SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

91
SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA GELA KECAMATAN TALIABU UTARA KABUPATAN PULAU TALIABU PROVINSI MALUKU UTARA Oleh: Boliadi Sahupala Nomor Induk Mahasiswa: 1056 11105117 PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 2021

Transcript of SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

Page 1: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

SKRIPSI

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA GELA

KECAMATAN TALIABU UTARA KABUPATAN PULAU

TALIABU PROVINSI MALUKU UTARA

Oleh:

Boliadi Sahupala

Nomor Induk Mahasiswa: 1056 11105117

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

Page 2: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

i

SKRIPSI

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA GELA

KECAMATAN TALIABU UTARA KABUPATAN PULAU

TALIABU PROVINSI MALUKU UTARA

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meyelesaikan Studi Dan Memperoleh

Gelar Sarjana (S.Sos)

Disusun Dan Diajukan Oleh:

BOLIADI SAHUPALA

Nomor Induk Mahasiswa : 105611105117

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

Page 3: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …
Page 4: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …
Page 5: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …
Page 6: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

v

APSTRAK

BOLIADI SAHUPAL: 2021. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa

Gela Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Propinsi Maluku

Utara. (dibimbing, Jaelan Usman dan Asnyari Mone)

Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan serta menjelaskan Fungsi Badan

Permusyawaratan Desa di Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau

Taliabu Provinsi Maluku Utara.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan

teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara untuk

mendeskripsikan serta menjelaskan fungi BPD yang ada di Kantor Desa Gela

Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu. Informan dari penelitian ini

meliputi kepala desa, pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta

masyarakat umum. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dikaji dengan

menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fungsi Badan Permusyawaratan

Desa di Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi

Maluku Utara, kemajuan fungsi badan permusyawaratan desa sudah di katakana

bagus di lihat dari aspek (1) menyepakati rancangan peraturan desa sudah di

katakana bagus dalam melakukan rancangan peraturan desa sudah teralisasi

dengan baik dalam merancang peraturan desa yang sesuai dengan prosedur yang

dikeluarkan oleh kantor pemerintah pusat, (2) Menampung dan menyalurkan

aspirasi masyarakat sudah di katakana bagus karna aspirasi masyarakat sudah

disampaikan kepada kepala desa itu sendiri sudah terlaksana dengan baik sesuai

dengan fungsi BPD, (3) Melakukan pengawasan kinerja kepala sudah di katakan

belum bagus karna anggota BPD yang sering melakukan absen tanpa

pemberitahuan sebelumnya ke pihak BPD sehingga pengawasan kinerja kepala

desa sudah teralisasi dengan cukup baik hal ini karena ada kordinasi antara kepala

desa dan BPD yang bekerja sama dalam membangun roda pemerintah desa yang

lebih maju dan berkembang.

Kata kunci: Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

Page 7: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

vi

KATA PENGANTAR

Assalamualikum wr wb.

Segala puji dan syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan

kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya terlebih-

lebih nikmat kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan sikripsi. Bukti

dari perjuangan yang Panjang dan jawaban atas do’o yang senang tiasa

mengalir dari orang-orang terkasi. Sholawat serta salam juga peneliti

sampaikan kepada nabiullah Muhammad SAW yang telah mebawah kita dari

alam yang biadab menuju alam yang beradab, yang telah menggulung tikar-

tikar kebodohan dan membentang tikar-tikar kebenaran

Skripsi dengan judul “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa

Gela Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi

Maluku Utara” yang penulis susun sebagai salah satu syarat dalam

menyelesaikan pendidikan program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di kampus Universitas Muhammadiyah

Makassar.

Kusus penulis menyampaikan terimakasi yang sebesar-besarnya kepada

kedua orang tua saya yang tercinta, yang telah berjuang demi kesuksesan

anaknya, yang telah melahirkan, dan mebesarkan dan medidik dengan

sempenuh hati dan kasi sayang kepada penulis.

Selain itu pulah penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan

Page 8: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

vii

terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu

pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang

terhorma.

1. Bapak Dr. Jaelan Usman, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Ansyari

Mone, M.Pd selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya

membimbing dan dorongan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat

diselesaikan.

2. Prof. Dr. H. Ambo Asse,M.ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Ibu Dr. Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si Selaku Dekan Fakulas Ilmusosial Dan Ilmu

Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak Nasrul Haq, S.Sos, MPA Selaku Ketua Prodi Ilmu Adminstrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

5. Seluruh staf pengajar, baik dosen maupun asisten dosen, staf pegawai yang

ada di lingkup fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Muhammadiyah Makassar.

6. Seluruh pemerintah Kabupaten Pulau Taliau Maluku Utara, khusunya para

aparatur Desa Gela, dan pengurus Badan Permusyawaratan Desa Gela yang

telah banyak membantu kemudahan serta kelancaran dalam melakukan

penyusunan tugas akhir ini.

7. Teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Negara terimakasih untuk

segala cerita, kenangan dan kebersamaannya selama ini.

8. Saudaraku dan saudariku Kelas IAN 17B yang setiap saat yang selalu

membatu penulis, dilapangan ntuk mendapatkan informasi yang di butuhkan,

Page 9: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …
Page 10: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

ix

DAFTAR ISI

JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR ...................................................... i

HALAMAN PENERIMAAN TIM ........................................................................iiii

HALAMAN PERNYATAANUJIAN AKHIR ....................................................... iii

APSTRAK ................................................................................................................. iv

KATA PENGANTAR ............................................................................................... v

DAFTAR TABEL ..................................................................................................... vi

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................... xii

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ................................................................................ 1

B. Rumusan Masalah ......................................................................................... 7

C. Tujuan Penelitian ........................................................................................... 7

D. Manfaat Penelitian ........................................................................................ 8

BAB II TINJAUAN PENELITIAN ......................................................................... 9

A. Penelitian Terdahulu ..................................................................................... 9

B. Fungsi BPD ................................................................................................... 9

C. Kerangka pikir ............................................................................................. 23

D. Fokus Penelitian .......................................................................................... 24

E. Deskripsi Fokus ........................................................................................... 25

BAB III METODE PENELITIAN ........................................................................ 29

A. Waktu dan Lokasi Penelitian ...................................................................... 29

B. Jenis dan Tipe Penelitian ............................................................................. 29

C. Informan ...................................................................................................... 30

D. Teknik Pengupulan Data ............................................................................. 31

E. Teknik Analisis Data ................................................................................... 32

F. Teknik Keabsahan Data .............................................................................. 33

BAB 1V HASIL PEMBAHASAN .......................................................................... 35

A. Deskripsi Lokasi Penelitian ........................................................................ 35

B. Hasil Penelitian ........................................................................................... 44

Page 11: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

x

C. Pembahasan Penelitian ................................................................................ 53

BAB V PENUTUP ................................................................................................... 61

A. Kesimpulan .................................................................................................. 61

B. Saran ............................................................................................................ 62

DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................. 64

LAMPIRAN ............................................................................................................. 66

Page 12: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

xi

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .................................................................................... 7

Tabel 3. 1 Informan ................................................................................................... 23

Tabel 4. 1 Jumblah Penduduk Desa Gela ................................................................. 28

Tabel 4. 2 Tingkatan Kesaejatraan Masayarakat Desa Gela KK Jiwa ..................... 29

Tabel 4. 3 Mata Pencahrian Desa Gela ..................................................................... 30

Tabel 4. 4 Sarana Umum ........................................................................................... 31

Tabel 4. 5 Prasarana Transportasi ............................................................................ 32

Tabel 4. 6 Pembagian Wilaya D esa Gela ................................................................. 33

Page 13: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

xii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir...................................................................................... 22

Gam bar 4. 7 Struktur Organisasi ............................................................................. 34

Page 14: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bedasarkan sejarah desa merupakan terbentuknya masyarakat politik dan

pemerintahan di Indonesia lebih jauh dari pada sebelumnya masyarakay bangsa

Indonesia terbentuk berdasrkan struktur sosial yang ada disetipa desa yang

memiliki adat yang trdiri masyarakat, dan lain sebaggainya telah menjadi institusi

sosial yang memiliki posisi dan peranan yang sangat penting. Desa merupakan

istitusi yang memiliki otonomi desa dengan transisi adat istiadat, sesui dengan

perturan yang ditentukan sangat kuat dan kental bahkan dinilai dengan relatif dan

mandiri.

Dapat mejelskan tentang desa merupakan wujud bangsa yang paling kuat

dan kongkrit, sesuai dengan kemajuan teknologi dapat dikembangkan sesui zaman

yang semakin modern berdasrkan ini sangat jelas terlihat pada masa pemrintahan

benar-benar mejalani demokrasi sesui UU Nomor 5 tahun 1979 melakukan sistem

dan sentralisasisesuai birokrasi yang samatentu pemerintahan desa, tampa

menghiraukan keanekaragaman yang sama masyarakat adat dan pemerintahan.

Lahirnya reformasi politik dan penggantian Pemerintahan yang terjadi pada

tahun 1998, diikuti pula dengan lahirnya, sesuai dengan UU Nomor 22 tahun

1999 tentang pemerintahan daerah yang menggantikan aturan UU Nomor 5 Tahun

1979 sesuai selanjutnya sebagaimana yang telah tertera dalam Pasal 93 UU

Nomor 22 Tahun 1999 dan PP Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum

pengaturan mengenai desa menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran

Page 15: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

2

serta masyarakat, pemerataan dan sesuai dengan ketentuan serta memperhatikan

potensi dan kejemukan yang sama dengan daerah yang ada di setiap wilaya.

Selanjutnya Pemerintahan Desa dikuatkan dengan diberlakukannya Nomor 32 UU

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dengan pelimpahan wewenang yang

seluas-luasnya kepada Desa dengan disertai pemberian hak dan kewajiban dalam

menyelenggarakan sesuai dengan otonomi desa. Sesuai dengan yang ada di desa

diberi kesempatan sesuai dengan tumbuh dan berkembang menuju arah

perkembangan dan sesui kemajuan yang tepat dalam dan sesui terarah dalam hal

pelayanan dan pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat sesui dengan

peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang perturan desa, disebutkan

bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilki batas-batas

wilayah yang berwenang untuk meyusun dan mengurus kepentingan masyarakat

yang ada di setiap tempat, sesui dengan hak asal-usul adat istiadat setempat sesui

dengan peraturan yang ada dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara

kesatuan repblik Indonesia. “Rusdia & Wirawan, (2020)”.

Menuru “Walujan, (2018)”. Sebab Pemerintahan terbentuk bermula dari

adanya Desa yang pada akhirnya membentuk masyarakat politik dan

Pemerintahan di Indonesia. Pada kenyataannya desa dan seringkali luput dari

perhatian umum khususnya dari bidang Pemerintahan. Ditetapkannya UU Nomor

22 Tahun 1999 dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

dipandang sebagai suatu bagian dari proses demokratisasi di Indonesia. Penetapan

otonomi merupakan langkah awal untuk menuju kepada negara yang demokratis

dan sesuai dengan nilai luhur dan tujuan UUD 1945. Dalam UU 1945 pasal 18

Page 16: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

3

meyebutnya bahwa pembangunag yang ada di daerah wilaya Indonesia terbagi

atas daerah besar dan ada daerah kecil, dengan bentuk dan susunan

Pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Dengan demikian UUD

negara repoblik indonesia Tahun 1945 mnyatakan secara tegas bahwa Pemerintah

Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sesuai yang di bentuk dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32

Tahun 2004 merupakan perwujudan demokrasi. Dan kedua undang-undan tersebut

telah diatur tentang peraturan pemerintahan desa yang terdiri dari Kepala Desa

dan Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai dengan adanya badan permusyawartan

desa yang sesuai dengan merupakan wujud demokrasi pemerinta yang ada di

Desa. Sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 badan permusyawartan desa yang

sebelumnya disebut dengan Badan Perwakilan Desa, yang berfungsi mengayomi

masyarakat adat istiadat.

Membuat aturan desa menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan

pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan desa. Demikian, badan

perwakilan desa. Fungsi regulasi dan pengawasan. Sementara di dalam Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 22

Tahun 1999 menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Yang di sebut lembaga pemerintahan desa (LPD) sebelunya

Page 17: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

4

berna lembaga perwakilan desa dan dirubah mejadi badan permusywaratan desa

(BPD) pada hakekatnya kedudukan kedua lembaga ini sama memiliki fungsi

perwakilan regulasi, legislasi dan pengawasan terhadap kepal desa yang mejalani

pimpinan pemerintahan desa.

Namun yang membedakan adalah dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, Badan

Permusyawaratan Desa tidak mempunyai fungsi proses adat karena di dalam

Undang-undang ini tidak menekankan pada asal-usul adat suatu desa. Sesuai

dengan susunan sementara ini jika ditinjau dari Undang-Undang mengenai

pemerintahan desa yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala

Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pengurus terdiri dari

Perangkat Desa tokoh masyarakat dan ketua yang ketuanya adalah Kepala Desa

sendiri sehingga kepala desa memiliki peranan penting yang ada desa.

Tentu tidak mencerminkan cita-cita demokrasi sebab Kepala Desa sebagai

pemimpin desa sebagai pemimpin menjelaskan bagaimana kedudukan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) anggota badan permusyawartan desa adalah wakil

dari wilaya penduduk desa yang bersangkutan ditetapkan dengan cara

musyawarah dan mufakat bersama-sama. Dalam hal ini Kepala Desa tidak

memilki peranan untuk menduduki jabatan sebagai ketua dalam BPD, bahkan

BPD berfungsi untuk mengawasi Kepala Desa dalam menjalankan Pemerintahan

Desa. Hal ini mencerminkan demokratisasi yang nyata dalam Pemerintahan Desa.

Sesuai dengan peraturan pemerintah desa dan pemrintahan daerah, Desa

diartikan juga sebaggai satu kesatuan penduduk yang terdiri dari masyarakat desa

yang ada diwilya dengan aturan hukum, mempunyai batasan wilayah otoritas,

Page 18: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

5

memiliki tugas dan kewenagan dalam mengurus kebutuhan dan kepentingan

masyarakat desa yang didasarkan pada hak asal-usul serta kebudayaan setempat

yang disetujui dan dibentuk kedalam tata kelola pemerintahan nasional yang

sesuai dengan yang berkedudukan di kabupaten kota, memiliki tujuan dalam

memberikan ide dan gagasan kepada perangkat Desa serta masyarakat dalam

melaksanakan rencana pembangunan sesuai dengan kebutuhan rumah tangganya

masing-masing.

Fungsi BPD yang ditetapkan Berdasakan UU No. 6 tahun 2014, pasal 55,

Permendagri No. 110 tahun, 2014. Fungsi badan permuswaratan desa di bagi

tigga, membahas serta meepakati rancangan peaturan desa bersama Kepala Desa,

menampung serta meyalurkan aspirasi masyarakat, menjelaskan pengawasan atau

kontrol terhadap Kepala Desa. Berdasarkan fungsinya, dalam konteks tata kelola

roda pemerintahan desa, BPD sangat berperan penting dalam hal memberdayakan

masyarakat agar dapat dilihat tercapainya keberhasilan desa dalam hal

pembangunan dan pengelolaan aset diperlukan tata kelola pemerintahan desa yang

bisa berjalan secara efektif dan efesien sesuai dengan tugas fungsinya sebagai

(BPD) badan permusyawaratan desa, untuk menyelenggarakan pemerintahan desa

serta pembangunan desa sesuai dengan rumah tangga masing-masing desa.

Dengan begitu, prinsip yang ada didalam UU Desa membantu kebutuhan

desa sebagai daerah mandiri. Sesuai dengan landasan munculnya undang-undang

tentang desa yaitu proses pembangunan nasional minim diperhatikan dan

dirasakan oleh masyarakat khususnya yang berada di setiap desa. Membahas

tentang desa diharapkan dapat memberikan percepatan pembangunan dalam skala

Page 19: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

6

lokal, yang dapat memacu kemajuan uatu daerah pembangunan ekonomi terutama

yang ada di Desa. Pemerintah desa bersama pemerintah daerah harus paham dan

dapat menciptakan perubahan pembangunan yang ada di desa melalui beberapa

metode, baik pembaharuan, pemberdayaan, maupun pengawasan terhadap

terlaksananya proses pembangunan yang ada didesa.

Menurut “IRAWAN,(2019)”. Badan permusyawaratan desa BPD sebagi

uansur penyelenggara pemerintahan desa yang berfungsi menampung serta

menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan dalam penetapan

dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, kebijakan

yang ditetapkan oleh kepala desa mengemukakan Sitruktur kelembagaan dan

mekanisme kerja disemua tingkat pemerintah, khususnya pemerintah desa harus

diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang sadar akan peraturan

terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Pemerintah desa yang didalamnya terdiri dari Kepala Desa bersama perangkat

Desa beserta BPD diminta agar menjalankan tugas pemerintahan desa dengan

baik. Seperti dalam hal pembahasan dan perumusan kebijakan peraturan desa,

terutama pada hasil ekonomi serta pengelolaan aset desa.

Bukan hanya itu, pemerintah juga diminta agar menyediakan pelayanan

terhadap masyarakat desa, seperti dalam kependudukan, pendidikan serta

kesehatan.

BPD adalah ujung tombak dari pemerintahan daerah yang dapat memberikan

pelayanan kepada masyarakat serta menjalankan pembangungan di wilayah atau

daerah masing- masing. Dari hasil obeservasi saya di desa gela kecematan taliabu

Page 20: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

7

utara kabupaten pulau taliabu provinsi maluku utara pada tanggal 02 maret 2020

banyak masyarakat desa gela yang belum paham terkait fungsi BPD dan

perangkat Kepala Desa. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dari

latar belakang diatas penulis tertarik mengakat judul tentang “Fungsi Badan

Permusywaratan Desa DI Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten

Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka

rumusan masalah penelitian ini adalah bagaiman fungsi (BPD) di Desa Gela

Kacamatan Taliabu Utara Kabupeten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah penelitian yang telah di ungkapkan,

maka tujuan penelitian yang ingin di capai adala

Bagaimana Fungsi Badan Permusyawaratan Desa terbagai tiga bagian di

Desa Gela Kecamata Taliabu Utara Kabupaten Pulau Talabu Propinsi Maluku

Utara. membahas dan meyepakati rancangan peraturan Desa Bersama kepala Desa

,menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat ,pengawasan terhadap kinerja

kepala Desa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai

bahan kajian bagi anggota BPD dan kepala Desa khususnya di Desa Gela,

Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku

Page 21: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

8

Utara.

2. Untuk saling memberi ruang gerak berdasarkan fungsi dan penerapanya

masing-masing dan menjadi bahan kajian dalam rangka meningkatkan

efektifitas kerja dalam menjadikan kehidupan masyarakat yang demokratis

berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

Page 22: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berikut ini adalah penelitian terdahulu dalam bentuk

beberapa jurnal yang diberikan pedoman dan penjelasan berkaitan dengan

penelitian. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam

melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan

dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis

tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian

penulis, Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam

memperkaya bahan kajian dalam penelitiannya yaitu :

a. Menurut Setyaningrum & Wisnaen, (2019), dengan mengambil. Judul

Pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa terhadap

penyelengaraan Pemerintahan desa.

1. Tujuan Keanggotaan badan permusyawaratan desa plumbon yang “asal

tunjuk” karena di tiap dusun mengalami kesulitan saat mengajukan

wakilnya, orang yang di anggap mampu tetapi tidak mencalonkan diri

hingga akhirnya mempengaruhi kualitas badan permusyawaratan desa.

Tidak adanya pembinaan secara khusus dari pemerintahan daerah.

semangatpembentukan peraturan desa tidak di barengi dengan usaha

pemerintah untuk melakukan pelatihan maupun pembimbingan bagi

anggota badan permusyawaratan desa. Pola hubungan badan

permusyawaratan desa dan pemerintah desa yang kurang harmonis, hal ini

Page 23: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

10

di dasari adanya anggapan bahwa salah satu berada pada kedudukan lebih

tinggi daripada yang lainya.

2. Metode Berdasarkan taori maka saya ambil metode penelitian yaitu

kualitatif yang sesuai dengan acuan judul saya untuk menjadi referensi atau

pembahasan dari judul saya.

3. Hasil Pemerintah desa adalah kepala desa dan badan permusyawaratan desa

(BPD). Keberadaan BPDmerupakan representasi masyarakat yang

mempunyai fungsi: mebahas dan meyepakati rancangan peraturan desa

bersama kepala desa, menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat

desa, melakukan pengawasan kepala desa. Upaya untuk mengatasi

hambatan dengan menumbukan partisipasi aktif masyarakat

meyelenggaraan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah desa,

perbaikan hubungan BPD dan pemerintah desa penyelesain komflik

masyarakat desa.

b. Menurut Ismanudin & Setiawan, (2019), dengan mengambil judul peran

dan fungsi badan permusyawaratan desa (BPD) dalam perencanaan

pembagunan desa di desa singaraja kecamatan indramayu kabupaten

indramayu.

1. Tujuan Dilihat dari aspek pembahasan dan menetapkan peraturan desa

(Perdes) bersama kubu,bahwa pelaksanaan peran BPD dalam perencanaan

pembangunan desa di desa singaraja kecamatan indramayu secara umum

kurang berjalan secara efektif.hal terlihatari lemahnya peran BPD pada

pelaksanaan pembahasan dalam menyususn rancangan pembangunan,

Page 24: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

11

pembahasan dalam menyusun program pembangunan,dan penetapan

program/kegiatan pembangunan di tingkat desa tersebut penjelasan dari

indicator tersebut dapat di uraikan sebagai berikut. a. Kemampuan dalam

membahas dalam menyusun rencana pembangunan. b. Kemampuan

membahas dalam menyusun program. Dalam perencanaan pembangunan di

desa singaraja, BPD seharusnya memiliki bebrapa peran,termaksud

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan

kubu yang terkait dengan pelaksanaan rencana pembangunan di desa

tersebut.adapun indicator-indikator pengawasan BPD tersebut dapat dilihat

dari indicator-indikator yaitu mengusahakan supaya pelaksanaan rencana

berjalan sesuai dengan rencana,apabila terdapat penyimpangan maka perlu

di ketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut,dan apa sebabnya,dan di

lakukan tindakan korektif terhadap adanya penyimpangan-penyimpangan.

2. Metode Berdasarkan taori maka saya ambil metode penelitian yaitu

kualitatif yang sesuai dengan acuan judul saya untuk menjadi referensi atau

pembahasan dari judul saya.

3. Hasil Bahwa peran dan fungsi BPD dalam perencanaan pembangunaan yang

masi kurang efektif tersebut, diantaranya masi rendahnya kualitas

sumberdaya manusi (SDM) dalam kepengurusan BPD adanya keterbatasan

sumber daya, baik dalam perencanaan pembangunaan maupun pelaksanaan

pembangunaan di desa, dan lemhnya kerja sama kemitraan antarah

pemerintah desa dengan BPD setempat, serta kurang optimalnya kegiatan

sosialisasi dalam perencanaan pembangunaan, baik yang dilakukan oleh

Page 25: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

12

pemerintah kecamataan maupun oleh dinas/instansi terkait. Beberapa

kendala penerapan peran BPD tersebut selama ini masi bisa diatasi, namun

perlu di tingkatkan lagi kulitas peran dan fungsi BPD.

c. Menurut Aprila, (2020), dengan mengambil judul analisis pelaksanaan

fungsi badan permusyawaratan desa (BPD) dalam penyelengaraan

pemerintahan desa di desa kolek kecatan sangkulirang kabupaten kutai

timur.

1. Tujuan menurut peneliti jika BPD dan pemerintah desa kolek suda bisa

membuat peraturan tentang APBDes dan berjaan dengan lancer tampa

hambatan,maka alngkah baiknya juga jika bisa di imbangi dengan peraturan

desa dengan pembuatan peraturan desa yang memang benar-benar di

butuhkan oleh masyarakat.meskipun suda berjalan dengan baik dalam segi

membuat peraturan desa tentang APBDes yang mana peraturan yang di buat

suda sesuai dengan kehendak masyarakat setempat namun tetap saja

peraturan desa harus tetap di buat guna mengatur masyarakat desa dan bisa

di jadikan sebagai pedoman masyarakat desa kolek.tampa adnya peraturan

desa yang perlu di patuhi dan di taati oleh masyarakat setempat tentu di

khawatrikan dapat menimbulkan dan mengakibatkan kekacauan di desa

kolek karena masyarakat dapat melakukan segala sesuatu dengan sesuka

hatinya karena tidak adnya peraturan yang membatasi mereka.

2. Metode Berdasarkan taori maka saya ambil metode penelitian yaitu

kualitatif yang sesuai dengan acuan judul saya untuk menjadi referensi atau

pembahasan dari judul saya.

Page 26: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

13

3. Hasil Penelitian ini menjukan bahwah pelaksanaan fungsi dari BPD. Di deas

kolek yaitu peraturan desa yang di buat masi minim, serta kurang di

adakanya rapat atau forum diskusi untuk menggali dan menampung aspirasi

masyarakat desa. Namun untuk pengawasan kinerja kepala deas sudahdi

jalankan dengan baik yang mana BPD selalu meminta laporan keterangan

pertanggung jawaban setiap tahunya kepada kepala desa kolek, adapun

kendala yang menghambat pelaksanaan fungsi BPD.

d. Bedasarkan penelitian tersebut mebedakan dengan penelitian saya saat ini

yaitu:

1. Fungsi Badan Permusawaratan Desa Di Desa Gea Kecamatan Taliabu Utara

Kabupaten Pulau Taliabu Maluku Urata.

2. Pada penelitian terdahulu dominan pada Pelaksanaan Fungsi Badan

Permusawaratan Desa Terhadap Penyelegaraan Desa, sedangakan penelitian

saya saat ini mengenai fungsi badan permusawaratan desa di desa gela

kecamatan taliabu utara kabupaten pulau taliabu maluku utara. Oleh karna

itu fungsi BPD dalam perencanaan pembangunan yang efektif dalam

kepengurusan BPD di perlukan sumber daya yan cukup bannyak dalam

meyakinkan masyarakat mengenai pentingnya fungsi-fungsi BPD yang ada

di kantor desa.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No Judul Metode Hasil

1 Pelaksanan fungsi

badan

permusyawaratan desa

terhadap penyelegaran

pemerintah desa

Berdasarkan teori maka

saya ambil metode

penelitian yaitu kualitatif

Keberadaan BPD

reprensentasi

masyarakat yang

mepunyai fungsi

mebahas dan

Page 27: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

14

meyepakati

rancangan

meyalurkan

aspirasi

masyarakat desa

melakukan

pengawasan

kpada desa.

2 Peran dan fungsi badan

permusyawaratan desa

(BPD) dalam

perencanaan

pembangunan desa

didesa singaraja

kecamatan indramayau

kabupaten indramayu

Metode berdasarkan teori

maka saya ambil metode

penelitian ini yaitu

kualitatif

Bahwa peran dan

fungsi BPD

dalam perencanan

pembangunan

yang mai kurang

efektif.

3 Analisi pelaksanaan

fungsi BPD badan

permusyawaratan desa

(BPD) dalam

penyelegaraan

pemerintah desa di

desa dalam

penyelegaraan

pemerintah desa di

desa kolek kecamatan

sangkulirang

kabupaten kutai timur

Metode berdasarkan teori

maka saya ambil metode

penelitian yaitu kualitatif

Pelaksanaan

fungsi BPD serta

kurang di adakan

rapat atau forum

diskusi untuk

menggali dan

menampung

aspirasi

masyarakat desa,

namun untuk

pengawasan

kinerja kepala

desa.

B. Fungsi BPD

1. Pengertian BPD

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan organisasai yang berfungsi

sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menmpung

dan meylurkan aspirasai masayarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduuk

desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawara dan mufakat. Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran yang besar dalam membantu

Kepala Desa untuk meyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara

Page 28: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

15

keseluruhan. Dalam UU No 6 tahun 2014 badan permusyawaratan desa (BPD)

mempunyai fungsi:

a. Membahas dan meyeakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;

b. Menapung dan meyalurkan asapirasi masyarakat desa; dan

c. Melakukan pengawasan kinerja kepal desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada hakikatnya adalah mitra kerja

pemerintah desa yang memiliki kedudukan yang sama pentingnya dalam

meyeleggarakan urusan pemerintah desa. Sebaggai lembaga legislasi Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hak untuk mebahas dan meyepakati

rancangan peraturan desa bersama kepala desa.

Badan permusyawaratan desa juga memiliki fungsi untuk menampung serta

meyelurkan aspirasi masayarakat desa. Melalui badan permusyawaratan desa

(BPD) masyarakat dapat meyalurkan segala aspirasi yang kemudian natinya akan

disampaikan kepada kepala desa.

Kemudian badan permusyawaratan desa (BPD) juga sebaggi fungsi

pengawasan, sebaggai lembaga pengawasan, badan permusyawaratan desa (BPD)

memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan

desa, angaran dan pendapat belanja desa (APBDes) serta pelaksanaan keputusan

kepala desa. Selain itu, dapat juga dibentuk lembagga kemasyarakatan desa sesuai

kebutuhan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyeleggaraan

pembangunan (Taliziduhu, 2014).

2. Pengertian Kinerja

Kinerja adalah “suatu upaya medapatkan kondisi yang unggul dengan

Page 29: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

16

melakukan pembahruan sebagai wahan untuk membawa inovasi kedaam

organisasi” (siagian 1995:214).

Kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance (prestasi

kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang).menurut

Mangkunegara (2011:67) pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja

secarah kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa inerja adalah sesuatu upaya

mendaptkan melalui kemauan kinerja yang dimiliki oleh pegawai didalam

melaksanakan tugas-tugas yang mejadi tanggun jawabnya. Pengukuran kinerja

dapat dilakukan melalui :

a. Ketetapan waktu pada meyelesaikan tugas, yaitu kesanggupan

meyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

b. Peyelesaian pekerjaan melebihi target yaitu apabila meyelesaikan

pekerjaan melebihi target yang ditentukan oleh organisasi.

c. Bekerja tampa kesalahan yaitu tidak melakukan kesalahan terhadap

pekerjaan. (Mangkunegara 2001:667) seljutnya standar dalam penilayan

kenerja mencankup:

Fungsi BPD yang ditetapkan Berdasakan UU No. 6 tahun 2014, sesuai pasal

55, Permendagri No. 110 tahun, 2014 fungsi BPD disebutkan sebagai berikut

menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

a) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.

Page 30: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

17

c) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Menurut Kurniawan, (2018), mejelaskan tentang fungsi BPD mempunyai

fungsiyan adalah mebahasas dan menyepakati rancangan, dan peraturan desa

bersama kepala desa, dan menyalurkan melakukan aspirasi masyarakat,

pengawasan kinerja kepala desa, di mana megandung banyak makna yang

terpenting di dalam kantor desa. Adapun beberapa poin di dalam fungsi BPD

sebagi berikut:

a. Membahas dan meyepakati Rancangan peraturan desa

Peyusunan rancanga dari perturan desa adalah mejadi pedoman hidup bagi

pemerintah desa, BPD dan Kepala Desa dalam rangka peyusunan produk hukum

yang ditetapkan di desa berdasarkan sitandarrisasi sesuai ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. Peraturan Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan

Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa, Menurut

"Nurhayati & Riwanto, (2014) dalam Mohamad Syaiffulah, 2005”. Peraturan

Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa

setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Peraturan Desa berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih

lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Desa

dibuat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, dengan demikian

Peraturan Desa merupakan penjabaran dari Peraturan Perundang-undangan yang

lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, yang

dimaksud Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang

menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya

Page 31: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

18

akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban

umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras,

antar golongan, dan gender.

Menurut "Fitriana et al., (2021)” Peran BPD dalam membahas dan

menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa terhadap perencanaan

program pembangunan di desa Tapulaga merupakan keputusan bersama dengan

Pemerintah Desa dimana dalam merumuskan rencana pembangunan. Kepala Desa

bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga pelaksanaan

pembangunan yang telah direncanakan lebih terarah sesuai dengan aspirasi

masyarakat dan ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam Rencana Kerja

Pemerintah Desa (RKPTDesa).

Selanjutnya, Peran BPD dalam Penyusunan RKPDesa yaitu dengan

melibatkan dua anggota BPD dalam keanggotaan Tim Penyusunan RKPDesa

yang disebut sebagai Tim II sehingga BPD terlibat langsung dalam proses

Penyusunan RKPDesa di Desa Tapulaga. Hal yang menarik dalam penelitian ini

adalah selain BPD berperan dalam membahas dan merancang peraturan desa,

BPD juga mengambil sejumlah kebijkan terutama dalam perencanaan program

pembangunan desa Tapulaga. Kebijakan pada umumnya dianggap sebagai

pedoman untuk bertindak atau saluran berpikir. Pengambil kebijakan memiliki

peran penting dalam merencanakan suatu pembangunan di desa. Terutama dalam

menjembatani masalah dengan menjelaskan apa yang dapat dan tidak dapat

dilakukan untuk mengejar pencapaian pembangunan yang telah direncanakan.

Page 32: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

19

Terkait dengan hal ini, peran BPD dalam mengambil kebijakan terhadap

perencanaan program pembangunan yang dimuat dala RKP Desa di Desa

Tapulaga merupakan kesepakatan bersama dengan pemerintah desa dimana dalam

merumuskan rencana pembangunan Kepala Desa bekerja sama dengan BPD.

Dalam setiap pelaksanaan program pembangunan selalu diadakan pertemuan

internal BPD bersama Pemerintah Desa untuk menyepakati pedoman yang

digunakan sebagai petunjuk teknik dan dasar rencana dalam pembangunan.

b. Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi masyarakat desa

Aspirasi masyarakat adalah kegitan yang dilakukan oleh masyarakat baik

berupa keterlibatan langsung maupun berupa sejumblah gagasan verbal dari

lapisan masyarakat menampung sehingga mempengaruhi dan mendukung dalam

proses pembangunan.

Menurut “KBBI dalam Basuki, (2020)”. Aspirasi berarti satu harapan dan

tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang, 2 ilham yang timbul

dalam mencipta. Dari dua pengertian aspirasi dapat diambil kesimpulan bahwa

aspirasi erat kaitannya harapan, tujuan, keinginan, gagasan, ilham, kreasi dan

sebagainya yang memiliki tujuan berupa perwujudan dari aspirasi tersebut.

Menurut “Slameto:2003 dalam Basuki, (2020)” . Arti aspirasi juga adalah

keinginan yang sangat kuat yang ditandai dengan usaha untuk meraih sesuatu hal

yang dipandang lebih tinggi dan lebih bernilai dari keadaan sekarang.

Menurut "Fitriana et al., (2021) dalam Muslimin, et al., 2020”. Dari temuan

penelitian ini ada dua jenis pendekatan dalam menampung aspirasi, yakni top

down dan bottom-up. Untuk bottom-up tersedia mekanisme penjaringan pendapat

Page 33: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

20

dari bawah melalui forum-forum seperti koordinasi dengan organisasi-organisasi

di pedesaan. Dalam perjalanannya ide-ide masyarakat ini kemudian harus

dipadukan dengan berbagai dokumen seperti pola dasar (poldas) pembangunan

yang berkarakter top down. Dalam prakteknya, pendekatan top down lebih sering

terjadi atas ide yang berasal dari atas mengatasnamakan masyarakat desa. Aspirasi

masyarakat pada umumnya melibatkan level bawah dalam menyuarakan aspirasi

kepada BPD. Aspirasi digunakan dalam pengambilan keputusan BPD disesuaikan

dengan kondisi masyarakat. Pengambilan keputusan dilakukan melalui pertemuan

yang melibatkan masyarakat, kepala desa dan BPD.

Hal ini menandakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan hal mendasar

dalam proses menampung aspirasi masyarakat desa (Muslimin, et al., 2020).

Dalam rangka menampung aspirasi masyarakat dilakukan dengan menggunakan

strategi-strategi tertentu. Salah satunya adalah dengan mengadakan musyawarah

yaitu dimulai dari musyawarah tingkat dusun, musyawarah tingkat desa dan

musyawarah tingkat tinggi di desa atau musrembang desa. Tujuan diadakan

musyawarah tersebut untuk menampung usulan-usulan masyarakat sebagai

rencana program pembangunan yang akan dilaksanakan berdasarkan skala

prioritas. Selain itu BPD berperan aktif dalam mengambil keputusan terkait

dengan rencana program pembangunan di Desa Tapulaga.

Fungsi menyalurkan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan penyerapan aspirasi dari masyarakat

yang diserap oleh BPD hal ini sebagaimana dijelaskan oleh menurut “Nasrulloh

Sarundajang 2002:14 dalam (Hahury & Ebit, 2019)” aspirasi masyarakat yang

Page 34: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

21

diserap oleh BPD dilakukan melalui mekanisme atau cara, yakni : 1)

Penyampaian langsung kepada BPD. Penyampaian aspirasi oleh warga kepada

BPD tidak jarang pula dilakukan baik secara individu maupun bersama-sama

dengan menyampaikan langsung kepada anggota BPD yang ada di lingkungannya

(RW), 2) Penyampaian melalui forum warga. BPD memperhatikan aspirasi dari

masyarakat melalui forum-forum yang diadakan wilayah. Masing-masing wilayah

setiap bulan sekali mengadakan pertemuan, 3) Penyampaian melalui pertemuan

tingkat desa. Penyampaian aspirasi melalui forum rembug desa atau rapat

koordinasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pada forum ini

pemerintah mengundang perwakilan dari masyarakat yaitu ketua RT/RW, tokoh

agama, adat, masyarakat serta mengikut sertakan BPD guna membahas mengenai

permasalahan maupun program yang sedang atau akan dijalankan oleh Pemerintah

Desa.

c. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala desa

Pengawasn merupakan pengajuan keseluruhan elemen apakah terlaksanah

berdasarkan rencana yang di tetapkan sebelumnya dengan pengarahan yang di

lakukan dalam menetepkan urayan kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat

mendukung pencapayan haslyang di harpkan sesuai dengan kinerja yang telah

ditentukan yang di tetapkan tersebut. Pengawasan adalah proses untuk

memastikan bahwa segala aktifitasyang terlaksana sesuai denga napa yang telah di

rencanakan.

Menurut “Winardi dalam (Punu,2016)” penngawasan adalah semua aktifitas

di laksanakan oleh pihak manejer dalam upaya memastikan bahwah hasil aktual

Page 35: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

22

sesuai dengan hasil yang direncanakan.

Sedangkan menurut “Basu Sawasta dalam (Punu, 2016)” pengawasan

merupakan fungsi yang menjaminkan bahwah kegiatan-kegiatan dapat

memberikan hasil seperti yang diinginkan.

Menurut “Komaruddin daam (Punu, 2016)” pengawasan adalah

berhubungan dengan perbandingan antar pelaksanaan aktual rencan, awal untuk

Langkah perbaikan terhadap peyimpangan dan rencana yang berarti.

Pengawasan adalah pementawan perilaku kegitan atau informasi untuk

tujuan mengumpulkan informasi, mempengaruhi menaungi atau mengarahkan

untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk

mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua

sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan

seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari

beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan

merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya

pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi

dan berjalan dengan baik.

Menurut "Fitriana et al., (2021)”. Pemerintah desa merupakan bagian yang

tidak terpisahkan penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam mencapai

tujuan Negara sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi. Seperti halnya

pada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, penyelenggaran pemerintah

desa juga dilengkapi dan dijalankan oleh lembaga pemerintahan yaitu lembaga

Page 36: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

23

eksekutif dan lembaga legislative. Lembaga eksekutif desa yang dimaksud adalah

kepala desa dan perangkatnya dan lembaga legislatif dipegang oleh Badan

Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam sistem pemerintahan desa, semuanya akan

berjalan efektif apabila unsur-unsur atau lembaga-lembaga pemerintahan desa

berjalan dengan baik. Jika ada unsur atau bagian dari sistem penyelenggara

Negara tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan

perundang-undangan maka akan menghambat jalannya pemerintahan desa.

C. Kerangka pikir

Badan permusyawaratan desa (BPD) selalu di tuntut untuk mejalankan tugas

dan fungsinya sebagai penyeleggaraan pemerintah desa dengan baik. Terutama

yang bersinggungan pada pengelolaan ekonomi dan aset desa, untuk membahas

dan menyepakati rancangan peraturan bersama kepala desa, menampung dan

meyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Gambar Kerangka Pikir 2. 1

Fungsi BPD Di Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara

Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara

FUNGSI BPD

Meneyepakati

Rancangan

Perturan Desa

Melakukan

Pengawasn

Kenerja Kepala

Desa

Menampung Dan

Meyalurkan Aspirasi

Masyarakat

Page 37: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

24

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada penelitian Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di

Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku

Utara, yaitu dengan melakukan penelitian mengenai fungsi badan

permusyawaratan desa berdasarkan fungsinya.

Fungsi BPD Badan Permusyawaratan Desa mepunyai peran yang besar

dalam membantu kepala desa untuk meyusun perncanaan desa dan pembangunan

desa secara keseluruhan. Dalam UU No 6 Tahun 2014 badan permusyawaratan

desa (BPD) Mempunyai fungsi:

1. Mebahas dan meyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa

2. Menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat desa

3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada hakikatnya adalah mitra kerja

pemerintah desa yang memiliki kedudukan yang sama pentingnya dalam

meyeleggarakan urusan pemerintah desa. Sebaggai lembaga legislasi Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hak untuk mebahas dan meyepakati

rancangan peraturan desa bersama kepala desa.

Badan permusyawaratan desa juga memiliki fungsi untuk menampung serta

meyelurkan aspirasi masayarakat desa. Melalui badan permusyawaratan desa

(BPD) masyarakat dapat meyalurkan segala aspirasi yang kemudian natinya akan

disampaikan kepada kepala desa.

Kemudian badan permusyawaratan desa (BPD) juga sebaggi fungsi

pengawasan, sebaggai lembaga pengawasan, badan permusyawaratan desa (BPD)

Page 38: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

25

memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan

desa, angaran dan pendapat belanja desa (APBDes) serta pelaksanaan keputusan

kepala desa. Selain itu, dapat juga dibentuk lembagga kemasyarakatan desa sesuai

kebutuhan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyeleggaraan

pembangunan (Taliziduhu, 2014).

E. Deskripsi Fokus

Berdasarkan fokus penelitian yang telah di uraikan penulis kemudian akan

dideskripsikan sebagai berikut:

1. Fungsi BPD badan permusyawaratan desa sesuai peraturan pemerinta

pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 No. 110 tahun, 2014

fungsi BPD disebutkan sebagai berikut tentang Desa mempunyai Fungsi di

bagi tiga fungsi BPD:

a. Mebahas Dan Meyepakati Racangan Peraturan Desa

Membahas dan meyepakati rancanga peraturan desa adalah mejadi pedoman

hidup bagi pemerintah desa, BPD dan Kepala Desa dalam rangka peyusunan

produk hukum yang ditetapkan di desa berdasarkan sitandarrisasi sesuai ketentuan

perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Desa adalah Peraturan yang

meliputi Desa, Peraturan Bersama pemerintah Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Menurut "Fitriana et al., (2021)” Peran BPD dalam membahas dan

menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa terhadap perencanaan

program pembangunan di desa merupakan keputusan bersama dengan Pemerintah

Desa dimana dalam merumuskan rencana pembangunan. Kepala Desa bekerja

sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga pelaksanaan

Page 39: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

26

pembangunan yang telah direncanakan lebih terarah sesuai dengan aspirasi

masyarakat dan ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam Rencana Kerja

Pemerintah Desa (RKPTDesa).

Fungasi BPD dalam membahas suatu rancangan peraturan Desa Gela

Kecamatan Taliabu Utara merupakan peraturan perundang-udangan yang

ditetapkan oleh badan permusyawaratan deas. Peraturan ini berlaku didaera lain

tertentu merupakan peaturan yang sudah disahkan oleh kantor pusat badan

permusayawaratan desa agar lebih kuat dan keta dalam merancang peraturan desa

yang lebih kuat kuat dalam menampung aspirasi masayarakat.

b. Menampung Dan Meyelurkan Aspirasi Masayarakat

Aspirasi masyarakat adalah kegitan yang dilakukan oleh masyarakat baik

berupa keterlibatan langsung maupun berupa sejumblah gagasan verbal dari

lapisan masyarakat menampung sehingga mempengaruhi dan mendukung dalam

proses pembangunan.

Menurut "Fitriana et al., (2021) dalam Muslimin, et al., 2020”. Dari temuan

penelitian ini ada dua jenis pendekatan dalam menampung aspirasi, yakni top

down dan bottom-up. Untuk bottom-up tersedia mekanisme penjaringan pendapat

dari bawah melalui forum-forum seperti koordinasi dengan organisasi-organisasi

di pedesaan. Dalam perjalanannya ide-ide masyarakat ini kemudian harus

dipadukan dengan berbagai dokumen seperti pola dasar (poldas) pembangunan

yang berkarakter top down. Dalam prakteknya, pendekatan top down lebih sering

terjadi atas ide yang berasal dari atas mengatasnamakan masyarakat desa. Aspirasi

masyarakat pada umumnya melibatkan level bawah dalam menyuarakan aspirasi

Page 40: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

27

kepada BPD. Aspirasi digunakan dalam pengambilan keputusan BPD disesuaikan

dengan kondisi masyarakat. Pengambilan keputusan dilakukan melalui pertemuan

yang melibatkan masyarakat, kepala desa dan BPD.

Fungsi BPD dalam menampung dan meyalurkan aspirasi masayarakat desa

gela kecamatan taliabu utara dalam melakukan dalam melakukan demokarasi

perwakilan suara rakyat dipandang sebagi haksetiap warga negara untuk

berpartisipasi dalam menentukan keinginan masayarkat yang kolektip dalam

meyelurkan suara wakil rakyat terpili. Dalam pelaksanaan pemerintahan

merupakan saluran bagi masyarakat untuk meyuarakan berbagai aspirasi

masayarakat yang ikut berpartisipasi dalam roda pemerintahan desa.

c. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pengawasn merupakan pengajuan keseluruhan elemen apakah terlaksanah

berdasarkan rencana yang di tetapkan sebelumnya dengan pengarahan yang di

lakukan dalam menetepkan urayan kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat

mendukung pencapayan haslyang di harpkan sesuai dengan kinerja yang telah

ditentukan yang di tetapkan tersebut. Pengawasan adalah proses untuk

memastikan bahwa segala aktifitasyang terlaksana sesuai denga napa yang telah di

rencanakan.

Menurut “Komaruddin daam (Punu, 2016)” pengawasan adalah

berhubungan dengan perbandingan antar pelaksanaan aktual rencan, awal untuk

Langkah perbaikan terhadap peyimpangan dan rencana yang berarti.

Pengawasan adalah pementawan perilaku kegitan atau informasi untuk

tujuan mengumpulkan informasi, mempengaruhi menaungi atau mengarahkan

Page 41: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

28

untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk

mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua

sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan

seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari

beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan

merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya

pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi

dan berjalan dengan baik.

Fungsi BPD dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa di desa gela

kecamatan taliabu utara semakin meluasnya kinerja pengawasan kepala desa

dalam merencanakan kinerja pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa untuk

di pandang oleh masyarakat dalam menila kinerja kepala desa untuk melakukan

pengawasan untuk melakukan dan menganalisa semua kinerja-kinerja yang di

lakukan oleh kepala desa dalam mengembangkan sistem pengawasan yang ada di

kantor desa yang lebih maju dan keta dalam meyalurkan dan menampungkan

semua aspirasi masayarakat yang sesuai dengan sistem yang ada di kator desa.

Page 42: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

29

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara

akan dilaksanakan selama dua bulan. Adapun alasan memili di kantor desa gela.

Karenah melihat bahwah BPD di bentuk untuk memperkuat pemerintahan desa

agar mampu menggerakan masyarakat desa gela untuk melaksanakan partisipasi

aktif dalam berbagi kegiatan pembangunan, serta sebagai wujud dari

perealisasisian demokrasi masyarakat ditingkat desa. karna BPD dituntuk aktif

dalam mejelankan fungsinya sebagai wakil masyarakat desa gela.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Sesuai dengan masalah yang ditulis pada penelitian, khususnya yang

berhubungan dengan yang terjadi sekarang, maka dasar-dasar yang digunakan

adalah mengguanakan metode kualitatif, dalam penulisan berdasarkan suatu

metode. Metode tersebut dapat lebih mengarahkan penyusun dalam

melakukan penulisan dan pengamatan, merupakan sebuah pedoman dan acuan

metode deskriptis dengan mengguankan metode, kualitatif.

1. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, menurut

Suharsaputra (2018) kulitatif adalah penelitian yang mengkaji kualitas

hubungan, kegiatan, situasi, atau material dengan penekanan kuat pada

deskripsi menyeluruh dalam menggambarkan rincian segala sesuatu yang

terjadi pada suatu kegiatan atau situasi tertentu.

2. Tipe penelitian ini adalah deskriptif, dimana deskriptif adalah sebagai

Page 43: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

30

penelitian yang menghasilkan data mengenai kata-kata lisan maupun

tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang

diteliti.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari lapangan

berupa hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan beberapa

informan atau narasumber yang benar-benar berkompeten dan bersedia

memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari bacaan seperti buku-

buku, kajian pustaka, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan

yag sedang diteliti. Dapat juga berupa laporan atau dokumen yang

bersumber dari lembaga terkait sesuai dengan kebutuhan data dalam

penelitian.

D. Informan

Penelitian menentukan informasi penelitian dengan mengguanakan teknik

purposive sampling sesuai dengan data dilapangan secarah sengaja dan informan

yang terpilih adalah mereka yang benar-benar paham kondisi persoalan terjadinya

dilapangan secarah mendalam dan keseluruhan mengena persoalan mekanisme di

lapangan, dan yang akan diteliti, akan tetapi berdasarkan tujuan-tujuan penelitian

tertentu akan berhubungan dengan permasalahan atau fenomena yang akan

diteliti. Maka sesuai dengan ini peneliti menetukan informan penelitian sebagai

Page 44: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

31

berikut:

Tabel 1. Daftar Penelitian

No. Nama Informan Inisial Pekerjana

1. Ibrahim Sayrun IS Kepala Desa Gela

2. Suleman Latua SL Ketua BPD Desa Gela

3. Muliadin MA Kadus Tou Desa Gela

4. Suhenu Ode Ansur SO Bendahara BPD

5. Ahmad Rula Lafara AR Anggota BPD Desa Gela

6. Busri BS

Masyarakat Desa Gela 7. Zainuddin ZU

8. Lasmi LS

Jumlah 8 orang

E. Teknik Pengupulan Data

penelitian melakukan jenis penelitaia kualitatif, dengan melakukan

pengumpulan data berdasarkan sesuai dengan kondisi alamiah Yang sesuai

dengan dokumentasi. Metode dasar yang di gunakan sesuai peneliti ini dalam hal-

hal mengumpul informan diantarannya obsrervasi atau pengamatan langsung

dilapangan, interviu, atau wawancara, mendalam serta, dan serta dokumentasi.

a. Observasi penelitian tertuju ke lapangan dalam kegiatan sehari-hari obyek,

penelitian disamping itu melakukan observasi penelitian ikut serta dalam

mebuat membantu dalam pekerjaan yang dilakukan BPD di Desa Gela

Kecamatan Taliau Utara Kabupataen Pulau Taliabu. Penelitian dapat

mengamati sesuai bagian berikut anggota BPD dalam bekerja, bagaimana

Page 45: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

32

semangat kerjanya bagaimana hubunganya dengan anggota BPD yang lain,

bagaimana korelasi dengan ketua BPD, protes dalam menjalankan sesuai

aturan pekerjaan.

b. Wawancara peneliti bisa mendapatakan sesuai data, serta informasi secarah

akurat mendalami mengenai BPD dalam menjalankan situasi sesuai fakta

yang terjadi, tidak dapat ditemu melalui pengamatan. Wawancara ini

digunakan sesuai berdasarkan informasi seperti kepala desa, ketua BPD,

wakil ketua BPD, anggota BPD, atau masyarakat desa serta pihak-pihak yang

secara relevan dengan penelitian, wawncara penelitian sebelumnya, sudah

menyiapkan pertanyaan-pertanyaan secara tertulis akan dilakukan wawancara

tersebut.

c. Dokumentasi merupakan perstiwa atau kejadian yang terjadi sesua yang telah

berlalu. Dokumentasi dapat berbentuk catatan-catatan, foto-foto, atau karya

dari orang lain. Teknik dokumentasi peneliti melakukan denganmengumpul

data-data, informasi, melalui berbagai dokumen berupa peraturan-peraturan

yang ditentukan, laporan-laporan, jurnal-jurnal berkaitan dengan peneliti,

dokumen dalam penelitian ini merupakan berupa foto atau gambar yang

diperoleh dalam kantor desa gela.

F.Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penilayan ini, halini harus di

sesuaikan data kearah asil penelitian yang tertentu untuk menyimpulkan persoalan

yang diajukan sesuai dalam menyusun hasil penelitian yang tentu yaitu:

1. Reduksi penelitian data dengan cara mengumpulkan informasi atau hal-hal

Page 46: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

33

yang pokok berkaitan dengan peneliti, memila serta memeili data dan

informasi, berguna untuk dipelajari sesuai dari hasil-hasil wawancara, serta

dokumentasi yang berupa peraturan-peraturan yang ditentukan serta laporan-

laporan yang berkaitan.

2. Penyajian data yang menulis lakukan yang berbentuk deskripsi singkat yang

beri narasi-narasi. Dengan teknik penyajian data dapat dikelompok dan

disusun sesuai sitem hubungan, yang akan lebih mudah dipahami, sehingga

meberikan kemudahan kepada peneliti tentang apa yang terjadi, akan

dilakukan selanjutnya berdasarkan informasi yang sesuai.

3. Rehabilitas berkaitan dengan ujian kestabilitas atau kesesuaian data temu.

Dalam peneliti kualitatif, kenyataan bersifat beragam atau ganda, diamana

dan seluru berubah, karenya tidak ada yang tepat atau konsosten, serta tidak

ada yang berulang.

4. Obyektif berkaitan dengan tahap-tahap kesepakatan antara jumblah orang-

orang pada suatu data yang ada. Data yang obyektif akan lebih cenderung

valid yang disepakati, disetujui banyanyak orang dari pada yang disepakati

sedikit orang.

G. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data untuk menetapkan data yang diperlukan dalam

penguji ini dalama validitas intenal, validitas eksternal, rehabilitas, dan

obyektif.

a. Validitas internal berkaitan pada tahap akurasi metode penelitian dengan

dengan hasil penelitian yang telah dicapai. Desain pada penelitian ini

Page 47: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

34

mengenai fungsi BPD. Sehingga data yang didapat merupakan data yang

akurat dan yang benar mengenai fungsi BPD.

b. Validitas eksternal berkaitan dengan tahap akurasi metode penelitian

dengan hasil penelitian telah dicapai sehingga dapat menyamrkan atau

ditetapkan pada wilaya objek yang tertentu atau subjek dimana sebagi

wilaya tersebut diambil.

c. Reabilitas berkaitan dengan tahab stabilitas atau kesesuaian data yang

tertentu data temuan. Dalam peneliti kualitatif, kenyataan bersifat

beragam atau ganda, dinamis dan seluruh berubah karana tidak ada tetap

atau konsisten, serta tidak ada yang berulan-ulang.

Page 48: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

35

BAB 1V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Keadan Geografis

a. Letak wilaya

Kabupatan Pulau Taliabu adalah salah satu Kabupaten di Provinsi

Maluku Utara, Pulau Taliabu merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten

Kepulawan Sula, yang di sahkan dalam sidang Paripurna DPR RI 14

desember 2012 di Gedung DPR RI tentang rancanagan UU daera otonomi

baru, kabupaten ini berpenduduk 59.330 jiwa pada tahun 2019. Perbatasan

wilaya Pulau Taliabu di seblah utara perbatasan laut malauku, di seblah timur

perbatasan selat capalulu dan kaupaten kepulawan sula, seblah selatan

perbatasan laut banda, di seblah barat perbatasan banggai laut.

Desa Gela terletak berapa 2 Km. dari Ibu Kota Kecamatan, atau 98 Km.

dari Ibu Kota Kabupaten pulau taliabu dengan luas wilayah ±1.469,93 km2

Desa Gela memiliki batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara: perbatasan dengan air laut.

Sebelah Selatan: perbatasan dengan gunung.

Sebelah Timur: perbatasan Desa Lodon Kec Taliabu Utara.

Sebelah Barat: perbatasan Desa Minton Kec. Taliabu Utara.

b. Topografi

Secara umum Desa Gela adalah Daerah Pegunungan yang diperuntukan

untuk Lahan Perkebunan yang memiliki potensi untuk berkembang dan

Page 49: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

36

berkelanjutan dengan hasil produksi pertanian yang dihasilkan adalah Cengkeh,

Kelapa palah dan Cokelat. Dari potensi yang dimiliki Desa Gela diharapkan akan

meningkatkan sumber pendapatan masyarakat dan laju pertumbuhan Ekonomi

pertumbuhan Pulau Taliabu Maluku Utara.

Keadaan iklim di Desa Gela sama seperti Desa lain di Kec Gela Taliabu

Utara terdiri dari: Musim Hujan, kemarau dan musim pancaroba. Dimana musim

hujan biasanya terjadi antara bulan Desember s/d April, musim Pancaroba antara

bulan Mei s/d Juni sedangkan musim Kemarau antara bulan Juli s/d November.

c. Demografi

Desa Gela terdiri dari 431 KK dengan jumlah penduduk 267 jiwa, adapun

perbandingan jumlah penduduk antara perempuan dan laki-laki dapat dilihat

pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Desa Gela

No. Dusun Jumlah Penduduk Ket.

LK PR L+P KK

1. Tumbela 42 40 82 155

2. Tou 46 40 86 177

3. Lomo 50 49 99 159

Jumlah 138 129 267 431

(Sumber: Laporan Penduduk Desa Gela 2021)

Berdasarkan tabel diatas mejelsakan perbandingan penduduk di Desa Gela

Kecamatan Taliabu Utara memiliki perbandingan jumblah penduduk di setiap

dusun yang ada di Desa Gela, sesuai table diatas jumblah penduduk yang ada di

Desa Gela memiliki jumblah penduduk yang paling sedikit tersebut dapat dilihat

bahwa perbandingan jumlah penduduk di Desa Gela dengan jumlah penduduk

paling sedikit sebaggai berikut jumblah penduduk Dusun Tumbela dengan 82%

Page 50: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

37

jiwa penduduk dusun tersebut, jumblah penduduk Dusun Tou 86% jiwa

penduduk, dan penduduk terbanyak adalah dusun Lomo dengan 99% jiwa.

Berdasarkan jumblah penduduk tabel diatas jumblah penduduk paling banyak di

Desa Gela yaitu dusun Lomo karna di Dususn Lomo paling banyak jumblah

penduduk dari tiga Dusun yang ada di Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara.

1. Tingkat Kesejatraan

Tingkat kesejatraan masyarakat Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara dapat

dilihat sesai tabel yang ada dibawah ini sesuai dengan berikut ini:

Tabel 4. 2 Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Gela ( KK/JIWA )

Sangat Miskin Miskin Sederhana Kaya

- 75 KK 87 KK 27 KK

- 138 jiwa 129 jiwa 87 jiwa

(Sumber: RPJM Desa Gela 2021)

Bedasarkan tabel diatas mejelaskan tingkat kesejataraan masyarakat yang

ada di Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara dengan jumblah penduduk tertinggi

memiliki beberapa kategori kesejatraan masayarakat sebaggai berikut miskin

138% jiwa yang pendapatannya sangat minim dalam mengcukupi kebutuhan-

kebutuahn dalam sehari-hari selajutnya kategori kesejatraan yaitu 129% jiwa

kategori ini memiliki kecukupan masyarakat dalam menghidupi keluarganya

sudah di katakana sederhana, kategori yang terakhir ini tingkat kesejatraan orang

kaya yang paling banyak jumlahnya yang ada Desa Gela denan jumblah 87%

jiwa penduduk kategori ini sudah termaksud kategori yang paling banyak

penghasilan disetiap pendapatan. Berdasarkan penjelasan diatas yang sudah

diuraikan oleh penulis kita bisa lihat tingkat miskin di bandingkan dengan tingkat

Page 51: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

38

kesederhanaan dan kaya, karena tingkat miskin yang paling banyak masyarakat

yang ada di Desa Gela.

2. Mata Pencaharian

Tabel 4. 3 Mata Pencaharian Desa Gela

Mata Pencaharian Jumlah

Petani 701 Jiwa

PNS 15 Jiwa

TNI/ POLRI 7 Jiwa

Swasta 8 Jiwa

Wiraswasta 14 Jiwa

Pertukangan 12 Jiwa

Tidak Bekerja 20 Jiwa

(Sumber: RPJM Desa Gela 2021)

Bedasarkan tabel diatas mejelaskan mata pencaharian rata-rata masyarakat

Desa Gela ialah sebagai petani dengan jumlah 701 jiwa, wiraswasta sebanyak 14

jiwa, swasta dengan jumlah 8 jiwa, pertukangan 12 jiwa, sebagai PNS 15 jiwa,

TNI/POLRI 7 jiwa, dan masyarakat tidak bekerja sebanyak 20 jiwa termasuk

mereka yang berstatus pelajar.

Berdasarkan urayan tabel diatas mata pecariyan yang paling banyak di Desa

Gela Kecamatan Taliabu Utara yaitu mata pencaharian petani lebih banyak di

bandingkan dengan mata pencahrian yang lain banyak karna masayarakat di Desa

Page 52: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

39

Gela perioritas pekerjan sebaggai petani, karna masayarakat di Desa Gela

memiliki perkebunan setiap masayarakat di Desa Gela.

3. Sarana Dan Prasarana

a. Sarana Umum

Tabel 4.4 Sarana Umum

Sarana Jumlah

Kantor Desa 1

Balai Pertemuan 1

Puskesmas 1

Posyandu 2

Lapangan 1

Pekuburan 1

Tugu -

Jaringan Listrik Ada

(Sumber: RPJM Desa Gela 2019 / 2021)

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan saran umum di Desa Gela memiliki

1 kantor Desa dengan Balai Pertemuan, beserta Puskesmas dan posyandu,

memiliki 2 tempat pekuburan dan satu Tugu, akan tetapi Desa Gela memiliki satu

lapangan. Berdasarkan hasil uraian penulis diatas saran umum yang paling banyak

yaitu saran posiyandu, karna di Desa Gela memiliki sistem posiyadu keliling di

setiapa dusun yng ada di Desa Gela, saran posiyandu berperan penting di Desa

Page 53: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

40

Gela bagi masyarakat desa untuk mengecek Kesehatan masyarakat di setiap desa,

agar masyrakat setiap saat datang memeriksa kesahatan.

b. Prasarana Transportasi

Tabael 4. 5 Jarak Jalan

Jalan Panjang

Provinsi ± 450 Km

Alternatif ± 2 Km

Desa ± 3 Km

Lingkungan ±5,4 Km

(Suber: RPJM Desa Bayondo 2019- 2021)

Berdasarkan penjelasan tabel diatas prasarana transportasi jarak jalan di desa

Gela yaitu sebagai berikut yaitu, jalan provinsi yang ada di Desa Gela memiliki

panjang±450 km, panjang ruas jalan alternatif ±2 km, ruas jalan Desa dengan

panjang ±3 km, dan panjang jalan lingkungan ±5,4 km.

Berdasarkan uraian penulis diatas kita bisa lihat jarak jalan yang paling

Panjang yaitu dari Desa Gela ke provinsi jarak perjalanan± 450 Km, dibandingka

dengan jarak jalan antara lain jarak jalan alternatif yang paling sedikit± 2 Km.

1. Kondisi Pemerintahan Desa `

a. Pembagian Wilaya Desa

Page 54: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

41

Tabel 4. 6 Pembagian Wilayah Desa Gela

No. Nama Dusun Jumlah RT

1. Tumbelah 3

2. Tow 3

3. Lomo 4

(Sumber: RPJM Desa Gela 2019- 2021)

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan pembagian wilayah di Desa Gela

memiliki jumlah RT di masing-masing Dusun yang ada di Desa Gela jumlah

dusus terbagi atas tiga yaitu sebagi berikut dusun Tumbela memiliki tiga jumlah

RT, dusu TOW memiliki tiga RT sedangkan dusun Lomo paling banyak memiliki

jumlah RT empat. Berdasrkan uraian penulis diatas pembagian wilayah yang

paling banyak di Desa Gela yaitu dusun Lomo memiliki empat jumlah RT

dibandingkan dengan dusun-dusun lain, karna di dusun Lomo memiliki jumlah

penduduk paling banyak oleh karna itu kepala desa Gela membentuk empat RT

terkhusus di desa Lomo.

2. Program dan rencana anggaran 2020

a. rencana kerja pembangunan desa (RKP-DESA) tahun 2020

Desa : Gela

Kecamatn : Taliabu Utara

Kabupaten :Pulau Taliabu

Tahun : 2018-2020

Page 55: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

42

NO

Jenis

Kegiatan

Tujuan Kegiatan LOKASI SARAN TARGET SIFAT WAKTU

PELAKSANAAN

BIYAYA KET

(RW/RT,DUSUN,

dll)

B L R P

1.

Salauran

Air

MENCEGAH

GENANGAN AIR DI

LINGKUNGAN

PERUMAHAN.

RW.04 RT.007-

008

DUSUN LOMO

90 HARI

- - - - Bulan April-

Januari 2018

APBD

Kabupten SDA

2. Jalan

Setapak

MENGATASI

SARAN

TRANSPORTASI

ANTARA

WARGA

RW.04. RT.007

90 HARI

- √

- -

Dari tabel di atas menujukan bahwa RKP DESA Tahun 2018-2020

menunjukan bahwasanya ada dua jenis kegiatan yakni saluran air dan jalan

setapak, tujuan dari kegiatan tersebut adalah mencegah genangnya air perumahan

dan juga mengatasi sarana transportasi antara warga, target dari dua kegiatan

tersebut yakni 90 hari dan dari dua kegiatan tersebut makan waktu dari bulan

April samapai januari. Lokasi kegiatan berada pada RW/RT. 007-008 dan RW.04/

RT. 007, angaran atau biaya yang di gunakan untuk kedua kegiatan tersebut

adalah mengunakan APBD Kabupaten bagian SDA. Jenis kegiatan yang menjadi

program kerja dari kantor desa itu menyalurkan air dan jalan setapak ke

pemukiman masyarakat supaya tidak terjadi bencana banjir kalau musim hujan.

Jadi dapat di tarik sebuah asumsi yakni rancana kerja pembangunan desa

(RKP-DESA) Tahun 2018-2020, memiliki dua program kegiatan yang memakan

biaya APBD Kabupaten.

Page 56: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

43

b. Rencana pembangunan Jangkah Menengah Desa (RP JM-DESA)

No BIDANG/JENIS KGIATAN LOKASI SIFAT VOL SARAN

/MANFAAT WAKTU

PELASANAN SUMBERPEN

PEMBIYAYAAN ket

Bidang Jenis Baru Rehab Lanjutan Jumlah(Rp) Sumber 1 KeAgmaan Pem.mushollah Dusunlomo

desa gela √ - - 42,90 Meningkatkan

lapor dan

pegawai

April 2020 100.000.00

Pada tabel rencana pemangunan jangkah menegah desa (RPJM-DESA) di

desa Gela memiliki bidang/jenis kegitan yaitu keagamaan dan Pem.Mushollah,

biaya dalam kegiatan tersebut berjumblah Rp100.000.000,00.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rencana pembangunan

di desa Gela sudah dikatakan bagus karna rencana pembangunan desa itu sudah

tralisasikan dengan sistem anggaran yang didapatkan langsung dari pemerintah

desa untuk membangun fasilitas desa yang lebih maju dan berkembang lagi.

c. Realisasi Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018-2021 Desa Gela

Kecamatan Taliabu Utara

No.

Jenis Kegiatan

SUMBER DANA NILAI

REALISASAI

KET APBD II APBD I APBD SWADAYA

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Taman Kanak-kanak ✓ - - - 90.000.000 100%

2. Jln. Setapak ✓ - - - 249.000.000 100%

3. Perpustakaan 1 Lokal ✓ - - - 148.000.000 60%

4. Pagar Puskemas ✓ - - - 145.500.000 100% 60 Rata

120 Rata

Dari tabel dari relisasi program dan kegiatan tahun anggaran 2018-2021 di

desa gela kecamatan taliabu utara kabupaten pulau taliabu memiliki memiliki

empat jenis kegiatan yakni taman kanak-kanak, jalan setapak, perpustakaan satu

lokal, dan pagar puskesmas.

Dari jenis kegiatan taman kanak-kanak memakan anggaran sebesar

Rp90.000.000,00 dan realisasi dari jenis kegiatan tersebut adalah 100%. Pada

Page 57: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

44

jenis kegiatan jalan setapak memakan anggaran sebesar Rp249.000.000,00,

dengan realisasi 100%. Sedangkan jenis kegiatan perpustakan 1 lokal memakan

biaya Rp148.000.000,00, pada kegiatan ini realisasi hanaya mecapai 60%. Dan

sedangkan jenis kegiatan pagar puskesmas memakan biaya sebesar

Rp145.500.000,00, dengan realisasi sebesar 100%.

Dari kegiatan tersebut rata-ratanya sebesar 60-120. Berdasarkan tabel di

atas dapat simpulkan bahwa realisasi program anggaran dana desa sudah di

katakan bagus karna kantor desa sudah realisasikan semua anggaran desa dengan

sesuai permintaan masyarakat desa. Berdasarkan tabel di atas paling banyak

permintaan dari masyarakat taman kanak-kanak karna di kantor Desa Gela itu

sendiri kurang taman bermain untuk anak yang datang mengurus berkas di kantor

desa Gela tersebut.

c. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Gambar 4. 7

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Gela

(Sumber: RPJM Desa Gela 2019/2021)

Kaur Umum

Salmin

Kadus I

Muliadin

Kasi Perencanaan

Hsral Hidayat

Kadus III

Muh. Adam Kadus II

Sayitadan

Bendahara

Darwin Kamarudin Sekdes

Jayani La,Olu

Kaur Pelayanan

Suadi

Kasi Pemerintah

Imanudin Laiyaka

BPD

Suleman Latua Kepala Desa

Ibrahim Saerun

Kasi Kesejatraan

Syajun

Page 58: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

45

B. Hasil Penelitian

1. Fungsi BPD

Fungsi BPD yang ditetapkan Berdasakan UU No. 6 tahun 2014, sesuai pasal

55, Permendagri No. 110 tahun, 2014 fungsi BPD disebutkan sebagai berikut

menjelaskan bahwah Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

a. Menetapkan Rancangan peraturan Desa

Peyusunan rancanga dari perturan desa adalah mejadi pedoman hidup bagi

pemerintah desa, BPD dan Kepala Desa dalam rangka peyusunan produk hukum

yang ditetapkan di desa berdasarkan standarisasi sesuai ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. Peraturan Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan

Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Fungsi BPD dalam membahas serta menyepakati rancangan peraturan Desa

bersama Kepala Desa mulai dari melakukan perancangan, berdasarkan

pembahasan, hingga penetapan peraturan desa telah terlaksana dengan baik.

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara yang diperoleh dari Kepala

Desa Gela yang mengatakan bahwa:

“BPD dalam melaksanakan fungsinya tentang hal

perumusan serta penetapan racangan peraturan, bekerja

sama dan melibatkan seluruh pemerintahan desa, mereka

selalu berperan aktif dan selalu berkoordinasi dengan

Kepala Desa serta seluruh lembaga yang ada di Desa

maupun masyarakat desa Gela. Sehingga peraturan yang

di sepakati bersama dengan ketentuan yang akan

ditetapkan dan dijalankan oleh Desa benar telah di

laksanakan sesuai apa yang dibutuhkan dan yang

diinginkan oleh masyarakat Desa Gela itu sendiri”.

(Wawancara, Peneliti dengan Kepala Desa, IS Pada

Tanggal 03 Juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa, dapat di tarik sebuah

Page 59: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

46

kesimpulan yakni fungsi BPD dalam membahas serta menyepakati rancangan

peraturan desa salang berkoordinasi antarah lembaga pemerintah desa dan selalu

melihat kebutuhan dan pandangan masyarakat desa.

Sejalan dengan hal tersebut wawancara yang di lakukan dengan ketua

BPD, yang mengatakan bahwah:

Saya selaku ketua BPD, kepala desa selalu berkordinasi

dengan saya dan anggota BPD maupun masyarakat desa

gela mengenai menetapkan rancangan perturan desa gela

sehingga peraturan yang di sepakati bersama dengan

ketentuan yang akan di tetapkan dijalankan oleh desa gela

di laksanakan ssuai apa yang di butuhkan dan yang di

inginkan oleh masyarakat desa gela.”

(Wawancara, peneliti dengan ketua BPD SL Pada tanggal

04 Juni 2021)”.

Sedangkan wawancara yang dilakukan pada salah satu masyarakat, dalam

wawancaranya mengatakan bahwah:

Saya sebagai masyarakat meyepakati rancangan peraturan

desa yang di buat kepal desa dan di sampaikan melalu

BPD, kami sebagai masyarakat sangat berantusias kepada

BPD mengenai meyepakati rancangan peraturan desa.

saya masyarakat kurang berpendidikan sangat bahagia

dengan kinerja BPD, sangat membantu kami masyarakat

untuk menyampaikan mengenai peraturan yang di buat

kepal desa.”

(Wawancara, peneliti dengan masyarakat Pada tanggal 04

Juni 2021)”.

Bedasarakan hasil wawancara yang dilakukan peneliti maka dapat di

simpulkan secarah keseluruhan bahwa yang ada di lapangan menetapkan

rancangan peraturan desa sudah tereliasi dengan baik sesuai keinginan masyarakat

Desa Gela untuk memperbaiki sistem yang ada di Desa Gela supaya desa tersebut

bisa berkembang maju sesuai aspirasi masyarakat. Pihak BPD selalu berupaya

untuk meyakinkan masyarakat dalam pentingnya fungsi BPD yang baik dan

Page 60: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

47

sesuai dengan kesepakatan Bersama mempihak pemerintah desa dengan pihak

took masyarakat desa Gela.

b. Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa

Aspirasi masyarakat adalah kegitan yang dilakukan oleh masyarakat baik

berupa keterlibatan langsung maupun berupa sejumlah gagasan verbal dari lapisan

masyarakat menampung sehingga mempengaruhi dan mendukung dalam proses

pembangunan.

Penyampaian aspirasi yang dilakukan masyarakat kepada BPD secara individu

maupun bersama-sama seringkali disampaikan secara langsung, akan tetapi

penyampaian aspirasi yang dilakukan masyarakat lebih dominan disampaikan

melalui forum Musrembang Desa ataupun rapat Musyawarah Dusun. Rapat forum

ini diadakan Pemerintah Desa dengan mengundang perwakilan masyarakat seperti

ketua RT, RW, tokoh agama, adat serta masyarakat bersama dengan BPD untuk

membahas apa yang sedang dilakukan dan yang akan dilaksanakan oleh

pemerintah Desa serta memberikan ruang kepada masyarakat untuk

menyampaikan ide dan gagasannya. Pihak masyarakat harus ikut dalam rapat

yang diadakan oleh ketua BPD dan Pemerintahan desa Gela agar masyarakat bisa

mendengarkan arahan dari pemerintah desa.

Fungsi BPD dalam menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat

sebagai perwujudan wakil dari masyarakat yang harus selalu menyalurkan serta

mengarahkan setiap gagasan dan ide yang diinginkan oleh masyarakat berikut ini

yang mengatakan Ketua BPD dari hasil wawancara berikut ini :

“fungsi BPD di Desa Gela dalam hal menampung serta

menyalurkan aspirasi masyarakat cukup terlaksana dengan

Page 61: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

48

baik akan tetapi selalu ada kendala hambatan yang

dihadapi oleh BPD itu sendiri, ini disebabkan karena

kurangnya paham masyarakat yang paham akan fungsi

BPD itu sendiri. Sebagi contoh dalam meyalurkan ide

yang masyarakat inginkan terkadang terjadi perdebatan

antara masyarakat dan BPD, hanya saja itu semua bisa

kami hadapi dengan cara memberikan pemahaman untuk

tidak salah, pengertian dan pengetahuan kepada

masyarakat sehingga masyarakat dapat mengerti apa yang

dilakukan oleh BPD adalah untuk kepentingan masyarakat

bukan kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu

yang ada di desa kita sendiri”

(Wawancara Peneliti Dengan Ketua BPD, SL Pada

Tanggal 05, Juni 2021).

Berdasarkan dari hasil wawancara yang di lakukan peneliti di lapangan

maka dapat di simpulkan dari pihak ketua BPD terkait menampung aspirasi

masyarakat terlaksana dengan baik, karna tidak hanya masyarakat terkait fungsi

BPD. Berdasarkan wawancara tersebut membuktikan bahwa BPD mengerti akan

fungsinya sebagai wakil masyarakat yang harus menjalin kedekatan dan

keharmonisan dengan masyarakat, yang selalu menerima saran serta usulan apa

yang diinginkan masyarakat untuk kemudian ditindaklanjuti dan disampaikan

kepada Pemerintah Desa Gela. Pihak ketua BPD itu sendiri terkendala dengan

meyakinkan masyarakat itu benar tau apa pentingnya fugsi BPD dikalangan

masyarakat itu supaya dia bisa mengerti apa yang dijelaskan oleh ketua BPD,

supaya bisa menampung aspirasi yang sudah disalurkan oleh pihak pemerintah

desa Gela.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara BPD desa gela sebagai berikut:

“Fungsi BPD di Desa Gela dalam hal menampung serta

menyalurkan aspirasi masyarakat terlaksana dengan baik

akan tetapi selalu ada kendala hambatan yang dihadapi

oleh BPD itu sendiri, ini disebabkan karena kurangnya

Page 62: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

49

paham masyarakat yang paham akan fungsi BPD itu

sendiri. Pihak BPD itu sendiri selalu mengadakan

sosialisasi tentang pentingnya fungsi BPD dikalangan

masyarakat, agar masyarakat bisa memahami apa itu

fungsi BPD yang sesuai dengan standar penetapan sistem

yang dikeluarkan oleh kantor desa gela tersebut”.

(Wawancara Peneliti Dengan Bendahara BPD, SO Pada

Tanggal 10, Juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa pihak BPD selalu

berupaya untuk meyakinkan ke masyarakat terkait tentang pentingnya fungsi BPD

di kalangan masyarakat itu sendiri supaya masyarakat bisa menyuarahkan aspirasi

terkait dengan fungsi BPD itu sendiri. Oleh karena itu pihak Ketua BPD selalu

turun ke pemukiman masyarakat untuk mensosialisasikan tentang terkait

pentingnya fungsi BPD agar masyarakat bisa paham betul fungsi BPD yang sudah

disahkan oleh masyarakat sesuai dengan kesepakatan Bersama masyaakat desa

Gela.

Berbeda dengan pernyataan dari masyarakat Desa Gela berdasarkan dari

hasil wawancara bapak BS dari Dusun Iomo yang mengatakan bahwa:

“BPD dalam menyampaikan aspirasi mengenai

pembangunan dapat dikatakan telah dilakukan dengan

baik, akan tetapi dalam hal memberdayakan masyrakat

belum secara maksimal dilaksanakan, seperti halnya

dalam penyaluran bantuan dari Desa yang belum

tersalurkan secara adil dan merata”.

(Wawancara Peneliti Dengan Masyarakat Desa Geala, BS

19 Juni 2021)”.

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa BPD di Desa Gela dalam

menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat ada yang terealisasi dengan

baik dan ada beberapa yang belum terealisasi dengan baik, hal ini dapat dilihat

dari hasil wawancara bersama masyarakat yang mengatakan bahwa penyaluran

Page 63: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

50

aspirasi masyarakat berupa pembangunan fisik telah terealisasi dengan baik dan

merata, akan tetapi dalam bentuk pemberdayaan masih belum terealisasi dengan

adil dan merata.

Berbeda dengan pernyataan dari masyarakat Desa Gela berdasarkan dari

hasil wawancara bapak ZU dari Dusun Tow yang mengatakan bahwa:

“BPD dalam menyampaikan aspirasi mengenai

pembangunan dapat dikatakan belum terealisasi dengan

baik dalam menampung aspirasi masyarakat sesuai dengan

sitem peraturan daerah suapaya masyarakat bisa

memahami aturan yang di berlaku di desa”.

(Wawancara Peneliti Dengan Masyarakat Desa Geala, ZU

19 Juni 2021)”.

hasil wawancara bersama masyarakat yang mengatakan bahwa penyaluran

aspirasi masyarakat berupa pembangunan fisik telah terealisasi dengan baik dan

merata, akan tetapi dalam bentuk pemberdayaan masih belum terealisasi dengan

adil dan merata.

Berbeda dengan pernyataan dari masyarakat Desa Gela berdasarkan dari

hasil wawancarah bapak LS dari Dusun Tow yang mengatakan bahwa:

“BPD dalam menyampaikan aspirasi mengenai

pembangunan dapat dikatakan sudah bagsu dalam kinerja

BPD didesa Gela dalam menyalurkan aspirasi masyarakat

sesuai dengan sepakatan bersama dengan ketua BPD ittu

sendiri. Agar masyarakat bisa menyalurkan semua aspirasi

terkait dengan fungsi BPD supaya ketua BPD bisa

menjalankan semua aspirasi dari masyarakat itu sendiri,

oleh karena itu BPD selalu berupaya dalam meyakinkan

masyarakat dalam pentingnya fungsi BPD kalangan

masyarakat”.

(Wawancara Peneliti Dengan Masyarakat Desa Geala, LS

20 Juni 2021).

hasil wawancara bersama masyarakat yang mengatakan bahwa penyaluran

Page 64: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

51

aspirasi masyarakat berupa pembangunan fisik telah terealisasi dengan baik dan

merata, akan tetapi dalam bentuk pemberdayaan masih belum terealisasi dengan

merata. Oleh karena itu pihak BPD selalu meningkatkan kinerja dalam

meyakinkan masyarakat pentingnya fungsi BPD dalam pembangunan desa yang

baik dengan sesuai standar operasional yang disepakati oleh kalangan masyarakat

itu sendiri supaya sistem dari kantor desa bisa berjalan dengan sesuai dengan

sistem yang disahkan didalam forum permusyawaratan desa. Pihak masyarakat

juga bisa membantu dalam pembangunan desa dalam menyuarahkan aspirasi

masyarakat supaya aspirasi setiap masing masyarakat bisa dijalankan dengan

kantor desa sesuai dengan sistem yang di kantor desa Gela.

Pernyataan lain yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak MA selaku

Kadus Tou Desa Gela yang mengatakan:

“BPD dalam menyampaikan keluhan masyarakat apa yang

kami inginkan dan apa yang kami butuhkan telah mereka

lakukan dengan baik, yang terkadang menjadi kendala ada

beberapa masyarakat yang tidak mengerti fungsi dari

BPD, akan tetapi BPD bekerja dengan baik memberikan

penjelasan serta pengertian kepada masyarakat”.

(Wawancara Peneliti Dengan Kepala Dususn Tou Desa

Gela, MA 19 Juni 2021).

Berdasarkan dari hasil wawancara yang di lakukan peneliti di lpangan maka

dapat di simpulkan dari kadus Tou Desa Gela terkait menampung aspirasi

masyarakat cukup terlaksana deengan baik, karna tidak pahanya masayarakat

terkait fungsi BPD. Berdasarkan wawancara tersebut membuktikan bahwa BPD

mengerti akan fungsinya sebagai wakil masyarakat yang harus menjalin kedekatan

dan keharmonisan dengan masyarakat.

Page 65: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

52

Berdasarkan beberapa wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa

menampung aspirasi masyarakat sudah di katakana bagus karna BPD sudah

memahmkan masyarakat terkait pentingnya fungsi badan permusyawaratan desa

yang baik dengan sesuai sitandar oprasional yang sudah di tetapkan oleh

pemerintah desa. Terdapat beberapa kendala oleh BPD padasaat

mensosialisasikan terkait dengan fungsi BPD agar masyarakat bisa memahami

fngsi BPD supaya masyarakat bisa mengutarkan pendapa-pendapat yang di

sampaikan oleh BPD dalam pembangunan desa yang lebih maju dan berkembang

lagi.

c. Melakukan Pengawasan kinerja kepala Desa

Pengawasn merupakan pengajuan keseluruhan elemen apakah terlaksanah

berdasarkan rencana yang di tetapkan sebelumnya dengan pengarahan yang di

lakukan dalam menetepkan urayan kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat

mendukung pencapayan haslyang di harpkan sesuai dengan kinerja yang telah

ditentukan yang di tetapkan tersebut. Pengawasan adalah proses untuk

memastikan bahwa segala aktifitasyang terlaksana sesuai denga napa yang telah di

rencanakan.

Fungsi BPD dalam hal melakukan kontrol pengawasan terhadap kinerja

Kepala Desa serta seluruh elemen yang ada di Pemerintahan Desa ada yang telah

terlaksana dengan baik dan ada beberapa yang belum terealisasi dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan melakukan wawancara

dengan Anggot BPD Desa Gela yang mengatakan bahwa:

“BPD dalam melakukan kontrol pengawasan selalu

mendapatkan hambatan dalam hal komunikasi. Kami

Page 66: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

53

selaku BPD telah melakuan penjadwalan atau pergantian

tugas secara bergantian setiap harinya untuk bertugas di

kantor, akan tetapi yang sering terjadi ada beberapa dari

angota BPD yang melakukan absen tanpa

mengkonfirmasikannya kepada ketua BPD” (Wawancara Penelitti Dengan Anggota BPD Desa Gela, AR Pada Tanggal 17,Juni 2021).

Berdasarkan dari hasi wawncara dengan kepla desa sebaggai berikut:

“BPD selalu melaksankan tugasnya dengan baik dari

melakukan meyepakati rancangan peraturan desa,

meyalurkan aspirasi masyarkat dan melakukan pengawasn

kinerja kepada saya selaku kepla desa apa yang asay

kerjakan selalu ada pengawasn dari mereka (BPD)”.

(Wawancara Peneliti Dengan Kepala Desa, IS Pada

Tanggal 17 Juni 2021).

Berdasarakan hasil wawancarah terlihat jelas bahwah BPD di desa gela

dalam melakukan kontrol pengawasan terhadapa kinerja pemerintah desa belu

terrelisasi dengan baik di karenakan anggota BPD yang sering melakukan apsen

tampa pemberitahuan sebelumnya. Pengawas yang di lakukan BPD terkait

penetapan serta pelaksanaan peturan desa pengguna anggaran belanja desa serta

keputusan yang di buat oleh kepala desa telah terlaksan cukup baik, halini

disebapkan karena adanya koordinasi yang baik antara kepala desa dan BPD yang

bekerja sama dengan sungguh-sungguh dalam mejalankan roda pemerintahan

desa.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan data diatas hasail penelitian yang di peroleh melalui analisis

obserfasi, wawancara, dan dokumentasi menunjukan bahwah fungsi BPD dalam

mebahas badan permusyawaratan desa dalam mejalankan fungsinya selalu

berpedoman berdasarkan UU No. 6 tahun 2014, pasal 55 tentang BPD,

Page 67: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

54

Permendagri No. 110 tahun 2014, fungsi BPD disebutkan sebagai berikut:

a. Menetapkan Rancangan peraturan desa

Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi legislasi maka

BPD memiliki kewenangan untuk menerima semua usulan aspirasi masyarakat.

Aspirasi tersebut kemudian disimpan serta dalam rapat musyawarah BPD, didalam

rapat tersebut kemudian akan disampaikan berbagai bentuk usulan yang datang

dari anggota BPD masing-masing yang menjadi perwakilan setiap dusun. Proses

membuat peraturan Desa yang dimaksud BPD Desa Gela melakukan fungsi untuk

melahirkan Rancangan Peraturan Desa serta membahas, menyetujui ataupun

menolak Rancangan Peraturan Desa yang telah diusulkan, dalam hal ini juga

kedudukan BPD sebagai mitra kerja Kepala Desa yang memiliki kedudukan sejajar

sebagai mitra kerja dalam membuat Rancangan Peraturan Desa.

Pelaksanaan peraturan Desa akan diawasi oleh masyarakat dengan Badan

permusyawaratan Desa, hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan peraturan

Desa dapat diawasi dengan berkelanjutan oleh masyarakat Desa melihat bahwa

peraturan Desa dibuat tidak lain yaitu untuk kepentingan masyarakat Desa.

Apabila dalam poroses pelaksanaannya terjadi penyimpangan terhadap

pelaksanaan peraturan Desa yang ditetapkan sebelumnya, Badan

Permusyawaratan Desa memiliki kewajiban mengingatkan serta menindaklanjuti

penyimpangan yang terjadi. Berbagai bentuk parisipasi yang diberikan masyarakat

dalam rapat atau Musyawarah Rencana Pembangunan Desa.

Hal ini menunjukan bahwa adanya peran aktif keterlibatan masyarakat

didalam rapat seperti menyumbangkan ide berupa gagasannya, atau mengajukan

Page 68: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

55

sebuah usulan, serta menyampaikan saran dalam rapat Desa, sehingga adanya

komunikasi antara masyarakat dan perangkat Desa yang memberikan sebuah

tanggapan maupun kritik terhadap permasalahan yang sedang dibicarakan serta

ikut dalam proses pengambilan keputusan. Fungsi legislasi yang dilaksanakan

oleh BPD memiliki kewajiban untuk mengkonsultasikannnya kepada masyarakat.

Pemerintah Desa dalam hal ini memberikan informasi kepada masyarakat melalui

cara pemberitahuan yang akan disampaikan secara tertulis ataupun secara lisan

melaluli kepala dusun dalam kurun waktu satu minggu lamanya untuk menunggu

dan menampung aspirasi dari masyarakat.

b. Menampung Dan Meyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa

Fungsi menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa gela BPD

dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dilakukan dalam bentuk lisan dan tulisan,

adapun yang dimaksud penyampaian secara lisan yaitu melalui musyawarah BPD,

sedangkan penyampaian secara tulisan yaitu melalui surat penyampaian berupa

masukan terhadap penyelenggaraan pemerintah Desa.

Penyampaian aspirasi yang dilakukan masyarakat kepada BPD secara

individu maupun bersama-sama seringkali disampaikan secara langsung, akan

tetapi penyampaian aspirasi yang dilakukan masyarakat lebih dominan

disampaikan melalui forum Musrenbang Desa atupun rapat Musyawarah Dusun.

Rapat forum ini diadakan Pemerintah Desa dengan mengundang perwakilan

masyarakat seperti ketua RT, RW, tokoh agama, adat serta masyarakat bersama

dengan BPD untuk membahas apa yang sedang dilakukan dan yang akan

dilaksanakan oleh pemerintah Desa serta memberikan ruang kepada masyarakat

Page 69: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

56

untuk menyampaikan ide dan gagasannya.

Jalur Musrenbang yang dilakukan Desa bisa dikatakan sebagai cara utama

dalam menyalurkan aspirasi masyarakat serta peran masyarakat ikut serta dalam

penentuan perncanaan pembangunan yang ada di Desa. Umumnya yang

dibutuhkan masyarakat yang disampaikan dalam rapat Musrenbang ada 2 bentuk

pembangunan yaitu: pembanguna fisik dan pemberdayaan masyarakat. Adapun

yang dibutuhkan dalam pembangunan fisik adalah menyangkut perbaikan jalan

tani, perbaikan saluran air serta perbaikan aliran irigasi yang menghubungkan

persawahan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud adalah

bantuan sosial maupun bantuan bibit pertanian, ataupun bantuan kelompok tani

yang belum disalurkan secara merata.

Menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat tidak dapat dilakukan

begitu saja akan tetapi diperlukan analisis yang tepat serta mendalam mengenai

permasalahan yang ada di masyarakat dengan cara menggunakan skala prioritas.

Aspirasi yang ditampung Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya akan dibahas

dalam rapat BPD dan akan dipilih aspirasi yang memiliki skala prioritas yang

paling tinggi dengan mengutamakan aspirasi masyarakat yang paling banyak

disampaikan.

Bentuk-bentuk partisipasi yang masyarakat berikan kepada Desa gela

kecamtan taliabu utara yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam bentuk materi

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam bentuk materi yaitu

bantuan seperti lahan yang dapat menunjang kelancaran dari pelaksanaan

Page 70: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

57

dari program pembangunan yang akan dilakukan, dimana partisipasi

masyarakat dalam pemangunan Desa yang didukung oleh materi

merupakan suatu cara yang sangat nyata, maka dari itu pemerintah Desa

harus bijak dalam mempergunakannya.

2. Partisipasi dalam bentuk ide

Ide atau gagasan dapat mendukung keberhasilan rencana yang telah

ditetapkan, oleh karena itu sumbangan pikiran sangat diperlukan dan

diharapkan dalam membantu upaya pencapaian perbaikan program

pembangunan yang akan dilaksanakan. Patisipasi masyarakat dalam hal ini

sangat dibutuhkan selain partisipasi materi. Dari hasil penelitian yang

ditemukan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Gela dalam bentuk

pikiran atau ide masyarakat selalu berperan aktif dalam menyumbangkan

ide-idenya untuk keberhasilan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Meskipun latar belakang pendidikan sangat beragam, akan tetapi mereka

mampu memberikan suatu ide yang positif dan juga pemerintah Desa

sangat mementingkan kebutuhan masyarakat, selain itu pemerintah Desa

juga selalu melibatkan serta mengundang para tokoh masyarakat agar

menyampaikan aspirasi mereka.

3. Partisipasi dalam bentuk fisik

Partisipasi masyarakat yang sangat sederhana yang sering diberikan

masyarakat adalah dengan gotong royong dalam membantu dalam

mensukseskan program pembangunan. Gotong royong merupakan suatu

pengarahan tenaga kerja tanpa bayaran untuk suatu program yang

Page 71: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

58

bermanfaat. Pelaksanaan program pembangunan yang ada di Desa Gela,

kegiatan gotong royong selalu diterapkan dan dilakukan untuk

meringankan pelaksanaan program pembangunan.

c. Melakukan Pengawasan Kinerjakepala Desa

Fungsi pengawasan yang dimaksud adalah BPD melakukan pengawasan

yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, penggunaan

anggaran belanja Desa serta keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa.

Pengawasan dalam hal ini juga meliputi, pengawasan terhadap perencanaan

kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan kegiatan serta pelaporan

penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Desa. Bentuk pengawasan yang dilakukan

BPD yaitu berupa monitoring dan evaluasi, dalam hal ini BPD berhak untuk

meminta pertanggungjawaban dari Kepala Desa serta meminta laporan kepada

Pemerintah Desa.

Berikut ini merupakan beberapaa metode pelaksanaan pengawasan yang

BPD lakukan, diantaranya:

1. BPD mengawasi segala bentuk perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan

oleh Pemerintah Desa beserta dengan pihak yang bertanggung jawab atas

penyelenggaraan kegiatan tersebut.

2. Melakukan evaluasi terhadap laporan kegiatan yang diselenggarakan

Pemerintah Desa. Evaluasi laporan dalam hal ini meliputi, pelaksanaan

RPJMDes, RKPDes dan APBDes.

3. Mengawasi pelaksanaan kegiatan tersebut diselenggarakan dengan baik atau

tidak.

Page 72: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

59

4. Mengawasi segala bentuk penyelewengan yang mungkin terjadi dalam

pelaksanaan kegiatan tersebut.

5. Menindaklanjuti segala bentuk penyelewengan yang terjadi.

Pengawasan pada dasarnya bertujuan untuk menghindari adanya

penyelewengan atau suatu penyimpangan tujuan yang akan dicapai. Dengan

adanya pengawasan diharapkan dapat membantu dalam melaksanakan suatu

kebijakn yan telah ditetapkan sebelumnya untuk mencapai tujuan yang telah

direncanakan. Melalui pengawasan dapat tercipta aktivitas yang berkaitan dengan

penentuan evaluasi tentang sejauhmana pelaksanaan kerja telah dilaksanakan.

Pengawasan dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan dijalankan dan sejauhmana

terjadi penyimpangan didalam pelaksanan tersebut.

Berdasakan UU No. 6 tahun 2014, pasal 55 tentang BPD, Permendagri No.

110 tahun 2014, fungsi BPD disebutkan sebagai berikut:

Melaksanakan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah

Desa, melakukan evaluasi laporan mengenai evaluasi atas kinerja Kepala Desa

selama satu tahun anggaran, melaksanakan evaluasi yang berdasarkan pada

prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas, serta objektifitas dan

melakukan evaluasi tugas Kepala Desa yang meliputi:

1. Pencapaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa serta APBDesa

2. Pencapaian pelaksanaan penugasan yang dilakukan dari Pemerintah

Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota

3. Pencapaian kedisplinan dalam melaksanakan tugas yang sesuai dengan

Page 73: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

60

peraturan perundang-undangan

4. Prestasi dari Kepala Desa

Pelaksanaan fungsi pengawasan dana Desa yang dilakukan BPD mulai dari

tahap perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, sampai kepada laporan

pertanggungjawaban. Pada tahapan perencanaan serta laporan

pertanggungjawaban BPD mengesahkan bersama dengan Kepala Desa.

perencanaan yang disahkan kemudian dijadikan peraturan Desa berupa APBDesa,

hal ini BPD mempunyai fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa. Adapun bentuk

pengawasan kinerja Kepala Desa berupa monitoring serta evaluasi. Pelaksanaan

evaluasi laporan mengenai penyelenggaraan pemerintah Desa dilakukan langsung

BPD serta evaluasi di lakukan berdasarkan kinerja kepala desa selama 1 tahun

anggaran.

Page 74: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

61

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat di tari sesuai dengan penjelasan yang

ada di atas tersebut, maka dapat di Tarik kesimpulan dari peneliti ini adalaha.

1. Menetapkan Rancangan Peraturan Desa

Berdasarkan dalam membahas serta menetapakan rancangan peraturan

Desa di Desa Gela telah terlaksana dengan baik karena adanya hubungan

kerja sama yang baik antara BPD dengan Kepala Desa Gela maupun

Pemerintah Desa Gela adanya transparansi dalam penyelenggaraan

kegiatan Desa.

2. Menampung Dan Meyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa

menampung serta dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dalam

melaksanakan fungsinya BPD di Desa Gela belum terlaksana dengan baik.

Adapun yang telah terlaksana yaitu dalam bentuk pembangunan fisik

seperti pembangunan jalan, pembangunan salura air, pembangunan irigasi,

sedangkan yang belum terealisasi secara merata yaitu dalam bentuk

pemberdayaan masyarakat yaitu dalam bentuk bantuan sosial, bantuan

pertanian. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan anggaran yang

pemerintah Desa Gela miliki.

3. Melakukan Pengawasan Desa

Melakukan pengawasan deas yang ada di Desa Gela terlaksana dengan

baik. BPD Desa Gela selalu aktif mempertanyakan hal-hal yang berkaitan

Page 75: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

62

dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa yang berkaitan dengan

perencanaan kegiatan Desa, pelaksanaan kegiatan serta pelaporan kegiatan

Pemerintah Desa. Adapun kendala yang dihadapi adalah kurangnya

komunikasi antar anggota BPD, dalam hal ini BPD sering melakukan

absen tanpa pemberitahuan sebelumnya.

B. Saran

a. Pemerintah Desa Gela diharapkan lebih dapat terus mempertahankan

hubungan yang harmonis antara BPD dengan Kepala Desa, staf

pemerinta Desa, maupun dengan masyarakat. Apabila diperlukan untuk

lebih ditingkatkan kembali. Kinerja pemerintah harus ditingkatkan lagi

dalam mensosialisasikan pentingnya fungsi BPD di kalangan

masyarakat agar masyarakat bisa memahami betul ap aitu fungsi BPD

yang baik dan sesuai dengan sistem standar operasioanal yang

dikeluarkan oleh kantor desa Gela tersebut.

b. BPD Desa Gela dalam menampung seta menyalurkan aspirasi yang

dibutuhkan oleh masyarakat diharapkan dapat didengar dan

dilaksanakan sesuai dalam hal ini yang berhubungan dengan

pemberdayaan batuan pertanian. Melihat bahwa masyarakat masih

kesulitan baik individu maupun kelompok untuk mendapatkan,

diperlukan perhatian yang lebih mengingat mayoritas mata pencaharian

masyarakat Desa Gela adalah Petani. Pihak BPD harus menyiapkan

lahan pengiringan cengke untuk masyarakat yang sudah siap di panen

cengke agar masyarakat tidak kesulitan lagi dalam mengiring hasil

Page 76: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

63

taninya di panen, masyarakat sangat membantu kalua pemerintah desa

menyiapkan tempat pengelolaan cengke supaya bisa dijual dengan cepat

di luar kota.

c. Pola komunikasi antara Ketua BPD dengan anggota BPD maupun antar

anggota BPD perlu diharapkan agar dapat lebih mengambil sikap

terhadap anggota BPD yang sering absen tanpa ditingkatkan lagi,

mengingat fungsi BPD sebagai kontrol Pemerintah Desa. BPD Desa

Gela untuk berjalan dengan baik.

Page 77: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

64

DAFTAR PUSTAKA

aprila, W. (2020). Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (

Bpd ) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Sangkulirang Kabupaten. Analisis

Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa ( Bpd ) Dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Sangkulirang Kabupaten, 8(2), 355–368.

Basuki, A. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung

Aspirasi Masyarakat. Jurnal, 07(03), 1–6.

Fitriana, N. R., Moita, S., & Jabar, A. S. (2021). Strategi Penguatan Fungsi Badan

Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembangunan (Studi Di Desa Tapulaga

Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe). Jurnal Kesejahteraan Dan Pelayanan

Sosial, 2(1), 57. Https://Doi.Org/10.52423/Jkps.V2i1.18173

Hahury, J. F., & Ebit, O. (2019). Fungsi Badan Permusyawaratan. Jurnal, 2(17),

9–9.

Irawan, A. (2019). Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa Dalam

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ditinjau

Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Jurnal Yuridis Unaja, 1(2),

55–67. Https://Doi.Org/10.35141/Jyu.V1i2.429

Ismanudin, & Setiawan, I. (2019). Peran Dan Fungsi Badan Permusyawaratan

Desa (Bpd) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Singaraja

Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. Jurnal Aspirasi, 9, 135–150.

Nurhayati, S., & Riwanto, A. (2014). Faktor Pendukung Dan Penghambat Peran

Badan Permusyawaratan Desa Tawengan Dalam Proses Penetapan Peraturan Desa

Sri. Jurnal, 6(2), 3–13.

Page 78: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

65

Punu, E. J. (2016). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa. Jurnal, 1–20.

Rusdia, U., & Wirawan, D. (2020). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd)

Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Desa Di Desa Bojongsari

Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung. Jurnal, 4(April), 16.

Setyaningrum, C. A., & Wisnaen, F. (2019). Pelaksanaan Fungsi Badan

Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jurnal

Pembangunan Hukum Indonesia, 1(2), 158–170.

Https://Doi.Org/10.14710/Jphi.V1i2.158-170

Walujan, F. R., Lumolos, J., & Sumampouw, I. (2018). Fungsi Badan

Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Kembes

Satu Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa. Jurnal, 53(9), 11.

Page 79: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

66

L

A

M

P

I

R

A

N

Page 80: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

67

Gambar Letak Wilaya Desa

Gambar Letak Wilaya Pulau Taliabu

Gambar Kantor Desa Gela

Page 81: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

68

Page 82: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

69

Suarat Izin Peeitain

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Kabupaten Pulau Taliabu Utara

Page 83: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

70

Surat Izin Selesai Penelitian Dari Desa Gela

Page 84: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

71

Surat Izin Dari Kampus Universitas Muhammadiyah

Page 85: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

72

Berdasarkan dari hasil foto-foto wawancara saat melaksankan wawancara

dengan pemerintah Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten

Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara

Foto Wawancara Dengan (Kepala Desa Gela) Pada Tanggal 03-06-2021

Foto Wawancara Dengan (Ketua BPD Desa Gela) Pada Tanggal

05-06-2021

Page 86: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

73

Foto Wawancara Dengan (Masyarakat Desa Gela) Pada Tanggal

19-06-2021

Foto Wawancara Dengan (Masayarakat Desa Gela) Pada Tanggal

19-06-2021

Page 87: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

74

Foto Wawancara Dengan (Kadus Desa Gela) Pada Tanggal 19-06-201

Page 88: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

75

Foto Wawancara Dengan (Bendahara BPD Desa Gela) Pada

Tanggal 10-06-2021

Foto Wawancara Dengan (Anggot BPD Desa Gela)

Pada Tanggal 19-06-2021

Foto Wawancara Dengan (Masayarakat Desa Gela) Pada Tanggal

20-06-2021

Page 89: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

76

Foto-Foto Bareng Masyarakat Bersama Pemerintahan Desa Gela

Foto- Foto Musawar Desa

Page 90: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

77

Page 91: SKRIPSI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA …

78

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BOLIADI SAHUPALA Lahir pada tanggal 09 JUNI 1999 di

Data Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu. Anak

terakhir dari enam bersaudara, dan merupakan buah kasih dari

pasangan. Ahmad Saupala dan Mahia. Penulis menempuh

pendidikan dasar di SD Negeri 1 Gela Kecamatan Taliabu

Utara dan tamat pada tahun 2010. Pada tahun yang sama

penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Taliabu Utara Kabupaten

Kepulawan Sula Data dan tamat pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan

pendidikan tingkat sekolah menengah di SMA Negeri 1 Taliabu Utara Kabupaten

Pulau Taliau dan tamat pada tahun 2016. Berkat usaha dan kerja keras yang

disertai doa pada tahun 2021 penulis berhasil lulus di jurusan Ilmu Administrasi

Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Adminstrasi Negara,

dngan nomor stanbuk 105611105117. Universitas Muhammadiyah Makassar

Program Strata Satu (S1). Penulis sangat bersyukur diberi kesempatan oleh Allah

SWT bisa menimba ilmu yang merupakan bekal dimasa depan. Saat ini penulis

berharap dapat mengamalkan ilmu yang telah diperoleh dengan baik dan

membahagiakan orang tua serta berusaha menjadi manusia yang berguna bagi

Agama, Keluarga, Masyarakat, Bangsa dan Negara.