SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBANTU KOMUNITAS

SWABINA PEDESAAN SALASSAE UNTUK PENGELOLAAN

PERTANIAN ORGANIK DI KECAMATAN BULUKUMPA

KABUPATEN BULUKUMBA

ELVIANTI

Nomor Stambuk : 10564 01453 11

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2016

i

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBANTU KOMUNITAS

SWABINA PEDESAAN SALASSAE UNTUK PENGELOLAAN

PERTANIAN ORGANIK DI KECAMATAN BULUKUMPA

KABUPATEN BULUKUMBA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

ELVIANTI

Nomor Stambuk: 10564 01453 11

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2016

ii

iii

iv

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Elvianti

Nomor Stambuk : 10564 01453 11

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa

bantuan dari pihak atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan

plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari

pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai

aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelas akademik.

Makassar, 1 Oktober 2015

Yang Menyatakan,

Elvianti

vi

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi

yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Membantu Komunitas Swabina

Pedesaan Salassae Untuk Pengelolaan Pertanian Organik Di Kecamatan Bulukumpa

Kabupaten Bulukumba”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk

memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa

adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini

penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Irwan Akib, M.pd, sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar,

yang telah membina Universitas ini dengan sebaik-baiknya.

2. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Dr. H. Mappamiring, M.Si selaku pembimbing I dan Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd.

Selaku pembimbing II yang telah berkenang meluangkan waktu dan tenanganya

dalam membimbing dan memberikan petunjuk yang begitu berharga dari awal

persiapan penelitian hingga selesainya skripsi ini.

vii

5. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah

Makassar yang telah memberi bekal ilmu kepada penulis selama menempuh

pendidikan dilembaga ini.

6. Segenap rekan-rekan civitas akademika Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar khususnya

angkatan 011 kelas E, yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis untuk

menyelesaikan tugas akhir ini.

7. Seluruh keluargaku tersayang, kakak Eqy, kakak Awal, kakak Rahma, Kakak Fira,

adik Ulil. Terima kasih telah senantiasa tak henti-hentinya memberiku motivasi

serta semangat dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di

Universitas Muhammadiyah Makassar.

8. Kedua Orang tuaku tercinta Bapak Sau’ dan Bunda Rawang tersayang yang tidak

pernah bosan memberi semangat, saran, bantuan moril dan materil sampai pada

tahap penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas perhatian, dorongan, cinta dan

kasih sayangnya selalu selama ini. Semoga Allah SWT membalas jasa baik Bapak

dan Bunda tersayang Aamiin.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun

sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan

sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Makassar, 1 Oktober 2015

Penulis

Elvianti

v

ABSTRAK

ELVIANTI: 105640145311, Peran Pemerintah Daerah Dalam Membantu

Komunitas Swabina Pedesaan Salassae Untuk Pengelolaan Pertanian

Organik di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba (dibimbing oleh

Mappamiring dan Ansyari Mone).

Penelitian ini mengkaji tentang peran pemerintah daerah dalam membantu

Komunitas Swabina Pedesaan Salassae untuk pengelolaan pertanian organik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah daerah

dalam membantu Komunitas Swabina Pedesaan Salassae untuk pengelolaan

pertanian organik, dan faktor penghambat dan pendukung pemerintah daerah

dalam membantu Komunitas Swabina Pedesaan Salassae untuk pengelolaan

pertanian organik.

Jenis penelitian adalah kualitatif dan analisis data yang digunakan adalah

deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian

ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara informan dalam

penelitian ini mulai dari. Kepala Dinas Pertanian, Kepala Balai Penyuluhan

Pertanian, Pembina KSPS, Ketua KSPS, Masyarakat. Maka jumlah informan

yang ada yaitu 7 orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran pemerintah daerah dalam

membantu Komunitas Swabina Pedesaan Salassae untuk pengelolaan pertanian

organik di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, yang meliputi peran

sebagai dinamisator, fasilitator, dan regulator dapat dilihat dari masih kurangnya

tenaga tim penyuluh yang ada, belum adanya bantuan dana yang di berikan oleh

pemerintah untuk pertanian organik serta belum ada peraturan daerah tentang

sistem pengelolaan pertanian. Faktor pendukung adalah adanya sarana dan

prasarana yang cukup memadai serta adanya partisipasi para petani. Faktor

penghambat adalah Kurangnya pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan

pertanian organik serta kurangnya tenaga tim penyuluh.

Kata Kunci: Peran, Pemerintah Daerah, KSPS, Pertanian Organik.

viii

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi ............................................................................. i

Halaman Persetujuan ....................................................................................... ii

Halaman Penerimaan Tim ............................................................................... iii

Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah .................................................. iv

Abstrak ............................................................................................................. v

Kata Pengantar ................................................................................................. vi

Daftar Isi ......................................................................................................... viii

Daftar Tabel ..................................................................................................... x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ..................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ................................................................................ 7

C. Tujuan Penelitian ................................................................................. 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran Pemerintah Daerah ................................................... 9

B. Komunitas Swabina Pedesaan Salassae (KSPS)........... ....................... 16

C. Konsep Pengelolaan ............................................................................. 18

D. Konsep Pertanian Organik ................................................................... 21

E. Kerangka Pikir ..................................................................................... 28

F. Fokus Penelitian ................................................................................... 30

G. Definisi Fokus Penelitian........... .......................................................... 31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi ............................................................................... 33

B. Jenis Dan Tipe Penelitian ..................................................................... 33

C. Sumber Data ......................................................................................... 34

D. Informan Penelitian .............................................................................. 34

E. Teknik Pengumpulan Data ................................................................... 35

F. Teknik Analisis Data ............................................................................ 36

G. Keabsahan Data .................................................................................... 37

viii

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deksripsi Obyek Penelitian .................................................................. 38

B. Peran Pemerintah Daerah dalam Membantu Komunitas Swabina Pedesaan

Salassae untuk Pengelolaan Pertanian Organik di Kecamatan Bulukumpa

Kabupaten Bulukumba......................................................................... 45

C. Faktor pendukung dan penghambat dalam Pengelolaan Pertanian

organik di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba ................. 56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ......................................................................................... 66

B. Saran ................................................................................................... 67

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 68

LAMPIRAN ............. . ..................................................................................... 70

ix

viii

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

1. Tabel 1: Nama Informan ............................................................................ 35

2. Tabel 2 : Nama-Nama Dusun di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa

Kabupaten Bulukumba.............................................................................. 39

3. Tabel 3: Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin yang ada di Desa Salassae

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba......................................... 40

4. Tabel 4: Data Pendidikan Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten

Bulukumba.......................... ....................................................................... 41

5. Tabel 6: Struktur Organisasi Komunitas Swabina Pedesaan Salassae ...... 43

6. Tabel 7: Sarana dan Prasarana Pertanian Organik Desa Salassae ............. 57

x

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim namun selain dikenal dengan

negara maritim indonesia juga dikenal dengan negara agraris, yang artinya

negara yang salah satu penunjang perekonomiannya adalah sektor pertanian.

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya hayati tropika yang unik,

kelimpahan sinar matahari, air dan tanah, serta budaya masyarakat yang

menghormati alam, potensi pertanian organik sangat besar. Pasar produk

pertanian organik dunia meningkat 20% per tahun, oleh karena itu

pengembangan budidaya pertanian organik perlu diprioritaskan pada tanaman

bernilai ekonomis tinggi untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan

ekspor.

Sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam

perekonomian Indonesia, baik itu pada pertumbuhan ekonomi, penerimaan

devisa Negara, pemenuhan kebutuhan pangan, maupun penyerapan tenaga

kerja. Pertanian juga memiliki kontribusi yang besar terhadap peningkatan

devisa, yaitu lewat peningkatan ekspor dan pengurangan tingkat

ketergantungan Negara terhadap impor atas komoditi pertanian. Komoditas

ekspor pertanian Indonesia cukup bervariasi mulai dari getah karet, kopi,

hingga berbagai macam sayur dan buah. Peran pertanian dalam peningkatan

devisa bisa kontradiksi dengan perannya dalam bentuk kontribusi produk.

1

2

Menyadari besarnya jumlah penduduk Indonesia yang hidup

bergantung pada sektor pertanian, upaya perbaikan pada sektor ini menjadi

titik sentral guna mewujudkan pertanian yang tangguh. Strategi pembangunan

pertanian harus mampu memecahkan kendala-kendala yang masih dihadapi

dan salah satu permasalahannya yang harus diperhatikan adalah masalah

sumber daya manusia, peranan sumber daya manusia dalam pembangunan

nasional begitu penting apalagi dikaitkan dengan motto pembangunan yang

demokratis yaitu pembangunan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Peran pemerintah adalah untuk mensejahterakan rakyat sesuai dengan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, dalam

mensejahterahkan rakyat pemerintah harus menjalankan perannya baik

sebagai fasilitator, dinamisator, regulator dan katalisator. Selain itu menurut

Rasyid dalam Muhadam (2013:31) dalam mensejahterahkan rakyat

pemerintah juga memiliki fungsi sebagai pelayanan, pemberdayaan,

pembangunan, dan pengaturan.

Pertanian organik telah disosialisasikan kembali di Indonesia sejak

tahun 2001, dengan adanya program pemerintah Go Organic 2010. Namun,

teknologi ini belum tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia. Program

Go Organic 2010 memiliki visi mewujudkan Indonesia sebagai salah satu

produsen pangan organik terbesar di dunia tahun 2010. Dalam pencapaian

visi tersebut, pemerintah sangat mendukung pengembangan pertanian organik

dengan adanya kebijakan peningkatan produksi pertanian organik.

3

Dalam Peraturan Menteri Pertanian No 64 Tahun 2013 tentang

sistem pertanian organik, sistem pertanian organik adalah sistem manajemen

produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan

agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas

biologi tanah.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih leluasa untuk

menetapkan berbagai prioritas pembangunan yang dijalankan. Potensi sumber

daya yang berasal dari sektor pertanian menjadi penting untuk disusun

strategi pembangunan, sebab potensi sektor pertanian menjadi prioritas

penting seiring dengan makin meningkatnya konsumsi hasil produk

pertanian. Melihat masalah yang sangat kompleks yang sering dihadapi petani

tersebut, menuntut adanya upaya-upaya penyuluhan, pengembangan dan

pengelolaan yang tersusun secara sistematis dan terus menerus dikalangan

para petani salah satunya melalui komunitas petani. Penyuluhan dan

pengembangan serta pengelolaan yang perlu disini adalah yang berorientasi

untuk pemecahan masalah yang dihadapi petani.

Penyuluh, memiliki peran dalam pembangunan pada sektor

pertanian. Peran tersebut berupa pengisi kehampaan pedesaan, penyebar

hasil-hasil penelitian, pelatih pengambilan keputusan, rekan pemberi

semangat, pendorong peningkatan produksi suatu komoditas, pelayan

pemerintah. Untuk itu pemerintah sebaiknya bekerjasama dengan penyuluh

supaya pembangunan pada sektor pertanian berjalan dengan baik. Sehingga

timbul istilah penyuluhan pertanian yang berarti kegiatan menyebarluaskan

4

teknologi dari suatu institusi melalui pendidikan kepada petani bertujuan

untuk memperbaiki tingkat kehidupan keluarga desa, mengangkat

kesejahteraan masyarakat pedesaan serta meingkatkan kesejahteraan

masyarakat Indonesia.

Pertanian Organik merupakan kegiatan bercocok tanam yang akrab

dengan lingkungan. Pertanian ini berusaha meminimalkan dampak negatif

terhadap alam sekitar dengan menggunakan pupuk dan pestisida organik serta

menggunakan verietas lokal (Andoko, 2006). Para pakar pertanian barat

mendefenisikan bahwa pertanian organik merupakan hukum pengembalian

(law of return) yang berarti suatu sistem yang mengembalikan semua jenis

bahan organik ke dalam tanah, baik dalam bentuk residu dan limbah

pertanaman maupun ternak yang selanjutnya bertujuan memberi makanan

pada tanaman. Filosofinya adalah memberi makanan pada tanah selanjutnya

tanah akan menyediakan makanan untuk tanaman (Sutanto, 2002). Dengan

demikian, pertanian organik lebih dari sekedar sistem produksi yang

memasukkan atau mengeluarkan input tertentu, namun juga merupakan satu

filosofi yang mengoptimalkan kesehatan dan produktivitas dari komunitas

yang saling berhubungan dari kehidupan tanah, tanaman, hewan, dan manusia

(Apriantono, 2008). Namun pertanian organik belum dapat diterapkan secara

murni karena kendala yang dihadapi cukup banyak.

Pada saat ini pandangan pengembangan pertanian organik sebagai

salah satu teknologi alternatif untuk menanggulangi persoalan lingkungan

sangat diperlukan. Persoalan besar yang terjadi disebabkan karena pencemaran

5

tanah, air dan udara, sehingga menyebabkan terjadinya degradasi dan

kehilangan sumberdaya alam serta penurunan produktivitas tanah. Pertanian

berbasis kimia yang mempunyai ketergantungan cukup besar pada pupuk dan

pestisida telah mempengaruhi kualitas dan keamanan bahan yang dihasilkan,

kesehatan dan kehidupan lainnya. Dengan memperhitungkan generasi

mendatang, maka pertanian organik menghasilkan interaksi yang bersifat

dinamis antara tanah, tanaman, hewan, manusia, ekosistem dan lingkungan.

Dengan demikian pertanian organik merupakan suatu gerakan “kembali ke

alam”. Pertanian organik belum dapat diterapkan sepenuhnya dalam aktivitas

pertanian masyarakat. Agar program pertanian ini berkelanjutan, perlu adanya

upaya pelatihan yang di berikan kepada para komunitas tani dalam

menerapkan program pertanian organik. Pertanian organik, jika dilakukan

dengan tepat, akan mengurangi biaya input terutama pupuk dan pestisida,

secara dramatis akan meningkatkan kesehatan petani dan kesuburan tanah

mereka secara alami.

Upaya untuk membantu para petani dalam meningkatkan produktivitas

pertaniannya adalah, upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam

membantu Komunitas Swabina Pedesaan Salassae untuk pengelolaan

pertanian organik. Kondisi pertanian di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten

Bulukumba sudah mulai meningkat khususnya di bidang pertanian organik.

Namun sangat diharapkan adanya bantuan dari tenaga tim penyuluh untuk

membantu para petani salassae dalam mengelolah pertanian organiknya. Peran

Komunitas Swabina Pedesaan Salassae dalam pengelolaan pertanian organik

6

memberikan lahan percontohan kepada para petani dalam mengembangkan

pertaniannya.

Dengan adanya peran pemerintah disini dalam membantu Komunitas

petani yang ada di Kecamatan Bulukumpa akan mempermudah para petani

dalam mengembangkan usaha taninya. Maka diharapkan dari kegiatan

tersebut disamping dapat meningkatkan produksi tanaman pertanian,

selanjutnya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani serta

mampu membuka lapangan kerja dipedesaan. Melalui pengelolaan pertanian

organik ini diharapkan masyarakat desa Salassae mempunyai kemampuan

untuk menghasilkan pupuk sendiri tanpa harus membeli pupuk lagi sehingga

dapat meningkatkan kualitas pertanian dan taraf hidup masyarakat Salassae.

Masalah dalam pengembangan pertanian organik ini adalah insentif

yang tepat untuk petani dalam mengkonversi usaha taninya menjadi usaha tani

organik yang bisa berkelanjutan, dimana pada awalnya usaha tani ini belum

dianggap efektif. Masyarakat menghendaki produk pangan yang baik dan

sehat, tetapi mereka tidak mau membayar tinggi. Petani ingin mendapatkan

bayaran yang wajar atas usaha/kerjanya dalam memproduksi pangan organik

dan mensuport usaha taninya untuk masa yang akan datang. Namun, sistem ini

belum tersedia saat ini. Dengan demikian pertanian, dapat memberikan

konstribusi yang sangat besar bagi masyarakat petani sendiri, dan tentunya

bagi pembangunan di sektor pertanian, yang seharusnya hal ini mendapat

perhatian yang serius dari pemerintah.

7

Diharapkan peran pemerintah baik pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam

rangka mengembangkan pengelolaan pertanian organik, pertanian ini

diharapkan bukan hanya di lakukan di Kecamatan Bulukumpa saja tetapi

nantinya seluruh Indonesia bisa menerapkan sistem pertanian organik

tersebut. Pemerintah daerah dalam membantu Komunitas petani Salassae

sebagai fasilitator, regulator dan dinamisator untuk mengembangkan sumber

daya manusia yang ada di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis sangat tertarik untuk

mencoba meneliti dan mendiskripsikan masalah dengan mengambil judul

tentang, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Membantu Komunitas

Swabina Pedesaan Salassae Untuk Pengelolaan Pertanian Organik Di

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba”

B. Rumusan Masalah

Melihat Latar belakang masalah diatas penulis mengambil rumusan

masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam membantu Komunitas

Swabina Pedesaan Salassae untuk pengelolaan pertanian organik di

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba?

2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat peran pemerintah

daerah dalam membantu Komunitas Swabina Pedesaan Salassae untuk

8

pengelolaan pertanian organik di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten

Bulukumba?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam membantu

Komunitas Swabina Pedesaan Salassae untuk pengelolaan pertanian

organik di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba?

b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat peran

pemerintah daerah dalam membantu Komunitas Swabina Pedesaan

Salassae untuk pengelolaan pertanian organik di Kecamatan

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba?

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara praktis, di harapkan hasil penelitian ini dapat memberikan

sumbangsi kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan

pertanian organik di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

b. Secara teoritis, di harapkan hasil penelitian ini dapat di jadikan bahan

referensi dan pengembangan pengetahuan tentang bagaimana peran

pemerintah daerah dalam membantu Komunitas Swabina Pedesaan

Salassae untuk pengelolaan pertanian organik di Kecamatan

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Peran Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintahan

Istilah pemerintah berasal dari kata “Perintah” yang berarti menyuruh

melakukan sesuatu sehingga dapat di katakan bahwa pemerintah adalah

kekuasaan yang memerintah suatu Negara atau badan tertinggi yang

memerintah suatu Negara, seperti kabinet. Menurut Wilson dalam Kencana (

2002:12) Pemerintahan pada akhir uraiannya, adalah suatu pengorganisasian

kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan

bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok.

Birokrasi pemerintah ditingkat pusat disebut kementrian Negara

beserta jajarannya yang membantu fungsi kekuasaan Eksekutif yaitu Presiden

sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.Yang mewujudkan fungsi

eksekutif sehari-hari adalah birokrasi Pemerintah, sehingga peranan birokrasi

menjadi penting. Peran Birokrasi menjadi mengemuka karena didalam

masyarakat sudah berkembang penguasa-penguasa politik yang telah

mendelegasikan urusan-urusan perencanaan dan pelaksananan kebijakan pada

birokrasi dan bahkan mengantunkannya pada infrastruktur birokrasi.

Menurut Hamdi (2002:8) Fungsi pemerintah yakni melakukan

pengaturan dan memberikan pelayanan. Pengaturan dalam arti megaskan

bingkai kesepakatan kehidupan kolektif, agar terdapat kepastian dan perilaku

9

10

yang memberikan pemamfaatan pada kepentingan umum. Pelayanan terhadap

hak- hak masyarakat berisi kegiatan untuk memudahkan menikmati hidupnya

yang patut atau pantas sesuai dengan nilai-nilai dan martabat

kemanusiaan.Sedang pelayanan terhadap kewajiban masyarakat berisi

kegiatan untuk memampukan masyarakat memahami kepatuhan kolektif yang

semestinya dikembangkan.Pelayanan ini kemudian sangat berkaitan dengan

fungsi pemberdayaan.

Dalam kata perintah “perintah” tersebut, ada dua pihak yang

terkandung dan saling memiliki hubungan, yaitu pihak yang memerintah

memiliki wewenang dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Jika kata

ilmu dirangkai dengan kata “pemerintahan” menjadi “ilmu pemerintahan”.

Sedangkan menurut A.Brasz dalam Syarifin (2005), Ilmu pemerintahan

adalah sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga

pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara ke dalam

maupun ke luar terhadap warganya. (Syarifin, 2005:1).

Secara luas ilmu pemerintahan merupakan suatu aparatur atau alat

perlengkapan Negara dalam rangka menjalankan segala tugas dan

wewenang/kekuasaan Negara, baik kekuasaan Legislatif, Eksekutif maupun

Yudikatif. Apabila dilihat dari negara Indonesia saat ini dengan mengacu

pada undang-undang dasar 1945 sebagai peraturan perundang-undangan yang

tertiaggi, pemerintahan dalam arti luas tersebut mencakup MPR, Presiden,

DPR, MK, DPD, BPK, dan MA. Pemerintahan dalam arti sempit yaitu

aparatur/alat kelembagaan Negara yang hanya mempunyai tugas dan

11

wewenang/kekuasaan eksekutif saja, dengan kata lain pemerintahan dalam

arti sempit ini tidak lain adalah pemerintah. (Syarifin, 2005:19).

Istilah pemerintahan adalah suatu ilmu seni. Disebut sebagai suatu

disiplin ilmu pengetahuan karena memenuhi syarat-syaratnya, yaitu dapat

dipelajari dan diajarkan, memiliki objek material maupun formal, sifatnya

universal, sistematis serta spesifik dan dikatakan sebagai seni, karena banyak

pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan maupun berkiat

serta dengan karismatik menjalankan roda pemerintahan. (Syafie, 2002:11).

2. Peran Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah, menurut pasal 1 huruf b UU Nomor 22 tahun

1999, yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah

berserta perangkat daerah Otonom (Pasal 60 Undang-Undang) Nomor 22

tahun 1999) yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Pengertian pemerintah

daerah ini apabila kita kaji dengan pengertian-pengertian pemerintah sebagai

mana yang telah diuraikan sebelumnya dapatlah diartikan sebagai pemerintah

dalam arti sempit.

Hal demikian dikerenakan arti pemrintah pada ketentuan undang-

undang diatas menunjukan pada badan eksekutif daerah semata. Pemerintahan

daerah menurut Pasal 1 huruf d UU Nomor 22 tahun 1999 di artikan sebagai

penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom oleh pemerintah Daerah dan

DPRD menurut asas desentralisasi. Adapun arti secara yuridis menurut UU

Nomor 32 tahun 2004 dalam pasal 1 angka 2, pemerintah daerah adalah

12

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD

menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RI sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 (Syarifin, 2005:20).

Sebagai terlaksananya suatu fungsi atau tugas tentang sesuatu hal

tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengertian yang lain

mengenai pengertian peran maka akan ditemukan bermacam-macam pendapat

yang memberikan rumusan-rumusan dan berbagai sudut pandang yang sangat

bervariasi. Pariata Westra dalam Tuti (2003:9) yang berpendapat bahwa :

“Peranatau role adalah suatu kelakuan yang diharapkan dari oknum dalam

antar hubungan sosial tertentu yang berhubungan dengan status sosial

tertentu”. Menurut Koentjaraningrat (2003: 136) orang yang bertindak dalam

pranata tersebut biasanya menganggap dirinya menempati suatu kedudukan

sosial tertentu, tindakan tersebut di bentuk oleh norma-norma yang mengatur

kedudukan (status) menjadi bagian penting dalam setiap upaya untuk

menganalisa masyarakat. Tingkah laku seseorang yang memainkan suatu

kedudukan tertentu itulah yang disebut sebagai peranan sosial.

Dikutip oleh Soekanto (2007: 213) dari buku “Role, Personality And

Social Structure” karya Levinson, Peranan dapat mencakup tiga hal,sebagai

berikut:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat

seseorang dalam masyarakat. Peran ini merupakan rangkaian peraturan-

peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

13

2. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu

dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi

struktur sosial masyarakat.

Usman dalam Tuti (2013:14) mengemukakan “ Peran adalah

terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan

dalam suatu situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan

tingkah laku Eko dalam Tuti (2013:10). Soekanto “Peran merupakan aspek

yang dinamis dari kedudukan (status)”. Apabila seseorang yang melakukan

hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu

peran (Eko, 2013). Menurut Soekarkanto, (Fatmawati, 2010:8), peran

merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang

melakukan hak dan kewajibannya maka dia menjalankan suatu peran.

Menurut Belgo, (Fatmawati, 2010:8), analisis terhadap perilaku peranan dapat

dilakukan melalui 3 pendekatan yaitu:

1. Ketentuan peran adalah pernyataan formal pembuka tentang perilaku yang

harus ditampilkan oleh seseorang dalam membawa peranannya.

2. Gambaran peran adalah suatu gambaran tentang perilaku yang secara

aktual dan ditampilkan seseorang dalam membawakan peranannya.

3. Harapan peran adalah harapan orang-orang terhadap perilaku yang

ditampilkan seseorang dalam membawakan peranannya.

14

Guna melaksanakan pemerintahan dalam arti luas pada Negara

kesatuan, ada 2 macam pembagian yaitu:

1. Pemerintah pusat (central govermment), yang mencakup seluruh perangkat

penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas semua dapertemen dan

badan pemerintah yang ditentukan oleh presiden.

2. Pemerintahan didaerah (local state govermment), yang terdiri atas 2

macam yaitu:

a. Pemerintah yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah

tangganya sendiri (local self govermment).

b. Pemerintah wilayah (local state govermment), yang berfungsi sebagai

pelaksana tugas pemerintah pusat. (Surianingrat, 1980:19).

3. Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah

Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun

2004 adalah :

a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang

menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki

hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana

hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum,

pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

15

Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam

kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap

kelompok termasuk dalam keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari

system social, akan senantiasa menyangkut dengan unsur-unsur pemenuhan

kebutuhan dasar manusia seperti keselamatan, istrahat, pakaian dan makanan.

Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu, manusia perlu bekerjasama dan

berkelompok dengan orang lain, bagi kebutuhan sekunder maka diperlukan

bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati bersama, dan

institusi social yang berlaku sebagai control dalam aktivitas dan

mengembangkan masyarakat. Kebutuhan sekunder tersebut adalah kebutuhan

untuk bekerjasama, menyelesaikan konflik, dan interaksi antara sesama warga

masyarakat.

Osbarne dan Ted Gaebler (1996:192) bahkan meyatakan bahwa

pemerintahan yang demokratis lahir untuk melayani warganya dan karena

itulah tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan warganya.

Dengan demikian lahirnya pemerintah memberikan pemahaman bahwa

kehadiran suatu pemerintah merupakan manifestasi dari kehendak masyarakat

yang bertujuan untuk berbuat baik bagi kepentingan masyarakat. Ndraha

(2001:85), fungsi pemerintah ada 2 macam yaitu sebagai berikut:

a. Pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (service),

sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil

termasuk layanan birokrasi.

16

b. Pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan

(empowerment), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan

program pemberdayaan.

Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan,

menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar.

Untuk mengembang tugas yang berat itu, selain diperlukan sumberdaya,

dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh

aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang

berlaku didalam masyarakat dan pemerintahan.

Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa

mendatang perubahan-perubahan yang terjadi didalam masyarakat akan

semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala

aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan

kepada masyarakat.

B. Komunitas Swabina Pedesaan Salassae (KSPS)

Komunitas Swabina Pedesaan Salassae (KSPS) merupakan suatu

organisasi tani yang bergerak di bidang pertanian, khususnya pertanian

organik. Komunitas Swabina Pedesaan Salassae didirikan di Desa Salassae

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba pada tahun 2011. Pendiri

komunitas ini adalah salah satu masyarakat desa Salassae yang telah lama

bekerja di FO Bina Desa yang berada di Jakarta.

Yang melatar belakangi didirikannya Komunitas Swabina Pedesaan

Salassae (KSPS) adalah:

17

1. Melihat kondisi hasil pertanian yang semakin merosot/menurun.

2. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pangan sehat.

3. Kurangnya kemandirian petani yang terus bergantung pada industri

penghasil benih, bibit, pupuk, pestisida dan pengatur pasar.

4. Kurangnya gotong royong antar sesama petani.

Faktor eksternal berupa tantangan yang dimiliki oleh Komunitas

Swabina Pedesaan Salassae (KSPS) adalah sebagai berikut :

1. Petani tergantung pada pupuk dan pestisida kimia. Penerapan revolusi

hijau selama puluhan tahun menyebabkan para petani mempunyai

ketergantungan yang tinggi terhadap pupuk dan pestisida kimia. Para

petani mempunyai keyakinan bahwa praktek pertanian tidak akan berhasil

apabila meninggalkan penggunaan kedua asupan tersebut.

2. Lahan pertanian organik belum dilindungi. Lahan pertanian organik

tersebar dibeberapa lokasi sehingga tidak dapat dihindari adanya

pencemaran oleh bahan-bahan kimia yang digunakan oleh para petani

yang belum melaksanakan budidaya secara organik.

3. Petani mengalami masa kritis ketika memulai pertanian organik. Ketika

praktek pertanian organik dilaksanakan untuk pertama kali para petani

akan mengalami kerugian akibat penurunan produksi yang cukup besar.

Kerugian tersebut selama ini ditanggung sendiri oleh para petani.

4. Pertanian organik dipandang sebagai sistem pertanian yang merepotkan

membutuhkan lebih banyak waktu, biaya dan tenaga.

18

5. Belum ada standarisasi produk organik (masing-masing kelompok / pelaku

mengklaim sebagai pelaku organik)

Komunitas Swabina Pedesaan Salassae (KSPS) pada hakikatnya

membantu pemerintah terhadap pembangunan desa mengembangkan ilmu

pengetahuan pertanian organik kepada masyarakat, serta pengembangan

penataan desa.

C. Konsep Pengelolaan

Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata “kelola” (to

manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu

untuk mencapai tujuan tertentu (Nugroho, 2003: 119). Banyak ahli yang

memberikan pengertian tentang pengelolaan yang berbeda-beda dalam

pengkajiannya, namun pada prinsipnya memiliki maksud dan tujuan yang

sama, yakni untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Pengertian pengelolaan

dalam kamus umum bahasa Indonesia memberikan penjelasan sebagai berikut:

a. (1) proses, cara pembuatan mengelola, (2) proses melakukan perbuatan

tertentu dengan menggerakan tenaga orang lain, (3) proses yang

membentuk merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi, dan (4) proses

yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam

pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.

b. Manajemen adalah suatu proses yang membedakan atau perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasaan, dengan memanfaatkan

19

baik ilmu maupun seni agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan

sebelumnya.

Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pengelolaan

adalah suatu proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan, dan pengawasaan.

a. Perencanaan (Planning)

Perencanaan adalah suatu pemeliharaan yang berhubungan dengan waktu

yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-

kegiatan yang diusulkan demi mencapai hasil yang dikehendaki.

b. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokan, dan pegaturan

berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan.

c. Pelaksanaan (Acuntting)

Pelaksanaan adalah usaha agar setiap anggota kelompok mengusahakan

pencapaian tujuan dengan berpedoman dengan pada perencanaan dan

usaha pengorganisasian.

d. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan adalah proses penentuan apa yang seharusnya diselesaikan

yaitu penilaian, pelaksanaan, bila perlu melakukan tindakan korektif agar

pelaksanaannya tetap sesuai dengan rencana.

Pengelolaan merupakan suatu tindakan yang berupaya menata setiap

pelaksanaan tugas terutama tugas-tugas pokok menuju suatuketeraturan yang

20

baik dan saling berhubungan. Dengan adanya pengelolaan diharapkan dapat

merubah suatu keadaan hingga menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya,

dan bahkan dapat menjadi suatu yang baru, sehingga memiliki nilai-nilai yang

lebih baik dari keadaan sebelumnya. Pengelolaan juga mengandung makna

sebagai pembaharuan, yaitu melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuatu

menjadi lebih sesuai atau cocok dengan kebutuhan menjadi lebih baik dan

lebih bermanfaat.

Pengelolaan selalu didasari atas usaha untuk menjadikan sesuatu

menjadi lebih bermanfaat dan faktor penting yang terdapat di dalamnya adalah

mengubah sesuatu menjadi baru atau memiliki nilai tinggi. Disamping itu

pengelolaaan sebagai pembaharuan dalam arti menjaga keseimbangan akibat

tekanan-tekanan perubahan dan memeliharanya agar cocok dengan kebutuhan

yang lebih bermanfaat. Pengelolaan juga mencakup beberapa kegiatan yang

saling berhubungan sehingga membentuk suatu sistem kegiatan yang bekerja

menurut proses atau aturan yang berlaku. Adapun unsur-unsur kegiatan yang

dimaksud adalah perencanaan, pengaturan atau prosedur pengawasan yaitu

pengelolaan adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan

pengertian dan diawali dengan demikian, menumbuhkan, memelihara

pertumbuhan tersebut yang disertai dengan usaha-usaha perbaikan,

penyempurnaan dan akhirnya mengembangkannya. Pengertian tersebut

menekankan pengelolaan merupakan suatu rangkaian tindakan perencanaan,

karena perencanaan memegang peranan penting. Dengan adanya perencanaan

yang baik tindakan pengelolaan akan memperoleh hasil yang optimal. Tidak

21

sedikit orang yang mengartikan pengelolaan sama dengan arti manajemen.

Karena antara manajemen dan pengelolaan memiliki tujuan yang sama yaitu

tercapainya tujuan organisasi lembaga.

E. Konsep Pertanian Organik

1. Pengertian Pertanian Organik

Istilah produk organik bukan sesuatu yang asing bagi masyarakat,

mulai dari makanan organik, sayur organik, beras organik, buah organik

bahkan sampai ayam atau sapi organik. Di pasar dan supermarket kita bisa

mendapatkan hasil-hasil pertanian dengan label organik. Hal ini dapat

menggambarkan bahwa hasil hasil pertanian organik sudah memiliki pangsa

pasar tersendiri. Meskipun dalam banyak hal untuk memperoleh produk

organik orang harus membayar lebih mahal tidak menjadikan hambatan bagi

segmentasi konsumen tertentu untuk mengkonsumsi produk organik.

Pertanian organik dibanyak tempat dikenal dengan istilah yang berbedabeda.

Ada yang menyebut sebagai pertanian lestari, pertanian ramah lingkungan,

sistem pertanian berkelanjutan dan pertanian organik itu sendiri. Penggunaan

istilah pertanian organik / “Organik Farming “ pertama kali oleh Northbourne

pada Tahun 1940 dalam bukunya yang berjudul “Look to the Land ”.

Northbourne menggunakan istilah tersebut tidak hanya berhubungan dengan

penggunaan bahan organik untuk kesuburan lahan, tetapi juga kepada konsep

merancang dan mengelola sistem pertanian sebagai suatu sistem utuh atau

organik, mengintegrasikan lahan, tanaman panenan, binatang dan masyarakat.

(Scofield, 1986, dalam Lotter, DW, 2003).

22

Pertanian organik, sebagai suatu sistem produksi pertanian yang

berasaskan daur ulang secara hayati. Daur ulang hara dapat melalui sarana

limbah tanaman dan ternak, serta limbah lainnya yang mampu memperbaiki

status kesuburan dan struktur tanah. Sutanto (2002) menguraikan pertanian

organik secara lebih luas, bahwa menurut para pakar pertanian Barat, sistem

pertanian organik merupakan ”hukum pengembalian (law of return)” yang

berarti suatu sistem yang berusaha untuk mengembalikan semua jenis bahan

organik ke dalam tanah, baik dalam bentuk residu dan limbah pertanaman

maupun ternak yang selanjutnya bertujuan memberikan makanan pada

tanaman. Filosofi yang melandasi pertanian organik adalah mengembangkan

prinsip-prinsip memberikan makanan pada tanah yang selanjutnya tanah

menyediakan makanan untuk tanaman (feeding the soil that feeds the plants)

dan bukan memberi makanan langsung pada tanaman. Pertanian organik

merupakan kegiatan bercocok tanam yang ramah atau akrab dengan

lingkungan dengan cara berusaha meminimalkan dampak negatif bagi alam

sekitar dengan ciri utama pertanian organik yaitu menggunakan varietas lokal,

pupuk, dan pestisida organik dengan tujuan untuk menjaga kelestarian

lingkungan.

Pertanian organik menurut International Federation of Organic

Agriculturem Movements/IFOAM (2008) didefinisikan sebagai sistem

produksi pertanian yang holistik dan terpadu, dengan cara mengoptimalkan

kesehatan dan produktivitas agro-ekosistem secara alami, sehingga

menghasilkan pangan dan serat yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan.

23

Pertanian organik adalah sistem pertanian yang holistik yang mendukung dan

mempercepat biodiversitas, siklus biologi dan aktivitas biologi tanah. Tujuan

yang hendak dicapai dalam penggunaan sistem pertanian organik menurut

IFOAM antara lain: 1) mendorong dan meningkatkan daur ulang dalam sistem

usaha tani dengan mengaktifkan kehidupan jasad renik, flora dan fauna, tanah,

tanaman serta hewan; 2) memberikan jaminan yang semakin baik bagi para

produsen pertanian (terutama petani) dengan kehidupan yang lebih sesuai

dengan hak asasi manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar serta memperoleh

penghasilan dan kepuasan kerja, termasuk lingkungan kerja yang aman dan

sehat, dan 3) memelihara serta meningkatkan kesuburan tanah secara

berkelanjutan.

Pertanian organik menurut IFOAM merupakan sistem manajemen

produksi terpadu yang menghindari penggunaan pupuk buatan, pestisida dan

hasil rekayasa genetik, menekan pencemaran udara, tanah, dan air. Pertanian

organik di sisi lain juga berusaha meningkatkan kesehatan dan produktivitas di

antara flora, fauna, dan manusia. Penggunaan masukan di luar pertanian yang

menyebabkan kerusakan sumber daya alam tidak dapat dikategorikan sebagai

pertanian organik, sebaliknya sistem pertanian yang tidak menggunakan

masukan dari luar, namun mengikuti aturan pertanian organik dapat masuk

dalam kelompok pertanian organik, meskipun agro-ekosistemnya tidak

mendapat sertifikasi organik. Kementerian Pertanian (2007) dalam Road Map

Pengembangan Pertanian Organik 2008-2015 mengemukakan, bahwa

pertanian organik dalam praktiknya dilakukan dengan cara, antara lain: 1)

24

menghindari penggunaan benih/bibit hasil rekayasa genetika (GMO =

genetically modified organism); 2) menghindaripenggunaan pestisida kimia

sintetis (pengendalian gulma, hama, dan penyakit dilakukan dengan cara

mekanis, biologis, dan rotasi tanaman); 3) menghindari penggunaan zat

pengatur tumbuh (growth regulator) dan pupuk kimia sintetis (kesuburan dan

produktivitas tanah ditingkatkan dan dipelihara dengan menambahkan pupuk

kandang dan batuan mineral alami serta penanaman legum dan rotasi

tanaman); dan 4) menghindari penggunaan hormon tumbuh dan bahan aditif

sintetis dalam makanan ternak.

2. Prinsip-prinsip Pertanian Organik

Pertanian merupakan pekerjaan petani menghasilkan makanan untuk

memenuhi kebutuhan kehidupan manusia dengan cara bekerja bersama alam

atau mengikuti hukum-hukum alam, suatu proses yang memadukan kebijakan

dan kerja dengan unsur alam seperti sinar matahari, udara, air (ekosistem).

Filosofi yang melandasi pertanian organik adalah mengembangkan prinsip-

prinsip memberi makan pada tanah yang selanjutnya tanah menyediakan

makanan untuk tanaman (feeding the soil that feeds the plants, dan bukan

memberi makanan langsung pada tanaman. Von uexkull dalam Sutanto (2005)

memberikan istilah “ membangun kesuburan tanah”. Strategi pertanian

organik adalah memindahkan hara secepatnya dari sisa tanaman , kompos dan

pupuk kandang menjadi biomassa tanah yang selanjutnya setelah mengalami

proses mineralisasi baru menjadi unsur dalam larutan tanah. Dengan kata lain ,

unsur hara di daur ulang melalui satu atau lebih tahapan bentuk senyawa

25

organik sebelum diserap tanaman. Hal ini berbeda sama sekali dengan

pertanian konvensional yang memberikan unsur hara secara cepat dan

langsung dalam bentuk larutan sehingga segera diserap tanaman dengan dosis

dan waktu pemberian yang sesuai dengan kebutuhan.

IFOAM (International Federation of Organik Agriculture Movements),

2008, menetapkan prinsip-prinsip dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan

pertanian organik. Prinsip-prinsip ini berisi tentang sumbangan yang dapat

diberikan pertanian organik bagi dunia, dan merupakan sebuah visi untuk

meningkatkan keseluruhan aspek pertanian secara global. Pertanian

merupakan salah satu kegiatan paling mendasar bagi manusia, karena semua

orang perlu makan setiap hari. Prinsip-prinsip tersebut mengilhami gerakan

organik dengan segala keberagamannya.

Prinsip – prinsip pertanian organik menurut IFOAM sebagai berikut :

a. Prinsip kesehatan;

Pertanian organik harus melestarikan dan meningkatkan kesehatan

tanah, tanaman, hewan, manusia dan bumi sebagai satu kesatuan dan tak

terpisahkan. Prinsip ini menunjukkan bahwa kesehatan tiap individu dan

komunitas tak dapat dipisahkan dari kesehatan ekosistem; tanah yang sehat

akan menghasilkan tanaman sehat yang dapat mendukung kesehatan hewan

dan manusia. Kesehatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem

kehidupan. Hal ini tidak saja sekedar bebas dari penyakit, tetapi juga dengan

memelihara kesejahteraan fisik, mental, sosial dan ekologi. Ketahanan tubuh,

keceriaan dan pembaharuan diri merupakan hal mendasar untuk menuju sehat.

26

Peran pertanian organik baik dalam produksi, pengolahan, distribusi dan

konsumsi bertujuan untuk melestarikan dan meningkatkan kesehatan

ekosistem dan organisme, dari yang terkecil yang berada di dalam tanah

hingga manusia.

b. Prinsip ekologi;

Pertanian organik harus didasarkan pada sistem dan siklus ekologi

kehidupan. Bekerja, meniru dan berusaha memelihara sistem dan siklus

ekologi kehidupan. Prinsip ekologi meletakkan pertanian organik dalam

sistem ekologi kehidupan. Prinsip ini menyatakan bahwa produksi didasarkan

pada proses dan daur ulang ekologis. Makanan dan kesejahteraan diperoleh

melalui ekologi suatu lingkungan produksi yang khusus; sebagai contoh,

tanaman membutuhkan tanah yang subur, hewan membutuhkan ekosistem

peternakan, ikan dan organisme laut membutuhkan lingkungan perairan.

Budidaya pertanian, peternakan dan pemanenan produk liar organik haruslah

sesuai dengan siklus dan keseimbangan ekologi di alam. Siklus-siklus ini

bersifat universal tetapi pengoperasiannya bersifat spesifik-lokal.

Pengelolaan organik harus disesuaikan dengan kondisi, ekologi,

budaya dan skala lokal. Bahan-bahan asupan sebaiknya dikurangi dengan cara

dipakai kembali, didaur ulang dan dengan pengelolaan bahan-bahan dan

energi secara efisien guna memelihara, meningkatkan kualitas dan melindungi

sumber daya alam. Pertanian organik dapat mencapai keseimbangan ekologis

melalui pola sistem pertanian, membangun habitat, pemeliharaan keragaman

genetika dan pertanian.

27

Prinsip ini menekankan bahwa mereka yang terlibat dalam pertanian

organik harus membangun hubungan yang manusiawi untuk memastikan

adanya keadilan bagi semua pihak di segala tingkatan; seperti petani, pekerja,

pemroses, penyalur, pedagang dan konsumen. Pertanian organik harus

memberikan kualitas hidup yang baik bagi setiap orang yang terlibat,

menyumbang bagi kedaulatan pangan dan pengurangan kemiskinan.

Pertanian organik bertujuan untuk menghasilkan kecukupan dan

ketersediaan pangan maupun produk lainnya dengan kualitas yang baik.

Prinsip keadilan juga menekankan bahwa ternak harus dipelihara dalam

kondisi dan habitat yang sesuai dengan sifat-sifat fisik, alamiah dan terjamin

kesejahteraannya. Sumber daya alam dan lingkungan yang digunakan untuk

produksi dan konsumsi harus dikelola dengan cara yang adil secara sosial dan

ekologis, dan dipelihara untuk generasi mendatang. Keadilan memerlukan

sistem produksi, distribusi dan perdagangan yang terbuka, adil, dan

mempertimbangkan biaya sosial dan lingkungan yang sebenarnya.

c. Prinsip perlindungan.

Pertanian organik harus dikelola secara hati-hati dan bertanggung

jawab untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi sekarang dan

mendatang serta lingkungan hidup. Pertanian organik merupakan suatu sistem

yang hidup dan dinamis yang menjawab tuntutan dan kondisi yang bersifat

internal maupun eksternal. Para pelaku pertanian organik didorong

meningkatkan efisiensi dan produktifitas, tetapi tidak boleh membahayakan

kesehatan dan kesejahteraannya. Maka, harus ada penanganan atas

28

pemahaman ekosistem dan pertanian yang tidak utuh. Prinsip ini menyatakan

bahwa pencegahan dan tanggung jawab merupakan hal mendasar dalam

pengelolaan, pengembangan dan pemilihan teknologi di pertanian organik.

Ilmu pengetahuan diperlukan untuk menjamin bahwa pertanian organik

bersifat menyehatkan, aman dan ramah lingkungan.

Pertanian organik harus mampu mencegah terjadinya resiko merugikan

dengan menerapkan teknologi tepat guna dan menolak teknologi yang tak

dapat diramalkan akibatnya, seperti rekayasa genetika (genetic engineering).

Segala keputusan harus mempertimbangkan nilai-nilai dan kebutuhan dari

semua aspek yang mungkin dapat terkena dampaknya, melalui proses-proses

yang transparan dan partisipatif.

D. Kerangka Pikir

Pengelolaan pertanian organik harus merupakan pengelolaan yang

berencana secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal

bagi masyarakat, baik dari segi ekonomis, sosial dan kultural. Pengelolaan

tersebut harus mengintergrasikan pengelolaan pertanian dalam program

pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial dari suatu negara. Pengelolaan

pertanian organik di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba sangat

ditentukan oleh bagaimana partisipasi para petani dalam keikutsertaan dan

keterlibatan masyarakat petani mulai dari perencanaan sampai dengan proses

pelaksanaan.

Pengelolaan pertanian organik bertujuan utnuk meningkatkan

kesehatan dan kesejahteraan para petani sebagai proses untuk memajukan

29

kehidupan para petani. Namun untuk meningkatkan partisipasi para petani

dalam pengelolaan pertanian organik ini, tidak akan berjalan semudah yang

dibayangkan, akan selalu ada faktor yang menghambat dalam pelaksanaanya

maka pelaksanaan pengelolaan akan lebih cepat begitupun sebaliknya.

Peran pemerintah daerah dalam hal Dinas Pertanian, Tanaman Pangan

dan Holtikultura Kabupaten Bulukumba membantu Komunitas Swabina

Pedesaan Salassae dalam pengelolaan pertanian organik di Kecamatan

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba sangat di butuhkan dalam peningkatan

partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan pertanian organik. Kemauan para

petani untuk berpartisipasi dalam pengelolaan pertanian organik merupakan

kunci utama bagi tumbuh dan berkembangnya pertanian organik di

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan hal tersebut bagan kerangka pikir penelitian dapat

digambarkan sebagai berikut:

30

Bagan Kerangka Pikir

E. Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Peran pemerintah daerah dalam membantu Komunitas Swabina Pedesaan

Salassae untuk pengelolaan pertanian organik.

2. Faktor pendukung dan penghambat pemerintah daerah dalam membantu

Komunitas Swabina Pedesaan Salassae untuk pengelolaan pertanian

organik.

Indikator

Dinamisator

Fasilitator

Regulator

Peran Pemerintah Daerah Dalam Membantu Komunitas

Swabina Pedesaan Salassae Untuk Pengelolaan Pertanian

Organik

Faktor Pendukung:

Sarana dan

Prasarana

Adanya

partisipasi para

petani

Faktor Penghambat:

Kurangnya

Pengawasan

pemerintah

Kurangnya tenaga

tim penyuluh

Efektivitas Pengelolaan Pertanian

Organik

31

F. Deskripsi Fokus Penelitian

Untuk memudahkan pengukuran objek melalui data yang telah dipoleh, maka

konsep tersebut yang telah dikemukakan perlu dioperasionalkan secara rinci

dalam indikator-indikator sebagai berikut:

1. Peran adalah segala sesuatu tindakan yang dilakukan dengan segala yang

bisa mangakibatkan terjadinya suatu peristiwayang lain baik secara

langsung maupun tidak langsumg.

2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dan unsur penyelenggaraan pemerintah daerah adalah

gubernur, bupati, walikota, dan perangkat daerah.

3. Komunitas Swabina Pedesaan Salassae merupakan kelompok organisasi

tani yang bergerak di bidang pertanian organik.

4. Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk

menyeimbangkan penyelengggaraan pembangunan (menerbitkan

peraturan- peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi

pembangunan).

5. Pemerintah sebagai fasilitator yaitu peran pemerintah sebagai fasilitator

adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan

pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam

mengoptimalkan pembangunan daerah).

32

6. Pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakan partisipasi multi

pihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan

memelihara dinamika pembangunan daerah).

7. Faktor pendukung adalah faktor-faktor yang mendukung peran pemerintah

daerah dalam membantu Komunitas Swabina Pedesaan Salassae untuk

pengelolaan pertanian organik.

8. Faktor penghambat adalah faktor-faktor yang menghambat peran

pemerintah daerah dalam membantu Komunitas Swabina Pedesaan

Salassae untuk pengelolaan pertanian organik.

33

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu 2 bulan di Kecamatan

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Alasan penulis memilih lokasi di

Kecamatan Bulukumpa karena di Kecamatan tersebut memiliki kelompok

organisasi masyarakat tani yang bergelut di bidang pertanian khususnya

pertanian organik yang di beri nama Komunitas Swabina Pedesaan Salassae

(KSPS).

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif, artinya

data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data

tersebut berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi,

catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan

dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik

dibalik fenomena secara terperinci, mendalam, dan tuntas tentang Sumber

Data.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu bentuk

penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang

peran pemerintah daerah dalam membantu Komunitas Swabina Pedesaan

33

34

Salassae (KSPS) untuk pengelolaan pertanian organik di Kecamatan

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang di gunakan yaitu data

primer dan data sekunder :

1. Data Primer yaitu data yang di peroleh dengan melakukan pengamatan

langsung terhadap objek penelitian.

2. Data Sekunder yaitu data yang di peroleh melalui media dengan

maksud untuk melengkapi data primer seperti buku, artikel internet dan

jurnal ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan objek yang di teliti

sehingga penelitian lebih akurat. Peneliti menggunakan data sekunder

ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah

dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan para petani

D. Informan Penelitian

Informan merupakan sasaran objek peneliti yang akan menjadi sumber

informasi dalam pengumpulan data-data primer melalui proses observasi dan

wawancara lapangan. Informan yang di pilih dalam penelitian ini adalah

informan yang mampu memberikan informasi tentang peran pemerintah

daerah dalam membantu Komunitas Swabina Pedesaan Salassae dalam

pengelolaan pertanian organik di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten

Bulukumba. Untuk lebih jelas lihat tabel di berikut ini:

35

Tabel 01. Informan Penelitian

No. Informan Jumlah

1. Kepala Dinas Pertanian 1 Orang

2. Kepala Balai Penyuluhan Pertanian 1 Orang

3. Pembina KSPS 1 Orang

4. Ketua KSPS 1 Orang

5. Masyarakat (Petani) 3 Orang

Jumlah 7 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan tentang peran

pemerintah daerah dalam membantu Komunitas Swabina Pedesaan Salassae

untuk pengelolaan pertanian organik di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten

Bulukumba.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan langsung kepada informan

yang berkaitan dengan peran pemerintah daerah dalam membantu Komunitas

Swabina Pedesaan Salassae untuk pengelolaan pertanian organik di

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

36

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengambilan data melalui dokumen-

dokumen tertentu yang di anggap mendukung fokus penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengolah data dimana

data yang di peroleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk

menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hal penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa

interaktif. Dalam model ini terdapat 3 (tiga) komponen pokok. Menurut Miles

dan Huberman dalam (Sugiono, 2012: 246) ketiga komponen tersebut yaitu:

1. Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang

mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak

penting dan mengatur data yang sedemikian rupa sehingga kesimpulan

peneliti dapat dilakukan.

2. Sajian data merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan

kesimpulan secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis agar

makna peristiwanya menjadi lebih mudah dipahami.

3. Penarikan simpulan dalam awal pengumpulan data, peneliti sudah harus

mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui dengan mencatat peraturan-

peraturan sebab akibat dan berbagi proporsi sehingga penarikan kesimpulan

dapat dipertanggung jawabkan.

37

G. Keabsahan Data

Kridibilitas data sangat mendukung hasil penelitian,oleh karna itu

diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data. Keabsahan data dalam

penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Menurut Wiliam (Dalam

Sugiyono 2011) triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai

waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik

pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek pada data sumber

lain yang telah diperoleh sebelumnya.

b. Triangulasi metode

Triangulasi metode bermakna data yang diperoleh dari satu sumber

dengan menggunakan metode atau teknik tertentu, diuji keakuratan atau

ketidak akuratannya.

c. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu yang dilakukan disini dengan menguji kredibilitas data

yang dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan

wawancara, observasi, atau teknik lainnya dalam waktu dan situasi yang

berbeda.

38

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Letak Geografis

Kondisi alam terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah dengan

curah hujan rata-rata 5 bulan pertahun. Kondisi ini berdampak pada pola mata

pencaharian hidup karena kegiatan ekonomi masyarakat sebagian besar adalah

petani dan ternak. Untuk mencapai Desa Salassae dapat dicapai lewat jalan

raya yang menghubungkan kota kecamatan dengan pusat desa dengan jarak

tempuh kurang lebih 10 km.

2. Luas Wilayah Desa Salassae

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas bahwa Desa Salassae

merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten

Bulukumba dengan luas wilayah 11 km, yang terdiri dari 98 ha lokasi

persawahan dan 102 ha lokasi perkebunan. Sedangkan jumlah dusun yang

terdapat di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba

sebanyak 5 dusun. Untuk lebih jelasnya tentang nama-nama Dusun dan luas

wilayah yang terdapat di Desa Salassae Kecamatan Bululumpa Kabupaten

Bulukumba dapat dilihat pada tabel berikut ini:

38

39

Tabel 02.

Nama-Nama Dusun di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa

Kabupaten Bulukumba

No Nama Dusun Luas Wilayah

1. Dusun Ma’remme 2,3 Km

2. Dusun Bonto Tangnga 2,5 Km

3. Dusun Batu Tujua 1,8 Km

4. Dusun Bolongnge 1,6 Km

5. Dusun Batu Hulang 2,8 Km

Sumber : Kantor Desa Salassae, Dikutip tanggal 13 Oktober 2015

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa di Desa Salassae Kecamatan

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dari 5 dusun dengan luas 11 Km, dari luas

wilayah tersebut tercatat bahwa Dusun Batu Hulang memiliki wilayah terluas

yaitu 2,8 Km, terluas kedua adalah Dusun Bonto Tangnga dengan luas

wilayah 2,5 Km, sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Dusun

Bolongnge yaitu 1,6 Km.

3. Keadaan Penduduk dan Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Salassae dari tahun ke tahun selalu mengalami

perubahan baik yang di sebabkan oleh kelahiran, kematian, kedatangan dan

perpindahan. Berdasarkan hasil pencatatan dokumentasi peneliti bahwa pada

tahun 2014, jumlah penduduk di Desa Salassae mencapai 3.368 jiwa. Untuk

lebih jelasnya tentang jumlah penduduk berdasarkan masing-masing dusun

yang ada di Desa Salassae dapat dilihat pada tabel berikut ini:

40

Tabel 03.

Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin yang ada di Desa Salassae

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba

No Nama Dusun L P Jumlah

1. Ma’remme 379 348 727

2. Bonto Tangnga 364 380 744

3. Batu Tujua 332 329 661

4. Bolongnge 205 223 428

5. Batu Hulang 393 413 806

Jumlah 1.673 1.693 3.366

Sumber : Kantor Desa Salassae, Dikutip tanggal 13 Oktober 2015

Berdasarkan dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk

terbanyak berada pada Dusun Batu Hulang yaitu sebanyak 806 jiwa atau yang

terdiri dari 396 jiwa laki-laki dan 413 jiwa perempuan. Sedangkan jumlah

penduduk yang paling sedikit berada pada Dusun Bolongnge yaitu sebanyak

428 jiwa yang terdiri dari 205 jiwa laki-laki dan 223 jiwa perempuan.

Keseluruhan jumlah penduduk yang ada pada lingkungan Desa Salassae

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba pada tahun 2014 sebesar 3.366

jiwa. Yang tergolong ke dalam 1.673 jiwa penduduk laki-laki dan 1.693 jiwa

penduduk perempuan.

4. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Pendidikan masyarakat Desa Salassae cukup maju, ini dapat dilihat dari

hasil penjajakan bahwa kebanyakan anak yang sudah tamat SD melanjutkan

41

pendidikannya ke tingkat SLTP, dan hanya sebagian kecil saja yang putus

sekolah, dan jumlah kategori pendidikan masyarakat Desa Salassae dapat di

lihat pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 04.

Data Pendidikan Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa

Kabupaten Bulukumba

No Jenjang Pendidikan Jumlah

1. Belum Sekolah 247

2. SD 1.066

3. SLTP 797

4. SLTA 637

5. Strata 1 (S.1) 285

6. Strata 2 (S.2) 8

Total 2.795

Sumber: Kantor Desa Salassae, Dikutip Tanggal 13 Oktober 2015

Dengan melihat tabel 4 di atas jumlah penduduk berdasarkan jenjang

pendidikan mulai dari yang belum sekolah sampai dengan yang tamat

diperguruan tinggi, dapat disimpulkan bahwa taraf pendidikan warga

masyarakat Desa Salassae cukup maju, dari 3.366 jiwa penduduk Desa

Salassae, 1.066 jiwa yang manamatkan sekolahnya sampai pada tingkat dasar

,SLTP dengan jumlah 797 jiwa, SLTA dengan jumlah 637 jiwa. Kemudian

yang belum sekolah 247 jiwa sedangkan yang mampu menyelelesaikan

42

sampai pada perguruan tinggi S.1 sebanyak 285 jiwa dan yang mampu

menyelesaikan sampai S.2 8 jiwa dari jumlah penduduk Desa Salassae.

5. Profil Organisasi Komunitas Swabina Pedesaan Salassae

Komunitas Swabina Pedesaan Salassae (KSPS) merupakan sebuah

organisasi tani yang bergerak di bidang pertanian organik. Komunitas

Swabina Pedesaan Salassae (KSPS) terletak di sebuah desa dengan jarak yang

jauh dari kota Kabupaten Bulukumba (± 30 Km), letaknya (± 10 Km) dari

kota Kecamatan Bulukumpa. Pendiri komunitas ini adalah salah satu

masyarakat desa Salassae yang telah lama bekerja di FO Bina Desa yang

berada di Jakarta. Organisasi ini didirikan sebagai wadah petani dalam

menghimpun aspirasi petani dalam pengelolaan dan pemanfaatan pertanian

organik di Desa Salassae.

a. Visi

1. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, mandiri dan

berdaulat

2. Terwujudnya lingkungan yang sehat, karena terhindar dari pestisida

kimia sintesis.

3. Terwujudnya keseimbangan alam, karena dalam pertanian organik

tidak ada yang dimatikan (pemutusan rantai makanan).

b. Misi

1. Menciptakan kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, mandiri dan

berdaulat atas pangan yang dihasilkan.

43

2. Menciptakan lingkungan sekitar menjadi sehat, sehingga lingkungan

menjadi aman untuk pertanian.

3. Menciptakan keseimbangan alam yang harmonis terhadap seluruh

makhluk hidup.

6. Struktur Organisasi Komunitas Swabina Pedesaan Salassae

Tabel 06.

Struktur Organisasi Komunitas Swabina Pedesaan Salassae

Tugas Pembina Komunitas Swabina Pedesaan Salassae (KSPS)

1. Mengevaluasi kinerja dari pemimpin organisasi.

2. Merumuskan program kerja organisasi bersama dengan pimpinan

organisasi.

Pembina

Ketua KSPS

Sekretaris Bendahara

KT.

Ma’remme

KT. Bonto

Tangnga

KT. Batu

Tujua

KT.

Bolongnge

KT. Batu

Hulang

44

3. Melakukan audit kegiatan dan keuangan organisasi.

Tugas Ketua Komunitas Swabina Pedesaan Salassae (KSPS)

1. Menentukan kebijakan organisasi.

2. Mengkomunikasikan kegiatan organisasi dengan lembaga-lembaga lain,

baik lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah.

3. Mengevaluasi abministrasi organisasi.

Tugas Sekretaris Komunitas Swabina Pedesaan Salassae (KSPS)

1. Menangani administrasi organisasi.

2. Mendistribusikan kegiatan-kegiatan kepada setiap kelompok tani.

3. Mengkomunikasikan setiap kegiatan-kegiatan organisasi kepada lembaga-

lembaga yang lain.

Tugas Bendahara Komunitas Swabina Pedesaan Salassae (KSPS)

Melakukan pencatatan keuangan organisasi.

45

B. Peran Pemerintah Daerah Dalam Membantu Komunitas Swabina

Pedesaan Salassae Untuk Pengelolaan Pertanian Organik di Kecamatan

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba

Pelaksanaan tugas dan fungsi seorang pemerintah daerah dalam

bidang pemerintahan merupakan salah satu bentuk kegiatan aparat

pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk

memberikan deskripsi mengenai pelaksanaan fungsi tersebut. Pemerintah

daerah mempunyai peranan yang lebih penting terhadap kemajuan dan

perkembangan wilayah yang dipimpinnya yaitu melaksanakan pembinaan

terhadap masyarakat dalam meningkatkan peran serta mereka terhadap

pengembangan pembangunan khususnya dibidang pertanian. Konsep strategi

pembangunan berimbang (balanced growth), yaitu pembangunan disektor

pertanian dan sektor industri secara bersamaan merupakan tujuan

pembangunan yang paling ideal. Pada kenyataannya konsep strategi

pembangunan berimbang tidak dapat dilakukan oleh negara berkembang, hal

ini disebabkan karena sumber daya manusia yang tidak memadai untuk

melakukan pembangunan dibidang pertanian dan bidang industri sekaligus.

Dalam menerapkan program pertanian organik di desa salassae

komunitas swabina pedesaan salassae awalnya mengalami kesulitan untuk

mengajak para petani untuk bergabung melaksanakan usaha tani padi mereka

secara organik. Para petani konvensional beranggapan apabila ia melakukan

budidaya secara organik ada banyak kesulitan yang akan dihadapi. Salah satu

kesulitan terbesar, para petani konvensional mempunyai kekhawatiran akan

46

mengalami kesulitan dalam memperoleh pupuk organik. Para petani belum

melihat potensi lokal yang ada berupa limbah pertanian yang tersedia

melimpah yang dapat dikelola menjadi pupuk organik. Seiring dengan

meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengembangkan sistem

pertanian yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, pertanian organik

menjadi salah satu pilihan yang dapat diambil.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat di deskripsikan tentang peran

pemerintah daerah dalam membantu Komunitas Swabina Pedesaan Salassae

untuk pengelolaan pertanian organik yang secara garis besar mencakup hal-hal

sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator

a. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk

menciptakan dialog dengan masyarakat. Komunitas Swabina Pedesaan

Salassae dalam melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat di Kecamatan

Bulukumpa di bantu oleh pemerintah daerah yaitu dengan cara melakukan

pertemuan dengan para petani membahas tentang masalah apa yang dihadapi

petani untuk memberikan pengarahan dan membantu petani menemukan jalan

keluar dari masalah-masalah yang dihadapi di lapangan.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten

Bulukumba terkait indikator tentang peran pemerintah dalam melakukan

sosialisasi sebagai berikut:

47

“...Kami dari Dinas Pertanian membantu anggota Komunitas

Swabina Pedesaan Salassae dalam memberikan sosialisasi atau

pemahaman kepada para petani yang ada di Kecamatan

Bulukumpa tentang apa manfaat dalam menerapkan sistem

pertanian organik di bandingkan bertani sacara konvensional.

Dengan adanya program pertanian organik yang dijalankan oleh

KSPS memberikan dampak yang positif bagi daerah yang lain utuk

menerapkan sistem yang sama.” (Wawancara Penulis, HN 15

Oktober 2015).

Hal senada juga di sampaikan oleh Kepala Balai Penyuluhan Pertanian

(BPP) Kecamatan Bulukumpa, yang menyatakan sebagai berikut:

“...Dengan adanya pertemuan seperti itu dapat membantu para

petani yang ada di Kecamatan Bulukumpa untuk memberikan

pemahaman dan pengetahuan dalam mengelolah pertaniannya.

Dan masih banyaknya para petani yang belum mengetahui cara-

cara bertani sacara organik membuat kami dari tim penyuluh serta

anggota KSPS lebih sering melakukan pertemuan kepada para

petani agar mereka lebih memahami dalam mengelolah

pertaniannya.” (Wawancara Penulis, ND 14 Oktober 2015).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah

daerah telah bertemu langsung kepada para petani membahas tentang manfaat

dan pentingnya sistem pertanian organik serta membantu petani memberikan

pemahaman serta pengetahuan dalam mengelolah pertaniannya.

Sedangkan dari hasil wawancara penulis lakukan dengan Ketua

Komunitas Swabina Pedesaan Salassae, yang menyatakan bahwa:

“...Dengan adanya bantuan dari pemerintah daerah serta tim

penyuluh dalam memberikan sosialisasi kepada para petani

membuat kami dari anggota KSPS merasa mudah dalam

menjalankan program pertanian organik ini. Karena kalau dilihat

sebelumnya belum ada dari Kecamatan ataupun daerah-daerah

lainnya yang ada di Kabupaten Bulukumba yang menerapkan

program pertanian organik ini.” (Wawancara Penulis, PN 13

Oktober 2015).

48

Hal senada juga di sampaikan oleh salah satu informan, yang

menyatakan sebagai berikut:

“...Dengan adanya pertemuan yang dilakukan oleh KSPS dan

dibantu oleh pemerintah serta menghadirkan tim penyuluh dari

Kecamatan membuat kami para petani sangat terbantu, karena

dengan adanya pertemuan itu kami bisa menyampaikan setiap

masalah atau keluhan yang kami hadapi dalam pertanian organik

ini. Disamping itu dengan pengetahuan yang di berikan kepada

kami membuat kami mengerti tentang pentingnya pangan yang

sehat bagi diri.” (Wawancara Penulis, SA 08 Oktober 2015).

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa dengan adanya

pertemuan yang dilakukan oleh Komunitas Swabina Pedesaan Salassae di

bantu oleh pemerintah daerah serta di dampingi oleh tim penyuluh sangat

membantu para petani dalam mendapatkan informasi seputar masalah

pertaniannya. Setiap pemahaman yang diberikan kepada para petani akan

mempermudah dalam mengelolah hasil pertaniannya.

b. Praktik Lapangan

Komunitas Swabina Pedesaan Salassae di bantu oleh pemerintah

dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Bulukumba dan Balai Penyuluhan

pertanian Kecamatan Bulukumpa melakukan praktik lapangan kepada para

petani yang ada di Kecamatan Bulukumpa. Kurangnya tenaga tim penyuluh

yang di kerahkan oleh pemerintah daerah membuat anggota dari Komunitas

Swabina Pedesaan Salassae membantu tim penyuluh yang memberikan

pelatihan.

Sebagaimana dari hasil wawancara penulis lakukan dengan Kepala

Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bulukumpa, yang menyatakan bahwa:

49

“...Dengan melakukan praktik lapangan kepada para petani

merupakan salah satu cara yang tepat untuk membantu petani

dalam meningkatkan hasil pertaniannya. Disini dari tim penyuluh

bersama dengan anggota KSPS memberikan contoh tentang cara

pembuatan kompos organik, serta cara-cara pengolahan tanah yang

baik serta mengenali jenis penyakit atau hama yang menyerang

pertaniannya.” (Wawancara Penulis, ND 14 Oktober 2015).

Hal senada juga di sampaikan oleh Ketua Komunitas Swabina

Pedesaan Salassae, yang menyatakan bahwa:

“...Tim penyuluh bersama dengan anggota KSPS memberikan

praktik lapangan berupa contoh-contoh kepada para petani berupa

cara pembuatan pupuk kompos alami, agar para petani tidak

bergantung terus dengan KSPS yang biasa memberikan langsung

kompos alami siap pakai kepada para petani. Dengan adanya

pelatihan ini membuat para petani bisa lebih mandiri dalam

membuat kompos organik sendiri nantinya.” (Wawancara Penulis,

PN 13 Oktober 2015).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan

adanya praktik lapangan atau pelatihan yang di lakukan oleh anggota KSPS

bersama dengan Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Bulukumpa akan sangat

membantu para petani terutama dalam memberi contoh cara membuat pupuk

kompos organik serta dapat membuat petani lebih mandiri.

Sedangkan dari hasil wawancara penulis lakukan dengan Pembina

Komunitas Swabina Pedesaan Salassae terkait indikator praktik lapangan atau

pelatihan, yang menyatakan sebagai berikut:

“... Dengan adanya pelatihan yang dilakukan oleh KSPS bersama

dari tim penyuluh Kecamatan, akan sangat membantu para petani

dalam menggarap pertaniannya, walaupun menurut saya kurangnya

tenaga tim penyuluh juga mempengaruhi para petani yang merasa

masih kekurangan dalam mendapatkan informasi yang lebih

banyak.” (Wawancara Penulis, PN 13 Oktober 2015).

50

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu petani, yang menyatakan

bahwa:

“... Iya sudah ada, tapi kurangnya tim penyuluh yang ada untuk di

Kecamatan Bulukumpa membuat kami masih membutuhkan

pengetahuan serta contoh-contoh yang lain. Mengingat sudah

banyak petani di Kecamatan ini yang beralih bertani secara

organik, jadi saya selaku petani di sini juga sangat berharap agar

kedepannya tim penyuluh bisa di tambah jumlahnya.” (Wawancara

Penulis, UM 08 Oktober 2015).

Hal senada juga di sampaikan oleh salah satu informan, yang

menyatakan bahwa:

“...Iya, memang sudah ada tim penyuluh yang mendampingi kami

para petani disini namun masih kurang. Karena perlahan-lahan

sudah banyak petani yang beralih ke pertanian organik. Jadi

seharusnya tenaga tim penyuluh dari Kecamatan harus di tambah

lagi agar informasi seputar pertanian organik bisa kami dapatkan

dengan cepat.” (Wawancara Penulis, UD 09 Oktober 2015).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan diatas dapat

disimpulkan bahwa pemerintah telah mengutus tim penyuluh di Kecamatan

Bulukumpa bersama dengan anggota KSPS untuk memberikan pelatihan atau

praktik lapangan kepada para petani. Namun para petani masih membutuhkan

tambahan tenaga tim penyuluh agar semua para petani dapat dengan mudah

mendapatkan informasi tentang usaha taninya.

c. Pengawasan

Pengawasan hasil kegiatan ini dilakukan secara mendalam pada semua

tahapan pengelolaan pertanian organik agar prosesnya berjalan sesuai dengan

tujuannya. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pertanian Tanaman Pangan

dan Holtikultura Kabupaten Bulukumpa bersama Balai Penyuluhan Pertanian

Kecamatan Bulukumpa serta pembina Komunitas Swabina Pedesaan Salassae

51

melakukan pengawasan terhadap jalannya program pengelolaan pertanian

organik yang ada di Kecamatan Bulukumpa.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian

Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Bulukumba terkait indikator

pengawasan, yang menyatakan sebagai berikut:

“...Pengawasan yang dilakukan disini untuk melihat sejauh mana

pemahaman para petani dalam memahami setiap teori maupun

contoh-contoh yang kami berikan saat melakukan praktik lapangan

atau pelatihan. Sehingga demikian hasil pertaniannya dapat

meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.” (Wawancara

Penulis, HN 15 Oktober 2015).

Hal senada juga di sampaikan oleh Pembina Komunitas Swabina

Pedesaan Salassae, yang menyatakan bahwa:

“...Pengawasan yang kami lakukan disini di dampingi oleh Dinas

Pertanian maupun dari tim penyuluh melihat sejauh mana tingkat

keberhasilan para petani dalam menerapkan setiap informasi yang

diberikan dalam upaya meningkatkan hasil usaha taninya.”

(Wawancara Penulis, AS 10 Oktober 2015).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pertanian

bersama tim penyuluh serta pembina Komunitas Swabina Pedesaan Salassae

melakukan pengawasan kepada para petani untuk melihat sejauh mana tingkat

keberhasilan para petani dalam menerima setiap informasi yang diberikan

dalam upaya meningkatkan hasil usaha taninya.

Sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu

petani, yang menyatakan bahwa:

“...Iya pemerintah bersama dari pihak KSPS memantau hasil

pertanian kami dengan melakukan pengawasan. Setiap masalah

yang kami hadapi mudah teratasi dengan baik karena bantuan baik

dari tim penyuluh maupun dari KSPS sendiri.” (Wawancara

Penulis, SA 08 Oktober 2015).

52

Hal senada juga di sampaikan oleh salah satu informan, yang

menyatakan bahwa:

“...Iya baik pihak dari pemerintah, tim penyuluh serta dari

Komunitas Swabina Pedesaan Salassae sendiri turun langsung

memantau serta mengawasi pertanian kami. Mereka melihat sejauh

mana tingkat pemahaman para petani dalam menerima informasi

baik berupa teori maupun contoh-contoh yang telah di berikan dari

tim penyuluh, sehingga hasil pertanian kami dapat meningkat di

bandingkan tahun sebelumnya.” (Wawancara Penulis, UM 08

Oktober 2015).

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan

bahwa peran pemerintah, tim penyuluh serta dari Komunitas Swabina

Pedesaan Salassae sangat penting dalam melakukan pengawasan, hal ini

terlihat dari setiap maslah yang dihadapi petani akan dengan mudah teratasi

berkat bantuan dari tim penyuluh serta KSPS sendiri. Dengan melakukan

pengawasan pemerintah bisa melihat sejauh mana tingkat keberhasilan para

petani dalam menerapkan program pertanian organik sehingga hasil pertanian

para petani dapat meningkat.

2. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah pemerintah yang berusaha

menciptakan suasana yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan.

Pemerintah daerah dalm hal ini Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Holtikultura harusnya memberikan sarana dan prasarana untuk menunjang

program pertanian organik yang ada di Kecamatan Bulukumpa.

Peran pemerintah dalam pengelolaan pertanian organik dengan cara

memberikan fasilitas tersebut merupakan langkah dan tindakan yang baik dari

pemerintah. Dengan adanya suntikan dana dari pemerintah daerah akan sangat

53

membantu para petani yang ada di Kecamatan Bulukumpa untuk lebih mudah

dalam mengkonversi usaha taninya. Namun sampai pada saat ini belum ada

bantuan dana maupun sarana dan prasarana yang diberikan untuk para petani

khususnya pertanian organik.

Berikut hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Pembina

Komunitas Swabina Pedesaan Salassae, yang menyatakan sebagai berikut:

“...Tidak adanya bantuan berupa dana maupun sarana dan

prasarana dari pemerintah daerah menjadi salah satu hal yang

harus di perhatikan untuk meningkatkan hasil pertanian organik

yang ada di Kecamatan Bulukumpa.” (Wawancara Penulis, AS 10

Oktober 2015).

Hal senada juga di sampaikan oleh Ketua Komunitas Swabina

Pedesaan Salassae, yang menyatakan bahwa:

“...Iya, sampai sekarang belum ada bantuan berupa dana yang

diberikan oleh pemerintah daerah, padahal kami dari pihak KSPS

membutuhkan bantuan dana untuk alat-alat pertanian para petani.

Seharusnya pemerintah peka terhadap kendala-kendala yang

dihadapi oleh para petani yang ada di Kabupaten Bulukumba

khususnya untuk meningkatkan program pengelolaan pertanian

organik, sehingga kedepannya program ini bukan hanya di

terapkan di Kecamatan Bulukumpa tetapi juga akan menyeluruh di

Kabupaten Bulukumba.” (Wawancara Penulis, PN 13 Oktober

2015).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran

pemerintah sebagai fasilitator berupa memberikan bantuan berupa dana

maupun sarana dan prasarana belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari

tidak adanya bantuan dana yang di berikan pemerintah daerah kepada para

petani yang ada di Komunitas Swabina Pedesaan Salassae khususnya di

54

bidang pertanian organik. Seharusnya dengan adanya bantuan dana yang di

berikan akan mempermudah para petani dalam mengelolah pertaniannya.

3. Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator yakni peran pemerintah

menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan peraturan-

peraturan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan

tertib administrasi). Peran pemerintah dalam pengelolaan pertanian organik

dituntut untuk menerbitkan dan mengeluarkan peraturan-peraturan yang pro

rakyat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi khususnya dalam hal

pengembangan pengelolaan pertanian organik yang ada di Kabupaten

Bulukumba.

Pemerintah belum mengeluarkan peraturan daerah tentang

pengelolaan pertanian organik tetapi baru mengeluarkan Rancangan Peraturan

Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang

baru disahkan menjadi Peraturan daerah.

Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian

Kabupaten Bulukumba terkait indikator tentang peran pemerintah sebagai

regulator atau peran pemerintah dalam mengeluarkan atau menerbitkan

peraturan-peraturan sebagai berikut:

“...Pemerintah belum mengeluarkan peraturan daerah tentang

pengelolaan pertanian organik sampai pada saat ini, pada bulan

Desember tahun 2015 kemarin, ada 4 ranperda yang di sahkan oleh

DPRD dan salah satunya yaitu peraturan daerah tentang

perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Belum

terkhusus untuk pertanian organik.” (Wawancara Penulis, HN 15

Oktober 2015).

55

Hal senada juga di sampaikan oleh Pembina Komunitas Swabina

Pedesaan Salassae, yang menyatakan bahwa:

“...Belum adanya peraturan daerah yang di keluarkan oleh

pemerintah tentang pengelolaan pertanian organik membuat saya

selaku pembina KSPS merasa kesulitan dalam membantu para

petani yang ada di Kecamatan Bulukumpa untuk mengelolah

pertaniannya.” (Wawancara Penulis, AS 10 Oktober 2015).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa

pengelolaan pertanian organik yang ada di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten

Bulukumba belum berjalan secara maksimal, ini terlihat dari belum adanya

peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah daerah tentang pengelolaan

pertanian organik.

Berikut kutipan wawancara dengan Ketua Komunitas Swabina

Pedesaan Salassae tentang peran pemerintah dalam membantu KSPS untuk

pengelolaan pertanian organik sebagai berikut:

“...Saya selaku Ketua KSPS sangat mengharapkan adanya

peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah tentang pertanian

organik, agar kami dapat membantu petani baik tentang cara-cara

pemasaran hasil pertaniannya dengan baik. Diharapkan

kedepannya pemerintah bisa dengan cepat mengeluarkan peraturan

daerah tentang pertanian organik.” (Wawancara Penulis, PN 13

Oktober 2015).

Hal senada juga di sampaikan oleh salah satu petani, yang menyatakan

bahwa:

“...Belum adanya peraturan dari pemerintah daerah terkait

pertanian organik ini membuat para petani merasa bingung, untuk

kedepannya bagaimana cara pemasaran hasil pertanian organik

yang baik yang juga bisa menguntungkan para petani.”

(Wawancara Penulis, UD 09 Oktober 2015).

56

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan

bahwa belum adanya peraturan daerah yang di buat oleh pemerintah daerah

yang mengatur tentang pertanian organik membuat para petani bingung

tentang cara pemasaran yang baik yang bisa saling menguntungkan para

petani. Diharapkan kedepannya pemerintah daerah bisa dengan cepat

mengeluarkan peraturan daerah tentang sistem pertanian organik agar

pengelolaan dan pemasarannya bisa lebih jelas.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan Pertanian

Organik Di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba

Faktor pendukung adalah faktor-faktor yang memudahkan proses

peran pemerintah daerah dalam membantu Komunitas Swabina Pedesaan

Salassae untuk pengelolaan pertanian organik di Kecamatan Bulukumba

Kabupaten Bulukumba. Sedangkan faktor penghambat adalah faktor-faktor

yang menghambat peran pemerintah daerah dalam membantu Komunitas

Swabina Pedesaan Salassae untuk pengelolaan pertanian organik di

Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba.

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah faktor-faktor yang memudahkan proses

peran pemerintah daerah dalam membantu Komunitas Swabina Pedesaan

Salassae untuk pengelolaan pertanian organik di Kecamatan Bulukumba

Kabupaten Bulukumba.

a. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan pelengkap dalam pengelolaan

pertanian organik di Kecamatan Bulukumpa. Dengan adanya sarana dan

57

prasarana ini para petani yang ada di Kecamatan Bulukumpa akan mudah

dalam mengelolah pertaniannya. Sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba merupakan bantuan dari Bank Indonesia

Cabang Provinsi Sulawesi Selatan. Bantuan ini di berikan kepada Komunitas

Swabina Pedesaan Salassae karena Komunitas Swabina Pedesaan Salassae

merupakan Komunitas Binaan Bank Indonesia Cabang Provinsi Sulawesi

Selatan. Untuk mengetahui sarana dan prasarana pertanian organik petani

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dapat dilihat dalam tabel

berikut:

Tabel 07.

Sarana dan Prasarana Pertanian Organik Desa Salassae

No. Sarana Jumlah

1. Pembangunan Kantor KSPS 81 Juta

2. Pusdiklat 1 Unit

3. Grobak Dorong 63 Unit

4. Tangki Semprot 80 Unit

5. Lemari Berkas 1 Unit

6. Meja Kantor 1 Unit

7. Komputer 1 Unit

8. Laptop 1 unit

9. Hewan Ternak (Sapi) 13 Ekor

Sumber: Kantor KSPS, Dikutip tanggal 13 Oktober 2015

58

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa bantuan dari Bank Indonesia

berupa sarana dan prasarana pertanian organik di Kecamatan Bulukumpa

Kabupaten Bulukumba cukup banyak. Dengan adanya sarana dan prasarana

seperti di atas akan mempermudah bagi para petani dalam mengelolah

pertaniannya.

Berikut hasil wawancara penulis lakukan dengan Pembina Komunitas

Swabina Pedesaan Salassae, yang menyatakan bahwa:

“...Dengan adanya bantuan berupa dana untuk pembangunan

kantor KSPS serta sarana dan prasarana yang diberikan oleh Bank

Indonesia merupakan faktor yang paling mendukung dalam

meningkatkan pengelolaan pertanian petani salassae. Disini juga

ada bantuan berupa hewan ternak seperti sapi, yang kami maksud

disini kotoran sapi ini kami olah untuk menjadi pupuk kompos

kemudian kami bagikan kepada para petani.” ( Wawancara Penulis

AS, 10 Oktober 2015).

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Komunitas Swabina

Pedesaan Salassae, yang mengatakan bahwa:

“...Iya. ada bantuan yang diberikan oleh BI kepada KSPS Salassae.

BI juga memberikan sapi atau hewan ternak kepada KSPS disini

jumlahnya 13 ekor. Dengan adanya sapi ini kotorannya itu kami

olah menjadi pupuk kompos siap pakai untuk diberikan kepada

para petani.” (Wawancara Penulis PN, 13 Oktober 2015).

Berdasarkan wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa

dengan adanya bantuan yang diberikan oleh BI berupa dana untuk

pembangunan kantor KSPS serta sarana dan prasarana kepada KSPS sangat

mendukung dalam mengelolah pertanian organik para petani.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu

informan, yang menyatakan bahwa:

59

“...Sejujurnya kami para petani merasa sangat terbantu dengan

adanya bantuan tersebut, terkhusus untuk sarana dan prasarana

seperti pemberian grobak dan semprot. Kami para petani tidak

harus beli lagi dengan dana sendiri.” (Wawancara Penulis SA, 08

Oktober 2015).

Hal senada juga di sampaikan oleh salah satu petani, yang menyatakan

bahwa:

“...Bantuan yang diberikan oleh BI baik berupa pembangunan

kantor maupun sarana dan prasarana yang diberikan kepada KSPS

sangat membantu kami. Termasuk pembagian alat pertanian berupa

grobak dorong dan tangki semprot. Apalagi KSPS juga

memberikan kami pupuk kompos yang telah siap dipakai.”

(Wawancara Penulis UD, 09 Oktober 2015).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dapat

simpulkan bahwa dengan adanya bantuan dari BI sangat membantu para

petani dalam mengolah pertanian. Apalagi dengan adanya pembagian alat

pertanian seperti grobak dorong dan tangki semprot. KSPS juga memberikan

pupuk kompos siap pakai kepada para petani.

Gambar 4.1 Kantor KSPS dan Pusdiklat

60

b. Adanya partisipasi para petani

Pentingnya partisipasi para petani terhadap pengelolaan pertanian

organik merupakan salah satu faktor pendukung untuk membantu Komunitas

Swabina Pedesaan Salassae dalam meningkatkan partisipasi serta kesadaran

para petani khususnya bagi para petani konvensional yang mau beralih bertani

organik.

Berikut hasil wawancara penulis lakukan dengan Ketua Komunitas

Swabina Pedesaan Salassae, yang menyatakan bahwa:

“...Tingginya tingkat partisipasi para petani yang ada di Kecamatan

Bulukumpa dengan KSPS disini sangat diharapkan, agar para para

petani dapat mengajak para petani konvensional yang lain untuk

beralih bertani organik dengan melihat tingkat partisipasi dari

petani juga dari hasil pertanian yang semakin meningkat.”

(Wawancara Penulis PN, 13 Oktober 2015).

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu informan, yang

mengatakan bahwa:

“...Dengan adanya partisipasi para petani ini jelas sangat bagus

terhadap pengelolaan pertanian organik, karena suatu hubungan

yang baik itu akan berdampak baik pula untuk kita. Sama halnya

dengan partisipasi para petani atau kerjasama yang baik dengan

para petani yang lain tinggi, itu akan mempermudah dalam proses

pengelolaan pertanian karena kami saling membantu satu sama

lain.” (Wawancara Penulis UM, 08 Oktober 2015).

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas dapat diperoleh jawaban

bahwa tingginya partisipasi para petani sangat dibutuhkan sekali dalam

pengelolaan pertanian organik, karena apabila tingkat partisipasi petani tinggi

itu akan mempermudah dalam proses pengelolaan pertanian organik karena

para petani saling membantu satu sama lain.

61

2. Faktor Penghambat

Dalam meningkatkan pengelolaan pertanian organik di Kecamatan

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Ada faktor yang menghambat. Faktor-

faktor ini harus dihadapi dalam pengelolaan pertanian organik di Kecamatan

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

Meningkatkan partisipasi para petani khususnya di bidang pengelolaan

pertanian organik tidak terlepas dari berbagai hambatan yang menyertainya.

Hambatan terjadi dalam pengelolaan program pertanian organik dapat berasal

dari masyarakat sendiri juga dapat berasal dari kurangnya perhatian

pemerintah kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah dibahas diatas dapat

diketahui beberapa faktor yang dianggap dapat menghambat peran pemerintah

daerah dalam membantu Komunitas Swabina Pedesaan Salassae untuk

pengelolaan pertanian organik di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten

Bulukumba.

a. Kurangnya Pengawasan Pemerintah terhadap Pengelolaan Pertanian

organik

Pemerintah sangat berperan penting dalam mengembangkan

pengelolaan pertanian organik sehingga pengelolaan yang dilakukan sasuai

dengan apa yang menjadi keinginan bersama. Mengembangkan pengelolaan

pertanian organik bukan hanya di kawasan Kecamatan Bulukumpa saja tetapi

bisa menyeluruh di Kabupaten Bulukumba.

62

Berikut hasil kutipan wawancara dengan Pembina Komunitas Swabina

Pedesaan Salassae terkait dengan indikator faktor penghambat dalam

pengelolaan pertanian organik sebagai berikut:

“...Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah

membuat program pengelolaan pertanian organik yang dijalankan

oleh Komunitas Swabina Pedesaan Salassae hanya berfokus di

Kecamatan Bulukumpa saja. Seandainya pemerintah berperan aktif

dalam mengembangkan pertanian organik tersebut maka akan

menyeluruh ke Kabupaten Bulukumba.” (Wawancara Penulis, AS

10 Oktober 2015).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kurangnya

pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah membuat program

pertanian organik yang dijalankan oleh Komunitas Swabina Pedesaan Salassae

tersebut hanya berfokus di Kecamatan Bulukumpa saja.

Sebagaimana hasil wawancara penulis lakukan dengan salah satu

petani, yang menyatakan bahwa:

“...Disini saya melihat masih kurang pemgawasan yang dilakukan

oleh pemerintah dalam pengelolaan pertanian organik yang ada di

Kecamatan Bulukumpa, seharusnya pemerintah lebih bisa

memperhatikan tentang pangan sehat bagi konsumen. Dengan

adanya program pertanian organik yang dijalankan oleh KSPS ini

sangat baik untuk masyarakat khususnya di Kecamatan

Bulukumpa.” ( Wawancara Penulis, SA 08 Oktober 2015).

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Komunitas Swabina

Pedesaan Salassae, yang menyatakan bahwa:

“...Peran aktif pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan

tentang jalannya program pertanian organik ini sangat di harapkan.

Dengan adanya pengawasan dari pemerintah daerah maka

pengelolaan pertanian oirganik ini akan semakin terstruktur.

Mulai dari mengelolah hingga pemasarannya.” (Wawancara

Penulis, PN 13 Oktober 2015).

63

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan

dapat disimpulkan bahwa peran aktif pemerintah daerah dalam melakukan

pengawasan terhadap jalannya program pertanian organik ini sangat

diharapkan oleh Komunitas Swabina Pedesaan Salassae dan para petani yang

laninya, karena dengan adanya pengawasan dari pemerintah maka pengelolaan

pertanian ini akan semakin terstruktur mulai dari mengelolah hingga tahap

pemasaran.

b. Kurangnya Tenaga Tim Penyuluh

Kurangnya tenaga tim penyuluh yang diutus dari pemerintah menjadi

salah satu faktor penghambat Komunitas Swabina Pesesaan Salassae dalam

mengelolah program pertanian organik.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu

informan yaitu Pembina Komunitas Swabina Pedesaan Salassae, yang

menyatakan bahwa:

“...Kurangnya tim penyuluh dari kecamatan yang di utus oleh

pemerintah daerah menjadi faktor penghambat dalam

mengembangkan program pertanian organik yang ada di

Kecamatan Bulukumpa ini. Mengingat bahwa dengan adanya tim

penyuluhan itu akan sangat mempermudah para petani dalam

mendapatkan informasi juga akan menarik para petani yang lain

untuk bertani organik.” (Wawancara Penulis AS, 10 Oktober

2015).

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu informan, yang menyatakan

bahwa:

“...Kurangnya tim penyuluh yang diutus oleh pemerintah menjadi

hambatan bagi kami dalam mengelolah pertanian organik ini.

Banyaknya pengalaman tentang pertanian yang baik yang dimiliki

dari tim penyuluh itu akan sangat membantu para petani di

Kecamatan Bulukumpa ini dalam mengelolah pertaniannya. Kami

64

dari KSPS berharap semoga kedepannya tim penyuluhan baik dari

kecamatan maupun kabupaten bertambah untuk membantu para

petani yang ada di Kecamatan ini.” (Wawancara Penulis UM, 08

Oktober 2015).

Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa

kurangnya tim penyuluh yang diutus baik dari kecamatan maupun kabupaten

menjadi salah satu faktor yang menghambat para petani dalam mengelolah

pertaniannya. Bantuan tenaga tim penyuluh diharapkan agar mampu

membantu dan mendampingi para petani serta dengan berbagi pengalaman

dan pengetahuan yang dimiliki oleh tim penyuluh akan sangat bermanfaat bagi

para petani dalam meningkatkan hasil pertaniannya.

Berikut hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ketua Komunitas

Swabina Pedesaan Salassae, yang menyatakan bahwa:

“...Saya selaku ketua dari KSPS sangat mengharapkan adanya

tambahan tenaga dari tim penyuluh untuk mendampingi para

petani. Dengan adanya tambahan tenaga dari tim penyuluh akan

mempermudah semua para petani organik yang ada di lingkup

Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba menjadi mudah

mendapatkan informasi.” (Wawancara Penulis, PN 13 Oktober

2015).

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu petani, yang menyatakan

bahwa:

“...Kami para petani sangat mengharapkan adanya bantuan dari

pemerintah daerah, khususnya memberi tambahan tenaga dari tim

penyuluh untuk membantu kami dalam mengelolah pertanian kami.

Karena saya yakin tim penyuluh telah memiliki banyak

pengalaman pertanian. Olehnya itu semoga kedepannya

pemerintah sadar akan kesejahteraan rakyatnya dan mau mengutus

beberapa tim penyuluh khusus di Kecamatan Bulukumpa

Kabupaten Bulukumba.” (Wawancara Penulis UD, 09 Oktober

2015).

65

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan

bahwa kurangnya tenaga tim penyuluh menjadi salah satu faktor pemhambat

dalam pengelolaan pertanian organik. Diharapkan kedepannya agar tenaga tim

penyuluh yang diutus untuk Kecamatan Bulukumpa dapat ditambah

jumlahnya agar semua petani dapat dengan mudah memperoleh informasi

terkait usaha taninya.

66

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan

pada bab sebelumnya maka bagian ini penulis dapat mengambil kesimpulan

sebagai berikut:

1. Peran pemerintah daerah dalam membantu Komunitas Swabina Pedesaan

Salassae untuk pengelolaan pertanian organik di Kecamatan Bulukumpa

Kabupaten Bulukumba. Peran pemerintah daerah terkait indikator

dinamisator belum berjalan maksimal. Hal terlihat dari kurangnya tim

penyuluh yang diutus oleh pemerintah daerah. Peran pemerintah sebagai

fasilitator belum berjalan maksimal. Hal ini dilihat dari tidak adanya

bantuan dan yang di berikan oleh pemerintah daerah. Peran pemerintah

sebagai regulator juga belum berjalan maksimal. Hal ini terlihat dari

pemerintah daerah belum mengeluarkan peraturan daerah.

2. Faktor-faktor yang pendukung dalam pengelolaan pertanian organik di

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba adalah sarana dan

prasarana yang cukup serta adanya partisipasi dari para petani. Faktor

penghambat dalam pengelolaan pertanian organik di Kecamatan

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba adalah kurangnya pengawasan yang

dilakukan pemerintah dalam pengelolaan pertanian organik serta

kurangnya tenaga tim penyuluh.

66

67

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan

di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat

memperbaiki ataupun menyempurnakan peran pemerintah daerah dalam

membantu Komunitas Swabina Pedesaan Salassae untuk pengelolaan

pertanian organik di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.di masa

yang akan datang. Saran-saran dimaksud adalah:

1. Pengelolaan hasil pertanian organik memiliki nilai jual yang tinggi, hasil

penjualan para petani kemudian di kelola di Lembaga Keuangan Mikro

(LKM).

2. Dengan adanya program pertanian organik ini diharapkan perekonomian

para petani yang ada di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba

bisa meningkat.

3. Harus ada hubungan dengan pihak lain yang saling menguntungkan.

Dengan adanya hubungan yang saling menguntungkan tentunya dari pihak

pelaku usaha akan selalu ingin membina dan mengembangkan usaha-

usaha yang telah dilakukan kelompok.

4. Penulis berharap semoga hasil dari penelitian ini bisa bermanfaat dan

untuk peneliti selanjutnya supaya lebih baik lagi dari sebelumnya sehingga

dalam melakukan penelitian terdapat data yang baru untuk dijadikan

sebagai referensi atau acuan untuk melaksanakan penelitian selanjutnya.

69

DAFTAR PUSTAKA

Andoko A. 2006. Budidaya Padi Secara Organik cetakan 4. Penebar Swadaya:

Jakarta.

Anonim, 2002, Penerapan Pertanian Organik, Pemasyarakatan dan

Pengembangannya, Penerbit Kanisius: Yogyakarta

Anonim. 2013. Sistem Pertanian Organik. Serial online(http://hkti.org/sistem-

pertanian-organik.html, diakses 18 Oktober 2013)

Apriantono A. 2008. Pertanian Organik dan Revitalisasi Pertanian.

http://goorganik.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=6&a

rtid=9

Departemen Pertanian. 2005. Go Organic 2010 Solusi Alternatif dalam Eco

Agribisnis: Jakarta.

Fatmawati, Fajrin. 2010. Peranan Pemerintah Dalam Pelayanan

Public(Pelayanan Distribusi Raskin)Kecamatan Biringbulu Kabupaten

Gowa: Universitas muhammadiyah Makassar.

Hamdi, Muchlis. 2002. Bunga Rampai Pemerintahan, Bandung: Watampone:

Yarsif Watampone.

IFOAM (International Federation of Organic Agricultiral Movement). 2008.

Prinsip-prinsip Pertanian Organik. [Internet]. [Dikutip 26 April 2011].

Diunduh dari www.ifoam.org.

Kementrian Pertanian. 2007. Road Map Pengembangan Pertanian Organik Tahun

2008-2015: Jakarta

Kencana, Inu., 2002. Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta.

Koentjaraningrat, (2003: 136). Pengantar Antropologi I. Rineka Cipta: Jakarta

Labolo, Muhadam. (2013). Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Raja

Grafindo Persada

Lotter, DW, 2003, Organic Agriculture, Jurnal Sustain Agriculture, Volume 21

No. 4, 2003

Ndraha, Taliziduhu. 2001. Fungsi Pemerintah. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Nugroho, (2003:119), Pengantar Prinsip Pengelolaan: Yogyakarta

68

69

Notoatmodjo, (2007: 67), Perencanaan Daerah Partisipasi: Solo

Osborner David dan Ted Gaebler, 1996. Mewirausahakan Birokrasi. Jakarta:

Pustaka Binaman Pressindo

Soekanto, Soejono. (2007:213). Sosiologi Suatu Pengantar. Yayasan UI: Jakarta

Sugiyono, 2012, Metode Penelitian Kualitatif, (Alfabeta :Bandung)

Susanto,2005, Anak Muda dan Pertanian, penyunting Winangun, Wartoyo,

Membangun Karakter Petani Organik Sukses dalam Era Globalisasi,

Penerbit Kanisius: Yogyakarta

Sutanto,R.,2002. Pertanian Organik Menuju Pertanian Alternatif dan

Berkelanjutan. Kanisius: Yogyakarta

Syafiie, dkk, 2002.Sistem Pemerintahan Indonesia, Rineka, Cipta,Jakarta.

Syarifin, pipin, 2005:17 Pemerintahan Daerah Di IndonesiaDilengkapi Undang-

Undang No.32 Tahun 2004. Pustaka Setia, Bandung.

Verawati, Tuti A. 2003. Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Nelayan Di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, Makassar: Universitas

’45 Makassar

Perundang-Undangan

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah. Pustaka Pelajar.

Yogyakarta.

Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi Fisip Universitas

Muhammadiyah Makassar Tahun 2014.

Peraturan Menteri Pertanian No 64 Tahun 2013 Tentang Sistem Pertanian

Organik.