DDAANN PPEELLAAYYAANNAANN ((SSPPOOPPPP))
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA
BBAADDAANN PPEERRTTAANNAAHHAANN NNAASSIIOONNAALL TTAAHHUUNN 22000055
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR : 1 TAHUN 2005
TENTANG
STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN
DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL
BBUUKKUU –– IIII PELAYANAN TATA USAHA
(SPOPP-1.00)
BBAADDAANN PPEERRTTAANNAAHHAANN NNAASSIIOONNAALL TTAAHHUUNN 22000055
ii
DAFTAR ISI
No. Kode Jenis Kegiatan Halaman 1. Daftar isi ........................................................................................................................................................... ii
2. Arti simbol ......................................................................................................................................................... iii
3. Istilah dalam uraian kegiatan atau bagan alir ................................................................................................... iv
4. Cara menghitung jumlah waktu pelayanan ....................................................................................................... v
5. Prosedur kombinasi pelayanan pengukuran dan pendaftaran Hak Atas Tanah ............................................... vi
6. Matrik kombinasi prosedur ................................................................................................................................ vii
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / KOTA
7. SPOPP-1.01-KPM Pelayanan Surat Masuk dan Keluar ................................................................................................................. 1
8. SPOPP-1.02-KPM Kepegawaian – Kenaikan Pangkat ................................................................................................................... 5
KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI
9. SPOPP-1.01-KWM Pelayanan Surat Masuk dan Keluar ................................................................................................................. 9
10. SPOPP-1.02-KWM Kepegawaian – Kenaikan Pangkat ................................................................................................................... 13
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
11. SPOPP-1.01-PSM Pelayanan Surat Masuk dan Keluar ................................................................................................................. 18
12. SPOPP-1.02-PSM Kepegawaian – Kenaikan Pangkat ................................................................................................................... 22
13. SPOPP-1.03-PSM Pengangkatan dan Pengangkatan Kembali PPAT ........................................................................................... 28
14. SPOPP-1.04-PSM Pelayananan Arsip ............................................................................................................................................ 32
iv
ISTILAH DALAM URAIAN KEGIATAN ATAU BAGAN ALIR Dokumen A
Dokumen A adalah berkas permohonan dari pemohon. Dokumen A+B
Dokumen A+B adalah berkas permohonan dari pemohon dan dokumen yang dihasilkan oleh suatu proses (kantor) digabung menjadi satu kesatuan dalam berkas permohonan, contoh: berkas permohonan di dalamnya terdapat Surat Perintah Setor, Kuitansi/DI.306 dan Surat Tanda Terima Dokumen.
Daftar Isian/Form Isian Daftar Isian adalah Buku berupa daftar atau Formulir Isian yang dipergunakan untuk pencatatan adanya suatu kegiatan pelayanan pertanahan dan produk pertanahan. Contoh DI.301, DI.302, DI.303, FI.401, FI.404 dan sebagainya.
SPS/Surat Perintah Setor
SPS adalah Surat yang diberikan oleh Petugas Loket kepada pemohon sehubungan dengan adanya permohonan pelayanan pertanahan dan biaya yang harus dibayar oleh pemohon.
STTD/Surat Tanda Terima Dokumen
STTD adalah Surat yang diberikan oleh Petugas Loket kepada pemohon sehubungan dengan berkas/dokumen permohonan pelayanan pertanahan yang bersangkutan diterima oleh Petugas Loket.
BRPP/Buku Registrasi Pelayanan Pertanahan
BRPP adalah Buku untuk mencatat adanya permohonan pelayanan pertanahan. Buku ini dipergunakan dalam manajemen pelayanan pertanahan dengan komputer. Contoh: Nomor Berkas.
Petugas Loket I (Informasi), II (Pelayanan Teknis), III (Bendahara), dan IV (Penyerahan Produk)
Adalah orang yang professional dan menguasai pelayanan pertanahan sesuai dengan bidang dan jenis pelayanan. Loket dimaksud dapat diparalel sesuai dengan kebutuhan.
Petugas Arsip Adalah orang yang bertugas mengelola arsip dokumen sesuai dengan bidang dan jenis pelayanan
v
CARA MENGHITUNG JUMLAH WAKTU PELAYANAN (Contoh: PELAYANAN PENGUKURAN)
No. Jumlah Permohonan Jumlah Sisa Hari Kerja
Tambahan Hari Kerja Akhir
Rata-Rata Petugas Ukur Pekerjaan Hari Kerja
A B C D E F G 1 10 12 -2 15 0 15 2 12 12 0 15 0 15 3 20 12 8 15 1 16 4 30 12 18 15 2 17 5 40 12 28 15 3 18 6 50 12 38 15 4 19 7 60 12 48 15 4 19 8 70 12 58 15 5 20 9 80 12 68 15 6 21 10 90 12 78 15 7 22 11 100 12 88 15 8 23 12 110 12 98 15 9 24 13 120 12 108 15 9 24 14 130 12 118 15 10 25 Asumsi 15 140 12 128 15 11 26 16 150 12 138 15 12 27 1 Kinerja Petugas Ukur adalah satu
berkas permohonan pengukuran per hari.
17 160 12 148 15 13 28 18 170 12 158 15 14 29 19 180 12 168 15 14 29 20 190 12 178 15 15 30 2 Hari Kerja kolom E adalah jumlah
waktu penyelesaian permohonan pengukuran yang ditetapkan dalam SPOPP
21 200 12 188 15 16 31
Perhitungan Jumlah Waktu Pelayanan Pertanahan Kegiatan Pengukuran
1 Rata-rata jumlah permohonan perhari (kolom B) diperoleh dari jumlah rata-rata permohonan per hari tahun sebelumnya 2 Petugas Ukur (kolom C) adalah jumlah Petugas Ukur di Kantor Pertanahan 3 Sisa Pekerjaan (kolom D) adalah selisih antara permohonan rata-rata per hari dengan jumlah petugas ukur (kolom B - kolom C) 4 Tambahan hari kerja (kolom F) adalah jumlah sisa perkejaan dibagi jumlah petugas ukur (kolom D / kolom C) 5 Hari Kerja Akhir (kolom G) adalah jumlah hari kerja dengan Tambahan Hari Kerja (kolom E + kolom F)
vi
PROSEDUR KOMBINASI PELAYANAN PENGUKURAN DAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH Prosedur kombinasi merupakan beberapa jenis permohonan yang digabung menjadi satu pelayanan, misalnya permohonan pendaftaran pertama kali, jual beli hibah, warisan dan lain-lain. 1. Terdapat 132 (seratus tigapuluh dua) prosedur kombinasi dua permohonan yang dapat dan boleh dilaksanakan sebagaimana tertuang di dalam matriks 2. a. Cara membaca dibaca dahulu baris, kemudian baru kolom
b. Walaupun kombinasi P1 + P3 diperbolehkan, tidak berarti kombinasi P3 + P1 diperbolehkan c. Saat mengkombinasikan harus dilihat dalam setiap 2 kelompok kombinasi untuk dicocokkan ke dalam Matrix di atas. Kombinasi beberapa prosedur pelayanan diperbolehkan jika tidak ada satu atau beberapa kombinasi yang dilarang atau tidak diperbolehkan
Contoh : - P1 + P3 + P4 Dilihat ke dalam Matrix dengan cara P1 + P3 = Boleh, lalu P3 + P4 = Boleh, namun P1 + P4 = Boleh, maka
kombinasi ini Diperbolehkan. - P1 + P11 + P12 Lihat dalam Matrix dengan kelompok (P1 + P11 = Tidak Boleh), (P11 + P12 = Tidak Boleh), (P1 + P12 = Tidak
Boleh), maka kombinasi ini Tidak Diperbolehkan.
3. Waktu penyelesaian prosedur kombinasi adalah: Contoh: Jual beli + pembebanan hak = 7 + 7 sehingga kalau dihitung secara linear maka jumlah hari penyelesaian permohonan ini = 14 hari; sedangkan dengan ketentuan dengan rumus tersebut menjadi : 7 + (3 x2) = 13 hari;
4. Kewajiban pemohon berkenaan dengan persyaratan administasi dan biaya tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 5. Kekurangan persyaratan pembayaran kewajiban pemohon menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
Waktu prosedur kombinasi = Waktu terlama (dari satu prosedur yang dikombinasikan) + 3 (n)
n = jumlah kombinasi
vii
MATRIK KOMBINASI PROSEDUR K O L O M (dibaca kedua) No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Prosedur Pelayanan
Pen
dafta
ran
Per
tam
a K
ali
Jual
Bel
i
Hib
ah
War
isan
Pem
bagi
an H
ak
Tuka
r Men
ukar
Pera
lihan
Kar
ena
Lela
ng
Wak
af
Pem
ecah
an H
ak
Peng
gabu
ngan
Hak
Peni
ngka
tan
Hak
Penu
runa
n H
ak
Hak
Tan
ggun
gan
Roy
a
Sita
Jam
inan
Gan
ti Bl
anko
Ser
tifik
at P
engg
anti
Gan
ti N
ama
Pem
isah
an T
ak S
empu
rna
Perp
anja
ngan
Hak
B A
R I
S (d
ibac
a pe
rtam
a)
1 Pendaftaran Pertama Kali X √ √ √ √ X X √ X X X X √ X X X X X X X 2 Jual Beli X X X √ X X X X √ √ √ √ X X X √ X √ X √ 3 Hibah X X X √ X X X X √ √ √ √ X X X √ X √ X √ 4 Warisan X √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ X √ 5 Pembagian Hak X X X √ X X X X √ √ √ √ X X X √ √ √ X √ 6 Tukar Menukar X X X √ X X X X √ √ √ √ X X X √ √ √ X √ 7 Peralihan Karena Lelang X X X √ X X X X √ √ √ √ X X X √ √ √ X √ 8 Wakaf X X X X X X X X X X X X X X X √ √ √ X X X = Tidak Boleh 9 Pemecahan Hak X √ √ √ √ X X X X X √ √ X X X X √ √ X √
√ = Diperbolehkan 10 Penggabungan Hak X X X X X X X X √ X √ √ X X X X X √ X √ 11 Peningkatan Hak X X X X X X X X √ √ X X X X X √ X √ X X 12 Penurunan Hak X X X X X X X X √ √ X X X X X √ X √ X X 13 Hak Tanggungan X X X X X X X X X X X X X X X √ X X X X Waktu: Waktu terlama + 3 n 14 Roya X X X √ X X √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ X n = jumlah kombinasi 15 Sita Jaminan X X X X X X X X X X X X X X X X X X X √ 16 Ganti Blanko X √ √ √ √ √ X X X X X X X √ X X X √ √ X 17 Sertifikat Pengganti X X X X X X X X X X X X X X X X X X X √ 18 Ganti Nama X X X √ X X X X X √ √ √ X X X √ X X X √ 19 Pemisahan Tak Sempurna X √ √ √ √ X X √ X X X X X X X X X X X √ 20 Perpanjangan Hak X X X √ X X X X X X √ √ √ √ X √ X √ X X
1
SPOPP-1.01-KPM
KETERANGANWAKTUBIAYAPERSYARATANDASAR HUKUM
1. Undang Undang No. 7 Tahun 19792. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 19793. Keputusan Kepala BPN No. 1/KBPN/1988
Tgl. 10-12-1988.4. Keputusan Kepala BPN No. 3/KBPN/1988
Tanggal 16-12-19885. Keputusan Kepala BPN No. 3/KBPN/1999
Tgl.11-03-1999
STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANANPELAYANAN SURAT MASUK DAN KELUAR
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / KOTA
- - 1 hari
2 hari
Pemrosesan surat masuk
Pemrosesan surat keluar
2
6
SPOPP-1.01-KPM
12
34
5
KETERANGANWAKTUURAIAN KEGIATAN
Loket I
Menerima surat / dokumenMempersiapkan stempel tanda terima (tanggal, bulan, tahun dan jam)Meneruskan surat / dokumen ke Kepala Urusan
Kepala Urusan Umum
Membuka surat / dokumenMeregistrasi (tanggal, nomor, pengirim dan lembar; termasuk membubuhkan KODE untuk mengetahui berapa banyak surat untuk setiap bidang)Mensortir/mengelompokkan surat / dokumen :- tertutup (kode R, RHS, Rahasia, Terbatas, XR, X)- terbukaMeneruskan surat / dokumen ke Kasubag. TU.
Kasubag. TU
Meneliti surat / dokumenMelakukan seleksi
Jika pokok surat ditujukan kepada Kepala Kantor dokumen diteruskan kepada Kepala KantorMeneruskan surat/dokumen kepada Kepala Seksi sesuai dengan perihal surat
Kepala Kantor
Meneliti surat / dokumenMengdisposisi surat / dokumenMeneruskan ke Kepala Seksi sesuai dengan perihal surat
Kasi
Mengolah surat / dokumenMembuat konsepMembubuhkan paraf pada surat / dokumenMeneruskan surat / dokumen ke Kepala Kantor
STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANANPELAYANAN SURAT MASUK DAN KELUAR
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / KOTA
Kepala Kantor
Meneliti surat-surat Menandatangani surat / dokumenMeneruskan surat-surat ke Kasubag. TU.
1
1
Jangka waktu masing-masing Unit pengolah tidak samaUnit Pengolah terdiri dari :1. Kasi2. Kasubsi
1
3
SPOPP-1.01-KPM
78
910
KETERANGANWAKTUURAIAN KEGIATAN
Kepala Urusan Umum
Meregistrasi nomor, tanggal, expedisi dan menggandakan (bila surat-surat tersebut sifatnya umum yang perlu diperbanyak) Mengirimkan ke masing-masing penerima yang dituju oleh surat tersebut
Petugas Arsip
Menerima arsip surat / dokumen dari Kepala Urusan UmumMengarsipkan arsip surat / dokumen
Kasubag. TU
Menandatangani surat pengatarMeneruskan surat / dokumen kepada Kepala Urusan Umum
Kepala Urusan Umum
Meregistrasi (nomor, tanggal, bulan dan tahun pengirim dan lembar)Membuat surat pengantarMeneruskan surat / dokumen ke Kasubag. TU.
JUMLAH 5 hari
2
4
STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANANPELAYANAN SURAT MASUK DAN KELUAR
ARSIP UNIT PENGOLAH KEPALA KANTORKASUBAG. TUKEPALA URUSANUMUMLOKET IPENGIRIM
Surat / Dokumen
Teliti & Disposisi
Mengolah & Konsep
Registrasi & Sortir
Surat / Dokumen
Surat / Dokumen
Surat / Dokumen
Surat / Dokumen
Teliti, Seleksi & Distribusi
Teliti & Tandatangan
Expedisi
Surat / Dokumen
Arsipkan
Menerima Surat /
Dokumen
Surat / Dokumen
Surat / Dokumen
1 2 3
4
5
6
9
Surat / Dokumen
10
SPOPP-1.01-KPM
- Memberi Nomor, tanggal, bulan, tahun- Membuat surat Pengantar
7
Diteruskan kpd Kakan ?
T
Surat / Dokumen
Y
- Menandatangani Surat Pengantar
Surat / Dokumen
Surat / Dokumen
8
5
SPOPP-1.02-KPM
KETERANGANWAKTUBIAYAPERSYARATANDASAR HUKUM
1. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1974 jo. Nomor 43 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 1977 jis Nomor 26 Tahun 2001, Nomor 11 Tahun 2003
3. Peraturan Pemerintah nomor 99 Tahun 2000 jo. Nomor 12 Tahun 2002
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 20035. KEPPRES RI Nomor 10 Tahun 20016. KEPPRES RI Nomor 103 Tahun 2001 jis
Nomor 3 Tahun 2002, Nomor 46 Tahun 2002, Nomor 30 Tahun 2003
7. KEPPRES RI Nomor 110 Tahun 2001 jo. Nomor 5 Tahun 2002
8. KEPPRES RI Nomor 309/M Tahun 20019. KEPPRES RI Nomor 34 Tahun 200310. Kep. Ka BPN nomor 20 Tahun 198911. Kep. Ka BPN nomor 6 Tahun 200112. Kep. Ka BPN nomor 9 Tahun 200113. Kep. Ka BPN nomor 12 Tahun 200114. Kep. Ka BKN nomor 12 Tahun 200115. Nota Persetujuan Kepala BKN
Reguler- Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat
terakhir- DP 3 dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik- Tidak melampaui pangkat atasan langsung- Masih dalam jenjang pangkat yang ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku
Pilihan- Apabila masih satu tingkat dibawah jenjang pangkat eselon
sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam pangkat dan 1 tahun dalam jabatan
- Masih dalam jenjang pangkat yang ditentukan peraturan perundang undangan yang berlaku DP 3 dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik
Kelengkapan berkas (syarat-syarat) :Gol I & II- SK pangkat terakhir- DP 3 dalam dua tahun terakhirGol III & IV- SK pangkat terakhir- DP 3 dalam dua tahun terakhir- SK Jabatan dan naskah pelantikan- STLUD/STLUPI/STLUPKP/Diklat PIM
STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANANKEPEGAWAIAN – KENAIKAN PANGKAT
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / KOTA
12 hariMAK
6
5
SPOPP-1.02-KPM
12
34
KETERANGANWAKTUURAIAN KEGIATAN
Petugas Pelaksana Urusan Umum
Mengelola data kepegawaianMeneliti dan Menyortir dokumen Usulan Kenaikan Pangkat (KP)Membuat Surat pengantar Usulan KPMeneruskan usulan KP kepada Kepala Uurusan Umum
Kepala Urusan Umum
Mengoreksi dan validasi dokumen usulan KPJika dokumen tidak lengkap maka dokumen dikembalikan kepada Petugas Pelaksana Urusan Umum (A)
Membubuhkan paraf pada dokumen usulan KPMeneruskan dokumen kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Mengoreksi dan validasi dokumen usulan KPJika dokumen tidak lengkap maka dokumen dikembalikan kepada Petugas Pelaskana Urusan Umum (A)
Membubuhkan paraf pada dokumen usulan KPMeneruskan dokumen kepada Kepala Kantor
Kepala Kantor
Mengoreksi dan validasi dokumen usulan KPJika dokumen tidak lengkap maka dokumen dikembalikan kepada Petugas Pelaksana Urusan Umum (A)
Menandatangani dokumen usulan KPMeneruskan dokumen kepada Petugas Pelaksana Urusan Umum
STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANANKEPEGAWAIAN – KENAIKAN PANGKAT
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / KOTA
Petugas Pelaksana Urusan UmumMenerima dokumen usulan KP dari Kepala KantorMengagendakan dokumen usulan KPRegistrasi keluar (cap, tanggal, bulan, tahun dan jam) dokumen usulan KPMemberikan arsip dokumen usulan KP kepada Petugas ArsipMelakukan ekspedisi / pengiriman dokumen usulan KP kepada Kantor Wilayah BPN Propinsi selanjutnya dokumen diproses berdasarkan SPOPP-1.03-KWM dan SPOPP-1.03-PSM
3
1
2
3
2
Untuk Kantor Pertanahan :Proses dimulai dari Petugas Pelaksana Urusan UmumPetugas Pelaksana Urusan Umum membuat usulan SK secara aktif dan berkala untuk pegawai yang sudah waktunya untuk kenaikan pangkat tanpa menunggu usulan dari pegawai bersangkutan
7
67
8
KETERANGANWAKTUURAIAN KEGIATAN
Petugas Arsip
Menerima arsip usulan KP dari Petugas Pelaksana Urusan Umum Mengarsipkan dokumen usulan KP
SPOPP-1.02-KPM
Kanwil BPN Propinsi
Menerima dokumen usulan KP dari Kantor PertanahanMemproses dokumen usulan KP sesuai SPOPP-1.02-KWM
BPN Pusat
Menerima dokumen usulan KP dari Kanwil BPN PropinsiMemproses dokumen usulan KP sesuai SPOPP-1.02-PSM
JUMLAH 12 hari
1
8
STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANANKEPEGAWAIAN – KENAIKAN PANGKAT
PETUGASARSIPLOKET I PETUGAS PELAKSANA
URUSAN UMUM KANWIL BPNKAKANKASUBAG TUKEPALA URUSAN UMUM
Surat / Dokumen
- Koreksi & validasi- Meneliti data
pegawai- Mengelola data
kepegawaian- Membuat usulan
KP
- Memperbaiki data
2
1
Lengkap?
Lengkap?
- Koreksi & validasi
5
Surat / Dokumen
Lengkap?
Surat / Dokumen
- Koreksi & validasi
Paraf Paraf Tandatangan
3
6
- Mengagendakan - Registrasi keluar- Ekspedisi
4
Surat / Dokumen SPOPP-1.02-KWM
SK Kenaikan Pangkat
Arsip
Y Y Y
Surat / Dokumen SK
SPOPP-1.02-KPM
A
A
T T
A
T
A
7
Surat / Dokumen
Usulan KP
Usulan KP Usulan KP Usulan KP
9
SPOPP-1.01-KWM
KETERANGANWAKTUBIAYAPERSYARATANDASAR HUKUM
1. Undang Undang No. 7 Tahun 19792. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 19793. Keputusan Kepala BPN No. 1/KBPN/1988
Tgl. 10-12-1988.4. Keputusan Kepala BPN No. 3/KBPN/1988
Tanggal 16-12-19885. Keputusan Kepala BPN No. 3/KBPN/1999
Tgl.11-03-1999
STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANANPELAYANAN SURAT MASUK DAN KELUAR
KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI
1 hari
2 hari
Pemrosesan surat masuk
Pemrosesan surat keluar
11
SPOPP-1.01-KWM
67
89
10
KETERANGANWAKTUURAIAN KEGIATAN
Petugas Pelaksana Subag Umum dan Perundang-undangan
Meneliti surat/dokumenMemberi nomor, tanggal, cap dan digandakanMembuat surat pengantarMeneruskan surat/dokumen kepada Kabag Tata Usaha
2
JUMLAH
Petugas Pelaksana Subag Umum dan Perundangan
Mengagendakan surat/dokumenMeregistrasi keluarMengirimkan arsip surat/dokumen kepada Petugas Pelaksana ArsipMengekspedisikan surat sesuai alamat tujuan
Petugas pelaksana Subag Arsip
Mengarsipkan surat/dokumen
Kabag Tata Usaha
Mendisposisikan Surat kepada Petugas Pelaksana Subag Umum dan Perundang-undangan untuk diberikan penomoran dan dibuatkan surat pengantar
Kabag Tata Usaha
Mengoreksi surat pengantarMenandatangani surat pengantarMeneruskan kepada Petugas Pelaksana Subag Umum dan Perundangan
5 hari
13
SPOPP-1.02-KWM
KETERANGANWAKTUBIAYAPERSYARATANDASAR HUKUM
STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANANKEPEGAWAIAN – KENAIKAN PANGKAT
KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI
Reguler- Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat
terakhir- DP 3 dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik- Tidak melampaui pangkat atasan langsung- Masih dalam jenjang pangkat yang ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku
Pilihan- Apabila masih satu tingkat dibawah jenjang pangkat eselon
sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam pangkat dan 1 tahun dalam jabatan
- Masih dalam jenjang pangkat yang ditentukan peraturan perundang undangan yang berlaku DP 3 dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik
Kelengkapan berkas (syarat-syarat) :Gol I & II- SK pangkat terakhir- DP 3 dalam dua tahun terakhirGol III & IV- SK pangkat terakhir- DP 3 dalam dua tahun terakhir- SK Jabatan dan naskah pelantikan- STLUD/STLUPI/STLUPKP/Diklat PIM
1. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1974 jo. Nomor 43 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 1977 jis Nomor 26 Tahun 2001, Nomor 11 Tahun 2003
3. Peraturan Pemerintah nomor 99 Tahun 2000 jo. Nomor 12 Tahun 2002
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 20035. KEPPRES RI Nomor 10 Tahun 20016. KEPPRES RI Nomor 103 Tahun 2001 jis
Nomor 3 Tahun 2002, Nomor 46 Tahun 2002, Nomor 30 Tahun 2003
7. KEPPRES RI Nomor 110 Tahun 2001 jo. Nomor 5 Tahun 2002
8. KEPPRES RI Nomor 309/M Tahun 20019. KEPPRES RI Nomor 34 Tahun 200310. Kep. Ka BPN nomor 20 Tahun 198911. Kep. Ka BPN nomor 6 Tahun 200112. Kep. Ka BPN nomor 9 Tahun 200113. Kep. Ka BPN nomor 12 Tahun 200114. Kep. Ka BKN nomor 12 Tahun 200115. Nota Persetujuan Kepala BKN
MAK 27 hariDi luar penyelesaian di
BKN Propinsi dan Kelengkapan dokumen dari Kantor Pertanahan
SPOPP-1.02-KWM ini merupakan tindak lanjut dari SPOPP-1.02-KPM
14
6
SPOPP-1.02-KWM
12
34
5
KETERANGANWAKTUURAIAN KEGIATAN
STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANANKEPEGAWAIAN – KENAIKAN PANGKAT
KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI
Kepala Kantor Wilayah Propinsi
Mengoreksi dan validasi dokumen usulan KPMenandatangani dokumen Usulan KP Meneruskan dokumen usulan KP kepada Petugas Pelaksana Kepegawaian
4
Kepala Bagian Tata Usaha
Mengoreksi dan validasi dokumen usulan KPMembubuhkan paraf pada dokumen Usulan KP Meneruskan dokumen usulan KP kepada Kepala Kantor Wilayah Propinsi
Petugas Pelaksana Kepegawaian
Jika dokumen tidak lengkap :Membuat surat pemberitahuan kelengkapan dokumenMengirim surat pemberitahuan kelengkapan dokumenMenunggu kelengkapan dokumen dari Kantor Pertanahan
1
Untuk Kantor Wilayah BPN Propinsi :Proses dimulai dari Petugas Pelaksana KepegawaianPetugas Pelaksana Kepegawaian membuat usulan SK secara aktif dan berkala untuk pegawai yang sudah waktunya untuk kenaikan pangkat tanpa menunggu usulan dari pegawai bersangkutan
2
3
Menunggu kelengkapan dokumen dari Kantor Pertanahan
Petugas Pelaksana Kepegawaian
Menerima dokumen usulan Kenaikan Pangkat (KP)Meneliti dan Menyortir dokumen Usulan KP
Jika dokumen tidak lengkap, dibuatkan surat pemberitahuan ke daerah dan menunggu kelengkapan dokumen dari daerah
Membuat usulan KP formulir Nota Persetujuan Kepala BKN Regional untuk Golongan I & II (E1)Membuat Surat pengantar Golongan III & IV ke BPN PusatMeneruskan usulan KP kepada Kepala Sub Bagian Kepegawaian
Kepala Sub Bagian Kepegawaian
Mengoreksi dan validasi dokumen usulan KPMembubuhkan paraf pada dokumen Usulan KPMeneruskan dokumen usulan KP kepada Kepala Bagian Tata Usaha
Petugas Pelaksana Kepegawaian
Meneliti dan Menyortir dokumen Usulan KP Golongan I, II dan III, IVJika Golongan III/ IV Surat pengantar diteruskan kepada Petugas Kepegawaian (7)
Membuat surat pengantar ke BKN Regional untuk Golongan I & II (E1)Memberi nomor dan tanggal surat pengantarMengirim dokumen usulan ke BKN Regional
Menunggu persetujuan teknis dari Kepala BKN Regional setelah mengirim dokumen usulan ke BKN Regional
15
13
SPOPP-1.02-KWM
78
910
1112
KETERANGANWAKTUURAIAN KEGIATAN
Petugas Pelaksana Kepegawaian
Membuat surat pengantar ke BPN Pusat Mengirim surat pengantar dan dokumen usulan E1/D5 untuk golongan III & IV ke BPN PusatMenunggu hasil SPOPP-1.01-PSM dan SPOPP-1.02-PSM
1
2
Petugas Pelaksana Kepegawaian
Membuat Naskah Surat Keputusan KPMemberi nomor persetujuan Kepala BKN pada naskah Surat Keputusan KP Meneruskan Naskah Surat Keputusan KP kepada Kepala Sub Bagian Kepegawaian
3
Kepala Bagian Tata Usaha
Mengoreksi dan validasi Naskah Surat Keputusan KPMembubuhkan paraf pada Naskah Surat Keputusan KPMeneruskan Naskah Surat Keputusan KP kepada Kepala Kantor Wilayah Propinsi
Kepala Sub Bagian Kepegawaian
Mengoreksi dan validasi Naskah Surat Keputusan KPMembubuhkan paraf pada Naskah Surat Keputusan KPMeneruskan Naskah Surat Keputusan KP kepada Kepala Bagian Tata Usaha
Kepala Kantor Wilayah Propinsi
Mengoreksi dan validasi Naskah Surat Keputusan KPMenandatangani Naskah Surat Keputusan KP golongan I dan IIMeneruskan Naskah Surat Keputusan KP kepada Petugas Pelaksana Kepegawaian
1
1
2
1
Petugas Pelaksana Kepegawaian
Memberi Nomor dan Tanggal SK Kenaikan Pangkat Membuat Petikan/Salinan SK Kenaikan PangkatMembuat Surat Pengantar ke KantahMeneruskan Petikan/Salinan SK dan Surat Pengantar kepada Kepala Sub Bagian Kepegawaian
Kepala Sub Bagian Kepegawaian
Mengoreksi dan validasi Petikan/Salinan SK Kenaikan Pangkat Membubuhkan paraf pada Petikan/Salinan SK Kenaikan PangkatMembubuhkan paraf pada Surat Pengantar ke KantahMeneruskan Petikan/Salinan SK dan Surat Pengantar kepada Kepala Bagian Tata Usaha
16
SPOPP-1.02-KWM
KETERANGANWAKTUURAIAN KEGIATAN
3
1
2
Kepala Bagian Tata Usaha
Mengoreksi dan validasi Petikan/Salinan SK Kenaikan Pangkat Membubuhkan paraf pada Petikan/Salinan SK Kenaikan PangkatMembubuhkan paraf pada Surat Pengantar ke KantahMeneruskan Petikan/Salinan SK dan Surat Pengantar kepada Petugas Pelaksana Kepegawaian
Petugas Pelaksana Kepegawaian
Menggandakan Petikan/Salinan SK Kenaikan Pangkat Memberi nomor dan tanggal surat pengantar pengiriman Petikan/Salinan SK Kenaikan PangkatMeneruskan arsip SK Kenaikan Pangkat kepada Petugas ArsipMengirim dokumen SK ke Kantor Pertanahan
Petugas Arsip
Mengarsipkan arsip SK Kenaikan Pangkat
JUMLAH 27 hari
18
SPOPP-1.01-PSM
KETERANGANWAKTUBIAYAPERSYARATANDASAR HUKUM
1. Undang Undang No. 7 Tahun 19792. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 19793. Keputusan Kepala BPN No. 1/KBPN/1988
Tgl. 10-12-1988.4. Keputusan Kepala BPN No. 3/KBPN/1988
Tanggal 16-12-19885. Keputusan Kepala BPN No. 3/KBPN/1999
Tgl.11-03-1999
Pemrosesan surat masuk.
Pemrosesan surat keluar.
-
1 Hari
2 Hari
STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANANPELAYANAN SURAT MASUK DAN KELUAR
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
20
SPOPP-1.01-PSM
78
910
1112
13
KETERANGANWAKTUURAIAN KEGIATAN
Petugas pelaksana Subag Arsip
Mengarsipkan surat/dokumen
Kabag Persuratan dan Kearsipan
Mengoreksi surat pengantarMenandatangani surat pengantarMeneruskan kepada Petugas Subag Persuratan
Kabag Persuratan dan Kearsipan
Meneliti dan pengendalian surat / dokumen Meneruskan surat / dokumen kepada petugas pelaksana subag persuratan untuk diberikan penomoran dan dibuatkan surat pengantar
Petugas Pelaksana Subag Persuratan
Meneliti surat/dokumenMemberi nomor, tanggal, cap dan digandakanMembuat kartu kendaliMembuat surat pengantarMeneruskan surat/dokumen kepada Petugas Pelaksana Subag Penggandaan
Petugas Pelaksana Subag Persuratan
Mengekspedisikan surat/dokumen sesuai alamat tujuan
Petugas Pelaksana Subag Penggandaan
Menggandakan surat/dokumenMeneruskan surat /dokumen kepada Kepala sub bagian persuratan 2
JUMLAH
5 hari
Kepala Sub bagian Persuratan
Mengoreksi surat pengantarParaf surat pengantarMeneruskan kepada Kepala Bagian Persuratan dan Kearsipan
22
SPOPP-1.02-PSM
KETERANGANWAKTUBIAYAPERSYARATANDASAR HUKUM
1. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1974 jo. Nomor 43 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 1977 jis Nomor 26 Tahun 2001, Nomor 11 Tahun 2003
3. Peraturan Pemerintah nomor 99 Tahun 2000 jo. Nomor 12 Tahun 2002
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 20035. KEPPRES RI Nomor 10 Tahun 20016. KEPPRES RI Nomor 103 Tahun 2001 jis
Nomor 3 Tahun 2002, Nomor 46 Tahun 2002, Nomor 30 Tahun 2003
7. KEPPRES RI Nomor 110 Tahun 2001 jo. Nomor 5 Tahun 2002
8. KEPPRES RI Nomor 309/M Tahun 20019. KEPPRES RI Nomor 34 Tahun 200310. Kep. Ka BPN nomor 20 Tahun 198911. Kep. Ka BPN nomor 6 Tahun 200112. Kep. Ka BPN nomor 9 Tahun 200113. Kep. Ka BPN nomor 12 Tahun 200114. Kep. Ka BKN nomor 12 Tahun 200115. Nota Persetujuan Kepala BKN
STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANANKEPEGAWAIAN – KENAIKAN PANGKAT
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SPOPP-1.02-PSM ini merupakan bagian Unit Pengolah dari SPOPP-1.01-PSM
Reguler- Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat
terakhir- DP 3 dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik- Tidak melampaui pangkat atasan langsung- Masih dalam jenjang pangkat yang ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku
Pilihan- Apabila masih satu tingkat dibawah jenjang pangkat eselon
sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam pangkat dan 1 tahun dalam jabatan
- Masih dalam jenjang pangkat yang ditentukan peraturan perundang undangan yang berlaku DP 3 dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik
Kelengkapan berkas (syarat-syarat) :Gol I & II- SK pangkat terakhir- DP 3 dalam dua tahun terakhirGol III & IV- SK pangkat terakhir- DP 3 dalam dua tahun terakhir- SK Jabatan dan naskah pelantikan- STLUD/STLUPI/STLUPKP/Diklat PIM
MAK 47 hariDi luar penyelesaian di
BKN
24
13
SPOPP-1.02-PSM
78
910
1112
KETERANGANWAKTUURAIAN KEGIATAN
Petugas Pelaksana Sub Bagian Mutasi Pegawai I
Memberi nomor persetujuan dari Kepala BKN pada naskah Surat Keputusan KP Meneruskan Naskah Surat Keputusan KP kepada Kepala Sub Bagian Mutasi I
Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian
Mengoreksi dan validasi Naskah Surat Keputusan KPMembubuhkan paraf pada Naskah Surat Keputusan KPMeneruskan Naskah Surat Keputusan KP kepada Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian
Kepala Sub Bagian Mutasi Pegawai I
Mengoreksi dan validasi Naskah Surat Keputusan KPMembubuhkan paraf pada Naskah Surat Keputusan KPMeneruskan Naskah Surat Keputusan KP kepada Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian
Petugas Pelaksana Sub Bagian Mutasi Pegawai I
Membuat pengantar ke BKN dokumen usulan Kenaikan Pangkat yang telah ditandatangani Memberi nomor dan tanggal pengantar dokumen usulanMengirim dokumen usulan ke BKN
1
Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian
Mengoreksi dan validasi Naskah Surat Keputusan KPMembubuhkan paraf pada Naskah Surat Keputusan KP untuk Golongan III & IVMenandatangani Naskah Surat Keputusan KP golongan I dan IIMeneruskan Naskah Surat Keputusan KP kepada Petugas Pelaksana Subag Mutasi Pegawai I untuk Golongan I dan IIMeneruskan Naskah Surat Keputusan KP kepada Sekretaris Utama untuk Golongan III dan IV
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Mengoreksi dan validasi dokumen usulan KPMenandatangani usulan KP untuk Golongan IV/c ke atasMeneruskan dokumen usulan KP kepada Sekretariat Negara
Sekretaris Utama
Mengoreksi dan validasi dokumen usulan KPMembubuhkan paraf pada dokumen Usulan KPMenandatangani usulan KP untuk Golongan IV a dan IV bMeneruskan dokumen usulan KP kepada Petugas Pelaksana Sub Bagian Mutasi Pegawai I untuk gol IV a & IV bMeneruskan dokumen usulan KP kepada Kepala BPN untuk gol IV c ke atas
4
4
1
1
2
4
Menunggu persetujuan teknis Kepala BKN setelah mengirim dokumen usulan ke BKN
25
19
SPOPP-1.02-PSM
1415
1617
18
KETERANGANWAKTUURAIAN KEGIATAN
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Mengoreksi dan validasi dokumen usulan KPMenandatangani Naskah Surat Keputusan KP untuk Golongan IVMeneruskan Naskah Surat Keputusan KP golongan IV kepada Petugas Pelaksana Subag Mutasi I
Sekretaris Utama
Mengoreksi dan validasi Naskah Surat Keputusan KPMenandatangani Naskah Surat Keputusan KP golongan IIIMembubuhkan paraf pada Naskah Surat Keputusan KP golongan IVMeneruskan Naskah Surat Keputusan KP golongan III kepada Petugas Pelaksana Subag Mutasi IMeneruskan Naskah Surat Keputusan KP golongan IV kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional
4
4
Petugas Pelaksana Sub Bagian Mutasi Pegawai I
Memberi Nomor dan Tanggal SK Kenaikan Pangkat Membuat Petikan/Salinan SK Kenaikan PangkatMeneruskan Petikan/Salinan Surat Keputusan KP kepada Kepala Sub Bagian Mutasi I
1
1
2
4Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian
Mengoreksi dan validasi Petikan/Salinan SK Kenaikan Pangkat (Golongan III dan IV)Menandatangani Petikan/Salinan SK Kenaikan Pangkat Meneruskan Petikan/Salinan SK kepada Pelaksana Subag TU Umum Kepegawaian untuk diteruskan kepada Bagian Persuratan dan Kearsipan
Kepala Sub Bagian Mutasi Pegawai I
Mengoreksi dan validasi Petikan/Salinan SK Kenaikan Pangkat Membubuhkan paraf pada Petikan/Salinan SK Kenaikan PangkatMeneruskan Naskah Surat Keputusan KP kepada Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian
Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian
Mengoreksi dan validasi Petikan/Salinan SK Kenaikan Pangkat Menandatangani Petikan/Salinan SK Kenaikan Pangkat (Golongan II/d ke bawah)Meneruskan Petikan/Salinan SK Kenaikan Pangkat kepada Kepala Biro organisasi dan Kepegawaian untuk Golongan III dan IV Meneruskan Petikan/Salinan SK kepada Pelaksana Subag TU Umum Kepegawaian (Golongan I dan II)
26
SPOPP-1.02-PSM
2021
2223
KETERANGANWAKTUURAIAN KEGIATAN
JUMLAH 47 hari
2
1
1
Petugas Pelaksana Sub Bagian TU Kepegawaian
Menggandakan Petikan/Salinan SK Kenaikan Pangkat untuk eksternalMembuat surat pengantar pengiriman Petikan/Salinan SK Kenaikan PangkatMeneruskan Petikan/Salinan SK Kenaikan Pangkat dan surat pengantarnya kepada Kasubag TU Kepegawaian
Kepala Bagian Umum Kepegawaian
Mengoreksi dan validasi Surat Pengantar pengirimanMenandatangani Surat Pengantar pengiriman SK Kenaikan PangkatMeneruskan Petikan/Salinan SK Kenaikan Pangkat kepada Petugas Arsip Umum KepegawaianMeneruskan Petikan/Salinan SK Kenaikan Pangkat dan Surat Pengantarnya kepada Bagian Persuratan dan Kearsipan
Kepala Sub Bagian TU Kepegawaian
Mengoreksi dan validasi Surat Pengantar pengirimanMembubuhkan paraf pada Surat Pengantar pengiriman SK Kenaikan PangkatMeneruskan Petikan/Salinan SK Kenaikan Pangkat dan surat pengantarnya kepada Kepala Bagian Umum Kepegawaian
Petugas Arsip Umum Kepegawaian
Menerima petikan/salinan SK dari Kepala Bagian Mutasi KepegawaianMenerima petikan/salinan SK dari Kepala Biro Organisasi dan KepegawaianMengarsipkan arsip SK Kenaikan Pangkat
1
28
SPOPP-1.03-PSM
KETERANGANWAKTUPERSYARATAN BIAYADASAR HUKUM
STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANANPENGANGKATAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ( KOLEKTIF )
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
1. Peraturan Pemerintah No. 37/ 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT.
2. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4/1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1999 tentang Peraturan Jabatan PPAT.
3. Surat Keputusan Kepala BPN No. 15-IX-2001 tentang Formasi PPAT
PENGANGKATAN PPAT- Surat permohonan pengangkatan PPAT - Surat pemberitahuan kelulusan dan surat tanda lulus ujian PPAT- Surat keterangan berkelakuan baik yang dikeluarkan oleh Instansi
Kepolisian - Surat pernyataan bermeterai cukup dari yang bersangkutan yang
menerangkan bahwa yang bersangkutan belum pernah dipenjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- Surat keterangan sehat jasmanidari dokter umum dan surat keterangan rohani dari dokter spesialis kejiwaan
- Fotocopy ijazah program pendidikan Notariat *)- Surat pernyataan bermeterai cukup dari yang bersangkutan
mengenai kesediaannya untuk ditunjuk sebagai penerima protokol PPAT lain
- Fotocopy KTP *)- Fotocopy SK Notaris dan BA sumpah Notaris *)
PENGANGKATAN KEMBALI- Surat permohonan pengangkatan kembali sebagai PPAT - Fotocopy Keputusan Pengangkatan yang bersangkutan sebagai
PPAT dan BA Pengangkatan sumpah PPAT di daerah kerja semula *)
- Fotocopy Keputusan Pengangkatan sebagai Notaris dan BA Pengangkatan sumpah Notaris di daerah kerja yang baru *)
- Berita Acara serah terima protokol PPAT- Surat laporan yang bersangkutan kepada Kepala Kantor Wilayah
BPN Propinsi mengenai telah berhenti sebagai PPAT di daerah kerja semula dan telah melaksanakan serah terima protokol
100 hari kerja *) dilegalisir oleh pejabat berwenang
29
8
SPOPP-1.03-PSM
12
34
56
7
KETERANGANWAKTU( Hari )URAIAN KEGIATAN
STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANANPENGANGKATAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ( KOLEKTIF )
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / KOTA
Dir. PHAT
Disposisi ke Kasubdit PDPT
Kasubdit PDPT
Disposisi ke Kasi PPAT
TU Deputi II
Mengagendakan surat/berkas yang diterima dari Bagian Persuratan dan Kearsipan ( SPOPP-1.01-PSM)Mendistribusikan surat/berkas ke Dir. PHAT
Kasi PPAT
Disposisi ke masing-masing staf pelaksana
Staf Pelaksanaan
Meneliti kelengkapan berkasMenghitung sisa formasi Pengolahan data Mengentri permohonan yang telah lengkap untuk diusulkan Menyiapkan konsep SK pengangkatan / pengangkatan kembali+ nota dinas
Kasi PPAT
Meneliti usulan dari staf baik kelengkapan maupun nama, tempat tanggal lahir dari pemohon, daerah kerja yang dimohon dan lain-lain Meneruskan dokumen kepada Kasubdit PDPT
Kasubdit PDPT
Meneliti usulan dari Kasi PPATMenyetujui usulan konsep SK dan nota dinasMeneruskan dokumen kepada Direktur PHAT
Dir. PHAT
Meneliti usulan dari Kasi dan KasubditMenyetujui usulan dari Kasi dan KasubditMeneruskan dokumen kepada Deputi II
3
2
2
2
21
14
3
2
30
SPOPP-1.03.PSM
910
1112
1314
1516
17
KETERANGANWAKTU( hari )URAIAN KEGIATAN
Deputi II
Memberi Keputusan usulan SK pengangkatan / pengangkatan kembali dari Dir. PHATMeneruskan dokumen kepada Kepala BPN
JUMLAH 100
Kepala BPN
Pemberi Keputusan akhirPenandatanganan surat keputusan
TU Deputi II
Surat keputusan yang telah ditandatangani oleh Kepala BPN disampaikan ke Kasubdit melalui TU Deputi II
Kasubdit PDPT
Disposisi kepada Kasi PPAT untuk membuat Salinan & Petikan SK
Kasi PPAT
Disposisi ke Staf Pelaksanauntuk membuat salinan dan petikan Mempersiapakan Nota Dinas dari Kasubdit PDPT ke Sestama untuk menandatangani salinan dan Petikan
Staf Pelaksana
Mempersiapkan salinan dan petikan SK PPAT
Kasi PPAT
Meneliti dan paraf untuk masing-masing salinan dan petikan para calon PPAT
Kasubdit PDPT
Paraf untuk masing-masing salinan dan petikan SK PPATSestama
Menandatangani salinan dan petikan untuk masing-masing para calon PPAT
7
7
2
1
7
7
3
3
7
32
SPOPP-1.04-PSM
KETERANGANWAKTUBIAYAPERSYARATANDASAR HUKUM
1. Undang-Undang nomor 7 tahun 19712. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 19793. Kep. Menag/Ka BPN nomor 19 tahun 19894. kep. Ka BPN nomor 1 tahun 19885. Kep. Ka BPN nomor 3 tahun 19886. Kep. Ka BPN nomor 3 tahun 1989
1. Fotocopy KTP2. Yang dikuasakan dengan melampirkan Surat Kuasa di atas
materai 6.0003. Surat Tugas untuk Instansi Pemerintah4. Surat permohonan
STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANANPELAYANAN ARSIP
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
34
12
SPOPP-1.04-PSM
78
910
11
KETERANGANWAKTUURAIAN KEGIATAN
Petugas Pelaksana Bagian Persuratan dan Kearsipan
Memberi nomor, tanggal, bulan, tahun dokumen Mengagendakan dokumenMembuat Kartu kendaliMembuat Surat PengantarMeneruskan kepada Kasubag Persuratan
Kepala Biro Umum
Mengkoreksi dan validasi dokumenJika tidak benar/lengkap dokumen dikembalian kepada Petugas Pelaksana Sub Bagian Arsip (5)
Tanda tangan dokumenMeneruskan dokumen kepada Petugas Pelaksana Bagian Persuratan dan Kearsipan
Dengan pihak III (Arsip Nasional RI)Kepala Sub Bagian Arsip
Meneliti dokumen/suratJika tidak benar/lengkap dokumen dikembalian kepada Petugas Pelaksana Sub Bagian Arsip (5)Meneruskan kepada Kepala Bagian Persuratan dan Kearsipan
Kepala Bagian Persuratan dan Kearsipan
Meneliti dokumen/suratJika tidak benar/lengkap dokumen dikembalian kepada Petugas Pelaksana Sub Bagian Arsip (5)Meneruskan kepada Kepala Biro Umum
Kepala Bagian Persuratan dan Kearsipan
Meneliti dokumen/suratTanda tangan peminjaman ArsipLegalisasiMeneruskan kepada Pelaksana Sub Bagian Persuratan
Kepala Subagian Bagian Persuratan
Meneliti dokumen/suratMemaraf Surat PengantarKemudian Meneruskan Kepala Sub Bagian Arsip
1 hari
1 hari
35
SPOPP-1.04-PSM
1314
KETERANGANWAKTUURAIAN KEGIATAN
Dengan pihak III (Arsip Nasional RI)Kepala Bagian Persuratan dan Kearsipan
Menandatangani Suratpengantar Meneruskan dokumen kepada petugas pelaksana persuratan
Petugas Pelaksana Sub Persuratan
Melakukan Penomoran Pada Surat PengantarMendistribusikan kepada Pemohon
1 hari
JUMLAH 7 hari
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Prof. Ir. LUTFI I. NASOETION, MSc., Ph.D.NIP. 130367083