SKRIPSI IMPLEMENTASI TAX PLANNING DALAM UPAYA …
Transcript of SKRIPSI IMPLEMENTASI TAX PLANNING DALAM UPAYA …
i
SKRIPSI
IMPLEMENTASI TAX PLANNING DALAM UPAYA
MENINGKATKAN KINERJA PERUSAHAAN
PADA PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk.
MAKASSAR
MUH. INDARIYADI
10573 02648 11
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2015
ii
SKRIPSI
IMPLEMENTASI TAX PLANNING DALAM UPAYA
MENINGKATKAN KINERJA PERUSAHAAN
PADA PT BANK MANDIRI ( Persero ) Tbk.
MAKASSAR
MUH. INDARIYADI
105730264811
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana ( S1)
Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2015
iii
iv
v
MOTTO
1. Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.
2. Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan
kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain,
karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan di
manapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon.
3. Keberhasilan adalah sebuah proses. Niatmu adalah awal keberhasilan.
Peluh keringatmu adalah penyedapnya. Tetesan air matamu adalah
pewarnanya. Doamu dan doa orang-orang isekitarmu adalah bara api
yang mematangkannya. Kegagalandi setiap langkahmu adalah
pengawetnya. aka dari itu, bersabarlah! Allah selalu menyertai orang-
orang yang penuh kesabaran dalam roses menuju keberhasilan.
Sesungguhnya kesabaran akan membuatmu mengerti bagaimana cara
mensyukuri arti sebuah keberhasilan.
4. "Belajarlah dari kesalahan masa lalu, bekerja keras untuk masa kini, dan
berharap hasil yang terbaik pada masa depan"
5. "Untuk mendapatkan sebuah kesuksesan, keberanianmu harus jauh lebih
besar daripada ketakutanmu"
vi
ABSTRAK
Muh. Indariyadi. 2015. Implementasi Tax Planning dalam Upaya Meningkatkan
Kinerja Perusahaan pada PT. Bank Mandiri Makassar. (Dibimbing oleh H. Andi
Armanndan Ismail Rasulong). Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas
Muhammadiyah Makassar.
Salah satu andalan penerimaan pemerintah Indonesia saat ini adalah
penerimaan sektor perpajakan. Bagi perusahaan atau badan usaha, pajak merupakan
salah satu beban utama yang akan mengurangi laba bersih. Oleh karena itu,
diperlukan adanya tax planning sebagai upaya meminimalisasi beban pajak serta
meningkatkan kinerja perusahaan. Tax planning sama sekali tidak bertujuan untuk
melakukan kewajiban perpajakan dengan tidak benar, tetapi berusaha untuk
memanfaatkan peluang berkaitan peraturan perpajakan yang menguntungkan
perusahaan dan tidak merugikan pemerintah dan dengan cara yang legal.Tax planning
yang dibahas di sini adalah Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang dikenakan atas laba
perusahaan atau Penghasilan Kena Pajak (PKP). Tujuan pertama dari penelitian ini
adalah untuk menjelaskan bahwa tax planning yang baik dapat dijadikan suatu upaya
dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pada perusahaan secara efektif dan efisien
berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Tujuan terakhir adalah menjelaskan
faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan dalam menentukan tax planning agar
berjalan dengan baik sehingga implementasinya dapat menunjang upaya perusahaan
meningkatkan kinerjanya.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan tax planning pada PT
Bank Mandiri (Persero) Tbk. dapat dikatakan berhasil karena dari segi perpajakan
terjadi penghematan pajak (tax saving) sebesar Rp 30,139,000,000,-, selain itu PT
Bank Mandiri (Persero) Tbk. Makassar dapat meningkatkan kinerja perusahaan
dengan memberikan tunjangan makn dan transortasi bagi karyawan yang sangat
berdampak positif dalam meningkatkan otivasi dan semangat kerja karyawan yang
mampu menunjang keberhasilan perusahaan dimasa mendatang.
Kata Kunci: Implementasi Tax Planning, Kinerja Perusahaan
vii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena
dengan izin-Nyalah sehingga skripsi ini bisa saya buat tepat pada waktunya. Tidak
lupa kami panjatkan shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW,
sebagai panutan bagi kami baik dalam beribadah maupun dalam bermuamalah.
Skripsi ini berjudul Implementasi Tax Planning Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja
Perusahaan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Makassar.
Salah satu keindahan di dunia ini yang akan selalu dikenang adalah ketika
kita bisa melihat atau merasakan sebuah impian menjadi kenyataan. Dan, bagi
penulis, skripsi ini adalah salah satu keindahan itu.
Dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih yang tak terhingga
wajib penulis berikan kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi
ini.
Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai
pihak terutama dari H. Andi Arman, SE., M.Si., Ak., CA dan Ismail Rasulong SE.,
MM. Masing-masing sebagai pembimbing I dan pembimbing II, yang penuh dengan
kesabaran telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan mulai penyusunan
proposal hingga penyelesaian skripsi ini. Karena itu, pada kesempatan ini penulis
menyampaikan terima kasih.
viii
Ucapan terima kasih pula penulis sampaikan kepada Dr. H. Irwan Akib,
M.Pd., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. H. Mahmud Nuhung, MA.,
Dekan Fakultas Ekonomi, Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak., CA., Ketua Jurusan
Akuntansi, H. Sultan Sarda, SE., MM., Penasehat akademi penulis., para Dosen dan
Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
Terkhusus, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua
atas dorongan dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
Serangkaian rasa syukur dan ucapan terima kasih di atas, rasanya akan lebih
sempurna lagi jika penulis kembali menyadarkan diri bahwa hanya dengan perencanaan,
kerja keras, dan doa yang sungguh-sungguhlah, apa yang kita kehendaki dapat terwujud
secara nyata.
Semoga skripsi ini dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi siapa
saja dengan berbagai cara. Sejak kecil penulis mendengar ungkapan “Kejarlah Ilmu
walau Sampai di Negeri China”, ini mengajarkan akan pentingnya mencari ilmu di
mana dan kapanpun.
Makassar,02 Mei 2015
Muh. Indariyadi
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN ...................................................................... ii
KATA PENGANTAR .................................................................................... iv
DAFTAR ISI .................................................................................................. vii
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ..................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ................................................................................ 5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................................ 5
1. Tujuan Penelitian ............................................................................. 5
2. Manfaat Penelitian.. ......................................................................... 6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Pajak ..................................................................................................... 7
B. Manajemen Pajak. ................................................................................ 12
C. PSAK No. 46 Tentang Koreksi Fiskal ................................................. 20
D. Implementasi Tax Planning ................................................................. 21
E. Kinerja Perusahaan............................................................................... 36
F. Kerangka Fikir ..................................................................................... 37
BAB III. METODE PENELITIAN
A. Lokasi dan Waktu Penelitian ............................................................... 40
B. Metode Pengumpulan Data .................................................................. 40
C. Jenis dan Sumber Data ......................................................................... 41
D. Populasi dan Sampel ............................................................................ 41
E. Metode Analisis ................................................................................... 42
BAB IV. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
A. Sejarah Singkat Perusahaan .................................................................... 44
x
B. Visi dan Misi Perusahaan ........................................................................ 46
C. Struktur Organisasi Perusahaan .............................................................. 47
BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Laporan Keuangan Perusahaan (Laporan L/R) ..................... 48
B. Implmntasi (Penerapan) Tax Planing...................................................... 50
C. Hasil Penelitian ....................................................................................... 57
D. Pembahasan ............................................................................................. 57
BAB VI. SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan ................................................................................................. 60
B. Saran ........................................................................................................ 61
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Negara merupakan sebuah organisasi masyarakat yang bertujuan untuk
mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaannya. Untuk
menjalankan pemerintahannya, suatu Negara membutuhkan pendapatan atau
penghasilan (penerimaan). Penerimaan Negara dalam arti penerimaan Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan tulang punggung pelaksanaan kegiatan
pemerintahan, terutama untuk mencapai kemandirian dan keberlangsungan dalam
membiayai pengeluaran yang semakin waktu semakin bertambah besar. Sehingga
itudi perlukan penerimaan Negara yang berasal dari dalam negeri tanpa harus
bergantung dengan bantuan atau pinjaman dari luar negeri yang semakin lama
semakin sulit untuk diharapkan. Hal itu berarti bahwa semua pembelanjaan Negara
harus dibiayai dari pendapatan Negara, dalam hal ini yaitu penerimaan pajak dan
penerimaan bukan pajak yang berasal dari minyak bumi dan gas alam serta pelayanan
oleh pemerintah, dan lain-lain.
Pajak merupakan sumber penerimaan atau penghasilan utama bagi Negara
yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sedangkan bagi
perusahaan, pajak merupakan suatu beban atau biaya yang akan mengurangi laba
2
bersih penghasilan seseorang atau perusahaan. Dari sinitimbul dua kepentingan yang
bertolak belakang antara wajib pajak dan fiskus. Wajib Pajak adalah orang pribadi
atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau
pemotong pajak tertentu. Sedangkan fiskus adalah bendaharawan pemerintah yang
bertugas untuk memungut pajak dari Wajib Pajak maupun pemotong dan pemungut
pajak lainnya.
Perbedaan tersebut, bagi perusahaan atau badan usaha lainnya melakukan
berbagai cara untuk meminimaliskan pajak yang harus mereka bayar.
Meminimaliskan pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari
penghindaran pajak (tax avoidance) sampai pada penggelapan pajak (tax evation).
Penghindaran pajak merupakan upaya penghindaran atau penghematan pajak yang
masih dalam kerangka memenuhi ketentuan perundangan mislanya menghindari
segala sesuatu yang dikenai pajak dan Penggelapan pajak merupakan cara
meminimalisasi atau menghapus sama sekali utang pajak yang tidak sejalan dengan
ketentuan perundang-undangan perpajakan, seperti meninggikan harga pembelian,
merendahkan penghasilan yang diperoleh, meninggikan beban usaha atau melakukan
pembayaran dividen secara diam-diam. Upaya minimalisasi dengan cara ini, selain
tidak sejalan dengan prinsip manajemen dan etika bisnis, juga mengandung resiko
pelanggaran hukum. Sedangkan penghindaran pajak, walaupun masih mempunyai
konotasi yang sama sebagai tindakan kriminal, namun suatu hal yang jelas berbeda
3
disini, bahwa penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang
lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.
Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan
melalui manajemen pajak yaitu perencanaan pajak (tax planning). Pada umumnya,
perencanaan pajak (tax planning) merujuk kepada proses merekayasa usaha dan
transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi
masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga
dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara
lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari
pemborosan sumber daya.
Perencanaan Pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak.
Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban
perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan
seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah
selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan(tax implementation) dan
pengendalian pajak (tax control). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan
pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar
dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.
4
Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah
suatu transaksi atau kejadian mempunyai dampak perpajakan. Apabila kejadian
tersebut mempunyai dampak pajak, apakah dampak tersebut dapat diupayakan untuk
dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya. Selanjutnya apakah pembayaran pajak
Tersebut dapat ditunda.
Menurut Suandy (2008), ada tiga syarat yang harus diperhatikan agar
perencanaan pajak dapat dijalankan denganbaik, yaitu :
1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan, bila suatu perencanaan pajak yang
dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan maka wajib pajak
menanggung resiko yang akan mengancam keberhasilan perencanaan itu sendiri.
2. Secara bisnis masuk akal, perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari perencanaan perusahaan secara keseluruhan, baik jangka panjang
maupun jangka pendek, sehingga suatu perencanaan pajak yang tidak baik akan
mengakibatkan perencanaan secara keseluruhan tidak berjalan dengan baik pula.
3. Terdapat bukti-bukti pendukung yang memadai, misalnya adanya dukungan
perjanjian (agreement), faktur (invoice),dan juga perlakuan akuntansinya.
Mengingat pentingnya perencanaan pajak bagi pemenuhan kewajiban pajak
suatu perusahaan di satusisi, dan penghematan pengeluaran pajak bagi operasional
perusahaan sehari-hari di sisi lain, maka penulis untuk meneliti tentang perencanaan
pajak. Namun, perencanaan pajak yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah
5
perencanaan pajak yang dimaksudkan sebagai suatu perencanaan yang dikaitkan
antara proses pemilihan pendapatan yang akan diterima Wajib Pajak terhadap beban
pajak yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak, serta biaya-biaya yang dapat
dikurangkan atau dialihkan sesuai undang-undang perpajakan yang dihubungkan
terhadap upaya meningkatkan kinerja perusahaan dengan memanfaatkan sumberdaya
secara optimal.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka masalah
yang dirumuskan adalah sebagai berikut :
1. Apakah implementasi tax planning pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Makassar sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.
2. Apakah implementasi tax planning dapat meningkatkan kinerja PT. Bank Mandiri
(Persero) Tbk. Makassar.
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang yang dijabarkan
diatas, tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :
a. Untuk menjelaskan bahwa perencanaan pajak yang baik dapat dijadikan suatu
upaya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pada perusahaan secara efektif
dan efisien berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.
6
b. Untuk mengetahui tingkat kinerja perusahaan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Makassar dengan menggunakan tax planning.
2. Manfaat Penelitian
Dari tujuan penelitian yang telah ditetapkan adapun manfaat dari penelitian
ini adalah :
a. Bagi Penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai upaya-upaya
yang dapat dilakukan untuk mengurangi beban pajak melalui perencanaan pajak.
b. Bagi Perusahaan, memberikan gambaran bagi perusahaan tentang bagaimana
melakukan perencanaan pajak yang efektif dan efisien berdasarkan peraturan
perpajakan sehingga dapat memperbaiki kinerja dimasa mendatang.
c. Bagi Fiskus, pembahasan perencanaan pajak ini diharapkan member kemudahan
dalam melakukan pemeriksaan perencanaan pajak yang dibuat oleh Wajib Pajak,
karena telah disusun sesuai dengan undang-undang perpajakan.
7
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pajak
1. Pengertian pajak
Pengertian umum, pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah
dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya
pembangunan balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.
Terdapat bermacam-macam batasan atau pengertian pajak yang
dikemukakan oleh para ahli, diantaranya sebagai berikut :
a. Adolph Wagner (1876),pajak adalah pungutan yang dapat dipaksakan kepada
masyarakat yang sebagian ditunjukkan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran
pemerintah yang bersifat umum dan sebagian lagi untuk menyesuaikan perubahan
pembagian pendapatan masyarakat.
b. Leroy Beaulieu (1906), pajak merupakan pungutan baik yang bersifat langsung
atau tidak langsung yang dipungut oleh pemerintah dari penduduk atau barang,
untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
c. Deutsche Reichs Abgaben Ordnung (R. A. O. 1919), pajak adalahbantuan uang
atau pungutan secara insidental atau secara periodik yang dipungut oleh negara
8
untuk memperoleh pendapatan dimana terjadi suatu tabestand karena Undang-
undang telah menimbulkan hutang pajak.
2. Unsur Pajak
Berbagai pengertian yang diberikan terhadap pajak, baik pengertian secara
ekonomis maupun pengertian secara yuridis, bisa ditarik kesimpulan tentang unsur-
unsur yang terdapat dalam pengertian pajak. Adapun unsur-unsur pajak tersebut
adalah sebagai berikut :
a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang.
b. Tidak mendapat jasa timbal balik yang dapat ditunjukkan secara langsung.
Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui
jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak taat membayar pajak
kendaraan bermotor.
c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah
dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun
pembangunan.
d. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak
tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan bisa dikenakan sanksi sesuai peraturan
perundang-undangan.
e. Selain memilki fungsi anggaran, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengisi
kas negara/anggaran yang diperlukan untuk menutup pembiayaan
9
penyelenggaraan pemerintahan, serta sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan
negara dalam lapangan ekonomi dan sosial.
3. Jenis dan Penggolongan Pajak
Seperti kita ketahui, pemungutan pajak yang terdapat didalam masyarakat
yang banyak macamnya, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak
bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, pajak radio, pajak tontonan, dan
sebagainya.Tetapi dengan berbagai segi, pajak dapat dikelompokkan ke dalam
beberapa jenis, yaitu berdasarkan golongannya, kewenangan pemungutnya dan
sifatnya.
a. Pembagian Pajak Berdasarkan Golongan
1) Pajak langsung, yaitu pajak yang langsung dibayar atau dipikul oleh wajib
pajak, dan pajak ini langsung dipungut pemerintah dari wajib pajak.
2) Pajak tak langsung, yaitu pajak yang tidak langsung dipungut oleh pemerintah
kepada wajib pajak dan pajak ini mengalihkan pembayarannya kepada pihak
ketiga.
b. Pembagian Pajak Berdasarkan KewenanganMemungut
1) Pajak Negara atau pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah
pusat yang terdiri dari :
a) Pajak Penghasilan , diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang pajak
penghasilan yang diubah terakhir kali dengan UU No. 36 Tahun 2008.
10
b) Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, diatur
dalam UU No. 28 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah yang diubah terakhir kali dengan UU No.
42 Tahun 2009.
c) Bea materai, diatur dalam UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.
1) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan
digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Daerah yang terdiri dari :
a) Pajakprovinsi, contohnya adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik
nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak
air permukaan, dan pajak rokok.
b) Pajak kabupaten/kota, contohnya adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak
hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan
logam dan batuan, pajak parker, pajak air tanah, pajak sarang burung
wallet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, serta bea
perolehan hakatas tanah dan bangunan (BPHTB).
c. Pembagian Pajak Berdasarkan Sifatnya
1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang dalam penggunaannya hanya meperhatikan
keadaan-keadaan pribadi wajib pajak.
2) Pajak objektif, adalah pajak yang bersifat kebendaan atau objektif, yaitu pajak
yang dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat objektifnya saja.
11
4. Fungsi Pajak
Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara,
khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber
pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran
pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, maka pajak mempunyai fungsi, diantaranya
sebagai berikut:
a. Fungsi Anggaran
Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran negara.Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan
melaksanakan pembangunan, negara membutuhka biaya.Biaya tersebut dapat
diperoleh dari penerimaan pajak.Dewasa ini, pajak digunakan untuk membiayai rutin,
seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.Untuk
pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni
penerimaan dari dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.Tabungan pemerintah
tersebut dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan
pembangunan yang semakin meningkat, dan ini terutama diharapkan dari sektor
pajak.
b. Fungsi mengatur
Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan
pajak.Dengan fungsi mengatur, pajak biasa digunakan sebagai alat untuk mencapai
tujuan.Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri
12
maupun dari luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak.
Sedangkan dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan
bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.
c. Fungsi Stabilitas
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan
kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat
dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan, antara lain dengan jalan mengatur peredaran
uang di masyarakat, pemungutan pajak, serta penggunaan pajak yang efektif dan
efisien.
d. Fungsi Redistribusi Pendapatan
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai
semua kepentingan umum , termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga
dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan
pendapatan masyarakat.
B. Manajemen Pajak
1. PengertianManajemen Pajak
Manajemen pajak adalah usaha menyeluruh yang dilakukan tax manager
dalam suatu perusahaan atau orgsnisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan
perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik,
efisien, dan ekonomis, sehingga memberi konstribusi maksimum bagi perusahaan.
13
2. fungsi manajemen pajak
a. Tax Planningmerupakan rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan
keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-
cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Dalam arti yang lebih luas
meliputi seluruh fungsi manajemen perpajakan.
b. Tax Administration/Tax Compliance, mencakup usaha-usaha untuk memenuhi
kewajiban administrasi perpajakan dengan cara menghitung pajak secara benar,
sesuai dengan ketentuan perpajakan, kepatuhan dalam membayar dan melaporkan
tepat waktu sesuai deadline pembayaran dan pelaporan pajak yang telah
ditetapkan.
c. Tax Audit, mencakup strategi dalam menangani pemeriksaan pajak, menanggapi
hasil pemriksaan pajak maupun strategi dalam mengajukan surat keberatan atau
surat banding.
d. Other Tax Matters, seperti mengomunikasikan ketentuan-ketentuan system dan
prosedur perpajakan kepada pihak-pihak atau bagian-bagian lain dalam
perusahaan, seperti penerbitan faktur penjualan standar yang berhubungan dengan
PPN, pemotongan withholding tax (PPh Ps. 23/26) yang berkaitan dengan jasa
teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa profesi serta objek
withholdingtax lainnya, juga termasuk pelatihan bagi staf yang berkaitan dengan
masalah perpajakan dan sebagainya.
14
2. Pengertian Perencanaan Pajak (tax planning)
Beberapa defenisi dari tax planning atau tax management yang
dikemukakan beberapa pakar perpajakan:
a. Menurut Zain (2005), perencanaan pajak adalah tindakan yang terkait dengan
konsekuensi potensi pajaknya, yang ditekankan kepada pengendalian setiap
transaksi yang ada konsekuensi pajaknya.
b. Ladiman Djaizi (1971) yang dikutip oleh Agustinus (2003), tax management
berarti melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan perpajakan
yang tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dalam artian peningkatan laba atau
penghasilan.
c. Achmad Tjahyono dan Husein(1997), perencanaan pajak adalah
prosesmengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian
rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan, maupun pajak-pajak
lainnya, berada pada posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh
undang-undang.
3. Motivasi Perencanaan Pajak (Tax Planning)
Beberapa hal yang mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk
meminimumkan kewajiban pembayaran pajak mereka, baik secara legal maupun
ilegal, yang kita sebut dengan Propensity of dishonesty (diolah dari T.N. Srinivasan.
“Tax Evasion: A Model”, dalam journal of Public Economics, 1973: 339-346) adalah
sebagai berikut:
15
a. Tingkat kerumitan suatu peraturan (Complexity of rule)
Makin rumit peraturan perpajakan, muncul kecenderungan wajib pajak
untuk menghindarinya karena biaya untuk mematuhinya (compliance cost) menjadi
tinggi.
b. Besarnya pajak yang dibayar (Tax required to pay)
Makin besar jumlah pajak yang harus dibayar, akan makin besar pula
kecenderungan wajib pajak untuk melakukan kecurangan dengan cara memperkecil
jumlah pembayaran pajaknya.
c. Biaya untuk negosiasi (Cost of Bribe)
Disengaja atau tidak, kadang-kadang wajib pajak melakukan negosiasi dan
meberikan uang sogokan kepada fiskus dalam pelaksanaan hak dan kewajiban
perpajakannya.Makin tinggi uang sogokan yang dibayarkan, semakin kecil pula
kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
d. Risiko deteksi (Probability of detection)
. Makin rendah resiko terdeteksi, wajib pajak cenderung untuk melakukan
pelanggaran. Sebaliknya, bila suatu pelanggaran mudah diketahui, wajib pajak akan
memilih posisi konservatif dengan tidak melanggar aturan.
e. Besarnya denda (Size of penalty)
Makin berat sanksi perpajakan yang bisa dikenakan, maka wajib pajak akan
cenderung mengambil posisi konservatif dengan tidak melanggar ketentuan
perpajakan. Sebaliknya makin ringan sanksi atau bahkan ketiadaan sanksi atas
16
pelanggaran yang dilakukan wajib pajak, maka kecenderungan untuk melanggar akan
lebih besar.
f. Moral masyarakat
Moral masyarakat akan memberi warna tersendiri dalam menentukan
kepatuhan dan kesadaran mereka dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya.
4. Manfaat dan Tujuan Perencanaan Pajak (Tax Planning)
Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang
dilakukan secara cermat:
a. Penghemat kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya yang
dapat dikurangi.
b. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (cash flow), karena dengan perencanaan
pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan
menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas
secara lebih kuat.
Secara umum, tujuan pokok yang ingin dicapai dari manajemen
pajak/perencanaan pajak yang lebih baik adalah:
a. Meminimalkan beban pajak yang terutang dan memaksimalkan laba bersih.
b. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (tax surprise) jika terjadi pemeriksaan
pajak oleh fiskus.
17
c. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar efisien dan efektif sesuai
dengan ketentuan perpajakan.
5. Langkah-langkah Praktis yang Dapat Dilakukan dalam Perencanaan Pajak
(Tax Planning)
Agar tax planning berhasil sesuai dengan yang diharapkan, langkah praktis
yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Mengusahakan agar terdapat penghasilan yang stabil untuk menghindari
pengenaan pajak dari kelas penghasilan yang tarifnya tinggi (top rate brackets).
b. Mempercepat atau menunda beberapa penghasilan dan biaya-biaya untuk
memperoleh keuntungan dari kemungkinan perubahan tarif pajak yang tinggi atau
rendah, seperti penangguhan pengenaan PPn, PPn yang ditanggung pemerintah,
dan seterusnya.
c. Menyebarkan penghasilan menjadi penghasilan dari beberapa wajib pajak, seperti
membentuk kelompok perusahaan.
d. Menyebarkan penghasilan menjadi penghasilan beberapa tahun untuk mencegah
penghasilan tersebut termasuk kedalam kelas penghasilan yang tarifnya tinggi,
dan tunda pembayaran pajaknya dengan penjualan cicilan, kredit, dan seterusnya.
e. Mentransformasikan penghasilan biasa menjadi capital again jangka panjang.
f. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian
dari potongan-potongan.
18
g. Mempergunakan uang dari hasil pembebasan pengenaan pajak untuk keperluan
perluasan perusahaan yang mendapatkan kemudahan.
h. Memilih bentuk usaha yang terbaik untuk operasional usaha.
i. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha yang sedemikian rupa sehingga
dapat diatur secara keseluruhan penggunaan tarif pajak, potensi penghasilan,
kerugian-kerugian, dan asset yang dapat dihapus.
6. Laporan Keuangan Komersial dan Koreksi Fiskal
Laporan keungan komersial yang berupa neraca dan laba-rugi disusun
berdasarkan prinsip akuntansi yang lazim diterima dalam praktik.Sejak tahun 1995
prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia adalah Standar Akuntansi Keuangan
(SAK). Dari laporan keuangan komersial tersebut dapat dihitung laba komersial atau
penghasilan secara akuntansi (accounting income). Laba komersial inilah yang
menjadi ukuran yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan/stakesholder,
para investor atau calon investor, para kreditur termasuk perbankan, untuk
kepentingan pasar modal, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan kepentingan
bisnis lainnya.
Laporan keungan komersial dapat diubah menjadi laporan keungan fiskal
dengan melakukan koreksi seperlunya atau penyesuaian melalui suatu rekonsiliasi
antara standar akuntansi dan ketentuan perpajakan. Dengan kata lain, laporan yang
disusun khusus untuk kepentingan perpajakan dengan mengindahkan semua
peraturan perpajakan disebut dengan laporan keuangan fiskal. Laporan keungan fiskal
19
disusun tanpa harus mengubah data base pembukuan atau tidak perlu dibuat suatu
sistem akuntansi khusus untuk keperluan perpajakan.
Pada dasarnya yang membedakan laporan keuangan fiskal dengan laporan
keuangan komersial adalah bahwa penyusunan laporan keuangan fiskal didasarkan
pada penerapan mekanisme atau prinsip taxable dan deductible.
Prinsip taxabledan deductiblemerupakan prinsip yang lazim diterapkan
dalam perencanaan pajak,yang pada umumnya mengubah penghasilan yang
merupakan objek pajak menjadi penghasilan yang tidak merupakan objek pajak,
serta mengubah biaya yang tidak boleh dikurangkan menjadi biaya yang boleh
dikurangkanatau sebaliknya, didasarkan pada ketentuan perpajakan, dengan
konsekuensi terjadinya perubahan pajak terutang akibat pengubahan tersebut.
Implementasi dari konsep taxability-deductibility, juga berarti bahwa biaya-
biaya baru dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dari pihak pembayar apabila
pihak penerima uang atas biaya perusahaan tersebut melaporkannya sebagai
penghasilan dan penghasilan tersebut dikenai pajak.
Perhitungan laba komersial mengacuh pada konseppengaitan biaya dengan
pendapatan. Konsep ini melibatkan pengakuan penghasilan dan beban secara
gabungan atau bersamaan yang dihasilkan secara langsung bersama-sama dari
peristiwa lain yang sama. (IAI, PSAK Per 1 juli 2009: 17). Apabila pengakuan suatu
pendapatan ditunda, maka pembebanan biayanya juga akan ditunda sampai saat
diakuinya pendapatan tersebut.
20
Laba Kena Pajak atau Penghasilan Kena Pajak merupakan laba yang
dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan.Prinsip taxability-deductibility yang
dianut dalam melakukan perhitungan. Penghasilan Kena Pajak dengan benar dan
tepat, pada dasarnya adalah penjabaran dari ketentuan perpajakan yang diterapkan
pada Pasal 4 Ayat (1) dan (2)dan Pasal 6 ayat (1), serta Pasal 9 ayat (1) tidak boleh
dikurangkan. Undang-undang No. 7 Tahun 1983 yang diubah terakhir kali dengan
Undang-undang No. 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, beserta peraturan
pelaksanaanya.
C. PSAK No. 46 Tentang Koreksi Fiskal
1. PSAK No. 46 paragraf 07, Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung
berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena
pajak perusahaan. Laba akuntansi adalah laba atau rugi bersih selama satu periode
sebelum dikurangi beban pajak. Penghasilan kena pajak atau laba fiskal atau rugi
pajak adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung
berdasarkanperaturan perpajakan dan menjadi dasar perhitungna pajak
penghasilan.
2. Berdasarkan PSAK No. 46 paragraf 9, dasar pengenaan aset adalah jumlah yang
dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal, terhadap setiap manfaat ekonomi
(penghasilan) kena pajak yang akan diterima perusahaan pada saat memulihkan
nilai tercatat aset tersebut. Contoh : Biaya perolehan mesin adalah 100. Untuk
21
tujuan pajak, penyusutan mesin dikurangkan sebesar 30. Dasar pengenaan pajak
mesin adalah 70.
3. Menurut PSAK No. 46 paragraf 14 , semua perbedaan temporer kena pajak diakui
sebagai kewajiban, kecuali jika timbul perbedaan temporer karena pajak yang
berasal dari goodwill yang amortisasinya tidak dapat dikurangkan untuk tujuan
fiskal, atau pada saat pengakuan awalaset atau kewajiban dari suatu transaksi
yang bukan transaksi kombinasi bisnis dan saat transaksi, tidak mempengaruhi
laba akuntansi dan laba fiskal.
4. PSAK No. 46 paragraf 26 menjelaskan bahwa saldo rugi fiskal yang dapat
dikompensasi diakui sebagai aset pajak tangguhan apabila besar kemungkinan
bahwa laba fiskal pada masa depan memadai untuk dikompensasi
D. Implementasi Tax Planning
1. Memaksimalkan Biaya Fiskal dan Meminimalkan Biaya yang Tidak
Diperkenankan Sebagai Pengurang
Salah satu cara dalam meminimalkan pajak terutang yang dilakukan dalam
tax planning adalah dengan memaksimalkan biaya fiskal. Biaya fiskal adalah biaya
yang menurut Undang-undang perpajakan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
Semakin besar biaya fiskal yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
menyebabkan semakin kecil laba bersih sebelum pajak dan otomatis akan
mengurangi pajak terutang.
22
Tax planning selain memaksimalkan biaya fiskal, hal lain yang harus
diperhatikan adalah meminimalkan biaya yang menurut Undang-undang perpajakan
tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Karena semakin besar biaya yang
tidak dapat dikurangkan menyebabkan penghasilan sebelum pajak akan lebih besar
dan hal itu menyebabkan pajak terutang juga lebih besar.
Oleh karena itu, dalam melakukan tax planning kita harus mengetahui biaya
yang diperkenankan sebagai pengurang dan yang tidak diperkenankan sebagai
pengurang.
a. Biaya yang diperkenankan sebagai pengurang (UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 6
ayat (1)) berdasar pasal 6 UU No. 36 Tahun 2008, besarnya penghasilan kena
pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan
berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan, termasuk:
1) Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan
usaha, antara lain:
a) Biaya pembelian bahan.
b) Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji,
honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam
bentuk uang.
c) Bunga, sewa, dan royalty.
d) Biaya perjalanan.
23
e) Biaya pengolahan limbah.
f) Premi asuransi.
g) Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan
peraturan menteri keuangan.
h) Biaya administrasi.
i) Pajak kecuali pajak penghasilan.
2) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan
amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang
mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
3) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri
keuangan.
4) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan
dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan.
5) Kerugian selisih kurs mata uang asing.
6) Penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
7) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
8) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
a) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
b) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih
kepada Direktorat Jenderal Pajak.
24
c) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau
instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau adanya
perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang
antara kreditur dan debitur yang bersangkutan atau telah dipublikasikan
dalam penerbitan umum atau khusus atau adanya pengakuan dari debitur
bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.
d) Syarat sebagaimana dimaksud pada poin c, tidak berlaku untuk
penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud
dalam pasal 4 ayat (1) huruf k yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut
dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
9) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang
ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
10) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di
Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
11) Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan
peraturan pemerintah.
12) Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dalam peraturan
pemerintah.
13) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur
dengan peraturan pemerintah.
25
b. Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang (UU No. 36 Tahun 2008
Pasal 9 ayat (1)).
1) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden,
termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada
pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang
saham, sekutu, atau anggota.
3) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
a) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain
yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan
pembiayaankonsumen, dan perusahaan anak piutang.
b) Cadangan untuk asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk
oleh badan penyelenggara jaminan sosial.
c) Cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan.
d) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.
e) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan.
f) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah
industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau
berdasarkan peraturan menteri keuangan.
4) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi
dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh wajib pajakorang pribadi,
26
kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai
pengahasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.
5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang
diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan
dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam
bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan
pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri
keuangan.
6) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham
atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan
sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
7) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan.
8) Pajak penghasilan.
9) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib
pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
10) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
11) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana
berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di
bidang perpajakan.
c. Langkah-langkah yang Dapat Dilakukan
27
Biaya-biaya yang menurut aturan perpajakan tidak boleh dianggap sebagai
biaya fiskal diubah menjadi biaya yang dapat dikurangkan oleh perusahaan.
Contoh: biaya pengobatan karyawan dijadikan tunjangan kesehatan agar
dapat diakui sebagai biaya perusahaan. Selain itu, hadiah akhir tahun yang pada
awalnya berupa natura diberikan berupa bonus dalam bentuk uang agar dapat diakui
sebagai biaya perusahaan.
2. Pemilihan Metode Penyusutan Aktiva Tetap dan Amortisasi atas Aktiva Tidak
Berwujud
Sesuai Pasal 11 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 yang diubah terakhir
kali dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 mengenai pajak penghasilan, dimana
metode penyusutan yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan ini, dilakukan dengan:
1) Metode garis lurus, metode ini menghasilkan pembebanan yang tetap selama masa
umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah.
2) Metode saldo menurun, metode ini menghasilkan pembebanan yang menurun
selama masa umur manfaat dengan cara menerapkan tarifpenyusutan atas nilai
sisa buku.
3. Memilih metode penilaian persediaan
Metode penilaian persediaan diatur dalam PSAK No. 14, dalam edisi revisi
2008 disebutkan biaya persediaan harus dihitung menggunakan rumus biaya masuk
28
pertama keluar pertama (FIFO method) atau rata-rata tertimbang (Weighted Average
method).
Masing-masing metode penilaian persediaan tersebut memiliki kelebihan
dan kekurangannya dan pilihan penggunaannya tergantung pada kepentingan dari
pemakainya.
a. Penggunaan metode FIFO akan menghasilkan harga pokok penjualan atau
pemakaian yang lebih kecil dibandingkan metode rata-rata. Karena laba kena
pajak (profit after tax) nya adalah lebih besar, maka beban PPh badan akan
menjadi lebih besar.
b. Penggunaan metode rata-rata akan menghasilkan harga pokok penjualan atau
pemakaian yang lebih besar dibandingkan metode FIFO, sehingga karena laba
kena pajaknya lebih kecil, maka beban PPh badan akan menjadi lebih kecil.
c. Dalam situasi dimana terdapat kecenderungan harga barang semakin naik (tingkat
inflasi tinggi), maka metode rata-rata adalah lebih tepat digunakan.
4. Pemilihan Pemberian Kesejahteraan Kepada Karyawan Dalam Bentuk Natura
atau Cash
Terdapat banyak cara untuk mengoptimalkan kesejahteraan karyawan,
dengan memanfaatkan peluang efisiensi beban pajak yang berkaitan dengan
pengeluaran biaya berikut ini:
a. PPh Pasal 21 Karyawan
Pilihan terhadap metode PPh Pasal 21 karyawan terdapat berupa:
29
1) Bila beban PPh pasal 21 sepenuhnya menjadi tanggungan karyawan, dalam
hal ini perusahaan hanya menjadi perantara pemotong PPh Pasal 21. Dalam
laporan laba rugi perusahaan tidak akan terlihat biaya PPh pasal 21.
2) Bila karyawan diberi tunjangan PPh Pasal 21, tunjangan ini tercantum dalam
slip pegawai dan SPT PPh Pasal 21 karyawan, sehingga tunjangan tersebut
dikenai PPh (taxable), dan karena itu boleh dibebankan sebagai biaya
(deductible). Dalam laporan laba rugi perusahaan akan terlihat biaya
tunjangan PPh Pasal 21.
3) Bila PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan, bukan sebagai tunjangan PPh
Pasal 21, dan karena itu merupakan kenikmatan dan tidak boleh dibebankan
sebagai biaya. Dalam laporan laba rugi perusahaan akan terlihat biaya PPh
Pasal 21 terpisah dari gaji dan tunjangan karyawan lainnya.
b. Pengobatan/kesehatan karyawan
1) Reimbursement kwitansi biaya medikal dari dokter/klinik/rumah sakit.
Cara ini banyak dilakukan oleh perusahaan menengah kebawah dan
tertuang dalam kontrak kerja, dimana karyawan diperkenankan berobat ke
rumah sakit/klinik/dokter dengan membayar terlebih dahulu, kemudian
oleh perusahaan akan diberikan penggantian (reimbursement) sesuai bukti
asli atas nama karyawan perusahaan yang bersangkutan.
Perlakuan perpajakannya: Pengeluaran semacam ini merupakan bagian
dari penghasilan karyawan yang bersangkutan karena diterima secara
30
tunai dari perusahaan, boleh dibiayakan (deductible) tetapi harus
ditambahkan sebagai penghasilan karyawan dalam SPT PPh pasal 21.
2) Karyawan diberi tunjangan pengobatan atau kesehatan (medical allowance)
setiap bulan, sakit maupun tidak sakit.
Perlakuan perpajaknnya : Pengeluaran semacam ini merupakan bagian
dari penghasilan karywan yang bersangkutan yang diterima secara teratur,
boleh dibiayakan (deductible) tetapi harus ditambahkan sebagai
penghasilan karyawan dalam SPT PPh pasal 21.
3) Karyawan berobat dirumah sakit/klinik/dokter langganan dan pengambilan
obat dari apotik langganan.
Cara ini banya dilakukan oleh perusahaan menengah keatas dan terutang
dalam kontrak kerja, dimana karyawan diperkenankan berobat ke rumah
sakit/klinik/dokter yang ditunjuk.
Perlakuan perpajakannya: pengeluaran semacam ini merupakan natura
atau kenikmatan (benefit and kinds) dan tidak boleh dibebankan sebagai
biaya perusahaan.
4) Perusahaan mendirikan rumah sakit/klinik/dokter.
Cara ini banyak dilakukan oleh perusahaan besar dan tertuang dalam
kontrak kerja, dimana karyawan diperkenankan berobat kerumah
sakit/klinik perusahaan.
31
Perlakuan perpajakannya: Pengeluaran semacam ini merupakan natura
atau kenikmatan (benefit in kinds) dan tidak boleh dibebankan sebagai
biaya perusahaan.
c. Pembayaran premi asuransi untuk pegawai
Bila perusahaan semakin maju, akan semakin besar juga alokasi dana
pembiayaan perusahaan yang diberikan untuk peningkatan kesejahteraan
karyawannya dalam bentuk asuransi disamping tabungan hari tua. Asuransi yang
diberikan dapat berupa asuransi kesehatan, asuransi dwiguna, asuransi jiwa, asuransi
kematian, asuransi kecelakaan kerja, dan asuransi bea siswa.
Sesuai Pasal 6 ayat (1) a UU PPh No. 36 Tahun 2008, pembayaran premi
asuransi oleh pemberi kerja untuk kepentingan pegawainya boleh dibebankan sebagai
biaya perusahaan (deductible), tetapi bagi pegawai yang bersangkutan premi tersebut
merupakan penghasilan (taxable).
d. Iuran Pensiun dan Iuran JHT/THT yang dibayarkan oleh perusahaan
Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21
berupa iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendirinya telah
dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari
tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara
jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja (Peraturan Dirjen Pajak
No. 31/PJ./2009 dan Pasal 6 UU PPh No. 36 Tahun 2008).
32
e. Perumahan untuk Karyawan
1) Penempatan pada rumah dinas yang dibuat atau dibeli oleh perusahaan.
2) Penempatan pada rumah dinas yang disewa oleh perusahaan.
3) Perusahaan memberikan penggantian sewa rumah dinas yang dibayar oleh
karyawan, penggantian ini dimasukkan kedalam tunjangan perumahan bagi
pegawai.
4) Perusahaan memberikan tunjangan perumahan kepada karyawan.
Perlakuan perpajakannya yaitu:
Pembayaran untuk pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura kepada
karyawan tidak dapat dipotongkan sebagai biaya perusahaan dalam
menghitung penghasilan kena pajak dari perusahaan yang bersangkutan,
sedangkan bagi karywan yang menerima pemberian tersebut tidak
merupakan penghasilan.
Sebaliknya bila mana diberikan dalam bentuk uang, maka apa yang
diterima oleh karyawan yang bersangkutan merupakan penghasilan.
f. Transportasi untuk Karyawan
1) Biaya eksploitasi kendaraan antar jemput karyawan merupakan biaya
perusahaan dan bukan merupakan penghasilan bagi karyawan.
2) Seluruh biaya eksploitasi dan depresiasi untuk kendaraan perusahaan yang
dikuasai atau dipegang oleh karyawan tertentu atau dibawa pulang setelah jam
33
kerja merupakan biaya perusahaan dan bagi karyawan bukan merupakan
penghasilan karena merupakan kenikmatan.
3) Tunjangan transport yang diberikan kepada karyawan untuk keperluan pergi
dan pulang kantor merupakan penghasilan bagi karyawan dan biaya bagi
perusahaan.
4) Biaya dalam rangka menjalankan tugas perusahaan, misalnya berupa biaya
transport, hotel, dan sebagainya merupakan biaya perusahaan dan bukan
penghasilan karyawan, sepanjang jumlahnya tidak mengandung unsur-unsur
pengeluaran untuk keperluan pribadi.
g. Pakaian seragam untuk karyawan
1) Pemberian atau penyediaan makanan dan atau minuman bagi seluruh pegawai
yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja.
2) Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang
diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan didaerah tertentu dalam
rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan
didaerah tersebut.
3) Pemberian natura atau kenikmatan yang merupakan keharusan dalam
pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat
pekerjaan tersebut mengharuskannya.(Peraturan Menteri Keuangan Nomor
83/PMK.03/2009 dan Peraturan Dirjen Pajak No. Per-51/PJ./2009 serta
penjelasan pasal 9 ayat (1) huruf e UU No. 36/2008.
34
4) Pemberian natura atau kenikmatanyang merupakan keharusan dalam
pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat
pekerjaan tersebut mengharuskannya, meliputi pakaian dan peralatan untuk
keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (satpam). Pengertian
keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan berkaitan dengan keamanan atau
keselamatan pekerja yang diwajibkan oleh Departemen Tenega Kerja dan
Transmigrasi atau Pemerintah Daerah setempat. (Peraturan Dirjen Pajak No.
PER-51/PJ./2009)
h. Perjalanan Dinas Karyawan
Biaya dalam rangka menjalankan tugas perusahaan, misalnya biaya tiket
pesawat, hotel, transportasi, dan sebagainya merupakan biaya perusahaan dan bukan
penghasilan karyawan, sepanjang jumlahnya tidak mengandung unsur-unsur untuk
keperluan pribadi (Surat Dirjen Pajak No.S-1215/PJ.23/1984 yang ditegaskan dalam
Surat Edaran Dirjen Pajak No. 42/PJ.23/1984).
Namun dalam praktik, ada pemberian uang saku (traveling allowance) yang
didalamnya terdapat komponen biaya perjalanan dinas, dan karena ini dibayarkan
secara tunai sebagai uang saku, maka pemberian tersebut dikatergorikan sebagai
penghasilan bagi karyawan yang bersangkutan.
Bila perusahaan menginginkan agar travelling allowance tersebut dapat
dibiayakan (deductible) dalam laporan keuangan fiskal perusahaan, maka trevelling
allowance tersebut harus dimasukkan dalam SPT PPh Pasal 21 (form 1721-A1) atas
35
nama karyawan yang bersangkutan sebagai unsur tambahan penghasilan yang
dikenakan PPh Pasal 21.
i. Bonus dan jasa produksi
1) Dalam pemberian bonus dan gratifikasi, tantiem dan jasa produksi tersebut,
bisa diperlakukan sebagai biaya perusahaan (deductible), bilamana
dibebankan dalam biaya tahun berjalan. Namun bila dibebankan ke pos laba
ditahan (retained earning), tidak bisa merupakan biaya perusahaan.
2) Tantiem merupakan bagian keuntungan yang diberikan kepada direksi dan
komisaris dari pemegang saham yang didasarkan pada persentase tertentu dari
laba perusahaan setelah kena pajak, tidak dibebankan sebagai biaya dalam
menghitung Penghasilan Kena Pajak dan bagi penerimaannya merupakan
penghasilan dan dikenakan PPh Pasal 21.
3) Untuk keperluan perencanaan pajak, harus dihindari pembayaran gaji, bonus,
gratifikasi jasa produksiyang melebihi kewajaran kepada pemegang saham
yang juga menjadi komisaris, direksi, atau pegawai, karena pembayaran
tersebut merupakan deviden dan tidak boleh dibebankan sebagai biaya
perusahaan, sehingga dipotong PPh Pasal 25/26. (Peraturan Dirjen Pajak No.
PER-15/PJ/2006 yang direvisi PER-31/PJ./2009 dan 57/pj./2008, dan
penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf f UU No. 36/2008)
36
E. Kinerja Perusahaan
Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan
suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat
diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang
mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar
sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan.
Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan
oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para
penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh
perusahaan.
Laporan keuangan merupakan gambaran dari suatu perusahaan pada waktu
tertentu (biasanya ditunjukkan dalam periode atau siklus akuntansi), yang
menunjukkan kondisi keuangan yang telah dicapai suatu perusahaan dalam periode
tertentu. Dengan kata lain, laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses
pencatatan, yaitu merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang
terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan yang lengkap
biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan,
catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari
laporan keuangan.
37
Menurut Munawir (2000:31), laporan keuangan merupakan alat yang sangat
penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-
hasil yang telah dicapai oleh perusahaan.Dengan melihat laporan keuangan suatu
perusahaan akan tergambar didalamnya aktivitas perusahaan tersebut. Oleh karena
itu, laporan keuangan perusahaan merupakan hasil dari suatu proses akuntansi yang
dapat digunakan sebagai alat untuk komunikasi dan juga digunakan sebagai alat
pengukur kinerja perusahaan.
Dalam menilai kinerja keuangan perusahaan, dapat digunakan suatu ukuran
atau tolok ukur tertentu.Biasanya ukuran yang digunakan adalah rasio atau indeks
yang menghubungkan dua data keuangan. Adapun jenis perbandingan dalam analisis
rasio keuangan meliputi dua bentuk yaitu membandingkan rasio masa lalu, saat ini
ataupun masa yang akan datang untuk perusahaan yang sama. Dan bentuk yang lain
yaitu dengan perbandingan rasio antara satu perusahaan dengan perusahaan lain yang
sejenis
F. Kerangka Pikir
Kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-
pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi
pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari
penelitian yang akan dilakukan.
38
Kerangka pikir yang penulis gunakan untuk membantu melakukan
pemahaman dan pembahasan masalah seperti berikut ini:
Gambar 1. Kerangka Pikir
Dasar penelitian ini dalam melakukan implementasi tax planning adalah
laporan keungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Makassar yaitu laporan laba rugi.
Laporan laba rugi tersebut akan dianalisa dan hasilnya akan dibandingkan dengan
laporan laba rugi tanpa tax planning dengan laporan laba rugi menggunakan
taxplanning. Dari analisa tersebut kemudian akan diperbandingkan antara PPh tanpa
Akuntansi
PPh
Pajak
Tax Planning
Kinerja
PPh
LAPORAN KEUANGAN
PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. MAKASSAR
39
tax planning dengan PPh yang menggunakan tax planning. Dari hasil analisis akan
dilihat ada tidaknya efisiensi pembayaran pajak dan implementasi tax planning ini
diharapakan dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
40
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Lokasidan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Makassar
yang beralamat di Jl. R.A Kartini No 12-14, Makassar. Waktu penelitian
diperkirakan selama dua bulan, direncanakan bulan Maret sampai April 2015.
B. Metode Pengumpulan Data
1. Survey pendahuluan, untuk memperoleh gambaran tentang keadaan
perusahaan dalam rangka menemukan permasalahan mengenai implementasi
tax planning yang mungkin ada dalam perusahaan tersebut yang kemudian
dapat dibahas dalam penelitian ini.
2. Studi kepustakaan, untuk memperoleh landasan teori mengenai tax planning
dan implementasinya melalui literatur-literatur, laporan-laporan, makalah-
makalah, jurnal-jurnal, catatan kuliah, dan buku-buku yang berhubungan
dengan permasalahan yang ada serta berguna bagi penyusunan hasil penelitian
ini.
3. Survey lapangan, untuk mendapatkan informasi dan data dari perusahaan
melalui wawancara dengan melakukan Tanya jawab langsung dengan orang-
orang yang berhubungan dengan objek penelitian.
41
C. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Data kuantitatif adalah data yang berupa bilangan, nilainya bias berubah-ubah
atau bersifat variatif yaitu laporan keuangan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Makassar.
2. Data kualitatif adalah data yang bukan merupakan bilangan, tetapi berupa ciri-
ciri, sifat-sifat, keadaan, atau gambaran dari kualitas objek yang diteliti yaitu
informasi yang diterima dari berbagai pihak berkaitan dengan objek
penelitian.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan
data sekunder.
1. Data primer adalah data yang diambil langsung dari sumbernya yaitu berupa
hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pihak-pihak yang
mengetahui tentang ketentuan peraturan perpajakan dan perencanaan pajak
seperti pegawai dari kantor PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Makassar dan
pegawai kantor pajak.
2. Data sekunder adalah data yang diambil dari hasil pengumpulan orang lain
yaitu berupa data laporan keungan yang dimiliki oleh perusahaan dan
peraturan perundang-undangan tentang perpajakan yang berlaku.
D. Populasi dan Sampel
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek
yang mempunyai kualitas dan karakteristi ktertentu yang ditetapkan oleh peneliti
42
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011; 80).
Populasi penelitian ini adalah LaporanLabaRugi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Makassar untuk 2 (Dua) tahun terakhir.
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi (Sugiyono, 2011; 81). Sampel yang diambil oleh peneliti adalah Laporan
Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014.
E. Metode Analisis
Metodeanalisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
analisis deskriptif kuantitatif tanpa menggunakan analisis statistik. Adapun
langkah-langkahnya yaitu:
1. Pengumpulan data yang diperlukan.
2. Evaluasi terhadap koreksi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan dengan
memahami prosedur dan kebijakan yang berlaku di perusahaan terkait dengan
perpajakan.
3. Memeriksa sumber-sumber penghasilan perusahaan kemudian membuat
taxplanning atas penghasilan perusahaan dengan cara memaksimalkan
penghasilan yang dikecualikan.
4. Membuat tax planning terhadap biaya-biaya umum dan operasional
perusahaan dengan cara memaksimalkan biaya yang diperkenankan sebagai
pengurang (biaya fiskal) dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan
sebagai pengurang.
43
5. Terakhir adalah melakukan pemilihan metode-metode akuntansi yang sesuai
dengan peraturan perpajakan.
44
BAB IV
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
A. Sejarah Singkat Perusahaan
Bank Mandiri merupakan salah satu BUMN dalam bidang keuangan (bank)
terbesar milik pemerintah. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. berkantor pusat di
Jakarta. Bank Mandiri berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari
program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia.
Pada bulan Juli 1999, empat bank milik Pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank
Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia
bergabung menjadi Bank Mandiri. Sejarah keempat Bank tersebut dapat ditelusuri
lebih dari 140 tahun yang lalu. Keempat Bank tersebut telah turut membentuk riwayat
perkembangan dunia perbankan di Indonesia.
Bank Dagang Negara merupakan salah satu Bank tertua di Indonesia.
Sebelumnya Bank Dagang Negara dikenal sebagai Nederlandsch Indische Escompto
Maatschappij yang didirikan di Batavia (Jakarta) pada tahun 1857. Pada tahun 1949
namanya berubah menjadi Escomptobank NV. Selanjutnya, pada tahun 1960
Escomptobank dinasionalisasi dan berubah nama menjadi Bank Dagang Negara,
sebuah Bank pemerintah yang membiayai sektor industri dan pertambangan. Bank
Bumi Daya didirikan melalui suatu proses panjang yang bermula dari nasionalisasi
sebuah perusahaan Belanda De Nationale Handelsbank NV, menjadi Bank Umum
45
Negara pada tahun 1959. Pada tahun 1964, Chartered Bank (sebelumnya adalah Bank
milik Inggris) juga dinasionalisasi, dan Bank Umum Negara diberi hak untuk
melanjutkan operasi Bank tersebut. Pada tahun 1965, bank umum negara
digabungkan kedalam Bank Negara Indonesia dan berganti nama menjadi Bank
Negara Indonesia Unit IV beralih menjadi Bank Bumi Daya.
Sejarah Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim) berawal dari perusahaan
dagang Belanda N.V.Nederlansche Handels Maatschappij yang didirikan pada tahun
1842 dan mengembangkan kegiatannya di sektor perbankan pada tahun 1870.
Pemerintah Indonesia menasionalisasi perusahaan ini pada tahun 1960, dan
selanjutnya pada tahun 1965 perusahan ini digabung dengan Bank Negara Indonesia
menjadi Bank Negara Indonesia Unit II. Pada tahun 1968 Bank Negara Indonsia Unit
II dipecah menjadi dua unit, salah satunya adalah Bank Negara Indonesia Unit II
Divisi Expor – Impor, yang akhirnya menjadi Bank Exim, bank Pemerintah yang
membiayai kegiatan ekspor dan impor.
Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) berawal dari Bank Industri Negara
(BIN), sebuah Bank Industri yang didirikan pada tahun1951. Misi Bank Industri
Negara adalah mendukung pengembangan sektor–sektor ekonomi tertentu, khususnya
perkebunan, industri, dan pertambangan. Bapindo dibentuk sebagai bank milik negara
pada tahun 1960 dan BIN kemudian digabung dengan Bank Bapindo. Pada tahun
1970, Bapindo ditugaskan untuk membantu pembangunan nasional melalui
pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang pada sektor manufaktur,
transportasi dan pariwisata.
46
Kini Bank Mandiri menjadi penerus suatu tradisi layanan jasa perbankan
dan keuangan yang telah berpengalaman selama lebih dari 140 tahun. Masing-masing
dari empat Bank bergabung memainkan peranan yang penting dalam pembangunan
Ekonomi.
B. Visi dan Misi Perusahaan
1. Visi
“Menjadi Lembaga Keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan selalu
progresif”.
2. Misi
Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar
Mengembangkan sumber daya manusia professional
Memberi keuntungan yang maksimal bagi stakeholder
Melaksanakan manajemen terbuka
Peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan
.
47
C. Struktur Organisasi Perusahaan
60
BAB VI
SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Penerapan tax planning yang dilakukan pada PT Bank Mandiri Tbk.
Makassar untuk meningkatkan kinerja perusahaan menghasilkan beberapa
kesimpulan sebagai berikut:
1. Tax planning pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Makassar sudah
sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan No. 36 Tahun
2008 yang dapat dilihat dari:
a) Premi asuransi karyawan ditanggung oleh perusahaan telah sesuai
dengan peraturan Undang-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008
pasal 6 ayat 1 huruf a, bahwa premi asuransi yang ditanggung
perusahaan dapat dijadikan beban pada penghasilan kena pajak.
b) Pemberian makan dan minum dalam bentuk natura berupa
penyediaan makan bersama dapat dijadikan beban bagi perusahaan
sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang perpajakan No. 36
Tahun 2008 pasal 9 ayat 1 huruf e., dan bukan merupakan objek
PPh karyawan berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak
Nomor: KEP – 51/PJ/2009 pasal 2.
61
c) Tunjangan transpotasi karyawan dapat dijadikan sebagai beban pada
penghasilan kena pajak sebagimana yang telah diatur dalam Undang-
undang No. 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat 1 huruf a.
2. Dengan penerapan tax planning pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Makassar dapat meningkatkan kinerja perusahaan, dimana dengan
pemberian tunjangan makan dan trasportasi kepada karyawan yang
sangat berpengaruh dalam meningkatkan motivasi dan semangat kerja
karyawan, serta meningkatkan sikap loyalitas karyawan terhadap
perusahaan yang mempunyai peranan penting dan pengaruh positif
terhadap peningkatan kinerja perusahaan dimasa mendatang.
B. Saran
Dari hasil penelitian tersebut, disarankan agar penerapan tax planning
pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Makasar dilaksanakan, karena adanya
keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan terjadinya penghematan pajak (tax
saving) dan meskipun lab perusahaan berkurang karna adanya pemberian tunjagan
makan dan transportasi bagi karyawan, tapi dengan pemberia tunjangan tersebut
akan meberikan dampak positif pada perusahaan dimasa mendatang dalam
meingkatkan kinerja perusahaan.
Dan yang paling penting perusahaan harus senantiasa mengikuti
perkembangan peraturan-peraturan perpajakan, agar menjadi wajib pajak yang
62
patuh dalam memmenuhi kewaiban perpajakan dan dapat merencanakan pajak
sebaik mungkin untuk menghasilkan efisiensi beban pajak.
48
BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Laporan Keuangan Perusahaan ( Laporan L/R)
Laporan keungan perusahaan yang disajikan berikut ini adalah laporan
keuangan yang dibuat oleh perusahaan yaitu Laporan L/R yang berhubungan
dengan hutang pajak perusahaan Tahun Buku 2014.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Laporan Laba/Rugi
Periode 1 Januari 2014 – 31 Desember 2014
(dinyatakan dalam juataan rupiah)
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
Pendapatan Bunga 55,092,073
Beban Bunga -20,408,409
PENDAPATAN BUNGA BERSIH 34.683.664
Pendapatan operasional lainnya
Provisi dan komisi lainnya 8,297,069
Laba selisih kurs-bersih 1,560,499
Lain-lain 3,806,803
Jumlah pendaptan operasional lainnya 13,666,371
Pembentukan cadangan kerugian penurunan
nilai -4,426,530
Pembalikan penyisihan estimasi kerugian
49
atas komitmen dan kontinjensi pembalikan 4,240
penyisihan kerugian 174,035
Keuntungan /kerugian yang belum direalisasi
dari kenaikan nilai wajar efek-efek dan
obligasi pemerintah 2,578
Keuntungan dari penjualan efek-efek dan
obligasi pemrintah 183,617
Beban operasional lainnya
Beban gaji dan tunjangan -8,613,202
Beban umum dan administrasi -9,082,350
Lain-lain bersih -2,429,955
Jumlah beban operasional lainnya -20,125,507
LABA OPERASIONAL 24,162,468
Pendapatan bukan operasional bersih 23,361
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK 24,185,829
Beban pajak
Kini -6,046,457
Tangguhan -82,730
Jumlah beban pajak bersih -6,129,187
LABA BERSIH 18,056,642
Sumber: Laporan Keungan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2014)
Berdasrkan laporan Laba/Rugi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. periode
1 januari 2014 – 31 Desember 2014 dapt kita lihat bahwa beban pajak sebelum tax
planning adalah sebesar Rp 6.129.187.000,- dan ini merpakan kewajiba perusahan
yang harus dibayar
50
Agar beban pajak yang ditanggung perusahan menjadi lebih kecil perlu
dilakukan koreksi fiskal dengan menggunakan tax planing tanpa melanggar atuan-
aturan perpajakan yang berlaku yaitu dengan ketntuan-ketentuan yang ada oada
undang-undang pajak penghaslan No. 36 Tahun 2008 dan Keputusan direktorat
Jenderal Pajak dengan memaksimalkan biaya-biaya yang dapat diperkurangkan
pada pajak penghasilan perusahaan dan meminimalkan biaya yang ida
diperkenangkan sebagai pengurang yang diharapkanmapu menngkatkan kinerja
perusahaan dimasa mendatang.
Berdasarkan wawancar penliti dengan Bpk. Putra selaku salah satu
karyawan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Makasar dan terdapat celah yang
asih belum dimanfaatkan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak,
yaitu perusahan tidask memberikan tunjangan makan dan tunjangan transportasi
kepada karyawan yang bisa dijadikan sebagai biaya yang dapat dijadikan sebagai
pengurang dalam menghitung besarnya beban pajak yang ditangung perusahaan.
Laporan Laba/Rugi merupakan suatu tolak ukur untuk menilai tingkat
prestasi yang diperoleh perusahaan pada periode berjalan dan juga menjadi
landasan untuk menyusun suatu rencana kerja yang baik untuk mampu
memeberikan kinerja perusahan yang bak pula dimasa mendatang.
B. Implementasi (penerapan) Tax Planning
Memaksimalkan biaya-biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak
diperkenankan sebagai pengurang.
1. Biaya makan dan minum
51
Perusahaan tidak meberikan tunjangan makan kepada karyawan, tetapi
perusahaan memberikan makan dan minum bersama bagi karyawan.
Pemberian makan bersama bagi karyawan bukan merupakan objek PPh pasal
21 karena makan bersama merupakan pemberian dalam bentuk natura.
Dengan demikian dari sisi karyawan pemberian makan ini tidak menambah
PPh pasal 21 terutang.
Disisi perusahaan berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf e UU PPh No. 36 tahun
2008, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang
diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan tidak dapat dibebankan
sebagai biaya, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh
pegawai. Artinya pemberian makan dan minum walaupun bentuknya natura,
dapat dibiayakan oleh perusahaan. Dengan demikian disisi perusahaan akan
mengurangi PPh badan yang terutang.
Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari PT Bank Mandiri (Persero)
Tbk. Makassar bahwa perusahaan tidak meberikan tunjangan makan ataupun
makan bersama bagi karyawan dan hanya pemberian gaji. Alangkah lebih
baiknya bila perusahaan menyediakan makan dan minum bersama bagi
karyawan karena ini merupakan biaya bagi perusahaan yang dapat
diperkurangkan dalam PPh Badan dan bagi karyawan, penghasilan ini bukan
merupakan ojek pajak. Selain itu, dengan pemberian bentuk natura ini dapat
meningkatkan motivasi dan semangat kerja karyawan, serta meningkatkan
sikap loyalitas karyawan terhadap perusahaan.
52
Perusahaan mengeluarkan uang sebesar Rp 10.000/orang dengan total
karyawan 27.907 orang, berarti dalam satu tahun perusahaan mengeluar uang
untuk menyediakan makan dan minum bagi pegawai sebesar Rp
66,976,800,000,-.
Dengan demikian, dalam penerapn tax palning perusahaan dapat menambah
biaya yang dapat mengurangi PPh badan terutang yaitu sebsar Rp
66,976,800,000,-.
2. Transportasi untuk karyawan
Pemberian tunjangan transportasi menurut Keputusan Direktorat Jenderal -
Pajak Nomor: KEP-57/PJ/2009 tentang Objek Pajak PPh pasal 21 merupakan
penghasilan yang dikenakan pajak bagi karyawan, sedangkan menurut UU
PPh No. 36 tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf a, dapat dikurangkan dalam
penghasilan kena pajak bagi perusahaan.
Berdasarkan hasil wawancara pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Makassar
bahwa perusahaan tidak memberikan tunjangan transpotasi pada karyawan .
Memberikan tujangan transportasi lebih menguntungkan karena dapat
dikurangkan dalam penghasilan kena pajak bagi perusahaan. Misalnya
perusahaan memberikan tunjangan transportasi kepada karyawan sebesar Rp
8,000,-/orang dengan total karyawan 27.907 orang. Dalam satu tahun
perusahaan mengeluarkan uang untuk tunjangan transportasi sebesar Rp
53,581,440,000,-. Pertambahan penghasilan sebagi akibat pemberian
53
tunjangan pajak ini bagi perusahaan juga merupakan pengeluaran yang dapat
dilakukan sebagai biaya. Disisi lain, pemberian tunjangan transportasi ini
dapat mendukung produktifitas kerja dan mewujudkan asas keadilan disuatu
perusahaan, perusahaan memberikan tunjangan transpotasi kepada karyawan
juga untuk memicu semangat kehadiran karyawan untuk bekerja.
3. Pembayaran Premi Asuransi untuk Karyawan
a) Premi asuransi ditanggung oleh perusahaan
Apabila premi asuransi dibayar atau ditanggung oleh pemberi kerja,
menurut Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1
huruf a dapat dijadikan sebagai beban yang dapat diperkurangkan pada
pajak penghasilan perusahaan, namun bagi karyawan menurut Keputusan
Direktur Jenderal Keuangan Nomor KEP – 281/PJ/1998 merupakan objek
Pajak Penghasilan Pasal 21.
b) Premi asuransi ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan
Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi
dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang
pribadi, menurut Keputuasan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP –
281/PJ/1998 tentang PPh pasal 21 dapat dikurangkan sebagai biaya dalam
SPT PPh pasal 21.
c) Premi asuransi sebagian ditanggung oleh perusahan dan sebagian ditanggung
oleh perusahaan.
54
Apabila premi asuransi dibayar atau ditanggung oleh pemberi kerja,
menurut Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1
huruf a dapat dijadikan sebagai beban yang dapat diperkurangkan pada
pajak penghasilan perusahaan. Dengan demikian, premi asuransi
karyawan yang ditanggung perusahaan dapat dijadikan biaya yang dapat
mengurangi pajak penghasilan Perusahaan.
Apabila premi dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, menurut Keputuasan
Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 281/PJ/1998 tentang PPh pasal 21
dapat dikurangkan sebagai biaya dalam SPT PPh pasal 21. Dengan demikian
premi yang dibayar oleh orang yang bersangkutan dapat dijadikan biaya yang
dapat mengurangi pajak penghasilan pasal 21.
Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk. Makassar bahwa premi asuransi karyawan ditangung oleh
perusahaan, ini merupakan tax planning yang tepat karena dapat
menurangi beban Pajk Penghasilan perusahaan, dan ini merupakan aturan
dari pemerintah mengenai premi asuransi yang mewajibkan pemberi kerja
menanggung premi asuransi karyawan.
4. Pembentukan Cadangan Kerugian
Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat 1 huruf c,
Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak
55
dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan yaitu
pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan
usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan
hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan
anjak piutang;
2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan
sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial;
3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan;
dan
6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat
pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah
industry.
Dari uraian di atas maka akan didapatkan rekonsiliasi fiskal setelah dilakukan
penerapan tax planning seperti berikut ini:
56
Tabel. Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Laba/Rugi
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Makassar
(dinyatakan dalam juataan rupiah)
Sumber: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan diolah dengan tax plannig (2015)
KETERANGAN AKUNTANSI
KOREKSI KOREKSI
FISKAL POSITIF NEGATIF
(+) (-)
Pendapatan dan Beban Opersional
Pendapatan Bunga 55,092,073 55,092,073
Beban Bunga -20,408,409 -20,408,409
Jumlah Pendapatan Bunga Bersih 34,683,664 34,683,664
Pendapatan Operasional Lainnya
Provisi dan komisi lainnya 8,297,069 8,297,069
Laba Selisih Kurs-Bersih 1,560,499 1,560,499
Lain-lain 3,808,803 3,808,803
Jumlah Pendapatan Operasional
Lainnya 13,666,371 13,666,371
Pembentuka Cadangan Kerugian
Penurunan Nilai -4,426,530 -4,426,530
Pembalikan Penyisihan Estimasi
Kerugian atas Komitmen
dan Kontinjensi 4,240 4,240
Pembalikan Penyisihan Kerugian 174,035 174,035
Keuntungan/Kerugian yang Belum
Direalisasi Atas
Kenaikan Nilai Wajar Efek-efek dan
Obligasi Pemerintah 2,578 2,578
Keuntungan dari Penjualan Efek-efek
dan Obligasi Pemerintah 183,617 183,617
Beban Operasional Lainnya
Beban Gaji dan Tunjangan -8,613,202
120,558 (F1,2
tax planing) -8,733,760
Beban Umum dan Administrasi -9,082,350 -9,082,350
Beban Lain-lain -2,429,955 -2,429,955
Jumlah Beban Operasional Lainnya -20,125,507 -20,246,065
Laba Operasional 24,162,468 24,041,910
Pendapatan Bukan Operasional Bersih 23,361 23,361
Laba Sebelum Manfaat Beban Pajak 24,185,829 24,065,271
Beban Pajak
Kini -6,046,457 -6,016,318
Tangguhan -82,730 -82,730
Jumlah Beban Pajak Bersih -6,129,187 -6,099,048
Laba Bersih 18,056,642 17,966,223
57
C. Hasil Penlitian
Dari uraian hasil rekonsilasi fiskal diatas, maka diperoleh hasil
perubahan atas beban pajak, sebagai berikut:
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Pajak Penghasilan dan Laba Bersih
(Dinyatakan dalam ribuan rupiah)
Sebelum Tax Planning
Laba Kena Pajak 24,185,829
Pajak Kini -6,046,457
Pajak Tangguhan -82,730
Jumlah PPh -6,129,187
Laba Bersih 18,056,642
Sesudah Tax Planning
Laba Kena Pajak 24,065,271
Pajak Kini -6,016,318
Pajak Tangguhan -82,730
Jumlah PPh -6,099,048
Laba Bersih 17,966,223
Sumber: Rekonsiliasi Fiskal (Data olahan 2014)
D. Pembahasan
Secara umum manajemen perusahaan dalam melakukan tax planning
adalah untuk mengoptimalkan laba setelah pajak (after tax return), sebab hasil
tersebut dapat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan atas tindakan
operasi perusahaan untuk melakukan investasi dengan cara menganalisa secara
cermat dan memanfaatkan peluang yang ada dalam ketentuan peraturan yang
dibuat oleh pemerintah, sedangkan motivasi utama dari implementasi tax planning
diantaranya adalah adanya perbedaan dasar pengenaan pajak dan celah-celah
perpajakan.
58
Implementasi tax planning pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Makassar merupakan salah satu bagian dari strategi perusahaan secara
keseluruhan dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan. Sejalan dengan
dinamika era globalisasi dengan diwarnai dengan persaingan, adalah sangat
rasional untuk mengelola kewajiban perpajakan sebaik mungkin sehingga dapat
dihindari pemborosan sumber daya dalam bentuk sanksi perpajakan.
Penghindaran pemborosan tersebut merupakan optimalisasi sumber daya
perusahaan kearah yang lebih produktif dan efisien, sehingga minimalisasi
pemborosan tersebut dapat meningkatkan kinerja perusahaan, yaitu dengan
bekerja secara benar (doing things right) dan mengerjakan yang seharusnya
(doing the right things) tanpa melupakan kerja keras yang dibarengi kerja secara
cermat.
Tax Planing yang dilakukan pada pada PT bank mandiri (persero) Tbk.
Makassar dilakukan berdasakan peraturan-peraturan yang terkandung dalam
Undang-undang perpajakan No. 36 tahun 2008 dan Keputusan Direktorat Jenderal
Pajak Nomor: KEP – 51/PJ/2009.
Dalam penerapan tax planning bagi perusahaan adalah berkurangnya PPh
terutang yaitu jika sebelum tax planning jumlah PPh terutang perusahaan pada
tahun 2014 adalah sebesar Rp 6,129,187,000,-, maka setelah dilakukan tax
planning jumlah PPh terutang perusahaan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp
6,099,048,000,-. Jumlah kewajiban PPh Badan akan berbeda apabila Wajib Pajak
menerapkan tax planning secara efektif berdasarkan Peraturan Perpajakan yang
berlaku, sehingga dapat menimbulkan penghematan pajak yang bermanfaat bagi
59
kepentingan perusahaan. Walaupun laba perusahaan menjadi berkurang, tapi
dengan penerapan tax planning pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Makassar
yaitu pemberian tujangan makan dan transportasi sangat berpengaruh dalam
meningkatkan motivasi dan semangat kerja karyawan, serta meningkatkan sikap
loyalitas karyawan terhadap perusahaan yang mempunyai peranan penting dan
pengaruh positif terhadap peningkatan kinerja perusahaan dimasa mendatang.
DAFTAR PUSTAKA
Direktorat Jnederal Pajak. 2013. Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-
PJ.091/PPh/UU/001/2013-00 Undang-undang PPh dan cara
pelaksanaannya. Jakarta Selatan
Direktorat Jnederal Pajak. 2013. Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-
57/PJ/2009 Undang-undang PPh dan cara pelaksanaannya. Jakarta Selatan
Mardiasmo. 2011.Perpajakan-Edisirevisi 2011. Yogyakarta: Cv. Andi Offset
Muljono, Djoko. 2009. Tax Planning Menyiasati Pajak dengan Bijak. Yogyakarta:
Andy Offset.
Pohan, Chairil Anwar.2013. Manajemen Perpajakan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
Utama.
Prasetyo, Dwi Sunar. 2012.Buku Pintar Pajak. Jogjakarta: Laksana
Pudyatmoko, Y. Sri. 2006. Pengantar Hukum Pajak. Yogyakarta: Andy Offset.
Purwono, Herry.2010.Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Jakarta:
Erlangga
Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan
kelima atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak
Penghasilan
Suandy, Erly. 2008. Perencanaan Pajak. Jakarta: SalembaEmpat
Waluyo. 2006. Perpajakan Indonesia. Jakarta: SalembaEmpat
Yushita, Amanita novi. 2013. Manajemen Perpajakan.
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/ pendidikan/Amanita Novi Yushita.
Zain, Mohammad. 2008. ManajemenPerpajakan. Jakarta: Salemba Empat.