SOP Subproyek Fasilitas Pembayaran Rekonstruksi Infrastruktur
-
Upload
lutvyarisandi -
Category
Documents
-
view
200 -
download
6
Transcript of SOP Subproyek Fasilitas Pembayaran Rekonstruksi Infrastruktur
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd) Prosedur Standar Operasional
Infrastructure Reconstruction Enabling Program SOPHal 1 dari 125
INCEPTIONProsedur Standar Operational untuk Subproyek Fasilitas
Pembayaran Rekontruksi Infrastruktur (IRFF )Juni 2007
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd) Prosedur Standar Operasional
Infrastructure Reconstruction Enabling Program SOPHal 2 dari 125
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd) Prosedur Standar Operasional
Infrastructure Reconstruction Enabling Program SOPHal 3 dari 125
Daftar Isi
i
Daftar Istilah ii
1. Pendahuluan 1
2. Identifikasi dan Persetujuan Subproyek 5
3. Proses Pengadaan 7
4. Pelaksanaan 9
5. Pemrosesan Pembayaran Kontrak 10
6. Pemantauan Kemajuan Proyek 12
7. Pemantauan Perlindungan Lingkungan dan Sosial 13
8. Pemantauan Anggaran 15
9. Penyelesaian Subproyek 16
Apendik
2A: Kriteria Eligibilitas dan Jadual Pelaksanaan2B: Penilaian Subproyek2C: Daftar Penilaian Bank Dunia/IPM2D: Formulir Persetujuan Keuangan2E: Format Memorandum Kesepakatan2F: ProyekProyek untuk Rencana Investasi Tahunan
3A: Laporan Ringkasan Disain3B: Kontrak dan Pengadaan
4A: Metodologi Jaminan Mutu4B: Tanggungjawab Organisasi Utama4C: Daftar Tugas Kontraktor QA/QC
7A: Kerangka Perlindung Sosial dan Lingkungan7B: Penyusunan Studi Lingkungan
9A: Prosedur Penutupan Subproyek9B: Prosedur Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO)9C: Prosedur Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO)
10A: Pelaporan Anti Korupsi10B: Contoh Korupsi untuk Subproyek Konstruksi
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd) Prosedur Standar Operasional
Infrastructure Reconstruction Enabling Program SOPHal 4 dari 125
Daftar Istilah
ISTILAH URAIAN
$ Dolar Amerika
AASHTO American Association of State Highway & Transportation Official
ADB Asian Development Bank
AIP Annual Investment Plan
AMDAL Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
ANDAL Analisa Dampak Lingkungan
APBN Anggaran Pendapatan Belanja Negara
ASTM American Soil Test Material
Bank Bank Dunia
BAPEDALDA Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
BEC Bid Evaluation Committee (Panitia Evaluasi Pelelangan)
BOQ Bill of Quantity
BP Bank Procedures (Prosedur Bank)
BPKP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
BRR Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Aceh dan Nias
CBR California Bearing Ratio
CPU Central Procurement Unit (Unit Pengadaan Pusat)
DAMIJA Daerah Milik Jalan
DED & TD Detailed Engineering Designs (Disain Teknis Rinci)
DHV Konsultan PDCS untuk Nias
DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPU Dinas Pekerjaan Umum
EA Executing Agency
EIA Environmental Initial Assessment
ETESP Earthquake and Tsunami Emergency Support Project
FHO Final Hand Over (Prosedur Serah Terima Akhir Pekerjaan)
FIDIC International Federation of Design and Consulting Engineers
FIRR Financial Internal Rate of Return
FM Financial Management
FPUD Flood Protection Urban Drainage
GHD Konsultan IPM
GIS Geographical Information System
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd) Prosedur Standar Operasional
Infrastructure Reconstruction Enabling Program SOPHal 5 dari 125
ISTILAH URAIAN
GOI Government of Indonesia (Pemerintah Indonesia)
GPS Geo Positioning System
GTZ Instansi milik Pemerintah Jerman
ha Hektar
ICB International Competitive Bidding (Tender Kompetitif Internasional)
IDA International Development Association (Asosiasi Pembangunan Internasional)
IIPP Immediate Investment Project Plan (Rencana Proyek Investasi Segera)
IPAL Instalasi Pengolah Air Limbah
IPM Infrastructure Program Management (Manajemen Program Infrastruktur)
IREPInfrastructure Rehabilitation Enabling Program (Program Pendukung RehabilitasiInfrastruktur)
IRFFInfrastructure Reconstruction Financing Facility (Fasilitas PembiayaanRekontruksi Infrastruktur)
Juklak Petunjuk Pelaksanaan
KEPMEN Keputusan Menteri
Ketua PMUManajer PMU yang bertanggungjawab atas keseluruhan pelaksanaansubproyek
KLH Kementerian Negara Lingkungan Hidup (Ministry of Environmental)
KontraktorOrang atau badan usaha yang mendapatkan tender melaksanakan pekerjaandari Pemberi Tugas
KPA Kuasa Pengguna Anggaran
KPPN Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
LARAPLand Acquisition and Resettlement Action Plan (Rencana Relokasi Pendudukdan Pembebasan Lahan)
LSM Lembaga Swadaya Masyarakat
M & E Monitoring & Evaluation (Pemantauan dan Evaluasi)
MB Measurement Books (Buku Pengukuran)
MDF MultiDonor Fund (Dana Multi Donor)
MIS Management Information System (Sistem Informasi Manajemen)
MOU Memoranduim of Understanding
MYIP Multy Year Investment Plan (Rencana Investasi Tahun Ganda)
NAD Nanggroe Aceh Darussalam
NCB National Competitive Bidding (Tender Kompetitif Nasional)
NOL No Objection Letter (Surat Tidak Keberatan)
O&M Operation and Maintenance (Operasi dan Pemeliharaan)
OC Operating Center (Pusat Operasi)
OJT On the Job Training
OP Operational Policy (Kebijakan Operasional)
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd) Prosedur Standar Operasional
Infrastructure Reconstruction Enabling Program SOPHal 6 dari 125
ISTILAH URAIAN
PAD Project Appraisal Document (Dokumen Evaluasi Proyek)
PDCSPlanning, Design, and Construction Supervision Consultants (KonsultanPerencanaan, Disain dan Supervisi Kontruksi)
PDRB Produk Domestik Regional Bruto
Pemda Pemerintah Daerah
Pemkab Pemerintah kabupaten
Pemkot Pemerintah Kota
Pemprop Pemerintah propinsi
PERPU Peraturan Pengganti UndangUndang
PHO Provinsional Hand Over (Prosedur Serah Terima Pertama Pekerjaan)
PIP Project Implementation Plan (Rencana Pelaksanaan Proyek)
PIU Project Implementation Unit (Unit Pelaksana Proyek)
PM Project Manual (Petunjuk Proyek)
PMU Project Management Unit (Unit Manajemen Proyek)
PPKPejabat Pembuat Komitmen (wakil Pemberi Tugas, dibawah SATKER, yangmengawasi kegiatan harian proyek)
PPM Project Preparation Manuals (Petunjuk Penyiapan Proyek)
PQAMProcurement Quality Assurance and Monitoring (Pemastian dan PemantauannMutu Pengadaan)
Program Infrastructure Rehabilitation Enabling Program (IREP)
Project Infrastructure Program Management (IPM)
QA Quality Assurance (Pemastian Mutu)
QC Quality Control (Kendali Mutu(
QMS Quality Management Strategy (Strategi Manajemen Mutu)
RG Regional Government (Pemerintah Regional)
RKL Rencana Pengelolaan Lingkungan (Environmental Management Plan)
ROW Right of Way
Royal Haskoning Konsutan PDCS untuk Pantai Barat
RPL Rencana Pemantauan Lingkungan (Environmental Monitoring Plan)
RTRW Rencana Tata Ruang Wilayah
SAK Satuan AntiKorupsi (unit anti kotupsi BRR)
Satker Satuan Kerja (Manajer subproyek)
Sekber Sekretariat Bersama
SI Strategic Infrastructure (Infrastruktur Strategis)
SIM Sistem Informasi Monitoring
SIRPStrategic Infrastructure Reconstruction Plan (Rencana Rekontruksi InfrastrukturStrategis)
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd) Prosedur Standar Operasional
Infrastructure Reconstruction Enabling Program SOPHal 7 dari 125
ISTILAH URAIAN
SK77 Surat Keputusan 77 (Permen PU No. 77 mengenai jalan kabupaten)
SMARTPro System Monitoring Anggaran RKAKL Terpadu Program
SMEC Konsultan PDCS untuk Inrastruktur Strategis
SNI Standard Nasional Indonesia
SOP Standard Operating Procedures (Prosedur Standar Operasional)
SP2D Surat Perintah Pencairan Dana
SPM Surat Perintah Membayar
SPP Surat Perintah Pembayaran
Subproyek Skema Pengembangan Pekerjaan Sipil Tertentu dari Proyek
TD Tender Documents (Dokumen Tender)
TEC Tender Evaluation Committee (Panitia Evaluasi Tender)
TNA Training Need Assessment
TOR Terms of Reference (Kerangka Acuan)
TPA Tempat Pembuangan Akhir (Final Disposal Site)
UKL/UPL Upaya Pengelolaan Lingkungan / Upaya Pemantauan Lingkungan
UNDP United Nation Development Program
WB World Bank (Bank Dunia)
WC West Coast (Pantai Barat)
WP Warranty Period
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd) Prosedur Standar Operasional
Infrastructure Reconstruction Enabling Program SOPHal 8 dari 125
1. Pendahuluan
Setelah terjadi tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, dan kemudian gempa yang menghancurkan diNias, BRR dibentuk untuk mengawasi usahausaha rekontruksi. Exhibit 1.1 menunjukkan hubunganantara lembagalembaga IRFF. Dana Multi Donor yang dikelola Bank Dunia dibentuk untuk membantupembiayaan proyekproyek rekontruksi.
Hal yang mendasar pada usaha rekonstruksi adalah rekonstruksi infrastruktur utama. ProgramInfrastructure Reconstruction Enabling (IREP) kemudian disusun untuk membantu BRR secara teknisdalam mewujudkan mandatnya. Dalam IREP ada lima paket bantuan. Paket Program ManajemenInfrastruktur (IPM) akan memberikan bantuan langsung pada BRR, yang berkaitan dengan PerencanaanStrategis, Manajemen Program, Prioritisasi Program Pemerintah Propinsi dan Kota/Kabupaten, Pengadaan,Kendali Mutu, Peningkatan Kapasitas untuk pemerintahpemerintah kota/kabupaten, dan PendekatanMasyarakat (Community Outreach). Ada tiga paket bantuan teknis lainnya, yang berkaitan denganPerencanaan, Disain dan Supervisi Konstruksi (PDCS). Exhibit 12 menunjukkan peran dan tanggungjawab lima konsultansi.
Bank Dunia mengelola salah satu dana hibah MDF dalam bentuk Fasilitas Pembiayaan RekonstruksiInfrastruktur (IRFF). Fasilitas inii menyediakan dana untuk rekonstruksi infrastruktur yang meliputi jalandan jembatan, air bersih dan sanitasi, pengendalian banjir dan drainase, perlindungan pantai dan perbaikansaluransaluran utama irigasi di NAD dan Nias. BRR adalah instansi pelaksana untuk IRFF. Proyek inimencakup semua kegiatan dan subproyek yang dibiayai melalui IRFF/MDF. IRFF menyediakan 30%biaya subproyek dan BRR 70%.
Prosedur Standar Operasional (SOP) ini disusun untuk membantu pemerintah propinsi dan kabupaten/kota,dalam memproses tender, melaksanakan proposal subproyek yang didanai melalui fasilitas IRFFF yangdikelola BRR.
Sesuai permohonan BRR, dalam SOP ini akan dipakai pendekatan bagan alir (flow chart) dan untukmelengkapi informasi disertakan lampiran dan acuan lain.
Exhibit 13 memberikan ringkasan dari keseluruhan proses pelaksanaan subproyek.
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd) Prosedur Standar Operasional
Infrastructure Reconstruction Enabling Program SOP Hal 1 dari 125
Exhibit 11LEMBAGALEMBAGA PELAKSANA IRFF
2000
Manajemen Keuangan
BANK DUNIA
DEPUTI LINGKUNGAN,PEMELIHARAAN DAN
INFRASTRUKTUR
PMU
PDC
MANAJEMENKEUANGAN
PEMERINTAHPROPINSI
PEMERINTAHKOTA ATAUKABUPATEN
SEKKANTOR
REGIONAL
KANTORKABUPATEN
Proposal Subproyek
CP
KABUPATEN
SATKERREGIONAL
SATKERPUSAT
KONTRAKTOR
Manajemen Proyek, Keuangan & Kendali Mutu (QA) (Laporankeuangan Antara)
Supervisi
IPM
Hasil Tender
BRR
Proses Pengadaan
DED and Tender DocumentInfrastructure Reconstruction Enabling Program SOP Hal 2 dari 16
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd) Prosedur Operasional Standar
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)Kriteria Eligibilitas dan Jadual Pelaksanaan
Infrastructure Reconstruction Enabling ProgramLampiran 2A Hal. 1 dari 125
Exhibit 12Gambaran Umum Bantuan Teknis (TA) IREP
Komponen Gambaran Umum Peran
1. Infrastructure ProgramManagement TA (IPM)(GHD Pty Ltd)
Manajemen & kordinasi keseluruhanprogram infrastruktur BRR.
Melapor langsung ke BRR Kordinasi TA IREP (kontrak 2, 3 & 4) Membantu semua subproyek infrastruktur
BRR di Aceh dan Nias (tidak termasuktingkat kecamatan)
Program 3 tahun.
Perencanaan strategis & penganggaran Kendali mutu dan supervisi Manajemen program IREP & TA
supervisi Mengkaji rencana investasi IRP untuk
tingkat Kabupaten/Kota dan propinsi,dari kontrak TA 2, 3 & 4.
Kepatuhan perlindungan Lingkungan Dukungan anti korupsi dan transparansi Dukungan pengadaan untuk semua
investasi IREP Pemantauan dan evaluasi
2. Pantai Barat:Perencanaan, Disain,Supervisi Kontruksi (PDCSWC)(Royal Haskoning)
Bantuan pelaksanaan infrastruktur Melapor langsung ke BRR & pusat. Bekerjasama dan berkordinasi regional
dengan pemerintah kabupaten di wilayahlogistik Pantai Barat
Berkoordinasi dengan konsultan IPM Melaksanakan infrastruktur tingkat
kabupaten: jalan, drainase, air bersih &sanitasi, pengelolaan sampah, dll. (daninfrastruktur di beberapa kecamatan tertentu)
Program 3 tahun Menyusun investasi senilai $ 150 juta
(perkiraan)
Prioritisasi proyek & perencanaaninvestasi
Penyusunan disain rinci dan dokumentender (DED & TD)
Kordinasi pemangku kepentingan Penyusunan perlindungan lingkungan Supervisi konstruksi Peningkatan kapasitas untuk pemerintah
pemerintah daerah
3. Nias:Perencanaan, Disain,Supervisi Kontruksi (PDCSNias)(DHV)
Bantuan pelaksanaan infrastruktur Melapor langsung ke BRR regional & pusat. Bekerjasama dan berkordinasi dengan
pemerintah kabupaten Nias Berkordinasi dengan konsultan IPM Melaksanakan infrastruktur tingkat
kabupaten: jalan, drainase, air bersih &sanitasi, pengelolaan sampah, dll.
Program 3 tahun Menyusun investasi senilai $ 80 juta
(perkiraan)
Prioritisasi proyek & perencanaaninvestasi
Studi khusus untuk penyusunan programtransportasi
Penyusunan disain rinci dan dokumentender (DED & TD)
Kordinasi dengan pemangkukepentingan
Penyusunan perlindungan lingkungan Supervisi konstruksi Peningkatan kapasitas untuk pemerintah
pemerintah daerah
4. Infrastruktur Strategis:Perencanaan, Disain,Supervisi Kontruksi (PDCSSI)(SMEC)
Bantuan pelaksanaan infrastruktur Melapor langsung ke BRR Bekerjasama dan berkordinasi dengan
pemerintah propinsi dan kabupaten di Acehdan Nias
Berkordinasi dengan konsultan IPM Melaksanakan investasi skala besar
(pelabuhan, bandara & jalan) terutama ditingkat propinsi, tapi termasuk beberapakabupaten tertentu & pemerintah pusat
Program 3 tahun Menyusun investasi senilai $ 100 juta
(perkiraan)
Identifikasi & prioritisasi proyek, danperencanaan investasi
Studi khusus untuk penyusunan programtransportasi
Penyusunan disain rinci dan dokumentender (DED & TD)
Penyusunan perlindungan lingkungan Supervisi konstruksi
5. Manajemen Keuangan TA Meningkatkan kapasitas manajemen
keuangan BRR dalam pelaksanaan proyekIREP
Melapor ke BRR, PIU & PMU IREP Program 3 tahun
Menyusun dan mengelola akuntansikeuangan
Memantau kegiatan proyek dibawahIREP, termasuk kendali internal ataspelaksanaan kontrak
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)Kriteria Eligibilitas dan Jadual Pelaksanaan
Infrastructure Reconstruction Enabling ProgramLampiran 2A Hal. 2 dari 125
Exhibit 13Ringkasan Identifikasi dan Pelaksanaan Subproyek
RTRWPem Prop/Kota/Kab.
Dikaji oleh IPM
Rencana Infrastruktur Strategis
“SOP & JUKLAK” Prosedur untuk proposal
subproyek Seleksi subproyek IRFF Pemrograman
SEKBER Seleksi Prioritisasi Investasi
Daftar Akhir UsulanSubproyek untuk
pendanaanIRFF/BRR
Pendanaan lainPendanaan Baru /Pendanaan Tambahan
AMDAL UKL/UPL SOP LARAP lengkap LARAP sederhana
Pemprograman Pemaketan subproyek Penganggaran
Pengadaan
Konstruksi
QA dan QC(Pemastian danKendali mutu)
oleh IPM
Penyerahan Subproyek ke penerima
Operasi & Pemliharaan
Penyaringan:AMDAL, UKL/UPL, SOP &
LARAP lengkap &LARAP sederhana
Penyelesaian Subproyek dan :PeriodePenjaminan Subproyek
Hasil evaluasi dari “Draft RPJM”& Rencana Inevstasi Tahunan
(AIP) yang diusulkan
Catatan: AMDAL, SOP, dan LARAP
lengkap dilaksanakan olehIPM
UKL/UPL dan LARAPsederhana dilaksanakan olehPDCS
Pengadaan untuk tahun pertamadilaksanakan oleh CPU
Dokumen DED danpelatihan
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)Kriteria Eligibilitas dan Jadual Pelaksanaan
Infrastructure Reconstruction Enabling ProgramLampiran 2A Hal. 3 dari 125
2. Identifikasi dan Persetujuan Subproyek
Proyekproyek 2007 –Perencanaan Proyek
Infrastructuremendesak (IIPP)
Subproyeksubproyek dariPemprov/Pemkab, Cetak
Biru BRR, Midterm Review,Donor, Sekretariat Bersamadan pemangku kepentingan
yang lain
Konsultan PDCS membuatRencana Investasi tahunanatau Rencana InvestasiTahun Ganda (lihatLampiran 2F untuk usulanformat). Untuk proyek 2007diusulkan melalui IIPP
Seleksieligibilitas oleh
konsultan PDCS
Prioritasi danpentahapan dari
subproyekdengan
pemprov,pemkab
Rencana InvestasiTahunan (AIP) [Nias,
W.Coast] dan RencanaInvestasi Tahun Ganda
(MYIP) [Provinsi/ strategic]
Hanyauntukproyek
anggaran2007
Siklusbudget
2008 dst
ChecklistPenilaian
subproyek olehKonsultan PDCS
Cheklistpenilaian
subproyek olehkonsultan PDCS
Persetujuan Pemprov / Pemkab
PMU / IPMmereview daftar
(list) akhir
Usulan subrpoyekdimasukkan dalam
pemutahiran triwulanandari RencanaPengadaan
Review oleh BankDunia
Surat Persetujuanbersyarat untuk proseslanjut dengan DED dan
studistudi terkait
2
Konsultan PDCS menghimpun usulansubproyek dari Pemprov/pemkab, BRR Pusatdan regional, donor, Bappeda dan lainlain.Konsultan PDCS menseleksi proyekproyekyang sesuai untuk pendanaan IRFF dancocok pendanaan dari sumbersumber lain.
Konsultan PDCS bersama dengan pempprov/pemkab, BRR, Sekretariat Bersama, dandinasdinas menyusun skala prioritas danpentahapan proyek untuk pelaksanaanselama siklus anggaran mulai proyekproyekanggaran 2007
Konsultan PDCS menyusun laporanlaporanproyek, studistudi (yang diperlukan) danchecklist penilaian Bank Dunia bagi usulansubproyek untuk IIPP/AIP/MYIP
Persetujuan IIPP/AIP/MYIP oleh Pemprov/ Pemkab dikirim ke PMU BRRoleh Sekretariat Bersama
PMU BRR dan Konsultan IPM melakukan review IIPP/AIP/MYIP,dilampirkan laporanlaporan proyek dan checklist yang diserahkan olehSekretariat Bersama / PDCS
PMU menyerahkan usulan subproyek ke Bank Dunia denganpemutahiran triwulanan atas Rencana Pengadaan (sebagai bagian dariLaporan Keuangan Antara oleh BRR ke Bank Dunia)
Bank Dunia melakukan review terhadap usulan subrpoyek dalampemutahiran Rencana Pengadaan beserta dokumen pendukungnya .
Alternatif hasil:
A: No Objection (Tidak Berkeberatan) untukdidanai melalui IRFF, sesuai kondisikondisi padaPerjanjian Hibah;
B: Found Suitable (Layak) untuk didanai IRFFnamun diperlukan langkahlangkah lanjut yangharus dilengkapi sesuia dengan Perjanjian Hibah .Review atas penilaian lanjut TIDAK diperlukan
C: Found Suitable (Layak) untuk diusulkanmelalui dana IRFF, namun diperlukan halhalyang perlu dilengkapi sesuai dengan PerjanjianHibah . Diperlukan review atas penilaian lanjut .
D: Tidak layak untuk didanai melalui IRFF
PMUmemberitahukansubproyekpemprov / pemkabyang disetujui.untuk didisain,Konsultan PDCSmulai proses untukmendapatkan danapemeliharaan daripemprov/ pemkab,penyelesaian DEDdan studistuditerkait, selanjutnyamenyusun MOU
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)Kriteria Eligibilitas dan Jadual Pelaksanaan
Infrastructure Reconstruction Enabling ProgramLampiran 2A Hal. 4 dari 125
Exhibit 22
LARAP sederhanadiberi waktu ± 1bulan
LARAP lengkapdiberi waktu ± 4bulan
UKL/UPLDiberi waktu ± 1 bulan
AMDALDiberi waktu ± 8 bulan
YA TIDAK
∗ Jika AMDAL harusmelalui proses pengadaan,maka pergunakan TORdari BAPEDALDA.
∗ Untuk UKLUPL danLARAP, pergunakanformat laporan dari IPM.
YA TIDAK
TIDAK
YA
TIDAK
YA
(Lihat Apendik Pedoman)
Disain Teknis
2
KonsultanPDCS
Pertemuan Penyaringanbersama SATKER danBAPEDALDA propinsi.Apakah AMDAL atauUKLUPL diperlukan?
∗ Dokumen Tender;∗ Ringkasan Disain
(Lihat Apendik 4);∗ Rencana Pengadaan;
Dokumen Pendukung(termasuk antikorupsi,
draft Juklak O&M)
Prosedur OperasionalStandar Lingkungandiperlukan dan sudah
tersedia
ApakahAMDAL atau
UKLUPL telahdisusun?
LARAP tidak diperlukan
PenyusunanAMDAL/UKLUPL
dan/atau LARAP (IPMboleh mensubkotrakkan
beberapa dari studistudi ini.
Kajian oleh IPM/PMU(Daftar Evaluasi Bank Dunia yang sudah diselesaikan)
Kajian oleh Bank Dunia(jika masih diperlukan)
“Surat TidakKeberatan” (NOL)untuk pengadaan
Pengadaan
Untuk semua disain,Standar disain yangdapat dipakai daripemerintah berlaku,jika perkecualiantertentu telahmendapatkanpersetujuansebelumnya.
Apakah pembebasanlahan atau relokasi warga
diperlukan? Konsultasidengan Bank Dunia dan
pemerintah setempat
Apakah LARAPtelah disusun?
Studi diselesaikanAMDAL & LARAP boleh diselesaikan bersamaan dengan proses pengadaan, dengan persetujuan sebelumnya.
SEMUA PERSETUJUAN DAN GANTI RUGI LAHAN HARUS DISELESAIKAN SEBELUM PEMBERIAN KONTRAK
(Lihat Apendik Pedoman)
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)Kriteria Eligibilitas dan Jadual Pelaksanaan
Infrastructure Reconstruction Enabling ProgramLampiran 2A Hal. 5 dari 125
3. Proses Pengadaan
NOL dari Bank Dunia
Pada saat Bank Dunia mengeluarkan persetujuan(NOL) atas Rencana Pengadaan/DokumenPelelangan, maka pihak Pengguna Barang (User)sudah memutuskan (a) Panitia Lelang, dan (b) TataCara Pengadaan
Mengatur/Menunjuk Pejabat (a)Pelaksana Pelelangan dan (b)yang menandatangani KontrakKerja dengan pihak Penyedia
Jasa
Jika Pengguna Barang/Jasa adalah pihak PemerintahPropinsi/Kabupaten, maka perlu ada pengaturantentang penyediaan dana, termasuk keperluanpengumuman pelelangan, biaya pembangunan danpemeliharaan, serta sumber dana yang tersedia diBRR & IRFF.
Pengangkatan/PenunjukanAnggota Panitia Pelelangan
Pengadaan untuk nilai kontrak yang kurang dari US$ 5juta sesuai dengan WB Guidelines akan menggunakanNCB (National Competitive Bidding). Sesuai Keppres80/2003, atau bila ada pengecualian
Penentuan Tata Cara/MetodaPengadaan Barang dan Jasa
Paket dengan nilai kontrak lebih besar dari US$ 5Juta, sesuai dengan ketentuan World Bank
diwajibkan mengikuti prosedur ICB (InternationalCompetitive Bidding) dan Tata Cara Kontrak
mengikuti FIDIC Maret 2006.
Pemasangan Iklan Tender
Penjelasan Pelelangan kepadaPeserta Lelang
(PreBid Meeting)
Pengiriman Dokumen TertulisHasil Pertemuan Penjelasan
Pelelangan
Untuk metoda NCB iklan pengumuman harus dilakukanmelalui iklan disurat kabar Nasional sesuai denganketentuan yang berlaku. Dokumen Lelang dapat diambil14 hari sesudah hari pertama pengumuman dengan biayaRp. 250.000, Periode persiapan lelang 21 hari
Tim QA IPM menyampaikan tentang KetentuanQA/QC kepada Kontraktor
Untuk metoda ICB iklan pengumuman harusdilakukan melalui iklan disurat kabar Lokal dan
Nasional dalam bahasa Inggris. Dokumen Lelangdapat diambil 14 hari sesudah hari pertama
pelelangan dengan biaya Rp. 250.000,Periode persiapan lelang 35 hari
Tim QA IPM memberikan informasi QA/QCkepada kontraktor
Untuk pengadaan yang diselenggarakan BRR,panitia evaluasi lelang akan ditunjuk oleh
Ketua PMU, dan kontrak akhir ditandatanganioleh SATKER; IPM mulai memberikan saran
dan bantuan
Untuk pengadaan yang diselenggarakan olehpemerintah provinsi/kabupaten, maka Panitia EvaluasiLelang akan ditunjuk oleh pemerintah daerah dankontrak akhir ditandatangani oleh SATKER IPMmulai memberikan saran dan bantuan
Panitia Evaluasi Lelangmenyelesaikan jadwal
pengadaan
Kehalaman berikutnya
Pembukaan Lelang
Berita Acara Pembukaan Lelang akan dibuat dan ditanda tangani oleh anggota PanitiaLelang serta peserta lelang yang hadir.;
Semua Dokumen Penawaran yang diserahkan sebelum batas waktu akhir akan dibukasecara resmi dan dibuatkan Berita Acaranya. Bagi yang terlambat/melewati batas waktupenutupan tidak akan dibuka; Semua peserta lelang boleh menghadiri pembukaan ini.
Lelang dibuka, dicatat dan penawaran harga dibacakan dengan keras, termasuk alternatifdiskon jika ada;
Periksa jumlah dokumendokumen penawaran yang harus diserahkan; disegel dan ditandatangani secara cukup.
Periksa apakah surat jaminan penawaran (Bank Garasi) yang disampaikan adalah asli
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)Kriteria Eligibilitas dan Jadual Pelaksanaan
Infrastructure Reconstruction Enabling ProgramLampiran 2A Hal. 6 dari 125
Penunjukkan Pemenang
Penandatangan Kontrak danPernyataan untuk Dapat Memulai
Pekerjaan
Evaluasi Lelang
Periksa apakah secara AdministratifDokumen Penawaran tanggap terhadap
persyaratan lelang;
Apakah Dokumen Penawaran secara Teknisdan Finansial telah memenuhi seluruhsyarat qualifikasi yang ditentukan oleh
panitia
Rekomendasi dari Panitia Evaluasiuntuk Pengajuan Pemenang
Lelang/Penandatanganan KontrakKerja
Kajian oleh Bank Dunia
NOLSurat Persetujuan Atas HasilEvaluasi Panitia Lelang
Persetujan Final AtasProses Pelelangan
Pengumuman Kepada Seluruh Peserta LelangAtas Pemenang Lelang
Data Kontrak Kerja dimasukkanke SMART oleh SATKER
Cantumkan untuk semua peserta lelang, dan dalamwebsite UNDP dan BRR, data berikut ini:1. Nama setiap peserta lelang2. Harga usulan lelang.3. Nama dan harga, yang telah dilakukan Evaluasi.4. Nama peserta/konsultan yang penawarannya
ditolak, serta alasan penolakannya.5. Nama peserta/konsultan yang penawarannya
berhasil memenangkan lelang tsb, beserta harga,durasi dan ringkasan lingkup kontrak.
Kirimkan salinan kontrak ke Bank Dunia. Cantumkandalam website BRR; antara lain:a. Daftar semua kontrak yang diberikan dalam 3
bulan terakhir, yang menyebutkan:• Nama pesertalelang kontraktor/konsultan yang
dipilih• Nilai• Jumlah peserta lelang• Daftar peserta lelang• Metode Pengadaan (NCB/ICB)• Tujuan kontrak
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)Kriteria Eligibilitas dan Jadual Pelaksanaan
Infrastructure Reconstruction Enabling ProgramLampiran 2A Hal. 7 dari 125
4. Pelaksanaan
Unit Peran dan Tanggungjawab Tim Kendali Mutu IPM
KPPNKPPN membayar kontraktorBerdasarkan kemajuan pekerjaan yangdisetujui SATKER (lihat Bab 5).
SATKER
SATKER adalah Direksi Proyek dan mewakilipemberi tugas; SATKER bertanggungjawabmenyetujui pembayaran bulanan untukkontraktor agar diproses oleh KKPN (lihat Bab5). SATKER juga beranggungjawabmemasukkan data utama kontrak kedalamsistem SMART Pro (lihat Bab 6).
Salinan laporan pemeriksaanlapangan akan ditembuskankepada SATKER.
PPKPPK diberi wewenang oleh SATKER untukmewakili Pemberi Tugas dalam kegiatanharian pengawasan proyek.
Tim SupervisiKontruksi
Untuk kontrak IRFF, Tim ini disediakan olehkonsultan PDCS.
Ahli Teknik, atau wakilahli teknik
Ahli teknik untuk proyek IRFF disediakan olehkonsultan PDCS. Ahli ini akan hadir setiap haridi lokasi proyek. Jika mengawasi lebih darisatu kontrak., boleh menunjuk wakil ahli teknikyang sesuai dan memenuhi kualifikasi, melaluisurat pelimpahan wewenang atas urusanharian, termasuk memastikan keakuratan danpenyelesaian pembayaran kemajuan.
Kunjungan lapangan olehTim QA akan dikordinasikanmelalui Ahli Teknik PDCSatau wakilnya, dan salinanlaporan lapangan akandiberikan sebelumkunjungan selesai, termasukpemantauan lingkungan dansosial.
Teknisi Kuantitas danKualitas
Umumnya, tim supervisi kontruksi akan terdiridari paling sedikit 2 orang teknisi (atau lebihtergantung besaran dan kerumitan pekerjaan);satu surveyor kwantitas untuk melaksanakansurvei bersama kontraktor, dengan satusurveyor kualitas untuk memastikan apakahspesifikasi pekerjaan sudah dipenuhi danmelakukan pengujian sesuai kebutuhan.
Tim QA akan memeriksabuku harian dan catatanteknisi.
Kontraktor
Kantor Kontraktor diLapangan berikut
pencatatan
Hasil kontruksi
Kontraktor bertanggungjawab menyelesaikanpekerjaan sesuai spesifikasi dalam dokumenkontrak; kontraktor memiliki tangungjawabutama atas jaminan dan kendali mutu;keselamatan di tempat kerja, danmelaksanaan perlindungan terhadaplingkungan sebagai mana seperti ditentukandalam kontrak.
Tim QA akan memeriksabuku harian dan catatanteknisi.
Tim QA akan memeriksahasil pekerjaan kontruksi,kepatuhan dalam halmemenuhi pada standarlingkungan, penyimpananmaterial, keselamatan kerjadan halhal utama lainnyaseperti yang disebutkandalam Manual QAQC.
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)Kriteria Eligibilitas dan Jadual Pelaksanaan
Infrastructure Reconstruction Enabling ProgramLampiran 2A Hal. 8 dari 125
5. Proses Pembayaran Kontrak
Proses Pembayaran kepada Kontraktor
Kontraktor MenyusunLaporan
Progress/KemajuanPembayaran Bulanan
Teknisi atau Wakil AhliMenyetujui Pembayaran
Bulanan
PPK
SATKER
HalamanSelanjutnya
Teknisi atau Wakil Ahli Teknik melakukansurvei bersama kontraktor.
Saat menyetujui klaim pembayaran, Teknisi atau WakilAhli Teknik menyatakan bahwa kualitas pekerjaan yangakan dibayar sudah akurat dan memenuhi spesifikasikontrak.
PPK sebagai manajer subproyek,memeriksa form klaimpembayaran untuk memastikan
SATKER melaksanakan verifikasi danmenyetujui klaim pembayaran selanjutnyamengirimkan SPM (Surat Perintah Membayar)permohonan pembayaran ke KKPN.
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)Kriteria Eligibilitas dan Jadual Pelaksanaan
Infrastructure Reconstruction Enabling ProgramLampiran 2A Hal. 9 dari 125
Gambar 52
Proses Pembayaran oleh KPPN
Pembayaran(netto, dari pengurangan
pajak, dll)
SATKER
SPM(permohonanpembayaran)
KPPN(hanya memeriksa
kemajuan finansial, bukanfisik)
SP2D(Pengeluaran
disetujui)
Database SmartPro(Konsultan IPM)
Data
SalinanSP2D
SATKER mengeluarkan SPM, atauForm Permohonan Pembayaran, danmengirimnya ke KKPN Khusus diBanda Aceh. KKPN Khusus hanyaberurusan dengan BRR.
KPPN mengkaji SPM untuk memastikanbahwa form ini sudah sesuai denganperaturan, tarip unit dan anggaran.
Jika tidak disetujui, SPM dikirimkembali ke SATKER.
Jika KPPN menyetujui SPM, maka akandikeluarkan SP2D.
SP2D adalah surat perintah pembayaranuntuk kontraktor.
Salinan SP2D dikirim ke SATKER dandimasukkan kedalam database SP2D.
Database SmartPro mengambil rincianpembayaran dari database SP2D untuktujuan pelaporan proyek.
SATKER memakai SP2D yangdikembalikan untuk menyusun laporanbulanan yang akan diserahkan kemanajer Akuntansi & Pelaporan BRR.
Setelah masuk dalam sistem akuntasi,data dipakai oleh BRR untuk menyusunRekening Masuk dan Saldo (IncomeStatement and Balance Sheet)
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)Kriteria Eligibilitas dan Jadual Pelaksanaan
Infrastructure Reconstruction Enabling ProgramLampiran 2A Hal. 10 dari 125
6. Pemantauan Kemajuan Proyek
Masukan Data (Data Input)
Data KemajuanLapangan danPembayaran
(dari Konsultan PDCS)
Data Kontrak &Pembayaran (dari
SATKER)
Data dari Tim QA/QCdan Tim Pengadaan
Laporan KemajuanOC1(BRR)
Laporan TingkatSATKER
Laporan Direktur Laporan TingkatDeputi
Laporan TingkatManajer
Tim Keuangan/Kordinasi Donor,QA/QC dan Pengadaan IPM,
Konsultan IREP FM
Laporan Bulanan, Triwulanandan Tahunan dari IREP/IRFFuntuk BRR dan Bank Dunia
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)Kriteria Eligibilitas dan Jadual Pelaksanaan
Infrastructure Reconstruction Enabling ProgramLampiran 2A Hal. 11 dari 125
7. Pemantauan Perlindungan Lingkungan dan Sosial
7.1. Pemantauan Lingkungan
BAPEDALDA setempat bertanggungjawab memastikan kepatuhan perlindungan lingkunganselama kontruksi. IPM akan menyusun seluruh lembar proforma untuk pengelolaan danpemantauan lingkungan, yang dilaksanakan oleh PDCS dan terdiri dari:
1
Rencana Pengelolaan (RKL) danRencana PemantauanLingkungan(RPL)
Setiap tiga bulan selama kontruksi, laporanpemantauan disampaikan kepada BAPEDALDAkabupaten dan propinsiSetiap enam bulan disampaikan kepada Bank Dunia
2 Pelaksanaan UKL / UPL
Setiap tiga bulan selama kontruksi, laporanpemantauan disampaikan kepada BAPEDALDAkabupaten dan propinsiJika dirasa perlu selama operasi, melapor setiap12 bulan ke BAPEDALDA kabupaten.
3 Pelaksanaan SOP
Setiap enam bulan disampaikan kepadaBAPEDALDA kabupaten dan propinsiJika dirasa perlu selama operasi, melapor setiap12 bulan ke BAPEDALDA kabupaten.
4 LARAP SederhanaSetelah pemberian kontrak, periksa apakah gantirugi sudah diberikan sebelum kontruksi dapatdimulai.
5 LARAP Lengkap
Setelah pemberian kontrak, periksa apakah gantirugi sudah diberikan sebelum kontruksi dapatdimulai.Setiap 12 bulan, yang dilakukan disampaikankepada Bank Dunia studi evaluasi bekerja samadengan konsultan lokal yang memenuhikualifikasi.
7.2. Pemantauan Perlindungan Sosial
7.2.1 Pengarusutamaan Jender• Memastikan bahwa pembangunan kembali infrastruktur tertentu dapat memenuhi kebutuhan
perempuan, karena perempuan adalah kelompok yang paling langsung merasakan dampaktsunami dan gempa bumi. Selain itu, perempuan juga berperan penting dalam menghadapitantangan langsung dari rekontruksi fisik, dan dalam memastikan pemulihan sosial danekonomi yang merata dan berkelanjutan untuk jangka panjang.
• Masalah perempuan harus ditangani dalam pembangunan sektoral, seperti dalampengembangan air bersih dan sanitasi.
• Memastikan bahwa pria dan perempuan sudah terwakili secara adil dan partisipasi merekameningkat dalam proses pembuatan keputusan yang terkait dengan pembangunaninfrastruktur.
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)Kriteria Eligibilitas dan Jadual Pelaksanaan
Infrastructure Reconstruction Enabling ProgramLampiran 2A Hal. 12 dari 125
• Memastikan bahwa disain proyek dan rencana pelaksanaan sudah tanggap terhadapkebutuhan masyarakat, melalui pembedaan dan prioritisasi kebutuhan mereka berdasarkanjender.
7.2.2 Masalah Sosial – Penduduk Asli• Memastikan bahwa penduduk suku asli dilibatkan dalam proses perencanaan dan merasakan
manfaat proyek.• Penduduk asli di Nias memerlukan langkah khusus yang harus dilakukan oleh Proyek, untuk
memastikan bahwa mereka secara bermakna telah dilibatkan dalam proses konsultasi yangterkait dengan disain perencanaan dan kontruksi infrastruktur yang diusulkan.
7.2.3 Budaya Lokal dan Peraturan Adat• Proses rekontruksi akan menerapkan prosedur yang transparan dan partisipatif, untuk
memastikan bahwa semua orang yang memenuhi syarat dan terpengaruh menyepakati opsiyang memerlukan pembebasan lahan dan relokasi penduduk.
• Budaya lokal dan peraturan adat harus dipertimbangkan dalam proses perencanaan, terutamauntuk rencana pembebasan lahan dan relokasi penduduk. Jika ada pertentangan antara aturanadat dan kebijakan Bank Dunia atau peraturan Pemerintah RI, maka masalah ini harus diatasiselama proses konsultasi masyarakat, dan harus ada usaha untuk menyelesaikan pertentanganini melalui proses pembuatan keputusan secara adat.
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)Kriteria Eligibilitas dan Jadual Pelaksanaan
Infrastructure Reconstruction Enabling ProgramLampiran 2A Hal. 13 dari 125
8. Pemantauan Anggaran
Pembayaran
Pembayaran yang dilakukan proyek dicatat diKPPN dan dipantau melalui program SMARTPro.Standar lain seperti dilaksanakan oleh konsultanIREP 5 (FM).
Rekening subproyek harus diaudit sesuaiprosedur standar dari pemerintah RI.Auditing
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)Kriteria Eligibilitas dan Jadual Pelaksanaan
Infrastructure Reconstruction Enabling ProgramLampiran 2A Hal. 14 dari 125
9. Penyelesaian Subproyek
PDCS membuat konsep manual O&M1 bulan sebelum pekerjaan selesai,disertai kajian pihak penerima dan
komentar BRR dan IPM pihakPenerima
Konsep awal manual O&M sudah harus selesaidisusun selama perencanaan rinci (detailed design).Manual O&M akhir harus sesuai dengan fasilitasyang sudah dibangun. Laporan harusmencantumkan prosedur pemeliharaan, waktu,perkiraan biaya, kebutuhan tenaga, dll..
Laporan harus memberikan ringkasan rinciankontrak seperti disepakati semula dan pada saatselesai, dengan menyebutkan biaya atau kelebihanwaktu, penaksiran kerusakan terganti, mutupekerjaan, kualitas kinerja kontraktor, output yangsesuai dengan kontrak dan masalahmasalahlingkungan yang belum diselesaikan.
PDCS membuat laporan penyelesaianpekerjaan dengan melampirkan
manual O&M
Memo kesepatan resmi akan disusun untuksetiap konrtak, yang menyebutkan sarana yangdiserahkan dengan melampirkan manual O&M.
Serah terima pekerjaan kePemprop/Pemkab untuk pekerjaanyang telah dilaksanakan oleh BRR
PDCS akan menyusun laporan evaluasipenyelesaian proyek untuk setiap kontrak.Format tersebut terdapat didalam manual O&M
Laporan evaluasi penyelesaiansubproyek
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)Kriteria Eligibilitas dan Jadual Pelaksanaan
Infrastructure Reconstruction Enabling ProgramLampiran 2A Hal. 15 dari 125
Lampiran 2AKriteria Eligibilitas (Keadaan Memenuhi Syarat) dan Jadual
Pelaksanaan
Semua proposal yang diajukan ke BRR oleh pemerintah propinsi dan kota/kabupaten perlu sesuaidengan target ‘Cetak Biru’ yang dimandatkan, didukung oleh Sekretariat Bersama dan dicantumkandalam rencana rekontruksi infrastruktur strategis dari masingmasing unit pemerintah. Proposalsubproyek harus memenuhi tiga kriteria eligibilitas dasar (lokasi geografis, sektor dan nilai investasi),sebelum ditentukan menjadi prioritas untuk pembiayaan melalui IRFF.
1. Lokasi Geografis
Subproyek harus berada di 12 wilayah pemerintah daerah yang memenuhi syarat, atau masukdalam klasifikasi infrastruktur strategis propinsi, untuk menangani dampak tsunami, gempa bumiatau rekontruksi atau rehabilitasi pasca konflik.
1.1 Kabupaten yang Memenuhi Syarat (Eligible)
12 pemerintah kota/kabupaten yang memenuhi syarat untuk Proyek atau Program IRFF adalah:• Banda Aceh• Aceh Besar• Sabang• Aceh Jaya• Aceh Barat• Nagan Raya• Barat Daya• Aceh Selatan• Aceh Singkil• Simeulue• Nias• Nias Selatan
1.2 Infrastruktur Strategis Propinsi (Tunjukkan Lokasi)Subproyek infrastruktur strategis propinsi juga diharapkan memenuhi syarat untuk pembiayaan melalui IRFF, meski belumdicantumkan dalam Perjanjian Hibah. Subproyek seperti ini terutama berkaitan dengan jalan propinsi, pelabuhan, air bersih dansanitasi.
2. Sektor yang memenuhi Syarat (Pekerjaan Sipil dan Barang)
Sektor yang memenuhi syarat adalah:• Jalan dan jembatan• Pelabuhan• Air bersih dan sanitasi• TPA untuk limbah padat• Pengendalian banjir dan drainase• Perlindungan pantai• Saluran irigasi utama
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)Kriteria Eligibilitas dan Jadual Pelaksanaan
Infrastructure Reconstruction Enabling ProgramLampiran 2A Hal. 16 dari 125
Investasi tipikal adalah (dari Evaluasi IRFF Lampiran 2):
• Sektor jalan dan jembatan: terutama peningkatan dan rekontruksi jalan raya yang ada, termasuk pengaspalan dan pelebaran, penataan
kembali jalur untuk alasan keamanan, dan peningkatan mutu jalan.
• Sektor pelabuhan, rekonstruksi dan peningkatan pelabuhan kapal feri, bongkarmuat dan penumpang, termasuk dermaga yang ada dan
yang terkena tsunami, konstruksi dan rehabilitasi tempat tambatan kapal muatan, terminal kapal feri dan penumpang, kegiatan
pengerukan dan reklamasi lahan jika diperlukan, dan investasi untuk menigkatkan persimpangan transportasi mulimoda di pelabuhan
angkut.
• Air bersih dan sanitasi, terutama intake dan penampungan, perluasan dan rehabilitasi fasilita pengolahan air,jaringan pasokan primer dan sekunder, termasuk sarana penyimpanan, dan rehabilitasi dan perluasan jaringansaluran air limbah dan saluran kolektor (terutama kolektor utama dan stasiun pompa). Jika membangunsambungan baru, maka biayanya kalau memungkinkan akan diambil dari pemakai. TPA (TempatPembuangan Akhir) untuk limbah padat juga memenuhi syarat.
• Pengendalian banjir dan drainase, terutama rehabilitasi dan perluasan jaringan drainase dan bangunanpenahan banjir kecil, termasuk dam tanah dan beton. Subproyek investasi kemungkinan meliputi jugadranase utama dan jaringan sekunder, lobang periksa (manholes) dan persimpangan, stasiun pompa terpasangdan peralatan terkait.
• Investasi perlindungan pantai, termasuk kontraksi dan rehabilitasi dinding penahan ombak dan infrastrukturpenahan bawah laut dan kegiatan restorsi wilayah pantai termasuk pengerukan dan pengisian pasir di pantaipantai yang rawan.
• Investasi sektor irigasi secara umum terbatas pada rekonstruksi, rehabilitasi dan peningkatan saluran irigasiutama propinsi dan kabupaten, serta infrastruktur dan peralatan pompa.
Secara umum, untuk memenuhi syarat, subproyek harus berkaitan dengan rekontruksi atau rehabilitasi infrastruktur yang rusak karenatsunami dan gempa bumi. Namun, dapat dipertimbangkan juga infrastruktur baru yang akan menutup elemen penting yang hilang ataumempersempit kesenjangan antara proyek rekonstruksi lain, tapi ini harus dijelaskan dalam proposal.
3. PembiayaanNilkai investasi minimum telah ditentukan oleh IRFF untuk memfokuskan sumbersumber pada investasi prioritas. Investasi yang lebihkecil dari nilai minimum harus mencari sumber pembiayaan alternatif atau sumberdaya pemerintah daerah sendiri. Jika dalam situasi dankondisi khusus, proposal terpisah dengan dasar justifikasi guna mengabaikan persyaratan ini, maka harus diserahkan ke Bank Duniauntuk disetujui. .
Sponsor Subproyek Memenuhi Syarat (US $)1 Pemerintah kota/kabupaten ≥ $300.000
2 Pemerintah propinsi ≥ $1.000.000
4. Prioritisasi AwalProses prioritisasi awal akan dipakai untuk menyaring daftar global proposal Subproyek, agar subproyek dapat disertakan dalam jalurIRFF. Semua subproyek yang dikaji untuk prioritisasi perlu tercantum dalam rencana strategis pemerintah kota/kabupaten dan propinsi,serta memenuhi persyaratan eligibilitas (lihat atas). Prioritas subproyek akan dipakai untuk menentukan waktu pemrosesannya.Subproyek yang memenuhi syarat dalam tingkat prioritas seperti jumlah penerima manfaat dan potensi kecepatan dari implementasi,dapat dipertimbangkan juga.
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)Kriteria Eligibilitas dan Jadual Pelaksanaan
Infrastructure Reconstruction Enabling ProgramLampiran 2A Hal. 17 dari 125
Prioritas Kebutuhan Hambatan Tindakan
Sosial, Ekonomi, Komunikasiatau lainnya
Lingkungan, sosial,pembebasan lahan,kesiapan kapasitaslokal
Disain, penilaianperlindungan lingkungan,evaluasi, persetujuan,pelelangan, pemberiankontrak & kontruksi
Tinggi 1 Kebutuhan Utama Tidak ada Percepat semuanya
Tinggi 2 Kebutuhan Utama Ada beberapa, tapidapat ditangani dalamjangka pendek
Dipercepat Selesaikan semuamasalah kecil sebelumpersetujuan final, pemberiankontrak & konstruksi.
Tinggi 3 Kebutuhan Utama Ada beberapa yangbelum terselesaikan
Percepat penilaian. Tentukanterhadap tender kasus perkasus.
Memenuhisyarat
Memenuhi syarat tapi belum adakebutuhan/permintaan langsungdari masyarakat lokal
Tidak ada Tangani tapi tergantungketersediaan sumberdaya
5. Jadual Pelaksanaan dan Rencana Pengadaan (Procurement)
Susun ringkasan jadual pelaksanaan (termasuk pengadaan, kontruksi dan penyerahan) dalamteks/tulisan dan chart (bagan) yang rinci.
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)Kerangka Perlindungan Sosial dan Lingkungan
Infrastructure Reconstruction Enabling Program Lampiran 7A Hal. 18 dari 125
Exhibit 2 : Jadwal Perencanaan, Pengadaan dan Konstruksi Subproyek
2007
Waktu7 8 9 10 11 12 1
Melakukan seleksi atas proyekproyek yang diterima dariBappeda, donors, BRR Pusat and Regional . Membantu Pemdadalam mempersiapkan IIPP/AIP/MYIP: Konsultan PDCS , BRR,LG/PG, Bappeda, Sekretariat Bersama
Sedangberlangsung
Menyelesaikan daftar subproyek IIPM (subproyek 2007),AIP/MYIP (untuk tahun 2008 dan selanjutnya), menyusun studistudi ringkas sesuai kebutuhan dan mengisi daftar (checklist)Bank Dunia untuk usulanusulan subproyek dan diserahkan kePMU/IPM: PDCS Consultants, BRR, LG/PG, Bappeda, SekretariatBersama
bervariasi
Melakukan penilaian (review) dan persetujuan rencanainvestasi oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupatendifasilitasi oleh Konsultan PDCS 1 bulan
Melakukan review atas laporanlaporan penilaian/ checklists:PMU/IPM 2 minggu
Penyerahan subrpoyek ke Bank Dunia sebagai RencanaPengadaaan/ Procurement Plan (bagian dari IRFF dalamLaporan Kuartalan / Quarterly Report): PMU/IPM 2 minggu
Bank Dunia mereview dan memberikan saransaran (untukdilanjutkan ke DED, dst.) Bank Dunia 2 minggu
Melakukan review DED dan/atau disain, denganmenggunakan disain standar Indonesia, RingkasanDisain,Dokumen Tender, Rencana Pengadaan: Konsultan PDCS
1 4 bulan
AMDAL, LARAP dan/atau UKL/UPL jika diperlukan (umumnyaantara 1 to 6 bulan): IPM atau Konsultan PDCS
bervariasi:1 8 bulan
Dokumen Antikorupsi dan isu jender: Konsultan PDCS bervariasi
Melakukan review atas studistudi / dokumen, penyelesaianChecklist Penilaian Bank Dunia: PMU/IPM 2 minggu
IIP (2007)
AIP/MYIP (2008)
IIP (2007)
AIP/MYIP (2008)
AIP/MYIP (2009)
(Program 2007)( Program 2008)
( Program 2008)(Program 2007)
(Seluruh
PeriodeTugas / Tanggung
Jawab
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)Kerangka Perlindungan Sosial dan Lingkungan
Infrastructure Reconstruction Enabling Program Lampiran 7A Hal. 19 dari 125
Review Bank Dunia, pengesahan Surat Tidak Keberatan (NOL)atas pengadaan / procurement: World Bank 2 minggu
Proses Pengadaan (Tender,Evaluasi Tender, PersetujuanKontrak): CPU/IPM/Panitia Lelang/Pemprov Pemkab
3 bulan perpaket
WB melaksanakan review atas proses tender, pemberian SuratTidak Keberatan/ NOL: World Bank 2 minggu
Konstruksi dan QA (6 18 months): Contractor, PDCSConsultants, IPM/PMU
bervariasi:6 18bulan
Penyelesaian Subproyek dan Masa Penjaminan (WaranteeLiability Period) 12 bulan
Lampiran 2BPENILAIAN SUBPROYEK
1. Uraian Subproyek
1.1. Jenis proyek, lokasi, dasar pemikiran dan latar belakang
Jelaskan jenis proyek,lokasinya, dasar pemikiran tingkat kepentingan, latar belakang dan instansiapa yang akan bertanggungjawab atas sarana fasilitas jika sudah selesai. Jika subproyek telahdiusulkan sebelumnya tapi ditolak, ini harus disebutkan dalam bagian ini.
1.2. Dampak dan Hasil
Berikan deskripsi akurat mengenai dampak dan hasil subproyek yang direncanakan. Ini akandipakai untuk pemantauan dan evaluasi subproyek, dan dalam evaluasi dampak keseluruhanprogram rekonstruksi.
6. Contohnya, untuk subproyek jalan, dampak dan hasil yang diharapkan dapat dijelaskan: “ruasjalan akan memberikan akses sepanjang tahun untuk kegiatan ekonomi dan sosial dari sekitar… .. warga penerima manfaat, mengurangi jarak tempuh dari Kota 1 ke Kota 2 sebanyak … ..jam dan biaya perkiraan pengurangan pengapalan sekitar … .. %.
7. Subproyek pelabuhan dapat dijelaskan: Pelabuhan akan memberikan peningkatan akses untukimpor/ekspor dan diharapkan menampung … . Ton muatan kapal per tahun, dan mengurangibiaya transaksi pengapalan sebesar … ..%.
8. Subproyek air bersih dan sanitasi misalnya dapat dijelaskan: “Subproyek ini akan menyediakanpasokan air bersih 24 jam untuk … .. warga penerima manfaat, … … … usaha kecil danmenengah, dan … industri. Subproyek ini juga akan mengurangi tugas mengambil air bersihyang dilakukan … .. perempuan, ratarata sebanyak … jam per hari, dan meningkatkankesehatan masyarakat.”
(Programprogram tahun 2007 &2008)
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)Kerangka Perlindungan Sosial dan Lingkungan
Infrastructure Reconstruction Enabling Program Lampiran 7A Hal. 20 dari 125
1.3. Keluaran (Output)
Jelaskan output yang diharapkan dari subproyek. Ini akan dipakai untuk pemantauan dan evaluasisubproyek, dan dalam evaluasi dampak keseluruhan program rekontruksi.
9. Untuk subproyek jalan, output yang diharapkan dapat berupa pembangunan jalanpropinsi/kabupaten/desa sepanjang … … km dengan jembatan sepanjang … . Meter, sertafasilitasfasilitas pendukung.”
10. Untuk pelabuhan, output dapat berupa pembangunan dermaga sepanjang … … … meter,pengerukan sebesar … … meter kubik agar kapal berbobot hingga … . ton dapat merapat secarabersamaan, dengan kapasitas bongkar muat sebesar … . Ton per hari.”
11. Untuk proyek air bersih, output dapat berupa pembangunan instalasi pengolahan airdengan kapasitas … .. liter/detik dan jaringan pipa distribusi utama dan sekunder sepanjang … .Km, dan … . sambungan.”
1.4. Dasar Justifikasi Subproyek
1.4.1 Eligibilitas dan Prioritisasi
Bahas proses seleksi awal untuk subproyek, bagaimana subproyek dapat mendukungtarget “Cetak Biru, “ dan apakah diusulkan oleh SEKBER dan tercantum dalam rencanapemerintah propinsi atau daerah. Buat ringkasan mengenai kriteria eligibilitas IRFF danmetoda prioritisasi untuk pemilihan proyek, termasuk:
• Lokasi geografis (yakni, di 12 pemerintah kabupaten/kota Banda Aceh, Aceh Besar,Sabang, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil,Simeulue, Nias, Nias Selatan.
• Subproyeksubproyek propinsi untuk rehabilitasi infrasruktur pascakonflik (masih belumresmi disepakati sebagai memenuhi syarat)
• Sektor (jalan & jembatan; air bersih dan sanitasi; drainase dan pengendalian banjir;perlindungan pantai; dan perbaikan saluran irigasi utama); dan
• Biaya (misalnya, proposal kabupaten paling tidak harus senilai US$ 300.000 dansubproyek propinsi palingtidak US$ 1 juta).
1.4.2. Analisis Teknis
Bahas perhitungan teknis yang telah dibuat pada tahap studi kelayakan, dan disain standaryang dipakai serta parameter dasar yang menjadi dasar kelayakan dan disain akhir, sepertidiusulkan termasuk cara menentukan parameter. (misalnya, penilaian saat ini dankebutuhan yang akan datang). Jika alternatif dipertimbangkan, maka bahas alternatif ini danalasan alasannya untuk seleksi akhir.
1.4.3. Finansial dan Ekonomi
Subproyek memerlukan penilaian ekonomi dan finansial, tapi persyaratan rinci berbedabeda antara donor dan Perjanjian Hibah (Grant Agreement) meminta agar konsultan IPMIREP untuk mengusulkan kriteria yang memuaskan bagi IDA dan Instansi Mitra Dana.
Penilaian finansial untuk semua subproyek harus mencantumkan paling tidak analisis biayadan penyusunan rencana pembiayaan untuk investasi dan pengoperasian. Keduanyaditentukan dalam Perjanjian (5b&c).
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)Kerangka Perlindungan Sosial dan Lingkungan
Infrastructure Reconstruction Enabling Program Lampiran 7A Hal. 21 dari 125
Subproyek untuk penghasil pendapatan juga memerlukan analisis Tingkat InternalPengembalian Finansial (FIRR), yang membandingkan perkiraan biaya dan pendapatan.Namun untuk IRFF ini, digantikan oleh persyaratan bahwa Pemda yang bertanggungjawabbersedia membiayai defisit operasi dan pemeliharaan. Jika Pemda berpendapat bahwapendapatan neto tidak memungkinkan untuk melakukan hal ini, maka Pemda harus (a)menunjukkan ini melalui analis perkiraan biaya dan pendapatan; (b) mendapatkan danmenyepakati sumber pendanaan alternatif.
Penaksiran kuantifikasi ekonomi memakan banyak waktu, karena menyertakan shadowpricing dan perkiraan manfaat ekonomi. Mengingat sifat mendesak dari failitas ini, PADIRFF meminta hanya bahwa analisis ekonomi subproyek harus menyertakan penyaringancepat. Ada tiga alasan lain mengapa penilaian quantifikasi tidak perlu dlaksanakan. Alasanini adalah:
• Ukuran atau nilai: BankDunia sebelumnya menyetujui bahwa subproyek kecil dengan nilaikurang dari US$ 250.000 memerlukan penilaian hanya untuk verifikasi bahwa subproyekini mewakili prioritas Pemda dan mengikuti standar perencanaan/disain nasional danbiaya unit. Paket subproyeksubproyek untuk IRFF minimal harus senilai US $ 300,000.Namun, persyaratan ukuran untuk analisis ekonomi berkaitan dengan subproyek, jadimisalnya dua subproyek senilai US$ 200.000 dalam satu paket senilai US$ 400.000 tidakmemerlukan penaksiran yang memakai kriteria ini.
• Penggantian: Jika subproyek untuk mengganti sarana sebelumnya, yang diperhitungkanlayak menurut studi kelayakan atau menurut pemanfaatannya, maka diasumsikankelayakan ekonomi sudah ada.
• Pengalihan Manfaat: Jika subproyek yang diusulkan hampir sama dengan subproyekyang sudah ada dan terbukti layak, maka subproyek ini dapat dianggap mempunyaibenefit yang sama (hal ini sudah digunakan oleh Bank Dunia untuk justifikasi proyekproyek jalan dan lingkungan di Indonesia).
Sebagian besar atau mungkin semua proyek yang didanai IRFF akan masuk dalam salahsatu dari kelompokkelompok ini, jadi tidak memerlukan penaksiran kuantifikasi ekonomi.Hal yang sama juga berlaku bagi subproyek lain yang didanai BRR. Persyaratan untuksubproyek selanjutnya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah perlu ditentukan nilainyabersama lembaga pendanaan terkait.
Mungkin akan ada subproyek IRFF yang terlalu besar atau terlalu mahal untuk ditanganimenurut yang disebutkan diatas. Dalam beberapa hal, mungkin sudah disusun analisiskuantifikasi. Untuk lainnya beberapa model telah dikembangkan misalnya dari model IUIDPyang dapat diperbaharui dan dipakai. Jika konsultan PDCS merasa perlu bahwa subproyekseperti ini memerlukan bantuan atau keputusan, maka pihak yang mengajukan harusmenghubungi IREP dan/atau Bank Dunia.
Perlindungan Lingkungan dan Sosial
Dampak sosial dan lingkungan proyek harus dievaluasi sesuai prosedur standar daripemerintah Indonesia. Hasil evauasi harus dijelaskan dalam bagian ini. Klasifikasi lingkugansubproyek harus dicantumkan beserta alasan evaluasi. Pertimbangan lingkungan khususatau langkah penanganan yang dirancang untuk proyek harus dijelaskan. Lingkupkonsultasi masyarakat dan penaksiran kebutuhan/permintaan masyarakat untuk proyek,juga harus dijelaskan. Masalah penduduk suku asli atau jender perlu dibahas dan carapenanganan masalah ini oleh subproyek. Kebutuhan dan status lahan perlu dibahas.
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)Kerangka Perlindungan Sosial dan Lingkungan
Infrastructure Reconstruction Enabling Program Lampiran 7A Hal. 22 dari 125
AMDAL dan penaksiran dampak sosial atau LARAP perlu diserahkan ke BRR dan BankDunia jika sudah selesai.
• Lingkungan
Sesegera mungkin setelah disain pendahuluan, penyokong subproyek dan/atau konsultanPDCS harus menghubungi BAPEDALDA di tingkat propinsi untuk pertemuan penyaringanawal. Untuk memastikan bahwa tingkat penyaringan sudah tepat, maka setiap penyokongproyek harus merencanakan presentasi bersama Tim Teknis BAPEDALDA danmembahas tingkat penaksiran yang akan diperlukan.
Secara umum, ada saran dalam Peraturan MKLH No. 308 yang menetapkan batasanUKL/UPL atau AMDAL Namun dalam banyak hal tingkat dampak proyek perlu penjelasantambahan untuk Tim Teknis. Ini harus berarti bahwa jumlah AMDAL harus dibatasi karenasebagian besar proyek adalah pengganti dari yang ada sebelum bencana. Dalam banyakhal, UKL/UPL harus mencukupi dan mencantumkan rencana manajemen lingkunganyang spesifik yang melengkapi informasi seperti umumnya dalam UKL/UPL.
• Perlindungan Sosial
Pembebasan Lahan dan Relokasi PendudukJika proyek memerlukan keterangan penting mengenai pembebasan lahan dan relokasipenduduk, maka diperlukan LARAP deserhana dan lengkap.
LARAP lengkap, yakni lebih dari 40 Kepala Keluarga (KK) atau 200 orang yang terkenadampak subproyek. Terkena dampak disini berarti orang yang terkena dampak akankehilangan lebih dari 10% aset dan sumber penghidupannya. LARAP sederhana, yaknikurang dari 40 KK atau 200 orang. Jika ada kemungkinan tingkat atau posisi yangsignifikan yang tersedia bagi pemerintah daerah melalui Konsultan PDCS, perlumenginformasikan ke Bank Dunia, dan ajukan permohonan untuk dibantu konsultan.Idealnya, ini harus dilakukan selama fase perencanaan strategis, agar Pemda dapatmengalokasikan anggaran yang mencukupi untuk orangorang yang akan menerima gantirugi. Kontruksi tidak boleh dimulai sampai ada kejelasan bahwa semua ganti rugi yangdisepakati telah dibayar.
• Penduduk Asli
• Jender
Bagian ini harus menyebutkan juga bahwa kontraktor diminta melaksanakanpekerjaannya dengan mengikuti kriteria manajemen lingkungan yang dicantumkan dalamspesikasi kontrak. IPM mempunyai satu set contoh spesifikasi manajemen lingkunganuntuk kontrak pekerjaan sipil, yang dipakai PDCS untuk menyusun dokumen tender.
Operasi dan Pemeliharaan
Pengaturan operasi dan pemeliharaan (termasuk kepemilikan aset) dan persyaratan untuksubproyek harus dijelaskan dalam bagian ini. Perkiraan biaya tahunan untuk O&M harusdihitung dan dasar perhitungannya dijelaskan juga, serta cara memenuhi biaya ini(misalnya, melalui anggaran berjalan Pemda, tarip, atau kombinasi dua sumber ini). Untuktarip, perkiraan tarip yang diperlukan untuk kelayakan ekonomi dan finansial (yang meliputibiaya amortisasi modal tahunan dan biaya O&M) harus dibahas (tingkat diskon yang dipakaiuntuk perkiraan tersebut).
Aspek Khusus
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)Kerangka Perlindungan Sosial dan Lingkungan
Infrastructure Reconstruction Enabling Program Lampiran 7A Hal. 23 dari 125
Jelaskan aspekaspek khusus mengenai sifat mendesak proyek, hubungan dengansubproyek lain, sejarah tersendiri, dll. Dan apakah ada risiko luar biasa yang terkait dengansubproyek.
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)Kerangka Perlindungan Sosial dan Lingkungan
Infrastructure Reconstruction Enabling Program Lampiran 7A Hal. 24 dari 125
2. Perkiraan Biaya dan Rencana Pembiayaan
2.1 Perkiraan Biaya Rinci
Buat ringkasan mengenai perkiraan biaya dalam teks, dengan memakai tabel sederhana yangmenunjukkan biaya pertukaran mata uang asing dan nasional, secara terpisah dalam Rupiah(dengan nilai tukar disebutkan). Perkiraan biaya rinci harus dilampirkan. Umumnya, perkiraan biayayang berdasarkan disain teknis rinci harus mempunyai kontingensi fisik sebesar 5%. Jika adajaminan untuk kontingensi fisik tambahan, maka ini harus dijelaskan dan dicantumkan dalamperkiraan biaya (misalnya, pekerjaan di laut mungkin memerlukan kontingensi fisik lebih tinggi).Kontingensi biaya yang memperhitungkan inflasi dan nilai tukar harus diperkirakan berdasarkantanggal mulai dan penyelesaian pekerjaan yang dikontrakan. Perkiraan biaya harus ditunjukkandalam mata uang nasional, juga biaya langsung/tidak langsung terhadap pertukaran mata uang.Jika rincian ini tidak ada, maka biaya lokal sebesar 70% dan 30% biaya tidak langsung daripertukaran mata uang asing dapat dipakai untuk pekerjaan sipil (lihat Exhibit 2.1 dibawah).
2.2 Rencana Pembiayaan
Rencana pembiayaan harus menunjukkan persentase pembiayaan dan sumbernya untuk perkiraanbiaya. Untuk IRFF, rencana pembiayaan umumnya 70% dari BRR dan 30% dari Proyek IRFF, untuksemua biaya termasuk pajak. Namun persentase relatif ini dapat berubah dalam tahap belakangan,jika otoritas memberikan kontribusi pembiayaan subproyek. Jika persentase dan sumber berbedabeda antar komponen (atau kontrak), maka tunjukkan persentase relatif masingmasing danringkasan keseluruhan rencana pembiayaan.
Exhibit 2.1Contoh Tabel Biaya dan Pembiayaan Subproyek
Perkiraan Biaya Subproyek
Item PertukaranMata Uang
Biaya Lokal Biaya Total
Biaya Dasar Proyek 100Kontingensi fisik (5% untuk disain rinci)
5Kontingensi harga (sekitar 10%) 10Subtotal Biaya Dasar 115Pajak (10%) 11,5
(perkiraan porsi30/70 asing/nasional)
Total 37,95 88,55 126,5
Rencana Pembiayaan Subproyek
IRFF BRR TotalBruto
(pakai porsi 30/70
dipisahkan BRR/IRFF) 37,95 88,55 126,5
Neto 37,95 88,55 126,5* Porsi IRFF lebih kecil (30%) dari PPN 10% yang tidak dikenakan.
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)Kerangka Perlindungan Sosial dan Lingkungan
Infrastructure Reconstruction Enabling Program Lampiran 7A Hal. 25 dari 125
Lampiran 2CDaftar Penilaian Bank Dunia/IPM
Infrastructure Reconstruction Financing Facility (IRFF)Didukung dengan Dana Multi Donor (MDF)
Daftar Penilaian Subproyek dan Formulir Persetujuan
Nama Proyek:Nomer Proyek:Sektor:Lokasi:Mitra:Total Biaya: Rupiah US$
Rencana Pembiayaan
Rupiah US$BRRMDF Nilai Tukar: US 1 =
RupiahLainnya ( ) Tanggal Estimasi Biaya
Total BiayaSubproyek
Daftar MemuaskanYa Tidak
1. Latar Belakang & Tujuan ProyekDari Prosedur Standar Operasional (SOP), Lampiran 2B Bagian 1.1 & 2
2. Uraian Rinci ProyekDari Prosedur Standar Operasional (SOP), Lampiran 2B Bagian 1.1, 2 & 3
3. Pengaturan pelaksanaan, instansi pelaksana: jelaskanDari Prosedur Standar Operasional (SOP), Lampiran 2B Bagian 3
4. Apakah subproyek memenuhi batasan geografis dan minimum biaya proyek sesuai syaratIRFF? Jika tidak, apakah Surat Tidak Keberatan (NOL) telah diperoleh dari Bank Dunia?Jelaskan.Dari Prosedur Operasional Standar (SOP), Lampiran 2B Bagian 1.4.1
5. Apakah laporan Studi Kelayakan Teknis dan Disain Teknis Rinci (DED) terbuktimemuaskan? Jika tidak, langkah apa yang diusulkan?Dari Prosedur Operasional Standar (SOP), Lampiran 2B bagian 1.4.2
6. Disain/metode alternatif apa yang dipertimbangkan?7. Apakah analisis finansial dan/atau ekonomi sudah mendukung kebenaran proyek dan
pilihan? Jika tidak, langkah apa yang diusulkan?Dari Prosedur Standar Operasional (SOP), Lampiran 2B Bagian 1.4.3
8. Apakah konsultan PDCS setuju kalau biaya terkecil yang dipilih?9. Apakah sudah disusun rencana pembiayaan investasi (FP)?10. Apakah FP mencantumkan pembiayaan dari sumber selain IRFF/BRR? Jika ya, apakah sudah ada perjanjian tertulis?11. apakah penilaian kuantifikasi ekonomi sudah disusun?12. Jika ya, berapa EIRRnya?13. Jika tidak, apa dasar pemikirannya:
a. terlalu kecil?b. hanya penggantian?c. pengalihan manfaat?
Jika ya, dbandingkan dengan apa (sebutkan EIRR dan sumbernya)?
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)Kerangka Perlindungan Sosial dan Lingkungan
Infrastructure Reconstruction Enabling Program Lampiran 7A Hal. 26 dari 125
Ya Tidakd. IRFF?
Jika ya, berikan penjelasan secara kualitatif14. Waktu yang diusulkan untuk kontruksi (lihat juga Program Bar Chart Proyek yang rinci) Dari Prosedur Standar Operasional (SOP), Lampiran 2B Bagian 3 Tanggal Mulai: Tanggal Selesai:15. Status dan dokumentasi pemerintah daerah dan keterlibatan serta penerimaan masyarakat:
apakah proyek disetujui dan tercantum dalam Rencana Investasi Pemda kabupaten/kotaatau propinsi? Jika tidak, jelaskan alasannya, dan langkah alternative yang diusulkan danwaktunya.Dari Prosedur Standar Operasional (SOP), Lampiran 2B Bagian 1.4.1
16. Jelaskan Tanggungjawab Penyiapan Proyek kesiapan pelaksanaan, apakah StudiKelayakan dan terbukti lengkap? Jika TIDAK, jelaskan usulan untuk penyelesaiansubproyek.Dari Prosedur Standar Operasional (SOP), Lampiran 2B Bagian 1.1
17. Apakah semua pemetaan, lokasi dan penyeledikan tanah, serta DED lengkap, dengankualitas yang sepenuhnya dapat diterima, dan disetujui sesuai praktek terbaik danperaturan perundangundangan Indonesia? Jika TIDAK, apa yang masih diperlukan, olehsiapa, kapan,sumber pendanaan, dan factorfaktor lain?Dari Prosedur Standar Operasional (SOP), Lampiran 2B Bagian 1.4.2
18. Ringkasan Rencana Pengadaan dan prosesnya, termasuk jumlah serta jenisjenis kontrak,dan waktu. Apakah dokumen tender yang komprehensif dan dapat diterima sudah selesai,dikaji dan disetujui oleh BRR/klien?Dari Prosedur Standar Operasional (SOP), Lampiran 2B Bagian 3
19. Apakah dokumen tender sudah selesai dan, jika diperlukan, apakah dokumen tender sudahmendapatkan Surat Tidak Keberatan (NOL) dari hasil pre evaluasi Bank Dunia?. JikaTIDAK, langkah apa yang diperlkukan, oleh siapa dan kapan?
20. Apakah Satker sudah ditunjuk?Nama Satker:
21. Pengaturan Manajemen Kontruksi dan Pengawasan Lapangan: jelaskan pengaturan, statusdan sumber pendanaan. Apakah ini memuaskan?
22. Pengaturan Operasi dan Pemeliharaan, termasuk Kepemilikan Aset, komitmen finansialuntuk operasi dan pemeliharaan, pengaturan Transisi: jelaskan pengaturan, apakah sudahmemuaskan? Jika TIDAK, jelaskan langkah dan waktu untuk mengatasi kelemahan ini.Dari Prosedur Standar Operasional (SOP), Lampiran 2B Bagian 1.4.5
23. Apakah perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan (O&M) sudah dihitung?24. Apakah perkiraan O&M disetujui oleh konsultan terkait dari PDCS dan dibahas bersama
pemerintah daerah?25. Apakah O&M akan dibiayai pihak pengguna?26. Apakah kesediaan membayar (willingness to pay) dari pengguna untuk membayar telah
didukung dengan survei?27. Apakah Pemda setuju secara tertulis untuk membiayai kekurangan O&M?28. Jika tidak, apakah Pemda mempunyai dasar pembenaran untuk ini melalui perkiraan biaya
mereka sendiri?29. Demikian juga, apakah Pemda telah mengatur dan menyepakati sumber alternatif?30. Apakah parameter Pemantauan & Evaluasi (M&E) yang dapat diterima telah
dikembangkan? Jelaskan. Jika TIDAK, jelaskan waktu dan usulan untuk mengembangkanini.Dari Prosedur Standar Operasional (SOP), Lampiran 2B Bagian 1.2,3
31. Perlindungan Lingkungan: apakah persyaratan Lingkungan sudah dipenuhi?Dari Prosedur Standar Operasional (SOP), Lampiran 2B Bagian 1.4.431a. Bagaimana kategori penilaian Bapedalda?31b. Apakah persyaratan Bapedalda telah dipenuhi? Jika TIDAK, jelaskan langkah yang diperlukan untukmemenuhinya, dan waktunya/kapan.
32. Perlindungan Lingkungan: apakah persyaratan Sosial/Lahan telah dipenuhi?Dari Prosedur Standar Operasional (SOP), Lampiran 2B Bagian 1.4.432a. Apakah LARAP diperlukan? (YA/TIDAK)
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)Kerangka Perlindungan Sosial dan Lingkungan
Infrastructure Reconstruction Enabling Program Lampiran 7A Hal. 27 dari 125
Ya Tidak32b. Jika YA, apakah LARAP sudah disusun? (lihat lampiran 8 dalam PAD) YA/TIDAK32c. Jika diperlukan, tapi belum disusun, jelaskan usulan dan waktu untuk menangani ini.
33. Apakah proyek akan mempengaruhi peninggalan budaya atau sejarah? Jika ya, jelaskan.34. Risiko: Apakah ada risikoresiko tidak biasa? Jelaskan
Dari Prosedur Standar Operasional (SOP), Lampiran 2B Bagian 1.4.635. Pengajuan Sebelumnya: apakah proyek pernah diajukan sebelumnya ke IRFF untuk
disetujui? Jika ya, sebutkan tanggal pengajuan dan jelaskan langkahlangkah yang sudahselesai, dan tegaskan isinyaDari Prosedur Standar Operasional (SOP), Lampiran 2B Bagian 1.1
36. Komentar tambahanKami sarankan subproyek ini masuk kategori:
Prioritas Tinggi 1 Prioritas Tinggi 2 Prioritas Tinggi 3 Memenuhi Syarat
PDCS WAKIL PEMDA
WAKIL BRR DI LAPANGAN
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)Kerangka Perlindungan Sosial dan Lingkungan
Infrastructure Reconstruction Enabling Program Lampiran 7A Hal. 28 dari 125
Lampiran 2DFormulir Persetujuan Keuangan
Infrastructure Reconstruction Financing Facility (IRFF)Didukung oleh the Multi Donor Fund (MDF)
Formulir Persetujuan Keuangan
Nama Proyek:Nomor Proyek:
Disetujui dan diserahkan oleh BRR untuk Dana IRFF
_______________________________BRR: (nama & jabatan)Tanggal:
Dinas atau Instansi Terkait
_______________________________Instansi Dinas Terkait: (nama & jabatan)Tanggal:
Dikaji oleh Bank Dunia untuk Pengajuan Dana IRFF
Kesimpulan: (pilih salah satu dibawah ini)
A: Tidak ada keberatan (No Objection) untuk pendanaan melalui IRFF, yang mengacu pada kondisikondisiKesepakatan Hibah (Grant Agreement);
B: Layak untuk pendanaan melalui IRFF, namun perlu penyelesaian langkah berikutnya (lihat dibawah) berdasarkanKesepakatan Hibah. Penilaian lebih lanjut tidak diperlukan.
C: Layak untuk mengajukan pendanaan IRFF, namun perlu ada beberapa hal yang perlu dilengkapi sesuaiKesepakatan Hibah. Penilaian lebih lanjut diperlukan. Tidak layak untuk Pendanaan IRFF.
_______________________________Bank Dunia: (nama & Jabatan)Tanggal:
Penyelesaian dan/atau pemberian komentar atas langkah tambahan (apabila ada); dijelaskan secara rincidengan beberapa tanggal jatuh tempo.
Disetujui oleh BRR
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)Kerangka Perlindungan Sosial dan Lingkungan
Infrastructure Reconstruction Enabling Program Lampiran 7A Hal. 29 dari 125
____________________________BRR: (nama & Jabatan)Tanggal:
Persiapan Pertanggung Jawaban
Tim Penilai BRR:
_______________________________BRR: ( nama & Jabatan)Tanggal:
Tim Penilai Bank Dunia:
_______________________________BRR: (nama & Jabatan)Tanggal:
Informasi tambahan yang diperlukan perlu disediakan dapat berupa informasi atau lampiran. Apabila Lampiran tidakdicantumkan, sumber dan lokasi data perlu untuk dicantumkan.
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)Kerangka Perlindungan Sosial dan Lingkungan
Infrastructure Reconstruction Enabling Program Lampiran 7A Hal. 30 dari 125
Yang diperlukan:
1. Penjelasan Rinci Subproyek dan Biaya Subproyek (hal ini termasuk Studi Kelayakan, Laporan Akhir Desain,Laporan Biaya, dan laporanlaporan yang terkait lainnya).
2. Bagan implementasi Subproyek yang menunjukkan waktu kegiatan, dan Rencana Rinci Pengadaan.
3. Pengaturan Operasional & Pemeliharaan, komitmen, dan biaya.
4. Perlindungan Lingkungan dan Sosial, termasuk perolehan lahan (meliputi; EA, LARAP, dan laporanlaporanterkait lainnya).
5. Rencana Persiapan Proyek, Managemen Kualitas, dan Supervisi Konstruksi.
Tambahan:
1. Fitur khusus mengenai Sosialisasi dan Peran Masyarakat.
2. Analisa Keuangan dan Ekonomi, apabila tidak tercantum dalam laporan studi kelayakan.
3. Lampiran lainnya yang diperlukan.
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)Kerangka Perlindungan Sosial dan Lingkungan
Infrastructure Reconstruction Enabling Program Lampiran 7A Hal. 31 dari 125
Lampiran 2E
MEMO KESEPAKATAN SUBPROYEK NO. _______
DISUSUN OLEH DAN ANTARA
BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (BRR)
UNTUK DAN ATAS NAMA
PEMERINTAH INDONESIA (GOI)
DAN
NAMA PENYOKONG (SINGKATAN PENYOKONG)
DAN
NAMA PENERIMA (SINGKATAN PENERIMA)
Kode Subproyek : _____Nama Subproyek : ____________________Lokasi Subproyek : Kecamatan _____, _______ (Kabupaten or Kota), _______ PropinsiPenerima : __________, Propinsi __________Penyokong Subproyek : __________Durasi Subproyek : _____bulan untuk konstruksi ditambah _____bulan masa penjaminanBiaya Subproyek : _____ juta Rupiah (sekitar _____ US$)
DIMAKLUMATKAN DENGAN INI BAHWA:
Memo Kesepakatan ini yang selanjutnya disebut “Kesepakatan” ditandatangani dan dilaksanakan padahari ___ tanggal ______ tahun oleh dan antara:
Badan Rehabilitasi and Rekonstruksi (BRR), dengan dana pendamping dari Pemerinah Indonesiaserta Dana Multi Donor (MDF) untuk Aceh dan Sumatera Utara (MDF) dalam Perjanjian NomerTF056894 tertanggal 13 Juli 2006, yang beralamat di Jalan Ir. Muhammad Thaher No. 20, Lueng Bata,Banda Aceh dan diwakili oleh _________ (jabatan), ___ (nama) yang selanjutnya disebut “BRR”,
dan
__________ (nama Penyokong), yakni sebuah instansi yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan Pemerintah Indonesia, dengan kegiatan usaha utama di jalan _______ dan diwakili oleh _______(jabatan wakil) _______ (nama wakil) yang selanjutnya disebut sebagai “Penyokong”;
dan
__________ (nama Penerima), yakni __________ (tipe entitas) yang dibentuk berdasarkan peraturanperundangundangan Pemerintah Indonesia, dengan kegiatan usaha utama di jalan _______ dan diwakilioleh _______ (jabatan wakil) _______ (nama wakil) yang selanjutnya disebut sebagai “Penerima”
MENYATAKAN bahwa:MENGINGAT ketentuan dalam kontrak diatas, bahwa BRR setuju untuk menyediakan__________________________________________________________ (jelaskan hasil utama pekerjaan) di
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)Kerangka Perlindungan Sosial dan Lingkungan
Infrastructure Reconstruction Enabling Program Lampiran 7A Hal. 32 dari 125
Kabupaten __________, Kota __________, Propinsi __________ (yang selanjutnya disebut sebagai“Subproyek”) dan menyerahkannya ke Penerima, dan
MENIMBANG, bahwa BRR, Penyokong, dan Penerima berkeinginan menetapkan ketentuan dan kondisiuntuk pelaksanaan Subproyek ini.
DENGAN INI MEMUTUSKAN, untuk dan dengan mempertimbangkan dasar pemikiran diatas dan perjanjianantara masingmasing pihak diatas, semua pihak menyepakati berikut ini:
Uraian Subproyek
Subproyek akan _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
II. Tujuan
1. Untuk _____ (cantumkan dengan benar);2. Untuk _____ (cantumkan dengan benar);3. Untuk menyediakan akses yang lebih baik ke sumberdaya pemerintah dan swasta demi
kesejahteraan penduduk jangka panjang warga penghuni;4. Untuk memberikan kesempatan kerja jangka pendek pada paling tidak ________ penduduk
kabupaten (atau entitas lain); dan5. Untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.
III. Target Penerimamanfaat
Subproyek diharapkan memberikan manfaat bagi _____ keluarga penduduk Kabupaten ______.Banyak warga terkena dampak tsunami 2004 (ubah sesuai keperluan).
IV. Kontribusi
Berikut ini adalah kontribusi masingmasing dari tiga pihak tersebut diatas untuk pelaksanaanSubproyek:
A. BRR wajib:
§ Menugaskan Konsultan Perencanaan, Disain dan Kontruksi (PDCS) untuk menyusuan disainpekerjaan dan mengawasi kegiatan kontruksi yang dilaksanakan kontraktor untuk _______(cantumkan dengan benar);
§ Mendapatkan persetujuan lingkungan dari BAPEDALDA;§ Mengadakan kontraktor untuk meningkatkan ___________ (cantumkan dengan benar); dan§ Mengadakan kontraktor untuk membangun ___________ (cantumkan dengan benar).
B. Penyokong wajib:
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)Kerangka Perlindungan Sosial dan Lingkungan
Infrastructure Reconstruction Enabling Program Lampiran 7A Hal. 33 dari 125
§ Mendapatkan ijin pemerintah yang diperlukan;§ Melakukan tindakan pengamanan yang diperlukan untuk kelancaran dan keamanan
pelaksanaan pekerjaan kontraktor, petugasnya, tempat kerja, peralatan dan bahan;§ Melepaskan hak royalti atas sumber daya/material lokal, pasir dan bahan campuran,
sebagai bagian dari kontrbusi pendampingnya (lengkapi kausal ini jika diperlukan);§ Menyelesaikan semua tuntutan atas Daerah Milik Jalan, dan tidak membebankan
tanggungjawab atas pembayaran Daerah Milik Jalan ke BRR, MDF atau kontraktor.§ Memastikan pelaksanakan langkah perbaikan lingkungan seperti ditetapkan dalam
sertifikasi persetujuan lingkungan BAPEDALDA (ubah dengan benar).
C. Penerima wajib:
§ Menyiapkan tempat Subproyek untuk kegiatan kontruksi; dan§ Bertanggungjawab atas operasi dan pemeliharaan Subproyek yang sudah selesai
dan sudah diserahkan ke Penyokong dan Penerima.
V. Operasi, Pemeliharaan dan Keberlanjutan Subproyek
_____ (nama Penyokong dan Penerima) wajib menyediakan Rp. ___ per tahun untuk pemeliharaanrutin bagi sarana pendukung hasil Subproyek. .
VI. Perkiraan Biaya Subproyek dan Kontribusi Pendamping:
Item Uraian BRR Penerima(__Nama)
Penyokong(__Nama)
Nilai (Rp.) %
1Survei topografis danpenyelidikan geoteknis
2Layanan Disain dan SupervisiKontruksi
3Buat daftar komponensubproyek dengan benar
45678
TOTAL BIAYA SUBPROYEK Pemeliharaan dan Perawatan
Persentase 100
Dipahami bahwa Perkiraan Biaya Subproyek diatas hanya bersifat indikatif, tergantungpenyusunan perkiraan akhir biaya dan hasil pelelangan kompetitif.
VII. Hak MDF
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)Kerangka Perlindungan Sosial dan Lingkungan
Infrastructure Reconstruction Enabling Program Lampiran 7A Hal. 34 dari 125
MDF, diwakili oleh Bank Dunia, adalah sumber pendamping untuk dana Subproyek dan karena itumempunyai hakhak tertentu sesuai Memo Kesepakatan ini. Meliputi fasilitas bebas pajak dan aksesuntuk mendapatkan semua catatan yang terkait dengan kontruksi serta operasi dan pemeliharaanSubproyek. BRR adalah instansi pelaksana Subproyek.
VIII. Penghentian
BRR berhak menghentikan secara sepihak Kesepakatan ini setiap waktu, melalui suratpemberitahuan tertulis yang berlaku 15 hari untuk Penerima dan Penyokong. Kesepakatan inidapat dihentikan, seluruhnya atau sebagian, atau pembayaran ditangguhkan, jika keadaan berikutini terjadi:
A. BRR tidak menyetujui mutu kontruksi hasil Subproyek;B. Penolakan atau ketidakmampuan Penerima atau organsasi pendamping lain untuk menyediakan
sumberdaya pendamping secara tepat waktu sesuai yang disepakati oleh wakil resminya;C. Penolakan atau ketidakmampuan Pemerintah Daerah (atau organisasi lain yang benar) untuk
menyediakan keamanan yang memadai bagi staf BRR dan pemasok, Kontraktor dan petugaspemantauan Bank Dunia, seperti yang ditetapkan dalam Perjanjian Hibah; dan
D. Korupsi, pemerasan, penipuan atau tindakan melanggarhukum lainnya.
IX. Laporan
Penerima akan menyerahkan semua laporan yang diperlukan akibat Kesepakatan ini, ke BRR dengan alamatberikut ini:
Badan Rehabilitasi dan RekonstruksiJalan Ir. Muhammad Thaher No. 20Lueng BataBanda Aceh, IndonesiaTel. No. 0651 636666Fax No. 0651 637777
MASA BERLAKU. Memo Kesepakatan ini berlaku langsung setelah ditandatangani oleh PihakPihak tersebut diatas dan akan tetap berlaku sampai penghentian oleh semua Pihak.
DENGAN KESAKSIAN INI, pihakpihak tersebut dibawah ini menandatangani pada tanggal dan tempat tersebutdiatas:
Infrastructure ReconstructionEnabling Program
Nama Penyokong Nama Penerima
Oleh:Wakil BRR Wakil Penyokong Wakil PenerimaJabatan Wakil BRR Jabatan Wakil Jabatan Wakil
Tanggal: Tanggal: Tanggal:
Disaksikan oleh: Disaksikan oleh: Disaksikan oleh:
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)Kerangka Perlindungan Sosial dan Lingkungan
Infrastructure Reconstruction Enabling Program Lampiran 7A Hal. 35 dari 125
NAMA NAMA NAMAJabatan Saksi Jabatan Saksi Jabatan Saksi
Tanggal: Tanggal: Tanggal:
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)Kerangka Perlindungan Sosial dan Lingkungan
Infrastructure Reconstruction Enabling Program Lampiran 7A Hal. 36 dari 125
PENGAKUAN
[Pemerintah Indonesia]
_____________________________ . . . . . .]
S.S
X X
DIHADAPAN SAYA, Notaris Publik untuk dan di __________________ pada hari ini tanggal ________bulan __________, 200__ secara pribadi dihadapan:
NAMA NOMER KARTUIDENTITAS
TANGGALDIKELUAR KAN
TEMPATDIKELUAR KAN
1) Nama Wakil BRR
2) Nama Penyokong
3) Nama Penerima
yang saya ketahui sebagai orang yang sama yang menandatangani kesepakatan diatas, mengakui bahwaorangorang tersebut bertindak tanpapaksaan dan sukarela dan atas nama kantorkantor yang merekawakili.
Kesepakatan ini terdiri dari _____ (_____) (jumlah halaman) yang masingmasing ditandatangani olehpihakpihak tersebut diatas dan saksinya.
DENGAN PENGAKUAN INI, saya menandatangani dan membubuhkan stempel notaris.
Dokumen No. _______
Halaman No. _______Buku No. _______
Seri 200___
Lampiran1. (cantumkan dengan benar) misalnya, keputusan dewan, surat kuasa departemen, dll.
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)Kerangka Perlindungan Sosial dan Lingkungan
Infrastructure Reconstruction Enabling Program Lampiran 7A Hal. 37 dari 125
Lampiran 2F
ProyekProyek untuk Rencana Investasi Tahunan
Tanggal :Sumber Dana dan Perkiraan Biaya (Rpx1000)
IRFF (MDF) FundingNo
Uraian Paket Pekerjaan Volum
e
Satuan Lokasi
(Kab/kota)Biaya Pendamping MDF
Provinsi Kabupaten/Kota Pinjaman Hibah
GRAND TOTAL
IJALAN DAN JEMBATAN
II PELABUHAN dan TRANSPORTASI LAUT
III SUMBER DAYA AIRIrigasi
Pengamanan Pantai
Pengendalian Banjir
IV AIR BERSIH DAN SANITASIAir Bersih
Persampahan
Drainase
Air Limbah
Catatan: Berdasarkan hasil konsultasi dengan Pemprov/Pemkab/BRR, konsultan PDCS memodifikasiformat sesuai kebutuhan dalam mengakomodasikan sumbersumber dana yang layak sektorsektor subproyek yang sesuai dengan sumber dana yang ada.
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)Kerangka Perlindungan Sosial dan Lingkungan
Infrastructure Reconstruction Enabling Program Lampiran 7A Hal. 38 dari 125
Lampiran 3ALAPORAN RINGKASAN DISAIN
1. Parameter Perencanaan
Meringkas parameter dasar perencanaan yang digunakan, dasar perhitungan, asumsi, dan
beberapa proyeksi yang digunakan dalam perencanaan.
2. Standar Perencanaan
2.1 Standar perencanaan yang digunakan2.2 Kekuatan material yang digunakan (beton 28 hari, dll.)2.3 Parameter Gempa bumi dan beban bergerak.2.4 Baku mutu kualitas air yang digunakan untuk proyek penyediaan air bersih.2.5 Standar pembuangan limbah yang digunakan dalam proyek sanitasi.
3. Penyelidikan Geoteknik
3.1 Ringkasan penyelidikan (termasuk jumlah/jarak antara/kedalaman contoh uji, hasil uji laboratorium padasample tanah, dll).
3.2 Nota perencanaan perancangan, pondasi dan drainase tertutup.3.3 Studi terkait pesisir dan gelompang untuk perencanaan struktur pelabuhan dan pengamanan pantai.3.4 Penilaian kualitas air.
4. Penyelidikan Hidrologi dan Hidrolika
4.1 Ringkasan laporan hidrologi (tanggal, pengamatan perencanaan penanggulangan banjir dan period ulang, dll.)4.2 Studi Hidrolika analisis penggerusan dan pengalihan4.3 Studi drainase pada potongan jalan raya.
5. Nota Perencanaan
5.1 Ringkasan pelaksanaan survai5.2 Jangka waktu dan biaya survai
6. Catatan Rancangan
Nota perencanaan yang menggambarkan perhitungan dan asumsi untuk perencanaan struktur.
LAMPIRAN 4C
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)Kerangka Perlindungan Sosial dan Lingkungan
Infrastructure Reconstruction Enabling Program Lampiran 7A Hal. 39 dari 125
Daftar Tugas Kontraktor QA/QC
Kegiatan Tugas QA / QC Kontraktor
Merencanakan kontrak hargasatuan
• Memonitor rencana/disain dan gambar di lokasi proyek.
• Hanya menggunakan gambar yang telah disetujui untukkonstruksi.
Uji coba laboratorium besertaalatnya
• Menyediakan ke Konsultan PDCS rincian dan tanggalpenyelesaian berikut sertifikat pabrik dan kalibrasi yangdisyaratkan atau memperoleh sertifikat dari sebuahlaboratorium yang layak
• Menjaga peralatan dalam kondisi baik dan mengkalibrasinyajika diperlukan.
Pengujian bahanbahanmaterial
• Melakukan pengujianpengujian material.
• Menyerahkan laporan hasil uji kepada Konsultan PDCSberikut laporan bulanannya.
• Memonitor catatan hasil uji.
Bahanbahan material yangditolak
• Mencatat jenisjenis material yang ada di lokasi.
• Memberitahukan ke Konsultan PDCS secara tertulis tanggalpengajuan penolakan barang dari lokasi proyek sertamengkonfirmasikannya kembali setelah barang tersebutbenarbenar dikeluarkan.
Penggunaan bahanbahanmaterial
• Mencatat penggunaan barang setiap hari pada CatatanPenggunaan Barang berikut mencantumkan jumlah terakhiruntuk keperluan kontrak ICB.
Peralatan konstruksi • Menyediakan rincian serta tanggal mobilisasi berikut sertifikatasuransinya ke Konsultan PDCS
• Menjaga peralatan dalam kondisi yang baik.
Konstruksi • Memberitahukan kepada Konsultan PDCS secara tertulis,kapan konstruksi akan dilaksanakan berikut jenis aktifitasusulan yang diambil.
• Memberitahukan Konsultan PDCS pekerjaanpekerjaan kritis,seperti pengecoran beton, pembuatan tanggul, pembuatantrotoar, penanaman perpipaan dan penyambungan pipa,pengujian, dll yang akan dilaksanakan berikut sertifikatpengujian material yang diajukan untuk digunakan dalamproyek. Tidak ada kegiatan kritis yang dapat dimulai sebelumsertifikat pengujian material diketahui dan disetujui olehKonsultan PDCS.
• Menyediakan QA/QC yang layak.
Progres kerja harian • Memonitor catatan harian.
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)Kerangka Perlindungan Sosial dan Lingkungan
Infrastructure Reconstruction Enabling Program Lampiran 7A Hal. 40 dari 125
Kegiatan Tugas QA / QC Kontraktor
Pengujian kerjaan yangsedang berjalan
• Melakukan pengujian sesuai kebutuhan kontrak.
• Menyerahkan laporan hasil pengujian kepada KonsultanPDCS.
• Memonitor laporan hasil uji.
Jenisjenis pekerjaan yangditolak.
• Memberitahukan Konsultan PDCS secara tertulis tanggalpengajuan pengeluaran material dari lapangan danmengkonfirmasikannya kembali setelah material benarbenarkeluar.
Perbaikan • Memperbaiki pekerjaan yang rusak serta mengundangKonsultan PDCS untuk menginspeksinya kembali (apabiladisetujui oleh Konsultan PDCS).
Instruksi dari PMU • Mencatat beberapa pesanan, instruksi di lokasi, surat dancatatan rapat yang dikeluarkan oleh PMU dalam catataninstruksi.
Inspeksi oleh PMU • Mencatat instruksi dalam Buku Pesanan di lokasi.
• Menyarankan PDCS untuk penyelesaian pekerjaan.
Kemajuan penjadwalan danpengendalian
• Mempersiapkan dan menjaga jadwal subproyek danmenjalankan pekerjaan berdasarkan jadwal yang telahdisetujui.
Pelaporan • Mempersiapkan dan menyerahkan Laporan BulananKemajuan Pekerjaan.
Pencatatan Menjaga beberapa catatan lapangan sebagai berikut:
• Buku pemesanan barang
• Catatan perencanaan atau gambar
• Buku catatan hasil uji
• Buku catatan instruksi (untuk selalu disimpan, baik olehKonsultan PDCS dan kontraktor)
• Gambargambar konstruksi yang disetujui
• Laporan hasil uji
• Daftar peralatan laboratorium di lapangan
• Ijin yang dikeluarkan oleh Departemen/Instansi yang terkait
• Catatan korespondensi
• Salinan laporan bulanan kemajuan pekerjaan subproyek
• Catatancatatan lainnya seperti yang disebutkan dalamkontrak dan/atau di instruksikan oleh PMU
• Catatan kegiatan pengelolaan lingkungan dalam lokasikonstruksi
Apendik 7AKerangka Perlindungan Sosial dan Lingkungan
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)Kerangka Perlindungan Sosial dan Lingkungan
Infrastructure Reconstruction Enabling Program Lampiran 7A Hal. 41 dari 125
1. PendahuluanTujuan layanan konsultan IPM adalah untuk membantu BRR dan pemerintah daerah dalam perancanaan strategis dan proses disainpembangunan infrastruktur di Aceh dan Nias, untuk memastikan bahwa proyek dirancang dan dilaksanakan secara berkelanjutan danmemadukan semua kebijakan lingkungan dan sosial dari Bank Dunia / MDF dalam keseluruhan perencanaan dan disain proyek.
Draft strategi lingkungan iini disusun oleh Tim Perlindungan Lingkungan yang merupakan bagian dari Tim Manajemen Program Infrastruktur,untuk mengkonsolidasikan dan menjelaskan Kerangka Manajemen Perlindungan Lingkungan dan Sosial yang telah disepakati MDF danPemerintah Indonesia dalam pelaksanaan bantuan IREP dan IRFF. Ada beberapa permasalahan pada periode pendahuluan, yang memerlukanpenjelasan dan pemikiran lebih lanjut sebelum menerapkan prosedur dan kebijakan dalam petunjuk pelaksanaan proyek. Tidak diragukan lagipermasalahan selanjutnya akan muncul, tapi draft ini dapat dianggap sebagai dokumen dapat disempurnakan terusmenerus dalam keseluruhanstrategi, yang dapat menjadi bagian dari Strategi Peralihan ke Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota.
Setelah pendahuluan singkat mengenai Proyek dan peran BRR (Badan Rekontruksi dan Rehabilitasi),ada beberapa pembahasan mengenai masalah utama lingkungan. Kemudian diberikan gambaranumum mengenai tujuan penugasan IPM dan pembahasan lebih rinci mengenai aspekaspekPerlindungan Sosial dan Lingkungan.
Beberapa permasalahan penting antara lain:• Kategori penyaringan (screening)• Tempat proyek yang sensitif• Pendekatan kelompok (cluster) AMDAL yang diusulkan• Prosedur pemilihan konsultan yang diusulkan• Proses perlindungan lingkungan dalam kaitannya dengan keseluruhan proyek, yang dirinci menjadi
beberapa fase yang berbeda:− Fase identifikasi proyek dan penyaringan− Fase disain dan perencanaan− Fase pelaksanaan
2. Peran BRR AcehNias
Pemerintah Indonesia membentuk Badan Rekontruksi dan Rehabilitasi AcehNias (BRR AcehNias),badan pemerintah setingkat menteri, sebagai pemimpin untuk pemulihan dengan penekanan padaproses swakarsa masyarakat. Misi utama BRR adalah untuk mengembangkan prosedur operasionalstandar dan melaksanakan kordinasi, kepemimpinan dan kendali mutu kegiatan yang didanai BRR atauyang sedang berjalan dengan dana dari lembaga donor dan LSM. Walau pada mulanya BRRdimaksudkan sebagai instansi kordinasi kontruksi, tapi badan ini terusmenerus mengalami penguatankelembagaan dan manajemen untuk rekontruksi – dan pada bulan Desember 2005, badan ini diberikuasa untuk melaksanakan subproyek rekontruksi melalui pengaturan pengadaan darurat.
Kebijakan BRR saat ini adalah melakukan regionalisasi perannya sebagai pelaksana di enam daerahhingga tahun 2008. Perencanaan dan kebijakan, dan fungsi manajemen keseluruhan program tetapditangani Kantor Pusat di Banda Aceh.
Kabupaten dan kota yang masuk wilayah kerja BRR meliputi semua kabupaten dan kota di NAD danNias.
3. Lingkup ProyekKerusakan infrastruktur akibat tsuami sangat parah di Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya dan Aceh Barat. Di kabupaten lain kerusakan akibatgempa bumi paling parah berada di Nias dan Nias Selatan. Unsur utama infrastruktur yaang terpengaruh adalah sanitasi dan air bersih, jalan,pelabuhan, drainase, pembangkit listrik dan penahan gelombang laut, juga infrastruktur yang penting untuk penghidupan masyarakat sepertisaluran irigasi dan bangunan pengendali banjir. Infrastruktur air bersih dan sanitasi (instalasi pegolahan air, truk tangki air, jaringan pipa, sumur,truk penyedot, dan instalasi pengolah tinja, jalan, drainasi, penahan gelombang laut dll.) diperkirakan bernilai US$ 35 juta. Baik infrastrukturfisik maupun tenaga masih sangat terbatas sebelum tsunami (tidak ada sistem saluran air limbah dan kurang dari 30% populasi menerima layananair ledeng). Jadi prinsip membangunan kembali sarana yang lebih baik akan membutukan jauh lebih banyak investasi daripada mengganti saranayang hilang. Saat ini kebutuhan dasar secara umum sudah dipenuhi, tapi diperlukan penekanan pada pembangunan jaringan yang berkelanjutan,dan pengaturan kelembagaan yang diperlukan untuk operasi dan pemeliharaan investasi sektoral.
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)Kerangka Perlindungan Sosial dan Lingkungan
Infrastructure Reconstruction Enabling Program Lampiran 7A Hal. 42 dari 125
Jaringan transportasi (darat dan laut) juga terkena dampak yang parah disepanjang pantai barat. Sekitar454 km jalan nasional, propinsi dan kecamatan harus diganti, beserta jaringan jembatan pantaitemporer. Selanjutnya, jalan propinsi dan kabupaten sepanjang 2000 km dan 200 jembatan di pulauNias dan Simelue perlu dibangun kembali, sebagian karena gempa bumi.
Pelabuhan utama yang perlu diganti berada di Calang, Meulaboh, Sinabang, Gunung Sitoli, BandaAceh, dan dua di pantai timur di Lhokseumawe dan Langsa. Banyak sarana nelayan lainnya jugahancur atau rusak sepanjang pantai barat dan sebagian Sabang.
4. Masalah LingkunganPertamatama, dampak rekontruksi infrastruktur perlu dikaji dalam kontek kondisi lingkungan yang ada, terutama disepanjang Pantai Barat dandi Nias. Penting untuk dipahami bahwa rekontruksi akan membawa dampak pada kondisi lingkungan yang sudah tertekan. Sebaliknya, pentingdiingat bahwa sebagian besar investasi yang direncanakan sebelumnya adalah untuk mengganti atau memperbaiki sarana ,yang sudah adasebelum tsunami dan berfungsi kurang dari kapasitas penuhnya akibat prosedur operasional yang kurang optimal dan biaya pemeliharaan yangtertunda dan biaya lingkungan.
Populasi penduduk di banyak daerah telah banyak berkurang akibat tsunami, jadi penting untukmerancang sarana dalam kontek ini. Gangguan pada ekonomi lokal karena konflik di Aceh juga telahmengubah kebutuhan sarana karena meningkatnya angka kemiskinan dan, menuruninya, kemampuanmasyarakat membayar layanan. Masalah ini penting dalam memahami mengapa kualitas penyediaaninfrastruktur begitu buruk sebelum tsunami.
Walau begitu, banyak lingkungan laut dan darat di wilayah pantai rusak parah akibat tsunami. Garispantai sudah banyak yang berubah, terutama di zona pasangsurut. Terumbu karang banyak terkenadampak limbah padat, endapan lumpur dan tanah liat yang terbawa ombak. Bahan buangan dan lumpurmenyumbat saluran. Banyak tanah liat mengotori pantai dan air laut.Di Nias sekitar 250 hektar terumbu karang dilaporkan telah hancur. Dengan hilangnya penahangelombang laut, terjadi genangan di sepanjang pantai dan timbulnya daerah rawa yang berdekatandengan permukiman manusia.
Selain itu, harus diakui bahwa kondisi yang ada juga terkena dampak proses rekontruksi yang sedang berjalan sejak 2005, yang sekarangsemakin meningkat intensitas dan lingkupnya. Dampak paling penting (yang dianggap sebagai titik tekanan penting) yang diidentifikasi adalahsebagai berikut:
• Dampak pembangunan perumahan karena pengambilan bahan baku seperti kayu, pasir, karangdan tanah liat, yang menyebabkan pengaruh berganda pada sifatsifat air permukaan, geomorfologipantai, daerah lindung dan daerah aliran sungai;
• Dampak pembangunan perumahan, yang lebih besar dari kemampuan layanan air bersih dansanitasi untuk memenuhi permintaan;
• Limpahan limbah dari tempat pembuangan yang ada, dan pembuatan tempat pembuangan barutanpa mempertimbangkan lingkungan sekitar;
• Lemahnya kontrol lingkungan dan standar pembangunan yang terkait dengan kontruksi jalan,menyebabkan timbulnya genangan, longsor dan dampak kontruksi lainnya;
• Pembalakan liar mendapat legitimasi sosial dengan dalih rekontruksi yang cepat, padahalsebenarnya untuk pasar diluar Aceh;
• Banjir pasir dan air laut yang mengalir deras ke sawah, telah menghacurkan sistem drainase dansaluran di tingkat yang lebih rendah;
• Permukiman dibawah garis pasangsurut;• Kerusakan akibat gempa bumi pada bangunan dan kanal dapat dibagi menjadi kerusakan pada
bangunan utama yang menyumbat aliran pasokan air bersih dan kerusakan kecil pada sistem kanal;• Kerusakan berat pada ekosistem pantai, termasuk hutan bakau, rawa dan sistem muara terkait
lainnya;
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)Kerangka Perlindungan Sosial dan Lingkungan
Infrastructure Reconstruction Enabling Program Lampiran 7A Hal. 43 dari 125
• Perubahan penting dalam pemanfaatan lahan dan ketidakpastian periode pemanfaat lahan;• Dampak sosial dan psikologis pada masyarakat;• Konflik sosial terkait dengan pengambilalihan lahan (untuk perumahan, pembangunan kembali
jalan, penanaman kembali bakau) karena gantirugi yang tidak mencukupi dan proses yang tidaktepat; dan
• Kebutuhan mendesak akan pemulihan penghidupan yang mengakibatkan eksploitasi berlebihan(misalnya budidaya air berbasis kolam dengan penanganan masalah kualitas air yang buruk).
Sebagian besar subproyek infrastruktur, yang akan dirancang dan dilaksanakan, merupakanpenggantian infrastruktur yang ada sebelumnya. Akibatnya, tingkat risiko sosial dan lingkungandianggap terbatas. Analisis lingkungan, perlu difokuskan pada masalah sebenarnya, namun kadangsalah sasaran masuk ke proses AMDAL.
Sudah banyak sumberdaya dipakai untuk menyusun ANDAL/RKL/ RPL untuk pelabuhanpelabuhan diPantai Barat, dengan bantuan UNDP. Tapi tampaknya ada potensi bahwa analisis menyentuhpermasalahan yang keliru. Kajian mengenai ANDAL Meulaboh tampaknya tidak ada uraian mengenaisubproyek, apakah membangun pelabuhan baru atau menggantikan yang lama. Jelas ini penting artinyadalam pelaksanaan dampaknya. Tampaknya juga hanya sedikit penjelasan yang diberikan mengenaisituasi sebelum tsunami. Berdasarkan pengalaman lalu, penekanan analisis tersebut seharusnyadiberikan pada perencanaan manajemen, dan kontruksi. Ini lebih baik daripada terjebak dalamprakiraan dampak yang kurang memadai.
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dianggap sangat penting artinya. Untuk memastikan bahwa kebutuhan infrastruktursudah diprioritaskan secara mencukupi, maka perlu juga memastikan bahwa keseluruhan program untuk setiap tahun sudah dipublikasikan secaramencukupi agar masyarakat dapat ikut menentukan prioritas. Kelompok rentan (seperti perempuan, penduduk asli dan warga miskin) perludisertakan dalam proses perencanaan. Karena itu, strategi jender dan kemiskinan akan disusun oleh spesialis jender lokal.
5. Tujuan Penugasan IPMLayanan konsultan IPM dirancang untuk mendukung BRR dalam perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan keseluruhan program infrastruktur,melalui perumusan strategi dan identifikasi subproyek, penyiapan dan pelaksanaannya. Layanan difokuskan pada poinpoin utama yang terkaitdengan prioritisasi, mutu, transparansi, akuntablitas dan pengembangan kelembagaan. Strategi tersebut harus menyertakan pengembangan sistemorganisasi dan manajemen yang ada dan yang direncanakan untuk BRR.
Tugas utama perlindungan lingkungan adalah sebagai berikut:
Untuk semua subproyek tanpa memandang sumber dananya.
• Perencanaan keseluruhan infrastruktur strategis untuk Aceh dan Nias, sesuai strategi infrastrukturBRR;
• Manajemen program untuk proses rekonstruksi di Aceh dan Nias;• Bantuan penguatan kelembagaan untuk Pemda, terutama bantuan pengembangan dan kordinasi
program; dan• Pemantauan program dan evaluasi keluaran.
Untuk subproyek yang didanai BRR/MDF:
• Kajian mengenai rencana pemerintah kabupaten/kota dan propinsi untuk investasi infrastruktursebagai dasar investasi BRR;
• Manajemen, supervisi dan pemantauan mutu subproyek infrastruktur yang didanai BRR;• Dukungan pengadaan untuk subproyek infratsruktur yang didanai BRR;• Dukungan antikorupsi untuk subproyek infratsruktur yang didanai BRR; dan• Dukungan untuk BRR dalam pengelolaan tim konsultan yang akan membantu pelaksanaan
komponen lain dari subproyek yang diusulkan.
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)Kerangka Perlindungan Sosial dan Lingkungan
Infrastructure Reconstruction Enabling Program Lampiran 7A Hal. 44 dari 125
Pedoman operasional ini disusun untuk menangani komponen bantuan perlindungan lingkungan yangtermasuk dalam lingkup pekerjaan IPM. Jelas dalam kerangka acuan bahwa penugasan ini berlakuhanya untuk subproyek yang didanai BRR/MDF.
6. Tujuan Kerangka Lingkungan dan SosialKerangka perlindungan lingkungan daan sosial memberikan gambaran umum mengenai kebijakan dan pedoman untuk tujuan berikut:
• melindungi kesehatan manusia;• mencegah kerusakan lingkungan akibat investasiinvestasi individual atau dampak kumulatifnya;• meningkatkan hasil lingkungan yang positif;• menghindari atau memperkecil pembebasan lahan dan pemaksaan relokasi penduduk dan, jika
tidak bisa dihindari, memberikan ganti rugi sesuai nilai yang berlaku dan memberikan bantuandalam menata kembali penghidupan berdasarkan hasil konsultasi dengan warga yang terkenadampak; dan
• hindari konflik antar warga masyarakat dan perkuat kesatuan sosial masyarakat.
Mekanisme untuk pelaksanaan kerangka tersebut dimasukkan dalam struktur, pedoman dan alatpengawasan Proyek serta kerangka acuan untuk IPM dan PDCS dibawah kantor regional BRR (PantaiBarat, Nias dan tingkat Propinsi).
7. Kerangka Manajemen Lingkungan dan Sosial
7.1. Proses
Prosedur kajian lingkungan dari Pemerintah Indonesia, secara umum sesuai dengan yang dipakai BankDunia, dan menjadi bagian dari kerangka pendekatan proyek IREP/IPM untuk penyaringan lingkungandan pelaksanaan tindakan perbaikan dan langkahlangkah pemantauan. Prosedur perlindunganlingkungan ditunjukkan dalam Exhibit 7A1 dan dijelaskan secara singkat dalam bagian berikut.
7.2. Fase Perencanaan dan DisainFase perencanaan dan disain dimulai di tingkat pemerintah daerah. Setiap Pemda harus menyusun rencana investasi tahunan untuk infrastruktur,yang dikembangkan dari strategi pembangunan limatahunnya dan rencana strategis tahunan. Penyaringan lingkungan awal dilakukan olehPDCS bekerja sama dengan Pemda dan Sekber di daerah. Hasilnya akan dikirim ke IPM untuk dipelajari. Rencana investasi dapat diubahberdasarkan hasil penyaringan awal, agar subproyek yang memerlukan AMDAL dan LARAP dapat diundur ke tahun berikutnya.
Draft Rencana Investasi Tahunan (AIP) diserahkan ke kantor regional BRR. Sekber akan menentukanprioritas program yang dilaksanakan BRR, bersama dengan pemerintah daerah lain. Daftar panjang inidiserahkan ke BRR dan IPM untuk prioritisasi dan penyusunan daftar pendek subproyek yang akandilaksanakan. BRR/IPM mengkaji dan menyusun daftar pendek subproyek paling tepat dalam kaitannyadengan kesuluruhan strategi BRR untuk rekontruksi infrastruktur.
Salah satu masukan untuk prioritisasi ini adalah hasil kajian tim perlindungan lingkungan IPM, untukmemeriksa apakah daftar pendek berisi subproyek yang memerlukan AMDAL atau pembebasan lahanatau relokasi penduduk. Jika memang demikian, maka subproyek ditempatkan, pada prioritas lebihrendah agar tersedia cukup waktu untuk menyusun studi yang diperlukan. Penyusunan dokumenAMDAL kemudian dimulai oleh subkonsultan AMDAL IPM, yang akan ditugaskan melalui proses tender.
Informasi lebih lanjut akan diminta dari Pemda, untuk melengkapi proses penyaringan. Wakil instansilingkungan daerah terkait (BAPEDALDA Propinsi) akan diundang untuk ikut serta dalam prosespenyaringan. Hasil penyaringan, yang perlu disepakati dan disetujui bersama, akan disampaikan secara
Jika AMDAL/EIA lengkap atau LARAP lengkap diperlukan, maka IPM menjadi bertanggungjawab atas seleksi dan manajemen subkonsultan. IPM akan menyusun draf kerangka acuanuntuk AMDAL dan mengirim ke BAPEDALDA Propinsi atau BAPEDALDA akan menyusunsendiri kerangka acuan (TOR) tersebut. Penyusunan TOR ini diiklankan di harian lokal untukmendapat persetujuan Komisi AMDAL. Proses ini memerlukan waktu 2 bulan. Total waktuyang diperlukan untuk menyelesaikan AMDAL minimum 8 bulan. Pengaturan seperti inisekarang sedang dirundingkan dan disepakati oleh BAPEDALDA NAD dan Propinsi Sumutuntuk Nias.
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)Kerangka Perlindungan Sosial dan Lingkungan
Infrastructure Reconstruction Enabling Program Lampiran 7A Hal. 45 dari 125
resmi ke Pemda dan BAPEDALDA. BAPEDALDA akan menjadi pembuat keputusan akhir dalam prosespenyaringan.
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)Kerangka Perlindungan Sosial dan Lingkungan
Infrastructure Reconstruction Enabling Program Lampiran 7A Hal. 46 dari 125
Exhibit 7A1
Prosedur Lingkungan IREP dan Hubungannya dengan Komponen Komponen Proyek yang lain
PDCSKABUPATEN• Strategi pembangunan ekonomi (20 tahun)
• Rencana strategi 5 tahun
• Rencana pembangunan jangka menengah
• Rencana pembangunan tahunan (Repeta)
• Cetak Biru Rehabilitasi Rekonstruksi
• Rencana Strategis BRR
• Rencana Rehabilitasi & Rekontruksidari Pemprop/Pemkab dan DonorLain/LSM
Perencanaan Strategis
Penaksiran & Kajian
IdentifikasiProyek
Peningkatan KapasitasKelembagaan
Lokal
Bagan PenilaianKelembagaan
Prioritisasi &Rencana Investasi
Rencana RekontruksiInfrastruktur Strategis [SIRP]
Format & Bagan AIP
[SOP/ Petunjuk Seleksi Proyek,Pemograman, Penyerahan
Rencana InvestasiTahunanAIP/ IIPP
Kajian & Rekomendasi
Rencana InvestasiTahunan
PotensiIREP
GAPS yangteridentifikasi
NonIREP
PenyusunanDED,
Dok. StandarTender &
Finance & Donor Coordination
Penyaringan Lingkungan &Sosial (Penyusunan DokumenLingkungan & Perlindungan)
FASILITASPEMBIAYAAN
PROPOSAL PROYEKIREP
IREP/PIU Pengadaan oleh BRR[hanya Tahun 1]
Pengaturan, Dukungan &Pemberian Saran untuk Unit
Pengadaan
KONTRAKTOR
Supervisi & Sistem & ProsedurPe
KABUPATEN
Operasi &Pemeliharaan
Donor yangada/sedang berjalan /Program PemdaProgram Baru
PelaksanaanManajemen
Penyaringan awaldilaksanakan olehPDCS bekerjasamadengan Pemda danSekretariat Bersama didaerah. Kirimkanhasilnya ke IPM untuk
Prosedur Lingkungan
Daftar pendeksubproyek untuk UKL/UPL dikirimkan keBAPEDALDA untukdisetujui danpersetujuan
NOL dari Bank Dunia
IPM/BAPEDALDAbekerjasama menyusun TOR
dan melaksanakanpengadaan konsultan
AMDAL .
Konsultasi awal dan iklanTOR untuk AMDAL
Proyek AMDALdipindahkan keProyek tahunselanjutnya. UntukUKL/UPL atau SOPuntuk investasi
Uraian rincisubproyek untukAMDAL dan UKL/UPL dikirimkan oleh
Penyusunan UKL/UPLatau pencantumkanSOP kedalamdokumen kontrak olehPDCS
PDCS mengawasi langkahpenanganan lingkunganyang dilakukan kontraktor.IPM melaksanakan kendalimutu/QA dan pemeriksaan
BAPEDALDA propinsi dankabupaten bertanggungjawab setelah kontruksiselesai.
Dokumen AMDAL/RKL/RPLdisusun oleh konsultan
AMDAL
Dokumen dimasukkan dalamwebsite atau media massa
Kajian dan persetujuandokumen oleh KomisiAMDAL dan Gubernur
BRR/IPM
Penilaian & Kajian
Penilaian & Kajian
Kerangka Perlindungan Sosial dan Lingkungan
Lampiran 7A Hal. 6 dari 21
Sistem & ProsedurManaje
men
STRATEGI KELUAR(Exit Strategy)
Infrastructure Program Manegement (GHD Pty Ltd) Penyusunan Studi Lingkungan
Infrastructure Recontruction Enabling ProgramLampiran 7B Hal. 47 dari 125
Program yang disetujui kemudian dikirim kembali ke daerah, dan PDCS bertanggungjawab ataspenyusunan dokumen tender dan UKL/UPL. UKL/UPL dan LARAP sederhana yang sudah selesaidisusun oleh spesialis perlindungan lingkungan dari PDCS untuk Pantai Barat, Nias dan Propinsidiserahkan ke tim BRR/IPM untuk kajian dan komentar.
Setelah semua dokumen diserahkan ke BRR dan IPM untuk kajian akhir oleh Tim Pengadaan IPM,BRR akan secara resmi menyerahkan semua dokumen ke MDF untuk disetujui pendanaannya melaluifasilitas IRFF. Ini akan menyertakan dokumentasi lingkungan dan pembebasan lahan. Buktibuktiharus diberikan ke MDF, termasuk persetujuan resmi dokumen lingkungan oleh BAPEDALDA Propinsiuntuk UKL/UPL, atau, persetujuan resmi dari Gubernur. Untuk dokumen AMDAL, BRR akan mengkajidan menyetujui semua dokumen DED dan dokumen tender yang sudah selesai. Ini termasuk jugakajian perlindungan untuk memastikan bahwa dampak utama yang diidentifikasi sudah ditanganisecara mencukupi. Ini meliputi:
• Langkah struktural yang harus dicantumkan dalam DED;• Langkah nonstruktural yang harus dibuat menjadi daftar dalam ketentuan kontrak; dan• Prosedur Standar Operasional yang disempurnakan untuk manajemen dampak dan sosial yang
dipadukan dalam dokumen tender dan kontrak.
Perlu dicatat bahwa ketentuan dalam perjanjian hibah IREP dan IRFF – untuk subproyek pertama di setiap kabupaten, UKL/UPL atauAMDAL harus diserahkan ke Bank Dunia untuk disetujui, bukan hanya kajian. Akibatnya, disarankan agar PDCS menyerahkan UKL/UPLatau AMDAL pertama di setiap kabupaten ke IPM dan BRR sedini mungkin dalam fase disain, agar ada cukup waktu bila diperlukanpenyusunan ulang disain.
7.2.1. Kriteri eligibilitas Subproyek dari Perjanjian Hibah
Subproyek harus sesuai dengan Kerangka Perlindungan Lingkungan dan Sosial dankemungkinan tidak:
(i) membawa dampak penting pada tempat yang sensitif dari segi lingkungan danbudaya;
(ii) menyebabkan aliran sumberdaya air lintas daerah
(iii) menyebabkan pembabatan hutan dalam jumlah besar;
(iv) memakai atau mengeluarkan racun dan/atau limbah berbahaya; atau
(v) menyebabkan permukiman kembali dalam jumlah besar.
7.2.2. Pemberitahuan kepada MDF dan/atau Ketentuan Persetujuan
Ketentuan berikut ini diperlukan:(i) MDF harus diberitahu mengenai penyusunan dokumen analisis lingkungan, baik
AMDAL maupun UKL/UPL;(ii) Pemberitahuan persetujuan oleh BAPEDALDA atau Komisi AMDAL sebelum
penyerahan, untuk persetujuan proyek oleh MDF; dan(iii) Jika ini adalah AMDAL pertama atau UKL/UPL pertama untuk subproyek di kabupaten
tertentu, maka perlu juga disetujui oleh MDF.
Infrastructure Program Manegement (GHD Pty Ltd) Penyusunan Studi Lingkungan
Infrastructure Recontruction Enabling ProgramLampiran 7B Hal. 48 dari 125
7.3. Fase Pelaksanaan
Setelah subproyek dilaksanakan, tanggungjawab pemantauan pelaksanaan perlindunganlingkungan berada pada PDCS, yang mempunyai konsultan lingkungan dalam timnya.Tanggungjawab melaksanakan perlindungan lingkungan yang disarankan dipikul olehkontraktor. Semua kontrak harus mencantumkan ketentuan untuk melaksanakan perlindunganlingkungan yang disarankan, agar kontraktor dapat menyertakan ketentuan mengenaipelaksanaan semua persyaratan dalam kontraknya. Tim pengadaan IPM harus memastikanbahwa ketentuan mengenai pemantauan sosial dan lingkungan ini sudah dicantumkan dalamlingkup kontrak. Staf perlindungan lingkungan dan sosial dari MDF juga diminta memeriksakeberadaan ketentuan ini.
Tim Pemastian Mutu IPM menyertakan juga komponen manajemen lingkungan, yang akandipakai untuk pemantauan lingkungan dan sosial.
Tindaklanjut pemantauan dan evaluasi setelah kontruksi menjadi tanggungjawab BAPEDALDAkabupaten bekerjasama dengan BAPEDALDA Propinsi. Perlu dianggarkan pengeluaran rutinkedua instansi ini. Keterbatasan anggaran sering menjadi masalah dalam manajemenlingkungan di Indonesia secara umum, tapi penting diperhatikan untuk menjamin keberlanjutanselama proses transisi pengelolaan ke Pemda di Aceh dan Nias.
8. Kategori PenyaringanSubproyek yang sedang, dirancang terlebih dahulu akan disaring secara individual dan diklasifikasikan sebagai berikut:
8.1. Perlindungan LingkunganSecara umum persyaratan perlindungan lingkungan adalah bahwa:
• Analisis lingkungan lengkap (proses AMDAL ANDAL/RKL/RPL) diperlukan;• Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan (UKL/UPL) diperlukan dengan ketentuan
dalam kontrak kontruksi untuk melaksanakan semua langkah pengelolaan lingkungan yangdiusulkan; dan
• Prosedur operasional standar lingkungan dengan ketentuan dalam kontrak kontruksidiperlukan untuk melaksanakan semua langkah pengelolaan lingkungan yang diusulkan.
Dasar penyaringan adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 308/2005. Ini adalah usaha untuk merampingkan proses yangumum dipakai. Menurut Permen No. 308/2005, tidak ada kriteria yang tersedia untuk menentukan apakah UKL/UPL diperlukan.Karena peraturan ini berlaku hanya untuk AMDAL, maka diasumsikan ada keluwesan mengartikan peraturan ini. Pendekatan umumyang dimaksud adalah, untuk semua subproyek dengan dampak kecil, UKL/.UPL diperlukan. Ini mengacu pada Keputusan MenteriKimpraswil No. 17/KPTS/M/2003 mengenai kriteria permukiman dan kegiatan infrastruktur yang pada dilengkapi dengan upayapengelolaan dan pemantauan lingkungan (UKL/UPL). Ketentuan mengenai SOP lingkungan mencantumkan kategori ketiga untukkontrak subproyek yang tidak dicantumkan dalam peraturan tersebut. Namun, ini mulai dipakai dalam praktek proyek jalan olehDepartemen Pekerjaan Umum diseluruh Indonesia.
Exhibit 7A2 memberikan kriteria penyaringan yang telah dipilih (umumnya untuk pembangunanbaru atau pembebasan lahan) yang akan memerlukan analisis lingkungan lengkap. Kriteriatersebut diambil dari KepMen No. 308/2005. Exhibit 7A2 hanya memberikan kriteria yangdipilih. Dalam menerapkan kerangka ini, maka lampiran dalam keputusan ini diacu secaralangsung. Kriteria ini hanya mewakili batasan maksimum (contohnya, untuk pelebaran sepanjang15 km di daerah perdesaan). AMDAL/EA lengkap dapat diminta dari subproyek walau subproyekmasih dalam batasan maksimum, bedasarkan diskusi antara IPM dan BAPEDALDA (contohnya,TPA baru dengan luas kurang dari 10 hektar).
Infrastructure Program Manegement (GHD Pty Ltd) Penyusunan Studi Lingkungan
Infrastructure Recontruction Enabling ProgramLampiran 7B Hal. 49 dari 125
Exhibit 7A2
Kriteria Penyaringan Studi Lingkungan (AMDAL, UKLUPL atau SOP Lingkungan)
Besaran
No Tipe KegiatanAMDAL(Peraturan MenteriLingkungan HidupNo. 308/ 2005)
UKLUPL(Keputusan MenteriKimpraswil No.17/KPTS/M/2003)
S O P
I Jalan1 Pembangunan dan/atau
peningkatan jalan denganpelebaran hingga keluardaerah milik jalana) Kota Besar Panjang 5 km
atau luas 5 ha.Panjang 1 hingga <5kmatau luas 2 hingga <5ha.
Panjang< 1 kmatau Luas < 2 ha.
b) Kota Menengah Panjang 10 kmatau Luas 10 ha.
Panjang 3 hingga<10km atau Luas 5hingga <10ha.
Panjang< 3 kmatau Luas < 5 ha.
c) Perdesaan Panjang 15 km. Panjang 5 hingga<15km
Panjang< 5 km.
2 Peningkatan jalan didalamdaerah milik jalana) Kota Besar Panjang 10 km Panjang< 10kmb) Kota Menengah Semua ukuran
II Perumahana) Kota Besar Luas 25 ha Luas 2 hingga <25 ha Luas < 2 Hab) Kota Menengah Luas 50 ha Luas 2 hingga <50 ha Luas < 2 Hac) Perdesaan Luas 100 ha Luas 2 hingga <100 ha Luas < 2 Ha
III Pembangunan kawasanpermukiman untukpemindahan penduduk
Relokasi untuk200 kepala
keluarga atau luas100ha
Relokasi untuk 50hingga 200 kepalakeluarga atau luas: 2hingga 100 ha
Relokasi untuk < 50kepala keluargaatau luas <2 ha
IV Air Bersih dan Sanitasi1 Jaringan air bersih
a) Pembangunanjaringan distribusi
Daerah layanan 500 ha
Daerah layanan100 s/d <500 ha
Daerah layanan< 100 ha
b) Pembangunanjaringan tranmisi
Panjang 10km Panjang 2 hingga <10km Panjang < 2 km
2 Pengambilan air dari danau,sungai, sumber permukaanatau sumber lain
Debit pengambilan250 liter/detik
Debit pengambilan50 to <250 liter/detik
Debit pengambilan< 50 liter/detik
3 Pembangunan instalasipengolahan air
Debit >50 liter/detik Debit <50 liter/detik
4 Sumur arteri Debit >5 hingga <50liter/detik
Debit <5 liter/detik
5 Pembangunan instalasipengolahan tinjatermasuk IPLT
Luas 2ha Luas <2ha
6 Pembangunan instalasipengolahan air limbah(IPAL)
Luas 3ha Luas <3ha
Infrastructure Program Manegement (GHD Pty Ltd) Penyusunan Studi Lingkungan
Infrastructure Recontruction Enabling ProgramLampiran 7B Hal. 50 dari 125
Besaran
No Tipe KegiatanAMDAL(Peraturan MenteriLingkungan HidupNo. 308/ 2005)
UKLUPL(Keputusan MenteriKimpraswil No.17/KPTS/M/2003)
S O P
7 Pembangunan sistempemipaan air limbah
Daerah layanan500ha atau sama
dengan 17.000sambungan rumah
Daerah Layanan<500ha
V Persampahan1 Pembuangan melalui
pengurugan terkendaliLuas 10ha ataukapasitas 10.000 ton
Luas <10ha ataukapasitas <10.000 ton
2 Pembuangan di daerahpasang surut
Luas 5ha ataukapasitas 5.000 ton
Luas <5ha ataukapasitas <5.000 ton
3 Pembangunan tempatpembuangan sementara(TPS)
Kapasitas 1000ton/hari
Kapasitas <1000ton/hari
VI Daerah Irigasi1 Pembangunan dengan
perluasanLuas 2000 ha Luas 500 ha hingga
<2000haLuas <500 Ha
2 Peningkatan denganpenambahan luas
1000ha 500ha hingga<1000ha
Luas <500 Ha
3 Pembentukan sawahdengan perluasan (perkelompok)
Luas 500ha Luas 200ha hingga<500ha
< 200 Ha
VII Pengaman Pantai1 Tembok laut / revetment Panjang >1km Panjang <1km2 Groin/pemecah ombak Panjang
10m hingga <500mPanjang <10m
VIII Pelabuhan1 Pembangunan pelabuhan
dengan dermagaPanjang 200 m,atauLuas 6.000 m2.
2 Pengerukan utama Volume 250.000m3
IX Bandara1 Pembangunan bandara
baruSemua kelas lhingga V
2 Pengembangan bandara Kelas I, II, III3 Perluasan bandara Relokasi penduduk
200 kepalakeluarga ataupembebasan lahan 100 Ha
Penyaringan pendahuluan untuk subproyek ditunjukkan di Exhibit 7A3Exhibit 7A3
Penyaringan Pendahuluan Studi Lingkungan untuk Subproyek IRFF yang Diusulkan
Infrastructure Program Manegement (GHD Pty Ltd) Penyusunan Studi Lingkungan
Infrastructure Recontruction Enabling ProgramLampiran 7B Hal. 51 dari 125
No KabupatenSubproyek IRFF
yg DiusulkanSektor (tahun) Penyaringan
LingkunganStatus Lingkungan
pada Juni 2007
I Banda Aceh Banda Aceh – Pantai &FPUD
WR/IRFF 2007 UKLUPL
Perluasan TPA GampongJawa (… . Ha)
Air Bersih &Sanitasi / IRFF
Pelabuhan Ulee Lheue Pelabuhan / IRFF2007
ANDAL dalamproses
Rehabilitasi DanRekonstruksi Jalan SyiahKuala (3.10 Km)
Jalan / IRFF 2008 SOP
Rehabilitasi DanRekonstruksi Jalan AMD(3.70 Km)
Jalan / IRFF 2008 SOP
II Aceh Besar Pelabuhan laut Malahayati Pelabuhan / IRFF2007
UKLUPL
LhoongCoastal & FPUD WR/IRFF 2007IPA Siron (yang ada 80 l/d,peningkatan 40 l/d, pipa19km)
Air Bersih &Sanitasi / IRFF2008
UKLUPL
TPA (±100ha) Air Bersih &Sanitasi / IRFF
AMDAL
Pasar Lhoong UmongSeribeeLamkuta,Lampadang LamtehLambadeuk (JK1)
Jalan / IRFF 2007 SOP
Rehabilitasi DanRekonstruksi Jalan KruengGelumpang Seunelop(2.70 Km)
SOP
Rehabilitasi DanRekonstruksi Jalan BlangMee Geunteut (2.00 Km)
SOP
III Sabang Air bersih Kota Sabang(pipa>10km)
Air Bersih &Sanitasi / IRFF2008
UKLUPL
Jalan Lingkar Pulau Weh,Sabang (60,05km) (APBN +IRFF)
Jalan /APBN+IRFF 2008
AMDAL ANDAL dalamproses
IV Aceh Jaya Calang – Pantai & FPUD SDA/IRFF 2007 UKLUPLAir bersih Kota Teunom Air Bersih &
Sanitasi / IRFF2008
UKLUPL
TPA Calang (>10ha?) Air Bersih &Sanitasi / IRFF2007
AMDAL AMDAL/APBN2007
Pelabuhan Calang Pelabuhan /IRFF 2007
AMDAL ANDAL dalamproses
Dayah Baro UjongSerangga
Jalan / IRFF 2007 SOP
Infrastructure Program Manegement (GHD Pty Ltd) Penyusunan Studi Lingkungan
Infrastructure Recontruction Enabling ProgramLampiran 7B Hal. 52 dari 125
No KabupatenSubproyek IRFF
yg DiusulkanSektor (tahun) Penyaringan
LingkunganStatus Lingkungan
pada Juni 2007
Rehabilitasi DanRekonstruksi Jalan KeudeeTeunom Sarah Raya (3.00 Km)
Jalan / IRFF 2007 SOP
Rehabilitasi DanRekonstruksi Jalan Sp. II Gunung Meunasah (6.00Km)
Jalan / IRFF 2007 SOP
Rehabilitasi DanRekonstruksi Jalan AbuTuha Dayah Baroe (0.75Km)
Jalan / IRFF 2007 SOP
Rehabilitasi DanRekonstruksi Jalan AliMakruf Kp. Blang (1.20 Km)
Jalan / IRFF 2007 SOP
V Aceh Barat Meulaboh – pekerjaanpantai & FPUD
SDA/IRFF 2007 UKLUPL
Samatiga – Pantai & FDUD SDA/IRFF 2007 UKLUPLAir bersih Meulaboh (40l/d,pipa>10km)
Air Bersih &Sanitasi / IRFF2008
UKLUPL
TPA, Meulaboh (<5ha?) Air Bersih &Sanitasi / IRFF2008
UKLUPL
Tanjung Meulaboh PanteCermin
Jalan / IRFF 2007 SOP
Rehabilitasi DanRekonstruksi Jalan BeringinMaju (1.4 Km)
Jalan / IRFF 2007 SOP
Rehabilitasi DanRekonstruksi Jalan Tgk.Chik Ali Akbar (0.3 Km)
Jalan / IRFF 2007 SOP
Rehabilitasi DanRekonstruksi Jalan BeringinJaya (0.7 Km)
Jalan / IRFF 2007 SOP
Rehabilitasi DanRekonstruksi Jalan SuakSigadeng Seunebok (1.7Km)
Jalan / IRFF 2007 SOP
VI Nagan Raya Drainase Kec.SeunaganJl.Nasional (1300m)
Air Bersih &Sanitasi / IRFF2008
UKLUPL
Water supply Kec.Seunagen Timur,Kec.Seunagan, Kec.Kuala(10l/s)
Air Bersih &Sanitasi / IRFF2008
UKLUPL
TPA Seunagan (<5ha?) Air Bersih &Sanitasi / IRFF
UKLUPL
Infrastructure Program Manegement (GHD Pty Ltd) Penyusunan Studi Lingkungan
Infrastructure Recontruction Enabling ProgramLampiran 7B Hal. 53 dari 125
No KabupatenSubproyek IRFF
yg DiusulkanSektor (tahun) Penyaringan
LingkunganStatus Lingkungan
pada Juni 2007
Kabu Baroh Pulo Teungoh,Kd Simpang Blang AraLhok Tonge, Jeuram Kulu
Jalan / IRFF 2007 SOP
VII Aceh BaratDaya
Drainase Kec.Blang Pidie(2288m)
Air Bersih &Sanitasi / IRFF2008
UKLUPL
Air bersih Kec.Blang Pidie,Kec.Susoh (10l/d)
Air Bersih &Sanitasi / IRFF2008
UKLUPL
Pengendalian banjir sungaiBabah (… .km?)
Air bersih/IRFF2007
Jembatan Lama Muda Jalan / IRFF 2007 SOPRehabilitasi DanRekonstruksi Jalan Kp.Rambong Ujong Tanoh(4.0 Km)
Jalan / IRFF 2007 SOP
Rehabilitasi DanRekonstruksi Jalan Sp.Lhok Pawoh Lhok Pawoh(3.5Km)
Jalan / IRFF 2007 SOP
Rehabilitasi DanRekonstruksi Jalan PanteRaja Blang Manggeng(1.8Km)
Jalan / IRFF 2007 SOP
VIII Aceh Selatan Drainase primer KotaTapak Tuan
Air Bersih &Sanitasi / IRFF2008
UKLUPL
TPA (… ..ha?) Air Bersih &Sanitasi / IRFF2008
UKLUPL
IX Aceh Singkil Drainase primer Jl.T.UmarKec.Simpang Kiri (1500m)
Air Bersih &Sanitasi / IRFF2008
AMDAL
Air bersih Kec.Singkil(20l/d, pipa<10km)
Air Bersih &Sanitasi / IRFF2008
UKLUPL
IPAL Air Bersih &Sanitasi / IRFF2008
UKLUPL
TPA Kota Singkil(<5ha) Air Bersih &Sanitasi / IRFF2008
UKLUPL
Sp. Kerenjala SKPD SP. I Jalan / IRFF 2007 SOP
X Simeulue Ruas 1 Lasikin Nasreuhe,(18.71km)
Jalan / IRFF 2007 AMDAL ANDAL dalamproses
Ruas 2 Lasikin Nasreuhe,(23.00km)
Jalan / IRFF 2007 AMDAL ANDAL dalamproses
Pelabuhan Sinabang Pelabuhan / IRFF2007
AMDAL ANDAL dalamproses
Infrastructure Program Manegement (GHD Pty Ltd) Penyusunan Studi Lingkungan
Infrastructure Recontruction Enabling ProgramLampiran 7B Hal. 54 dari 125
No KabupatenSubproyek IRFF
yg DiusulkanSektor (tahun) Penyaringan
LingkunganStatus Lingkungan
pada Juni 2007
Teluk Pusong Reservoir danperbaikan sistem drainaseKota Lhokseumawe(IRFF+APBN)
SDA/IRFF+APBN2007
AMDAL ANDAL dalamproses
XI Nias HilinaaAlasaTumula (40km) Jalan / IRFF 2007 UKLUPLPeningkatan Jl.Gn SitoliLahewaAfulu
Jalan / IRFF 2007 UKLUPL
Jl.Gn SitoliAlasa (lengkap) Jalan / IRFF 2007 UKLUPLPelabuhan Gn. Sitoli Pelabuhan /
IRFF 2007AMDAL ANDAL in
process
XII Nias Selatan Lolowa'u Teluk Dalam(58.4km)
Jalan / IRFF 2007 UKLUPL
LahusaGomo (17km) Jalan / IRFF 2007 UKLUPLJl. SisarahililoyoTuhemberua (full)
Jalan / IRFF 2007 UKLUPL
XIII JalanNasional
KeumalaGeumpang, Ruas1& 2
Jalan / IRFF 2007 AMDAL TOR AMDALdisetujui
GeumpangTutut,Ruas 1 Jalan / IRFF 2007 AMDALGeumpangTutut,Ruas 2 Jalan / IRFF 2007 AMDALTututMeulaboh Jalan / IRFF 2007 AMDALIRFF MeuhlabohTapakTuan Ruas 1
Jalan / IRFF 2007 UKLUPL UKLUPLdisetujui
IRFF MeuhlabohTapakTuan Ruas 5
Jalan / IRFF 2007 UKLUPL UKLUPLdisetujui
IRFF MeuhlabohTapakTuan Ruas 3
Jalan / IRFF 2007 UKLUPL UKLUPLdisetujui
IRFF Tapak Tuan BatasSumut Ruas 2
Jalan / IRFF 2007 UKLUPL UKLUPLdisetujui
IRFF Tapak Tuan BatasSumut Ruas 4
Jalan / IRFF 2007 UKLUPL UKLUPLdisetujui
IRFF Tapak Tuan BatasSumut Ruas 6
Jalan / IRFF 2007 UKLUPL UKLUPLdisetujui
XIV Jalan Propinsi Jalan Isaq Gelelungi(Aceh Tengah)
Jalan / IRFF 2007 UKLUPL UKLUPL/APBN2007
XV Lhokseumawe Lhokseumawe seaport Pelabuhan / IRFF2007
UKLUPL
Teluk Pusong Reservoir danperbaikan sistem drainaseKota Lhokseumawe(IRFF+APBN)
SDA/IRFF+APBN2007
AMDAL ANDAL dalamproses
Rehabilitasi dan RekonstruksiJalan Stadion (1.50 Km )
Jalan / IRFF 2007 SOP
Rehabilitasi danRekonstruksi JalanMerdeka (2.90 Km )
Jalan / IRFF 2007 SOP
Infrastructure Program Manegement (GHD Pty Ltd) Penyusunan Studi Lingkungan
Infrastructure Recontruction Enabling ProgramLampiran 7B Hal. 55 dari 125
No KabupatenSubproyek IRFF
yg DiusulkanSektor (tahun) Penyaringan
LingkunganStatus Lingkungan
pada Juni 2007
Rehabilitasi danRekonstruksi Jalan Sp.Poska Jalan Elak (2.40Km )
Jalan / IRFF 2007 SOP
XVI Langsa Pelabuhan Kuala Langsa Pelabuhan /IRFF 2007
AMDAL TOR AMDALdisetujui
IPAL (<1ha) Air Bersih &Sanitasi / IRFF2008
UKLUPL
XVII Pidie Air bersih (80l/d & pipa13.6km)
Air Bersih &Sanitasi / IRFF2007
UKLUPL
Trieng gadeng Pangwa,Gigieng Iboih
Jalan / IRFF SOP
Rehabilitasi DanRekonstruksi Jalan IeLeubeu Kuala ( 1.10 Km)
Jalan / IRFF 2007 SOP
XIX Bireuen Sp. MamplamBantayan(6.8 km) – JK 5.07
Road / IRFF SOP
XX Aceh Utara Seunuddon Bantayan Jalan / IRFF 2007 SOP
XXI Aceh Tengah TPA (… .ha?) Air Bersih &Sanitasi / IRFF2008
XXII Aceh Timur
XXIII Bener Meriah
8.2. Areaarea yang SensitifPersyaratan AMDAL / EA lengkap dapat juga dilakukan jika subproyek kemungkinan besar berdampak pada area yang sensitif,karena dekat dengan area yang sensitif atau jika kegiatan subproyek dapat membawa dampak langsung pada area yang sensitif. Areaatau daerah penting yang dianggap sensitif menurut kerangka lingkungan dan sosial tersebut meliputi:
• Taman nasional• Hutan taman• Suaka margasatwa• Suaka tanaman yang dilindungi• Hutan lindung untuk daerah aliran sungai• Suaka budaya nasional• Suaka laut• Sistem bukit pasir dan garis pantai• Daerah hutan bakau dan rawa• Daerah suku terasing• Kemiringan yang curam (>40%)• Daerah perladangan dan permukiman• Lahan produktif• Daerah lain seperti yang ditentukan BRR selama pelaksanaan
Infrastructure Program Manegement (GHD Pty Ltd) Penyusunan Studi Lingkungan
Infrastructure Recontruction Enabling ProgramLampiran 7B Hal. 56 dari 125
Pemakaian kriteria tempat sensitif mengalami kesulitan karena kurangnya informasi yangdikumpulkan pemrakarsa mengenai kondisi lingkungan sekitar subproyek. Akibatnya,pendekatan penyaringan lingkungan, yang disusun dengan bantuan Bank Dunia untuk DPUSektor Jalan Kabupaten, dipakai oleh spesialis PDCS sebagai dasar untuk melakukanpenyaringan awal. Pendekatan ini sudah dinyatakan dalam bahasa Indonesia di SK 77(Keputusan Menteri PU No. 77) dan dilampirkan sebagai Lampiran 2 dari dokumen ini.
9. Pendekatan Kelompok (Cluster) AMDAL yg DiusulkanPendekatan kelompok adalah bagian dari keseluruhan kerangka sosial dan lingkungan yang disetujui untuk IREP. Alasan pemakaianpendekatan kelompok dipicu oleh sejumlah faktor yang djelaskan dibawah ini:
• Kurangnya kejelasan dalam peraturan penyaringan dasar, yang dipakai untuk penyaringan awal.Dalam banyak hal, tidak ada perbedaan antara pembangunan baru dan penggantian ataurehabilitasi sarana. Perbedaan ini penting artinya untuk prakiraan dampak sebelum dan sesudahtsunami. Ada beberapa kasus di daerah yang lebih terpencil, tingkat kegiatan sarana mungkinsebenarnya lebih kecil daripada sebelum tsunami karena berkurangnya populasi. Akibatnya,tingkat dampak lingkungan fisik sebenarnya dari penggantian atau rehabilitasi mungkin tidakbegitu penting.
• Peraturan No. 308 mengandung keluwesan untuk pemakaian kategori penyaringan.Juga jelas dalam diskusi dengan KLH dan BAPEDALDA, bahwa PP No. 308 cukup luwes untuk membahas dan menyesuaikan kategoripenyaringan sesuai keperluan, jika tingkat dampak lebih tinggi daripada yang tersirat dalam kriteria batasan ukuran.
• Kurangnya diskusi antara pemrakarsa dan tim teknis dari BAPEDALDA.
Tampak jelas dalam periode pendahuluan, bahwa komunikasi kurang terjalin antar timtimperencana subproyek infrastruktur, Satker dan BAPEDALDA Propinsi, dalam kaitannya denganpenjelasan akurat mengenai lingkup setiap subproyek. Jika pandangan BAPEDALDA tidak jelas,maka peraturan akan diartikan secara harafiah. Ini artinya banyak subproyek yang mungkinseharusnya cukup UKL/UPL telah diajukan untuk proses AMDAL.
• Perlunya mengurangi fokus pada penyusunan TOR, tapi lebih pada konsultasi dengan masyarakatyang terpengaruh dan pemrakarsa subproyek.
Usaha peningatan kapasitas hingga hari ini mungkin terlalu menekankan pemakaian banyaksumberdaya untuk mendapatkan bantuan dalam penyusun TOR AMDAL oleh tim teknis. Selainitu, penyusunan materi penyaringan oleh konsultan AMDAL tampaknya tidak begitu berguna.Jumlah proyek yang menjalani penyaringan AMDAL melebihi proporsi jika dibandingkan denganperencanaan awal subproyek dalam dokumen penaksiran (PAD) yang menyiratkan 15% darisemua subproyek. Saat ini, keseimbangan tampaknya terbalik sepenuhnya.
• ADB telah berhasil memakai pendekatan ini untuk pengelompokkan UKL/UPL, dengan memakaikesepakatan bersama (MOU) antara ADB dengan dua BAPEDALDA propinsi.
Dengan memakai pendekatan ini, ADB telah menyaring lebih dari 100 subproyek dan dalam setiapkasus, kecuali subproyek yang mengakibatkan peralihan antar daerah aliran sungai. Pendekatanini menghasilkan penyaringan UKL/UPL bukan AMDAL lengkap.
Semua faktor tersebut menimbulkan situasi dimana pendekatan yang lebih inovatif telah dipertimbangkan dan disetujui secara prinsip olehKLH pada pertemuan bersama tanggal 31 Mei 2007 di Jakarta. Ada potensi keterlambatan pelaksanaan subproyek untuk program tahun 2008,terutama subproyek APBN, karena lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses AMDAL. Ironisnya, ini adalah apa yangdirancang dalam PP No. 38 untuk dihindari. Seperti disebutkan diatas, banyak subproyek suharusnya dapat ditangani dengan lebih baik denganmemakai UKL/UPL rinci dengan penekanan lebih pada manajemen dampak kontruksi.
Infrastructure Program Manegement (GHD Pty Ltd) Penyusunan Studi Lingkungan
Infrastructure Recontruction Enabling ProgramLampiran 7B Hal. 57 dari 125
9.1. Kriteria dan Pendekatan yg DiusulkanUntuk menangani masalah ini, Proyek akan memakai opsi pendekatan kelompok UKL/UPL atau AMDAL. Jika setelah penyaringanada subproyek yang sama dan membutuhkan AMDAL atau banyak UKL/UPL, maka pertimbangan lebih lanjut akan diberikan terkaitdengan pemakaian pendekatan kelompok AMDAL. Pendakatan ini telah mendapat persetujuan prinsip dari Kementrian LingkunganHidup di Jakarta, juga dari BAPEDALDA Propinsi Aceh dan Sumatera Utara (Nias). Kriteria untuk pesetujuan pemakaian kelompokAMDAL diringkas dibawah ini:
• Kriteria penyaringan sebagai kelompok AMDAL terpadu
• Sama atau sektor terkait
• Lokasi geografis yang sama
• Tatanan lingkungan yang sama dalam DAS (Daerah Aliran Sungai) yang sama
• Tipe dan tingkat dampak yang sama
• Langkah penanganan (mitigasi) yang sama
• Sumber dana yang sama, seperti IRFF atau APBN
10. Prosedur Pemilihan Konsultan
IPM akan bertanggungjawab menugaskan tenaga konsultan spesialis tambahan untuk penyusunanstudi lingkungan dan sosial yang diperlukan (AMDAL dan LARAP lengkap). IPM akan memberikankontrak tahunan yang dapat diperpanjang, ke perusahaan atau gabungan perusahaan yang terbuktibanyak melakukan analisis lingkungan dan sosial sesuai standar Pemerintah Indonesia dan BankDunia. Memang perusahaan seperti ini kebanyakan berada di Jawa, tapi perusahaan tersebutdidorong untuk membentuk kemitraan dengan organisasi setempat (LSM dan lembaga akademis)untuk melaksanakan fungsi riset lapangan.
Diharapkan sekitar 10 – 15% (atau sekitar 8 – 10 subproyek) dari total 80 subproyek akan memerlukan AMDAL da/atau LARAP, dan 4050%memerlukan UKL/UL dan/atau LARAP singkat. Sudah jelas dalam penaksiran bahwa, seandainya angkaangka ini terbukti tidak mencukupi,maka sumberdaya tambahan untuk studi akan disediakan sebagai bagian dari pendanaan yang diberikan melalui Fasilitas RekontruksiInfrastruktur Lokal yang diusulkan. Saat ini ada tujuh subproyek yang sedang dipersiapkan untuk dilaksanakan dalam program tahun 2007,yang memerlukan AMDAL. Pada tahun 2008, angka ini diharapkan berkurang karena komunikasi antara Staker dan BAPEDALDA semakinbaik, juga pemakaian pendekatann kelompok kapanpun dianggap memungkinkan.
Prosedur untuk penyusunan dan penyelesaian AMDAL dan UKL/UPL sudah dijelaskan dalam KepMenNo. 308/2005. Untuk AMDAL, tim teknis dari Pemda dan Pemprop akan menyusun dan menyetujuiTOR (Kerangka Acuan) AMDAL, konsultan melaksanakan studi, dan kajian akhir dan persetujuandilakukan oleh Komisi AMDAL Tingkat Propinsi lalu Gubernur. Mengingat kurangnya kapasitas otoritaslingkungan lokal untuk menanggung beban kerja ini, mak IPM akan menyerahkan draf TOR ke timteknis untuk disetujui. Pengaturan seperti ini saat ini sedang dirundingkan dengan BAPEDALDA.
Format dasar untuk menyelesaikan UKL/UPL diberikan di Lampiran 2 dalam KepMen 308/2005. FormUKL/UPL umumnya diserahkan ke otoritas lingkungan lokal untuk dikaji dan disetujui. Sudah banyakdari pekerjaan ini dilimpahkan ke otoritas propinsi karena banyak BAPEDALDA kabupaten tidakmempunyai kapasitas yang memadai. Jika diperlukan pembebasan lahan dan ganti rugi, makapendekatan standar Bank Dunia akan dipakai untuk penyusunan LARAP.
10.1. TOR (Kerangka Acuan) untuk Perusahaan Konsultan atau LSM yg Berkualifikasi
Penunjukkan langsung konsultan yang memenuhi kualifikasi harus disetujui MDF untukkontrak dengan nilai hingga $60.000. Satu kelompok kecil perusahaan konsultan akandiperkerjakan dengan basis masa kontrak, dan anggaran untuk subproyek diserahkanhingga nilai ini.
10.2. TOR Generik
Berikut adalah komponen yang disarankan untuk dicantumkan dalam lingkup kerjasemua TOR, berdasarkan pencitraan satelit dan pemetaan yang disediakan oleh ProyekADB ETESP.
Infrastructure Program Manegement (GHD Pty Ltd) Penyusunan Studi Lingkungan
Infrastructure Recontruction Enabling ProgramLampiran 7B Hal. 58 dari 125
• Menyepakati bersama konsultan IPM Proyek mengenai batasbatas bidang studi yangditentukan;
• Menyusun inventarisasi bidang studi dan sumberdaya alam dan manusia spesifiktempat, dengan skala masingmasing 1 : 5000. Inventarisasi ini harus meliputi tapitidak terbatas pada:− Bidang ekologi lokal termasuk fauna darat dan flora daerah rawa, hutan bakau,
muara atau laguna pantai yang dekat dengan subproyek;− Daerah atau tempat penting bermakna khusus bagi budaya, arkeologi atau
peradaban lokal;• Melaksanakan pemantauan dasar untuk kualitas air, kualitas udara dan suara,
mempergunakan hanya parameter yang dapat diukur dengan alat genggam, misalnyaDO, pH dan salinitas.
• Berkonsultasi erat dengan kelompok pengguna lokal dan membahas pendapat danusulan mereka untuk disain ulang proyek;
• Bekerjasama dengan ahli perencanaan sosial; identifikasi kemungkinan pembebasanatau pertukaran lahan yang diperlukan unntuk mewujudkan rasionalisasi pemanfaatanlahan subproyek;
• Identifikasi kemungkinan dan adanya tanah yang mengandung asam sulfat di setiapdaerah studi;
• Identifikasi dengan beberapa rincian mengenai cara pemanfaatan lahan sebelumtsunami dan cara perencanaan infrastruktur tertentu yang dipakai sebelum tsunami,dan apa kemungkinan dampaknya;
• Menjelaskan ekonomi lokal sebelum dan sesudah tsunami atau gempa bumi, dan carapengoperasian infrastruktur sebelum tsunami (misalnya: jika pelabuhan, berapabanyak kapal yang keluar masuk sebelum tsunami);
• Menaksir pentingnya inventarisasi sumberdaya dan mengusulkan opsi untuk restorasidan peningkatan pendapatan;
• Bekerjasama dengan tim perencanaan dan teknik sosial, pergunakan hasil dari tugastugas sebelumnya untuk bersamasama merancang sarana; dan
• Menyusun Rencana Manajemen Lingkungan (RKL/RPL) dengan mempergunakanPedoman Lingkungan Bank Dunia, serta rekomendasi mengenai cara penanganan danpemantauan dampak kontruksi dengan lebih baik.
Tim konsultan yang ditugaskan harus beranggotakan: Perencana/ahli lingkungan dengan Sertifikat AMDAL B untuk mengelola pekerjaan. Dia
harus mempunyai pengalanan mengkordinir dan menyusun ANDAL/RKL/RPL,menurut peraturan perundangundangan Indonesia.
Ahli ekologi darat atau disiplin ilmu yang erat kaitannya, dengan pengalaman dalamekosistem pantai dan muara.
Ahli tanah / geokimia dengan pengalaman menangani masalah drainase asam jikakondisi tanah mengandung asam sulfat;
Ahli informasi geologi atau sistem pemetaan; dan Perencana sosial dengan pengalaman dalam penyusunan LARAP untuk proyek Bank
Dunia
Infrastructure Program Manegement (GHD Pty Ltd) Penyusunan Studi Lingkungan
Infrastructure Recontruction Enabling ProgramLampiran 7B Hal. 59 dari 125
11. Disain Langkah Penanganan (Mitigasi)
Disain yang tepat dapat menyisihkan dan mengurangi sebagian besar dampak buruk kegiatanproyek. Disain teknis yang bagus akan membawa dampak positif pada kondisi lingkungan di tempatproyek seperti banyak terbukti.
IPM akan mempelajari dampak buruk pada ekologi lokal berdasarkan kasus per kasus. PDCS akanmelakukan pengamatan pradisain bersamasama dengan spesialis/ahli lingkungannya di setaptempat subproyek. Selain itu, kearifan lokal dari pemangku kepentingan lain dan warga penghunidapat ditampung untuk memastikan bahwa subproyek tidak akan menimbulkan dampak sumberdayalingkungan yang penting.
Kordinasi dengan instansi utama dan pemangku kepentingan lain harus dimulai sejak fase disain. Iniakan memastikan bahwa setiap subproyek siap menangani dampak seperti yang terkait denganpermukiman ulang dan layanan kesehatan, jika diperlukan. IPM telah menyusun draf dokumenkontrak standar yang mencantumkan langkah penanganan dampak lingkungan dan sosial.
12. Langkah Penanganan Dampak Kontruksi
Proyek akan menekankan manajemen lingkungan selama fase kontruksi karena pengelolaaninfrastruktur rehabilitasi, yang sesuai dengan parameter disain selama tahap operasi, dapatmemperkecil atau mengurangi potensi dampak buruk. Dokumen tender standar akan mencantumanklausul lingkungan berikut ini:
• Kontraktor harus melestarikan lansekap kultural sebaik mungkin, dengan cara menjalankanoperasinya sedemikian rupa sehingga dapat mencegah kerusakan yang tidak perlu ataumencemari alam sekitar. Kecuali jika diperlukan untuk pekerjaan permanen, kontraktor harusmelindungi tambang pasir batu, lobang galian, tempat penahapan dan pemrosesan, tempatsampah, dan tempat pekerja (camp), semua pohon, p0ohon muda dan semak belukar darikerusakan yang tidak perlu. Kontraktor harus melaporkan kerusakan yang tidak dapat dihindaridan mengembalikan ke kondisi semula jika perlu.
• Kontraktor harus mencegah bahan pencemar, sampah atau polutan lain yang tak sengaja tumpah, terutama ke aliran air atau sumber air bawahtanah. Polutan ini bisa berupa air limbah takteroleh, limbah sanitasi, tailing, produk perminyakan, kimia, biosida, garam mineral dan polusithermal.
• Air limbah, termasuk agregat pemrosesan dan adonan beton, tidak boleh memasuki aliran airsebelum melewati kolam dan saringan bertahap, atau pemrosesan lain, dan tidak bolehmenurunkan kualitas air atau membahayakan kehidupan air.
• Kontraktor harus memastikan bahwa bahan limbah, sampah dan bahan galian sudah dibuangdengan benar dari permukaan jalan. Jika pembuangan dengan api atau dipendam, maka ini tidakboleh menimbulkan dampak negatif pada air, tanah dan sumber air tanah.
• Kontrak tor harus memperkecil emisi yang menyebabkan polusi udara dan air. Kontraktor harusmemperkecil debu akibat penangan atau pengakutan agregat, semen, dll, melalui metodepenyiraman air atau lainnya. Kontraktor boleh membakar material, semak atau pohon hanya jikadiijinkan pemiliknya dan dalam kondisi cuaca yang mendukung.
• Kontraktor harus merencanakan gudang, tempat pekerja, tempat penyimpanan dan sarana lainsebelumnya dan menentukan bagaiman wujud lingkungan setelah kontruksi selesai. Kontraktorharus menempatkan sarana ini sedemikian rupa sehingga dapat menjaga sebaik mungkinkelestarian lingkungan alam seperti pohon dan vegetasi lain.
Infrastructure Program Manegement (GHD Pty Ltd) Penyusunan Studi Lingkungan
Infrastructure Recontruction Enabling ProgramLampiran 7B Hal. 60 dari 125
• Bangunan dan tempat pekerja harus dapat berfungsi sebagai permukiman permanen ataunantinya menjadi bagian masyarakat setelah subproyek selesai, jika PMU memperkirakanmanfaatnya akan seperti ini. Atau, kontraktor harus merobohkannya setelah kontruksi selesai danmengembalikan lingkungan sekitar ke kondisi semula.
• Kontraktor harus menata lasekap dan menutup kembali lobang galian dengan tanaman dan,sesuai disain ekologi, memberikan daerah pengganti lansekap alami dan habitat yang hilang.
13. Perlindungan Sosial
Strategi terpisah saat ini sedang disusun untuk Perlindungan Sosial, bekerjasam dengan kantor BankDunia di Jakarta. Dokumen ini akan menjelaskan prosedur perlindungan sosial untuk LARAPLengkap dan Singkat untuk semua prosedur pelaksanaan proyek IREP/IRFF. Ini termasukpenjelasan mengenai persyaratan dan mekanisme penanganan keluhan.
13.1. Kerangka Perlindungan Sosial
Proyek akan memberikan manfaat bagi masyaakat umum melalui peningkatan penyediaanlayanan seperti air bersih, sanitasi dan transportasi. Memang, perempuan dan anak tidakmenjadi target khusus proyek, tapi mereka menjadi penerima utama manfaat intervensi disektor air bersih dan sanitasi yang membuat kesehatan mereka meningkat dan mengurangitugas mengumpulkan air. Menyediakan pendidikan kesehatan sebagai bagian dari intervensidi sektor sanitasi dan air bersih, akan banyak membantu terwujudnya manfaatmanfaattersebut.
Pembebasan lahan luas diperkirakan tidak akan terjadi untuk sebagian besar subproyek,karena Proyek kebanyakan menangani rehabilitasi sarana yang ada sebelum tsunami 2004,dan kontruksi biasanya dilakukan di daerah milik jalan atau pipa air bersih. Namun mungkinakan ada beberapa komponen investasi yang diusulkan jika pembebasan lahannya kecil,seperti air bersih di waduk atau tandon air atau penjajaran/penataan kembali jalan yang ada.Jika memang diperlukan tanah dengan luas kecil, maka tanah ini harus diperoleh melaluisumbangan, pembayaran ganti rugi untuk aset yang diperoleh masyarakat, atau memakaitanah pemerintah yang ada. PDCS harus mencatat semua sumbangan sukarela danpembayaran ganti rugi dari masyarakat. Dokumentasi tanah ini harus menjamin bahwa tanahini tidak dalam keadaan sengketa atau kasus lain, dan bahwa pihak berwenang telahmemberikan tanah ini untuk kepentingan subproyek.
Proyek akan berusaha menghindari kegiatan yang memerlukan pembebasan lahan secaratidak sukarela, yang memerlukan pemindahan atau relokasi penduduk, atau yangmenyebabkan pemberian ganti rugi untuk lebih dari 200 KK. Jadi, sebagian besar subproyektidak memerlukan LARAP (Land Acquisition and Resettlement Action Plan).
13.2. Peningkatan Kapasitas
Akan diberikan pelatihan untuk pelaksanaan operasi yang didanai MDF di Indonesia. PejabatPerlindungan, staf BRR dan Pemda terkait, dan staf dari instansi pelaksana atau konsultanakan diberi pelatihan mengenai aplikasi Kerangka Perlindungan sebagai bagian dari kegiatanpeningkatan kapasitas lingkungan dan sosial. IPM akan menyusun materi khusus pelatihandan menyelenggarakan lokakarya. Modul pelatihan dari spesialis mungkin akandipertimbangkan setelah tingkat pengetahuan dasar yang dapat diterima sudah terbentuk.Proyek akan melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas sebagai bagan dari program
Infrastructure Program Manegement (GHD Pty Ltd) Penyusunan Studi Lingkungan
Infrastructure Recontruction Enabling ProgramLampiran 7B Hal. 61 dari 125
kabupaten untuk manajemen Lingkungan dan Sosial. Bank Dunia akan menilai pelaksanaankerangka ini sebagai bagian dari pengawasan Proyek, dan akan memberikan saranpeningkatan tambahan jika perlu.
13.3. Konsultasi dan Sosialisai
Kerangka Perlindungan dan Sosial dikembangkan dengan dasar keseluruhan kerangka
kegiatan rekontruksi yang didanai MDF. Kerangka ini disusun melalui konsutasi
dengan PemdaPemda dan mitra pembangunan yang ikut serta dalam kegiatan
rekontruksi di Indonesia. Kerangka ini akan disediakan di website BRR. Selain itu,
IPM bermaksud menyediakan untuk umum semua dokumentasi Proyek melalui
SMART Pro.
Proyek akan mendukung studi kelayakan untuk skema infrastruktur di masa depan,
yang berkaitan dengan kebijakan perlindungan Bank Dunia. Konsultasi dan sosialisai
diwajibkan, jika kegiatan ini didanai MDF. Instansi pelaksana akan melakukan
konsultasi dengan LSM dan warga masyarakat yang terkena dampak untuk tujuan
menampung pendapat mereka, yang berkaitan dengan aspek sosial dan lingkungan.
Instansi pelaksana akan memulai konsultasi ini sedini mungkin, dan menyediakan
materi terkait agar konsultasi bermakna dan dilakukan pada saat yang tepat sebelum
kegiatan kontruksi. Materi ini harus dalam bahasa yang mudah dimengerti dan dapat
diperoleh oleh kelompok warga yang sedang diajak konsultasi.
Infrastructure Program Manegement (GHD Pty Ltd) Penyusunan Studi Lingkungan
Infrastructure Recontruction Enabling ProgramLampiran 7B Hal. 62 dari 125
Lampiran 7BPenyusunan Studi Lingkungan
1. Pedoman Penyusunan AMDAL
1.1 Pendahuluan
Dalam kerangka penyusunan AMDAL sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 38/2005,Tim Khusus AMDAL Propinsi telah dibentuk untuk menyusun Kerangka Acuan (TOR) AMDAL yangdiperlukan untuk subproyek rehabilitasi dan rekontruksi NADNias. Tim Khusus AMDAL Propinsiberanggotakan berbagai praktisi, akademisi dan tenaga ahli dari KLH (Kementrian Lingkungan Hidup) dantenagatenaga ahli dari BAPEDALDA.
1.2 Proses AMDAL Khusus
Seperti disebutkan sebelumnya, proses AMDAL untuk subproyek rehabilitasi dan rekontruksimemakai mekanisme khusus yang berlaku hanya di NAD dan Nias, sesuai dengan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup No. 38/005. Singkatnya, proses AMDAL tersebut mengacu padaskema berikut:
Error!
Tim Teknis AMDAL Propinsi menyusun TOR(KAANDAL)
BRR (bersama IPM) membantu dengan datasubproyek (uraian dan ukuran proyek)
BAPEDALDA dan BRR (IPM)mengumumkan AMDAL dalam media
masa untuk mendapatkanmasukan/komentar dari masyarakat.
Membahas TOR(KAANDAL) dengan Komisi AMDAL
Propinsi dan BRR (IPM)
Proses tender untuk mendapatkan sumberdayaluar untuk penyusunan AMDAL (ANDAL,
RKL, RPL).
Penyusunan AMDAL(Dokumen ANDAL, RKL, RPL)
Membahas dokumen ANDAL, RKL, RPLdengan Komisi AMDAL Propinsi
Persetujuan oleh BAPEDALDA
Infrastructure Program Manegement (GHD Pty Ltd) Penyusunan Studi Lingkungan
Infrastructure Recontruction Enabling ProgramLampiran 7B Hal. 63 dari 125
1.3 Lingkup Pekerjaan
Tugas sumber daya luar (subkonsultan) adalah untuk menyusun dokumen AMDAL, yang terdiridari Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Dokumendokumen ini harus berdasarkan padaKerangka Acuan (KAANDAL) yang disusun oleh Tim Teknis AMDAL Popinsi. Penyusunandokumen ANDAL, RKL, RPL harus mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.8/2006 mengenai Pedoman Penyusunan AMDAL.
1. Menentukan Batas Studi
Batas studi AMDAL perlu ditentukan agar pelaksanaan dapat terfokus, akurat dan efektif. Setiap garis batasdigambar di pet a dengan skala yang memadai, juga harus disesuaikan dengan dasar yang rasional danakurat. Dalam menentukan batas studi, perlu dipertimbangkan hal berikut ini:
a. Batas proyek harus dipusatkan pada tempat kontruksi dan wilayah pembangunan yang direncanakan,yang diprakirakan akan menimbulkan dampak negatif dan positif pada daerah sekitarnya.
b. Batas Ekologi harus mempertimbangkan luas persebaran dampak.
c. Batas administrasi harus difokuskan desa tempat subproyek dilaksanakan.
d. Batas sosial harus difokuskan pada daerah permukiman tempat proyek berada.
Sebagai hasil akhir, penentuan seluruh batas studi memberikan gambaran mengenai
lingkup studi. Penggambaran lingkup ini harus dilakukan dengan dasar dan pembenaran
yang rasional, bukan sekedar menggambar seluruh garis batas yang ada.
2. Penyusunan Dokumen ANDAL
Dokumen ANDAL pada dasarnya harus berisi halhal berikut ini:
Pendahuluan yang harus menjelaskan maksud dan tujuan khusus pelaksanaan subprroyek.Uraian kesesuaian rencana proyek dengan RTRW dan kebijakan pembangunanpropinsi dan kabupaten, serta peraturan perundangundangan yang berlaku.Kondisi kualitas lingkungan di lokasi proyek.Konsultan harus mengambil sampel tanah, air dan udara.Kajian mengenai dampak subproyek, yang harus mencakup semua perkiraan dampak yang tertuangdalamTOR (KAANDAL).
3. Penyusunan Dokumen RKL
Dokumen RKL harus mencantumkan upaya untuk mencegah, menangani, mengelola dan mengendalikandampak yang mungkin terjadi. Dokumen ini secara umum harus berisi perihalperihal berikut ini:
• Komponen atau parameter lingkungan yang diprakirakan akan mengalami perubahan mendasar, dansumber dampak seperti yang dikaji dalam dokumen ANDAL.
• Tolok ukur dampak untuk mengukur perubahan pada komponen lingkungan.
• Tujuan rencana pengelolaan lingkungan dan tolok ukur pengelolaan lingkungan.
• Upaya pengelolaan lingkungan.
• Lokasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan.
• Lembaga yang bertanggungjawab atas pengelolaan lingkungan.
Infrastructure Program Manegement (GHD Pty Ltd) Penyusunan Studi Lingkungan
Infrastructure Recontruction Enabling ProgramLampiran 7B Hal. 64 dari 125
4. Penyusunan Dokumen RPL
Dokumen RPL pada dasarnya berisi perihalperihal berikut ini:
a. Komponen atau parameter lingkungan yang dipantau.
b. Sumber dampak seperti yang dikaji dalam dokumen ANDAL
c. Maksud pemantauan lingkungan.
d. Metode pemantauan lingkungan.
e. Periode dan frekuensi pemantauan.
f. Lokasi pelaksanaan pemantauan lingkungan.
g. Lembaga yang bertanggungjawab atas pemantauan lingkungan.
5. Pembahasan Dokumen ANDAL, RKL, RPL
Dokumen ANDAL, RKL dan RPL dibahas bersama Komisi AMDAL, sebelum disetujui
oleh BAPEDALDA.
1.4 Metodologi
Metodologi untuk penyusunan AMDAL terdiri dari (1) metode pengumpulan dan analisis data, (2) metodeperamalan dampak penting, dan (3) metode evaluasi dampak penting, seperti dijelaskan diawah ini:
1.4.1 Metode Pengumpulan dan Analisis Data
Jenis data yang dikumpulkan harus memenuhi ketentuan seperti disebutkan dalam Kerangka Acuan.Umumnya data yang harus dikumpulkan seperti tertera dibawah ini:
Tabel: Data yang Harus Dikumpukan
No Macam Data Keterangan
1 Kualitas air Sampel dan analisis laboratorium
2 Kualitas udara sekitar (ambien) Sampel dan analisis laboratorium
3 Tingkat Kebisingan Ukuran tingkat kebisingan
4 Kualitas biota Data sekunder & pengamatan
5 Data kualitas tanah Data sekunder & pengamatan
6 Data kepadatan lalulintas darat,kondisijalan dan kecelakaan lalulintas
Data sekunder & pengamatan
7 Data ekonomi lokal dan regional ProdukDomestik Regional Bruto (PDRB) danpertumbuhannya
Data sekunder dari instansi statistik dansumbersumber lain
8 RTRW Kabupaten Data sekunder dari Bappeda
Infrastructure Program Manegement (GHD Pty Ltd) Penyusunan Studi Lingkungan
Infrastructure Recontruction Enabling ProgramLampiran 7B Hal. 65 dari 125
No Macam Data Keterangan
9 Data tenaga kerja dari kecamatan dandesa
Konsultasi dengan kantor kecamatan dankantor desa
10 Wawancara dengan respondenmasyarakat lokal
Wawancara responden dan diskusi kelompok
11 Wawancara dengan respondenmasyarakat lokal
Wawancara responden dan diskusi kelompok
12 Data demografi Data sekunder dari kantor statistik kabupaten13 Data kegiatan usaha nonformal dari
kecamatan dan desaKonsultasi dengan kantor kecamatan dankantor desa
14 Data ekonomi lokal dan regional –Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) kabupaten dan pertumbuhannya
Data sekunder dari instansi statistik dansumbersumber lain
15 Data sanitasi lingkungan dankesehatan masyarakat
Data sekunder dari Dinas Kesehatankabupaten
Data dan informasi harus dikumpulkan dari sumber yang sahih, melalui riset langsung (pengambilan sampel kualitas air, kualitas udara,wawancara reponden). Konsultasi dengan lembaga terkait dan masyarakat harus dilakukan dengan acuan yang benar.
Jika menggunakan pendapat ahli dipakai, maka pendapat ini harus ditentukan dengan jelas. Penilaian atau pendapat ahli ini harusmempunyai dasar pembenaran, atau didukung dengan alasan yang kuat. Jika kajian mengenai suatu masalah diperlukan pertimbanganteknis (misalnya unuk debu dan gas buang, emisi, kepadatan lalulintas, erosi, pengelolaan limbah padat atau drainase), makadiharapkan disertai dengan penilaian profesional untuk verifikasi kesimpulan dan rekomendasi yag diberikan.
1.4.2 Metode Prakiraan Dampak Penting
Metode untuk prakiraan dampak penting dan evaluasi holistik akan mengacu pada PedomanPenentuan Dampak Penting. Seperti ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Indonesia No. 27/1999,kriteria dampak penting adalah sebagai berikut:• Jumlah orang yang terkena dampak proyek• Penyebaran dampak• Lama dampak berlangsung• Intensitas dampak• Jumlah komponen lingkungan lain yan terkena dampak• Dampak kumulatif• Berbaliktidaknya dampak
1.4.3 Metode Evaluasi Dampak Penting
Evaluasi dampak penting menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8/2006 – terdiri dari (1)analisis dampak penting, (2) pemilihan alternatif terbaik dan (3) analisis untuk penyusunanpengelolaan lingkungan.
Infrastructure Program Manegement (GHD Pty Ltd) Penyusunan Studi Lingkungan
Infrastructure Recontruction Enabling ProgramLampiran 7B Hal. 66 dari 125
• Analisis dampak pentingMetode analisis dampak penting secara holistik akan mempergunakan metode flow chart. Semuadampak penting akan dianalisis secara terpadu agar dapat mengetahui keseimbangan antaradampak positif dan negatif. Semua dampak penting harus dikelola.
• Pemilihan dampak penting akan didasarkan pada perbandingan antar lokasi subproyek denganlokasi lain.
• Analisis untuk dasar penyusunan pengelolaan lingkungan• Uraian mengenai karateristik dampak penting:
Apakah dampak penting terjadi selama kegiatan dilakukan Apakah ada kontradiksi atau sinergi antar dampakdampak.
• Kelompok masyarakat mana yang akan terkena dampak positif atau negatif.• Penyebaran dampak penting (lokal, regional dan nasional)• Analisis bencana alam dan analisi risiko• Pendekatan pengelolaan lingkungan untuk kegiatan subproyek, sebagai sumber dampak penting.• Pendekatan pemantauan komponen lingkungan sebagai evaluasi kepatuhan, garis kecenderungan
dan titik kritis pelaksanaan pengelolaan lingkungan.
PersonilKebutuhan tenaga ahli tergantung pada tipe subproyek (jalan, pelabuhan, air bersih, sanitasi, danperumahan). Tim AMDAL paling tidak terdiri dari:
1. Tim AMDAL (ketua tim harus mempunyai setifikat AMDAL)2. Ahli kualitas Udara dan Air3. Ahli hidrologi (ahli oseanografi)4. Ahli biologi5. Ahli sosialbudaya6. Ahli kesehatan masyarakat7. Ahli jalan (atau ahli pelabuhan atau ahli teknik sanitasi)
Infrastructure Program Manegement (GHD Pty Ltd) Penyusunan Studi Lingkungan
Infrastructure Recontruction Enabling ProgramLampiran 7B Hal. 67 dari 125
2. Pedoman Penyusunan UKLUPL
Penyusunan UKLUPL harus berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 308/2005,yang memberikan format penyusunan UKLUPL sebagai berikut:
UPAYA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN(UKLUPL) UNTUK SUBPROYEK … … … .. … … … … ...........
di Desa .....… … Kecamatan … … … … … . Kabupaten
Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.308/2005 mengenai AMDAL dan UKLUPL, untukrehabilitasi dan rekontruksi di Propins NAD dan Nias, kami menyerahkan dokumen UKL/UPL untuk subproyekdi desa … … … . Kecamatan … … … … .. kabupaten. Kami akan mematuhi dan melaksanakan rencana manajemendan pemantauan lingkungan seperti disebutkan dalam UKLUPL dibawah ini:
I. Identitas Pemrakarsa
1. Nama Instansi :
2. Nama Penanggung Jawab :
3. Alamat :
Telpon
II. Subproyek
1. Nama Subproyek :
2. Lokasi :
3. Uraian Subproyek :
4 Ukuran Subproyek : unit
(Panjang atau bidang atau kapasitas)
5 Kegiatan Subproyek :
Jelaskan subproyek (tahap prakontruksi, kontruksi, operasi) yang berpotensi menimbulkan
dampak lingkungan:
(1) Prakontruksi:
(2) Kontruksi:
(3) Operasi:
Infrastructure Program Manegement (GHD Pty Ltd) Penyusunan Studi Lingkungan
Infrastructure Recontruction Enabling ProgramLampiran 7B Hal. 68 dari 125
III. Daftar Evaluasi
A. Tata Ruang Wilayah
No Kriteria Evaluasi
Ya
Tidak Keterangan
A.1 Apakah subproyek didalam ataudidekat:a. Hutan lindungb. Daerah rawac. Daerah tangkapan aird. Sempadan sungaie. Daerah sekitar danauf. Daerah sekitar mataair
g. Suaka alam (suaka marga satwa,hutan wisata, cagar alam)
h. Suaka laut (terumbu karang)i. Hutan bakauj. Taman nasionalk. Taman hutanl. Daerah wisata
m. Peninggalan budayan. Daerah rawan bencana
A.2 Apakah ada pertentangan denganRTRW kabupaten?
Jelaskan alokasi pemanfaatan lahan menurut RTRWkabupaten.
B. Lahan
( ) yaB1 Apakah subproyek memerlukan pembebasan lahan?
( ) tidak
Jika ya, jelaskan lahan yang perlu dibebaskan, statusnya dan rencana tindakan.
( ) yaB2 Apakah subproyek berpotensi menyebabkan tanah longsor?
( ) tidak
Jika ya, jelaskan dampaknya pada masyarakat dan lingkungan sekitar.
Infrastructure Program Manegement (GHD Pty Ltd) Penyusunan Studi Lingkungan
Infrastructure Recontruction Enabling ProgramLampiran 7B Hal. 69 dari 125
( ) yaB3 Apakah subproyek berpotensi menyebabkan perubahan bentang alam dalam skala yang cukup
besar atau melakukan pemindahan tanah dalam jumlah yang besar? ( ) tidakJika ya, perkirakan luas bentang alam yang akan berubah dan volume tanah yang dipindahkan, serta caramemperkecil dampak lingkungan.
( ) yaB4 Apakah subproyek akan mempergunakan lahan pertanian atau hutan produktif?
( ) tidak
Jika ya, jelaskan daerahnya.
( ) yaB5 Apakah subproyek berpotensi mengubah kontur garis pantai, atau menyumbat
drainase atau aliran sungai? ( ) tidak
Jika ya, jelaskan daerah yang terkena dampak, apakah bersifat permanen atau sementara:
( ) yaB6 Apakah subproyek berpotensi merusak, menguruk atau mengubah bentang alam yang unik
secara permanen ( ) tidak
Jika ya, jelaskan luas yang terpengaruh dan jelaskan sifatsifat unik dari bentang alam yang akan terpengaruh
( ) yaB7 Apakah subproyek berpotansi menyebabkan erosi tanah?
( ) tidak
Jika ya, jelaskan lokasi yang terkena dampak dan cara memperkecil dampak: .
( ) yaB8 Apakah subproyek berpotensi menyebabkan perubahan pemanfaatan lahan di masa depan?
( ) tidak
Jika ya, jelaskan pemanfaatan lahan di masa depan. .
C. Udara / Klimatologi
( ) yaC1 Apakah subproyek menimbulkan gas buang yang mempengaruhi kualitas udara?
( ) tidak
Jika ya, perkiraan penyebaran dampak ini dan cara memperkecil dampak.
( ) yaC2 Apakah subproyek berpotensi menyebabkan perubahan arah angin, suhu udara dan
kelembaban? ( ) tidak
Jika ya, perkirakan intensitas dampak dan cara pengelolaannya.
( ) yaC3 Apakah subproyek berpotensi menimbulkan bau?
( ) tidak
Jika ya, jelaskan intensitasnya dan cara memperkecil dampak ini.
Infrastructure Program Manegement (GHD Pty Ltd) Penyusunan Studi Lingkungan
Infrastructure Recontruction Enabling ProgramLampiran 7B Hal. 70 dari 125
D. Air Bersih
( ) yaD1 Apakah subproyek akan mempergunakan air permukaan untuk kontruksi dan
operasi? ( ) tidak
Jelaskan volume air yang dipakai dan sumbernya.
( ) yaD2 Apakah subproyek akan mengalirkan air limbah ke sungai danau atau
laut? ( ) tidakJika ya,jelaskan volume air limbah yang dibuang, terusmenerus atau kadangkadang, juga parameter penting yangberpotensi menyebabkan dampak pada kualitas air, dan cara memperkecil dampak ini. .
Apakah subproyek akan memakai air tanah? ( ) yaD3
Apakah akan mempengaruhi debit air tanah? ( ) tidak
Jika ya, jelaskan metode pengambilan air tanah dan volume yang dipakai, sementara atau permanen?
( ) yaD4 Apakah kegiatan kontruksi subproyek berpotensi mempengaruhi aliran dan debit air tanah?
( ) tidak
Jika ya, jelaskan dan cara mengelola dampak ini?
( ) yaD5 Apakah subproyek berpotensi menimbulkan dampak pada kualitas air tanah?
( ) tidak
Jika ya, jelaskan parameter dampak pada kualitas air, perkiraan sebaran dampak dan cara memperkecil dampak ini.
( ) yaD6 Apakah subproyek berpotensi mencemari air untuk keperluan rumahtangga?
( ) tidak
Jika ya, jelaskan volume air limbah yang dibuang dan cara pengelolaannya.
( ) yaD7 Apakah subproyek membuang air limbah rumahtangga dalam jumlah banyak (dari WC, dapur,
kamar mandi)? ( ) tidak
Jika ya, jelaskan volume air limbah dan cara pengelolaannya.
( ) yaD8 Apakah subproyek berpotensi menyebabkan banjir?
( ) tidak
Jik ya, jelaskan cara pengelolaannya:
E. Limbah Padat
( ) yaE1 Apakah kegiatan kontruksi dan operasi subproyek menimbulkan limbah beracun dalam jumlah
banyak? ( ) tidak
Jika ya, jelaskan sumbernya, jenis, volume dan cara pengelolaan.
Infrastructure Program Manegement (GHD Pty Ltd) Penyusunan Studi Lingkungan
Infrastructure Recontruction Enabling ProgramLampiran 7B Hal. 71 dari 125
( ) yaE2 Apakah kegiatan kontruksi dan operasi subproyek menimbulkan limbah beracun?
( ) tidak
Jika ya, jelaskan sumbernya, jenis, volume dan cara pengelolaan.
( ) yaE3 Apakah akan dilakukan pengelolaan limbah padat di dalam lokasi proyek ?
( ) tidak
Jika ya, jelaskan pengelolaan yang dilakukan dan lokasi pengelolaanya.
F. Kebisingan, Getaran, Radiasi dan Kesilauan
( ) yaF1
Apakah proyek akan menyebabkan peningkatan kebisingan disekitar proyek, pada saatkonstruksi dan operasi ? ( ) tidak
Jika ya, identifikasi sumber kebisingan, jelaskan sifat kebisingan terus menerus atau hanya terjadi sewaktuwaktu,identifikasi luasan daerah yang kemungkinan terkena dampak dan jelaskan upaya pengelolaannya
( ) yaF2
Apakah proyek akan menyebabkan gangguan getaran, radiasi dan kesilauan bagimasyarakat ? ( ) tidak
Jika ya, identifikasi sumber dampak, jelaskan sifat pemaparan apakah bersifat terus menerus atau hanya terjadisewaktuwaktu, identifikasi luasan daerah yang kemungkinan terkena dampak dan jelaskan upaya pengelolaannya.G. Flora
( ) yaG1
Apakah proyek akan menyebabkan perubahan diversitas atau produktivitas spesiestumbuhan ? Apakah proyek juga menyebabkan perubahan jumlah spesies tumbuhan ? ( ) tidak
Jika ya, identifikasi tingkat perubahan dan jelaskan upaya pengelolaannya.
( ) yaG2
Apakah proyek akan mempengaruhi habitat tumbuhan langka atau tumbuhan yangdilindungi ? ( ) tidak
Jika ya, identifikasi spesies tumbuhan langka/dilindungi tersebut, luasan habitat yang terpangaruh serta upayapengelolaannya.
H. Fauna
( ) yaH1 Apakah proyek mempengaruhi habitat satwa liar atau satwa yang dilindungi ?
( ) tidakJika ya, jelaskan luasan habitat yang terpengaruh langsung dan yang terpengaruh tidak langsung serta indentifikasisatwa liar atau dilindungi tersebut :
( ) yaH2 Apakah proyek menyebabkan introduksi spesies hewan baru ?
( ) tidak
Jika ya, sebutkan spesies yang dimasukkan dan proses perijinan yang telah dilakukan.
( ) yaH3
Apakah proyek menyebabkan barier yang dapat membatasi migrasi / perpindahanhewan dan ikan ? ( ) tidak
Jika ya, identifikasi spesies yang akan terpengaruh dan upaya pengelolaan yang dilakukan.
Infrastructure Program Manegement (GHD Pty Ltd) Penyusunan Studi Lingkungan
Infrastructure Recontruction Enabling ProgramLampiran 7B Hal. 72 dari 125
( ) yaH4 Apakah proyek menyebabkan gangguan terhadap habitat ikan dan habitat satwa liar ?
( ) tidakJika ya, identifikasi spesies yang akan terpengaruh, luasan dan karakteristik habitat yang terpengaruh serta upayapengelolaan yang dilakukan.
( ) yaH5
Apakah proyek menyebabkan terjadinya migrasi satwa liar dan memungkinkanterjadinya interaksi antara penduduk dengan satwa liar akibat migrasi tersebut ? ( ) tidak
Jika ya, identifikasi spesies yang akan bermigrasi, dan lokasi yang akan terpengaruh serta upaya pengelolaan yangdilakukan.
I. Sumber Daya Alam
( ) yaI1 Apakah proyek menyebabkan peningkatan penggunaan sumber daya alam ?
( ) tidak
Jika ya, identifikasi sumberdaya yang digunakan dan prakiraan penggunaannya.
( ) yaI2
Apakah proyek menyebabkan penurunan kuantitas sumber daya alam yang tidak dapatdiperbaharui secara signifikan ? ( ) tidak
Jika ya, sebutkan sumberdaya yang terpengaruh dan jumlahnya.
J. Energi
( ) yaJ1 Apakah proyek akan menggunakan energi dalam jumlah yang signifikan ?
( ) tidak
Jika ya, sebutkan kebutuhan energi yang dan sumber energi yang digunakan.
( ) yaJ2
Apakah proyek dapat mempengaruhi peningkatan kebutuhan energi di luar lokasi proyek karenaadanya kegiatankegiatan ikutan dimasa mendatang ? ( ) tidak
Jika ya, sebutkan.
( ) yaJ3
Apakah perlu dibangun sumber energi baru untuk memenuhi kebutuhan proyek ataumengantisipasi perkembangan wilayah disekitar proyek ? ( ) tidak
Jika ya, jelaskan kebutuhan sumber energi tersebut dan prakiraan kapasitasnya..
K. Transportasi
( ) yaK1
Apakah proyek akan menyebabkan peningkatan jumlah dan mobilisasi kendaraan bermotor ?( ) tidak
Jika ya, jelaskan peningkatan intensitasnya dan identifikasi apakah pengaruh tersebut bersifat permanen atausementara.
( ) yaK2 Apakah proyek akan berdampak pada lahan parkir yang ada saatini dan peningkatan kebutuhan lahan parkir ? ( ) tidak
Jika ya, jelaskan peningkatan intensitasnya dan identifikasi apakah pengaruh tersebut bersifat permanen atausementara serta upaya penanggulangannya.
( ) yaK3 Apakah proyek akan berpengaruh terhadap sistem lalu lintas saat ini ?
( ) tidakJika ya, jelaskan pengaruhnya dan halhal apa saja yang diperlukan untuk menjaga agar pengaruh negatip dapatdicegah atau diminimalkan.
Infrastructure Program Manegement (GHD Pty Ltd) Penyusunan Studi Lingkungan
Infrastructure Recontruction Enabling ProgramLampiran 7B Hal. 73 dari 125
( ) yaK4 Apakah proyek akan mengubah sistem sirkulasi barang, jasa dan manusia ?
( ) tidakJika ya, jelaskan pengaruhnya dan halhal apa saja yang diperlukan untuk menjaga agar pengaruh negatif dapatdicegah atau diminimalkan.
( ) yaK5
Apakah proyek akan meningkatkan resiko kecelakaan bermotor, pengendara sepeda dan pejalankaki ? ( ) tidak
Jika ya, jelaskan upaya untuk mengatasinya.
( ) yaK6 Apakah proyek akan memerlukan konstruksi jalan baru
( ) tidakJika ya, jelaskan panjang dan spesifikasi jalan tersebut. Jelaskan pula siapa yang diharapkan menyediakanprasarana tersebut.
L. Fasilitas Umum
( ) ya( ) tidakL1
Apakah proyek menyebabkan perubahan kebutuhan fasilitas umum, pelayanan jasadan kelembagaankelembagaan pemerintah, misalnya instansi pemadam kebakaran,sekolah, kantor kelurahan, puskesmas dan lain sebagainya ?
Jika ya, identifikasi kebutuhan yang diperlukan dan jelaskan siapa yang diharapkan menyediakan fasilitas tersebut.
M. Utilitas
( ) ya( ) tidakM1
Apakah proyek akan memerlukan pembangunan fasilitas baru atau mempengaruhi fasilitasfasilitas jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, penyediaan air bersih, sistem drainase dansebagainya?
Jika ya, identifikasi fasilitasfasilitas yang akan terganggu dan upaya untuk menanggulanginya.
N. Penduduk
( ) yaN1
Apakah proyek akan memindahkan penduduk atau akan mengubah komposisipenduduk? ( ) tidak
Jika ya, jelaskan jumlah penduduk yang akan dipindahkan dan upayaupaya yang telah dilakukan untukmeminimalkan dampak pemindahan penduduk.
O. Resiko Kecelakaan
( ) ya( ) tidakO1
Apakah kegiatan proyek menyebabkan terjadinya resiko pemaparan bahanbahanberbahaya seperti minyak, pestisida, bahanbahan kimia, radiasi atau bahanbahan lainpada saat terjadi kecelakaan kerja atau pada saat operasional kegiatan mengalamigangguan?
Jika ya, sebutkan bahanbahan berbahaya tersebut, tingkat resiko dan kemungkinan penyebaran serta upaya untukmencegah dan mengatasinya.
( ) yaO2
Apakah di dalam kegiatan proyek terdapat kegiatan penggunaan, penyimpanan, penimbunan danpembuangan bahanbahan berbahaya dan beracun?
( ) tidak
Jika ya, sebutkan bahanbahan berbahaya tersebut, tingkat resiko dan kemungkinan penyebaran serta upaya untukmencegah dan mengatasinya.
Infrastructure Program Manegement (GHD Pty Ltd) Penyusunan Studi Lingkungan
Infrastructure Recontruction Enabling ProgramLampiran 7B Hal. 74 dari 125
( ) yaO3
Apakah kegiatan proyek baik pada saat persiapan, konstruksi, operasi, dan pasca operasimemiliki resiko tinggi terjadinya kecelakaan atau bencana? ( ) tidak
Jika ya, jelaskan resiko tersebut dan upaya pengelolaannya.
( ) yaO4
Apakah kegiatan proyek rawan terhadap terjadinya kecelakaan karena lokasi proyek berada didaerah yang rawan? ( ) tidak
Jika ya, jelaskan resiko tersebut dan upaya pengelolaannya.
P. Perekonomian
Apakah proyek dapat menyebabkan dampak negatif terhadap perekonomian setempat atauperekonomian regional?
( ) yaa) gangguan terhadap turisme
( ) tidak( ) ya
b) gangguan terhadap pendapatan lokal masyarakat( ) tidak( ) ya
c) penurunan nilai jual tanah( ) tidak( ) ya
d) pengurangan lapangan kerja dan menimbulkan pengangguran( ) tidak( ) ya
P1
e) pemindahan saranasarana perekonomian, fasilitas perdagangan dan perindustrian( ) tidak
Jika ya, jelaskan
Q. Persepsi Masyarakat
( ) yaQ1
Apakah proyek yang direncanakan dapat menimbulkan kontroversi dengan masyarakatsetempat? ( ) tidak
Jika ya, jelaskan bentuk kontroversi tersebut dan upaya penanggulanganya serta upaya untuk mencegah danmengatasinya.
( ) yaQ2
Apakah proyek yang direncanakan bertentangan dengan nilainilai budaya masyarakatsetempat? ( ) tidak
Jika ya, jelaskan
( ) yaQ3
Apakah proyek yang direncanakan menimbulkan gangguan terhadap fasilitas ibadahmasyarakat setempat? ( ) tidak
Jika ya, jelaskan lokasi dan jenis fasilitas ibadah tersebut; dan jelaskan upaya untuk mengatasinya:
R. Kesehatan Masyarakat
( ) yaR1
Apakah terdapat pekerja pendatang yang berpotensi membawa penyakit ke daerahproyek? ( ) tidak
Jika ya, jelaskan:
Infrastructure Program Manegement (GHD Pty Ltd) Penyusunan Studi Lingkungan
Infrastructure Recontruction Enabling ProgramLampiran 7B Hal. 75 dari 125
( ) yaR2
Jika proyek mengakibatkan terjadinya pemindahan penduduk, apakah lokasipemukiman baru mempunyai potensi yang lebih tinggi terhadap gangguan kesehatan? ( ) tidak
Jelaskan:
( ) yaR3
Apakah proyek yang direncanakan dapat meningkatkan beban fasilitas kesehatanmasyarakat setempat (jamban, air bersih dsb)? ( ) tidak
Jelaskan.
Apakah proyek yang direncanakan akan memberikan dampak negatif terhadap sanitasi lingkungan melalui:
( ) yaa) perubahan sistem hidrologi (kecepatan aliran air, kedalaman, suhu, genangan air dansebagainya) ( ) tidak
( ) yab) perubahan morphologi (kemiringan lereng, penutupan pohon pohonan)
( ) tidak( ) ya
c) perubahan iklim (curah hujan dan klimatologi)( ) tidak( ) ya
R4
d) perubahan biologi (komposisi tumbuhan dan rantai makanan)( ) tidak
Jika ya, jelaskan perubahan yang akan terjadi dan kemungkinan intensitas dampaknya. Jelaskan pula upayapencegahan dan pengelolaannya.
S. Estetika
( ) yaS1
Apakah proyek yang direncanakan akan merubah pemandangan alam ataumempengaruhi ruangruang publik? ( ) tidak
Jika ya, jelaskan.
T. Arkeologi, Cagar Budaya dan Situs Sejarah
( ) yaT1
Apakah proyek yang direncanakan dapat mengganggu situssitus arkeologi, cagarbudaya atau situs sejarah? ( ) tidak
Jika ya, jelaskan.
IV. DAMPAK LINGKUNGAN
Berdasarkan daftar evaluasi yang telah dilengkapi, uraikan secara singkat dan jelas dalam format tabel:1. Kegiatan yang menjadi sumber dampak terhadap lingkungan2. Jenis dampak lingkungan3. Ukuran yang menyatakan besaran dampak4. Halhal lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi terhadap
lingkungan
Infrastructure Program Manegement (GHD Pty Ltd) Penyusunan Studi Lingkungan
Infrastructure Recontruction Enabling ProgramLampiran 7B Hal. 76 dari 125
No Sumber Dampak Jenis Dampak Besaran Dampak Keterangan
I Tahap Prakonstruksi
II Tahap Konstruksi
III Tahap Operasi
V. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
Inti dari dokumen UKLUPL adalah programprogram pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang akandilakukan selama kegiatan berlangsung. Untuk itu bagian ini menguraikan secara jelas dan lengkap masingmasing dampak, sejalan dengan daftar evaluasi di bagian III, halhal sebagai berikut:1. Langkahlangkah yang dilakukan untuk mencegah dan mengelola dampak termasuk upaya untuk menangani
dan menanggulangi keadaan darurat.2. Kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dampak dan ketaatan
terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup.3. Tolok ukur yang digunakan untuk mengukur efektifitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketaatan terhadap
peraturan bidang lingkungan hidup.
No Jenis DampakPengelolaan Lingkungan &Pelaksana
Pemantauan Lingkungan &Pelaksana
Tolok Ukur
I Tahap Prakonstruksi
II Tahap Konstruksi
III Tahap Operasi
Penanggung Jawab Kegiatan.............
(tanda tangan dan cap)
...................................................................
Infrastructure Program Manegement (GHD Pty Ltd) Penyusunan Studi Lingkungan
Infrastructure Recontruction Enabling ProgramLampiran 7B Hal. 77 dari 125
3. Manual Penyusunan Larap
Tinjauan aspek social terutama terkait dengan keperluan pengadaan tanah. Pada prinsipnya, pembebasan tanahmasyarakat sedapat mungkin dihindari, dengan menyesuaikan ’tapak lokasi’ dengan ’desain teknis proyek’ –walaupun mungkin ada konsekuensi biaya. Jika terpaksa ada pembebasan tanah, harus dilaksanakan denganprinsipprinsip keterbukaan, partisipatif, adil untuk kehidupan yang lebih baik.
Sesuai dengan ketentuan Bank Dunia (World Bank Policy), bila jumlah kepala keluaga yang terkena proyek >40KK atau >200 jiwa, maka perlu disusun studi sosial yang disebut LARAP (Land Acquisition and ResettlementAction Plan) atau Rencana Kerja Pembebasan Tanah dan Pemukiman Kembali. Bila jumlah kepala keluaga yangterkena proyek <40 KK atau <200 jiwa maka yang diperlukan adalah LARAP sederhana (Simplified LARAP),dengan asumsi dampak sosial/ekonomi pembebasan tanah tidak signifikan.
LARAP merupakan dokumen rencana kerja operasional pelaksanaan proyek, dalam hal ini BRR danPemda dan harus mendapat persetujuan Bank Dunia. LARAP merupakan suatu keharusan untukmemastikan bahwa: Prinsipprinsip dan tahaptahapan pembebasan tanah dilakukan secara memadai. Pembebasan tanah dilakukan secara terencana. Memastikan bahwa tanah dapat dibebaskan sebelum konstruksi dimulai.
Penyusunan LARAP lengkap (Comprehensive LARAP) disertai dengan: Survei social ekonomi yang mendalam untuk mengetahui dampak social yang mungkin terjadi sebagai
akibat pembebasan tanah Wawancara persepsi dan keinginan masyarakat yang tanahnya akan dibebaskan. Memberikan sistem monitoring dan evaluasi yang sistematis untuk kurun waktu tertentu sampai pembebasan
tanah selesai.
Semua jenis LARAP harus disahkan oleh Kepala Daerah dengan Surat Keputusan Bupati atau Walikota.
LARAP disusun oleh Pemerintah Daerah/Sekretariat Bersama bersamasama dengan BRR, yang dibantukonsultan IPM. Proses penyusunannya melalui dialog antar instansi terkait, guna mencapai kesepakatan dankomitmen indikator dan waktu pencapaian, serta penyediaan sumberdaya (staf dan finansial) yang diperlukan.
Dokumen LARAP berisi: Deskripsi proyek (dengan alternatif) Sensus warga yang terkena pembebasan (format pendataan tertera pada tabel berikut) Sensus tanah dan aset yang terkena pembebasan Penaksiran ’nilai’ dari tanah dan aset yang terkena Deskripsi rinci tentang pilihan bentukbentuk kompensasi atau bantuan pemulihan yang dibutuhkan. Deskripsi rencana sosialisasi rencana proyek dan kemungkinan pembebasan tanah, serta negosiasi tentang
bentukbentuk kompensasi dan besarnya kompensasi termasuk bantuan pemulihan. Indikator dan target waktu pencapaian setiap langkah kegiatan. Apa yang sudah dilakukan hingga saat LARAP disusun (tabel dibawah) Instansi/pihak yang bertanggungjawab untuk setiap kegiatan Sistem penanganan keluhan Rencana besarnya anggaran, tahun dan sumber pembiayaan Deskripsi mekanisme monitoring dan pelaksanaan Penjelasan – bila diperlukan – bagaimana setiap kegiatan itu dilakukan dan status kemajuan sampai
sekarang.
Infrastructure Program Manegement (GHD Pty Ltd) Penyusunan Studi Lingkungan
Infrastructure Recontruction Enabling ProgramLampiran 7B Hal. 78 dari 125
Kesepakatan tertulis antara Pemerintah Daerah dan warga yang terkena pembebasan tentang besar, bentukdan waktu kompensasi diberikan.
Laporan LARAP dilengkapi: SK Bupati tentang penetapan lokasi SK Bupati tentang Pembentukan Panitia Pembebasan Tanah SK Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Hasil Inventarisasi warga yang terkena, meliputi: nama, alamat, luas tanah yang terkena, luas tanah sisa,
bukti kepemilikan atau hak (jika dokumen hilang, ada bukti dari para pemilik yang bersebelahan yangdisahkan oleh keuchik dan camat sebagi PPAT)
Bukti ketersediaan anggaran yang cukup (ada di DASK APBN) Rekomendasi taksiran harga oleh Tim Penilai Harga Berita acara/notulensi hasil pertemuan dengan warga. Kesepakatan harga dan waktu pembayaran antara warga dengan Panitia Pembebasan Tanah. Fotokopi rekening bank pemilik tanah atau yang berhak. Fotokopi KTP pemilik tanah atau yang berhak. Pembayaran ganti rugi dan kuitansi/bukti pembayaran Dokumen pengaduan dan penanganan keluhan Daftar nominatif Peta bidang Surat pernyataan penanggalan/pelepasan hak atas tanah Berita acara pelepasan hak atas tanah/aset Pengukuran/pematokan Sertifikat tanah sisa.
Tabel:Pendataan Penduduk Terkena Proyek
Nama KK : ................Jumlah anggota keluarga :
No Uraian Data Keterangan1 Pekerjaan2 Penghasilan ratarata/bulan3 Alamat tempat tinggal4 Akses terhadap fasilitas umum:
a. Jarak ke tempat kerja m atau kmb. Jarak ke sekolah m atau kmc. Jarak ke pasar terdekat m atau kmd. Jarak ke puskesmas terdekat m atau kmc. Ketersediaan air bersih ada/tidak adad. Ketersediaan listrik ada/tidak ada
5 Kompensasi yang dipilih (uang, tanah, atau yang lain)6 Tanah yang akan dibebaskan
a. Luas tanah yang dimiliki m2 atau hab. Status kepemilikanc. Penggunaan/fungsi tanahd. Nilai produksi/tahun (untuk tanah pertanian)e. Luas tanah yang akan dibebaskan m2 atau haf. Informasi harga pasar dan NJOP Rp/m2
7 Bangunan yang akan terkena proyeka. Luas bangunan yang dimiliki m2
Infrastructure Program Manegement (GHD Pty Ltd) Penyusunan Studi Lingkungan
Infrastructure Recontruction Enabling ProgramLampiran 7B Hal. 79 dari 125
b. Status kepemilikanc. Penggunaan/fungsi bangunand. Kondisi bangunane. Luas bangunan yang terkena proyek m2
f. Informasi harga pasar8 Tanaman dan aset lain yang akan terkena proyek
a. Jumlah tanaman yang akan terkena proyekb. Informasi harga kompensasi tanaman Rp/m2
c. Jenis dan jumlah aset lain yang terkena proyekd. Informasi harga kompensasi aset lain Rp/m2
MANUAL PENYUSUNAN LARAP SEDERHANA
Penyusunan LARAP Sederhana hampir sama dengan LARAP Lengkap, kecuali pada persyaratanadministrasi. Sebagaimana diurai diatas, pada LARAP Lengkap disertakan dengan Surat KeputusanBupati/Wali Kota, sedangkan pada LARAP Sederhana cukup dengan Surat dari Bupati/Wali Kota kepadaWorld Bank dan instansi terkait.
Infrastructure Program Manegement (GHD Pty Ltd) Penyusunan Studi Lingkungan
Infrastructure Recontruction Enabling Program Lampiran 7B Hal. 80 dari 125
Tabel:Rencana Pengadaan Lahan
No Aktivitas Tanggal Instansi yangbertanggungjawab Keterangan
1 Pembentukan panitia pembebasan tanah Bupati2 Pembentukan tim penaksir (harga) tanah Bupati
3 Sosialisasi proyek pada masyarakat danmedia masa
Panitia pembebasantanah
Sosialisasi mengenai: lokasi, desain proyek, penanganan komplain,rencana pembebasan tanah. Cek bila hal ini sudah dilaksanakan, apayang sudah disosialisasikan dan dimana.
4 Identifikasi batas lokasi proyek dan konfirmasipada pemerintah kabupaten.
Panitia pembebasantanah
5 Identifikasi pemilik lahan yang terkena proyekdan lahan yang akan dibebaskan.
Panitia pembebasantanah Akan menjadi dasar kelayakan pengadaan tanah.
6 Penetapan harga pasar Tim penaksir (harga)tanah
7 Perkiraan jumlah biaya pengadaan lahan yangperlu dialokasikan pada APBD tahun 2007/2008
Panitia pembebasantanah Hanya perkiraan kasar.
8 Konsultasi dan negosiasi dengan pemilik lahan. Panitia pembebasantanah Termasuk bentukbentuk kompensasi
9Penyiapan anggaran yang diperlukan untukpengadaan lahan dan biaya operasional yangperlu dialokasikan pada APBN.
Dinas terkait danBappeda, dikuasakanoleh Sekda
Tergantung proses penganggaran, jika APBN sudah disahkan DPRD,kemudian Bupati mengusahakan mencari sumber lain biayapengadaan tanah, sambil menunggu revisi APBN.
10 Cek kecukupan dan waktu penganggaran Pada APBN yangtelah disahkan
Dinas terkait danBappeda
11 Permohonan tambahan biaya kepada BRR, jikadiperlukan
Sesuai perhitungankekurangan biaya Bupati
12 Proses penganggaran biaya tambahan Satu minggu setelahpermohonan
Direktorat Lahan,BRR
13 Pembayaran Bila sebagian biaya berasal dari BRR.
14 Pembuatan sertifikat tanah sisa Max. 1 tahun setelahpembayaran
Biaya yang diperlukan berasal dari APBN. BRR tidak bisamembiayai pembuatan sertifikat tanah sisa.
4.
Penyusunan Studi Lingkungan
Lampiran 7B Hal. 80 dari 125
Infrastructure Program Manegement (GHD Pty Ltd) Penyusunan Studi Lingkungan
Infrastructure Recontruction Enabling ProgramLampiran 7B Hal. 81 dari 125
4. Prosedur Standar Operasional (SOP) Perlindungan Lingkungan pada Perencanaan Jalan,Konstruksi dan Pemeliharaan
4.1.Kriteria AMDAL, UKLUKL Dan SOP
Kegiatan (subproyek) pekerjaan jalan yang perlu dilengkapi Prosedur Standar Operasional (SOP)adalah kegiatan yang tidak termasuk kriteria Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 308 Tahun 2005 dan tidak termasukkriteria Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKLUPL) berdasarkanKeputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 17/KPTS/M/2003 tentang PenetapanKegiatan Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah Yang Wajib Dilengkapi UKLUPL.
Selanjutnya kriteria kegiatan (subproyek) pekerjaan jalan yang wajib AMDAL, UKLUPL dan SOPsebagaimana disajikan pada tabel berikut:
Tabel 1
Kriteria AMDAL, UKLUPL dan SOP Pekerjaan Jalan
Skala/Besaran
NoJenis KegiatanPekerjaan Jalan
AMDAL(PermenLH No.308tahun 2005)
UKLUPL(Kepmen KimpraswilNo.17 tahun 2003)
SOP Lingkungan
1 Pembangunandan/atau peningkatanjalan denganpelebaran di luardaerah milik jalana). Kota besar*)/
metropolitanPanjang 5km atauLuas 5ha.
Panjang 1 s/d <5km atauLuas 2 s/d <5ha.
Panjang < 1 km atauLuas < 2 ha.
b). Kota sedang*) Panjang 10km atauLuas 10ha.
Panjang 3 s/d <10kmatauLuas 5 s/d <10ha.
Panjang < 3 km atauLuas < 5 ha.
c). Pedesaan*) Panjang 15km Panjang 5 s/d <15km Panjang < 5 km.2 Peningkatan jalan dalam
daerah milik jalan(DAMIJA)Kota Besar Panjang 10 km Panjang < 10kmKota Sedang Semua ukuran
*) Kota Besar : Penduduk 500.000 – 1.000.000*) Kota Sedang : Penduduk 200.000 – 500.000*) Pedesaan : Penduduk 20.000 – 200.000
4.2.Tujuan SOP
Tujuan penyusunan Prosedur Standar Operasional (SOP) Perlindungan Lingkungan
pada Pekerjaan Jalan adalah untuk dapat memberikan pertimbangan perlindungan
lingkungan (baik komponen fisik, biologi maupun sosial) dalam perencanaan jalan,
pelaksanaan konstruksi dan pemeliharaan.
Infrastructure Program Manegement (GHD Pty Ltd) Penyusunan Studi Lingkungan
Infrastructure Recontruction Enabling ProgramLampiran 7B Hal. 82 dari 125
Infrastructure Program Manegement (GHD Pty Ltd) Penyusunan Studi Lingkungan
Infrastructure Recontruction Enabling ProgramLampiran 7B Hal. 83 dari 125
4.3.Deskripsi Kegiatan
Pada dasarnya SOP berisi upaya mencegah atau meminimumkan dampak negatif terhadaplingkungan dari kegiatan pekerjaan jalan. Tahaptahapan kegiatan pekerjaan jalan, terutamayang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan (bila kurang dikelola denganbaik), meliputi:
4.3.1. Tahap PraKonstruksi
• SosialisasiKegiatan sosialisasi rencana peningkatan jalan dapat dilakukan dengan pemasangan papan informasi mengenai rencanapekerjaan jalan, pada tempattempat yang mudah dibaca masyarakat (misalnya seperti gambar dibawah).
Sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai rencana kegiatan, sehingga dapatmencegah timbulnya dampakdampak sosial yang tidak diinginkan.
• Survei & pengukuran
Kegiatan survei dan pengukuran rencana pekerjaan jalan perlu didahului denganpemasangan papan sosialisasi (gambar di atas), sehingga masyarakat bisa lebih awalmengetahui rencana kegiatan.
4.3.2. Tahap Konstruksi
• Perekrutan tenaga kerja
Perekrutan tenaga kerja konstruksi perlu memprioritaskan masyarakat setempat untukmencegah kemungkinan timbulnya dampakdampak kecemburuan sosial.
• Mobilisasi material
Kegiatan mobilisasi material (terutama tanah) menggunakan truk dengan bak berpenutupterpal.
Akan DilaksanakanPekerjaan Peningkatan Jalan .....
dari km ...... sampai km ......sepanjang ......... km
Infrastructure Program Manegement (GHD Pty Ltd) Penyusunan Studi Lingkungan
Infrastructure Recontruction Enabling ProgramLampiran 7B Hal. 84 dari 125
• Pengoperasian basecamp
Pengoperasian bascamp kerja berpotensi menimbulkan dampak pada sanitasi lingkungan(bila kurang dikelola dengan baik). Pada basecamp perlu dilengkapi toilet, tempat sampah.
• Penyiapan lahan
Penyiapan lahan mencakup penebangan pohon (sesuai keperluan). Bila ada penebanganpohon, maka dilakukan penanaman pohon pengganti.
• Pekerjaan tanah (galian dan timbunan)
Pekerjaan tanah (terutama penggalian) berpotensi menimbulkan gangguan utilitas eksistingbawah tanah (kabel atau pipa). Kontraktor perlu memperoleh informasi mengenaikeberadaan utilitas tersebut sebelum pekerjaan penggalian.
• Pekerjaan jembatan
Pekerjaan jembatan berpotensi menimbulkan dampak pada kestabilan sisi sungai sekitarlokasi pekerjaan jembatan. Kontraktor perlu mengembalikan kestabilan sisi jembatansetelah pekerjaan jembatan (misalnya pembuatan turap).
• Pengaspalan
Kegiatan ini mencakup penyediaan dan penghamparan bahan aspal pada permukaan yangtelah disiapkan. Pekerjaan ini berpotensi berdampak pada kelancaran arus lalu lintas, perludilaksanakan sedemikian rupa sehingga memungkinkan lalu lintas satu lajur tanpa merusakpekerjaan yang sedang dilaksanakan dan dampak pada gangguan lalu lintas dapatdiminimalkan.
4.3.3. Tahap Pemeliharaan
• Pemeliharaan Jalan
Pemeliharaan jalan meliputi kegiatan menjaga kualitas permukaan jalan tetap baik.Termasuk pemeliharaan jalan adalah kegiatan pengaspalan kembali, perawatan rambu lalulintas, dan sebagainya.
4.4.Prosedur Standar Operasional (SOP) Perlindungan Lingkungan Pada Perencanaan Jalan,Konstruksi Dan Pemeliharaan
Penyajian Prosedur Standar Operasional (SOP) Perlindungan Lingkungan dikelompokkanmenjadi 3, yaitu: (1) SOP pada tahap perencanaan (untuk konsultan perencana), (2) SOPpada tahap konstruksi (untuk kontraktor) dan (3) SOP pada tahap operasi pemeliharaan(untuk dinas terkait).
Prosedur Standar Operasional (SOP) disajikan pada tabeltabel berikut berisi kolomkolom:
• Perlindungan Lingkungan, merupakan komponen lingkungan sekitar lokasi pekerjaan jalan yangperlu diberikan perhatian/perlindungan.
• Prosedur Standar Operasional (SOP) Lingkungan, merupakan pelaksanaan mitigasi yang harusdijalankan untuk menjaga lingkungan.
• Tolok Ukur, merupakan ukuran yang hendak dicapai dari pelaksanaan SOP.
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)
Infrastructure Reconstruction Enabling Program
Tabel 2
Prosedur Standar Operasional (SOP) Perlindungan Lingkunganpada Tahap Perencanaan Jalan (untuk Konsultan Perencana)
No Perlindungan LingkunganProsedur Standar Operasional SOPPerlindungan Lingkungan Padatahap Perencanaan
Tolok Ukur
1 Perlindungan terhadap cagarbudaya (mesjid, kuburan,monumen)
Sedapat mungkin perencanaan rutejalan menghindari sumberdayabudaya (masjid, kuburan,monumen dan sebagainya). Namunbila tidak memungkinkan,konsultan perlu terlebih dahuluberkonsultasi dengan masyarakatyang berkepentingan, misalnyauntuk menjajagi kemungkinanpemindahan kuburan ataumembangun mesjid pengganti yangdekat tempat semula.
Tidak ada konflik denganmasyarakat menyangkutcagar budaya (mesjid,kuburan, monumen dansebagainya)
2 Kesesuaian dengan tata ruang(RT/RW)
Rencana rute jalan harus sesuaidengan peruntukkannya dalamrencana tata ruang wilayah(RTRW).
Konsultan perlu melakukan reviewterhadap RT/RW
Peruntukan area rute jalanyang direncanakan sudahsesuai dengan RTRW
Tabel 3
Prosedur Standar Operasional (SOP) Perlindungan LingkunganPada Tahap Konstruksi Jalan (Untuk Kontraktor)
NoPerlindunganLingkungan
Prosedur Standar Operasional (SOP) PerlindunganLingkungan Pada Tahap Konstruksi
Tolok Ukur
1 Peluangkesempatan kerjabagi masyarakatsetempat
Dalam perekrutan tenaga kerja, sedapat mungkinkontraktor memberikan prioritas kepada masyarakatsetempat yang memenuhi persyaratan, atau mereka yangdinilai mempunyai kemampuan untuk dilatih.
Ada sebagiantenaga kerja darimasyarakatsetempat.
2 Utilitas bawahtanah
Sebelum melaksanakan pekerjaan tanah (penggalian),kontraktor perlu mencari informasi mengenaikeberadaan utilitas bawah tanah (seperti pipa, kabel,goronggorong) pada rute jalan.
Bila terdapat utilitas bawah tanah, kontraktor perluberkoordinasi dengan instansi pemilik dan bertanggungjawab melindungi utilitas tersebut.
Bila terjadi kerusakan, kontraktor bertanggung jawab
Pekerjaan tanahtidakmenimbulkankerusakan utilitasbawah tanah.
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)
Infrastructure Reconstruction Enabling Program
NoPerlindunganLingkungan
Prosedur Standar Operasional (SOP) PerlindunganLingkungan Pada Tahap Konstruksi
Tolok Ukur
memperbaiki, sesuai persetujuan pemilik
3 Perlindunganterhadap sumberquarry
Untuk memenuhi kebutuhan material kontraktormencari quarry harus mendapat ijin dari instansiberwenang.
Menghindari atau setidaknya mengurangi pilihansumber daya alam (hutan lindung, sungai,dsb).
4 Menjaga hubungansosialkemasyarakatan
Untuk meminimumkan konflik dengan masyarakat,libatkan masyarakat dalam setiap langkah prosespembangunan jalan termasuk rancangan lebar jalan,daerah milik jalan.
Tidak adakomplain/keberatan dari instansipemerintah yangberwenangterhadappengambilanquarry.
5 Mencegahkerusakan jalaneksisting olehmobilisasi material
Tonase pengangkutan material tidak melebihi kapasitasjalan yang dilalui.
Bila mobilisasi material menyebabkan kerusakan jalan,kontraktor bertanggung jawab memperbaiki sepertikondisi semula.
Mobilisasimaterial tidakmenimbulkankerusakan jalanyang dilalui.
6 Perlindunganterhadap lereng dikiri kanan jalanyang rawan tererosi
Menutupi atau melindungi lereng sampai upayapengendalian erosi dilakukan perlindungan sementaradilakukan pada semua sisi lereng sampai gradingselesai. Perlindungan dapat dilakukan denganmempercepat tumbuhnya vegetasi permanen, vegetasisementara, penanaman rumput atau pemasangan jaring.
Menanami kembali lereng yang rusak selamakonstruksi.
Meminimalkan pembersihan tumbuhan pada sisi jalan Tidak menumpuk material sekitar aliran air atau lereng.
Lereng padakondisi aman daribahaya longsor.
7 Perlindungankualitas airsungai (darilumpursedimentasi)
Membuat pagar sedimen (dari bambu atau bahan lain)dan kolam penampung lumpur sedimentasi (padasaluran air) untuk menghalangi lumpur masuk ke sungai–foto ilustrasi di bawah.
Tutupi material dengan penutup plastik atau bahan lainyang ada.
Tidak ada lumpursedimen yangmasuk ke sungai(pada radius 30meter dari lokasijalan).
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)
Infrastructure Reconstruction Enabling Program
NoPerlindunganLingkungan
Prosedur Standar Operasional (SOP) PerlindunganLingkungan Pada Tahap Konstruksi
Tolok Ukur
8 Mencegahgenangan air/melancarkanaliran drainase
Menjaga kelancaran aliran air selama kegiatan konstruksi(misalnya dengan menyediakan goronggorongsementara) –foto ilustrasi di bawah.
Mengerjakan kegiatan konstruksi pada musim kemarauapabila memungkinkan.
Mengembalikan area ke kondisi awal atau kontur yanglebih baik (melancarkan drainase) mengikuti konstruksi.
Pada saluran air yang curam, dibangun pasangan batudan drop inlet untuk menjaga bentuk dan formasi saluranair.
Tidak terjadigenangan air.
9 Perlindunganterhadap akuiferair tanah
Bila terdapat sumur dekat lokasi galian yang terpengaruh,kontraktor mengganti membuat sumur baru sedekatmungkin dengan sumur lama, sesuai kesepakatan denganpemilik sumur.
Tidak adakomplain daripemilik sumur.
10 Penghijauan dan Sedapat mungkin mempertahankan pohon yang ada di Pohon
Pagar penghalang
Pagar penghalang
Kolam penampung lumpurpada saluran drainase
Goronggorong sementara
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)
Infrastructure Reconstruction Enabling Program
NoPerlindunganLingkungan
Prosedur Standar Operasional (SOP) PerlindunganLingkungan Pada Tahap Konstruksi
Tolok Ukur
perlindunganterhadapsumberdayaalam
tepi jalan. Penanaman pohon baru pengganti yang ditebang. Disarankan jenis tanaman berakar panjang (tidak mudah
tumbang), tidak membahayakan stabilitas jalan, sertabiaya pemeliharaan yang murah.
Berbagai jenis tanaman yang baik untuk penanamankembali: Kaliandra (Calliandra calonthrysus), Akasia(Acacia auriculiformis), Acacia ducurrens, Gliricidiasepium, Luecaena luecocephala.
Pohon ditanam pada jarak yang cukup dari tepi jalan. Pohon ditanam pada lubang minimal berukuran 2 m x 2
m dengan kedalaman 1 m. Diameter pohon 8 20 cm. Jarak tanam antar pohon sekitar 15 meter. Pepohonan atau benda lainnya sebagai lansekap yang
terganggu atau rusak oleh operasi peralatan, harusdiperbaiki dan/atau dikembalikan ke seperti kondisi awaldengan pohon dari setempat.
Utamakan penggunaan tenaga kerja manual daripadamesin terutama bila terdapat sumber daya yang pentingdilindungi
penghijauantumbuh denganbaik. Bilapertumbuhankurang baik,kontraktormenggantidengan pohonbaru danperawatan yanglebih baik.
11 Kelancaran lalulintas selamakonstruksi
Pekerjaan galian saluran atau galian lainnya yangmemotong jalan harus dilakukan dengan pelaksanaansetengah badan jalan sehingga jalan tetap berfungsi untuklalu lintas setiap saat.
Bila lalu lintas terganggu oleh pekerjaan jalan, kontraktorharus mendapat persetujuan dari pihak yang berwenangdan juga dari Direksi Pekerjaan.
Kecuali diperintahkan lain oleh Direksi Pekerjaan, makasetiap galian perkerasan beraspal harus ditutup kembalidengan campuran aspal pada hari itu juga sehingga dapatberfungsi untuk lalu lintas.
Tidak terjadikemacetan lalulintas yangdisebabkan olehpekerjaankonstruksi
12 Perlindungankualitas udara
Kontraktor menggunakan peralatan dan kendaraan yangtelah lulus uji emisi. Diperlukan operator untukmenerapkan pengendali emisi
Pelihara dan operasikan dengan baik mesin gas dandiesel. Sesuaikan mesin dan peralatan dengan alatpengendali polusi, dan lakukan pengecekan berkala.
Masyarakat tidakmengeluhkangangguanpencemarandebu.Kandungan debutidak melampaui
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)
Infrastructure Reconstruction Enabling Program
Tutupi tumpukan material dengan terpal. Truk memuattanah, pasir, atau batu harus ditutup dengan terpal untukmencegah tumpahan.
Tempatkan mesin pencampur aspal dan hotmixsekurangnya 500m dari daerah sensitif seperti sekolah,rumah sakit, dan habitat yang penting.
Penyiraman bagianbagian permukaan yang berdebu foto ilustrasi di bawah.
Pertahankan pagar hidup Jangan biarkan tanah terbuka, segera ditanami, terutama
pada batas jalan dengan pemukiman
baku mutu 230ug/Nm3 (PP No.41 tahun 1999).
13 Minimalisasikebisingan
Kontraktor menggunakan peralatan dan kendaraan yangterawat baik sehingga tidak menimbulkan gangguankebisingan.
Kendalikan kebisingan pada sumbernya Berikan perhatian (pemasangan rambu) untuk
mengurangi kebisingan, terutama pada daerah yangpeka seperti sekolah, rumah sakit, klinik, dan dekatmesjid pada saat ibadah (misal saat shalat Jumat)
Tingkatkan kepedulian masyarakat melaluipemberitahuan dan ramburambu yang sesuai.
Sediakan alat pengendali kebisingan untuk melindungikesehatan dan keselamatan pekerja konstruksi (misalnyamenyediakan pelindung telinga untuk kegiatan yangmelebihi 85 dB)
Gunakan dengan hatihati peralatan konstruksi dandikurangi kebisingannya dan terapkan batas kebisinganserta waktu terbatas terutama pada daerah penerimayang peka.
Tempatkan peralatan berat sekurangnya 200m daripenerima yang peka.
Pantau dampak kebisingan jangka pendek. Hasil daripengukuran lapangan akan dibandingkan denganstandar kebisingan yang berlaku.
Masyarakat tidakmengeluhkangangguankebisingan.Tingkat kebisingantidak melampauistandar 55 dBA(pada pemukiman)
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)
Infrastructure Reconstruction Enabling Program
14 Perlindunganterhadap florafauna
Upayakan kegiatan konstruksi berada 200m dari batasair pasang tertinggi – apabila memungkinkan.
Minimalisasi gangguan pada tumbuhan, terutamatanaman di kawasan hutan dan lahan basah.
Cegah terjadinya gangguan/perusakan habitat spesieslaut yang hampir punah dan Lindungi lokasi potensialuntuk bertelur spesies laut yang hampir punah daridampak yg mungkin timbul.
Tempatkan jalan pada kemiringan ke arah daratandaripada ke arah laut.
Cegah dan minimalisasi gangguan pada habitat satwadan kawasan hutan.
Tidak adagangguansignifikan padaflora fauna
15 Sanitasilingkungan
Rancang mess konstruksi sementara dengan baik,lokasi, dan pemeliharaannya untuk memastikan tersediafasilitas sanitasi dan air yang memadai, mengurangigenangan air dengan membuat saluran yang baik, danuntuk menghindari tercemarnya air
Menyediakan toilet lapangan dengan resapan:
Mengolah air limbah dengan baik sebelum memasukibadan air untuk menghindari pencemaran badan air ataulaut.
Melakukan pengecekan parameter sanitasi air limbahpada tempat pengaliran secara periodik, termasukbakteri coliform, untuk memastikan bahwa kualitasnyamemenuhi standar air limbah
Aspal dan minyak buangan disimpan dalam tangkidiletakkan di atas lantai beton yang lebih tinggi daritanah sekitarnya dan dikelilingi dinding sehingga bilabocor tidak menyebar.
Kontraktor harus melakukan pembersihan tempat kerja,kantor sementara, tempat hunian secara teratur.
Menyediakan drum di lapangan untuk menampungsementara sisa bahan bangunan dan sampah, untukkemudian dibuang ke tempat yang telah ditentukan.
Kontraktor tidak diperkenankan mengubur sampah atausisa bahan bangunan di lokasi proyek tanpa persetujuanDireksi Pekerjaan.
Kontraktor tidak diperkenankan membuang limbah
Kondisi sanitasipada tempat kerjaterpelihara baik(bersih).Kualitas air sumurtidak mengandungbakteri coliform.
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)
Infrastructure Reconstruction Enabling Program
berbahaya seperti cairan kimia, minyak atau thinner catke dalam saluran atau sanitasi yang ada.
Kontraktor tidak diperkenankan membuang sisa bahanbangunan ke sungai atau saluran air.
Pada saat pekerjaan selesai, tempat kerja harus ditinggaldalam keadaan bersih dan siap dipakai oleh pemilik.
16 Minimalisasikontaminasi bahancair
Gunakan penampung sekunder untuk menampungbocoran saat memindahkan atau mengganti bahan cair.
Gunakan alat yang sesuai (pompa, corong) untukmemindahkan bahan cair.
Tempatkan bahan berbahaya di tempat tertutup. Latih pekerja untuk pengelolaan bahan dan limbah
berbahaya dengan baik.
Tidak adakebocoranbahan cair yangmencemarilingkungan.
17 Perlindunganterhadap kesehatan
Menyediakan sarana sanitasi yang baik, termasuktempat pembuangan sampah di lokasi proyek dantempat tinggal pekerja.
Tempatkan sumur air minum (untuk pekerja)sekurangnya 30m dari septic tank.
Berikan label yang sesuai pada perlengkapan kesehatandan tablet/cairan penjernih air dengan bahasa setempatserta berikan penjelasan dan penerangan ataspenggunaannya.
Tidak adapeningkatanjumlah pasienpada puskesmassetempat antaraperiode selamakonstruksidengansebelumnya
18 Perlindungan tepisungai
Segera setelah pekerjaan jembatan selesai,pengembalian tepi sungai dilaksanakan denganpemadatan tanah yang cukup, terutama untuk bagianbagian yang kurang stabil, dan diberi tanamanpelindung yang cepat tumbuh (rumput atau semak).
Bilamana kelandaian tepi sungai sekitar 1:3 dan alirancukup deras, tepi sungai sekitar jembatan dilindungiturap papan kayu (atau bahan lain).
Kondisi tepisungai sekitarjembatan amandarikemungkinanlongsor
19 Peningkatankeselamatanmasyarakat danpekerja
Pekerja menggunakan perlengkapan keselamatan kerja(topi, sepatu, pakaian kerja).
Pengamanan pekerjaan galian: lereng sementara galianharus stabil dan mampu menahan pekerjaan, strukturatau mesin di sekitarnya.
Bila lereng galian tidak stabil, harus dipasangpenyokong (shoring) dan pengaku (bracing).
Bila diperlukan, kontraktor harus menyokong ataumendukung struktur di sekitarnya, yang jika tidakdilaksanakan dapat menjadi tidak stabil atau rusak olehpekerjaan galian tersebut.
Peralatan berat tidak diijinkan berada lebih dekat 1,5meter dari tepi galian parit.
Semua galian terbuka harus diberi rambu peringatan danpenghalang (barikade) yang cukup (foto ilustrasi dibawah) untuk mencegah pekerja atau orang terjatuh ke
Angka kecelakaankerja adalah nol.
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)
Infrastructure Reconstruction Enabling Program
dalamnya.
Setiap galian terbuka pada jalur lalu lintas maupun padabahu jalan harus diberi rambu tambahan pada malamhari berupa drum yang di cat putih (atau yang sejenis)beserta lampu merah atau kuning guna mencegahkeselamatan pengguna jalan.
Bahan peledak yang diperlukan untuk galian batu harusdisimpan, ditangani, dan digunakan dengan hatihati dandi bawah pengendalian ekstra ketat sesuai peraturanperundangan yang berlaku. Kontraktor harus menjaminpenanganan peledakan hanya dipercayakan kepadaorang berpengalaman dan bertanggungjawab.
Pada pekerjaan pengaspalan, kontraktor harusmelengkapi tempat pemanasan dengan fasilitaspencegahan atau pengendalian kebakaran yangmemadai, juga sarana pertolongan pertama.
Menugaskan pegawai lapangan untuk mengatur lalulintas selama mobilisasi alat berat dan pada pengalihanarus lalu lintas.
Menyediakan pagar yang sesuai & ramburambu khususdi sekitar area konstruksi & fungsi pendukung lainnya.
Cegah akses pihak yang tidak berwenang ke lokasi. Sediakan lampu penerangan di lokasi, lapisan refleksi,
dan ramburambu yang sesuai. Memberikan pelatihan bagi perkeja secara berkala, rapat
keselamatan harian, dan pemantauan menerus kegiatanpekerja
Perlengkapan K3 harus tersedia pada tempat kerja.
Tabel 4
Prosedur Standar Operasional (SOP) Perlindungan Lingkunganpada Tahap Operasi dan Pemeliharaan Jalan (untuk Dinas Terkait)
No Perlindungan LingkunganProsedur Standar Operasional SOPPerlindungan Lingkungan pada TahapOperasi Pemeliharaan
Tolok Ukur
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)
Infrastructure Reconstruction Enabling Program
No Perlindungan LingkunganProsedur Standar Operasional SOPPerlindungan Lingkungan pada TahapOperasi Pemeliharaan
Tolok Ukur
1 Keselamatan pengguna jalan Pemeliharaan rutin rambu lalu lintas.
Pemeliharaan rutin kondisi permukaanjalan.
Pemeliharaan rutin saluran drainasejalan untuk mencegah genangan airhujan pada permukaan jalan.
Angka kecelakaanrendah
2 Pemeliharaan Pohonpeneduh jalan
Pemeliharaan teratur pohon peneduhjalan.
Pupuk yang digunakan untukpemeliharaan tanaman terdiri darinitrogen total, oksida phosphor dangaram kalium yang dapat larut dalamair. Pupuk dikirim ke lapangan dalamkemasan yang aman dan berlabellengkap. Bila diperlukan penggunaanpupuk ditabur merata 5 kg per 100 m2.
Untuk penghijauan juga harusdisediakan batu kapur untuk pertanianyang 100% lolos ayakan No.8 dan25% lolos ayakan No.100. Batu kapurmengandung tidak kurang dari 50%Kalsium Oksida. Penggunaan batukapur ditabur 20 kg per m2.
Pohon yang rusak diganti denganpenanaman pohon baru
Suasana lingkunganteduh
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)
Infrastructure Reconstruction Enabling Program
LAMPIRAN 9A
Prosedur Penutupan Proyek
1. Penutuan ProyekPekerjaan untuk menyiapkan penutupan proyek harus dimulai paling tidak enambulan sebelum tanggal berakhirnya proyek. Saran untuk isi Laporan Penutupansubproyek dijelaskan di bawah ini.
1.1. Tujuan Subproyek
• Tujuan subproyek• Komponen kegiatan subproyek• Metode pelaksanaan yang digunakan• Uraian dan dasar pembenaran (justifikasi) untuk perubahan dari komponen atau metode
pelaksanaan subproyek, jika ada.
1.2. Pelaksanaan Subproyek
• Perbandingan antara jadual pelaksanaan semula subproyek dengan kinerja aktual.Tunjukkan apa yang terlambat, lama keterlambatan, sebab keterlambatan dantindakan yang diambil untuk mengatasinya.
• Perbandingan antara perkiraan biaya yang dibuat pada awal dengan biaya aktual.Buat daftar biaya yang dikeluarkan dalam mata uang lokal, nilai tukar yang sesuaiuntuk US$, dan biaya mata uang asing yang dibayar penyandang dana utama ataupendamping. Tunjukkan faktor yang menyebabkan kelebihan dan sisa biaya yangpenting.
• Pernyataan mengenai masalah atau kesulitan yang ditemui dalam rekrutmen staf,dengan mengacu pada prosedur yang ditetapkan Bank Dunia. Penilaian pekerjaanstaf dan hubungan kerja dengan PMU dan staf lapangan.
• Pernyataan mengenai masalah atau kesulitan yang ditemui dalam pengadaanpekerjaan sipil, dengan mengacu pada prosedur dan persyaratan Bank Dunia.Penilaian kinerja kontraktor dengan membandingkannya dengan ketentuan dalamkontrak.
• Alasan keterlambatan dalam alokasi anggaran. Ketepatan metode pembayaran yangdigunakan. Jika ada alokasi ulang dalam perjanjian hibah, sebutkan dasarpembenarannya.
1.3. Operasi Awal
• Berikan uraian mengenai operasi awal program subproyek. Masalah transisional yangditemui dari operasi awal hingga penutupan proyek.
• Langkahlangkah yang diambil untuk memastikan lancarnya operasi program subproyek,tergantung kepada manajemen, penempatan staf dan pemeliharaan sarana proyek.
• Analisis mengenai prospek subproyek: apakah manfaat benarbenar terwujud.
1.4. Evaluasi Kinerja BRR dan Bank Dunia selama Pelaksanaan
• Penilaian kinerja BRR dalam mengawasi pelaksanaan program subproyek.
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)
Infrastructure Reconstruction Enabling Program
• Ini harus menyertakan komentar mengenai ketepatan dan kecukupan prosedurpelaksanaan. Efektivitas dan ketepatan waktu bantuan yang diberikan BRR dalammengatasi masalah yang ditemui selama pelaksanaan.
• Komentar mengenai pedoman, prosedur dan persyaratan BRR. Masalah yang ditemui danlangkah yang diambil untuk mengatasi masalah. Perubahan yang disarankan untuk prosedurdan persyaratan ini.
2. Prosedur Penutupan SubproyekPMU harus menyerahkan subproyek yang selesai ke Penerima dan Penyokong terkait operasi
dan pemeliharaan. Setelah PMU mengeluarkan sertifikat penyelesaian, maka PMU
menyerahkan seluruh pekerjaan (subproyek) ke Penerima, beserta rincian lengkap biaya yang
dikeluarkan untuk subproyek.
PMU akan memegang catatan mengenai pekerjaanpekerjaan yang selesai dan yang sudah
diserahkan ke Penerima, sampai semua bagian subproyek sudah selesai. Setelah subproyek
sudah sepenuhnya selesai atau tanggal akhir proyek sudah dekat, yakni 30 September 2008,
maka PMU akan menyerahkan semua catatan, dokumen dll. kepada penerima.
3 Penutupan Rekening saat Subproyek Selesai3.1. Penyelesaian Rekening
Penting artinya menutup rekening pekerjaan subproyek secepat mungkin, setelah pekerjaanaktual selesai. Jika terpaksa ada keterlambatan dalam penutupan rekenening, maka KonsultanPDCS akan mengenakan beban tambahan tanpa perlu ijin PMU.
Jika ada sebagian atau seluruh pengeluaran yang dapat diminta kembali dari kontraktor,perseorangan atau lembaga lain, maka harus dilakukan tindakan yang diperlukan agarpengeluaran tersebut dapat kembali sebelum rekening pekerjaan subproyek ditutup..
3.2. Memasuki Masa Penutupan dan Kajian Pengeluaran
Jika kontrkator sudah menyelesaikan pekerjaannya dan PMU telah menutup
rekeningnya, maka PMU harus menggarisbawahi masa akhir dan menuliskan dengan
tinta: “Pekerjaan selesai pada ______ 200__. PMU harus menandatangani catatan ini
setelah memeriksa bahwa semua perkerjaan dan prosedur telah diselesaikan. Tanda
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)
Infrastructure Reconstruction Enabling Program
tangan ini berarti wewenang menutup relening, dan pekerjaan harus dilaporkan seperti
saat selesai dalam rekening PMU, kecuali PMU memerintahkan lain.
3.3. Koreksi Kesalahan dan Penutupan Rekening
Jika ada seseorang yang melihat ada kesalahan atau penghilangan bukti pengeluaran
pekerjaan yang tercatat setelah rekening proyek sudah ditutup, maka PMU boleh
membuka kembali rekenig tertentu untuk membetulkan kesalahan atau penghilangan ini.
3.4. Audit Internal
3.4.1 Buku Pengukuran/Measurement Books (MB)
Konsultan PDCS harus melacak semua pengeluaran kontraktor hngga ke MB. Ahli teknikKonsultan PDCS akan mencatat semua tanggal pengukuran dalam Buku Pengukuran. Ahliteknik Konsultan PDCS juga akan memberikan tanda silang pada pengukuran langsungsetelah tagihan diajukan, mencatat nomer tagihan dan perintah pembayaran yang ditandatangani Pimpinan Tim PMU segera setelah pembayaran.
Jika ada kesalahan atau pengukuran yang perlu dikoreksi, maka ahli teknik KonsultanPDCS harus menyatakan alasannya dan mencatatnya dalam MB. Konsultan PDCS jugaharus memeriksa apakah ada kejadian dimana orang yang tidak berwenang melakukanpengukuran.Konsultan IPM harus memeriksa semua MB yang dipakai selama paling tidak satu tahun,dan memastikan bahwa Konsultan PDCS sudah mengirimkan MB dengan tepat ke PMUuntuk arsip. Konsultan IPM juga harus melakukan verifikasi apakah Konsultan PDCSmengukur berbagai tipe perkerjaan dengan akurat. PMU harus menyimpan catatan yangmenunjukkan gerakan MB dan harus memeriksa keterlambatan pengembalian MB.
3.4.2 PerjanjianPekerjaan tidak boleh dimulai sebelum ada persetujuan dari Bank Dunia. PMU harus menyimpan nomer daftar perjanjian danjaminan kontrak, serta memastikan bahwa dokumen diberi nomer seri pada saat ditandatangani.
PMU juga harus memeriksa apakah harga yang diberikan kontraktor sesuai dengan yangada dalam perkiraan kontrak dan pengaturan harga satuan.
3.4.3 Rekening KontraktorRekening harus jelas dan benar. PMU harus memeriksa apakah ada pembayaran yang menonjol tanpa alasan yangmemuaskan untuknya.
Konsultan PDCS akan memastikan apakah persyaratan mengenai uang muka mobilisasi sudah dipenuhi. Mereka juga harusmemastikan apakah persyaratan jaminan kinerja dan jaminan uang sudah memuaskan.
3.4.4 Umum
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)
Infrastructure Reconstruction Enabling Program
Ahli teknik PDCS akan menyatakan masalah kontrak yang ditemukan selama pemeriksaan. Jika ada masalah penting, makaIPM akan menjelaskan dan memberikan informasi yang diperlukan ke Konsultan PDCS dan stafnya.
LAMPIRAN 9B
Prosedur Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO)
1. Tujuan Untuk mendapatkan hasil pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuandan dapat dipertanggung jawabkan secara teknis dan administrasi.
2. Ruang Lingkup Prosedur ini memuat proses Serah Terima Sementara Pekerjaan dimulaidari permohonan kontraktor, evaluasi dan penelitian baik teknis maupunadministrasi terhadap hasil pekerjaan oleh Panitia sampai denganselesainya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
3. Definisi 1. Serah Terima Sementara Pekerjaan (Provisional Hand Over) adalahperistiwa penyerahan hasil pekerjaan kontraktor secara menyeluruhsesuai kontrak dan amandemennya kepada Pemilik/Direksi Pekerjaan,yang masih harus dipelihara dan dijamin mutunya sampai dengan masajaminan selesai sesuai yang diatur dalam Kontrak.
2. Daftar kerusakan dan cacat adalah daftar kerusakan dan cacatcacathasil pekerjaan yang harus diperbaiki disertai cara pelaksanaanperbaikannya.
3. Masa jaminan pemeliharaan adalah kerangka waktu yang ditentukandalam dokumen kontrak untuk menjamin & memelihara hasilpelaksanaan pekerjaan.
4. Acuan 1. Keppres Nomor : 80 tahun 20032. Kepmen PU nomor 67/KPTS/19983. Dokumen Lelang
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)
Infrastructure Reconstruction Enabling Program
5. Ketentuan Umum 1. Permintaan Serah Terima Sementara Pekerjaan ( Provisional HandOver ), dapat diajukan oleh kontraktor menjelang penyelesaianpekerjaan sesuai yang tertuang dalam kontrak dan amandemennyadengan memberitahukan secara tertulis kepada Satker/PPK denganmenyebutkan perkiraan waktu penyelesaian pekerjaan.
2. Untuk keperluan Serah Terima Pekerjaan, Satker/PPK harusmembentuk Panitia dengan susunan kepanitiaan dapat terdiri atas:
1. Ketua : Unsur Pengendali2. Sekretaris : Unsur Administrasi Proyek3. Anggota : Unsur Bidang Pengujian4. Anggota : Unsur Pembinaan Pelaksanaan dan Sistem Mutu5. Anggota Unsur Pembinaan Perencanaan6. Anggota Unsur Keuangan7. Anggota Unsur Pelaksana (PPK)
Dalam halhal tertentu atau apabila diperlukan, ketua panitia dapatmenunjuk atau mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lainnamun demikian tanggung jawab tetap kepada yang bersangkutan.Demikian pula, Ketua Panitia dapat membentuk Tim Pembantu yangterdiri dari unsur konsultan, pengawas proyek dan dari kontraktor untukmembantu tugastugas Panitia.
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah VI Nias Hal xiv / 5
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)
Infrastructure Reconstruction Enabling Program
3. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima surat tersebut,Satker/PPK harus sudah memberitahukan secara tertulis kepadakontraktor mengenai jadwal waktu rencana pemeriksaan pekerjaan olehstaf proyek/bagian proyek atau oleh panitia yang ditunjuk olehSatker/PPK.
4. Dalam tempo paling lama 28 hari sejak surat pemberitahuan dariSatker/PPK, Panitia harus sudah ke Proyek/lapangan.
5. Penilaian hasil pekerjaan yang dilakukan Panitia yang ditunjuk olehSatker/PPK harus dibahas dalam rapat Panitia , dibuatkan jadwalpelaksanaannya, jenisjenis pengujian yang akan dilaksanakan, danpenilaian Panitia harus meliputi :
a. Penilaian Visual, penilaian yang dilakukan dari hasil penelitiansecara visual di lapangan terhadap hasil pekerjaan kontraktor.
b. Penilaian Teknis, pemeriksaan terhadap kualitas hasil pekerjaanyang telah diselesaikan oleh Kontraktor melalui serangkaianpengujian jaminan/kendali mutu
c. Penilaian Administrasi, pemeriksaan terhadap kelengkapanadministrasi pelaksanaan Kontrak, serta kesesuaian antara hasil danadministrasi pendukungnya.
6. Penyerahan sementara pekerjaan ( Provisional Hand Over ), dapatdilakukan dengan ketentuan antara lain :
a. Kontraktor telah menyelesaikan pekerjaan fisik keseluruhan darilingkup pekerjaan atau sesuai ketentuan yang tercantum dalamdokumen kontrak.
b. Kontraktor telah mengajukan permintaan Serah Terima Pekerjaan(PHO) secara tertulis kepada Satker/PPK dengan menunjuk WakilKontraktor untuk keperluan tersebut.
c. Direksi Teknik mengadakan penelitian paling lambat dalam 10 haridari tanggal diterimanya surat permohonan Penyerahan SementaraPekerjaan/PHO.
d. Pemilik pekerjaan telah mengirimkan pemberitahuan secara tertuliskepada kontraktor dengan memberitahukan komposisi dari panitia.
e. Direksi Teknik harus sudah membuat program pengujian yang akandilakukan oleh panitia dan diberitahukan kepada kontraktor.
f. Kontraktor mempersiapkan segala sesuatu sehubungan dengankunjungan panitia ke lapangan dan menyelenggarakan pengujianyang diperlukan yang disaksikan oleh Direksi Teknik.
g. Panitia kemudian membuat daftar kekurangankekurangan dancacatcacat ( list of defects & deficiencies ) dan melampirkan hasilpengujian yang bersangkutan yang dilampirkan dalam Berita Acara.
h. Untuk memperbaiki kekurangankekurangan dan cacatcacattersebut, panitia harus memberikan tenggang waktu sebagaimanadiatur dalam syaratsyarat umum dan khusus kontrak.
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)
Infrastructure Reconstruction Enabling Program
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah VI Nias Hal xvi / 5
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)
Infrastructure Reconstruction Enabling Program
i. Apabila kekurangan & cacat hasil kerja tersebut disebabkan olehmaterial dan kecakapan kerja kontraktor yang kurang baik(kesalahan kontraktor), maka perbaikan tersebut menjadi tanggungjawab kontraktor. Apabila bukan kesalahan kontraktor, makaperbaikan juga harus dikerjakan kontraktor dan merupakanpekerjaan tambah dalam kontrak.
j. Konfirmasi bahwa kekurangan & cacat hasil kerja telah diperbaikisernuanya oleh kontraktor dilampirkan lagi dalam Berita Acara dantanggal Penyerahan Pekerjaan Sementara harus disertifikasi.Dengan sendirinya harus didahului kontraktor dan merupakanpekerjaan tambah dalam kontrak.
7. Selama masa pemeliharaan ( Warranty Period = WP ) kontraktorwajib memelihara sehingga kondisi tetap seperti pada saatPenyerahan Sementara Pekerjaan/PHO disyahkan oleh Panitia.Untuk maksud tersebut kontraktor harus menyediakan beberapaperalatan dan personil secukupnya di tempat pekerjaan.
8. Apabila terdapat kerusakankerusakan dan cacatcacat selamaWP karena penggunaan material dan kecakapan kerja kontraktor,maka kontraktor dibebani untuk memperbaiki dan membiayainya.Sebaliknya apabila bukan kesalahan kontraktor, maka kontraktorwajib memperbaiki dan dimasukkan dalam tambahan pekerjaan.
9. Apabila kontraktor tidak bisa memperbaiki kerusakankerusakan selama WP karena berbagai sebab, makaSatker/PPK dapat menunjuk pihak lain untuk memperbaikikerusakankerusakan tersebut dan biayanya dibebankankepada kontraktor dengan dipotongkan dari uang kontraktoryang masih ditahan oleh Satker/PPK yang berupa Retention ofMoney atau uang jaminan pemeliharaan.
10. Serah Terima Pekerjaan Sementara harus dituangkan dalamBerita Acara yang ditandangani oleh Satker/PPK danKontraktor, berdasarkan rekomendasi dari Panitia SerahTerima Pekerjaan.
11. Pembayaran dilakukan sebesar 95% dari nilai kontrak,sedangkan 5% merupakan retensi selama masa pemeliharaan(WP), atau pembayaran dilakukan sebesar 100 % dankontraktor harus menyerahkan jaminan Bank yang dikeluarkanoleh Bank Umum atau perusahaan asuransi yang mempunyaiprogram asuransi kerugian (surety bond) dan direasuransikansesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan.
12. Pada saat Serah Terima Pekerjaan, Kontraktor wajibmenyerahkan Gambar Rencana Terlaksana (As Built Drawing)dan atau Manual Pengoperasian dan Pemeliharaan. Apabilagagal, maka pembayaran akan ditahan yang nilainyaditentukan dalam dokumen kontrak.
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)
Infrastructure Reconstruction Enabling Program
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah VI Nias Hal xviii / 5
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)
Infrastructure Reconstruction Enabling Program
6. Prosedur dan Tanggungjawab
NoPelaku Penanggung
JawabKegiatan Rekaman
1 Kontraktor 1. Mengajukan permintaan serah terima pekerjaanmenjelang pekerjaan selesai denganmenyebutkan perkiraan tanggal selesai 100 %.
SuratPermohonanPHO
2 PPK 1. Membuat rencana kerja2. Menugaskan Konsultan memeriksa kelayakan
paket yang akan PHO.
3 PPK 1. Melaporkan rencana pelaksanaan PHO paketpaket pekerjaan kepada KPA.
2. Membentuk dan menetapkan Panitia/TIM PHO.
SK Panitia
4 KPA 1. Merekomendasikan kepanitiaan danmengeluarkan persetujuan pelaksanaan PHO
5 Konsultan 1. Melaporkan penyelesaian pekerjaan paket yangakan di PHO kepada PPK.
6 Kontraktor 1. Atas dasar laporan konsultan, mengajukanpermohonan Serah Terima PekerjaanSementara dan mengirimkan namanama wakilkontraktor untuk keperluan tersebut.
2. Melakukan persiapanpersiapan pelaksanaanPHO meliputi administrasi, peralatan pengujiandan teknisi pelaksana untuk penyelenggaraanpengujianpengujian yang dibutuhkan
7 PPK 1. Permintaan pelaksanaan PHO kepada Panitia
8 Panitia / TIM PHO1. Berdasarkan permintaan Satker/PPK mengadakan rapat plenomenyusun rencana dan penugasan Panitia/TIM PHO.
3. Melaksanakan Kunjungan I untuk pemeriksaanlapangan (fisik) dan verifikasi administratif(dokumen kontrak dan data pendukungnya).
4. Melakukan pengujian lapangan dan laboratorium
5. Hasil Evaluasi & kunjungan I lapangan Panitiadituangkan dalam Risalah Rapat,
6. Bila belum terpenuhi atau terdapat cacat mutu(fisik), hasil pekerjaan belum bisa diterima, makadibuatkan daftar kekurangan dan cacatcacatdan diberikan waktu yang cukup kepadaKontraktor untuk melakukan perbaikan.
7. Bila hasil pekerjaan diterima, Panitia langsungmembuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
Daftarkerusakandan cacatmutu
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah VI Nias Hal xix / 5
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)
Infrastructure Reconstruction Enabling Program
9 Kontraktor 1. Melaksanakan perbaikanperbaikan sesuai yangdiminta Panitia dalam daftar kerusakan dancacatcacat pada Risalah Hasil Kunjungan I
2. Melaporkan penyelesaian perbaikan kepadaPanitia PHO
Risalah HasilKunjungan I
10 Panitia/Tim PHO 1. Melaksanakan Kunjungan II setelah menerimalaporan penyelesaian perbaikan atau saatberakhirnya waktu yang diberikan untukpelaksanaan perbaikan dan hasilnya dituangkandalam Risalah Rapat Hasil Kunjungan II.
2. Setelah semuanya persyaratan dalam dokumendan ketentuan telah terpenuhi , disusun BeritaAcara Penyelesaian Pekerjaan yangditandatangani oleh Seluruh Panitia, Kontraktor,Konsultan dan PPK dan kemudian diserahkankepada PPK.
RisalahRapatKunjungan II
Berita AcaraPenyelesaianPekerjaan
11 PPK 1. Atas rekomendasi Panitia sesuai dalam BeritaAcara Penyelesaian Pekerjaan, membuat BeritaAcara Serah Terima Sementara danmenandatangani bersama Kontraktor
Berita AcaraSerah TerimaPekerjaan
12 Kontraktor 1. Berdasarkan Berita Serah Terima Pekerjaan,dapat mengajukan Pembayaran akhir pekerjaandengan menyerahkan jaminan pemeliharaan
13 KPA/PPK 1. Melaksanakan pembayaran akhir pekerjaan.
2. Melaporkan penyelesaian pekerjaan PHOkepada BRR/ atasan langsung.
14 BRR Distrik 1. Melaporkan rekapitulasi hasil pelaksanaanpenyelesaian paketpaket proyek kepada BRRWilayah VI Nias
7 Pengecualian Tidak ada
8 Lampiran 1. Contoh Surat Permohonan Serah Terima Sementara Pekerjaan.2. Contoh SK. Pembentukan Panitia PHO3. Contoh Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan4. Contoh Berita Acara Penyerahan Pekerjaan sementara.5. Contoh Formulir Daftar Cacat dan Kerusakan.6. Contoh Formulir Hasil Pemeriksaan dan Pengujian.
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)
Infrastructure Reconstruction Enabling Program
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah VI Nias Hal xxi / 5
LAMPIRAN 9C
Prosedur Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO)
1. Tujuan Untuk memperoleh hasil pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan dansecara teknis dapat dipertanggungjawabkan setelah melalui prosesWaranty Period (masa pemeliharaan) dari kontraktor.
2. Ruang Lingkup Prosedur ini memuat proses penyerahan / serah terima akhirpekerjaan dimulai dengan permohonan kontraktor, pemeriksaanlapangan sampai dengan diterbitkannya Berita Acara Serah TerimaAkhir Pekerjaan.
3. Definisi Serah Terima Akhir Pekerjaan (Final Hand Over) adalah peristiwapenyerahan hasil pekerjaan kontraktor secara menyeluruh sesuaikontrak berikut amendemannya kepada Pemilik/Direksi Pekerjaan,setelah selesainya masa pemeliharaan sesuai ketentuan yang diaturdalam kontrak.
4. Acuan 1. Keppres RI Nomor : 80 tahun 20032. Kepmen PU nomor 67/KPTS/19983. Dokumen Lelang
5. Ketentuan Umum 1. Serah Terima Akhir Pekerjaan (Final Hand Over) dapat diajukanoleh Kontraktor secara tertulis kepada Direksi paling lambat 21(dua puluh satu) hari sebelum berakhirnya masa pemeliharaanatau sesuai yang diatur dalam kontrak.
2. Panitia/Tim FHO yang dibentuk oleh PPK akan memeriksa kelapangan. Apabila Panitia menilai masih terdapat kerusakan /cacat baru yang muncul dalam masa Waranty Period sehinggabelum dapat menerima pekerjaan, maka kontraktor harusdiberitahu secara tertulis dengan menyebutkan sebabsebabnyadan perbaikan apa saja yang harus dikerjakan serta kontraktorwajib memperbaiki sebagaimana mestinya sesuai permintaanPanitia.
3. Rekomendasi Panitia kepada KPA/PPK akan dikeluarkan apabilakontraktor dinilai telah menyelesaikan semua kewajibannyaselama Waranty Period dengan baik yang dituangkan dalamBerita Acara Pemeriksaan Akhir Pekerjaan.
4. Tanggal keabsahan berlakunya serah terima pekerjaan akhir(FHO) tersebut diatas adalah pada saat tercapainya kesepakatandapat diterimanya serah terima pekerjaan dilapangan(berdasarkan hasil opname lapangan), walaupun belum semuaanggota panitia menandatangani, oleh karena suatu hal dansehingga berhalangan hadir.
5. Serah Terima Pekerjaan Akhir (FHO) harus dituangkan dalamBerita Acara yang ditandangani oleh Satker/PPK dan Kontraktor,berdasarkan rekomendasi dari Panitia.
6. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Akhir, uang yang ditahanbisa dibayarkan atau Jaminan Pemeliharaan dikembalikan kepadaKontraktor.
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)
Infrastructure Reconstruction Enabling Program
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah VI Nias Hal xxii / 3
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)
Infrastructure Reconstruction Enabling Program
6 Prosedur dan Tanggungjawab
NoPelaku
PenanggungjawabKegiatan Rekaman
1 Kontraktor 1. Mengajukan Surat Permohonan Serah TerimaAkhir Pekerjaan kepada PPK.
Surat PermohonanFHO
2 PPK 1. Melaporkan rencana pelaksanaan FHOterhadap paket tertentu kepada KPA.
2. Membentuk Panitia Serah Terima AkhirPekerjaan / FHO (jika belum dibentuk)
Srt KeputusanPembentukanPanitia/Tim FHO
3 KPA 1. Melaporkan rencana pelaksanaan FHOpaketpaket Pekerjaan kepada BRR Distrikdan Wilayah VI Nias
6 PPK 1. Meminta Panitia untuk melaksanakan FHO
7 Panitia/TIM FHO 1. Mengadakan rapat pleno dan mengaturpenugasan Panitia FHO
2. Mengadakan pemeriksaan lapangan ( fisik )dan pemenuhan kewajiban pemeliharaandan perbaikan yang disyaratkansebelumnya(bila ada) dan membuat RisalahHasil Kunjungan Lapangan yang selanjutnyadisampaikan kepada Satker
3. Bila masih ada yang belum terselesaikanatau masih terdapat kerusakan dan cacatmutu, Kontraktor diperintahkan melakukanperbaikan sebagaimana mestinya.
4. Bila semuanya kewajiban telah terpenuhidan perbaikan kerusakankerusakan sudahdiselesaikan, Panitia membuat rekomendasiyang dituangkan dalam Berita AcaraPemeriksaan Pekerjaan Akhir yang ditandatangani oleh Panitia, Kontraktor dandiketahui oleh Satker.
5. Menentukan tanggal definitif Serah TerimaAkhir (FHO).
Formulir BAPemeriksaan
Akhir Pekerjaan
8 PPK 1. Membuat dan menandatangani Berita AcaraFHO dengan Kontraktor
Berita Acara FHO
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)
Infrastructure Reconstruction Enabling Program
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah VI Nias Hal xxiv / 3
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)
Infrastructure Reconstruction Enabling Program
NoPelaku
PenanggungjawabKegiatan Rekaman
9 Kontraktor 1. Berdasarkan Berita Acara FHO, Kontraktordapat mengajukan surat permintaanpembayaran retensi atau pengembalianjaminan pemeliharaan.
10 PPK 1. Memberikan rekomendasi pengembalianjaminan pemeliharaan kepada Kontraktor.
2. Melaporkan penyelesaian pelaksanaan FHOkepada KPA untuk diteruskan kepada BRRDistrik dan Wilayah VI Nias.
7 Pengecualian : Tidak ada
8 Lampiran 7. Contoh Surat Permohonan Serah Terima Akhir Pekerjaan.
8. Contoh SK. Pembentukan Panitia FHO
9. Contoh Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pekerjaan.
10. Contoh Berita Acara FHO
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)
Infrastructure Reconstruction Enabling Program
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah VI Nias Hal xxvi / 3
LAMPIRAN 10A
Pelaporan Anti Korupsi
1. Contoh Korupsi
Tidak ada definisi hukum yang berlaku universal untuk korupsi. Untuk keperluan Proyek ini, korupsimeliputi penyuapan, pemerasan, penipuan, kolusi dan pencucian uang.
• Penyuapan dilakukan ketika seseorang menawarkan atau memberikan beberapa keuntungan keorang lain, sebagai pemancing agar orang atau orang lain tersebut dapat bertindak tidak jujurdalam kaitan dengan bisnis majikannya.
• Pemerasan adalah salah satu bentuk pemaksaan ketika seseorang menyatakan ancaman yangberakibat buruk ke orang lain, kecuali jika orang lain tersebut memenuhi permintaannya, biasanyapermintaan uang.
• Penipuan melibatkan satu orang atau sekelompok orang yang menipu orang lain untukmendapatkan keuntungan finansial atau manfaat lain. Contohnya adalah manipulasi informasitender agar menguntungkan peserta tertentu, menyembunyikan cacat, merekayasa bukti.
• Kolusi terjadi terjadi ketika satu atau lebih pihak bekerjasama untuk menggelapkan uang pihaklain. Contohnya adalah jika peserta tender berkolusi untuk mengatur kecurangan agarmemenangkan kontrak dengan harga tertentu.
• Pencucianuang terjadi ketika suatu pihak memindahkan uang atau aset hasil kejahatan dari satutempat ke tempat lain.
2. Langkah Persiapan
Agar dapat secara efektif mengatasi korupsi, sebuah organisasi harus mempunyai sistempelaporan dan penasehatan yang berfungsi, dan masingmasing anggotanya harus memahamikerangka hukum dan usaha yang mereka jalankan. Langkahlangkah berikut harus dilakukansebelum memulai pekerjaan. Jika tidak dilakukan sebelum memulai pekerjaan, maka langkahini harus dilakukan segera setelah pekerjaan mulai.
Kerangka organisasi harus memastikan bahwa ada sistem yang berfungsi untuk pejabat dankaryawan biasa untuk melaporkan korupsi. Kerangka ini harus mampu memberikan informasike pejabat atau karyawan yang menghadapi situasi yang korup. Selain itu, sistem ini harusmemastikan bahwa pejabat dan karyawan yang membuat laporan korupsi menerimapemberitahuan ini secara rahasia dan tidak perlu takut akan akibat buruknya.
3. Tindakan yang Mungkin Dilakukan oleh Perseorangan
Bagaimana cara seseorang menangangi situasi tertentu akan tergantung pada situasi dan kondisi itusendiri. Setiap situasi berbeda. Akal sehat dan kebijakan perlu dipakai dalam setiap kejadian.Tindakan langsung yang disarankan meliputi:
• Dengan sopan menolak untuk terlibat dalam tindakan korupsi.• Jika orang yang meminta ngotot, beritahu dia bahwa anda akan melaporkan tindakannya ke
atasan anda, pihak berwenang, atau Divisi Integritas Bank Dunia.
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)
Infrastructure Reconstruction Enabling Program
• Jika ajakan korupsi dilakukan oleh pejabat pemerintah, dan ada prosedur pemerintah untukmelaporkan pejabat ini, maka katakan bahwa prosedur tersebut meminta pejabat tersebut untukmelapor.
• Jika situasi seperti ini tidak terselesaikan, maka minta dia untuk meghadap pejabat senior ataumanajer.
• Jika permintaan ini ditolak, atau pejabat senior atau manajer tidak banyak membantu, makakatakan bahwa organisasi anda akan mengajukan keluhan resmi ke satu atau lebih departementerkait, pemilik Proyek, lembaga pembiayaan, dan kedutaan (jika relevan) dan pihak berwenang.
3.1. Mencatat Kejadian
• Buat catatan rinci mengenai kejadian korupsi• Jika memungkinkan, dapatkan bukti kejadian, dan bukti ini harus dalam bentuk bukti
pernyataan tertulis yang sah secara hukum sebagai bukti untuk yuridiksi terkait.
3.2. Pelaporan yang Disarankan untuk Korupsi
Jika anda percaya bahwa atasan anda mempunyai prosedur pelaporan yang tepat, maka:
• Laporkan kejadian tersebut ke petugas terkait dari atasan anda;• Minta, jika perlu, identitas anda dirahasiakan oleh atasan anda;• Jika dianggap tepat, beri atasan anda salinan catatan anda dan pernyataan kesaksian
mengenai kejadian korupsi. Pastikan bahwa anda menyimpan dokumen asli, kecuali andamenganggap lebih aman disimpan oleh atasan anda. Jika anda menyerahkan yang asli,maka anda harus mempunyai salinannya.
Jika anda tidak percaya bahwa atasan anda tidak mempunyai prosedur pelaporan yang benar,dan/atau, melaporkan akan membawa dampak buruk pada anda, maka pertimbangkan situasiini masakmasak sebelum memutuskan untuk melaporkannya atau tidak ke atasan anda.
Jika anda tidak melaporkan ke atasan anda atau, jika sudah melaporkan ke atasan anda,
anda berpikir bahwa atasan anda tidak mengambil tindakan yang mencukupi, maka
pertimbangkan melapor (tanpa nama atau sebaliknya) ke:
• Penaksir atau pemantau independen yang ditunjuk dalam kaitannya dengan Proyek;• Kedutaan di tingkat lokal (jika relevan); dan• Pihak berwenang.
Apendik 10B memberikan contoh bahwa kegiatan infrastruktur, kontruksi and industrirekayasa/teknik bisa menjadi ajang tindakan kejahatan seperti penyuapan, penipuan, kolusiatau pelanggaran lain.
Contohcontoh dalam Apendik tersebut hanya bersifat indikatif (untuk menunjukkan), bukansebagai daftar lengkap yang menunjukkan semua kemungkinan tindakan korupsi yangmungkin terjadi. Contoh tersebut sengaja dibuat sederhana dan dirancang untuk memberikaninfomasi mengenai tipe tindakan yang dapat dianggap sebagai tindakan kejahatan.
.Contoh dalam Apendik ini banyak memakai istilah dalam kontrak seperti pemilik / ahli teknik /kontraktor Proyek. Tidak praktis, seperti contoh dibawah, membuat daftar semua kategori
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)
Infrastructure Reconstruction Enabling Program
Tindakan Kejahatan Korupsi
Penyelidikan Pendidikan
Laporkan tindakan
Dll.
Kampanye
BPKP Sumut(061) 847 2843 847 3989
Polisi JaksaBPKP NAD Phone(0651)28133 – 28134Divisi Penyelidikan
Pencegahan
Sosialisasi
Pendidikan
orang yang rentan pada tindakan kejahatan tersebut. Bahkan jika contoh menjadi fakta tapitidak mengarah pada kecenderungan kejahatan, perlu dilaporkan juga bahwa ini cukupmenjadi bukti bahwa oknum terkait tidak bertindak sesuai tujuan etika profesi dan pekerjaan.
4. Sistem Pelaporan Pemerintah RI
Pemerintah RI telah mengeluarkan peraturan perundangundangan untuk mencegah danmembasmi korupsi, seperti:
• UU. No. 28/1999 tentang Pemerintahan Bersih dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme.• UU. No. 31/1999 tentang Pembasmian Kejahatan Korupsi• UU. No. 20/2001 tentang amandemen pada UU. No. 31/1999• UU. No. 15/2002 tentang Pembasmian Pencucian Uang• Keputusan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Pemerintahan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme• Keppres No. 127/1999 tentang Pembentukkan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelengggara
Negara dan Sekretariat Jenderal Komosi Kekayaan Penyelenggara Negara
Diagram berikut memberikan skema umum dari usaha pembasmian korupsi yang dapat dilakukan.
Usaha Pembasmian Korupsi
5. Sistem Pelaporan Bank Dunia
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)
Infrastructure Reconstruction Enabling Program
INT, atau Departemen Integritas Bank Dunia, bertugas menyelidik dugaan penipuan atau korupsidalam operasi yang dibiayai Bank Dunia, juga dugaan tindakan pelanggaran oleh staf dalamKelompok Bank Dunia.
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)
Infrastructure Reconstruction Enabling Program
Contoh masalah yang harus dilaporkan ke INT untuk dikaji meliputi:• Ketidakberaturakan kontrak yang mencurigakan dan pelanggaran pedoman Bank Dunia• Manipulasi tender• Kolusi tender• Praktek pemaksaan• Tender curang• Kecurangan dalam kinerja kontrak• Kecurangan dalam prose audit• Penggantian produk• Bagian material yang substandar atau tidak bermutu• Pengenaan biaya atau tenaga yang tidak benar• Pembayaran kembali, suap atau penerimaan persen• Penyalahgunaan wewenang• Penyalahgunaan dana Kelompok Bank atau dana yang dipercayakan ke Kelompok Bank• Kecurangan terkait dengan perjalanan kerja• Pencurian dan penggelapan• Kecurangan uang saku dan tunjangan• Konflik kepentingan• Mengemukakan kenyataan yang tidak benar• Pemalsuan• Melibatkan staf Kelompok Bank dalam tindakan diatas.
Ketika menghubungi INT, pastikan bahwa keluhan anda sudah sejelas mungkin danmencantumkan rincian seperti: tindakan salah apa yang diduga dilakukan, dimana dan kapan(tanggal dan jam jika ada), siapa pelakunya, bagaima cara orang atau perusahaan tersebutmelakukan tindakan salah tersebut, mengapa anda percaya bahwa kegiatan ini tidak benar.Cantumkan nama proyek, jika anda tahu, dan nama saksi mata. Beritahu INT caramenghubungi anda untuk informasi lebih lanjut atau klarifikasi.
Dugaan untuk INT ini dapat diserahkan langsung Kantor Pusat Bank Dunia:
Telpon: 12024587677Fax: 12025227140Email: [email protected]: http://www.worldbank.org/integrity
Jika anda ingin nama anda tidak diketahui, anda dapat memanfaatkan layanan email gratis (sepertiYahoo atau Hotmail) untuk mengirimkan dugaan tersebut dengan memakai nama samaran. Dengancara ini, INT dapat menghubungi anda sesuai keperluan untuk meminta klarifikasi atau informasitambahan.
Dugaan tersebut juga dapat diserahkan ke Fraud and Corruption Hotline yang disewa INT untuktujuan ini (24 jam/hari, tersedia layanan penterjemahan).
Toll Free: 18008310463*Collect Calls: 17045567046*
Mail: PMB 376713950 Ballantyne Corporate PlaceCharlotte, NC 28277USA
* Menerima juga panggilan telpon dengan nama samaran.
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)
Infrastructure Reconstruction Enabling Program
Orang yang mengajukan keluhan diminta memberikan nama dan nomer telpon atau alamat email,agar INT dapat menghubungi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan menindaklanjutilaporan. Jika ada memilih memberikan nama anda tapi tetap dirahasiakan, Bank Dunia tidak akanmengungkapkan nama anda dalam proses pengadilan dan tidak akan memberikan informasi yangdapat membuka identitas anda, ke orang diluar anggota tim penyelidik dan ketuanya dan jaksa,kecuali Bank menentukan bahwa anda telah dengan sengaja mengemukakan atau menghilangkankenyataan secara tidak benar, atau Bank diminta untuk melakukannya menurut hukum. Jika andamengijinkan Bank untuk menyebutkan nama anda, mohon jangan kuatir karena Bank tidak akanmentolerir tindakan penghukuman dan pembalasan yang ditujukan pada orang yang melaporkandengan niat baik dugaan kecurangan atau korupsi.
Jika anda ingin nama anda tidak diketahui, maka Bank akan terus menyelidiki keluhan anda danberusaha sebaik mungkin memeriksa dugaan yang anda ajukan. Namun, mohon diingat bahwadugaan tanpa nama sering lebih sulit diurus dan tidak berkaitan dengan kepentingan orang yangmengajukan keluhan, tapi kami menghargai keiinginan anda untuk tidak memberikan nama anda.
Catatan: Untuk melindungi reputasi dan hak pribadi semua pihak, dan menumbuhkembangkanproses yang benar dan keadilan penyelidikan, penting artinya bahwa informasi yang anda berikanbenar, akurat dan diberikan dengan niat baik.
Walau INT mempunyai kemampuan untuk mengetahui asal pesan elektronis. Tapi kami tidak akanberusaha mengungkapkan identitas pengirim. Mohon diingat bahwa kerahasian email tidaksepenuhnya terjaga dari penyelundup. Jika anda merasa komunikasi yang ingin anda sampaikansangat sensitif, kami sarankan lebih baik anda mengirimkannya ke alamat dibawah ini:
PMB 376713950 Ballantyne Corporate PlaceCharlotte, NC 28277USA
Infrastructure Program Management (GHD Pty Ltd)
Infrastructure Reconstruction Enabling Program
LAMPIRAN 10BContoh Korupsi Untuk Subproyek Konstruksi
Pelaku
No. Tindakan Kontraktor
AhliTekn
ikAgen
Pejabat
Pemerintah
SubkontraktoratauPemasok
Peneliti
Kuantitas
Saksi
TAHAP PRAKONTRUKSI1 Uang rokok X2 Mengatur harga X X X X3 Manipulasi pra dan paska qualifikasi X X4 Suap untuk mendapatkan kontrak utama X X X5 Suap selama pengadaan subkontrak X X6 Kontrak dirundingkan secara korup X X7 Manipulasi disain X X8 Niat menahan pembayaran X9 Penyerahan tender palsu X
TAHAP PELAKSANAAN SUBPROYEK1 Invoice tidak benar X X X2 Sertifikat kerja yang tidak benar X X3 Pekerjaan perbaikan yang berlebihan X X4 Markup oranghari (personmonth) X X5 Klaim variasi yang tidak benar X X X X
6 Keterlambatan mengeluarkan sertfikatpembayaran X X
7 Menyembunyikan cacat X
8 Diminta membayar lebih rendah daripada yangseharusnya X X
9 Pemerasan oleh wakil Pemilik Proyek X X10 Ongkos untuk memperlancar X X X X
11 Penyerahan tagihan yang tidak benar ataumenyesatkan X
12 Penyembunyian dokumen X13 Saksi atau bukti ahli palsu X14 Penyuapan saksi X X X X X15 Pemerasan oleh saksi X X X X X
16 Pekerjaan kontruksi tidak memenuhi spesifikasiteknis X X X
17 Kontraktor lari setelah menerima uang mukamobilisasi sebesar 20% X