Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
-
Upload
pustaka-perumahan-dan-kawasan-permukiman-piv-pkp -
Category
Documents
-
view
223 -
download
0
Transcript of Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
-
7/30/2019 Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
1/39
bhk-djpr
Disampaikan oleh:DR. Dadang Rukmana
Denpasar, 15 Desember 2010
-
7/30/2019 Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
2/39
bhk-djpr 2
-
7/30/2019 Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
3/39
Kemacetan
Banjir
Permukiman Kumuh
Timbunan Sampah
Alih Fungsi Lahan
P E R M A S A L A H A N
A. PERKOTAAN (URBAN)
bhk-djpr 3
Sumber:http://beworosi darkasih.wordpres s.com/2010/06/29/beberapa-
ide-untuk-mengatasi-kemacetan-lalu-lintas-jalan-ra ya-1/
Sumber:http://ndyteen.com/2010/11/semarang-banjir.h tml
Sumber:http://ecoso c-monitor2.blogspot.com/2009/05/20-persen-
wilayah-jakarta-permukiman.html
Sumber:http://shendiary.wordpres s.com/2008/09/12/bandung-lautan-
sampah/
-
7/30/2019 Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
4/39
P E R M A S A L A H A N
B. WILAYAH (REGIONAL)
Kesenjangan Antar dan
di dalam Wilayah
Tidak Menarik untuk
Investasi
Disintegrasi NKRI
bhk-djpr 4
Sumber:http://id.wikipedia.org/wiki/Kawasa n_perkotaan
-
7/30/2019 Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
5/39
Global Warming
Perkembangan Teknologi
AFTA, NAFTA, WTO
Ancaman Bencana
T A N T A N G A N
bhk-djpr5
-
7/30/2019 Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
6/39
UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007TENTANG PENATAAN RUANG
Untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman,produktif, dan berkelanjutan
S O L U S I
PERATURAN PEMERINTAH NO. 15/2010
TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
operasionalisasi
bhk-djpr 6
-
7/30/2019 Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
7/39
bhk-djpr7
-
7/30/2019 Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
8/39
Prosedur Penyusunan danPenetapan RTR Kriteria danTata Cara Peninjauan Kembali RTR
Pengaturan Zonasi
Perizinan Pemberian Insentif dan Disinsentif Pengenaan Sanksi
Pengaturan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/KotaP
E
N
Y
EL
N
G
G
A
R
A
A
N
BAB II
PENGATURAN PENATAAN RUANG
BAB IVPELAKSANAAN PERENCANAAN
TATA RUANG
Bentuk danTata Cara Pembinaan Penataan Ruang
Penyusunan dansinkronisasi program Pembiayaan program Pelaksanaan program
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
SISTEMATIKA PP 15/2010
BAB III
PEMBINAAN PENATAAN RUANG
BAB V
PELAKSANAAN PEMANFAATAN
RUANG
BAB VI
PELAKSANAAN PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG
BAB VII
PENGAWASAN PENATAAN RUANG
Pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengawasanteknis,
pengawasan khusus
bhk-djpr 8
-
7/30/2019 Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
9/39
BAB I KETENTUAN UMUMPen ge r t ian d asa r da la m pe n ye le n gg a r aan p en a t aan r u an g
Pasal 1
I st i l a h y a n g d id e f in is ik a n
Ruang
Tata ruang
Struktur ruang
Pola ruang
Penataan ruang
Penyelenggaraan
penataan ruang
Pemerintah pusat
Pemerintah daerah
Pengaturan penataan
ruang Pembinaan penataan
ruang
Pelaksanaan
penataan ruang
Pengawasan
penataan ruang
Perencanaan tata
ruang
Pemanfaatan ruang
Pengendalian
pemanfaatan ruang
Pengaturan Zonasi
Peraturan zonasi
Izin pemanfaatanruang
Rencana tata ruang
Wilayah
Kawasan
Kawasan lindung
Kawasan budi daya
Kawasan perdesaan Kawasan agropolitan
Kawasan perkotaan
Kawasan metropolitan
Kawasan megapolitan
Kawasan strategis
nasional, provinsi,
kabupaten/kota Orang
Masyarakat
Menteri
bhk-djpr 9
-
7/30/2019 Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
10/39
BAB II PENGATURAN PENATAAN RUANGM em b er i k an k e pa st i an h u k u m b a g i se l u r u h p em a n g k u k e p en t in ga n
da la m p en ye le n gg a ra an p en a t aan r u an g
Pasal 2
Pengaturan oleh:
Pemerintah
Pemerintah daerah
provinsi
Pemerintah daerah
kabupaten/kota
Penyusunan dan penetapan
PP (RTRWN & Peraturanpelaksanaan UU ttg PR)
Perpres (RTR Pulau/Kepulauan& RTR KSN
Permen (Pedoman PR)
Perda Provinsi (RTRWP, RTRKSP, arahan PZ sistem provinsi)
Pergub (Ketentuan perizinan,bentuk & besaran insentif-
disinsentif, sanksi adm, juklak)
Perda Kabupaten/Kota(RTRWK, RTR KSK, RDTR+PZKab/Kota)
Perbup/wali (Ketentuan
perizinan, bentuk & besaraninsentif disinsentif, sanksiadm)
Per-
aturanlain
bidang
Pena-
taan
Ruang
sesuaike-
wena-
ngan
Pasal 4 ayat (1)
Pasal 5 ayat (1)
bhk-djpr
Pasal 4 ayat (2)
Pasal 4 ayat (3)
10
-
7/30/2019 Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
11/39
BAB III PEMBINAAN PENATAAN RUANGPe n in gk a t an k u a l i t as da n e fe k t i v i t as pe n ye le ng ga r aa n pe n a t aan ru an g
Pasal 6
Ruang lingkup pembinaan
penataan ruangBentuk dan Tata Cara
P e m e r i n t a h
Pemda
Provinsi
Pemda
Kab. / Kota
M a s y a r a k a t
Pasal 7-8
koordinasi penyelenggaraan
penataanruang;
sosialisasi peraturanperundang-
undanganbidang penataanruang;
pemberian bimbingan, supervisi,
dankonsultasi pelaksanaan
penataanruang;
pendidikan danpelatihan;
penelitiandanpengembangan;
pengembangan sistem informasi dan
komunikasi penataanruang;
penyebarluasaninformasi penataan
ruang kepada masyarakat; dan
pengembangan kesadaran dan
tanggungjawabmasyarakat.
Pasal 9 - 17
melalui
d
e
k
o
n
bhk-djpr 11
-
7/30/2019 Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
12/39
1
2
3
4
5
6
7
8
Koordinasi penyelenggaraanPR Tata cara koordinasidiatur dengan perpres
Sosialisasi peraturan Per-UU-an Bid. PR Melalui media tatap muka dan media elektronik
Pemberian bimbingan, supervisi, dan
konsultasi pelaksanaan PR
Mendampingi, mengawasi, dan memberikan penjelasan kepada
pemangku kepentingan dalam pelaksanaan PR
Pendidikan danpelatihan
PengembanganIPTEK bidang PRPenelitiandanpengembangan
Penyediaanbasis data & informasi PR dan pengembanganjaringan
sistemelektronik
Pengembangan sistem informasi dan
komunikasi PR
Publikasi berbagai aspek PR melalui media yang mudahdiakses
masyarakat
Penyebarluasan informasi PR kepada
masyarakat
Penyuluhan, debat publik, pembentukan kelompok masyarakat,
penyediaan unit pengaduan
Pengembangan kesadaran dan tanggung
jawab masyarakat
Penyelenggaraan dan fasilitasi diklat, penyusunan program diklat,
penerapan sistem sertifikasi
BAB III Lanjutan
Bentuk dan Tata Cara Pembinaan Penataan RuangPasal 9 - 17
T A T A C A R AB E N T U K
bhk-djpr 12
-
7/30/2019 Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
13/39
BAB IV PELAKSANAAN PERENCANAAN TATA RUANGPr os ed u r p en y u su n a n d an p e n e t a pa n RTR y a n g d i t in j a u
Pasal 19
Penetapan
Rencana Umum Tata Ruang
R T R W N
R T R W P
RTRW Kabupaten/Kota
- RTR Pulau/Kepulauan- RTR KSN
Peninjauan
KembaliRTR KSP
- RDTR
- RTR KSKab/KSK
Rencana Rinci Tata Ruang
Penyusunan
JangkaWaktu:
paling lama24 bulan
RENCANA TATA RUANGPasal 24 Pasal 39
P R O S E D U R
KRITERIA &
TATA CARAPasal 81 -92
Pasal 20 Pasal 24
bhk-djpr 13
-
7/30/2019 Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
14/39
Proses penyusunan RTR
Pelibatan peranmasyarakat dalamperumusan konsepsi RTR
Pembahasan rancanganRTR oleh pemangkukepentingan
Persiapan penyusunan RTR
Pengumpulan data
Pengolahan dan analisisdata
Perumusan konsepsi RTR
Penyusunan rancanganperaturan perUUan ttg RTR
BAB IVLanjutan
Prosedur Penyusunan RTRPasal 20
Pasal 21 ayat (1)
bhk-djpr 14
-
7/30/2019 Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
15/39
BAB IVLanjutan
Prosedur Penetapan Rencana Tata RuangPasal 22
JENIS RENCANA PROSEDUR PENETAPAN
RTRW Nasional
RTR Pulau/Kepulauan
RTR KSN
N a s i o n a l
P P
P e r p r e s
N a s i o n a l
P r o v i n s i
RTRW Provinsi
RTR KSP
Kabupaten/Kota
RTRW Kabupaten/Kota
RTR KS K/K
PeraturanZonasi
P r o v i n s i
P e r d a P r o v i n s i
K a b u p a t e n / K o t a
Perda
Kabupaten/Kota
Pembahasanantar-instansi RTR kewenanganPemerintah
Pusat
Pembahasan antar-
instansidan antarpemerintah daerahdengan DPRD RTRkewenangan pemerintah
daerah
bhk-djpr 15
-
7/30/2019 Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
16/39
BAB IVLanjutan
BAGIAN WILAYAH KAB/KOTA YANG PERLU DISUSUN RDTR
KotaKabupaten
R T R W
Disusun pada bagian wilayah kab/kota yang ditetapkan dalam
RTRW (paling lama disusun 36 bulan setelah RTR ditetapkan)
Dapat disusun pada prioritas pembangunan baru (paling lama
24 bulan setelah ditetapkan)
R D T R
Pasal 59
Pasal 60
R T B Ldisusun pada zona-zona yang penanganannya diprioritaskan
dalam RDTR
Pasal 59 ayat (5)
bhk-djpr 16
-
7/30/2019 Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
17/39
BAB IVLanjutan
ILUSTRASI BAGIAN WILAYAH KAB/KOTA YANG PERLU DISUSUN RDTR
RDTR
Keterangan:
RTBL
Bagian baru dariwilayah kab/kotayang perlu disusun
RDTR
17
Kab/Kota
Untuk wilayah kota yang seluruh
wilayahnya bersifat perkotaan
(urbanized), rencana detail tata ruang
disusun untuk seluruh wilayah kota.
-
7/30/2019 Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
18/39
BAB IVLanjutan
Peninjauan Kembali Rencana Tata RuangPasal 81 - 92
Kriteria PK RTR
Pasal 82
1 x dalam 5 thn
Lebih dari1 x dalam 5 thn
Perubahan
lingkunganstrategis: bencana alam
skala besar; perubahan batas
teritorial negara;atau
perubahan bataswilayah daerah.
Tata Cara PK RTR
Pasal 83
PenetapanPelaksanaan PK
RTR
Pelaksanaan PKRTR
Rekomendasihasil PK RTR
Tidakperlurevisi
Revisi
Krit eria Revisi
Pasal 88
R T R W N
a. pe rubahan kebijakan
nasional yangmempengaruhipenataan ruang wilayah
nasional; dan/ataub. terdapat dinamika
pem bangunan nasional
R T R W P
a. te rjadi perubahankebijakan nasional
yang mempengaruhipenataan ruang wilayah
provinsi; dan/ataub. terdapat dinamika
pem bangunan provinsi
R T R W K a b / K o t a
a. terjadi perubahankebijakan nasional yangmempengaruhi penataanruang wilayah kab/kota;dan/atau
b. terdapat dinamikapembangunan kab/kota
Tat a Cara Revisi Sesuai prosedur penyusunanRTR
Materi
perubahan
RTR 20%
Materi
perubahan
RTR > 20%
Pasal 90
bhk-djpr
Penetapanperubahan
peraturan
perUUan
ttg RTR
(amandem
en perda)
Penyusunan RTRbaru
18
-
7/30/2019 Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
19/39
BAB V PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANGPe la k sa na an p em a n f aa ta n ru a n g m e r u pa k an p e la k san aa n pe m b a n g u na n
sek t o r a l d an pe n ge m ba n ga n w i l ay ah
Pasal93 - 146
PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG
PENYUSUNAN DANSINKRONISASIPROGRAM
PEMBIAYAANPROGRAM
PELAKSANAANPROGRAM
MEWUJUDKAN RENCANA TATA RUANG DAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SECARA TERPADU
bhk-djpr 19
-
7/30/2019 Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
20/39
berdasarkan indikasi
program utama
dalam RTR
a.Perumusan kebijakan
strategis
operasionalisasi RTR
b.Perumusan program
sektoral dankewilayahan
c. Pelaksanaan
pembangunan sektoral
dan pengembangan
wilayah
Menghasilkanprogram jangka
panjang,
menengah, dan
tahunan
Memperhatikanrencana
pembangunan
pengembangan
wilayah
Penyusunan Sinkronisasi
Dilakukan melalui
sinkronisasiprogram sektoral
dan kewilayahan
Dilaksanakan
melalui berbagaiforum dan rapat
koordinasi
BAB VLanjutan
bhk-djpr 20
PENYUSUNAN DAN SINKRONISASI PROGRAM
Pasal 96
Pasal 95
-
7/30/2019 Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
21/39
BAB VLanjutan
bhk-djpr
PerkiraanBiaya
Pelaksanaan
Sumber
Pembiayaan
Jangka
Waktu
Pembiayaan
PEMBIAYAAN PROGRAM PEMANFAATAN RUANG
Pasal 100
21
-
7/30/2019 Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
22/39
BAB VLanjutan
Pelaksanaan Pemanfaatan RuangPasal 93 - 146
Penyusunan dan
Sinkronisasi ProgramPembiayaan Program Pelaksanaan Program
Programjangka
panjang,menengah,dan tahunan
indikasiprogramutamadalam RTR
Sinkronisasiprogramsektoral dankewilayahan
Memperhatikan
rencanapembangunanpengembanganwilayah
Melaluiberbagaiforum danrapatkoordinasi
Penyusunan Sinkronisasi
Perkiraan biayapelaksanaan
Sumber pembiayaan Jangka waktu
pembiayaan
Dapatberasal dariPemerintah,pemerintah daerah,dan/atau masyarakat
Dapat disusun Rencana
Induk Masing-MasingSektor
Dilakukan olehpemerintah danmasyarakat melaluiKerjasama
Pasal 96 Pasal 100 Pasal 98 -99
Berlakuuntuk
Pemanfaatan Ruang Wilayah
PemanfaatanRuang Kaw. Strategis
PemanfaatanRuang Kaw. Perkotaan
Pemanfaatan Ruang Kaw.Perdesaan
bhk-djpr 22
-
7/30/2019 Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
23/39
PEMBERIAN
INSENTIF
DAN
DISINSENTIF
PERIZINANPENGATURAN
ZONASI
tert ib tata ruang
PENGENAAN
SANKSI
BAB VI PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANGPe la k sa n a an p en g e nd al ia n p em a nf a at an r u a n g d ise le n g ga r ak an u n t u k m e n j am i n t er w u j u dn y a t a t a
r u an g s es u a i d en g a n r en ca n a t a t a r u a n g .
bhk-djpr
Pasal 147
Pasal 148
PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG
23
-
7/30/2019 Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
24/39
Arahan Peraturan ZonasiSistem Nasional
Arahan Peraturan Zonasi
Sistem Provinsi
Ketent uan zonasi sektoral pada sist em nasional
Ditetapkan dengan perda kab/ kota
Ketentuan zonasi sektoral pada sistem provinsi
INDIKASI ARAHAN
PERATURAN ZONASISISTEM PROVINSI(Dalam RTRWP)
INDIKASI ARAHANPERATURAN ZONASISISTEM NASIONAL
(Dalam RTRWN)
KETENTUAN UMUM
PERATURAN ZONASIKAB/KOTA
(Dalam RTRWK/K)
Ditetapkan olehmasing-masingmenterisesuai kewenangan
Ditetapkan dengan perda prov
Dasar dalam pemberian insentif dan disinsentif, izin, dan
pengenaan sanksi
Bab VI la n ju t an
PENGATURAN ZONASISISTEM PERENCANAAN
berdasarkan
bhk-djpr
Pasal 151 ayat (1)
Pasal 152 ayat (1)
Peraturan Zonasi
Kabupaten/Kota
24
RTR KSK/RDTR
Pasal 153 ayat (1)
-
7/30/2019 Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
25/39
bhk-djpr
Bila RTRW sdh skala
detail
RDTR tidakdibut uhkan, PZ tetap
harus ada. Perda
terpisah.
Ska la 1 : 5 .00 0
RDTR ada, PZ
melengkapi. Perda
PZ terpisah,
dit etapkan paling
lama 2 tahun sejak
Perda RDTR
RDTR & PZ dalam
satu dokumen Perda.
(Efi siensi wakt u dan
dana). Apabila RDTR
direvisi maka PZ
tetap berlaku dan
diadopsi dalam RDTR
baru
1
PENETAPAN PERATURAN ZONASI (PZ) UNTUK WILAYAH KAB/KOTA
RTRWKab/Kota
RDTR
(Map)Peraturan
Zonasi(Text)
Ska l a 1 : 5 .000
Ska l a 1 : 50 .000 /
1 : 25.0 00
BabVI lanjutan
RTRWKab/Kota Ska l a 1 : 50 .000 /
1 : 25.0 00
RDTR
Peraturan Zonasi(Text & Map)
Ska la 1 : 5 .00 0
RTRW
Kab/Kota
Peraturan Zonasi
(Text & Map)
Ska la 1 : 5 .00 0
Ska l a 1 : 5 .000
Pasal 158
2
3
25
-
7/30/2019 Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
26/39
Contoh Peraturan Zonasi Kab/Kota (zoning map dan zoning text)
BabVI lanjutan
26
-
7/30/2019 Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
27/39
bhk-djpr
Jenis Izin Pemanfaatan Ruang
Diberikan berdasarkanRTRW Kab/Kota
Izin prinsip belum dapat dijadikan dasar untuk
pelaksanaan kegiatan
Izin lokasi diperlukan untuk pemanfaatan ruang > 1 Ha
untuk non-pertanian dan> 25 Ha untuk pertanian
Izin penggunaan pemanfaatan tanah merupakan dasar
untukpermohonanmendirikan bangunan
Dasarmendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatanruang
Diberikan berdasarkanperaturan zonasi
Sebagai suratbukti dari Pemda untuk mendirikan
bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan
IZINMENDIRIKANBANGUNAN
Bentuk izin lain yang dikeluarkan oleh masing-masing
sektor dan/atauinstansi yang berwenang
IZIN LAINBERDASARKAN
PERATURAN
PER-UU-AN
RDTR Kab/Kota
PZ
DasarPemberian Izin
RTR
Jenis Izin Penjelasan
Pasal 160 Pasal 167
BabVI lanjutan
IZINPRINSIP
IZIN
LOKASI
IZINPENGGUNAANPEMANFAATAN
TANAH
RTRW Kab/Kota
27
-
7/30/2019 Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
28/39
bhk-djpr
Uanga
b
c
d
e
Bentuk Penggantian
Perubahan
Rencana
Tata
Ruang
Setiap orangdapatmengajukan
penggantian yang
layak terhadap
kerugian
akibat perubahan
RTR
Ruang pengganti
Permukiman
kembali
Kompensasi,
dan/atau
Urun saham
berupa
Tata Cara Penggantian yang Layak (diatur lebih lanjut dgn Perpres)
Bab VI l a n j u t a n
Pasal 168
28
-
7/30/2019 Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
29/39
bhk-djpr
BENTUK
Pemda 1
Pemerintah
dan/atau Pemda
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif
Pemerintah
Pemda 2
Masyarakat
Pemda
Fiskal Non Fiskal
Pemberiankeringanan
pajakPengurangandistribusi
Pemberiankompensasi
Subsidi silangKemudahan
perizinan
ImbalanSewa ruangUrun saham
Penyedian
prasarana &
sarana
Penghargaan,dan/atau
Publikasidanpromosi
BabVI lanjutan
TA
TA
CARA
oleh kepada
Pasal 170-171
29
-
7/30/2019 Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
30/39
BabVI lanjutan
bhk-djpr
BENTUK
Pemda 1
Pemerintah
dan/atau
Pemda
Pemerintah
Pemda 2
Masyarakat
Pemda
TATA
CARA
oleh kepada
a. subsidi silang;
b. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang
diberikan oleh Pemerintah;
c. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
d. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau
e. publikasi atau promosi daerah.
a. pemberian kompensasi dari pemda penerima manfaat kepada
daerah pemberi manfaat;
b. kompensasi pemberian penyediaan sarpras;
c. kemudahan perizinan yang diberikan oleh pemda penerima
mafaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi
manfaat; dan/atau
d. publikasi atau promosi daerah.
a. pemberian keringanan pajak;
b. pemberian kompensasi;
c. pengurangan retribusi;
d. imbalan;
e. sewa ruang;
f. urun saham;
g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
h. kemudahan perizinan.
30
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif (l a n j u t a n )
Pasal 172-174
-
7/30/2019 Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
31/39
bhk-djpr
BENTUK
Pemda 1
Pemerintah
dan/atau Pemda
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif
Pemerintah
Pemda 2
Masyarakat
Pemda
Fiskal Non Fiskal
Pengenaanpajak yang
tinggi
Kewajibanmemberi
kompensasiPersyaratan
khusus dalam
perizinan
Kewajibanmeberi imbalan,
dan/atau
Pembatasanpenyediaan
prasarana dan
sarana
BabVI lanjutan
TATA
CARA
oleh kepada
Pasal 176-177
31
-
7/30/2019 Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
32/39
BabVI lanjutan
bhk-djpr
BENTUK
Pemda 1
Pemerintah
dan/atau
Pemda
Pemerintah
Pemda 2
Masyarakat
Pemda
TATA
CARA
oleh kepada
a. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan
pemanfaatan ruang yang diberikan oleh
Pemerintah;
b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di
daerah; dan/atauc. pemberian status tertentu dari Pemerintah.
a. pengajuan pemberian kompensasi dari pemda pemberi
manfaat kepada daerah penerima manfaat;
b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
c. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan
pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemda pemberi
manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima
manfaat.
a. kewajiban memberi kompensasi;
b. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan
pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan
pemda;
c. kewajiban memberi imbalan;
d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
e. pensyaratan khusus dalam perizinan.
32
Bentuk dan Tata Cara PemberianDisinsentif (l a n j u t a n )
Pasal 178-180
-
7/30/2019 Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
33/39
bhk-djpr
Bentuk dan Tata Cara Pengenaan Sanksi AdministratifBab VI l a n j u t a n
29
KRITERIAPENGENAAN
SANKSIBENTUK TATA CARA
Besaratau
kecilnya
dampak yangditimbulkan
Nilai manfaat
pemberian
sanksiyang
diberikan
Kerugian
publik yang
ditimbulkan
a. Peringatan tertu lis Penerbitan suratperingatan tertulis
b. Penghentian sementara kegiatanPenerbitan surat keputusan penghentian kegiatan,
setelah peringatan tertulis diabaikan
c. Penghentian sementara
pelayanan umum
Penerbitan surat keputusan penghentian sementara
pelayanan umum kpd pelanggar, setelah peringatan
tertulis diabaikan
d. Penutupan lokasiPenerbitan surat keputusan penutupan lokasi, setelah
peringatan tertulis diabaikan
e. Pencabutan izinPenerbitan surat keputusan pencabutan izin, setelah
peringatan tertulis diabaikan
f. Pembatalan izinPenerbitan surat keputusan pembatalan izin, setelah
peringatan tertulis diabaikan
g. Pembongkaran bangunanPenerbitan surat keputusan pembongkaran bangunan,
setelah peringatan tertulis diabaikan
h. Pemulihan fungsi ruangPenerbitan surat perintah pemulihan fungsi ruang,
setelah surat peringatan diabaikan
i. Denda administratifDapat dikenakan bersama dengan sanksi lain atau
tersendiri
Pasal 182-197
33
-
7/30/2019 Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
34/39
Bab VII PENGAWASAN PENATAAN RUANGMenjamin t e r ca pa in ya t u ju a n p e ny e le ng g ar a a n pe n at a a n r u a n g, t e r la k sa na ny a p en e ga k anh u k umbidang penataan ruang dan m en i ng k a t k an k u a l i t aspenyelenggaraan penataan ruang.
Pengawasanpenataan ruang dapat dilakukanoleh:- Pemerintah
- Pemerintah daerah
- Masyarakat
Kegiatan Pengawasan:Pengaturan, pembinaan,dan pelaksanaan
penataan ruang
Fungsidan manfaat
penataan ruang
Pemenuhan standarpelayananminimal
bidang penataan ruang
Melalui
penilaian
terhadap
kinerja
bhk-djpr
Pasal 198
Pasal 201
Pasal 199
Pasal 200
Pemantauan
EvaluasiPelaporan
34
-
7/30/2019 Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
35/39
bhk-djpr
SISTEM PENGAWASAN
Pengawasan Teknis
(keseluruhan proses PPR secaraberkala)
Pengawasan Khusus
(permasalahankhusus PPR sesuaikebutuhan)
Penyelenggaraan Penataan Ruang
sesuai dengan Peraturan PerUUan
Penyelenggaraan Penataan Ruangtidak sesuai dengan PeraturanPerUUan
Penyampaian hasil pengawasan kepada pemangku kepentingan; Penyampaian hasil pengawasan yang berindikasi tindak pidana kepada PPNS; Pelaksanaanhasil pengawasan.
BabVII la n j u t a n
Bentuk
Kegiatan
Mengawasi masukan, prosedur, serta fungsidan manfaatkeluaran , dalam aspekpengaturan, pembinaan ,dan pelaksanaanpenataan ruang;
Mengawasi ketersediaan dan pemenuhanSPM
bidang penataan ruang
Memeriksa data dan informasi sertamelakukan kajian teknis terhadappermasalahan khususpenyelenggaraan penataan ruang
Hasil
Laporan
Rekomendasi
Untuk mendukung peningkatankinerja penyelenggaraan penataanruang
Untuk dilakukan penyesuaian dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
dan/atau dilakukan penertiban dan
pengenaan sanksi
TindakLanjut
Pasal 202 Pasal 206
Pasal 202
Pasal 203
Pasal 204
Pasal 20535
-
7/30/2019 Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
36/39
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
semua ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruangdinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum
diganti dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Pemerintah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
(28 Januari 2010)
Pasal 207
Pasal 209
36
-
7/30/2019 Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
37/39
-
7/30/2019 Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
38/39
bersama menata ruang untuk semua
bhk-djpr 38
-
7/30/2019 Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
39/39
39