Sosialisasi PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
Transcript of Sosialisasi PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
-
8/16/2019 Sosialisasi PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
1/32
bhk-djpr
-
8/16/2019 Sosialisasi PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
2/32
bhk-djpr
-
8/16/2019 Sosialisasi PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
3/32
bhk-djpr
-
8/16/2019 Sosialisasi PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
4/32
LATAR BELAKANGLATAR BELAKANG
No.No. PASAL UUPRPASAL UUPR A M A N A TA M A N A T
UUPR mengamanatkan 18 substansi untuk diatur lebih lanjut dengan PPUUPR mengamanatkan 18 substansi untuk diatur lebih lanjut dengan PP
1 13 ayat (4) Penyelenggaraan Pembinaan Penataan Ruang Provinsi dan
Kabupaten/Kota
2 14 ayat (7) Tingkat Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang
3 16 ayat (4) Kriteria dan Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang
4 17 ayat (7) Kriteria dan Tata Cara Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan
Pertahanan
5 20 ayat (6) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
6 33 ayat (5) Penatagunaan Tanah
7 33 ayat (5) Penatagunaan Air
8 33 ayat (5) Penatagunaan Udara
9 33 ayat
(5) Penatagunaan Sumber Daya Alam Lainnya
bhk-djpr
-
8/16/2019 Sosialisasi PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
5/32
…… l a n j u t a n l a n j u t a n
No.No. P A S A LP A S A L A M A N A TA M A N A T
10 37 ayat (8) Tata Cara Penggantian Yang Layak Akibat Perizinan
11 38 ayat (6) Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif
12 40 Pengendalian Pemanfaatan Ruang
14 47 ayat (2) Penataan Ruang Kawasan Perkotaan
15 48 ayat (5) Penataan Ruang Kawasan Agropolitan
16 48 ayat (6) Penataan Ruang Kawasan Perdesaan
17 64 Kriteria dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap
Pelanggaran Penataan Ruang
18 65 ayat (3) Tata Cara dan Bentuk Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang
bhk-djpr
-
8/16/2019 Sosialisasi PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
6/32
-
8/16/2019 Sosialisasi PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
7/32
bhk-djpr
-
8/16/2019 Sosialisasi PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
8/32
POKOKPOKOK--POKOK MATERI MUATAN PP PPRPOKOK MATERI MUATAN PP PPR
BAB I KETENTUAN UMUMBAB I KETENTUAN UMUMPengertian dasar dalam penyelenggaraan penataan ruang
Ps. 1Ps. 1
BAB BAB II II PENGATURAN PENGATURAN PENATAAN RUANGPENATAAN RUANGPengaturan penataan ruang dilakukan dalam rangka memberikan landasan hukum bagi
penyelenggaraan penataan ruang.
Ps. 2 – Ps.5Ps. 2 – Ps.5
Penyusunan
dan penetapanPengaturan oleh:
• PP (RTRWN &peraturan pelaksanaan UU • PP (RTRWN &peraturan pelaksanaan UU
Ps. 4
PemerintahPeraturan
lain
bidang
Peraturan
lain
bidang
g
• Perpres (RTR Pulau/Kepulauan & RTR KSN)
• Permen (Pedoman PR)
g
• Perpres (RTR Pulau/Kepulauan & RTR KSN)
• Permen (Pedoman PR)
• Perda Provinsi (RTRWP, RTR KSP, arahan
PZ
Sistem
Prov
• Perda Provinsi (RTRWP, RTR KSP, arahan
PZ
Sistem
Prov
Ps. 4 ayat (1)
Pemerintah daerah provinsi
Ruang
sesuai
kewenang
Ruang
sesuai
kewenang
• Pergub (Ketentuan
perizinan,
bentuk
&
besaran insentif disinsentif, sanksi adm,
juklak)
• Pergub (Ketentuan
perizinan,
bentuk
&
besaran insentif disinsentif, sanksi adm,
juklak)
• Perda Kabupaten/Kota (RTRWK, RTR KSK, • Perda Kabupaten/Kota (RTRWK, RTR KSK,
Ps. 4 ayat (2)
kabupaten/kota
RDTR+PZ Kab/Kota)
• Perbup/wali (Ketentuan perizinan, bentuk
& besaran insentif disinsentif, sanksi adm)
RDTR+PZ Kab/Kota)
• Perbup/wali (Ketentuan perizinan, bentuk
& besaran insentif disinsentif, sanksi adm)
bhk‐djpr
Ps.
4
ayat
(3)
-
8/16/2019 Sosialisasi PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
9/32
Peningkatan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan penataan ruangPs. 6
koordinasi penyelenggaraan penataan
ruang;
koordinasi penyelenggaraan penataan
ruang;
Bentuk dan Tata Cara
P e m e r i n t a hP e m e r i n t a h
Ruang lingkup pembinaan penataan ruang
Ps. 7 Ps. 9 – Ps. 17
sosialisasi peraturan perundang‐
undangan bidang penataan ruang;
pemberian bimbingan, supervisi, dan
sosialisasi peraturan perundang‐
undangan bidang penataan ruang;
pemberian bimbingan, supervisi, danPemdaPemda
melalui
onsu as pe a sanaan pena aan
ruang;
pendidikan dan pelatihan;
enelitian dan en emban an
onsu as pe a sanaan pena aan
ruang;
pendidikan dan pelatihan;
enelitian dan en emban an
provinsiprovinsi
pengembangan sistem informasi dan
komunikasi penataan ruang;
penyebarluasan informasi penataan
pengembangan sistem informasi dan
komunikasi penataan ruang;
penyebarluasan informasi penataan
Pemda kabupaten/kota
Pemda kabupaten/kota
ruang kepada masyarakat; dan
pengembangan kesadaran dan
tanggung jawab masyarakat.
ruang kepada masyarakat; dan
pengembangan kesadaran dan
tanggung jawab masyarakat.bhk‐djpr
M a s y a r a k a tM a s y a r a k a t
-
8/16/2019 Sosialisasi PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
10/32
BabBab III … III … lanjutanlanjutan
Penyelenggaraan Pembinaan Penataan Ruang Provinsi dan Kabupaten/KotaPenyelenggaraan Pembinaan Penataan Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota
1) Koordinasi penyelenggaraan PR Tata cara koordinasi diatur dengan perpres
e n u a a a r a
2)
3)
Sosialisasi peraturan Per‐UU‐an Bid. PR Melalui media tatap muka dan media elektronik
Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi
pelaksanaan PR
Mendampingi, mengawasi, dan memberikan penjelasan
kepada pemangku kepentingan dalam pelaksanaan PR
4)
5)
Pendidikan dan pelatihan
Pengembangan IPTEK bidang PRPenelitian dan pengembangan
Penyelenggaraan dan fasilitasi diklat, penyusunan program
diklat, penerapan sistem sertifikasi
6)
7)
Penyediaan basis data & informasi PR dan pengembangan
jaringan sistem elektronik
Pengembangan sistem informasi dan komunikasi
PR
Publikasi berbagai aspek PR melalui media yang mudah Penyebarluasan informasi PR kepada masyarakat
8)
Penyuluhan, debat publik, pembentukan kelompok
masyarakat, penyediaan unit pengaduan
Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab
masyarakat
bhk-djpr
-
8/16/2019 Sosialisasi PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
11/32
BabBab IV IV PELAKSANAAN PERENCANAAN TATA PELAKSANAAN PERENCANAAN TATA RUANGRUANGe a sanaan perencanaan tata ruang me put prose ur penyusunan an prose ur penetapan untu menentu an
rencana struktur ruang dan pola ruang yang berkualitas, menyediakan landasan spasial bagi pelaksanaan pembangunan
sektoral dan kewilayahan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Ps. 18 – Ps.19
Ps. 24
Rencana Umum Tata RuangRencana Umum Tata Ruang
R T R W NR T R W N
R T R W PR T R W P
PenyusunanPenyusunan u r u r
RTRW KabupatenRTRW Kabupaten
RTRW KotaRTRW Kota
K r i t e r i aK r i t e r i aPs. 21
Ps. 81 – Ps. 92
r o s e d
r o s e d
RTR Pulau/KepulauanRTR Pulau/Kepulauan
Peninjauan
Kembali
Peninjauan
Kembali
RTR Kawasan Strate isRTR Kawasan Strate is
Rencana Rinci Tata RuangRencana Rinci Tata Ruang.
PenetapanPenetapan P P T a t a C a r aT a t a C a r aPs. 22
RTR Kawasan PerkotaanRTR Kawasan Perkotaan
RTR Kawasan PerdesaanRTR Kawasan Perdesaan
bhk‐djpr
(RTR Kawasan Agropolitan)(RTR Kawasan Agropolitan)
R D T RR D T R
-
8/16/2019 Sosialisasi PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
12/32
-
8/16/2019 Sosialisasi PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
13/32
OS CS C G
BabBab IV … IV … lanjutanlanjutan
PROSEDUR PENET P N RENC NROSEDUR PENET P N RENC N T T RU NG T RU NG
• Pembahasan
RTRW Nasional
RTR Pulau/Kepulauan
a s o n a
P P
P e r r e s
RTR kewenangan
Pemerintah Pusat
d u
r
a n
R T R
P r o v i n s i
RTR Kawasan Strategis
Nasional
a p
a n
P r o v i n s i• em a asan
antarinstansi dan
antar pemerintah
daerah dengan
P r o s
e n e t a pRTRW Provinsi
RTR Kawasan Strategis
Provinsi P e n e t
P e r d a
P r o v i n s i
kewenangan
pemerintah
daerah
K a b u p a t e n / K o t a
RTRW Kabupaten/Kota
K a b u p a t e n / K o t a
bhk-djpr
awasan ra eg s
Kabupaten/Kota
Peraturan Zonasi
er a
Kabupaten/Kota
-
8/16/2019 Sosialisasi PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
14/32
PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANGPENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG
BabBab IV … IV … lanjutanlanjutan
Kriteria PK RTR Tata Cara PK RTR Tata Cara Revisi
sesuai prosedur penyusunan RTRKriteria Revisi
penetapan
perubahan
peraturan Materi Materi
Penetapan
Pelaksanaan PK RTR
Penetapan
Pelaksanaan PK RTR
R T R W N
a. perubahan kebijakan nasional
yang mempengaruhi penataan
ruang wilayah nasional;
a. perubahan kebijakan nasional
yang mempengaruhi penataan
ruang wilayah nasional;
1
x
dalam
5
thn
RTR
(amandemen
perda)
RTR ≤20%RTR ≤20%
Pelaksanaan PK RTRPelaksanaan PK RTR
R T R W P
b. terdapat dinamika
pembangunan nasional.
b. terdapat dinamika
pembangunan nasional.
lebih dari
Rekomendasi hasil
PK RTR
Rekomendasi hasil
PK RTR
a. terjadi perubahan kebijakan
nasional yang mempengaruhi
penataan ruang wilayah
provinsi; dan/atau
b. terdapat dinamika
pembangunan provinsi.
a. terjadi perubahan kebijakan
nasional yang mempengaruhi
penataan ruang wilayah
provinsi; dan/atau
b. terdapat dinamika
pembangunan provinsi.
Perubahan
lingkungan
strategis:
• bencana alam
Perubahan
lingkungan
strategis:
• bencana alam
Tidak
Perlu
Tidak
Perlu penyusunan RTR baru
Materi
perubahan
Materi
perubahanRevisiRevisi
R T R W K / K
a. terjadi perubahan kebijakan
nasional dan perubahan
kebi akan rovinsi an
a. terjadi perubahan kebijakan
nasional dan perubahan
kebi akan rovinsi an
skala besar;
• perubahan batas
teritorial negara;
atau
• perubahan batas
skala besar;
• perubahan batas
teritorial negara;
atau
• perubahan batas
RTR > 20%RTR > 20%
mempengaruhi penataan
ruang wilayah
kabupaten/kota; dan/atau
b. terdapat dinamika
pembangunan
kabupaten/kota
mempengaruhi penataan
ruang wilayah
kabupaten/kota; dan/atau
b. terdapat dinamika
pembangunan
kabupaten/kotabhk-djpr
w aya aera .w aya aera .
-
8/16/2019 Sosialisasi PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
15/32
BAB V PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANGBAB V PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG
Pemanfaatan ruan dilaksanakan melalu i en usunan dan sinkronisasi ro ram emanfatan ruan emb ia aan ro ram
RENCANA TATA RUANG
pemanfaatan ruang, dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang.
Mengacu
a. Perumusan kebijakan
strategis
operasionalisasi RTRPENYUSUNAN DAN
SINKRONISASI PROGRAM
PEMBIAYAAN PROGRAM
PELAKSANAAN PROGRAM
M er u p ak an M
e l a l u ib. Perumusan program
sektoral dan
kewilayahan
c. Pelaksanaan
pembangunan sektoral
struktur ruang dan
pola ruang
Dituangkan
wilayah
Rencana Pembangunan 0 1
Jangka Panjang
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah
Rencana Pembangunan
Tahunan a s a l 9 7
& 1
ua pu u a un
5 (lima) tahun
1 (satu) tahun
bhk-djpr
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN TERPADU
-
8/16/2019 Sosialisasi PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
16/32
BabBab V … V … lanjutanlanjutan
Penyusunan dan
Sinkronisasi Program Pelaksanaan ProgramPembiayaan Program
Program jangka
panjang,
menengah, dan
tahunan Dapat disusun Rencana Induk
Masin -Masn Sektor
Memperhatikan
rencana
pembangunan
Penyusunan Sinkronisasi
Perkiraan biaya pelaksanaan
Sumber pembiayaan
indikasi program
utama dalam
RTR
Sinkronisasi
program
sektoral dan
Dilakukan oleh pemerintah dan
masyarakat melalui Kerjasama
wilayah
Melalui
berbagai forum
dan rapat
koordinasi
Dapat berasal dari Pemerintah,
pemerintah daerah, dan/atau
masyarakat
Berlaku
untuk
Berlaku
untuk
Ps. 96 Ps. 100 Ps. 98 – Ps. 99
Pemanfaatan Ruang Wilayah
Pemanfaatan Ruang Kaw. Strategis
bhk-djpr
.
Pemanfaatan Ruang Kaw. Perdesaan
Ps. 103 – Ps. 146
-
8/16/2019 Sosialisasi PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
17/32
-
8/16/2019 Sosialisasi PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
18/32
BabBab VI … VI … lanjutanlanjutan
PENGATURAN ZONASIPENGATURAN ZONASIPs. 149
Arahan Peraturan ZonasiINDIKASI ARAHAN INDIKASI ARAHAN S stem Nas ona
Ketentuan zonasi sektoral pada sistem nasional Ketentuan zonasi sektoral pada sistem nasional
PERATURAN ZONASI
SISTEM NASIONAL (Dalam RTRWN)
PERATURAN ZONASI
SISTEM NASIONAL (Dalam RTRWN)
Ditetapkan oleh masing‐masing menteri sesuai kewenanganDitetapkan oleh masing‐masing menteri sesuai kewenangan
Arahan Peraturan Zonasi
Sistem Provinsi
INDIKASI ARAHAN
PERATURAN ZONASI
INDIKASI ARAHAN
PERATURAN ZONASI
Ketentuan zonasi sektoral pada sistem provinsi Ketentuan zonasi sektoral pada sistem provinsi
(Dalam RTRWP)
(Dalam RTRWP)
Ditetapkan dengan perda prov Ditetapkan dengan perda prov
Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaKETENTUAN
UMUM
PERATURAN ZONASI
KAB/KOTA
(Dalam RTRWK/K)
KETENTUAN
UMUM
PERATURAN ZONASI
KAB/KOTA
(Dalam RTRWK/K)
bhk-djpr
Ditetapkan dengan perda kab/kotaDitetapkan dengan perda kab/kota
RTR KSK / RDTRRTR KSK / RDTRDasar
dalam
pemberian
insentif
dan
disinsentif,
izin,
dan pengenaan
sanksi Dasar
dalam
pemberian
insentif
dan
disinsentif,
izin,
dan pengenaan
sanksi
-
8/16/2019 Sosialisasi PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
19/32
RTRW Bila RDTR tidak
PENERAPAN PERATURAN ZONASI (PZ) UNTUK WILAYAH KAB/KOTA
BabBab VI … VI … lanjutanlanjutanPs. 158
Kab/Kota
Peraturan Zonasi
Ska l a 1 : 50 . 00 0 /
1 : 25.00 0
dibutuhkan, PZ tetap
harus ada. Perda
terpisah.
ext ap
RTRW
Sk a la 1 : 5 .0 0 0
RDTR & PZ dalam
satu dokumen Perda. 2
RDTR
(Efisiensi waktu dan
dana). Apabila RDTR
direvisi maka PZ
tetap berlaku
dan
Ska l a 1 : 50 . 00 0 /
1 : 25 .00 0
Peraturan Zonas(Text & Map)
Sk a la 1 : 5 .0 0 0
a ops a am
baru
RDTR ada, PZ melengkapi. Perda
PZ terpisah,
diteta kan alin
Kab/Kota
Ska l a 1 : 50 . 00 0 /
1 : 25.00 0
bhk-djpr
lama 2 tahun sejak
Perda RDTRRDTR(Map)
PeraturanZonasi
(Text)Sk a la 1 : 5 .0 0 0
-
8/16/2019 Sosialisasi PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
20/32
BabBab VI … VI … lanjutanlanjutanPERIZINANPERIZINAN
Ps. 160
DasarDasarPemberian IzinPemberian Izin
rose ur ero e an z nrose ur ero e an z nPs. 167
diberikan berdasarkan RTRW Kab/Kota; Izin prinsip belum dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan
kegiatan.
diberikan berdasarkan RTRW Kab/Kota; Izin prinsip belum dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan
kegiatan.
IZINPRINSIP
RTRW Kab/KotaRTRW Kab/Kota
non‐pertanian dan > 25 Ha utk pertaniannon‐pertanian dan > 25 Ha utk pertanian
IZIN
IZIN LOKASI
dasar untuk permohonan mendirikan bangunan.
dasar untuk permohonan mendirikan bangunan.PEMANFAATAN
TANAH
asar men r an angunan a am rang a peman aa an
ruang.
diberikan berdasarkan peraturan zonasi
sebagai surat bukti dari Pemda untuk mendirikan bangunan
sesuai fungsi yang telah ditetapkan
asar men r an angunan a am rang a peman aa an
ruang.
diberikan berdasarkan peraturan zonasi
sebagai surat bukti dari Pemda untuk mendirikan bangunan
sesuai fungsi yang telah ditetapkan
IZINMENDIRIKAN
BANGUNAN
RDTR Kab/Kota
PZ
Bentuk izin lain yang dikeluarkan oleh masing-masing
sektor dan/atau instansi yang berwenang
Bentuk izin lain yang dikeluarkan oleh masing-masing
sektor dan/atau instansi yang berwenang
IZIN LAINBERDASARKAN
PERATURANPER-UU-AN
bhk-djpr
-
8/16/2019 Sosialisasi PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
21/32
-
8/16/2019 Sosialisasi PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
22/32
BabBab VI … VI … lanjutanlanjutan
PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIFPEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF
INSENTIF DISINSENTIF
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Ps. 170
Kegiatan pemanfaatan ruang pada
kawasan yang didorong pengembangannya
Men hormati hak oran
Kegiatan pemanfaatan ruang pada
kawasan yang dibatasi pengembangannya
Men hormati hak oran
KRITERIA
Kegiatan pemanfaatan ruang pada
kawasan yang dibatasi pengembangannya
Men hormati hak oran
Fiskal Non Fiskal
• Kewajiban memberi
Fiskal
•• Pemberian
kompensasi
• Subsidi silang
Non Fiskal
BENTUK
ompensas
• Persyaratan khusus
dalam perizinan
• Kewajiban meberi
imbalan, dan/atau
• Pembatasan
en ediaan rasarana
keringanan
pajak
• Pengurangan
• Kemudahan perizinan
• Imbalan
• Sewa ruang
• Urun saham
• Penyedian prasarana &
sarana
• Pengenaan
pajak yang
tinggi
Pemerintah Pemda
dan sarana• eng argaan, an a au
• Publikasi dan
promosi
Pemerintah & Pemda Masyarakat
bhk-djpr
-
8/16/2019 Sosialisasi PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
23/32
BabBab VI … VI … lanjutanlanjutan
PENGENAAN SANKSIPENGENAAN SANKSI
Ps. 182
Pelanggaran
Pelanggaran
Penataan RuangPenataan Ruang SanksiPENERTIBANPENERTIBAN
Sanksi Administratif Sanksi Administratif
Peringatan tertulisPeringatan tertulis
Penghentian kegiatan sementaraPenghentian kegiatan sementara
Penghentian sementara pelayanan Penghentian sementara pelayanan
Bentuk dan Tata CaraBentuk dan Tata Cara
Besar/kecilnya dampak akibat Besar/kecilnya dampak akibat
elan aran enataan ruanelan aran enataan ruan
KriteriaKriteria
umumumum
Penutupan lokasiPenutupan lokasi
Pencabutan izinPencabutan izin
Pembatalan izinPembatalan izin
Nilai manfaat pemberian sanksi untuk Nilai manfaat pemberian sanksi untuk pelanggaran penataan ruangpelanggaran penataan ruang
Kerugian publik akibat pelanggaran Kerugian publik akibat pelanggaran
penataan ruangpenataan ruang
bhk-djpr
Pemulihan fungsi ruangPemulihan fungsi ruang
Denda administratif Denda administratif
-
8/16/2019 Sosialisasi PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
24/32
BENTUKBENTUK TATA CARATATA CARA KRITERIAKRITERIA
Kriteria dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kriteria dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif BabBab VI … VI … lanjutanlanjutanPs. 187
a. Peringatantertulis
Penerbitan surat peringatan tertulis
• Besar ataukecilnya
.sementara
kegiatan
kegiatan, setelah peringatan tertulis
diabaikan
c. Penghentiansementara
Penerbitan surat keputusan penghentiansementara ela anan umum k d elan ar
dampakyangditimbulkan
• Nilai
pelayanan umum setelah peringatan tertulis diabaikan
d. Penutupan lokasiPenerbitan surat keputusan penutupanlokasi, setelah peringatan tertulis diabaikan
manfaatpemberiansanksi yangdiberian
e. Pencabutan izinener an sura epu usan penca u an z n,
setelah peringatan tertulis diabaikan
f. Pembatalan izinPenerbitan surat keputusan pembatalan izin,setelah peringatan tertulis diabaikan
• Kerugianpublik yangditimbulkan
g. Pembongkaranbangunan
Penerbitan surat keputusan pembongkaranbangunan, setelah peringatan tertulisdiabaikan
h. Pemulihan fun si Penerbitan surat erintah emulihan fun si ruang ruang, setelah surat peringatan diabaikan
i. Dendaadministratif
Dapat dikenakan bersama dengan sanksilain atau tersendiri
bhk-djpr
-
8/16/2019 Sosialisasi PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
25/32
BabBab VII VII PENGAWASAN PENATAAN RUANGPENGAWASAN PENATAAN RUANGMenjamin
tercapainya
tujuan
penyelenggaraan
penataan
ruang
dan
terlaksananya
penegakan
hukum bidang penataan ruangPs. 198
EvaluasiPelaporan
bhk-djpr
-
8/16/2019 Sosialisasi PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
26/32
SISTEM PENGAWASANSISTEM PENGAWASAN
BabBab VII … VII … lanjutanlanjutan
Pengawasan
Pengawasan Teknis(keseluruhan proses PPR secara
Pengawasan Khusus(permasalahan khusus PPR sesuai
berkala) kebutuhan)
Penyelenggaraan Penataan Ruang sesuai dengan Peraturan PerUUan
Penyelenggaraan Penataan Ruang tidak sesuai dengan Peraturan PerUUan
••
bhk-djpr
• Penyampaian hasil pengawasan yang berindikasi tindak pidana kepada PPNS;
• Pelaksanaan hasil pengawasan.
• Penyampaian hasil pengawasan yang berindikasi tindak pidana kepada PPNS;
• Pelaksanaan hasil pengawasan.
-
8/16/2019 Sosialisasi PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
27/32
BabBab VIII VIII KETENTUAN PERALIHANKETENTUAN PERALIHAN
semua ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang
dinyatakan
tetap
berlaku
sepanjang
tidak
bertentangan
dengan
atau
belum
diganti
dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini Ps. 207
Bab Bab IX IX KETENTUAN PENUTUPKETENTUAN PENUTUP
Peraturan
Pemerintah
ini
berlaku
pada
tanggal
diundangkan
Ps. 209
bhk-djpr
-
8/16/2019 Sosialisasi PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
28/32
bhk-djpr
-
8/16/2019 Sosialisasi PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
29/32
-
8/16/2019 Sosialisasi PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
30/32
NO.
PERATURAN PELAKSANAAN AMANAT PP PPRPERATURAN PELAKSANAAN AMANAT PP PPR
P E R A T U R A N P R E S I D E N
1. Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Koordinasi dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang (Pasal 10 ayat 4)
telah ditetapkan dengan Keppres4/2009 ttg Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
2. Tata Cara Penggantian yang Layak Terhadap Kerugian yang Diderita Akibat Perubahan Rencana Tata Ruang (Pasal 168 ayat (3))
P E R A T U R A N M E N T E R I
1.
Telah ditetapkan Permen PU 15, 16, 17 ttg Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi/Kab/Kota
2. Kriteria Nilai Strategis untuk Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Provinsi, dan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
(Pasal 52 ayat (4))
.
4. Kriteria Teknis Kawasan Perkotaan (Pasal 66)
5. Tata Cara Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang (Pasal 92)
6. Klasifikasi Zona, Sub Zona, dan Blok Peruntukan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota (Pasal 155 ayat (2))
7. Teknis dan Tata Cara Penyusunan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota (Pasal 159)
8. Pedoman Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang (Pasal 167 ayat (4))
bhk-djpr
9. Tata Cara Pengawasan Penataan Ruang (Pasal 206)
10. Pedoman Penyusunan Program Pemanfaatan Ruang, Pembiayaan Program Pemanfaatan Ruang, dan Pelaksanaan Program Pemanfaatan Ruang (Pasal 102)
-
8/16/2019 Sosialisasi PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
31/32
NO. A M A N A T P P P P R
1. PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
2. PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
P E R A T U R A N P R E S I D E N / K E P U T U S A N P R E S I D E N
1. Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur
2. Keppres 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
bhk-djpr
-
8/16/2019 Sosialisasi PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
32/32
bers m men t ru ng untuk semuers m men t ru ng untuk semu
bhk-djpr