PENGARUH PENGETAHUAN PENGANGGARAN

TERHADAP PERAN DPRD DALAM PENGAWASAN APBD :

KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI PEMODERASI

SKRIPSI

Oleh :

TICA SUSI PRATIWI

NPM. C1C012020

UNIVERSITAS BENGKULU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

JURUSAN AKUNTANSI

2016

PENGARUH PENGETAHUAN PENGANGGARAN

TERHADAP PERAN DPRD DALAM PENGAWASAN APBD :

KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI PEMODERASI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Bengkulu untuk Memenuhi Salah Satu

Persyaratan dalam Menyelesaikan Sarjana Ekonomi

Oleh :

Tica Susi Pratiwi

NPM. C1C012020

UNIVERSITAS BENGKULU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

JURUSAN AKUNTANSI

2016

ii

iii

iv

MOTTO

“Man Jadda wa Jadda (Barang siapa bersungguh-sungguh, ia

akan berhasil)”.

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka

apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah

dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada

Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” ― Q.S. Al – Insyirah:

6-8

Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita

baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik

(Evelyn Underhill)

Do Your Best, And God Will Take Care Of The Rest

- ANONIM –

v

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

Sang Maha Segalanya Allah SWT

Pedoman hidup ku, Nabi Muhammad SAW

Keluargaku Tercinta, Bapak (Toto Nurdianto, SP), Mama (Ari Yanuarandini),

Kakakku (Theo Jati Kesumo, S.Kom) dan Adekku tersayang (Sekar Arum Pertiwi)

Seluruh keluarga besar ku

Para Sahabat tercinta dimanapun kalian berada

Keluarga Besar Gedung K yang aku banggakan

Almamater tercinta, Universitas Bengkulu

vi

Special Thanks to…

Allah SWT yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya

dalam setiap langkah hamba, dan Nabi besar Muhammad SAW yang

selalu menjadi pedoman hidup.

Bapak (Toto Nurdianto, SP) dan Mama (Ari Yanuarandini) tercinta, yang

selalu mendoakan untuk keberhasilanku, selalu memberikan dukungan

atas setiap langkahku. Terimakasih atas segala pengorbanan dan kasih

sayang yang tak terhingga yang tidak akan pernah terbalaskan oleh apa

pun dan sampai kapan pun.

Kakakku Mas Theo serta adekku tersayang Arum yang selalu

memberikan semangat dan hiburan.

Pembimbing Skripsiku Bapak Dr. Fadli, SE, M.Si., Ak, CA. Terimakasih

yang tak terhingga telah membimbing kami dengan penuh kesabaran.

Terimakasih banyak Bapak.

Dewan penguji skripsi Bapak Abdullah, SE, M.Si., Ak, CA, Ibu Isma

Coryanata, SE, M.Si., Ak, CA, dan Bapak Dr. Husaini, S.E., M.Si.,Ak, CA.,

Bapak Saiful, SE, M.Si., Ph.D, dan Ibu Nila Aprila, SE, M.Si., Ak, CA

Terimakasih atas kritik dan saran selama proses penulisan skripsi.

Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Madani Hatta, SE, M.Si., Ak, CA

yang selalu mendengarkan curahan kami tentang kuliah selama ini dan

telah banyak memberikan saran dan kritik yang membangun.

Terimakasih selalu membantu kami bapak.

Seluruh dosen Akuntansi Universitas Bengkulu yang telah membimbing

saya selama perkuliahan.

Ryan Mahendra, yang selalu memberikan dukungan setiap saat, yang

selalu ada dalam suka maupun duka menjadi teman dekat sekaligus

sahabat. Nobody can replace you. You’re perfect with your way.

Teman-teman seperjuangan Eka Septi Wulandari, Sarry Irawati Putri,

dan Marsya Rossarzi yang telah mengisi hari-hariku dari pertama masuk

kuliah hingga saat ini. Terimakasih atas canda dan tawa, suka maupun

duka, dan kasih sayangnya untukku.

Tusmia dan Gusrya Indria Sari, terima kasih telah memberikan support

yang luar biasa dan rasa pantang menyerah, saling menguatkan serta teman

berbagi cerita dan keluh kesah.

Teman dari tk, tetangga SD, teman satu kelas SMP, dan dulu satu jurusan

kuliah, Rahmi Amelia. Terimakasih untuk supportnya selama ini,

walaupun jauh tapi tetap selalu ada menjadi tempat curahan hati.

Teman-teman yang amazing, Fardiansah, Reno Thanjaya, Erwin

Riswanda, Rexy Gunanto, Iwan Saputra, M. Nur Ahlijannata, Reydo Dwi

vii

Septyawan Oentoro, dan Dio Yudansha Prakoso. Terima kasih atas canda

tawa serta suka dukanya selama ini.

Seluruh teman-teman Akuntansi 2012 A yang luar biasa, Marta Yulia

Putri, Seprizah Andayani, Feni Kurniati Usman, Marsi Fella Rizki, Lovita

Setya Harini, Yulistia Elvaristi, Nur Azizah Khosi, Lioni, Nidya Lestari,

Desy Wulandari, Nivira, Naeyza Islamey Ningrum, Melasari Pratiwi, Ruri

Inayah, Despa Yuni, Putri Ayu, Makrina, Maria Meirani, dan Bambang

Sufriyadi.

Teman-teman yang lagi sama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar,

yang telah memberikan motivasi, Ratnah Lestary, Dina Zati Ismah,

Meinaryanti, dan Ririn Rizky Aprina, semangat untuk kita!

Semua yang pernah ada dikehidupanku, yang telah memberi dukungan

atas skripsi ku, yang telah mendengar keluh kesah ku. Terimakasih atas

segalanya, meski hanya sebagian ataupun sepenuhnya, tapi tetap itu

motivator.

Serta, untuk semua yang telah memberikan dukungan baik secara

langsung dan tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

viii

ix

THE INFLUENCE OF BUDGETING KNOWLEDGE ON LOCAL

PARLIAMENT (DPRD) MONITORING ROLE TOWARD LOCAL

GOVERNMENT BUDGET : ORGANIZATIONAL COMMITMENT AS

MODERATING VARIABLE

By:

Tica Susi Pratiwi1)

Dr. Fadli, SE., M.Si., Ak, CA2)

ABSTRACT

This study aimed to examined the influence of budgeting knowledge on

local parliament (DPRD) monitoring local government budget. This study also

aimed to examined whether organizational commitment become a moderate the

relationship between budgeting knowledge with local government budget

monitoring. The dependent variable in this study is local government budget

monitoring. Budgeting knowledge as independent variabel and organizational

commitment as moderating variable.

This study takes data from 30 members of local parliament (DPRD) in

North Bengkulu regency. The data gathering was done with direct survey. First

hypotheses test with a simple linear regression and second hypotheses using the

difference absolute value test. These results shows that budgeting knowledge has

positive effect on monitoring local government budget, meanwhile the difference

absolute value test results that organizational commitment variable doesn’t

moderate the relationship between budgeting knowledge with local goverment

budget monitoring.

Key Words: Budgeting Knowledge, Local Government Budget Monitoring,

Organizational Commitment.

1) Student 2) Supervisor

x

PENGARUH PENGETAHUAN PENGANGGARAN TERHADAP PERAN

DPRD DALAM PENGAWASAN APBD : KOMITMEN ORGANISASI

SEBAGAI PEMODERASI

Oleh:

Tica Susi Pratiwi1)

Dr. Fadli, SE., M.Si., Ak, CA2)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan

penganggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan APBD. Penelitian ini

juga bertujuan untuk menguji apakah komitmen organisasi memoderasi hubungan

antara pengetahuan penganggaran dengan peran DPRD dalam pengawasan

APBD. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengawasan APBD.

Pengetahuan penganggaran sebagai variabel independen dan komitmen organisasi

sebagai variabel moderasi.

Penelitian ini menggunakan data dari 30 responden anggota DPRD

Kabupaten Bengkulu Utara. Pengumpulan data dilakukan dengan cara survei

langsung. Hipotesis pertama diuji dengan menggunakan analisis regresi linier

sederhana, sedangkan hipotesis kedua diuji dengan menggunakan uji nilai selisih

mutlak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan penganggaran

berpengaruh positif terhadap peran DPRD dalam pengawasan APBD sedangkan

hasil uji nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak

memoderasi hubungan antara pengetahuan penganggaran dengan peran DPRD

dalam pengawasan APBD.

Kata Kunci: Pengetahuan Penganggaran, Pengawasan APBD, Komitmen

Organisasi

1) Calon Sarjana (Akuntansi) 2) Dosen Pembimbing

xi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah

memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul

“Pengaruh Pengetahuan Anggaran Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan

APBD dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi” dapat terselesaikan

dengan baik. Semoga kesejahteraan tercurah bagi Rasul-Nya, Muhammad SAW,

sang pemimpin umat manusia. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk

memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada

pihak-pihak yang telah banyak memberikan bantuan dalam proses penulisan

skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Fadli, SE., M.Si., Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu sekaligus dosen

pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, koreksi,

masukan, serta saran yang membangun sehingga skripsi ini dapat

terselesaikan dengan baik

2. Dewan Penguji Bapak Bapak Abdullah, SE, M.Si., Ak, CA, Isma

Coryanata, SE, M.Si., Ak, CA, dan Bapak Dr. Husaini, S.E., M.Si.,Ak,

CA., Bapak Saiful, SE, M.Si., Ph.D, dan Ibu Nila Aprila, SE, M.Si., Ak,

CA yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, koreksi, dalam

menyelesaikan skripsi ini.

xii

3. Bapak Madani Hatta, SE, M.Si., Ak, CA selaku Dosen Pembimbing

Akademik yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam

menjalankan proses belajar di Jurusan Akuntansi Universitas Bengkulu.

4. Bapak Prof. Lizar Alfansi, SE, MBA. Ph.d selaku Dekan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu.

5. Bapak Dr. Ridwan Nurazi, SE, M.Sc., Ak selaku Rektor Universitas

Bengkulu.

6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Jurusan Akuntansi

atas bimbingan dan pengajaran yang telah diberikan selama masa studi

penulis.

7. Pihak-pihak yang telah memberikan andil dalam penyelesaian skripsi baik

langsung ataupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya penyusunan skripsi ini jauh dari

kesempurnaan karena masih banyaknya keterbatasan pengetahuan dan

pengalaman yang dimiliki penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan

perbaikan-perbaikan dimasa akan datang agar skripsi ini dapat lebih baik lagi, dan

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan. Akhir

kata, penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan baik yang

disengaja maupun tidak disengaja.

Bengkulu, Maret 2016

Penulis

xiii

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ..................................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ...................................................... iii

HALAMAN MOTTO ................................................................................... iv

HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................... v

HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .................................................. vi

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI ......................... viii

ABSTRACT .................................................................................................... ix

ABSTRAK ..................................................................................................... x

KATA PENGANTAR ................................................................................... xi

DAFTAR ISI .................................................................................................. xiii

DAFTAR TABEL .......................................................................................... xvi

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. xvii

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xviii

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1

1.1 Latar Belakang Masalah ......................................................... 1

1.2 Rumusan Masalah Penelitian ................................................ 8

1.3 Tujuan Penelitian .................................................................. 9

1.4 Manfaat Penelitian ................................................................ 9

1.5 Lingkup Penelitian ................................................................. 10

BAB II KAJIAN PUSTAKA ................................................................... 12

2.1 Landasan Teori ..................................................................... 12

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) ............................. 12

2.1.2 Teori Kontijensi .......................................................... 13

2.1.3 Pengertian APBD ...................................................... 14

2.1.4 Pengawasan APBD ................................................... 17

2.1.5 Pengetahuan Penganggaran ....................................... 21

2.1.6 Komitmen Organisasi ................................................ 23

2.2 Penelitian Terdahulu ............................................................. 25

2.3 Hipotesis Penelitian ............................................................... 30

2.3.1 Pengetahuan Penganggaran Terhadap Peran

DPRD Dalam Pengawasan APBD ............................. 30

2.3.2 Komitmen Organisasi Terhadap Hubungan

Pengetahuan Penganggaran dan Peran DPRD

dalam Pengawasan APBD .......................................... 31

2.4 Kerangka Penelitian .............................................................. 33

BAB III METODE PENELITIAN .......................................................... 34

3.1 Jenis Penelitian ...................................................................... 34

xiv

3.2 Definisi dan Operasional Variabel ........................................ 34

3.21 Variabel Dependen .................................................... 34

3.2.2 Variabel Independen .................................................. 35

3.2.3 Variabel Moderasi ...................................................... 37

3.3 Metode Pengambilan Sampel ................................................. 38

3.4 Metode Pengumpulan Data .................................................... 39

3.5 Metode Analisis .................................................................... 39

3.5.1 Model Analisis Data ...................................................... 39

3.5.2 Teknik Analisis Data ..................................................... 39

3.5.2.1 Statistik Deskriptif ............................................ 40

3.5.2.2 Uji Kualitas Data .............................................. 40

3.5.2.2.1 Uji Validitas ....................................... 40

3.5.2.2.2 Uji Reliabilitas ................................... 41

3.5.3 Uji Kelayakan Model .................................................... 41

3.5.4 Analisis Regresi Linier Sederhana ............................... 42

3.5.5 Uji Nilai Selisih Mutlak ................................................ 42

3.5.6 Uji Koefisien Determinasi (R2) ..................................... 43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ........................ 44

4.1 Data Penelitian ...................................................................... 44

4.1.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner ................................. 44

4.1.2 Profil Responden ........................................................... 45

4.2 Statistik Deskriptif ................................................................ 47

4.3 Uji Kualitas Data ................................................................... 48

4.3.1 Uji Validitas Data ...................................................... 48

4.3.2 Uji Reliabilitas ........................................................... 49

4.3.3 Uji Asumsi Klasik ...................................................... 50

4.3.3.1 Uji Normalitas Data ....................................... 50

4.3.3.2 Uji Multikolinearitas ...................................... 51

4.3.3.3 Uji Heteroskedasitas ....................................... 52

4.4 Pengujian Hipotesis ............................................................... 53

4.4.1 Pengujian Hipotesis 1 ................................................. 53

4.4.2 Pengujian Hipotesis kedua ......................................... 54

4.5 Pembahasan ............................................................................. 56

4.5.1 Pengaruh Pengetahuan Penganggaran Terhadap Peran DPRD

dalam Pelaksanaan APBD ............................................ 56

4.5.2 Komitmen Organisasi Memoderasi Hubungan Antara

Pengetahuan Penganggaran Terhadap Peran DPRD dalam

Pengawasan APBD ....................................................... 57

xv

BAB V PENUTUP ................................................................................... 61

5.1 Kesimpulan ........................................................................... 61

5.2 Implikasi Hasil Penelitian ..................................................... 61

5.3 Keterbatasan Penelitian ......................................................... 62

5.4 Saran Bagi Penelitian Selanjutnya ........................................ 62

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 64

LAMPIRAN

xvi

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu ........................................................................ 25

Tabel 4.1 Data Respondense Rate ................................................................... 45

Tabel 4.2 Data Demografi Responden ............................................................. 45

Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian ........................................... 47

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Data .................................................................. 49

Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas Data .............................................................. 50

Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas Data ............................................................... 51

Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas .............................................................. 52

Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedasitas .............................................................. 53

Tabel 4.9 Hasil Pengujian Hipotesis 1 ............................................................ 53

Tabel 4.10 Hasil Pwngujian Hipotesis 2 ......................................................... 55

xvii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Kuesioner Penelitian

Lampiran II Tabulasi Data

Lampiran III Statistik Deskriptif

Lampiran IV Frekuensi

Lampiran V Uji Kualitas Data

Lampiran VI Uji Normalitas

Lampiran VII Regresi Variabel Independen Pengetahuan Penganggaran dengan

Variabel Dependen Pengawasan APBD

Lampiran VIII Regresi Variabel Independen Pengetahuan Penganggaran dengan

Komitmen Organisasi (Variabel Moderasi)

xviii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian ................................................................. 33

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berlakunya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah berimplikasi positif

terhadap kedudukan, fungsi, dan hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD). DPRD yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah bersama-sama dengan Kepala Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan diharapkan dapat lebih aktif dalam menangkap aspirasi dari

masyarakat dan kemudian mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan

publik.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pemerintahan

daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan

DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (penugasan dari pemerintah

pusat/pemerintah provinsi kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat/pemerintah

provinsi) dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya yang berhubungan

langsung dengan masyarakat, sehingga diharapkan pemerintah daerah lebih

mengerti dan memahami aspirasi-aspirasi yang ada dalam masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintah daerah diharapkan bersifat demokratis, transparan,

dan bertanggungjawab. Harapan ini dapat terwujud jika seluruh komponen

pemerintah daerah dapat berfungsi dengan baik termasuk DPRD.

2

Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan daerah

(tidak hanya menyetujui draft yang dipersiapkan oleh pemerintah) dan berperan

penting dalam proses penganggaran daerah. Hal ini berdasarkan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah mengenai fungsi DPRD,

yaitu:

1. Fungsi Pembentukan Perda Kabupaten/Kota,

2. Fungsi Anggaran, yaitu diwujudkan dengan bentuk pembahasan untuk

persetujuan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah (Perda)

Kabupaten/Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Bupati/Wali Kota,

3. Fungsi Pengawasan, yaitu diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :

a) Pelaksanaan Perda dan Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan peraturan

Bupati/Wali Kota

b) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait

dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota

c) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sebagai pengawas, DPRD memerlukan data dan keterangan yang

memadai , oleh karena itu DPRD memiliki sejumlah hak, seperti hak bertanya,

hak interpelasi, dan hak angket.

Kinerja dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan (fungsi mengawasi

atas pelaksanaan peraturan daerah dan pelaksanaan APBD) selalu menjadi

perhatian khusus. Hal ini dikarenakan DPRD merupakan wakil rakyat yang

3

mengemban amanah dari rakyat yang diharapkan mampu untuk menjalankan

amanah tersebut supaya terbebas dari pelanggaran-pelanggaran dan

penyelewengan anggaran sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Namun,

kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dewan cenderung menurun dikarenakan

maraknya kasus penyelewengan dan kebocoran anggaran akhir-akhir ini yang

menandakan kinerja dewan yang belum optimal dan belum ada komitmen

organisasi yang kuat dari anggota dewan.

Salah satu contoh kasus terbaru adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu menemukan sejumlah pelanggaran

dimulai dari pengesahan hingga penggunaan APBD di Kabupaten Bengkulu

Utara. Dari hasil pengamatan dan evaluasi, BPKP menemukan sejumlah

pelanggaran pada penyusunan APBD khusus untuk tahun 2014 lalu. Pertama,

Rancangan Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(KUA PPAS) disepakati oleh Kepala Daerah dan DPRD seharusnya bulan Juli,

namun tahun 2014 disepakati pada tanggal 12 Desember. Kedua, penyusunan

KUA PPAS yang telah disepakati oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD

belum sepenuhnya berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Ketiga, penyusunan indikator kinerja target program dan kegiatan pada APBD

tidak spesifik, hanya berupa persentase paket kegiatan tahun berjalan sehingga

tidak terukur. Selanjutnya, pengesahan APBD terlambat dari jadwal yang

ditetapkan Undang-Undang, yakni paling lambat 31 Desember setiap tahunnya.

Namun, pada tahun 2014 Kabupaten Bengkulu Utara menetapkannya pada

tanggal 8 Februari. Selain itu, Bengkulu Utara dalam menyusun anggarannya

4

belum berdasarkan skala prioritas, biaya honor tanpa mempertimbangkan azas

kepatuhan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan

kegiatan, dan penganggaran belanja modal tidak didukung dengan rencana

kebutuhan barang. Sedangkan hasil pengamatan penggunaan dana hibah bansos

(bantuan sosial) di kabupaten bengkulu utara, peraturan Kepala Daerah tentang

bansos/hibah belum mengakomodir Peraturan Menteri Dalam Negeri

(Permendagri) Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan Permendagri Nomor 32

Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos dari APBD.

Mekanisme hibah 2014-2015 juga tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku karena berbagai alasan. Pertama, bansos atau hibah

diberikan terus-menerus tiap tahun anggaran, kedua, Bupati tidak menetapkan

daftar penerima hibah dan bansos. Ketiga, pemberian hibah dalam bentuk barang

tidak didukung oleh naskah dan perjanjian hibah. Alasan lainnya, pemberian

hibah uang belum dipertanggungjawabkan oleh penerimanya, alokasi anggaran

bansos disalurkan ke partai, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Kabupaten dan dharma wanita Kabupaten, serta belanja bansos diberikan ke

kelompok masyarakat yang bukan berasal dari Kabupaten Bengkulu Utara

(Bengkulu Ekspress, Kamis, 29 Oktober 2015).

Dengan adanya kasus tersebut, fungsi pengawasan dewan dipertanyakan.

Kemana fungsi pengawasan dewan? Mengapa pelanggaran-pelanggaran seperti

yang dilansir oleh BPK tidak terdeteksi oleh dewan? Untuk meminimalisir

pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi seperti kasus yang telah dipaparkan

di atas fungsi pengawasan dewan sangat dibutuhkan. Dalam menjalankan fungsi

5

pengawasannya, anggota dewan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan anggaran

yang dimilikinya untuk dapat mendeteksi setiap pelanggaran dan penyelewengan

anggaran yang terjadi. Selain itu, dengan memiliki pengetahuan anggaran yang

tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang

dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat

(Truman, 1960).

Dalam menghadapi setiap permasalahan yang muncul pada saat

pelaksanaan APBD, anggota DPRD selaku pengawas APBD harus memiliki

komitmen organisasi. komitmen organisasi merupakan hal yang cukup penting

yang harus dimiliki oleh anggota DPRD. Komitmen organisasi merupakan

cerminan sikap dewan yang terkait dengan loyalitas dan kesetiaannya pada

lembaga legislatif tempat anggota dewan bekerja. Dengan adanya cerminan sikap

tersebut maka anggota dewan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi

akan meningkatkan pengetahuan anggaran yang dimiliki dan menggunakan

pengetahuan anggarannya secara lebih tepat dan lebih baik dalam mengawasi

pelaksanaan APBD (Pramita dan Andriyani, 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Indriani (2002) mengenai pengaruh

pengetahuan anggaran dan Rules, Procedures, and Policies (RPPs) membuktikan

bahwa pengetahuan dewan berpengaruh positif terhadap peran dewan dalam

pengawasan anggaran. Namun, RPPs tidak mempengaruhi peran dewan dalam

pengawasan anggaran.

Sopanah dan Mardiasmo (2003) melakukan penelitian mengenai pengaruh

partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan

6

antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan

daerah. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa pengetahuan anggota legislatif

berpengaruh signifikan terhadap pengawasan anggaran. Partisipasi masyarakat

berpengaruh signifikan terhadap interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran

terhadap pengawasan keuangan daerah. Sedangkan transparansi kebijakan publik

tidak mempengaruhi interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan

pengawasan keuangan.

Werimon et al (2007) menguji pengaruh partisipasi masyarakat dan

transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan

tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Hasilnya

membuktikan bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara pengetahuan

dewan dengan pengawasan. Sedangkan partisipasi masyarakat dan transparansi

kebijakan publik tidak mempengaruhi interaksi antara pengetahuan dewan

terhadap pengawasan keuangan daerah.

Hasil penelitian Coryanata (2007) membuktikan bahwa pengetahuan

dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap peran dewan dalam

pengawasan keuangan daerah dan akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan

transparansi kebijakan publik terbukti sebagai pemoderating hubungan

pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah.

Winarna dan Murni (2007) melakukan penelitian yang hasilnya

membuktikan bahwa pengetahuan dewan berpengaruh signifikan terhadap peran

DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, sedangkan personal background dan

7

political background tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan

dengan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Hasil penelitian Pramita dan Andriyani (2010) membuktikan bahwa

terdapat pengaruh signifikan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap

pengawasan keuangan. Komitmen organisasi, akuntabilitas, dan partisipasi

masyarakat berpengaruh signifikan terhadap interaksi antara pengetahuan dewan

dengan pengawasan keuangan daerah. Sedangkan transparansi kebijakan publik

tidak berpengaruh signifikan terhadap interaksi antara pengetahuan dewan tentang

anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.

Widyaningsih (2012) menguji pengaruh pengetahuan anggota legislatif

daerah tentang anggaran terhadap pengawasan APBD dengan akuntabilitas

sebagai variabel moderating. Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat

pengaruh signifikan antara pengetahuan anggota legislatif terhadap pengawasan

APBD. Sedangkan akuntabilitas tidak memperkuat hubungan pengetahuan

anggota legislatif terhadap pengawasan APBD.

Hasil penelitian Mayasari (2012) membuktikan bahwa kualitas dewan

berpengaruh positif terhadap pengawasan APBD, sedangkan akuntabilitas publik,

partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik tidak terbukti sebagai

pemoderating terhadap hubungan kualitas anggota dewan dengan pengawasan

APBD.

Manginte et al (2015) melakukan penelitian mengenai pengetahuan

anggaran serta peran partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan

budaya politik terhadap pengawasan keuangan anggota DPRD. Hasil penelitian

8

ini membuktikan pengetahuan dewan mempengaruhi pengawasan keuangan

anggota DPRD. Partisipasi masyarakat dan budaya politik terbukti mempengaruhi

interaksi hubungan pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dengan

pengawasan keuangan, sedangkan transparansi kebijakan publik tidak

mempengaruhi interaksi hubungan pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran

dengan pengawasan keuangan. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian

Manginte et al (2015) dengan mengganti variabel yang memoderasi antara

pengetahuan penganggaran dengan peran DPRD dalam pengawasan APBD yaitu

komitmen organisasi.

Berdasarkan Hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa

pengetahuan anggaran anggota dewan berpengaruh terhadap pengawasan

keuangan daerah (APBD). Namun, terjadi ketidakkonsistenan hasil pada variabel

yang memoderasi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan

pengawasan APBD. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang, permasalahan,

fenomena serta ketidakkonsistenan hasil penelitian mengenai variabel yang

memoderasi pengetahuan anggaran dengan peran DPRD dalam pengawasan

APBD inilah yang memotivasi penelitian ini dilakukan. Penelitian ini diharapkan

dapat mengetahui seberapa besar pengetahuan penganggaran mempengaruhi peran

DPRD dalam pengawasan APBD dan apakah komitmen organisasi mempengaruhi

interaksi antara pengetahuan penganggaran dan peran DPRD dalam pengawasan

APBD.

9

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa

permasalahan yang dapat diidentifikasikan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah pengetahuan penganggaran berpengaruh terhadap peran DPRD

dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)?

2. Apakah komitmen organisasi memoderasi hubungan antara pengetahuan

penganggaran dengan peran DPRD dalam pengawasan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh pengetahuan penganggaran

terhadap peran DPRD dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD).

2. Untuk membuktikan apakah komitmen organisasi memoderasi hubungan

antara pengetahuan penganggaran dengan peran DPRD dalam pengawasan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini, manfaat yang diharapkan dari hasil

penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

10

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menerapkan materi-materi

perkuliahan yang berhubungan dengan Anggaran, Akuntansi Sektor

Publik, dan Akuntansi Keperilakuan.

2. Bagi DPRD

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi anggota DPRD

sebagai masukan dalam melakukan pengawasan terhadap Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar anggaran tersebut terhindar

dari pemborosan dan penyelewengan anggaran.

3. Bagi Akademisi

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur untuk

penelitian selanjutnya mengenai pengaruh pengetahuan dewan tentang

penganggaran dan komitmen organisasi terhadap peran DPRD dalam

pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.5 Lingkup Penelitian

Penelitian ini hanya akan difokuskan pada pengaruh pengetahuan

penganggaran dan komitmen organisasi terhadap peran DPRD dalam pengawasan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Variabel pengetahuan

penganggaran dibatasi pada Pengetahuan anggota legislatif terhadap Pelaksanaan

APBD hingga pertanggungjawaban APBD yaitu pelaporan dan evaluasi APBD,

serta kemampuan terhadap mendeteksi kebocoran anggaran. Sedangkan pada

fungsi pengawasan difokuskan pada pengawasan APBD oleh lembaga legislatif

11

pada Pelaksanaan APBD hingga pertanggungjawaban APBD yaitu pelaporan dan

evaluasi APBD. Variabel komitmen organisasi dibatasi pada tiga sikap dewan

yaitu rasa mengidentifikasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan, rasa

keterlibatan dengan tugas, dan kesetiaan pada organisasi. Sampel dalam

penelitian adalah anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara.

12

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan merupakan teori yang menggambarkan konflik keagenan

yang terjadi antara agent dan principal dikarenakan adanya perbedaan

kepentingan di antara keduanya (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam penelitian

ini, konflik keagenan terjadi antara hubungan eksekutif dengan legislatif dan

legislatif dengan pemilih (voters) atau rakyat.

Agency theory memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-

mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri, sehingga menimbulkan konflik

kepentingan antara principal dan agent. Pada hubungan pertama yaitu antara

pihak eksekutif dengan legislatif, konflik keagenan terjadi karena adanya

ketidakseimbangan informasi antara pihak eksekutif yang pada hal ini sebagai

agent dengan pihak legislatif sebagai principal. Pihak eksekutif (agen) yang

memiliki keunggulan informasi keuangan pada kinerja aktual cenderung

memaksimalkan utiliti (self-interest) dalam pembuatan atau penyusunan APBD.

Pihak eksekutif cenderung melakukan budgetary slack dengan tujuan untuk

mengamankan posisinya dalam pemerintahan, sedangkan pihak legislatif

(principal) cenderung melakukan “kontrak semu” dengan pihak eksekutif karena

memiliki discretionary power. Dalam proses pembahasan dan penetapan hingga

tahap pelaksanaan anggaran, pihak legislatif cenderung melakukan “titipan”

proyek atau kegiatan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi secara jangka

13

panjang demi menjaga kesinambungan dan mengharumkan nama politisi anggota

dewan (Subaweh, 2008). Sedangkan pada hubungan yang kedua yaitu ketika

pihak legislatif sebagai agen, dan rakyat sebagai principal maka pihak legislatif

akan membela hak-hak rakyat atau pemilihnya dengan tujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan dengan cara pihak legislatif

dan pihak eksekutif harus menekan perilaku opportunistic atau kepentingan

pribadinya. Perilaku opportunistic ini bisa diminimalisir dengan melakukan

kinerja yang baik dan mengutamakan kepentingan rakyat baik itu oleh pihak

eksekutif dan pihak legislatif selaku pengawas APBD. Peningkatan dalam

pengawasan APBD dapat dilakukan oleh DPRD salah satunya dengan cara

meningkatkan pengetahuan penganggaran anggota dewan itu sendiri sehingga

informasi yang diperoleh oleh pihak agen (eksekutif) dan prinsipal (legislatif)

akan berimbang dan menekan terjadinya perilaku oportunistik seperti

penyelewengan dan kebocoran anggaran.

2.1.2 Teori Kontijensi

Teori kontijensi merupakan alat pertama dan paling terkenal untuk

menjelaskan berbagai variasi dalam struktur organisasi. Teori kontijensi

mempunyai suatu postulat bahwa efektivitas suatu organisasi dalam mengatasi

ketidakpastian lingkungan merupakan unsur-unsur dari berbagai subsistem yang

dirancang guna memenuhi tuntutan dan lingkungan yang saling berhubungan.

Manfaat dari rumusan teori kontijensi yang dapat dirasakan adalah dalam

14

mendesain suatu organisasi berdasarkan ketidakpastian lingkungan dan ukuran

organisasi (Lubis, 2010).

Ketidakpastian lingkungan seperti pembaharuan informasi dan

perkembangan ekonomi serta perubahan peraturan yang sering terjadi dalam

pemerintahan guna untuk menunjang tatakelola pemerintahan menjadi lebih baik

berdampak pada peran legislatif dalam mengawasi APBD. Pihak legislatif harus

melakukan kinerja dengan efektif agar APBD terhindar dari penyelewengan dan

kebocoran anggaran sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Guna untuk

menuwujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, variabel kontijensi yang

mutlak harus dimiliki oleh anggota legislatif adalah komitmen organisasi. Dengan

adanya komitmen organisasi yang tinggi, maka anggota legislatif akan

meningkatkan pengetahuan tentang penganggaran (APBD) dan menggunakan

pengetahuan yang dimilikinya untuk melakukan pengawasan terhadap APBD

menjadi relatif lebih tepat dan baik (Pramita dan Andriyani, 2010).

2.1.3 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan

Peraturan Daerah (Perda). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52

Tahun 2015 yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan

15

disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan

peraturan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 APBD terdiri atas 3

bagian, yakni Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan daerah

adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih

dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sebaliknya, semua kewajiban

daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan disebut belanja daerah. Sedangkan pembiayaan

adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan

diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada

tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana

perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD mencakup pajak

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan mencakup Dana

Bagi Hasil (Pajak dan Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum (DAU), dan

Dana Alokasi Khusus (DAK). Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup

hibah (barang atau uang dan jasa), dana darurat, dana bagi hasil pajak dari

provinsi kepada kabupaten atau kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus,

serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemda sebelumnya.

Belanja daerah dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu belanja langsung

dan belanja tidak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang

dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

16

Belanja langsung dari suatu kegiatan terdiri atas belanja pegawai

(honorarium/upah), belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Sesuai Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah dilaksanakan untuk mendanai

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sedangkan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah didanai dari dan atas beban

APBN.

Struktur APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan

organisasi untuk kepentingan administratif, pengawasan, dan evaluasi. Kemudian

bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Urusan pemerintahan terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Menurut

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan

daerah, ada 25 urusan wajib dan 8 urusan pilihan pemerintahan daerah. Klasifikasi

belanja menurut urusan wajib mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum,

perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan,

lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan

perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja,

koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, pemuda dan

olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum,

kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, arsip, dan komunikasi

dan informatika. Sedangkan klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup

pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan

perikanan, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

17

Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan

organisasi pada masing-masing pemda. Pembagian struktur belanja berdasarkan

organisasi ini meliputi unsur pemerintahan daerah yang terdiri atas DPRD, Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selain

klasifikasi belanja berdasarkan pemerintahan dan organisasi, belanja daerah juga

dapat diklasifikasikan menurut fungsi, yang tujuannya adalah untuk keselarasan

dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara. Pengklasifikasian menurut fungsi

ini terdiri atas :

1. Pelayanan umum

2. Ketertiban dan ketentraman

3. Ekonomi

4. Lingkungan hidup

5. Perumahan dan fasilitas umum

6. Kesehatan

7. Pariwisata dan budaya

8. Pendidikan

9. Perlindungan sosial

2.1.4 Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pengawasan mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh pihak di luar

eksekutif (yaitu masyarakat dan DPRD) untuk turut mengawasi kinerja

pemerintahan. Fungsi DPRD terkait pengawasan sesuai UU Nomor 32 Tahun

2004 adalah kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap

18

pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD,

mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan

pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.

Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang tata cara pengawasan

penyelenggaraan pemerintah daerah, pasal 16 menyebutkan bahwa pengawasan

pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar

pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Hamidi et al (2010) mengatakan bahwa esensi

pengawasan tidak hanya sebatas pada melihat sesuatu dengan seksama dan

melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki

dan meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Oleh karena itu, hal

paling utama dalam pengawasan adalah melakukan koreksi atas penyimpangan

tersebut.

Mardiasmo (2011) mengemukakan bahwa Pengawasan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu pengawasan yang diperlukan pada

setiap tahap, dikarenakan pengawasan merupakan tahap integral dengan

keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Dengan adanya

pengawasan tersebut diharapkan agar terhindar dari penyelewengan dan

kebocoran anggaran. Halim (2002) mengemukakan bahwa tujuan pengawasan

pada dasarnya adalah untuk membandingkan antara yang seharusnya terjadi

dengan yang sesungguhnya terjadi dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.

Jika dalam kenyataan ditemukan penyimpangan maka melalui mekanisme

pengawasan, penyebab penyimpangan itu diharapkan dapat segera dikenali, agar

19

dapat segera ditentukan tindakan koreksi yang diperlukan. Tindakan koreksi

dalam hal ini tidak hanya dapat dilakukan terhadap pimpinan, para pelaksana

kegiatan, melainkan dapat pula dilakukan terhadap rencana kegiatan yang

bersangkutan, aturan-aturan pelaksanaannya, serta terhadap tujuan kegiatan

tersebut. intinya, melalui tindakan koreksi itu, pelaksanaan kegiatan yang

bersangkutan diharapkan masih dapat kembali berjalan dan mencapai tujuan

tertentu secara operasional. Halim (2002) mengatakan bahwa jika tujuan

pengawasan secara umum itu diterapkan terhadap pengawasan keuangan daerah,

maka tujuan pengawasan keuangan daerah dalam garis besarnya adalah sebagai

berikut :

1. Untuk menjamin keamanan seluruh komponen keuangan daerah

2. Untuk menjamin dipatuhinya berbagai aturan yang berkaitan dengan

pengelolaan keuangan daerah

3. Untuk menjamin dilakukannya berbagai upaya penghematan, efisiensi,

dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya, jika tujuan pengawasan secara umum itu dijabarkan sesuai

dengan tahap proses pengelolaan APBD, maka tujuan pengawasan APBD secara

rinci adalah :

1. Untuk memastikan apakah APBD yang disusun benar-benar sesuai

dengan rencana strategik dan prioritas program yang telah ditetapkan

2. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD tersebut benar-benar

sesuai dengan anggaran, aturan-aturan, dan tujuan yang telah

ditetapkan, dan

20

3. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD yang bersangkutan

benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah,

“ DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap

pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala

Daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program

pembangunan dan kerjasama internasional daerah “

Rokhman (2009) mengatakan bahwa wujud pengawasan terhadap

pelaksanaan APBD oleh DPRD adalah melihat, mendengar, mencermati

pelaksanaan APBD oleh SKPD baik secara langsung maupun berdasarkan

informasi yang diberikan oleh konstituen, tanpa masuk ke ranah pengawasan yang

bersifat teknis. Menurut Nurhayati (2008) bentuk pengawasan yang dilakukan

oleh DPRD adalah pengawasan politik, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh

lembaga Legislatif (DPRD) terhadap lembaga Eksekutif (Kepala Daerah, Wakil

Kepala Daerah, beserta perangkat daerah) yang lebih bersifat kebijakan strategis

dan bukan pengawasan teknis maupun administratif.

Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD selama ini pada

dasarnya dilakukan melakukan melalui beberapa mekanisme (Rokhman, 2009)

yaitu :

1. Rapat kerja komisi dengan pemerintah.

2. Kegiatan kunjungan kerja.

3. Rapat dengar pendapat umum (public hearing)

4. Pengaduan.

DPRD dalam melaksanakan kewenanganya dapat menjalankan fungsi

pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah yang dapat dilakukan melalui

21

mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib DPRD. Melalui penilaian terhadap

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah, DPRD dapat

memberikan catatan-catatan kepada Kepala Daerah untuk perbaikan-perbaikan

pada masa yang akan datang. Bahkan apabila terjadi kebijakan-kebijakan yang

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, DPRD dapat menggunakan

haknya baik hak angket maupun hak menyatakan pendapat yang tentu saja dalam

pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan Tata Tertib

DPRD.

Menurut Robinson (2006) pengawasan APBD yang dilakukan oleh DPRD

adalah aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh DPRD pada saat pelaksanaan

APBD hingga pada tahap pelaporan APBD. Berdasarkan Tata Tertib DPRD dan

Robinson (2006) maka indikator pengawasan APBD oleh DPRD adalah aktivitas

pengawasan APBD yang dilakukan oleh DPRD pada saat pelaksanaan hingga

pada tahap pelaporan melalui penilaian terhadap Laporan Keterangan

Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah dan menindaklanjuti apabila terjadi

penyelewengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Tata Tertib

DPRD.

2.1.5 Pengetahuan Penganggaran

Dalam menjalankan fungsi dan peran anggota dewan, kapasitas dan posisi

dewan sangat ditentukan oleh kemampuan bargaining position dalam sebuah

kebijakan. Kapabilitas dan kemampuan dewan yang harus dimiliki antara lain

pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam menyusun berbagai peraturan

22

daerah selain kepiawaian dewan dalam berpolitik mewakili konstituen,

kepentingan kelompok, dan partainya (Sopanah dan Mardiasmo, 2003).

Yudoyono (2002) menyatakan bahwa DPRD akan mampu menggunakan

hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif

serta menempatkan kedudukannya secara proporsional jika setiap anggota

mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan

pemerintahan, kebijakan publik, dan sebagainya. Pengetahuan yang akan

dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah (APBD) salah

satunya adalah tentang pengetahuan penganggaran. Apabila pengetahuan dewan

tentang penganggaran baik maka diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi

adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. Pengalaman dan pengetahuan

dewan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan

persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai

wakil rakyat (Truman, 1960).

Menurut Robinson (2006) indikator yang digunakan untuk mengukur

pengetahuan penganggaran dalam mengukur variabel pengetahuan penganggaran

yaitu dengan menanyakan apakah anggota DPRD mempelajari dan mengerti

RAPBD/APBD secara rinci, Nota Perhitungan APBD, dan Perhitungan APBD,

serta dapat mendeteksi apabila ada pemborosan atau kegagalan dan kebocoran

anggaran. Serta menanyakan pengetahuan dan pemahaman anggota DPRD

tentang RAPBD/APBD berbasis kinerja.

23

2.1.6 Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi merupakan sifat hubungan antara individu dengan

organisasi kerja yang dalam hal ini individu mempunyai keyakinan diri terhadap

nilai-nilai yang ingin dicapai dalam organisasi kerja serta adanya kerelaan untuk

menggunakan usahanya secara sungguh-sungguh demi kepentingan organisasi

kerja serta mempunyai keinginan kuat untuk tetap menjadi bagian dari organisasi

kerja tersebut (Pramita dan Andriyani, 2010). Komitmen organisasi juga

merupakan nilai personal yang mengacu pada sikap loyal pada organisasi tempat

bekerja. Komitmen organisasional sering diartikan secara individu dan

berhubungan dengan keterlibatan orang tersebut pada organisasi yang

bersangkutan. Komitmen pegawai pada organisasi merupakan salah satu sikap

yang mencerminkan perasaan suka atau tidak suka seorang pegawai terhadap

tempat pegawai yang bersangkutan bekerja. Berikut tiga karakteristik yang

berhubungan dengan komitmen organisasi (Lubis, 2010) :

1. Keyakinan dan penerimaan yang kuat terhadap nilai dan tujuan

organisasi.

2. Kemauan untuk sekuat tenaga melakukan yang diperlukan untuk

kepentingan organisasi.

3. Keinginan yang kuat untuk menjaga keanggotaan dalam organisasi.

Menurut Feris dan Aranya (1987) dalam Lubis (2010) indikator-indikator

komitmen organisasi menyangkut tiga sikap yaitu, pertama, rasa mengidentifikasi

dengan tujuan organisasi, yaitu suatu kepercayaan dan penerimaan terhadap

tujuan serta nilai-nilai dari organisasi atau profesi. Kedua, rasa keterlibatan

24

dengan tugas organisasi atau profesi yaitu mempunyai kemauan untuk melakukan

kinerja dengan sungguh-sungguh. Ketiga, rasa kesetiaan pada organisasi atau

suatu keinginan untuk memelihara keanggotaan dalam organisasi atau profesi.

Komitmen organisasi terbangun apabila setiap individu mengembangkan

tiga sikap yang saling berhubungan berikut terhadap organisasi atau profesi :

1. Identifikasi (identification), yaitu pemahaman atau penghayatan

terhadap tujuan organisasi.

2. Keterlibatan (involvement), yaitu perasaan terlibat dalam suatu

pekerjaan atau perasaan bahwa pekerjaan tersebut adalah

menyenangkan.

3. Loyalitas (loyality), yaitu perasaan bahwa organisasi adalah tempatnya

bekerja dan tinggal.

Menurut Robbins dan Judge (2009) terdapat tiga jenis mengenai komitmen

organisasi, yaitu :

1. Komitmen afektif (affective commitment) terjadi apabila pegawai

ingin menjadi bagian dari organisasi karena ikatan emosional

(emotional attachment) atau psikologis terhadap organisasi.

2. Komitmen kontinu (continuance commitment) muncul apabila

pegawai tetap bertahan pada suatu organisasi karena membutuhkan

gaji dan keuntungan-keuntungan lain, atau karena pegawai tersebut

tidak menemukan pekerjaan lain. Dengan kata lain, pegawai yang

bersangkutan tinggal di organisasi tersebut karena dia membutuhkan

organisasi tersebut.

25

3. Komitmen normatif (normative commitment) timbul dari nilai-nilai

diri pegawai. Pegawai tetap bertahan menjadi anggota suatu organisasi

karena memiliki kesadaran bahwa komitmen terhadap organisasi

tersebut merupakan hal yang memang harus dilakukan. Jadi, pegawai

tersebut tinggal di organisasi itu karena ia merasa berkewajiban untuk

tetap bertahan.

Dari ketiga jenis komitmen tersebut, komitmen afektif adalah jenis yang

seharusnya dimiliki oleh para pegawai. Pegawai yang memiliki loyalitas, yaitu

pegawai yang mempunyai komitmen afektif akan cenderung setia dan bertahan

terhadap organisasi. Pegawai tersebut akan melakukan pekerjaan dengan

sungguh-sungguh dan rela melakukan pekerjaan tambahan untuk organisasi dan

memberikan saran-saran bagi perbaikan serta kemajuan organisasi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Ringkasan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No. Peneliti/Tahun Variabel

Metode Penelitian

Hasil Penelitian Data/Sampel

Teknik

Analisis 1. Indriani/2002 Pengetahuan

anggaran, Rules,

Procedures,

Policies (RPPs)

dan Pengawasan

anggaran

Data

dikumpulkan

dengan

penyebaran

kuesioner

kepada 147

responden yang

terdiri dari 39

orang anggota

DPRD Rejang

Lebong, 45

orang anggota

DPRD Bengkulu

Utara, 33 orang

Dianalisis

dengan

menggunakan

regresi linier

berganda.

Pengetahuan

anggaran

berpengaruh positif

terhadap

pengawasan

anggaran, RPPs

berpengaruh negatif

terhadap peran

DPRD dalam

pengawasan

anggaran

26

No. Peneliti/Tahun Variabel

Metode Penelitian

Hasil Penelitian Data/Sampel

Teknik

Analisis anggota DPRD

Bengkulu

Selatan dan 33

orang anggota

DPRD Kota

Bengkulu.

2. Sopanah dan

Mardiasmo/2003

Partisipasi

masyarakat,

Transparansi

kebijakan

publik,

Pengetahuan

anggaran,

Pengawasan

keuangan

daerah

Data

dikumpulkan

dengan

penyebaran

kuesioner

kepada 115

responden yaitu

anggota Dewan

se-Malang Raya

yang terdiri dari

Kota Malang,

Kabupaten

Malang dan

Kota Batu.

Teknik

analisis data

menggunakan

multiple

regression.

Partisipasi

masyarakat

berpengaruh

signifikan terhadap

interaksi antara

pengetahuan

anggaran dewan

dengan pengawasan

keuangan daerah,

Transparansi

kebijakan piblik

tidak berpengaruh

terhadap interaksi

antara pengetahuan

anggaran dewan

dengan pengawasan

keuangan daerah,

Pengetahuan dewan

tentang anggaran

berpengaruh positif

terhadap

pengawasan

keuangan daerah.

3. Werimon et al/2007 Partisipasi

Masyarakat,

Transparansi

kebijakan

publik,

Pengetahuan

anggaran, dan

Pengawasan

keuangan

daerah (APBD)

Penyebaran

kuesioner

Dengan teknik

purposive

sampling dengan

kriteria DPRD

kabupaten se-

Provinsi Papua

dengan jumlah

minimal 19

anggota dewan \.

Jumlah

responden yang

mengembalikan

kuesioner

sebanyak 80

orang

Teknik

analisis data

menggunakan

multiple

regression.

Partisipasi

masyarakat dan

transparansi

kebijakan publik

berpengaruh negatif

terhadap interaksi

antara pengetahuan

dewan dengan

pengawasan

keuangan daerah

(APBD), Hubungan

positif signifikan

antara pengetahuan

dewan tentang

anggaran dengan

Pengawasan

keuangan daerah

(APBD)

4. Coryanata/2007 Akuntabilitas,

Partisipasi

masyarakat,

Transparansi

kebijakan

publik,

Pengetahuan

anggaran,

Pengawasan

keuangan

daerah

Data

dikumpulkan

dengan cara

menyebarkan

kuesioner

kepada anggota

DPRD Kota

Bengkulu yang

berjumlah 30

orang.

Teknik

analisis data

menggunakan

multiple

regression.

Akuntabilitas,

partisipasi

masyarakat, dan

transparansi

kebijakan publik

berpengaruh positif

terhadap interaksi

antara pengetahuan

dewan Tentang

anggaran dengan

pengawasan

27

No. Peneliti/Tahun Variabel

Metode Penelitian

Hasil Penelitian Data/Sampel

Teknik

Analisis keuangan daerah

(APBD

5. Winarna dan Murni/2007 Personal

background,

Political

background,

Pengetahuan

dewan tentang

anggaran,

Pengawasan

keuangan daerah

Pengumpulan

data dengan cara

penyebaran

kuesioner

(Personally

Administered

Questioners)

kepada seluruh

anggota DPRD

se-eks

Karisidenan

Surakarta

dengan metode

simple random

sampling

Metode

analisis data

yang

digunakan

adalah

MANOVA

(Multivariate

Analysis of

Variance)

Personal

background dan

political

background tidak

berpengaruh

signifikan terhadap

peran DPRD dalam

pengawasan

keuangan daerah,

Pengetahuan dewan

tentang anggaran

berpengaruh

signifikan terhadap

peran DPRD dalam

pengawasan

keuangan daerah

6. Pramita dan

Andriyani/2010

Pengetahuan

dewan tentang

anggaran,

Komitmen

organisasi,

Akuntabilitas,

Partisipasi

masyarakat,

Transparansi

kebijakan

publik,

Pengawasan

dewan pada

keuangan

daerah (APBD)

Pengumpulan

data dilakukan

dengan

menyebarkan

kuesioner

dengan

metode

purposive

randome

sampling, yaitu

anggota dewan

yang

membidangi

perekonomian

keuangan pada

DPRD se-eks

Karisidenan

Kedu dengan

jumlah anggota

DPRD yang

mengembalikan

kuesioner

sebanyak 99

orang.

Teknik

analisis yang

digunakan

adalah

multiple

regression.

Pengetahuan dewan

berpengaruh positif

signifikan terhadap

pengawasan

keuangan daerah

(APBD), Interaksi

antara pengetahuan

dewan tentang

anggaran,

berpengaruh positif

dengan komitmen

organisasi,

akuntabilitas, dan

partisipasi

masyarakat terhadap

pengawasan

keuangan daerah

(APBD),

Interaksi antara

pengetahuan dewan

dengan transparansi

kebijakan publik

tidak berpengaruh

positif terhadap

pengawasan

keuangan daerah

(APBD)

7. Widyaningsih/2012 Pengetahuan

anggaran,

Akuntabilitas

dan Pengawasan

APBD

Teknik

pengumpulan

data

menggunakan

kuesioner

dengan sampel

jenuh, yaitu

semua anggota

populasi

menjadi

responden yang

Teknik

analisis yang

digunakan

regresi linier

sederhana dan

Moderated

Regression

Analysis

(MRA).

Pengetahuan anggota

legislatif tentang

anggaran

berpengaruh

signifikan terhadap

Pengawasan APBD,

Akuntabilitas tidak

memperkuat

hubungan

pengetahuan dewan

tentang anggaran

28

No. Peneliti/Tahun Variabel

Metode Penelitian

Hasil Penelitian Data/Sampel

Teknik

Analisis berjumlah 26

orang yang

merupakan

anggota DPRD

Kabupaten

Sukabumi.

dengan pengawasan

APBD.

8. Mayasari/2012 Kualitas anggota

dewan,

Akuntabilitas

publik,

Partisipasi

masyarakat,

Transparansi

kebijakan publik,

Pengawasan

APBD

Metode

pengumpulan

data adalah

metode survey

dengan cara

membagikan

kuesioner

kepada

responden yaitu

anggota DPRD

pada 9 daerah

Kabupaten/Kota

di Sumatera

Selatan dengan

teknik purposive

sampling dengan

kriteria anggota

dewan yang

membidangi

perekonomian

dan keuangan

yang berjumlah

91 orang.

Teknik

analisis yang

digunakan

regresi linier

sederhana dan

Moderated

Regression

Analysis

(MRA).

Kualitas anggota

dewan berpengaruh

positif terhadap

pengawasan APBD,

Akuntabilitas

publik dan

partisipasi

masyarakat

memiliki pengaruh

positif terhadap

interaksi antara

interaksi antara

kualitas dewan

dengan pengawasan

APBD,

Transparansi

kebijakan publik

tidak berpengaruh

positif terhadap

interaksi antara

kualitas dewan

dengan pengawasan

APBD

9. Filda/2013 Fungsi

pengawasan

DPRD,

Pengetahuan

Dewan Tentang

Anggaran, Good

Government

Governance :

Akuntabilitas,

Partispasi

masyarakat, dan

Transparansi

Kebijakan

Publik.

Pengumpulan

data dilakukan

dengan cara

menyebarkan

kuesioner

kepada anggota

DPRD Provinsi

Bengkulu yang

berjumlah 45

orang.

Teknik

analisis yang

digunakan

adalah regresi

linier

berganda dan

uji residual.

Fungsi pengawasan

DPRD berpengaruh

signifikan terhadap

akuntabilitas dan

partisipasi

masyarakat, fungsi

pengawasan DPRD

tidak berpengaruh

terhadap

transparansi

kebijakan publik,

pengetahuan

tentang anggaran

memoderasi

hubungan antara

fungsi pengawasan

DPRD dengan

akuntabilitas dan

partisipasi

masyarakat,

sedangkan pada

transparansi

kebijakan publik,

pengetahuan

anggaran tidak

29

No. Peneliti/Tahun Variabel

Metode Penelitian

Hasil Penelitian Data/Sampel

Teknik

Analisis terbukti

memoderasi.

10. Manginte et al/2015 Pengetahuan

anggaran,

Partisipasi

masyarakat,

Transparansi

kebijakan publik,

Budaya politik,

Pengawasan

keuangan

anggota DPRD

Teknik

pengumpulan

data dengan

melakukan

penyebaran

kuesioner

kepada seluruh

anggota DPRD

Provinsi Papua,

Kabupaten

Jayapura, Kota

Jayapura, dan

Kabupaten

Keerom.

Teknik

analisis yang

digunakan

adalah regresi

linier

sederhana dan

Moderated

Regression

Analysis

(MRA).

Pengetahuan

anggaran

berpengaruh positif

terhadap

pengawasan

keuangan anggota

DPRD

Partisipasi

masyarakat dan

budaya politik

berpengaruh

positif terhadap

interaksi antara

pengetahuan

anggaran dengan

pengawasan

keuangan anggota

DPRD Transparansi

kebijakan publik

tidak berpengaruh

terhadap interaksi

antara pengetahuan

dewan dengan

pengawasan

keuangan anggota

DPRD

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Manginte et al (2015)

dengan mengganti variabel yang memoderasi antara pengetahuan penganggaran

dengan peran DPRD dalam pengawasan APBD yaitu komitmen organisasi.

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Filda (2013), Mayasari (2012),

Widyaningsih (2012) dan Indriani (2002), sampel yang digunakan dalam

penelitian ini adalah anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara yang berjumlah

33 orang. Kemudian untuk teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini

adalah analisis regresi linier sederhana untuk menguji hipotesis pertama dan uji

nilai selisih mutlak untuk menguji variabel pemoderasi. Hal ini berbeda dengan

penelitian Winarna dan Murni (2007) yang menggunakan metode analis data

30

MANOVA (Multivariate Analysis of Variance) untuk menguji setiap variabel

yang diteliti.

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang belum tentu benar maupun

salah, oleh karena itu dugaan sementara tersebut harus diuji dahulu kebenarannya.

Hipotesis yang akan diuji dan dibuktikan dalam penelitian ini berkaitan dengan

seberapa besar pengaruh dari variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya.

Berdasarkan kajian teori di atas, maka dalam penelitian ini hipotesis yang

akan diuji kebenarannya adalah :

2.3.1 Pengetahuan Penganggaran dan Peran DPRD dalam Pengawasan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Hubungan keagenan antara pihak eksekutif dan pihak legislatif juga terjadi

dalam proses penganggaran daerah. Proses penganggaran melibatkan dua pihak,

yaitu pihak eksekutif dan pihak legislatif. Pihak eksekutif membuat rancangan

APBD dan diserahkan kepada pihak legislatif untuk dipelajari dan dibahas

bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah. Hal ini merupakan

bentuk kontrak yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan

anggaran oleh eksekutif (Halim dan Abdullah, 2009).

Pengawasan dapat dilakukan dengan baik apabila anggota DPRD

(legislatif) mempunyai pengetahuan yang memadai tentang penganggaran, yaitu

pengetahuan perencanaan anggaran, pengetahuan pelaksanaan anggaran, dan

pengetahuan pertanggungjawaban anggaran (Yudoyono, 2002). Pengetahuan

31

penganggaran yang lebih baik diharapkan pengawasan DPRD akan lebih optimal.

Anggota DPRD dapat lebih berperan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan

APBD serta mendeteksi adanya pemborosan dan penyelewengan APBD.

Penelitian yang membuktikan adanya pengaruh pengetahuan

penganggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan APBD adalah penelitian

yang dilakukan oleh Indriani (2002), Sopanah (2003), Werimon et al (2007),

Winarna dan Murni (2007), Coryanata (2007), Devi dan Andriyani (2010),

Widyaningsih dan Pujirahayu (2012), dan Manginte et al (2015). Hasil penelitian

yang telah dilakukan tersebut membuktikan bahwa pengetahuan penganggaran

berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan

APBD. Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis

yang diajukan adalah sebagai berikut :

H1 : Pengetahuan penganggaran berpengaruh positif terhadap peran

DPRD dalam pengawasan APBD

2.3.2 Komitmen Organisasi dengan Hubungan Pengetahuan Penganggaran

dan Peran DPRD dalam Pengawasan APBD

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD anggota

dewan akan dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang dapat muncul di

lapangan seperti adanya kejanggalan atau penyelewengan APBD yang dilakukan

oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk mendeteksi

penyelewengan yang terjadi, maka selain membutuhkan pengetahuan

penganggaran yang memadai, komitmen organisasi merupakan variabel kontijensi

32

yang mutlak harus dipenuhi oleh dewan. Hal ini dikarenakan komitmen organisasi

merupakan alat bantu psikologis dalam menjalankan organisasi dan untuk

mencapai kinerja yang diharapkan. Komitmen organisasi merupakan cerminan

psikologis dewan yang bertujuan memotivasi dewan untuk menjalankan

pengawasan keuangan daerah (APBD).

Anggota dewan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi hal ini

berarti berkomitmen untuk melakukan kinerja dengan sungguh-sungguh yaitu

dengan meningkatkan pengetahuan penganggaran yang dimiliki dan

menggunakan pengetahuan penganggarannya dengan maksimal dalam mengawasi

pelaksanaan APBD serta memiliki moralitas dan mentalitas yang mendahulukan

kepentingan rakyat diwakilinya. Dengan demikian anggota dewan yang memiliki

komitmen organisasi yang tinggi akan menggunakan pengetahuan yang dimiliki

untuk melakukan pengawasan terhadap APBD menjadi relatif lebih tepat dan baik

(Pramita dan Andriyani, 2010). Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah

dilakukan oleh Paramita dan Andriyani (2010) yang membuktikan adanya

pengaruh positif komitmen organisasi terhadap hubungan pengetahuan

penganggaran dengan pengawasan APBD oleh anggota dewan.

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis

yang diajukan adalah sebagai berikut :

H2 : Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap hubungan

pengetahuan penganggaran dengan peran DPRD dalam pengawasan APBD

33

2.4 Kerangka Penelitian

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya,

penelitian ini akan menguji pengaruh pengetahuan penganggaran terhadap peran

DPRD dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi.

Kerangka penelitian yang diajukan dalam gambar berikut ini merupakan

alur pemikiran dalam menguji hipotesis. Adapun kerangka penelitian dalam

penelitian ini digambarkan pada gambar 2.1 seperti berikut :

H1

H2

Gambar 2.1

Kerangka Penelitian

PENGETAHUAN

PENGANGGARAN

KOMITMEN

ORGANISASI

PENGAWASAN

APBD

34

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan kedalam penelitian empiris (empirical

research), yakni penelitian yang dilakukan tehadap fakta-fakta empiris yang

didapatkan dari observasi atau pengalaman (Indriantoro dan Soepomo, 2002).

Serta bersifat kuantitatif yang menggambarkan dan menjelaskan bagaimana

pengaruh fenomena yang dijadikan objek penelitian. Oleh karena itu penelitian ini

mengutamakan penelitian terhadap data dan fakta empiris dengan menggunakan

sumber data primer (kuesioner).

3.2 Definisi dan Operasional Variabel

Variabel yang diamati dalam penelitian ini melibatkan satu variabel

dependen yakni peran DPRD dalam pengawasan APBD, satu variabel independen

yaitu pengetahuan penganggaran, dan variabel moderasi yaitu komitmen

organisasi.

3.2.1 Variabel Dependen

Variabel Terikat (Dependent Variabel) merupakan variabel yang menjadi

perhatian utama peneliti (Sekaran, 2006). Variabel dependen merupakan variabel

yang dipengaruhi atau tertanggung oleh variabel lain. Variabel dependen yang

digunakan dalam penelitian ini adalah peran DPRD dalam pengawasan APBD.

Pengawasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengawasan terhadap

APBD yang mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak di

35

luar eksekutif dalam hal ini adalah DPRD, untuk mengawasi APBD. Pengawasan

yang dilakukan yaitu pengawasan pada saat pelaksanaan APBD hingga

pertanggungjawaban APBD yaitu pelaporan dan evaluasi APBD. Indikator yang

digunakan dalam mengukur pengawasan APBD berdasarkan Tata Tertib DPRD

dan Robinson (2006) yaitu aktivitas pengawasan APBD yang dilakukan oleh

DPRD pada saat pelaksanaan hingga pada tahap pelaporan melalui penilaian

terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah dan

menindaklanjuti apabila terjadi penyelewengan.

Variabel ini diukur dengan menggunakan kuesioner yang merujuk dari

kuesioner Coryanata (2007) dan kuesioner Robinson (2006) kemudian

dikembangkan dan disesuaikan dengan keperluan penelitian. Pengukuran

menggunakan skala likert, dengan skala penelitian 1-5 yaitu skor dari item 1 =

Sangat Tidak Setuju (STS) hingga 5 = Sangat Setuju (SS).

Pengawasan APBD yang dilakukan oleh DPRD dikatakan telah berjalan

dengan efektif dan sangat baik apabila rata-rata anggota DPRD (responden)

mengisi jawaban kuesioner dengan rata-rata 4 – 5 point. Apabila rata-rata

responden mengisi kuesioner dengan jawaban rata-rata 3 point dapat dikatakan

sudah cukup baik, dan rata-rata 1 – 2 point hal ini berarti anggota DPRD belum

melakukan pengawasan APBD dengan baik.

3.2.2 Variabel Independen

Variabel Bebas (Independent Variabel) merupakan variabel yang

mempengaruhi variabel lain baik secara positif maupun secara negatif (Sekaran,

2006). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian adalah pengetahuan

36

penganggaran (APBD). Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun yang

dimaksud APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan

dengan Peraturan Daerah (Perda).

Pengetahuan penganggaran diukur dengan menggunakan kuesioner

Indriani (2002) dan Robinson (2006) kemudian dikembangkan dan disesuaikan

dengan keperluan penelitian. Indikator yang digunakan untuk mengukur

pengetahuan penganggaran dalam penelitian ini yaitu dengan menanyakan apakah

anggota DPRD mempelajari dan mengerti RAPBD/APBD secara rinci, Nota

Perhitungan APBD, dan Perhitungan APBD, serta dapat mendeteksi apabila ada

pemborosan atau kegagalan dan kebocoran anggaran. Serta menanyakan

pengetahuan dan pemahaman anggota DPRD tentang RAPBD/APBD berbasis

kinerja (Robinson, 2006).

Instrumen pengukuran pengetahuan penganggaran tersebut menggunakan

13 pertanyaan. Dengan perinciannya adalah pengukuran 8 item pertanyaan

menggunakan skor skala likert dengan skor 1 untuk pilihan tidak pernah sampai

skor 5 untuk menyatakan selalu dan pengukuran 5 item pertanyaan menggunakan

skala likert dengan skor 1 untuk pilihan sangat tidak setuju sampai skor 5 untuk

menyatakan sangat setuju.

Anggota DPRD (responden) dikatakan telah memiliki pengetahuan

penganggaran yang tinggi atau sangat baik apabila rata-rata anggota DPRD

(responden) mengisi jawaban kuesioner dengan rata-rata 4 – 5 point. Apabila rata-

rata responden mengisi kuesioner dengan jawaban rata-rata 3 point dapat

dikatakan pengetahuan penganggaran yang dimiliki anggota DPRD masih kurang,

37

dan rata-rata 1 – 2 point hal ini berarti pengetahuan penganggaran anggota DPRD

masih sangat kurang atau belum memadai.

3.2.3 Variabel Moderasi

Variabel moderasi adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah

hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Variabel moderasi yang

digunakan dalam penelitian ini adalah komitmen organisasi. Komitmen organisasi

merupakan sifat hubungan antara individu dengan organisasi kerja yang dalam hal

ini individu mempunyai keyakinan diri terhadap nilai-nilai yang ingin dicapai

dalam organisasi kerja serta adanya kerelaan untuk menggunakan usahanya secara

sungguh-sungguh demi kepentingan organisasi kerja serta mempunyai keinginan

kuat untuk tetap menjadi bagian dari organisasi kerja tersebut (Pramita dan

Andriyani, 2010).

Indikator pengukuran variabel komitmen organisasi dalam penelitian ini

menyangkut tiga sikap dewan yaitu rasa mengidentifikasi untuk mencapai kinerja

yang diharapkan, rasa keterlibatan dengan tugas, dan kesetiaan pada organisasi

yaitu lembaga legislatif (Feris dan Aranya, 1987 dalam Lubis, 2010). komitmen

organisasi diukur dengan menggunakan kuesioner Pramita dan Andriyani (2010)

dengan menggunakan skala likert, dengan skala penelitian 1-5 yaitu skor dari item

1 = Sangat Tidak Setuju (STS) hingga 5 = Sangat Setuju (SS).

Anggota DPRD (responden) dikatakan telah memiliki komitmen

organisasi yang tinggi atau sangat baik apabila rata-rata anggota DPRD

(responden) mengisi jawaban kuesioner dengan rata-rata 4 – 5 point. Apabila rata-

rata responden mengisi kuesioner dengan jawaban rata-rata 3 point dapat

38

dikatakan bahwa komitmen organisasi yang dimiliki anggota DPRD masih

kurang, dan rata-rata 1 – 2 point hal ini berarti anggota DPRD (responden) belum

memiliki komitmen organisasi.

3.3 Metode Pengambilan Sampel

Menurut Sugiyono (2011), populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini

adalah anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. Pengambilan sampel dalam

penelitian ini adalah semua anggota populasi dijadikan sampel. Sehingga pada

penelitian ini seluruh anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara yang berjumlah

33 orang dijadikan sebagai sampel.

Alasan dipilihnya sampel tersebut adalah karena seluruh anggota DPRD

Kabupaten Bengkulu Utara terlibat dalam proses pengawasan APBD yaitu pada

saat pelaksanaan APBD hingga pertanggungjawaban APBD. Selain itu, alasannya

seluruh anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara dijadikan responden adalah

untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih valid atau tidak bias. Hal ini karena

suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali,

2011).

39

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer

adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama).

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan survey langsung. Instrumen

yang digunakan adalah kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara

mengunjungi dan membagi kuesioner kepada responden (anggota dewan) di

kantor DPRD Kabupaten Bengkulu Utara.

3.5 Motode Analisis

3.5.1 Model Analisis Data

Model analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan

regresi linier berganda (Multiple Linear Regression Analysis). Untuk menguji

keabsahan hasil analisis regresi linier berganda terlebih dahulu dilakukan uji

kualitas data dan uji asumsi klasik. Pengolahan data dilakukan dengan program

SPSS versi 16 for windows.

3.5.2 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini dengan menggunakan model

regresi. Dalam suatu penelitian, kemungkinan munculnya masalah dalam analisis

regresi cukup sering dalam mencocokkan model prediksi ke dalam sebuah model

yang diajukan dalam serangkaian data. Penelitian diuji dengan beberapa uji

statistik yang terdiri dari uji kualitas data, uji asumsi klasik, statistik deskriptif,

dan uji statistik untuk pengujian hipotesis.

40

3.5.2.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari rata-

rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, dan

kemencengan distribusi (Ghozali, 2011). Analisis deskriptif dimaksudkan untuk

memberikan gambaran secara umum terhadap obyek yang diteliti melalui data

sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis mendalam

dan membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Adapun data yang

diperoleh melalui hasil analisis deskriptif ini dilakukan dengan menyajikannya

dalam bentuk tabel biasa ataupun melalui tabel distribusi frekuensi.

3.5.2.2 Uji Kualitas Data

3.5.2.2.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu

kuesioner. Suatu kuesioner dikatan valid apabila pertanyaan pada kuesioner

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut.

Teknik yang digunakan untuk melakukan uji validitas ini adalah dengan

menggunakan koefisien korelasi Pearson Corelation. Data dikatakan valid apabila

korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor setiap

konstruknya signifikan pada level 0,05 maka pernyataan tersebut dikatakan valid

(Ghozali, 2011).

41

3.5.2.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ini dilakukan untuk mengukur seberapa besar stabil atau

konsisten suatu kuesioner dari yang merupakan indikator dari variabel atau

kontruk. Instrumen dipercaya jika jawaban dari responden atas pertanyaan adalah

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas diukur dengan uji

statistik Cronbach’s Alpha dari masing-masing instrument yang dikatakan valid

jika ( ri ) > 0,70 (Ghozali, 2011).

3.5.3 Uji Kelayakan Model

Dalam penelitian ini uji F (simultan) digunakan untuk melihat kelayakan

model penelitian. Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua

variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai

pengaruh terhadap variabel dependen/ terikat. Untuk mengetahui hasil uji F adalah

dengan melihat hasil regresi yang dilakukan dengan program SPSS yaitu dengan

membandingkan tingkat signifikansi F < β = 0,05 maka Ha diterima, sebaliknya

jika tingkat signifikansi > β = 0,05 maka Ha ditolak.

Ada dua model statistik yang digunakan untuk menguji masing-masing

hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

1. Analisis Regresi Sederhana

2. Uji Nilai Selisih Mutlak

42

3.5.4 Analisis Regresi Linier Sederhana

Digunakan untuk menguji hipotesis 1 yang persamaan regresinya dapat

dirumuskan sebagai berikut :

PAPBD = α + β1.PA(X) + ɛ ................................................................... (1)

Keterangan :

PAPBD = Peran DPRD dalam Pengawasan APBD

α = Konstanta

PA = Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan (X)

ɛ = Eror

3.5.5 Uji Nilai Selisih Mutlak

Pengujian hipotesis kedua menggunakan uji nilai selisih mutlak. Uji nilai

selisih mutlak dilakukan dengan cara mencari selisih nilai mutlak dengan

terstandarisasi diantara kedua variabel bebasnya. Jika selisih nilai mutlak diantara

kedua variabel bebasnya tersebut signifikan positif maka variabel tersebut

memoderasi variabel bebas dan tergantungnya. Persamaan regresinya dapat

dirumuskan sebagai berikut :

PAPBD = α + β1ZPA + β2ZKO + β3Abs│PA-KO│................ (2)

Keterangan :

ZPA = Standardisasi Pengetahuan Penganggaran

ZKO = Standardisasi Komitmen Organisasi

Abs│PA-KO│ = merupakan nilai interaksi yang diukur dengan nilai absolut

perbedaan antara PA dan KO

43

3.5.6 Uji Koefisien Determinasi (R2)

Pengujian koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur sejauh

mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen dengan

kisaran nilai adalah antara 0 dan 1. Jika nilai adjusted (R2) semakin mendekati 1

itu artinya variabel independen memberikan hampir semua informasi yang

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).

44

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Penelitian

4.1.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner

Data dalam penelitian ini berasal dari data primer yaitu kuesioner yang

ditujukan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten

Bengkulu Utara. Kuesioner disebarkan sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai

dengan 18 Februari 2016, bertempat di DPRD kabupaten Bengkulu Utara.

Pengembalian kuesioner paling lambat diambil 1 minggu setelah kuesioner

disebarkan. Hal ini bertujuan untuk memperkecil kemungkinan banyaknya

kuesioner yang tidak kembali dari para responden yang diteliti.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mendatangi para responden

secara langsung untuk menyerahkan kuesioner kepada seluruh anggota DPRD

Kabupaten Bengkulu Utara, Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, dan Wakil

Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. Kuesioner yang didistribusikan

sebanyak 33 kuesioner. Namun, dari 33 kuesioner yang dibagikan kuesioner yang

kembali sebanyak 32 kuesioner atau 96,97%. Dari 32 kuesioner yang kembali

hanya 30 kuesioner atau 90,9% yang dapat diolah menjadi data penelitian,

sedangkan sisanya sebanyak 2 kuesioner atau sebesar 6,06% tidak dapat diolah

dikarenakan pengisian jawaban pada kuesioner tidak lengkap dan terdapat

jawaban ganda pada item pertanyaan. Secara jelas dapat dilihat pada tabel 4.1 di

halaman berikut :

45

Tabel 4.1

Data Respondense Rate

Kuesioner yang kembali 32 96,97%

Kuesioner yang tidak kembali 1 3,03%

Kuesioner yang tidak dapat diolah 2 6,06%

Kuesioner yang dapat diolah 30 90,9%

Jumlah kuesioner yang didistribusikan 33 100%

Sumber : Data Primer Diolah, 2016

4.1.2 Profil Responden

Data demografi responden berikut ini menyajikan beberapa informasi

umum mengenai kondisi responden yang merupakan hasil dari penelitian yang

telah dilaksanakan. Dalam tabel 4.2 berikut ini menunjukkan informasi mengenai

jenis kelamin, umur, pendidikan dan apakah responden pernah atau tidak pernah

menjadi anggota DPRD sebelumnya.

Tabel 4.2

Data Demografi Responden

Keterangan Responden Persentase

Jenis Kelamin

- Laki-laki

- Perempuan

28

2

93,33%

6,67%

Umur

- 31 – 40 Tahun

- 41 – 50 Tahun

- ≥ 50 Tahun

7

18

5

23,33%

60%

16,67%

Pendidikan

- SLTA/Sederajat

- D1/D2/D3

- S1

- S2

4

5

19

2

13,33%

16,67%

63,3%

6,67%

Pernah Menjadi Anggota DPRD

- Pernah

- Tidak Pernah

10

20

33,33%

66,67%

TOTAL 30 100%

Sumber : Data Primer Diolah, 2016

46

Dari tabel di atas, diketahui bahwa anggota DPRD Kabupaten Bengkulu

Utara yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah mayoritas laki-laki

yakni 93,33% sedangkan sisanya sebesar 6,67% adalah perempuan. Usia

responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini mayoritas berada dalam

kelompok usia 41 – 50 tahun yaitu sebesar 60%. Sehingga dapat dikatakan bahwa

mayoritas anggota DPRD berada pada rentang usia matang atau produktif dan

juga berpengalaman.

Dilihat dari tabel pendidikannya, sebagian besar responden berpendidikan

S1 sebesar 63,33%, kemudian D1/D2/D3 (16,67%), lalu selanjutnya

SLTA/Sederajat (13,33%), dan terakhir berpendidikan S2 (6,67%). Hal ini

artinya sebanyak 86,67 % sudah berpendidikan tinggi (D1/D2/D3 , S1 dan S2),

sehingga pengetahuan dewan tentang anggaran seharusnya semakin baik dan

berkualitas. Kapabilitas dan kemampuan dewan yang harus dimiliki antara lain

pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam menyusun berbagai peraturan

daerah selain kepiawaian dewan dalam berpolitik mewakili konstituen dan

kepentingan kelompok dan partainya (Darma dan Hasibuan, 2012).

Selanjutnya, dalam penelitian ini sebesar 33,33% responden pernah

menjadi anggota DPRD pada periode sebelumnya, sementara mayoritas

didominasi oleh wajah-wajah baru yang belum pernah menjadi anggota DPRD

pada periode sebelumnya (66,67%).

47

4.2 Statistik Deskriptif

Gambaran mengenai variabel-variabel penelitian dalam penelitian ini

yaitu pengetahuan anggaran, peran DPRD dalam pengawasan APBD dan

komitmen organisasi dapat dilihat pada tabel statistik deskriptif yang

menunjukkan angka kisaran teoritis, kisaran sesungguhnya (aktual), rata-rata

(mean) dan standar deviasi yang dapat dilihat dalam tabel 4.3 dibawah ini :

Tabel 4.3

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel

Kisaran Teoritis Kisaran Aktual

Min Maks Mean Min Maks Mean Std.

Deviasi

Pengetahuan

Penganggaran 14 70 42 50 69 61.7333 5.11882

Pengawasan

APBD 13 65 39 47 62 56.2000 4.18865

Komitmen

Organisasi 6 30 18 16 27 22.3000 2.62810

Sumber : Data Primer, Diolah 2016

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, variabel pengetahuan penganggaran

mempunyai nilai mean teoritis sebesar 42, sedangkan pada rata-rata aktualnya

sebesar 61,7333 dan standar deviasi sebesar 5,11882. Nilai mean aktual sebesar

61,7333 ini menandakan pengetahuan dewan tentang penganggaran sudah sangat

baik yang terlihat dari rata-rata responden menjawab dengan jawaban “setuju”

(61,7333 : 14 item pertanyaan = 4,40) pengetahuan dewan terhadap anggaran

sudah sangat baik. Nilai standar deviasi sebesar 5,11882 lebih kecil dibandingkan

dengan mean aktualnya sebesar 61,7333 sehingga mengindikasikan tidak terjadi

variasi data penelitian pada variabel pengawasan APBD.

Variabel pengawasan APBD mempunyai nilai mean teoritis sebesar 39,

48

sedangkan pada kisaran aktualnya mempunyai nilai mean sebesar 56,2 dan standar

deviasi sebesar 4,18865. Nilai mean variabel pengawasan APBD untuk kisaran

aktualnya sebesar 56,2 mengindikasikan bahwa efektivitas pengawasan yang

telah dilakukan oleh responden terhadap APBD sudah sangat baik. Hal ini dapat

dilihat dari rata-rata responden menjawab dengan jawaban “setuju” (56,2000 : 13

item pernyataan = 4,32) dari setiap pernyataan tentang pengawasan APBD. Nilai

standar deviasi sebesar 4,18865lebih kecil dibandingkan dengan mean aktualnya

sebesar 56,2 sehingga mengindikasikan tidak terjadi banyak variasi data penelitian

pada variabel pengawasan APBD.

Variabel komitmen organisasi mempunyai nilai mean teoritis sebesar 18,

sedangkan pada kisaran aktualnya mempunyai nilai mean sebesar 22,3 dan standar

deviasi sebesar 2,628. Nilai mean variabel pengawasan APBD untuk kisaran

aktualnya sebesar 22,3 mengindikasikan bahwa responden belum sepenuhnya

memiliki komitmen organisasi yang tinggi terlihat dari rata-rata responden

menjawab dengan jawaban “kurang setuju” (22,3 : 6 item pertanyaan = 3,71)

untuk setiap pertanyaan tentang komitmen organisasi. Nilai standar deviasi

sebesar 2,628 lebih kecil dibandingkan dengan mean aktualnya sebesar 22,3

sehingga mengindikasikan tidak terjadi banyak variasi data penelitian pada variabel

komitmen organisasi.

4.3 Uji Kualitas Data

4.3.1 Uji Validitas Data

Untuk mengukur validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi

bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Hasil

49

analisis korelasi bivariate dapat diketahui dengan melihat output Cronbach’s

Alpha yang ada pada kolom Correlated Item – Total Correlation. Data dikatakan

valid apabila korelasi antar skor masing-masing butir pertanyaan dengan total

skor setiap konstruknya signifikasi pada 0,05, maka pernyataan tersebut

dikatakan valid (Ghozali, 2011). Hasil Pengujian validitas data dapat dilihat pada

tabel 4.4 dibawah ini :

Tabel 4.4

Uji Validitas Data

No Variabel Pearson

Correlation Signifikan Keterangan

1 Pengetahuan

Penganggaran 0.379 - 0.784

0.000 –

0,039 Valid

2 Pengawasan APBD 0.382 - 0.701 0.000 –

0.037 Valid

3 Komitmen Organisasi 0.556 - 0.800 0.000 –

0.001 Valid

Sumber : Data Primer, Diolah 2016

Dari tabel 4.4 terlihat bahwa semua variabel baik itu pengetahuan

anggaran, pengawasan APBD, dan komitmen organisasi semuanya valid, hal ini

terlihat dari nilai signifikansi dari semua variabel memiliki nilai dibawah 0.05.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Setelah dilakukan pengujian validitas dilakukan pengujian reliabilitas.

Tingkat reliabel suatu variabel atau konstruk penelitian dapat dilihat dari hasil uji

statistik Cronbach Alpha (α). Variabel atau konstuk dikatakan reliabel jika nilai

Cronbach Alpha > 0,70. Semakin nilai alphanya mendekati satu maka nilai

reliabilitas datanya semakin terpercaya. Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat

50

pada tabel 4.5 dibawah ini. Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada tabel 4.5

dibawah ini :

Tabel 4.5

Uji Reliabilitas Data

No. Variabel Nilai Cronbach

Alpha Keterangan

1 Pengetahuan Penganggaran 0.767 Reliabel

2 Pengawasan APBD 0.797 Reliabel

3 Komitmen Organisasi 0.884 Reliabel

Sumber : Data Primer, Diolah 2016

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa semua variabel reliabel. Hal ini

terlihat dari semua nilai Cronbach Alpha (α) > 0,7 jadi tidak ada masalah pada uji

reliabilitasnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel yaitu

pengetahuan penganggaran, pengawasan APBD, dan komitmen organisasi adalah

valid dan reliabel.

4.3.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.3.1 Uji Normalitas Data

Pengujian normalitas ini dilakukan dengan menggunakan One Sample

Kolmogorof-Smirnov Test. Pengujian data berdistribusi normal jika nilai Asymp

Sig (2-tailed) yang dihasilkan lebih besar dari nilai alpha yaitu sebesar 0,05 (5

%). Hasil pengujian normalitas data dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini:

51

Tabel 4.6

Hasil Uji Normalitas Data

Variabel Asymp Sig.

(2-tailed) Keterangan

Pengetahuan Penganggaran 0.474 Normal

Pengawasan APBD 0.776 Normal

Komitmen Organisasi 0.529 Normal

Sumber : Data Primer, Diolah 2016

Dari tabel 4.6 terlihat bahwa semua variabel yaitu pengetahuan

penganggaran, pengawasan APBD dan komitmen organisasi memiliki nilai

Asymp Sig.(2-tailed) lebih dari 0.05 , sehingga data yang digunakan dalam

penelitian ini berdistribusi normal.

4.3.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya

multikolinearitas dengan menyelidiki besarnya inter kolerasi antar variabel

bebasnya. Ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya Tolerance

Value dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai Tolerance Value ≥ 0,10 atau

sama dengan nilai VIF ≤ 10, Ghozali (2011). Hasil uji multikolinearitas dapat

dilihat pada tabel 4.7 dibawah ini :

Tabel 4.7

Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel

Collenearity

Statistics Keterangan

Tolerance VIF

Model 2 Pengujian Moderasi

Pengetahuan Penganggaran

Komitmen Organisasi

Moderasi

0.882

0.912

0.918

1.133

1.097

1.089

Bebas Multikolinearitas

Bebas Multikolinearitas

Bebas Multikolinearitas

Sumber : Data Primer, Diolah 2016

52

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas di atas, diketahui bahwa

untuk semua variabel dalam penelitian ini menunjukkan nilai tolerance lebih

besar dari 0,01 demikian juga untuk nilai variance inflation factor semuanya

lebih kecil dari 10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas dari

masalah multikolinearitas.

4.3.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda

disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil Uji

heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 4.8 dibawah ini :

Tabel 4.8

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel Signifikansi Keterangan

Model 2 Pengujian Moderasi

Pengetahuan Penganggaran

Komitmen Organisasi

Moderasi

0.078

0.840

0.148

Bebas Heterokedastisitas

Bebas Heterokedastisitas

Bebas Heteroskedastisitas

Sumber : Data Primer, Diolah 2016

Dari tabel 4.8 terlihat bahwa model 2 terlihat bahwa untuk semua variabel

memiliki nilai signifikansi lebih dari 0.05, sehingga persamaan 2 tidak terjadi

masalah heteroskedastisitas.

53

4.4 Pengujian Hipotesis

4.4.1 Pengujian Hipotesis 1

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi

sederhana (regression analysis) dalam menguji hipotesis satu (H1). Hipotesis satu

dalam penelitian ini adalah pengetahuan anggaran berpengaruh positif terhadap

peran DPRD dalam pengawasan APBD. Hasil pengujian untuk hipotesis satu

dapat terlihat pada tabel 4.9 dibawah ini :

Tabel 4.9

Hasil Pengujian Hipotesis 1

Variabel

Persamaan 1 Konfirmasi

Hipotesis Nilai

Koefisien T Sig.

Pengetahuan Penganggaran 0.682 8.000 0.000 Diterima

R Square

Adjusted R Square

F

Sig.

0.696

0.685

63.994

0.000

Sumber : Data Primer, Diolah 2016

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.9 di atas dapat dilihat bahwa

hipotesis satu diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0.685 menunjukkan

bahwa 68,5% variabel pengawasan APBD yang dapat dijelaskan oleh variabel

pengetahuan penganggaran, sedangkan sisanya 31,5 % dijelaskan oleh variabel

lain yang tidak terdapat dalam persamaan ini. Nilai statistik F sebesar 63.994

dengan nilai signifikansi p = 0,000 < 0,05. Karena probabilitas signifikansi jauh

lebih kecil dari 0,05 maka hal ini berarti pengetahuan anggaran mempengaruhi

peran DPRD dalam pengawasan APBD. Hasil pengujian juga menunjukkan nilai

koefisien b1 sebesar 0,682 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 yang berarti

bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel pengetahuan

54

penganggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan APBD. Hasil pengujian

sejalan dengan hipotesis yang telah dibuat yaitu pengaruh pengetahuan

penganggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan APBD adalah positif.

Nilai signifikansi 0,000 < dari 0,05, maka hipotesis pertama diterima. Hal ini

berarti bahwa semakin baik pengetahuan penganggaran yang dimiliki oleh

anggota dewan akan meningkatkan peran DPRD dalam pengawasan APBD, atau

semakin tinggi pengetahuan tentang penganggaran yang dimiliki oleh anggota

maka akan semakin baik peran DPRD dalam pengawasan APBD.

4.4.2 Pengujian Hipotesis Kedua

Pengujian hipotesis kedua menggunakan uji nilai selisih mutlak. Uji nilai

selisih mutlak dilakukan dengan cara mencari selisih nilai mutlak dengan

terstandarisasi diantara kedua variabel bebasnya. Jika selisih nilai mutlak diantara

kedua variabel bebasnya tersebut signifikan positif maka variabel tersebut

memoderasi variabel bebas dan tergantungnya. Hipotesis kedua dalam penelitian

ini dapat dilihat pada tabel 4.10 dibawah ini :

Tabel 4.10

Hasil Pengujian Hipotesis 2

Variabel

Persamaan 2 Konfirmasi

Hipotesis Nilai

Koefisien T Sig.

Pengetahuan Penganggaran

Komitmen Organisasi

Moderasi

3.349

0.158

-0.672

7.063

0.339

0.851

0.000

0.737

0.402

Ditolak

R Square

Adjusted R Square

F

Sig.

0.706

0.672

20.824

0.000

Sumber : Data Primer, Diolah 2016

55

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.10 di atas menunjukkan nilai

Adjusted R Square cukup tinggi yaitu 67,2% yang berarti variabilitas pengawasan

APBD yang dapat dijelaskan oleh variabel pengetahuan penganggaran, komitmen

organisasi, dan komitmen organisasi sebagai pemoderasi sekitar 67,2% dan

sisanya 32,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar model ini. Jadi, dapat

disimpulkan model persamaan ini cukup baik. Hasil anova atau uji F

menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 20.824 dengan tingkat signifikansi

0.000 jauh di bawah 0.05. Hal ini berarti bahwa variabel pengetahuan

penganggaran, komitmen organisasi, dan komitmen organisasi sebagai

pemoderasi secara simultan mempengaruhi pengawasan APBD. Kemudian hasil

tampilan output SPSS juga jelas menunjukkan bahwa secara individu variabel

pengetahuan penganggaran menghasilkan nilai koefisien 3.349 dengan

probabilitas signifikansi 0.000 yang berarti variabel pengetahuan penganggaran

berpengaruh terhadap pengawasan APBD. Variabel komitmen organisasi

menghasilkan nilai koefisien 0.158 dengan probabilitas signifikansi 0.737 yang

menunjukkan bahwa variabel komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap

pengawasan APBD. Variabel moderating komitmen organisasi memiliki nilai

koefisien -0.672 dengan probabilitas signifikansi 0.402 > 0,05 adalah tidak

signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel komitmen organisasi tidak

terbukti sebagai variabel moderating.

Hasil regresi dari hipotesis kedua ini menyatakan bahwa komitmen

organisasi memoderasi pengaruh pengetahuan penganggaran terhadap peran

DPRD dalam pengawasan APBD tidak dapat diterima (ditolak) karena variabel

56

moderasi yaitu komitmen organisasi yang mempengaruhi interaksi antara

pengetahuan penganggaran dengan peran DPRD dalam pengawasan APBD tidak

signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel komitmen organisasi

bukanlah variabel moderasi, yang menunjukkan bahwa hipotesis kedua ditolak.

4.5 Pembahasan

Dari hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, dapat dinyatakan

bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima sedangkan hipotesis kedua

ditolak.

4.5.1 Pengaruh Pengetahuan Penganggaran Terhadap Peran DPRD dalam

Pengawasan APBD

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel

pengetahuan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap peran DPRD dalam

pengawasan APBD. Artinya, semakin baik pengetahuan anggaran yang dimiliki

oleh anggota dewan akan semakin meningkatkan efektivitas pengawasan APBD

yang dilakukan oleh anggota DPRD.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori keagenan (agency theory) yang

menyatakan bahwa ketidakseimbangan informasi antara pihak eksekutif dan

legislatif dapat diminimalisir dengan cara pihak legislatif memiliki pengetahuan

penganggaran yang memadai sehingga peran DPRD dalam melaksanakan

pengawasan APBD pun akan semakin efektif dan efisien sehingga dapat menekan

perilaku opportunisticseperti penyelewengan dan kebocoran anggaran serta

budgetary slack yang dapat dilakukan oleh pihak eksekutif dalam menggunakan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

57

Hal senada diungkapkan oleh Yudoyono (2002) yang menyatakan bahwa

DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas,

dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara

proporsional jika setiap anggota DPRD mempunyai pengetahuan yang cukup

dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan

sebagainya. Pengetahuan yang akan dibutuhkan dalam melakukan pengawasan

APBD salah satunya adalah pengetahuan tentang penganggaran. Apabila setiap

anggota dewan memiliki pengetahuan penganggaran yang baik maka diharapkan

anggota dewan dapat mendeteksi apabila terjadi penyelewengan, pemborosan, dan

kebocoran anggaran. Pengalaman dan pengetahuan anggota dewan yang tinggi

akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya

sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat (Truman, 1960).

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh

Indriani (2002), Sopanah dan Mardiasmo (2003), Werimon et al (2007),

Coryanata (2007), Winarna dan Murni (2007), Pramita dan Andriyani (2010),

Widyaningsih (2012), dan Manginte et al (2015) yang membuktikan bahwa

pengetahuan penganggaran berpengaruh positif terhadap peran DPRD dalam

pengawasan APBD.

4.5.2 Komitmen Organisasi Memoderasi Hubungan Antara Pengetahuan

Penganggaran Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan APBD

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 2 dengan uji nilai selisih mutlak

dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi tidak memoderasi hubungan

58

antara pengetahuan penganggaran dengan peran DPRD dalam pengawasan

APBD. Jadi variabel komitmen organisasi bukan merupakan variabel yang

memoderasi hubungan antara variabel pengetahuan penganggaran dengan

pengawasan APBD. .

Dilihat dari teori kontijensi, komitmen organisasi tidak mampu

menjelaskan berbagai variasi dalam struktur organisasi dan tidak mampu dalam

mengatasi ketidakpastian lingkungan yang terjadi di dalam pemerintahan

Kabupaten Bengkulu Utara. Hal ini dikarenakan struktur organisasi yang ada

dalam pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara tidak dapat menciptakan

komitmen organisasi yang tinggi terutama pada anggota DPRD yang berperan

dalam pengawasan APBD yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak

mendukung atau belum menyadari akan pentingnya komitmen organisasi. Hal ini

diperkuat dengan kondisi praktis saat melakukan penelitian di Kantor DPRD

Kabupaten Bengkulu Utara banyak anggota dewan tidak memiliki komitmen

organisasi yang tinggi terhadap lembaga legislatif tempatnya bekerja dan sebagai

wakil rakyat. Hal ini dibuktikan dengan sikap ketidakmauan dewan untuk

berusaha di atas batas normal menyukseskan kinerja lembaga legislatif tempatnya

bekerja, loyalitas dan profesionalisme kinerja yang kurang. Anggota dewan

kurang menghargai waktu dan pekerjaan bahkan cenderung kurang

memperhatikan aspirasi masyarakat.

Hasil pengujian hipotesis kedua ini berbeda dengan penelitian yang telah

dilakukan oleh Pramita dan Andriyani (2010) yang hasil penelitiannya

menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap

59

hubungan pengetahuan penganggaran dengan peran DPRD dalam pengawasan

APBD. Perbedaan hasil penelitian ini dikarenakan adanya perbedaan situasi dan

kondisi responden serta tingkat kesadaran responden mengenai betapa pentingnya

memiliki komitmen organisasi yang tinggi dalam setiap menjalankan tugasnya

sebagai wakil rakyat. Hal ini terlihat dari variabel komitmen organisasi dengan

jumlah nilai terendahnya 122, point pernyataan nomor 4 yaitu tentang “Saya

sebagai anggota dewan mau berusaha di atas normal untuk menyukseskan kinerja

legislatif tempat saya bekerja” memiliki jumlah nilai terendah. Analisanya adalah

menurut anggota DPRD itu sendiri (responden) merasa belum melakukan usaha di

atas normal untuk menyukseskan kinerja legislatif. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa sebagian besar responden belum melakukan kinerja dengan sangat baik,

mungkin hal inilah yang menyebabkan banyaknya kasus penyelewengan APBD di

Kabupaten Bengkulu Utara yang terjadi karena anggota dewan belum

melaksanakan kinerjanya dengan baik. Salah satu contoh kasusnya adalah adanya

temuan BPKP di Kabupaten Bengkulu Utara mengenai mekanisme hibah 2014-

2015 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena

berbagai alasan. Pertama, bansos atau hibah diberikan terus-menerus tiap tahun

anggaran, kedua, Bupati tidak menetapkan daftar penerima hibah dan bansos.

Ketiga, pemberian hibah dalam bentuk barang tidak didukung oleh naskah dan

perjanjian hibah. Alasan lainnya, pemberian hibah uang belum

dipertanggungjawabkan oleh penerimanya, alokasi anggaran bansos disalurkan ke

partai, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten dan dharma

wanita Kabupaten, serta belanja bansos diberikan ke kelompok masyarakat yang

60

bukan berasal dari Kabupaten Bengkulu Utara (Bengkulu Ekspress, Kamis, 29

Oktober 2015).

61

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari pengolahan data dengan

menggunakan bantuan software SPSS dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan penganggaran berpengaruh positif terhadap peran DPRD

dalam pengawasan APBD. Hal ini menunjukkan bahwa semakin

tinggi tingkat pengetahuan penganggaran yang dimiliki oleh anggota

dewan maka semakin baik efektivitas pengawasan APBD yang

dilakukan oleh anggota dewan.

2. Komitmen organisasi tidak memoderasi hubungan pengetahuan

penganggaran dengan peran DPRD dalam pengawasan APBD. Hal ini

menunjukkan bahwa variabel komitmen organisasi bukan merupakan

variabel yang memoderasi hubungan antara variabel pengetahuan

penganggaran dengan peran DPRD dalam pengawasan APBD, karena

dari uji nilai selisih mutlak tidak terbukti sebagai moderating.

5.2 Implikasi Hasil Penelitian

Pengetahuan penganggaran merupakan salah satu faktor yang

mempengaruhi peran DPRD dalam melakukan pengawasan APBD, sehingga

semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang maka efektivitas pengawasan

APBD dapat semakin meningkat. Oleh karena itu, anggota dewan diharapkan

dapat meningkatkan pengetahuan penganggaran yang dimilikinya agar

62

pengetahuannya menjadi lebih baik lagi agar dapat mengawasi APBD setiap tahap

dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD sehingga

dapat menekan terjadinya penyelewengan atau kebocoran anggaran.

5.4 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatasan diantaranya:

1) Lamanya penelitian dipengaruhi oleh sulitnya menemui anggota

DPRD (responden) karena kesibukan dan mobilitas anggota DPRD

yang sangat padat.

2) Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner menyebabkan

biasnya data yang terkumpul yang dapat dikarenakan oleh tidak

seriusnya atau kurang telitinya responden dalam mengisi kuesioner

yang bisa disebabkan oleh keadaan atau kondisi emosional responden

yang berbeda.

5.4 Saran Bagi Penelitian Selanjutnya

Dengan adanya keterbatasan penelitian, disarankan untuk penelitian

selanjutnya :

1) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas lingkup penelitian

pada Kabupaten atau Kota lain agar hasil penelitian lebih memungkinkan

digeneralisir secara umum.

2) Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain

yang dapat meningkatkan peran DPRD dalam pengawasan APBD

63

khususnya pada variabel moderating seperti Good Government

Governance (GGG).

3) Untuk dapat memperoleh data yang lebih valid pada penelitian

selanjutnya pengumpulan data hendaknya dilakukan dengan metode

wawancara untuk menghindari biasnya data.

64

DAFTAR PUSTAKA

Bengkulu Ekspress. 2015, 29 Oktober. BPKP Sorot Seluma dan BU Terindikasi

Banyak Pelanggaran. Tersedia di http://bengkuluekspress.com/bpkp-sorot-

seluma-dan-bu-terindikasi-banyak-pelanggaran/ (diakses pada 23 Desember

2015)

Coryanata, I. 2007. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi

Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan

Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Simposium

Nasional Akuntansi X. Makassar.

Filda. 2013. Pengaruh Pengawasan DPRD Terhadap Good Government

Governance (GGG) dengan Pengetahuan Anggaran (APBD) Sebagai

Pemoderasi (Studi Pada DPRD Provinsi Bengkulu Periode 2009-2014).

Tesis. Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi Universitas Bengkulu.

Tidak dipublikasikan.

Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS.

Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Pertama. Jakarta :

Salemba Empat.

Halim, Abdul dan Abdullah, Sukriy. 2009. Hubungan dan Masalah Keagenan di

Pemerintahan Daerah : (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan

Akuntansi). Jurnal Akuntansi Pemerintah. Tersedia di :

https://kelembagaandas.wordpress.com/teori-agensi-principal-agent-

theory/abdul-halim-dan-syukriy-abdullah/ (diakses pada 23 Desember

2015).

Hamidi, J. dan M. Lutfi . 2010. Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintah

Daerah. Universitas Brawijaya Press. Malang.

Indriani, R. 2002. Pengaruh Pengetahuan dan RPPS Terhadap Peran DPRD

dalam Pengawasan Anggaran (Studi Kasus pada DPRD Se-Provinsi

Bengkulu). Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada.

Yogyakarta. Tidak dipublikasikan.

Indriantoro, N dan Soepomo B. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta :

Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Jensen, M.C, and Meckling W. 1976. Theory of the Firm : Manajerial Behavior,

Agency Cost and Ownership Structure. Journal of Financial Economics

3(4). Pp : 305-360.

Lubis, Arfan Ikhsan. 2010. Akuntansi Keperilakuan. Jakarta: Salemba Empat.

65

Mardiasmo. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Andy Offset.

Mayasari, R. 2012. Pengaruh Kualitas Anggota Dewan Terhadap Pengawasan

APBD Dengan Tata Pemerintahan Yang Baik Sebagai Variabel

Moderating. Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi 2(1): 48-64.

Manginte, Shofia Yunus, Eko Ganis Sukoharsono, dan Erwin Saraswati. 2015.

Pengetahuan Anggaran Serta Peran Partisipasi Masyarakat, Tranparansi

Kebijakan Publik dan Budaya Politik Terhadap Pengawasan Keuangan

Anggota DPRD (Studi Kasus di Jayapura). Simposium Nasional Akuntansi

18. Medan.

Nurhayati. 2008. Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah

(Perda) Tentang APBD Kota Padang Panjang Tahun 2006. Artikel.

Program Pasca Sarjana Universitas Andalas. Padang.

Pramita, dan Andriyani. 2010. Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan

Tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah

(APBD) (Studi Empiris Pada Se-Karesidenan Kedu). SNA XII. Purwokerto.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah. Tersedia di

http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU_32_2004_Pemerintahan%20Daera

h.pdf (diakses pada 23 Desember 2015).

_________________, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah. Tersedia di http://www.slideshare.net/srijadi/uu-no-

23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah (diakses pada 23 Desember

2015).

_________________, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

Tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13 Th. 2006

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Tersedia di Web :

http://www.kemendagri.go.id (diakses pada 23 Desember 2015).

_________________, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tersedia di Web

: http://www.kemendagri.go.id (diakses pada 23 Desember 2015).

_________________, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015

Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun 2016. Tersedia di Web : http://www.kemendagri.go.id (diakses pada

23 Desember 2015).

66

_________________, Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Tata

Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tersedia di

http://www.minerba.esdm.go.id/library/sijh/kp-74-2001.pdf (diakses pada

20 Desember 2015).

Robbins, Stephen P. dan Judge, Timothy A., 2009. Organizational Behavior. 13th

Edition. Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey.

Robinson. 2006. Pengaruh Kualitas Anggaran Terhadap Efektivitas Pengawasan

Anggaran : Pengetahuan Tentang Anggaran Sebagai Variabel Moderating

(Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu). Tesis.

Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.

Semarang. Tidak dipublikasikan.

Rokhman, Ali. 2009. Teknik Pengawasan DPRD. Makalah disajikan di Baturaden

Pada tanggal 18 Agustus 2009.

Sekaran, Uma. 2006. Metodologi Penelitian untuk Bisnis, Edisi 4, Buku 1.

Jakarta: Salemba Empat.

Sopanah dan Mardiasmo. 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan

Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan

Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah

(APBD).Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada.

Yogyakarta. Tidak di Publikasikan.

Subaweh, Imam. 2008, 24 Februari. Agency Theory dalam Pemerintahan Daerah.

Tersedia di http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/imas/2008/09/03/agency-

theory-dalam-pemerintahan-daerah/ (diakses pada 23 Desember 2015).

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif,

Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta.

Truman, D. B. 1960. The Governmental Proccess, Political Interest, and Public

Opinion, Alfred A Knof. New York : pp 333. Tersedia di :

http://www.jstor.org/ (diakses pada 20 Desember 2015).

Werimon, Simson, Imam Ghozali, dan Mohamad Nazir . 2007. Pengaruh

Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap

Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan

Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi X.

Makassar.

Winarna, Murni. 2006. Pengaruh Personal Background, Political Background

dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD dalam

Pengawasan Keuangan Daerah. Simposium Nasional Akuntansi X.

Makassar.

67

Widyaningsih, dan Pujirahayu. 2012. Pengaruh Pengetahuan Anggota Legislatif

Daerah Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Moderating.

Jurnal Akuntansi UPI. ISSN 2088-2106.

Yudoyono, B. 2002. Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan

PemerintahDaerah.http://www.bangda.depdagri.go.id/jurnal/jendela/jendel

a3.html.