OBJEK PEMOTONGAN PPh PASAL 4 AYAT (2) (BERSIFAT FINAL)Penghasilan dari Persewaan Tanah & atau Bangunan(PP No. 29 Thn 1996 Jo. PP No.5 Tahun 2002) Penghasilan dari JasaKonstruksi(PP No. 51 Thn 2008)Penghasilan dariPengalihan Hak atas Tanah &/ Bangunan(PP No. 48 Thn 1994 jo. PP No. 71 Thn 2008 )DIPOTONG DGN TARIF 10% DARI JUMLAH BRUTO*DIPOTONG DGN TARIF PELAKSANAAN : - 2% DARI JUMLAH BRUTO* UTK YG MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA KECIL - 4% DARI JUMLAH BRUTO* UTK TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA - 3% DARI JUMLAH BRUTO YG MEMILIKI KUALIFIKASI MENENGAH DAN BESAR PERENCANAAN & PENGAWASAN : - 4% DARI JUMLAH BRUTO* UTK YG MEMILIKI KLASIFIKASI USAHA - 6% DARI JUMLAH BRUTO* UTK YG TDK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA DIPOTONG DGN TARIF 5% DARI JUMLAH BRUTO* KECUALI < Rp 60 jt 2. DIPOTONG DGN TARIF 1% JUMLAH BRUTO* KHUSUS UNTUK RUMAH SEDERHANA & RUMAH SUSUN SEDERHANAPenghasilan dariHadiah Undian(PP No. 132 Thn 2000)DIPOTONG DGN TARIF 25% DARI JUMLAH BRUTO*YANG DIBAYARKAN OLEH BENDAHARA*jumlah bruto tidak termasuk PPN

OBJEK PEMOTONGAN PPh PASAL 4 AYAT (2) Penghasilan dari Transaksi derivatif berupa Kontrak berjangka yg Diperdagangkan di Bursa (PP No. 17 Thn 2009) Penghasilan dariPenjualan saham(PP No. 41 Thn 1994 jo. PP No. 17 Thn 1997)DIPUNGUT DGN TARIF 2,5% DARI MARGIN AWAL(LIHAT PP 17 THN 2009) DIPOTONG DGN TARIF 0,1% DARI JUMLAH BRUTO* NILAI TRANSAKSIYANG DITERIMA OLEH PENERIMA PENGHASILAN*jumlah bruto tidak termasuk PPNPenghasilan dari Bunga Obligasi (PP No. 16 Thn 2009) DIPOTONG15% s.d 20%(lihat PP No.16/2009)Penghasilan Bunga Simpanan Koperasi yg dibayar kpd anggotanya (PP No. 15 Thn 2009) DIPOTONG10% DARI JUMLAHBRUTO* UNTUKBUNGA > Rp 240.000/BULAN(lihat PP No.15/2009)Penghasilan dari Bunga deposito &Tabungan serta Diskonto SBI(PP No. 11 Thn 2000) DIPOTONG 20% DARIJUMLAH BRUTO, KEC. JUMLAH DEPO/TAB DAN SBI TIDAK MELEBIHI Rp 7 JUTA & BUNGA YG DITERIMA DANA PENSIUN, PERBANKAN DAN DLM RANGKA RS DAN RSS TERTENTU

DASAR HUKUMPERATURANPEMERINTAHKEPUTUSANMENTERI KEUANGANKEPUTUSANDIRJEN PAJAKPP No. 29TAHUN 1996 jo.PP No.5 Tahun 2002No. : 394/KMK.04/1994 jo.No. : 120/KMK.03/2002KEP-50/PJ/1996

KEP-227/PJ/2002PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ( PP No. 29 TAHUN 1996 jo. PP No.5 Tahun 2002 )

ORANG PRIBADIBADANDARI PERSEWAANTANAH DAN/ATAU BANGUNAN* TANAH*KONDOMINIUM* RUMAH*GEDUNG PERKANTORAN/* RUMAH SUSUNPERTEMUAN/PERTOKOAN* RUMAH TOKOTERMASUK BAGIANNYA* APARTEMEN*RUMAH KANTOR* TOKO*GUDANG DAN BANGUNAN INDUSTRIBERUPAOBJEK PPhPENGHASILAN YGDITERIMA/DIPEROLEH

TIDAK TERMASUK OBJEK PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNANOBJEK PAJAK HOTEL DAN RESTORAN (PAJAK DAERAH)YG MERUPAKANYAITU PELAYANAN YG DISEDIAKAN DGN PEMBAYARAN DI HOTEL ATAU RESTORAN, TERMASUK :

FASILITAS PENGINAPAN ATAU FASILITAS TINGGAL JANGKA PENDEK;PELAYANAN PENUNJANG SBG KELENGKAPAN FASILITAS PENGINAPAN ATAU TINGGAL JANGKA PENDEK YG SIFATNYA MEMBERIKAN KEMUDAHAN DAN KENYAMANANJASA PERSEWAAN RUANG UNTUK KEGIATAN ACARA ATAU PERTEMUAN HOTEL

PELUNASAN PPh* BADAN PEMERINTAH* SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI* PENYELENGGARA KEGIATAN* BENTUK USAHA TETAP* KERJA SAMA OPERASI* PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYAORANG PRIBADI YANG DITETAPKAN OLEH DIRJEN PAJAK (KEP-50/PJ/1996)BUKANSUBJEKPAJAKOLEH PENYEWAOLEH PIHAK YGMENYEWAKANPEMOTONGANPEMBAYARANSENDIRI ORANGPRIBADI

PENYEWA

ORANGPRIBADIBADANBADAN DENGAN KEPEMILIKANORANG PRIBADI10% 10%10% SEMUA JUMLAH YG DIBAYARKAN/TERUTANG OLEH PENYEWA DGN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN YG BERKAITAN DGN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YG DISEWA TERMASUK :BIAYA PERAWATAN; BIAYA PEMELIHARAAN; BIAYA KEAMANAN; BIAYA FASILITAS LAINNYA DAN SERVICE CHARGE BAIK YG PERJANJIANNYA DIBUAT SECARA TERPISAH/DISATUKANBESARNYA TARIF PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNANDARI JUMLAH BRUTO NILAI PERSEWAANYANG MENYEWAKAN

MEMOTONG PPh PADA SAAT PEMBAYARAN ATAU TERUTANGNYA SEWA, DAN MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PPh FINALMENYETORKAN PPh YG TELAH DIPOTONG DGN MENGGUNAKAN SSP PADA BANK PERSEPSI/KANTOR POS , SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 10 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN MEMBAYARAN/TERUTANGNYA SEWAKEWAJIBAN PENYEWA SEBAGAI PEMOTONG PAJAKPENYEWA SEBAGAI PEMOTONG PAJAK WAJIB :MELAPORKAN PEMOTONGAN/PENYETORAN KPD KEPALA KPP SETEMPAT, SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 20 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN PEMBAYARAN/ TERUTANGNYA SEWALAPORAN PEMOTONGAN/PENYETORAN PPh ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DENGAN DILAMPIRI :- LEMBAR KE-3 SSP;- LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGANDENGAN

PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATASTANAH DAN/ATAU BANGUNAN( PP No. 48 THN 1994 JO. PP No. 71 THN 2008 )DASAR HUKUMPERATURAN PEMERINTAHKEPUTUSANMENTERIKEUANGANSURAT EDARANDIRJEN PAJAKPP NO 48 Thn 1994 jo PP NO 71Thn 2008NO : 635/KMK.04/1994 jo NO: 392/KMK.04/1996

dan

NO: 566/KMK.04/1999- SE-04/ PJ.33/1996 TGL 26 AGUSTUS 1996- SE-02/PJ.33/ 1997 TGL 30 JULI 1997- SE-55/PJ.42/1999

PENGALIHAN KEPADA PIHAKSELAIN PEMERINTAHWAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENGALIHKAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNANJUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHANRp 60 jt KEATASPPh 5%DARI JUMLAH BRUTONILAI PENGALIHAN (BERSIFAT FINAL)DISETOR SENDIRI DENGAN SSP FINALKE BANK PERSEPSI ATAU KANTOR POSSEBELUM AKTA PENGALIHANDITANDATANGANI OLEH PPAT

PENGALIHAN KEPADA PIHAKSELAIN PEMERINTAHWAJIB PAJAK YG USAHA POKOKNYAMELAKUKAN MENGALIHKAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA RS DAN RSSPPh 1%DARI JUMLAH BRUTONILAI PENGALIHAN (BERSIFAT FINAL)DISETOR SENDIRI DENGAN SSP FINALKE BANK PERSEPSI ATAU KANTOR POSSEBELUM AKTA PENGALIHANDITANDATANGANI OLEH PPAT

NILAI TERTINGGIANTARANILAI BERDASARKANAKTAPENGALIHAN HAKNJOP TANAH DAN/ATAUBANGUNANCATATANJUMLAH BRUTO TDK TERMASUK PPN DAN BIAYA NOTARIS ATAU PEJABAT YG BERWENANG MENERBITKAN AKTAJUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN

PENGALIHAN KEPADA PIHAKSELAIN PEMERINTAHJUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHANKURANG DARI Rp 60 jtPENGHASILAN LAINNYAMELEBIHIPTKPPENGHASILAN LAINNYA TDK MELEBIHIPTKPPPh 5% DARI JUMLAH BRUTONILAI PENGALIHAN (BERSIFAT FINAL)SELAMBAT-LAMBATNYA AKHIR TAHUN TAKWIM YANG BERSANGKUTANTIDAKTERUTANGPPhDISETOR SENDIRI DENGAN SSP FINAL KE BANK PERSEPSI ATAU KANTOR POSWAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENGALIHKAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

PENGALIHAN KEPADAPIHAK PEMERINTAH YANG TDK MEMERLUKAN PERSYARATAN KHUSUSJUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHANRp 60 jt KEATASDIPUNGUTOLEH :- BENDAHARAWAN, ATAU- PEJABAT YG BERWENANGSEBELUM DILAKUKANNYAPEMBAYARAN/TUKAR MENUKARTARIF PPh 5%DARI JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PEJABAT YBS (BERSIFAT FINAL)WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENGALIHKAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHANKURANG DARI Rp 60 jtPENGHASILAN LAINNYAMELEBIHIPTKPPENGHASILAN LAINNYA TIDAK MELEBIHIPTKPSELAMBAT-LAMBATNYA AKHIR TAHUN TAKWIM YANG BERSANGKUTANTIDAKTERUTANGPPhDISETOR SENDIRI DENGAN SSP FINAL KE BANK PERSEPSI ATAU KANTOR POSPENGALIHAN KEPADAPIHAK PEMERINTAH YANG TDK MEMERLUKAN PERSYARATAN KHUSUSWAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENGALIHKAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNANTARIF PPh 5% DARI JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PEJABAT YBS(BERSIFAT FINAL)

PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNANMELALUI LELANG MILIK ORANG PRIBADIATAS BEBERAPA BIDANG TANAHYG JUMLAH KESELURUHANNYAMENCAPAI Rp 60 jt ATAU LEBIHWALAUPUN TERDAPATBIDANG TANAH DAN/ATAUBANGUNAN YANGNILAINYA < Rp 60 jtWAJIB MELUNASI PPh5% DARI NILAI MENURUTRISALAH LELANGSEBELUM RISALAH LELANGDITANDA TANGANIDIPOTONG DAN DISETOROLEH KEPALA KANTOR LELANG NEGARA

BILA PIHAK YANG MENGALIHKAN TIDAKMEMILIKI NPWP, MAKA NPWP DIISI DENGAN0.000.000.0.XXX(XXX ADALAH KODE KPP TEMPAT WPYG MENGALIHKAN BERTEMPAT TINGGALDALAM SSP HARUS DICANTUMKAN :TATA CARA PENGISIAN SSP SEHUBUNGAN DENGAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN MILIK ORANG PRIBADI- NAMA, ALAMAT, DAN NPWP PIHAK YANG MENGALIHKAN.- LOKASI TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIALIHKAN- NAMA PEMBELI

BERLAKU PER 1 AGUSTUS 2008DASAR HUKUMPAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN ATAS USAHA JASA KONSTRUKSIPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008DAN PERUBAHANNYA YAITU PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2009

PENGERTIAN-PENGERTIANJasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan konstruksi.Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yg p[rofesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yg mampu menyelenggarakan kegiatannya utk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dlm model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build).Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yg profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yg mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.

PENGERTIAN-PENGERTIANNilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam suatu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhanPengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yg profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yg mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi.Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa kontruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya

SUBJEK PAJAKWP Orang PribadiBUT- JASA PERENCANAAN KONSTRUKSI- JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI- JASA PENGAWASAN KONSTRUKSIYANG BERGERAK DI BIDANGSUBJEK PAJAK USAHA JASA KONSTRUKSIWP Badan

TARIF DAN DASAR PENGENAAN PPhUSAHA JASA KONSTRUKSIIMBALAN JASA KONSTRUKSIDARI JUMLAH PEMBAYARAN ATAU JUMLAH PENERIMAAN YG MERUPAKAN BAGIAN NILAI KONTRAK TIDAK TERMASUK PPNFINALYG MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA MENENGAH ATAU KUALIFIKASI BESAR JASA PELAKSANAAN2% 4% 3% 4% 6% YG TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA YG MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA KECIL JASA PERENCANAAN & PENGAWASAN YG TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHAYG MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA

PELUNASAN PPh USAHA JASA KONSTRUKSIPEMOTONGAN OLEHPEMBERI HASILPENYETORAN SENDIRI OLEH PEMBERI JASAPEMBERI HASILPELUNASAN PPh MELALUI

ORANG PRIBADIBUKAN SUBJEK PAJAK

BADAN PEMERINTAH, SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI,PENYELENGGARA KEGIATANBUTKERJASAMA OPERASIPERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYAORANG PRIBADI YANG DITETAPKAN OLEH DIRJEN PAJAK

KEKURANGAN PPh USAHA JASA KONSTRUKSIPENYETORAN SENDIRI OLEH PENYEDIA JASAPEMBERI HASILPELUNASAN PPh MELALUI

ORANG PRIBADIBUKAN SUBJEK PAJAK

BADAN PEMERINTAH, SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI,PENYELENGGARA KEGIATANBUTKERJASAMA OPERASIPERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYAORANG PRIBADI YANG DITETAPKAN OLEH DIRJEN PAJAK

KEKURANGAN PPh USAHA JASA KONSTRUKSITIDAK DILUNASITIDAK TERUTANG PPh FINALSELISIH PPh YG TIDAK DIBAYAR PENGGUNA JASASYARATDIKENAKANPPh FINAL APABILAPIUTANG TSBDAPAT DITAGIH KEMBALI DICATAT SEBAGAI PIUTANG YANGNYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH(PASAL 6 AYAT (1) HURUF H UU PPh

PENGHASILAN LAIN YANG DITERIMA WAJIB PAJAK YANG BERGERAK DI BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSIPENGHASILAN DARI LUAR NEGERI YG PAJAKNYA TERUTANG DAN DIBAYAR DI LUAR NEGERIPENGHASILAN LAIN DI LUAR USAHA JASA KONSTRUKSIKEUNTUNGAN ATAU KERUGIAN SELISIH KURS DARI KEGIATAN USAHA JASA KONSTRUKSI TERMASUK DLM PERHITUNGAN NILAI KONTRAKDAPAT DIKREDITKAN TERHADAP PAJAK YG TERUTANG BERDASARKAN UU PPhDIKENAKAN PPh FINALWAJIB MELAKUKAN PENCATATAN YG TERPISAH ATAS BIAYA YG TIMBUL DIKENAKAN TARIF BERDASARKAN UU PPh

MEMOTONG PPh PADA SAAT PEMBAYARAN UANG MUKA DAN TERMIJN, DAN MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PPh FINALMENYETORKAN PPh YG TELAH DIPOTONG DENGAN MENGGUNAKAN SSP PADA BANK PERSEPSI / KANTOR POS , SELAMBAT-LAMBATNYA TANGGAL 10 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN PEMBAYARAN IMBALANTATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DANPELAPORAN PPh OLEH PEMBERI HASILPEMBERI HASIL YG DITUNJUK SBG PEMOTONG WAJIB :MELAPORKAN PEMOTONGAN/PENYETORAN KPD KPP SETEMPAT, SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 20 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN PEMBAYARAN IMBALANLAPORAN PEMOTONGAN/PENYETORAN PPh ATAS PENGHASILANDARI USAHA JASA KONSTRUKSI DENGAN DILAMPIRI :- LEMBAR KE-3 SSP;- LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGANDENGAN

MENYETOR SENDIRI PPh TERUTANG KE BANK PERSEPSI/KANTOR POS DENGAN SSP SELAMBAT-LAMBATNYA TANGGAL 15 BULAN BERIKUTNYAMELAPORKAN PENYETORAN PPh KE KPP SELAMBAT-LAMBATNYATGL 20 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN DITERIMANYAIMBALANLAPORAN BULANAN PPh BAGIWP YANG BERGERAK DI BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI DILAMPIRI LEMBAR KE 3 SSP TATA CARA PENYETORAN DANPELAPORAN PPh OLEH PEMBERI JASAKEWAJIBAN PEMBERI JASA :

KETENTUAN KHUSUS UNTUK BENTUK USAHA TETAPPENGHASILAN DARI JASA KONSTRUKSIDIKENAKAN PPh FINALBENTUK USAHA TETAPOBJEK PPh PASAL 26 ATAU TAX TREATYSISA LABADITERIMADITERIMAINDUKNYA DI LUAR NEGERI

KETENTUAN PERALIHANKONTRAK YG DITANDATANGANI SEBELUM 1 AGUSTUS 2008 DAN PEMBAYARAN DARI KONTRAK ATAU BAGIAN DARI KONTRAK TERSEBUTDILAKUKAN S.D TGL 31 DESEMBER 2008WAJIB PAJAKSERTIFIKATKUALIFIKASI USAHA KECIL &PENGADAAN S.DRp 1 MILIARWAJIB PAJAKSERTIFIKAT KUALIFIKASI MENENGAH & BESARDIKENAKAN PPh FINAL :-2% DARI JUMLAH BRUTO UTK JASA PELAKSANAAN-4% DARI JUMLAH BRUTO UTK JASA PERENCANAAN & PENGAWASANDITERIMAMELALUI PEMOTONGANSETOR SENDIRIDIKENAKAN PPh PASAL 23DGN TARIF 2%DARI JUMLAH BRUTO MELALUI PEMOTONGANTIDAK DIPOTONGDIKENAKAN PPh PASAL 25UU PPh APABILAAPABILAAPABILAAPABILABERITA ACARASERAH TERIMA PENYELESAIANPEKERJAAN DITANDATANGANIPENYEDIA JASA S.D 31 DES. 2008KONTRAK YG DITANDATANGANI SEBELUM 1 AGUSTUS 2008 DAN PEMBAYARAN DARI KONTRAK ATAU BAGIAN DARI KONTRAK TERSEBUT SETELAH TGL 31 DESEMBER 2008DITERIMATUNDUK PADA KETENTUAN LAMABERITA ACARASERAH TERIMA PENYELESAIANPEKERJAAN DITANDATANGANIPENYEDIA JASA SETELAH 31 DES.2009TUNDUK PADA KETENTUAN LAMATUNDUK PADA KETENTUAN BARU(PP 51 TAHUN 2008)

PENGERTIAN-PENGERTIANHadiah termasuk hadiah dari undian, pekerjaan, dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan olahraga dan lain sebagainya.

Penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu, misalnya imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda purbakala.

Perbedaan

No.Jenis HadiahDefinisi1.Hadiah undianhadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian2.Hadiah atau penghargaan perlombaan hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan 3.Hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah 4.Penghargaan imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu

Tarif

No.Jenis HadiahTarifSifat1.Hadiah Undian 25%Final2. Hadiah atau penghargaan perlombaan, penghargaan, dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan OPDN Psl. 17 (PPh 21)Tidak FinalWPLN non BUT 20% (PPh 26)Tidak Final

WP BDN DN/BUT 15% (PPh 23)Tidak Final

Tidak termasuk Hadiah dan Penghargaan hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhirSyarat : tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa.

POINTER PP 15 TAHUN 20091. PENGHASILAN BERUPA BUNGA SIMPANAN YG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI YG DI DIRIKAN DI INDONESIA KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI DIKENAI PPh YG BERSIFAT FINAL;

TARIF PPh ATAS BUNGA SIMPANAN YG DIBAYARKAN KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI ADALAH 0% UNTUK PENGHASILAN S.D Rp240 RIBU PERBULAN ATAU 10% DARI JUMLAH BRUTO BUNGA UNTUK PENGHASILAN BERUPA BUNGA SIMPANAN LEBIH DARI Rp240 RIBU PERBULAN ;

KOPERASI WAJIB MELAKUKAN PEMOTONGAN PPh YG BERSIFAT FINAL ATAS PEMBAYARAN BUNGA SIMPANAN KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI. PERATURAN PELAKSANAAN PASAL 4 AYAT (2) HURUF a

POINTER PP 16 TAHUN 2009OBLIGASI ADALAH SURAT UTANG & SURAT UTANG NEGARA, YG BERJANGKA WAKTU > 12 BLNBUNGA OBLIGASI ADALAH IMBALAN YG DITERIMA & ATAU DIPEROLEH PEMEGANG OBLIGASI DLM BENTUK BUNGA & ATAU DISKONTO.ATAS PENGHASILAN YG DITERIMA & ATAU DIPEROLEH WP BERUPA BUNGA OBLIGASI DIKENAI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN YG BERSIFAT FINAL BESARNYA PPh ADALAH : A. UNTUK BUNGA DARI OBLIGASI DENGAN KUPON SEBESAR - 15% WP DALAM NEGERI DAN BUT; DAN - 20% ATAU SESUAI DGN TARIF P3B BAGI WP LUAR NEGERI SELAIN BUT DARI JUMLAH BRUTO BUNGA SESUAI DENGAN MASA KEPEMILIKAN OBLIGASI; B. DISKONTO DARI OBLIGASI DENGAN KUPON SEBESAR: - 15% BAGI WP DALAM NEGERI DAN BUT; DAN - 20% ATAU SESUAI DGN TARIF P3B BAGI W P LUAR NEGERI SELAIN BUT DARI SELISIH LEBIH HARGA JUAL ATAU NILAI NOMINAL DI ATAS HARGA PEROLEHAN OBLIGASI, TIDAK TERMASUK BUNGA BERJALAN C. DISKONTO DARI OBLIGASI TANPA BUNGA SEBESAR:- 15% BAGI WP DALAM NEGERI DAN BUT; DAN - 20% ATAU SESUAI DGN P3B BAGI WP LUAR NEGERI SELAIN BUT, DARI SELISIH LEBIH HARGA JUAL ATAU NILAI NOMINAL DI ATAS HARGA PEROLEHAN OBLIGASI; D. BUNGA & ATAU DISKONTO DARI OBLIGASI YG DITERIMA &ATAU DIPEROLEH W P REKSADANAYG TERDAFTAR PADA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL & LEMBAGA KEUANGAN SEBESAR:- 0% UNTUK TAHUN 2009 SAMPAI DENGAN TAHUN 2010;- 5% UNTUK TAHUN 2011 SAMPAI DENGAN TAHUN 2013; DAN - 15% UNTUK TAHUN 2014 DAN SETERUSNYA. PERATURAN PELAKSANAAN PASAL 4 AYAT (2) HURUF C

POINTER PP 17 TAHUN 2009PENGHASILAN YANG DITERIMA DAN/ATAU DIPEROLEH ORANG PRIBADI ATAU BADAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF BERUPA KONTRAK BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA DIKENAI PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL ;

BESARNYA PAJAK PENGHASILAN ADALAH SEBESAR 2,5% DARI MARGIN AWAL.;

TRANSAKSI DERIVATIF ADALAH TRANSAKSI YANG DIDASARI PADA KONTRAK ATAU PERJANJIAN PEMBAYARAN YANG NILAINYA MERUPAKAN TURUNAN DARI NILAI INSTRUMEN YANG MENDASARI SEPERTI SUKU BUNGA, NILAI TUKAR, KOMODITI, EKUITI DAN INDEKS BAIK YANG DIIKUTI DENGAN PERGERAKAN MAUPUN TANPA PERGERAKAN DANA ATAU INSTRUMEN;

KONTRAK BERJANGKA ADALAH SUATU PERJANJIAN TERMASUK KONTRAK STANDAR UNTUK MEMBELI ATAU MENJUAL SEJUMLAH EFEK ATAU KOMODITI YANG JUMLAH, MUTU, JENIS, TEMPAT, DAN WAKTU PENYERAHAN DI KEMUDIAN HARI TELAH DITETAPKAN PERATURAN PELAKSANAAN PASAL 4 AYAT (2) HURUF C

**534949494654*545050504755*555151514856*565252524957*575353535058*65616161*66626262*66626262*605656565462*67636363*68646464*68646464*68646464*68646464*695353535058*705454545159*****