SKRIPSI EVALUASI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN MENURUT ...

SKRIPSI

EVALUASI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN MENURUT STANDAR

AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA DAERAH

KOTA PAREPARE

SABIR

10573 02607 11

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2015

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

ABSTRAK

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR ISI

BAB I . PENDAHULUAN ............................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ..................................................................... 1

B. Rumusan Masalah.............................................................................. 4

C. Tujuan Penelitian ............................................................................... 4

D. Manfaat Penelitian ............................................................................. 4

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA....................................................................... 5

A. Pengertian Evaluasi Pelaporan .......................................................... 5

B. Kebijakan Laporan Pengelolaan Daerah ........................................... 6

C. Standar Akuntansi Pemerintahan No. 71 Tahun 2010 ...................... 16

D. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Penyajian

Laporan Keuangan ………………………………………………. . 26

E. Hubungan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dengan

Pengelolaan Keuanagan Daerah....................................................... 55

F. Kerangka Pikir................................................................................... 58

BAB III. METODE PENELITIAN . ................................................................. 59

A. Lokasi dan Waktu Penelitian............................................................ 59

B. Jenis dan Sumber Data ..................................................................... 59

C. Metode Pengumpulan Data .............................................................. 60

D. Metode Analisis Data ....................................................................... 60

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.…………………..…...…. 61

A. Deskripsi Umum Kota Parepare……………...………………….... 61

B. Deskripsi Pemerintahan Kota Parepare…………………………… 65

C. Deskripsi Sekretariat Daerah Kota Parepare ……………………... 68

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN…………...………………………… 74

A. Hasil Penelitian .…………………………………………….......... 74

1. Laporan Keuangan Kota Parepare Tahun 2014……………… 74

2. Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan Kota Parepare

Tahun 2015 Dengan Peraturan Pemerintah

No. 71 Tahun 2010 …………………………………………..... 84

B. Pembahasan…………...…………………………………………... 61

1. Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 .………………………… 91

2. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang

Penyajian Laporan Keuangan Kota Parepare…………………. 93

3. Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kota Parepare Tahun 2014 Berdasar Peraturan Pemerintah

Nomor 71. Tahun 2010 ……………………………...………. 97

BAB VI. PENUTUP ………………………………………………...………. 108

A. Kesimpulan ……………………………………............................. 108

B. Saran………………………………………..................................... 109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan di Kota Parepare ………………………............ 62

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kota Parepare Tahun 2009-2013 ………............. 65

Tabel. 5.1 Neraca Kota Parepare Tahun 2014 …………………….................. 75

Tabel 5.2 Laporan Realisasi Anggaran Kota Parepare Tahun 2014 ..….……... 78

Tabel 5.3 Laporan Arus Kas Kota Parepare 2014 ……………………….….... 83

Tabel 5.4.Perbandingan Penyajian Neraca Kota Parepare Tahun 2014

Dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 ……………...…. 85

Tabel 5.5 Perbandingan Penyajian Laporan Realisasi Anggaran

Kota Parepare Tahun 2014 Dengan Peraturan Pemerintah

No. 71 Tahun 2010 …………………………………………...….…. 87

Tabel 5.6 Perbandingan Penyajian Laporan Arus Kas Kota Parepare

Tahun 2014 Dengan Peraturan Pemerintah

No. 71 Tahun 2010 ………………………………………….…….... 89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Dasar Basis Akuntansi ……....................................................... ..... 12

Gambar 2 : Kerangka Pikir ……………………………………......................... 58

Gambar 3 : Sttruktur Organisasi Sekretariat Kota Parepare……...…….…….... 73

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi rabbil’alamin, segala puji syukur ke hadirat Allah Swt atas

limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, hingga penulis mampu menyelesaikan

penulisan Skripsi ini yang berjudul “Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Menurut

Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Daerah Kota Parepare’’ ini. Shalawat serta

semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Saw

sebagai uswatun hasanah dalam meraih kesuksesan di dunia dan akhirat.

Melalui tulisan ini pula, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang

Sebesar-besarnya, teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, atas segala doa, restu,

kasih sayang, pengorbanan dan perjuangan yang telah diberikan selama ini. Kepada

beliau penulis senantiasa memanjatkan doa semoga Allah Swt. mengasihi dan

mengampuni dosanya. Amin.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini, kami mendapat masukan, bimbingan,

bantuan, dan dorongan berbagai pihak akhirnya dapat menyelesaikan proposal

dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Irwan Akib, M.Pd., Selaku Bapak Rektor Universitas

Muhammadiyah Makassar.

2. Bapak Dr.H.A.Mahmud Nuhung, MA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan

Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Ismail Badollahi,SE.,M.Si.Ak.CA. Selaku Ketua Jurusan

Akuntansi Fak. Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah

Makassar.

4. Ayahanda Dr.H.Ansyarif Khalid, SE.,M.Si.Ak.CA. dan Ibunda

Muttiarni, SE.,M.Si masing-masing selaku Pembimbing I dan

Pembimbing II. atas segala saran dan bimbingan yang diberikan

kepada penulis.

5. Seluruh Jajaran dosen dan staf administrasi Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

6. Bapak Dr.H.M.Taufan Pawe dan Faisal Andi Sapada, selaku walikota

dan Wakil walikota Parepare, Bapak Agussalim selaku Kepala Bidang

Akuntansi & Pelaporan, serta seluruh staf Kantor Sekretariat Kota

Parepare yang telah banyak membantu terselesainya skripsi ini.

7. Kedua Orang tua, Saudara dan Semua keluarga besar Marcilas yang

telah memberikan perhatian, kasih sayang, dukungan, materi dan doa

yang tulus ikhlas bagi penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan

baik.

8. Ramadhan AR, SE yang telah memberikan inspirasi, semangat, doa,

dorongan, dan bantuan dalam setiap waktu kepada penulis untuk

menyelesaikan skripsi.

9. Sahabat-sahabat yang selalu membantu dan mendukung penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini yaitu Andis (Daeng kulle), Endar (Daeng

Ngada), Wawan (Daeng Kebo), Hamat (Daeng Limpo), dan teman

teman Akuntansi angkatan 2011.

10. Semua pihak yang telah membantu selesainya skripsi ini.

Semoga segala bantuan dan do’a yang diberikan mendapat pahala

yang berlipat ganda dari Allah SWT dan semoga tulisan Skripsi ini

berkah dari Allah SWT serta bersama dalam menambah ilmu

pengetahuan. Amin

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna.

Untuk itu penulis meminta maaf atas kekurangan yang terjadi. Penulis

mengharap kritik dan saran yang membangun demi terciptanya karya

yang sempurna. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi

semua pihak yang membutuhkan di kemudian hari.

Wassalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Makassar , Oktober 2015

Penyusun

Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Pada Pemerintahan kota Parepare yang telah disajikan sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 71 Tahun 2010.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Jenis

dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan

data sekunder. Data primer dari hasil wawancara tentang penyajian Laporan

Keuangan Kota Parepare pada Kantor Sekretariat Kota Parepare selaku pengelola

keuangan daerah Kota Parepare. Data sekunder berupa data atau informasi yang

berhubungan dengan laporan keuangan Kota Parepare dan Standar Akuntansi

Pemerintahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintahan Kota Parepare pada

tahun 2014 dalam menyajikan laporan keuangan daerah telah berpedoman pada

peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemrintahan. Dalam keberhasilan dalam penyajian laporan keuangan daerah

dipengaruhi oleh faktor pendukung yaitu sumber daya manusia dan perangkat

pendukung lainnya.

Kata kunci : Penyajian Laporan Keuangan Daerah, PSAP, Sumber Daya

Manusia dan Faktor Pendukung

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan pengelolaan

keuangan yang sehat. Dalam era otonomi daerah, salah satu aspek yang perlu

diperhatikan dengan seksama adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan

anggaran daerah. KeuanPgan daerah merupakan dokumen publik yang berhak

diketahui oleh masyarakat. Pemerintah Daerah wajib mempublikasikan setiap

laporan keuangan daerah ke masyarakat. Sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan telah ditetapkan, pemerintah daerah berkewajiban untuk membuat

Laporan Keuangan Pemerintah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas

Laporan Keuangan.

Laporan keuangan merupakan suatu laporan yang menggambarkan posisi

keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas yang

merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Tujuan dari penyajian laporan

keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan yang berguna

untuk pengambilan keputusan. Dengan adanya laporan keuangan ini menunjukkan

akuntabilitas pemerintah atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan oleh

masyarakat (Halim, 2002). Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggung

jawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas.

Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi

2

yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan

keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas

yang lain.

Lebih lanjut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang

Standar Akuntansi Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 yang berbasis akrual.

merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan

menyajikan laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah di indonesia. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan

pelaksanaan No. 32 Tahun 2004 tentang perintah Daerah. Peraturan ini

diharapkan pemerintah daerah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah

secara transparan dan akuntabel.

Pada dasarnya buah pikiran yang melatarbelakangi terbitnya Peraturan

Pemerintah di atas adalah keinginan untuk mengelola keuangan negara dan

daerah secara efektif dan fisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan

melalui tata kepemerintahan yang baik (good governance) yang memiliki

beberapa karakteristik yaitu partisipasi, aturan hukum, transparansi, responsif,

berorientasi pada kepentingan masyarakat, keadilan, efisiensi dan efektivitas,

akuntabilitas, dan visi strategis. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan

adanya suatu peraturan pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu (omnibus

regulation) dari berbagai undang-undang tersebut di atas yang bertujuan agar

memudahkan dalam pelaksanaan dan tidak menimbulkan multitafsir dalam

penerapannya. Peraturan dimaksud memuat berbagai kebijakan terkait dengan

3

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggung jawaban keuangan

daerah (Nordiawan, 2006).

Akan tetapi hingga saat ini masih terjadi kendala dalam pelaksanaan

pengelolaan keuangan daerah dalam skala nasional, di antaranya adalah: 1.)

Keterlambatan penyampaian data keuangan dari daerah ke pusat. Hal ini

mangakibatkan penyajian data keuangan daerah secara nasional untuk

kepentingan merumuskan kebijakan fiskal terlambat dari jadwal yang

direncanakan. 2.) Ketidak seragaman input data keuangan dari daerah baik dalam

hal kode rekening maupun format laporan keuangannya, sehingga menyulitkan

kompilasi dan konsolidasi database keuangan daerah yang harus disajikan sebagai

satu kesatuan laporan keuangan sektor publik.

Penulis tertarik untuk meneliti Penerapan menurut Peraturan Pemerintah

(PP) No. 71 Tahun 2010 yang berbasis Menuju Akrual dan Berbasis Akrual.

karena penerapannya masih dalam masa transisi sehingga memerlukan

penyesuaian yang lama untuk dapat menerapkan peraturan tersebut secara

keseluruhan. Dan dari evaluasi penyajian laporan keuangan Kota Parepare

berdasarkan peraturan tersebut, diharapkan akan memberikan gambaran secara

umum peraturan ini pada pemerintah Kota Parepare. Oleh sebab itu penulis

mengambil judul penelitian yaitu :

“EVALUASI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN MENURUT STANDAR

AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA

PAREPARE’’

4

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah sebelumnya, maka

perumusan masalah penelitian ini adalah “Apakah Laporan keuangan Pemerintah

Daerah kota parepare sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP) No. 71 Tahun 2010

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyajian laporan keuangan

Daerah Kota Parepare dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP) No. 71 Tahun 2010

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Daerah

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran mengenai

penyajian laporan keuangan Kota Parepare berdasarkan Standar Akuntansi

Pemerintahan serta sebagai bahan masukan dalam menyajikan laporan keuangan

daerah agar sesuai dengan peraturan tersebut dengan menindaklanjuti hambatan-

hambatan yang muncul dalam penerapan peraturan tersebut.

2. Bagi Kalangan Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya penelitian akuntansi sektor

publik dengan topik yang sama dan memperluas wawasan mahasiswa serta

menambah minat mahasiswa jurusan akuntansi untuk melakukan penelitian di

bidang akuntansi sektor publik

5

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Evaluasi Pelaporan

Evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik,

evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu

berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi mempunyai definisi yang beragam,

William N. Dunn, memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa:

“Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran(appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-katayang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam artisatuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan denganproduksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan” (Dunn,2003:608).

Pendapat di atas dapat diperoleh gambaran bahwa evaluasi adalah suatu

kegiatan yang dilakukan untuk mengukur serta membandingkan hasil-hasil

pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai dengan hasil yang seharusnya menurut

rencana. Sehingga diperoleh informasi mengenai nilai atau manfaat hasil

kebijakan, serta dapat dilakukan perbaikan bila terjadi penyimpangan di

dalamnya.

Dan beberapa pengertian di sebelumnya dapat disimpulkan evaluasi

laporan keuangan daerah adalah kegiatan untuk mengukur dan

menginterpretasikan perkembangan laporan keuangan dari tahun berjalan dan

membandingkannya dengan standar akuntansi yang berlaku, dengan

memperhatikan kelebihan serta kekurangan dari laporan keuangan tersebut,

6

sehingga dapat mudah di koreksi pada tahapan penyusunan laporan tahun

berikutnya.

B. Kebijakan Laporan Pengelolaan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) disebutkan bahwa pengungkapan kebijakan

akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari

kesalah pahaman dalam membaca laporan keuangan. Pengungkapan kebijakan

akuntansi dalam laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat

dimengerti. Pengungkapan kebijakan tersebut merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari laporan keuangan yang sangat membantu pemakai laporan

keuangan, karena kadang-kadang perlakuan yang tidak tepat atau salah digunakan

untuk suatu komponen laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, atau

laporan lainnya yang merupakan pengungkapan kebijakan akuntansi terpilih.

Selain itu penetapan kebijakan akuntansi terpilih dimaksudkan untuk menjamin

adanya keseragaman pencatatan dalam setiap transaksi akuntansi di setiap satuan

kerja.

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara, laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran

Belanja Daerah disajikan dengan standar akuntansi yang berlaku yang telah

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah mendapatkan pertimbangan dari

Badan Pemeriksa Keuangan, sebagaimana tertuang pada pasal 32 ayat (2).

7

Laporan Keuangan adalah catatan informasi keuangan suatuperusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat dipergunakan untukmenggambarkan kinerja perusahaan tersebut (Wikipedia, 2010). PernyataanStandar Akuntansi Pemerintah (SPAP) No.1 menjelaskan definisi laporankeuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dantransaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporankeuangan menjadi alat yang digunakan untuk menunjukan capaian kinerjadan pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban dalam suatu entitas.

1. Pengguna Laporan Keuangan

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan

pemerintah, namun tidak terbatas pada:

a) Masyarakat;

b) Wakil rakyat, Lembaga Pengawas, dan Lembaga Pemeriksa;

c) Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan

pinjaman

d) Pemerintah.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk

memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan

demikian, laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian,

berhubung laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas

pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang disajikan setidak-

tidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh

ketentuan peraturan perundang-undangan (statutory reports). Selain itu, karena

pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, maka ketentuan laporan

8

keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu

mendapat perhatian.

Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta

posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai

apabila didasarkan pada basis akrual, yakni berdasarkan pengakuan munculnya

hak dan kewajiban, bukan berdasarkan pada arus kas semata. Namun, apabila

terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan penyajian

suatu laporan keuangan dengan basis kas, maka laporan keuangan dimaksud wajib

disajikan demikian.

Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di

dalam laporan keuangan, pemerintah wajib memperhatikan informasi yang

disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian,

dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemerintah dapat menentukan bentuk

dan jenis informasi tambahan untuk kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang

diatur dalam kerangka konseptual ini maupun standar-standar akuntansi yang

dinyatakan lebih lanjut.

2. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan

a) Peranan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan

mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas

pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan

untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk

melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan,

9

mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu

menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas

pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah

dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis

dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan

kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai

tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu

entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi

perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban,

dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat

berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk

mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban

pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya

dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4) Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan

pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran

10

yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan

ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5) Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber

daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang

direncanakan.

b.) Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang

bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat

keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1.) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber

daya keuangan;

2.) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan

untuk membiayai seluruh pengeluaran;

3.) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang

digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah

dicapai;

4.) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai

seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

5.) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas

pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka

pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak

dan pinjaman;

11

6.) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas

pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat

kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.Untuk memenuhi tujuan-

tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber

dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa

lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-

Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu

entitas pelaporan.

3. Komponen Laporan Keuangan Berdasarkan Basis Kas menuju Akrual

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi

ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan

keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas

atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu

pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga

dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus

sumber daya dicatat.

Akuntansi berbasis kas adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi

ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan

keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, dengan memperhatikan waktu

kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Pada basis ini pengakuan aset

diterima setelah aset tersebut sudah dipergunakan oleh entitas/Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, penerapan Basis Kas

menuju Akrual adalah tahapan pelaporan keuangan yang dapat menjembatani

12

Acrual basis

Cash basis

peralihan antara akuntansi berbasis kas dengan Akuntansi berbasis akrual. Dalam

hal ini dapat di jabarkan sebagai berikut :

a) Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam

Laporan Realisasi Anggaran

b) Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.

Melihat besarnya manfaat dari laporan keuangan, maka pemerintah pusat

menerbitkan aturan mengenai kewajiban presiden dan gubernur/bupati/walikota

untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD

dan transaksi ekonomi lainnya berupa laporan keuangan yang dituangkan melalui

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007

Gambar 1 : Dasar Basis Akutansi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang menggunakan basis kas menuju akrual setidaknya meliputi :

Cash Toward Accrual = Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuanganpemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan,

sedangkan basis akrual di gunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana

Mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan saat terjadi atau pada saatperolehan. Fokus sistem akuntansi ini pada pengukuran sumber daya ekonomis dan

perubahan sumber Akuntansi yang daya pada suatu entitas

Akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksikeuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan

13

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, laporan realisasi anggaran menyajikan

ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh

pemerintah pusat/daerah dalam suatu periode pelaporan, yang menggambarkan

perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan

keuangan. Lebih lanjut, dalam laporan realisasi anggaran setidaknya menyajikan

unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, sisa lebih/kurang

pembiayaan anggaran.

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai

asset, kewajiban, ekuitasdana pada tanggal tertentu (PP Nomor 71 Tahun 2010

dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006). Unsur yang mencakup neraca terdiri

dari asset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur dapat dijelaskan

sebagai berikut :

1.) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat

ekonomi dan/atau sosial di mas maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam

satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk

penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang

dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

2.) Kewajiban

14

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah.

3.) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara

aset dan kewajiban pemerintah.

c. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari

angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.

Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi kebijakan akuntansi yang

dipergunakan oleh entitas pelapor dan informasi lain yang diharuskan dan

dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintah serta

ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan

keuangan secara wajar. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami

dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya.Selain laporan

keuangan pokok tersebut, entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain atau

elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-

undangan (statutory reports).

d. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas

operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran

yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir

15

pemerintah daerah selama periode tertentu. Unsur dalam Laporan Arus Kas ini

meliputi penerimaan kas dan pengeluaran kas. Penerimaan kas adalah semua

aliran kas yang masuk ke bendahara daerah, sedangkan pengeluaran kas adalah

semua aliran kas yang keluar dari bendahara daerah.

4. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang

mengatur keuangan Negara; (khususnya pasal 23 ayat 1: Anggaran

pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan

negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan

secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat.)

b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;

d. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung jawab Keuangan Negara;

e. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

f. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

j. Perda dan aturan-aturan hukum selain yang tersebut di atas, yang mengatur

tentang keuangan negara, khususnya keuangan daerah.

16

a.) Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah

anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar

standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas:

1.) Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap

sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan

keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antarunit instansi pemerintah dalam

pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya

kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan sumber daya dimaksud, utang-

piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidak

terlaksananya program yang telah ditetapkan.

2.) Kesinambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan

berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak

bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

C. Standar Akuntansi Pemerintahan No. 71 Tahun 2010

Setelah mengalami proses yang panjang, Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP) yang telah lama dinantikan oleh berbagai pihak telah ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP). Dengan ditetapkannya SAP maka untuk pertama kali

17

Indonesia memiliki standar akuntansi pemerintahan. Salah satu langkah konkrit

untuk mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan daerah adalah penyampaian

laporan keuangan pemerin yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun

dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.

Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terdapat dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang berbunyi : “Standar Akuntansi

Pemerintah yang selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”.

Standar Akuntansi Pemerintah merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan

hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di

Indonesia. Selain itu SAP bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan

keadalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan

pengembangan standar akuntansi pemerintah, termasuk mendukung pelaksanaan

penerapan standar tersebut.

1. Ruang Lingkup Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diterapkan di lingkup

pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan satuan

organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan

perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan

keuangan. Pada halaman selanjutnya, akan diuraikan poin-poin yang merupakan

ruang lingkup Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengacu pada kerangka

konseptual akuntansi pemerintahan menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu :

18

a) Lingkungan akuntansi pemerintahan, Lingkungan operasional organisasi

pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan

pelaporan keuangannya.

b) Pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah,

namun tidak terbatas pada :

1.) Masyarakat

2.) Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa

3.) Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan

pinjaman

4.) Pemerintah.

Kebutuhan informasi berkaitan dengan informasi yang disajikan dalam

laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari

semua kelompok pengguna. Pemerintah wajib memperhatikan informasi yang

tercantum dalam laporan keuangan pemerintah untuk keperluan perencanaan,

pengendalian, dan pengambilan keputusan.

c.) Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih

entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib

menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam

penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan,

pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap asset, yurisdiksi,

19

tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang

terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

d.) Peranan dan tujuan pelaporan keuangan serta dasar hukum


mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas

pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan

untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan

dengananggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi

efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan

ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan pelaporan

keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para

pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan

ekonomi, sosial, maupun politik.

e.) Asumsi dasar,

karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan

keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi. Asumsi Dasar,

dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang

diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi

dapat diterapkan, yang terdiri dari :

1) Asumsi kemandirian entitas, Asumsi ini menyatakan bahwa setiap unit

organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban

untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar

unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan.salah satu indikasi

20

terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun

anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh.

2) Asumsi kesinambungan entitas, Asumsi ini diartikan bahwa laporan keuangan

disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut

keberadaannya. Dengan demikianpemerintah diasumsikan tidak bermaksud

melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

3) Asumsi keterukuran dalam satuan uang, Keterukuran dalam satuan uang

berarti bahwa laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap

kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagaimana dijelaskan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah ukuran-ukuran normatif yang

perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan

agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki :

a. Relevan : informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi

keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa

lalu atau masa kini, dan memprediksikan masa depan, serta menegaskan atau

mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Karakteristik relevan :

1) Memiliki umpan balik (feedback value), informasi memungkinkan

pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa

lalu.

21

2) Memiliki manfaat prediktif (prediktif value), informasi dapat membantu

pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil

masa lalu dan kejadian masa kini.

3) Tepat waktu, informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh

dan berguna dalam pengambilan keputusan.

4) Lengkap, informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap

mungkin, yaitu mencakup semua

5) Informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

b. Andal : informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang

menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur,

serta dapat diverifikasi. Karakteristik andal :

1) Penyajian jujur, informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta

peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat

diharapkan untuk disajikan.

2) Dapat diverifikasi (verifiability), informasi yang disajikan dalam laporan

keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali

oleh pihak yang berbeda, hasilnya menunjukan simpulan yang tidak jauh

berbeda.

3) Netralitas, informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak

pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Dapat dibandingkan : informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat

dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya atau laporan keuangan

entitas pelaporan lain pada umumnya.

22

d. Dapat dipahami : informasi yang disajikan dapat dipahami oleh pengguna dan

dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas

pemahaman para pengguna.

Keempat karakteristik diatas yang menjadi prasyarat normatif yang

diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang

dikehendaki sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang mengacu pada

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu, relevan, andal, dapat

dibandingkan, dan dapat dipahami.

2. Prinsip Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan

yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar

akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam

melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami

laporan keuangan yang disajikan. Adapun prinsip akuntansi yang digunakan

dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah adalah sebagai berikut :

a. Basis akuntansi, Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan

pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja,ddalam

laporan realisasi anggaran yang berarti bahwa pendapatan diakui pada saat

kas diterima di rekening kas umum negara/daerah atau entitas pelaporan dan

basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban,dan ekuitas dalam neraca yang

berarti bahwa asset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat

terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan

23

berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan pada saat kas

atau setara kas diterima atau dibayar.

b. Prinsip nilai historis, Asset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas

yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk

memperoleh asset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar

jumlah kas.

c. Prinsip realisasi, Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah

diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan

digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut.

d. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal, Informasi dimaksudkan untuk

menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya

disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan

disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya

aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak

konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus

diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan.

e. Prinsip periodisitasan pembiayaan.Kegiatan akuntansi dan pelaporan

keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan

sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang

dimilikinya dapat ditentukan.

f. Prinsip konsistensi, Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian

yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip

konsistensi internal). Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan

24

syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi

yang lebih baik dibanding metode lama.

g. Prinsip pengungkapan lengkap, Laporan keuangan menyajikan secara

lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

h. Prinsip penyajian wajar, Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan

realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan

keuangan.

3. Kendala Informasi yang Relevan dan Andal

Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan

laporan keuangan pemerintah, yaitu:

a. Materialitas

Adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi

akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas

dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya

pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus dimana

kekurangan atau salah saji terjadi.

b. Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya

penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak

semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari

biaya penyusunannya.

c. Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

25

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu

keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan

dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah.

4. Tujuan dan Peranan Standar Akuntansi Pemerintahan

Tujuan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan adalah untuk

mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah

baik pusat maupun daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kerangka dasar penyusunan dan

penyajian laporan keuangan pemerintah digunakan sebagai acuan bagi :

a. Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah atau sekarang disebut

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam pelaksanaan tugasnya;

b. Penyusunan laporan keuangan pemerintah untuk menanggulangi masalah

akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan pemerintah.

c. Aparat pengawasan fungsional yang mempunyai tugas untuk memeriksa

laporan keuangan pemerintah dalam memberikan pendapat atas laporan

keuangan pemerintah.

d. Para pemakai untuk menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan

keuangan pemerintah yang telah disusun sesuai dengan standar keuangan

pemerintah.

Dari uraian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa empat

acuan dari kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan

pemerintah merupakan bagian dari tujuan dan peranan standar akuntansi

pemerintahan

26

D. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Penyajian LaporanKeuangan


mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu

entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama

digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan

pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan,

mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu

menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang undangan. Setiap entitas

pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah

dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis

dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

(a) Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam

mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

(b) Manajemen Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan

kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan

fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban,

dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat

berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui

secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam

pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada

peraturan perundang undangan.

27

(d) Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity) Membantu para

pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode

pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah

generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran

tersebut.

1. Penyajian Laporan Keuangan

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan

untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam rangka

meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar

periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah

laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian

besar pengguna laporan. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan

seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman

struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.

Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis kas untuk pengakuan pos-

pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-

pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Pengakuan, pengukuran, dan

pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain,

diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya.

a. Komponen-Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan

pokok adalah:

a) Laporan Realisasi Anggaran;

28

b) Neraca;

c) Laporan Arus Kas; dan

d) Catatan atas Laporan Keuangan

b. Periode Pelaporan

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entita berubah dan laporan

keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau

lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi

berikut:

a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,

b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus

kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

c. Tepat Waktu

Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia

bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-

faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas pelaporan

bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat

waktu. Batas waktu penyampaian laporan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan

setelah berakhirnya tahun anggaran.

2. Laporan Realisasi Anggaran

Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-

dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka

memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-

29

undangan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi

tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan

antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target

yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

a. Manfaat Informasi Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi

pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu

entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi

keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan

ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

(a) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan

sumber daya ekonomi;

(b) menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh

yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal

efisiensidan efektivitas penggunaan anggaran.

b. Struktur Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan,

belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing

diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam Laporan

Realisasi Anggaran harus diidentifikasikan secara jelas, dan diulang pada setiap

halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:

30

(a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;

(b) cakupan entitas pelaporan;

(c) periode yang dicakup;

(d) mata uang pelaporan; dan

(e) satuan angka yang digunakan.

c. Isi Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga

menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit,

dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan

Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer,

surplus/defisit, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi

Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang

memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan

fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara

anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut

angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Laporan Realisasi

Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

(a) Pendapatan

(b) Belanja

(c) Transfer

(d) Surplus atau deficit

(e) Penerimaan pembiayaan

(f) Pengeluaran pembiayaan

31

(g) Pembiayaan neto; dan

(h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)

3. Laporan Arus kas

Tujuan Pernyataan Standar laporan arus kas adalah mengatur penyajian

laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan

setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan

aktivitas operasi, investasi asset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran

selama satu periode akuntansi. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan

informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama

suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

a. Manfaat Informasi Arus Kas

Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa

yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus

kas yang telah dibuat sebelumnya. Laporan arus kas juga menjadi alat

pertanggung-jawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode

pelaporan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus

kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan

dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas dana suatu entitas

pelaporan dan struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan

solvabilitas).

32

b. Entitas Pelaporan Arus Kas

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau

lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan

keuangan yang terdiri dari:

(a) Pemerintah pusat;

(b) Pemerintah daerah; dan

(c) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi

lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi

dimaksud wajib membuat laporan arus kas. Entitas pelaporan yang wajib

menyusun dan menyajikan laporan arus kas perbendaharaan

c. Penyajian Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran

kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas

operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan

untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi keuangan yang

lazim. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga

pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi,

investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan meliputi laporan

keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang

disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.

33

a. Struktur Dan Isi

Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos

dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus

mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas

Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi

tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan

yang memadai, antara lain:

(a) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro,

pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala

dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

(b) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;

(c) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan

kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-

transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; (d) Mengungkapkan

informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

(e) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul

sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan

rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;

(f) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang

wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

34

b. Susunan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan

membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas

Laporan Keuangan biasanya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

(a) Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-

Undang APBN/Perda APBD;

(b) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan;

(c) Kebijakan akuntansi yang penting:

(d) Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:

(e) Pengungkapan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan

penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya

dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis

akrual

(f) Informasi tambahan lainnya, yang diperlukan seperti gambaran umum daerah.

5. Akuntansi Persediaan

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi

untuk persediaan dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam

laporan keuangan.Persediaan merupakan aset yang berwujud: Barang atau

perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional

pemerintah; Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses

produksi; Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau

diserahkan kepada masyarakat. Barang yang disimpan untuk dijual atau

diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan;

35

a. Pengakuan

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan

diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur

dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya

dan/ atau kepenguasaannya berpindah.

b. Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

(a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

(b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri

(c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti

donasi/rampasan;

c. Pengungkapan

Laporan keuangan mengungkapkan:

(a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;

(b) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang

digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang

digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau

diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses

produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada

masyarakat ;

(c) Kondisi persediaan;

36

6. Akuntansi Investasi

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi

untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan

dalam laporan keuangan.

a. Bentuk Investasi

Pemerintah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain

memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka

panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi

jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Terdapat beberapa jenis

investasi yang dapat dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen lain yang

serupa. Hakikat suatu investasi dapat berupa pembelian surat utang baik

jangka pendek maupun jangka panjang, serta instrumen ekuitas.

b. Klasifikasi Investasi

Investasi pemerintah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan

investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset

lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset

nonlancar.

c. Pengakuan Investasi

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila

memenuhi salah satu kriteria:

(a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial

di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh

pemerintah;

37

(b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai

(reliable). Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui

sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai

belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk

memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran

pembiayaan.

d. Pengukuran Investasi

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga misalnya saham dan

obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan

investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi

perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka

perolehan tersebut. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh

tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi

pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai

wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain

yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Investasi jangka pendek

dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek

dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. Investasi jangka panjang yang

bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar

biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah

biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Investasi

nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan

investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar

38

nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk

penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih

yang dapat direalisasikan. Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman

modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai

sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk

perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian

proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga. Apabila investasi

jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi

yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar

investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada. Harga perolehan investasi

dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai

tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

e. Metode Penilaian Investasi

Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

(a) Metode biaya; Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat

sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui

sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya

investasim pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

(b) Metode ekuitas; Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah

mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau

dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal

perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang

diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan

39

tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai

investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi

pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh

valuta asing serta revaluasi aset tetap.

(c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan; Metode nilai bersih yang

dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan

dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

f. Pengakuan Hasil Investasi

investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa

bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (cash dividend) dicatat

sebagai pendapatan. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari

penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya,

dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan

metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah akan dicatat

mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dicatat sebagai pendapatan

hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan

menambah nilai investasi pemerintah dan ekuitas dana yang diinvestasikan

dengan jumlah yang sama.

g. Pelepasan Dan Pemindahan Investasi

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, dan

pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Penerimaan

dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas

pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi

40

anggaran, sedangkan penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang

diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pelepasan sebagian dari investasi

tertentu yang dimiliki pemerintah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata.

Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap

total jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah.nPemindahan pos investasi

dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka

pendek, Aset Tetap, Aset Lain-lain dan sebaliknya.

h. Pengungkapan

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah

berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain

(a) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;

(b) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;

(c) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi

jangka panjang;

(d) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan

tersebut;

(e) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;

(f) Perubahan pos investasi.

7. Akuntansi Aset Tetap

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk

aset tetap. Masalah utama akuntansi untuk aset tetap adalah saat pengakuan aset,

penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian

kembali dan penurunan nilai tercatat (carrying value) aset tetap. Pernyataan

41

Standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan

keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya,

termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan

kecuali bila Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan lainnya mensyaratkan

perlakuan akuntansi yang berbeda.

a. Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau

fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap

yang digunakan:

(a) Tanah;

(b) Peralatan dan Mesin;

(c) Gedung dan Bangunan;

(d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;

(e) Aset Tetap Lainnya; dan

(f) Konstruksi dalam Pengerjaan.

b. Pengakuan Aset Tetap

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan

memenuhi kriteria:

(a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

(b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

(c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

(d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

42

c. Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap

dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset

tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

d. Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu

aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur

berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai,

biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh

e. Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures)

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang

memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar member

manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu

produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai

tercatat aset yang bersangkutan.

f. Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan

Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut

dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan

penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada

masing-masing akun aset tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap.

43

g. Akuntansi Tanah

Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah tidak diperlakukan

secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan seperti yang diatur

pada pernyataan tentang akuntansi aset tetap. Pengakuan tanah di luar negeri

sebagai aset tetap hanya dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan

hukum serta perundang undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan

Republik Indonesia berada mengindikasikan adanya penguasaan yang bersifat

permanen.

h. Aset Bersejarah (Heritage Assets)

Pernyataan ini tidak mengharuskan pemerintah untuk menyajikan aset

bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan

dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

i. Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing masing jenis aset

tetap sebagai berikut:

(a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying

amount);

(b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang

menunjukkan: Penambahan; Pelepasan; Akumulasi penyusutan dan

perubahan nilai, jika ada; Mutasi aset tetap lainnya.

(c) Informasi penyusutan, meliputi: Nilai penyusutan; Metode penyusutan

yang digunakan; Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir

44

periode; Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: Eksistensi dan

batasan hak milik atas aset tetap; Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi

yang berkaitan dengan asset tetap; Jumlah pengeluaran pada pos aset

tetap dalam konstruksi; dan Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

8. Akuntansi Dalam Pengerjaan

Tujuan Pernyataan Standar Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah mengatur

perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan denganm metode nilai

historis. Masalah utama akuntansi untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah

jumlah biaya yang diakui sebagai aset yang harus dicatat sampai dengan

konstruksi tersebut selesai dikerjakan.

a. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin,

gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang

proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode

waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada

umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan

tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset

dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak

ketiga dengan kontrak konstruksi.

b. Kontrak Konstruksi

Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang

berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan,

45

teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini

misalnya konstruksi jaringan irigasi.

Kontrak konstruksi dapat meliputi:

(a) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan

perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;

(b) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;

(c) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan

konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value

engineering;

(d) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi

lingkungan.

c. Penyatuan Dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari

setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah

apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi

(a) Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;

(b) Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta

pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang

berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;

(c) Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasikan.

Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset

tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi

46

aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan

diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:

(a) aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi,

atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau

(b) harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak

semula.

d. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan

jika:

(a) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan dating

berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;

(b) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan

(c) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan

digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat

dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan

jika kriteria berikut ini terpenuhi:

(a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan

(b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

e. Pengukuran

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Biaya

Konstruksi Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

47

(a) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;

(b) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat

dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan

(c) biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang

bersangkutan.

f. Pengungkapan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam

Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

(a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian

dan jangka waktu penyelesaiannya;

(b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaanya;

(c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;

(d) Uang muka kerja yang diberikan;

(e) Retensi.

9. Akuntansi Kewajiban

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi

kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya

pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut. Pernyataan Standar ini

diterapkan untuk seluruh unit pemerintahan yang menyajikan laporan keuangan

untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk

pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.

Pernyataan Standar ini mengatur:

48

(a) Akuntansi Kewajiban Pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek dan

kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan

Utang Luar Negeri.

(b) Perlakuan akuntansi untuk transaksi pinjaman dalam mata uang asing.

(c) Perlakuan akuntansi untuk transaksi yang timbul dari restrukturisasi pinjaman.

(d) Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.

Huruf (b), (c), dan (d) diatas berlaku sepanjang belum ada pengaturan

khusus dalam pernyataan tersendiri mengenai hal-hal tersebut.

a. Umum

Karakterisitik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai

kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan

pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban

umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab

untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban

muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari

masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga

internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan

pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas

yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak

dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau

kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan

menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau

peraturan perundang-undangan.

49

b. Klasifikasi Kewajiban

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang

mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12

(dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal

pelaporan.

c. Pengakuan Kewajiban

Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan kewajiban

yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi

akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada

sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai

penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

d. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang

asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata

uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

e. Penyelesaian Kewajiban Sebelum JatuhTempo

Untuk sekuritas utang pemerintah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo

karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit (call feature) dari sekuritas

tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh

permintaan pemegangnya maka perbedaan antara harga perolehan kembali

dan nilai tercatat netonya harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan

Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.

50

f. Tunggakan

Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan dalam bentuk

Daftar Umur (aging schedule) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan

sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

g. Restrukturisasi Utang

Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang,

debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat

restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang

pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah

pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru.

Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan

Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.

h. Biaya-Biaya Yang Berhubungan Dengan Utang Pemerintah

Biaya-Biaya Yang Berhubungan Dengan Utang Pemerintah Adalah Biaya

Bunga Dan Biaya Lainnya Yang Timbul Dalam Kaitan Dengan Peminjaman

Biaya-Biaya Dimaksud Meliputi:

(a) Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek

maupun jangka panjang;

(b) Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman,

(c) Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya

konsultan, ahli hukum, commitment fee, dan sebagainya .

(d) Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal

tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

51

i. Penyajian Dan Pengungkapan

Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar

skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada

pemakainya. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi

yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

(a) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang

diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;

(b) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis

sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;

(c) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga

yang berlaku;

(d) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;

(e) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:

(1) Pengurangan pinjaman;

(2) Modifikasi persyaratan utang;

(3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;

(4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;

(5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan

(6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.

(f) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur

utang berdasarkan kreditur.

(g) Biaya pinjaman:

(1) Perlakuan biaya pinjaman;

52

(2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang

bersangkutan; dan

(3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

10. Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Dan Peristiwa

Luar Biasa

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakua akuntansi atas

koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa.

Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas harus

menerapkan Pernyataan Standar ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan,

perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa. Pernyataan Standar ini

berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan yang

mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk badan layanan

umum, yang berada di bawah pemerintah pusat/daerah.

a. Koreksi Kesalahan

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa

periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan

mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi

anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan

dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta,

kecurangan , atau kelalaian. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai

pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya

sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

53

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas

pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi Keuangan,

Kinerja, Dan Arus Kas. Oleh Karena Itu, Kebijakan Akuntansi Yang Digunakan

Harus Diterapkan Secara Konsisten Pada Setiap Periode. Perubahan Di Dalam

Perlakuan, Pengakuan, Atau Pengukuran Akuntansi Sebagai Akibat Dari

Perubahan Atas Basis Akuntansi, Kriteria Kapitalisasi, Metode, Dan Estimasi,

Merupakan Contoh Perubahan KebijakanAkuntansi.

c. Peristiwa Luar Bias

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang

secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas

pemerintah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi

berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah

peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya. Peristiwa

yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar

diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu

kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas

merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah

tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau

tingkatan pemerintah yang lain.

11. Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan

keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan

54

laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements)

demi meningkatkan kualitas dankelengkapan laporan keuangan dimaksud. Dalam

standar ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah

laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna

laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan.

a. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan Keuangan Konsolidasian Terdiri Dari Laporan Realisasi Anggaran,

Neraca, Dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan

Konsolidasian Disajikan Untuk Periode Pelaporan Yang Sama Dengan Periode

Pelaporan Keuangan Entitas Pelaporan Dan Berisi Jumlah Komparatif Dengan

Periode Sebelumnya. Dalam standar ini proses konsolidasi diikuti dengan

eliminasi akun-akun timbal balik (reciprocal accounts). Namun demikian,

apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Entitas Pelaporan

Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan,

yang umumnya bercirikan:

(a) Entitas tersebut dibiayai oleh APBN atau dibiayai oleh APBD atau mendapat

pemisahan kekayaan dari anggaran,

(b) Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan,

(c) Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau

pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat, dan

55

(d) Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak

langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

c. Entitas Akuntansi

Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi

menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan

dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas

pelaporan.

d. Badan Layanan Umum

Badan Layanan Umum (BLU) menyelenggarakan pelayanan umum,

memungut dan menerima serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima

berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum

sebagaimana kekayaan negara yang dipisahkan. Termasuk dalam BLU antara

lain adalah rumah sakit, universitas negeri, dan otorita.

e. Prosedur Konsolidasi

Konsolidasi yang dimaksud oleh Pernyataan Standar ini dilaksanakan dengan

cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas

pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi

akun timbal balik.

E. Hubungan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan denganPengelolaan Keuangan Daerah

Seperti dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan

merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan

56

menyajikan laporan keuangan pemerintah dan merupakan persyaratan yang

mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan

keuangan pemerintah di Indonesia. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan

secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien,

efektif, transparan dan bertanggung jawab yang kesemuanya ini merupakan azas

umum pengelolaan keuangan daerah menurut Peraturan Mendagri No. 13 Tahun

2006 yang juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal

184 ayat 1 dan 3 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan: “Laporan keuangan

pemerintahan daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah”. (2004:132-133).

Undang-undang No.17 tahun 2003 pasal 32 tentang Keuangan Negara berbunyi :

1. Bentuk dan isi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBDdisusun dan disajikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;

2. Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dalamperaturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dariBadan Pemeriksa Keuangan.

Governmental Accounting Standards Board (GASB) dalam Concepts

Statement No.1 tentang Objectives of Financial Reporting menyatakan bahwa

akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan di pemerintahan.

Akuntabilitas merupakan tujuan tertinggi pelaporan keuangan pemerintah. Seperti

telah dijelaskan diawal, bahwa wujud dari pengelolaan keuangan daerah adalah

dengan adanya laporan keuangan.

57

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban

keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan

mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Besar kecilnya dana (nilai

uang) yang tercantum pada APBD akan mencerminkan peranan pemerintah dalam

perekonomian dan pelayanan masyarakat suatu negara atau daerah. Dengan

demikian, besar kecilnya peranan akuntansi pemerintahan pada pengelolaan

keuangan daerah yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan

kesejahteraan masyarakat dapat dikaitkan dengan besar kecilnya nilai APBD.

58

F. Kerangka Pikir.

Dari uraian sebelumnya dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai

berikut :

s

Gambar 2 : Kerangka Pikir

Otonomi DaerahUU Nomor 32 Tahun 2004

HASIL EVALUASISesuai/Tidak Sesuai

Peraturan Pemerintah Nomor71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintah

Evaluasi Laporan Keuangan DaerahBerdasarkan

PP Nomor 71 Tahun 2010

PSAP No.71 Tahun 2010 tentang Penyajian LaporanKeuangan

1. PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan2. PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran3. PSAP 03 Laporan Arus Kas4. PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan5. PSAP 05 Akuntansi Persediaan6. PSAP 06 Akuntansi Investasi7. PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap8. PSAP 08 Akuntansi Dalam Pengerjaan9. PSAP 09 Akuntansi Kewajiban10. PSAP 10 Koreksi Kesalahan Perubahan

Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa11. PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian

Komponen Laporan Keuangan SKPD

1. Laporan Realisasi Anggaran

2. Neraca

3. Catatan atas Laporan Keuangan

4. Arus kas

(PP Nomor 71 Tahun 2010)

KANTOR DINAS SEKRETARIATDAERAH KOTA PAREPARE

59

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat Dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih lembaga publik yaitu pada

Pemerintahan Daerah Kota parepare (Sulawesi-Selatan) Khususnya pada Kantor

Sekretariat kota Parepare sebagai pengelola keuangan daerah kota Parepare, serta

pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan. Mulai tanggal 25

April s/d 25 Juni Tahun 2015

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah :

1. Data Kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk uraian atau

penjelasan mengenai keadaan instansi Pemerintah.

2. Data Kuantitatif, yaitu data yang dapat dihitung atau dalam bentuk angka-

angka,yang dapat diperoleh dalam bentuk dokumen-dokumen.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari staf/karyawan

kantor sekretariat Kota Parepare.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen kantor sekretariat

Kota Parepare dan bahan-bahan lain yang mempunyai keterkaitan dengan

pembahasan.

60

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode penelitian

kepustakaan dan penelitian lapangan. Hal ini dimaksudkan agar tujuan penelitian

dapat tercapai. Adapun metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan (Fiel Research), yaitu penelitian yang dilakukan

dengan cara mengungjungi langsung obyek penelitian untuk memperoleh

dan mengumpulkan data secara langsung mengenai bahan yang akan

digunakan.

2. Penulisan pustaka (Library Research), yaitu penelitian dilakukan untuk

memperoleh wawasan dan pengetahuan serta landasan teori dari berbagai

literatur, referensi, buku-buku yang berkaitan dengan ruang lingkup

penelitian ini.

D. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

deskriptif kualitatif, dengan cara reduksi data dengan menyeleksi, memfokuskan,

dan menyederhanakan abstraksi data mentah. Reduksi data dilakukan dengan cara

mengolah catatan-catatan tertulis di lapangan sehingga dapat disajikan sebagai

laporan. Data mentah dievaluasi didasarkan pada kebutuhan dengan memilih

poin-poin yang dianggap penting dan substansial yang terkait dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan No. 71 Tahun 2010.

61

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Deskripsi Umum Kota Parepare

1. Keadaan Geografis

Secara geografis Kota Parepare terletak diantara 3° 57’ 39” – 4° 04’ 49”

Lintang selatan dan 119° 36’ 24” – 119 derajat 43’ 40” Bujur timur, dengan batas-

batas wilayah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Dilihat dari letaknya, secara regional Kota Parepare menempati posisi

yang sangat strategis, yaitu merupakan titik silang jalur transportasi darat dari

utara yang merupakan daerah kaya akan hasil alam/pertanian dan bagian selatan

yang merupakan sentra jasa/perdagangan karena terdapat ibu kota provinsi. Luas

wilayah Parepare keseluruhan adalah 99,33 km2, yang merupakan daerah kota

terkecil di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu hanya 0.16% dari luas Provinsi

Sulawesi Selatan. Kota Parepare sampai tahun 2007, terbagi menjadi 3 kecamatan,

21 kelurahan, dan mulai awal tahun 2008 dimekarkan menjadi 4 kecamatan dan

22 kelurahan, Peraturan Daerah (Perda) Kota Pare-pare Nomor 4 Tahun 2007

tentang Pembentukan Kecamatan dan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Kelurahan).

62

Dari luas keseluruhan yang ada, 85% merupakan wilayah perbukitan

dengan ketinggian yang bervariasi antara 0-500 m. Sedangkan sisanya merupakan

wilayah pusat permukiman dan kegiatan ekonomi. Berdasarkan catatan stasiun

klimatologi, rata-rata temperatur Kota Parepare sekitar 28,5° C dengan suhu

minimum 25,6° C dan suhu maksimum 31,5° C. Kota Parepare beriklim tropis

dengan dua musim, yaitu musim kemarau pada bulan Maret sampai bulan

September dan musim hujan pada bulan Oktober sampai bulan Februari.

Gambaran luas wilayah perkecamatan dalam Kota Parepare dapat dilihat

pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan di Kota Parepare

NO KECAMATAN LUAS DAERAH (KM2)

1 BACUKIKI 66,70

2 BACUKIKI BARAT 13,00

3 UJUNG 11,30

4 SOREANG 8,33

KOTA PAREPARE 99,33Sumber : Data Badan Pusat Statistik Kota Parepare 2013

2. Keadaan Demografis

Berdasarkan hasil Pencacahan Sensus Penduduk 2012, jumlah penduduk

Kota Parepare sementara adalah 129.542 orang, yang terdiri atas 63.719 laki-laki

dan 65.823 perempuan. Dari hasil Sensus Penduduk 2012 tersebut masih tampak

bahwa penyebaran penduduk Kota Parepare masih bertumpu pada Kecamatan

63

Soreang yakni sebesar 33,72 persen, kemudian diikuti oleh Kecamatan Bacukiki

Barat sebesar 30,18 persen, Kecamatan Ujung sebesar 24,97 persen dan terakhir

Kecamatan Bacukiki sebesar 11,13 persen.

Dengan luas wilayah Kota Parepare sekitar 99,33 km², yang didiami oleh

129.542 jiwa maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kota Parepare adalah

sebanyak 1.304 jiwa/ Km². Hal ini menunjukkan bahwa Kota Parepare termasuk

wilayah yang cukup padat penduduknya. Kecamatan yang paling tinggi tingkat

Kecamatan Bacukiki adalah yang tertinggi dibandingkan kecamatan lain di Kota

Parepare yakni sebesar 3,71 % meskipun jumlah penduduknya hanya sebesar

14.415 jiwa, sedangkan yang terendah di Kecamatan Soreang yakni sebesar 0,38

persen, walaupun dari segi jumlah penduduk menempati urutan pertama yakni

sebesar 43.684 jiwa. sedangkan Kecamatan Bacukiki Barat yang dari segi jumlah

penduduk menempatu urutan kedua yakni sebesar 39.090 jiwa, tetapi laju

pertumbuhan penduduknya masih di bawah Kecamatan Bacukiki, yakni sebesar

1,67 persen. Sedangkan Kecamatan Ujung menempati urutan ketiga dari segi

jumlah penduduk, yakni sebesar 32.353 jiwa, tapi laju pertumbuhan penduduk

menempati urutan keempat, yakni sebesar 1,19 persen.

Jumlah rumah tangga berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 di

Kota Parepare adalah sebesar 29.040 rumah tangga. Hal ini berarti kepadatan

penduduknya adalah Kecamatan Soreang yakni sebanyak 5.244 jiwa / Km² ,

sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Bacukiki yakni sebanyak 216

jiwa/ Km². Secara nasional, sex ratio penduduk Indonesia adalah sebesar 101,

yang artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah

64

penduduk perempuan, atau setiap 100 perempuan terdapat 101 laki-laki.

Sedangkan untuk Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 95 yang artinya dari

100 perempuan terdapat 95 laki-laki. Untuk Kota Parepare sendiri, sex ratio-nya

adalah sebesar 97 yang berarti bahwa dari 100 penduduk perempuan di Kota

Parepare terdapat 97 laki-laki atau penduduk laki-laki 3 persen lebih sedikit dari

penduduk perempuan. Sex ratio terbesar terdapat di Kecamatan Bacukiki yakni

sebesar 98 dan yang terkecil terdapat di Kecamatan Bacukiki Barat yakni sebesar

96. Laju pertumbuhan penduduk Kota Parepare per tahun selama sepuluh yakni

dari tahun 2000-2010 sebesar 1,46 %. Laju pertumbuhan penduduk Kecamatan

Bacukiki adalah yang tertinggi dibandingkan kecamatan lain di Kota Parepare

yakni sebesar 3,71 % meskipun jumlah penduduknya hanya sebesar 14.415 jiwa,

sedangkan yang terendah di Kecamatan Soreang yakni sebesar 0,38 persen,

walaupun dari segi jumlah penduduk menempati urutan pertama yakni sebesar

43.684. sedangkan Kecamatan Bacukiki Barat yang dari segi jumlah penduduk

menempatu urutan kedua yakni sebesar 39.090 jiwa, tetapi laju pertumbuhan

penduduknya masih di bawah Kecamatan Bacukiki, yakni sebesar 1,67 persen.

Sedangkan Kecamatan Ujung menempati urutan ketiga dari segi jumlah

penduduk, yakni sebesar 32.353 jiwa, tapi laju pertumbuhan penduduk menempati

urutan keempat, yakni sebesar 1,19 persen.

Jumlah rumah tangga berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2012 di

Kota Parepare adalah sebesar 29.040 rumah tangga. Hal ini berarti bahwa dari

jumlah penduduk hasil Sensus Penduduk 2010 (126.542 jiwa), maka banyaknya

penduduk yang menempati satu rumah tangga adalah rata-rata sebanyak 4,5

65

orang. Untuk seluruh kecamatan rata-rata anggota rumah tangga berkisar 4,3

sampai dengan 4,5 orang. Rata-rata anggota rumah tangga Kota Parepare sedikit

lebih tinggi dari rata-rata anggota rumah tangga Provinsi Sulawesi Selatan, yakni

sebesar 4,3 dan Nasional sebesar 3,86.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kota Parepare Tahun 2009-2013

Tahun Jenis KelaminLaki-Laki Perempuan Total Rasio

2009 56,883 58,286 115,169 98

2010 56,967 59,342 116,309 96

2011 57,931 59,132 117,063 98

2012 57,032 61,810 118,842 92

2013 63.719 65.823 129,542 97

Sumber : Sensus Penduduk 2013 dan Badan Pusat Statistik Parepare, 2013

B. Deskripsi Pemerintahan Kota Parepare

1. Visi dan Misi Pemerintah Kota Parepare

Visi pemerintah Kota Parepare adalah “Terwujudnya Parepare sebagai

Bandar Madani dengan Masyarakat yang Mandiri , Religius, serta Berkomitmen

Lingkungan”.

Misi dari pemerintah Kota Parepare dalam mewujudkan visi adalah :

a) Mewujudkan peningkatan dan pemeratan kesejateraan masyarakat

b) Mewujudkan peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat

c) Mewujudkan kecukupan sarana, prasarana, infrastruktur dan fasilitas kota

d) Mewujudkan tatanan masyarakat yang berwawasan lingkungan.

e) Mewujudkan tatanan masyarakat yang religius, toleran, tertib dan humoris

66

f) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

2. Tata Kerja Organisasi Pemerintah Kota Parepare

Secara administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun

2007 tentang organisasi perangkat daerah, Pemerintah Derah Kota Parepare

dipimpin oleh seorang Walikota dan seorang Wakil Walikota dibantu seorang

Sekretaris Daerah yang membawahi 3 asisten, 14 dinas, 12 lembaga teknis daerah

berupa badan, kantor, Satpol PP, Inspektorat dan Rumah Sakit, 4 kecamatan dan

22 Kelurahan.

a. Dinas – dinas di Kota Parepare

1. Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan

2. Dinas Kesehatan

3. Dinas Pendidikan

4. Dinas Pekerjaan Umum

5. Dinas Perhubungan

6. Dinas Komunikasi & Informatika

7. Dinas Tenaga Kerja

8. Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil

9. Dinas Kebersihan dan Pertamanan

10. Dinas Sosial

11. Dinas Tata Ruang & Pengawasan Bangunan

12. Dinas Perindag, Koperasi & UKM

13. Dinas Olahraga, Pemuda & Pariwisata

14. Dinas Pendapatan Daerah

67

b. Kecamatan/Kelurahan Kota Parepare, terdiri dari :

1. Kecamatan Bacukiki

2. Kecamatan Bacukiki Barat

3. Kecamatan Ujung

4. Kecamatan Soreang

5. Kelurahan Watang bacukiki

6. Kelurahan Lemoe

7. Kelurahan Lompoe

8. Kelurahan Galung Maloang

9. Kelurahan Lumpue

10. Kelurahan Bumi Harapan

11. Kelurahan Sumpang Minangae

12. Kelurahan Cappa Galung

13. Kelurahan Tiro Sompe

14. Kelurahan Kampung Baru

15. Kelurahan Labukkang

16. Kelurahan Mallusetasi

17. Kelurahan Ujung Sabbang

18. Kelurahan Ujung Bulu

19. Kelurahan Lapadde

20. Kelurahan Kampung Pisang

21. Kelurahan Lakessi

22. Kelurahan Ujung Baru

68

23. Kelurahan Ujung Lare

24. Kelurahan Bukit Indah

25. Kelurahan Wattang Soreang

26. Kelurahan Bukit Harapan

C. Deskripsi Kantor Dinas Sekretariat Daerah Kota Parepare

Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang

mempunyai tugas pokok dan kewajiban membantu Walikota dalam melaksanakan

penyelenggara pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat, pembinaan

administrasi, organisasi dan tata laksana serta menyusun kebijakan dan

menkoordinasi dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretaris Daerah dibantu

oleh 3 Asisten yang masing masing membawahi beberapa bidang antara lain:

1. Asisten Bidang Pemerintahan

Asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat mempunyai tugas

membantu sekretaris daerah dalam penyelenggaraan tugas pokok

pengkoordinasian kebijakan administrasi pemerintah umum, kesejahteraan rakyat,

pembinaan hubungan kemasyarakatan serta memimpin, merencanakan,

menkoordinasikan bagian-bagian yang terkait dengan bidang pemerintahan dan

kesejahteraan rakyat, pembinaan hubungan kemasyarakatan serta memimpin,

merencanakan, menkoordinasikan bagian-bagian yang terkait dengan bidang

pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Asisten Pemerintahan dan

kesejahteraan rakyat terbagi 3 (tiga) bagian yaitu :

a. Bagian Pemerintahan

69

Dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas pokok

melaksanakan pengkoordinasian dan penyiapan rancangan kebijakan

penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum termasuk penataan

kewenangan dan pelimpahan kewenangan , pengawasan dan pembantuan,

ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana,

kependudukan, dan kerjasama serta melaksanakan sebagian kewenangan di

bidang pertanahan secara berjenjang berdasarkan peraturan yang ada serta

penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraanotonomi

daerah, perangkat daerah dan pemerintah kecamatan dan kelurahan

b. Bagian Hukum dan Perundang Undangan

Mempunyai tugas pokok merumuskan, merencanakan, membina, mengawasi

kegiatan Program Peraturan Perundang-undangan dan dokumentasi hokum,

Bantuan hukum, dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan tidak lanjut.

c. Bagian Humas dan Protokoler

Bagian humas dipimpin oleh seorang kepala bagian yang mempunyai tugas

pokok merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan tugas

kesatuan bangsa dan politik, pemuda, olahraga dan pemberdayaan masyarakat

serta pembinaan-pembinaan Humas & Protokol, guna memperjelas kebijakan

pimpinan dan pemerintah daerah serta kelancaran hubungan komunikasi antar

tingkatan pemerintah.

70

2. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Asisten sekertaris daerah bidang perekonomian dan pembangunan mempunyai

tugas merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, melaksanakan

tugas pokok di bidang administrasi pembangunan, sumber daya alam dan

perekonomian. Bidang ini terdiri dari beberapa bagian antara lain:

a. Bagian Ekonomi

Bagian ekonomi dan penanam modal dipimpin oleh kepala bagian yang

mempunyai tugas pokok merumuskan, merencanakan, membina dan mengawasi

program dan koperasi dan usaha kecil, menengah, perindustrian, perdagangan,

penanam modal dan badan usaha daerah.

b. Bagian Pembangunan

Bagian pembangunan dipimpin oleh seorang kepala bagian mempunyai tugas

pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk

teknis Pembina administrasi pembangunan, melaksanakan kegiatan dalam lingkup

secretariat daerah, pengendalian dan pelaporan kegiatan pembangunan serta

menyusun program kerja pemerintah daerah.

c. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian kesejahteraan rakyat dipimpin oleh seseorang kepala bagian yang

mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan penyiapan rancangan

kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan,

d. Bagian Organisasi social, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan

perempuan, KB dan pembinaan mental spiritual dan keagamaan.

71

3. Asisten Bidang Administrasi Umum

Asisten Bidang Administrasi Umum mempunyai tugas pokok merumuskan,

mengkoordinasikan, membina, mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang

hukum dan perundang-undangan, organisasi dan tatalaksana, keuangan dan

umum.Asisten bidang administrasi umum terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu :

a. Bagian Umum

Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas

pokok membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan kegiatan dan

penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketatausahaan pimpinan,

kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan.

b. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai

tugas melaksanakan, menyiapkan, penyusunan rencana anggaran Sekretariat.

Daerah mengurus dan menata usahakan keuangan serta menyiapkan laporan

keuangan sekretariat daerah.

c. Bagian Pengelolaan Aset

Bagian Pengelolaan Aset dipimpin oleh Kepala bagian yang mempunyai tugas

pokok merumuskan, merencanakan dan mendistribusi, inventarisasi aset,

pengawasan dan penghapusan aset .

d. Bagian Organisasi

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas mengkaji bahan

kebijakan umum dan fasilitasi penataan kelembagaan dan analisis jabatan,

ketatalaksanaan dan pembinaan standar pelayanan serta pengembangan kinerja

72

kepegawaian serta mengkoordinasikan melaksanakan tugas bidang kearsipan,

perpustakaan dan kepegawaian.

Gambar Struktur organisasi Kantor Sekretariat Kota Parepare adalah

sebagai berikut :

73

STRUKTUR ORGANISASISEKRETARIAT DAERAH KOTA PAREPARE

Gambar 3 : Struktur Organisasi Sekretariat Kota parepare

SEKRETARIS DAERAH KOTASTAF AHLI1. BIDANG HUKUM DAN POLITIK2. BIDANG PEMRINTAHAN3. BIDANG KEMASYARAKTAN DAN SDM4. BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN

KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL

ASISTEN BIDANGPEMERINTAHAN

ASISTEN BIDANG EKONOMI PEMBANGUNAN DANKESEJATRAAN RAKYAT

ASISTEN BIDANGADMINISTRASI UMUM

BAGIANHUKUM DANPERUNDANG-UNDANGAN

SUB BAGIANDOKUMENTASIHUKUM

SUB BAGIANBANTUANHUKUM DANHAK ASASIMANUSIA

SUB BAGIANPERUNDANG-UNDANGAN

BAGIANHUMAS

SUB BAGIANPEMERINTAHAN,DOKUMENTA

SI DAN PERS

SUB BAGIANPROTOKOL &HUBUNGANANTAR LEMBAGA

SUB BAGIANMONITORINGPERKEMBANGANMASYARAKAT

BAGIANPEMERINTAHAN

SUB BAGIANAGRARIAANDANPENATAANBATSWILAYAH

SUB BAGIANPEMBINAANPEMERINTAHANKECAMATAN

SUB BAGIANOTONOMIDAERAHDANKERJASAMA

BAGIAN UMUM

SUB BAGIANMENTALSPRITUALDANKEAGAMAAN

SUB BAGIANORMAS DANPENANGGULANGANMASALAHSOSIAL

SUB BAGIANPEMBINAANKESEJATRAANRAKYAT

BAGIANKEUANGAN

SUB BAGIANMENTALSPRITUALDANKEAGAMAAN

SUB BAGIANPROGRAMKERJA

SUB BAGIANPENGENDALIAN DANPELAPORAN

BAGIANORGANISASI

SUBBAGIANPEMBINAAN USAHADAERAH

SUBBAGIANSARANAPEREKONOMIAN DANPRODUKSIDAERAH

SUBPOTENSIEKONOMI

BAGIANKESEJATERAAN RAKYAT

BAGIANEKONOMI

SUB BAGIANANGGARAN

BAGIANPEMBANGUNA

N

SUB BAGIANTATAUSAHA

SUB BAGIANKEPEGAWAIAN DANPENGEMBANGANKINERJA

SUB AKUNTANSI

DAN PELAPORAN

SUB BAGIANRUMAH TANGGA

SUB BAGIANKEUANGAN

SUB BAGIANPERBENDAHARAAN

SUB GAGIANKELEMBAGAAN &ANALISISJABATAN

SUB BAGIANKETATALAKSANAAN

SUB BAGIANPENGAWASAN DANPENGHAPUSAN ASET

SUB BAGIANPERENCANAAN DANDISTRIBUSI

SUB BAGIANINVENTARISASET

BAGIANPENGELOLAAN ASET

74

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penyajian Laporan Keuangan Kota Parepare Tahun 2014

Laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban pemerintah

daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan

serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi

keuangan pemerintah. Laporan keuangan disusun dengan maksud untuk

menyediakan informasi, mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan,

pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas selama satu periode

pelaporan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang

dipertanggungjawabkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Kota Parepare tahun Anggaran 2014 dilakukan oleh Bidang Akuntansi Dinas

skretariat daerah selaku Pengelola Keuangan Daerah telah menyusun dan

menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

a. Neraca

Neraca adalah pernyataan tertulis sah bagi publik tentang kewajaran

keuangan yang dinyatakan oleh intitas karena postur neraca menggambarkan

posisi keuangan suatu entitas mengenai asset, kewajiban dan ekuitas. Aset

mengcakup seluruh sumber daya yang memberikan manfaat ekonomi atau sosial

yang dimiliki yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah dimasa yg akan

datang. Ekuitas mencerminkan kekayaan bersih pemerintah daerah, yaitu selisih

75

antara asset dan kewajiban. akun-akun yang disajikan dalam Neraca Pemerintah

Kota Parepare Terdiri dari: Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap,

Dana Cadangan, Aset Lainnya, Kewajiban,Ekuitas Dana. Bisa dilihat dari Tabel

Neraca Kota Parepare Tahun 2014 Berikut ini :

Tabel. 5.1 Neraca Kota Parepare Tahun 2014NO

Uraian Tahun 2014 Tahun 2013

1 ASET2 ASET LANCAR3 Kas 114.732.492.565,02 22.043.625.841,014 Kas di Kas Daerah 97.815.067.616,19 21.128.434.714,205 Kas di Bendahara BULD 16.274.410.070,83 338.730.202,816 Kas di Bendahara Pengeluaran 318.186.608,00 576.460.924,007 Kas di Bendahara Penerimaan 176.000,00 -8 Kas di Bendahara JKN 324.652.270,00 -9 Investasi Jangka Pendek - -10 Piutang Pajak 3.604.886.273,00 1.520.557.829,0011 Piutang Retribusi 284.549.050,00 276.027.050,0012 Piutang lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah (BLUD) 8.425.796.398 17.919.516.723,0013 Piutang Dana alokasi umum - -14 Piutang Dana alokasi khusus - -15 Bagian Lancar pinjaman Kepada BUMD - -16 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 1.257.900,00 1.257.900

17 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 6.381.916,00 10.081.916,0018 Piutang Lain-lain 284.916.500,00 122.228.049,0019 Penyisihan piutang (196.029.878,67) (49.6144.452,83)20 Persediaan 7.200.164.838,00 6.435.257.558,0021 JUMLAH ASET LANCAR 134.344.415.561,40 48.278.938.413,1822 INVESTASI JANGKA PANJANG23 Investasi nonpermanent24 Pinjaman Kepada Perusaan Negara -25 Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah -26 Pinjaman Kepada Daerah Lainnya -27 Dana Bergulir 1.281.932.220 1.310.232.988,0028 Investasi dalam proyek Pembangunan -29 Investasi Non permanen lainnya/Pinjaman kepada

Masyarakat134.700.000,000 155.400.000,00

30 Jumlah Investasi Non permanen 1.353.632.220,00 1.465.632.988,0031 Investasi Permanen32 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 12.647.000.001,00 1.465.632.988,0033 Investasi Permanen Lainnaya34 Jumlah Investasi Permanen 12.647.000.001,00 11.147.000.001,0035 JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 14.000.632.221,00 12.612.632.989,0036 ASEP TETAP37 Tanah 240.966.688.9777,27 219.241.634.152,0038 Peralatan Dan Mesin 145.204.539.757,37 182.131.005.553,0439 Gedung dan Bangunan 572.301.817.730,86 615.627.085.425,9440 Jalan, Irigasi dan Jalanan 640.365.192.786,68 673.279.735.271,0041 Aset tetap lainnya 13.967.738.291,11 11.176.733.913,0042 Kontruksi Dalam Pengerjaan 57.418.828.053,95 70.462.542.801,7643 Akumulasi Penyusutan Asep tetap (590.924.195.588,21) (589.866.330.713,14)44 JUMLAH ASET TETAP 1.079.300.610.009,04 1.182.052.406.403,60

76

45 DANA CADANGAN46 Dana Cadanagan - -47 JUMLAH DANA CADANGAN - -48 ASET LAINNYA - -

49 Tagihan Penjualan Angsuran - -50 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - -51 Piutang Perhitungan Pihak ke Tiga - -52 Kemitraan dengan pihak ke tiga 25.642.700.000,00 25.642.700.000,0053 Aset tak Berwujud 3.325.740.874,03 -54 Aset Lain-lain 86.504248.537,27 78.271.413,0055 JUMLAH ASET LAINNYA 115.472.689.411,30 25.720.971.413.0056 JUMLAH ASET 1.343.118.347.202,74 1.268.664.949.218,7857 KEWAJIBAN58 Kewajiban Jangka Pendek59 Utang perhitungan Pihak ke tiga60 Utang Bunga 3.120.052.910,02 4.459.921.366,8161 Utang Pajak 8.030.024,00 -62 Utang Retensi 2.598.883.014,00 1.479.012.993,0063 Utang Belanja 11.909.459.291,00 14.418.056.277,0064 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri 243.255.755,50 243.255.755,5065 Bagian Lancar Utang Jangka Panang Luar Negeri 2.765.857.030,00 2.765.857.030,7366 Utang Jangka Pendek Lainnya 1.156.244.765,00 -67 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 21.801.782.790,25 23.366.103.373,0468 Kewajiban Jangka Panjang69 Utang Dalam Negeri 1.224.329.473,0470 Utang Luar Negeri 27.658.570.307,34 30.424.427.338,0771 Utang Jangka Panjang Lainnya - 625.075.000,0072 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 27.658.570.307,34 32.273.831.811,4573 JUMLAH KEWAJIBAN74 EKUITAS DANA75 Ekuitas Dana LancarNo Uraian Tahun 2014 Tahun 2013

76 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 114.399.634.271,02 22.037.276.568,0177 Pendapatan Yang Di Tangguhkan 324.828.270,00 6.349.273,00

78 Cadangan Piutang 12.411.758.158,38 19.800.055.014,17

79 Cadangan Persediaan 7.200.164.838,00 6.435.257.558,00

80 Dana yang Haru Disediakan untuk Pembayaran Utang JangkaPanjang

(21.793.752.766,25) (23.366.103.373,04)

81 Jumlah Ekuitas Dana Lancar 112.542.632.771,15 24.912.835.040,14

82 Ekuitas Dana Investasi

83 Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang 14.000.632.771,15 12.612.632.989,0084 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap 1.079.300.610.009,04 1.182.052.406.40385 Diinvestasiskan Dalam Aset Lainnya 115.472.689.411,30 25.720.971.413,0086 Dana yang Harus disediakan Untuk Pembayaran Utang

Jangka panjang(27.658.570.307,34) (32.273.831.811,45

87 Jumlah Ekuitas Dana Investasi 1.181.115.361.334,00 1.188.112.178.994,1588 Ekuitas Dana Cadangan89 Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan90 Jumlah Ekuitas Dana Investasi91 JUMLAH EKUITAS 1.293.657.994.105,15 1.213.025.014.034,2992 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 1.343.657.994.105,15 1.213.025.014.034,78

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Parepare, Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan-

77

Berikut ini deskripsi setiap akun yang disajiakan setiap akun-akun yang

disajikan Permerintah Kota Parepare adalah :

a) Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar

Rp134.344.415.561,40 dan Rp48.278.938.413,18

b) Investasi Jangka Panjang

Nilai investasi Jangka panjang Pemerintah Kota Parepare per 31 Desember

2014 dan 2013 adalah sebesar Rp14.000.632.221 dan Rp12.612.632.989,00

c) Aset Tetap

Nilai Aset Tetap Pemerintah Kota Parepare per 31 Desember 2014 dan 2013

adalah sebesar1.079.300.610.009,04 dan Rp182.052.406.403,60

d) Aset Lainnya

Nilai Aset lainnya Pemerintah Kota Parepare per 31 Desember 2014 dan

2013 adalah sebesar Rp115.472.689.411,30 dan Rp25.720.971.413,00

e) Kewajiban

Nilai Kewajiban Pemerintah Kota Parepare per 31 Desember 2014 dan 2013

adalah sebesar Rp49.460.353.097,59 dan Rp55.639.935.184,49

f) Ekuitas Dana

Nilai Ekuitas Dana Pemerintah Kota Parepare per 31 Desember 2014 dan

2013 adalah sebesar Rp1.343.118.347.202,74 dan Rp1.268.664949.218,78

b. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga

menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan

78

pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi

Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer,

surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi

Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang

memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan

fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara

anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-

angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Laporan Realisasi Anggaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Parepare

Meliputi; Pendapatan Daerah, Pendapatan Transfer, Belanja Daerah, Penerimaan

Daerah, Pengeluaran Daerah, Jumlah Pembiayaan, Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran (SILPA), Berikut ini adalah Tabel Laporan Realisasi Anggaran Kota

Parepare adalah Sebagai Berikut :

Tabel 5.2 Laporan Realisasi Anggaran Kota Parepare Tahun 2014No Uraian Anggaran

2014Realisasi

2014Realisasi

20131 Pendapatan Daerah2 Pendapatan Asli Daerah3 Hasil Pajak Daerah 18.575.000,00 19.910.765.061,00 14.986.654,004 Hasil Retribusi Daerah 7.689.660.000,00 10.280.548.559,29 9.551.912.243,005 Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan 3.000.000.000,00 3.127.671.918,00 2.551.912.243,006 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah 56.886.900.841,00 78.751.960.689,22 45.170.075.526,797 JUMLAH PENDAPATAN ASLI

DAERAH 86.131.560.841,00 112.070.946.227,51 72.462.216.859,79

8 PENDAPATAN TRANSFER9 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 476.229.282.178,00 480.140.326.301,00 445.852.712.822,00

10 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 15.946.645.656,00 18.169.595.650,00 24.744.284.072,0011 Pendapatan Bagi Hasil bukan Pajak 1.391.331.522,00 3.079.425.651,00 1.214.135.750,0012 Pendapatan Dana Alokasi Umum 426.405.955.000,00 426.405.955.000,00 384.096.063.000,013 Pendapatan Dana Alokasi Khusus 32.485.350.000,00 32.485.350.000,00 45.798.230.000,0014 Transfer Dari Dana Pusat- Lainnya 104.820.291.000,00 78.343.835.000,00 53.865.128.000,0015 Dana otonomi Khusus16 Dana Penyesuaian 108.820.291.000,00 78.343.835.000,00 53.865.128.000,0017 Transfer Pemerintah Pusat 19.890.124.309,00 33.436.350.164,19 25.126.722.015,5518 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 19.890.124.309,00 33.463.350.164,19 25.126.722.015,5519 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya20

JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER 600.939.697.487,00 591.947.511.465,19 534.8444.562.837,55

79

21 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANGSAH

22 Pendapatan Hibah - - -23 Pendapatan Dana Darurat - - -24 Pendapatan Lainnya 8.064.467.560,00 8.064.467.560,00 7.207.156.880,0025 JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN

YANG SAH8.064.467.560,00 8.064.467560,00 7.207.156.880,00

26 JUMLAH PENDAPATAN 695.135.725.888,00 712.082.925.252,70 614.513.936.577,3427 BELANJA DAERAH28 BELANJA OPERASI29 Belanja Pegawai 379.294.246.247,00 326.785.681.590,00 317.042.673.167,0030 Belanja Barang dan Jasa 185.663.303.361,00 176.916.378.926,00 134.391.866.950,0031 Belanja Bunga 4.500.000.000,00 3.393.912.411,10 4.459.921.366,8132 Belanja Subsidi33 Belanja Hibah 16.190.108.750,00 9.698.152.115,00 12.611.971.254,0034 Belanja Bantuan Sosial 701.235.723,00 594.084.889,00 450.028.884,0035 JUMLAH BELANJA OPERASI 586.348.894.081,00 517.388.208.931,10 468.956.461.621,8136 BELANJA MODAL37 Tanah 2.810.000.000,00 461.251.500,0038 Peralatan dan Mesin 24.360.064.403,00 19.318.033.327,00 14.178.810.930,0039 Gedung dan Bangunan 60.857.600.595,00 19.090.441.283,000 27.088.483.170,0040 Jalan, Irigasi dan Jaringan 9.629.671.150,00 31.195.567.655,00 47.527.949.157,0041 Aset tetap Lainnya 9.629.671.150,00 7.032.557.610,00 6.978.328.880,0042 Belanja Aset Lainnya43 JUMLAH BELANJA MODAL 123.605.382.648,00 97.097.851.330,00 95.773.572.137,0044 BELANJA TIDAK TERDUGA45 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00 301.784.800,00 814.357.991,00

46 JUMLAH BELANJA TIDAKTERDUGA 2.000.000.000,00 301.784.800,00 814.357.991,00

47 JUMLAH BELANJA 711.954.276.729,00 614.787.845.061,10 565.544.391.749,8148 TRANSFER49 TRANSFER BAGI HASIL KE DESA - - -50 Bagi Hasii hasil Pajak - - -51 Bagi Hasil Retribusi - - -52 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - - -53 JUMLAH TRANSFER BAGI HASIL

KE DESA54 SURPLUS/(DEFISIT) (16.818.550.841,00) 97.295.080.191,60 48.965.544.827,5355 PEMBIAYAAN56 PENERIMAAN DAERAH57 Penggunaan Sisa Perhitungan Anggaran

(SILPA)22.043.625.841,00 21.915.061.574,01 2.245.918.263,73

61 Penerimaan Kembali Pemberian PinjamanDaerah

250.000.000,00 500.471.205,66 -

63 JUMLAH PENERIMAAN DAERAH 22.293.625.841,00 22.415.532.779,67 2.245.918.263,7364 PENGELUARAN DAERAH64 Pembetukan Dana Cadangan -66 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah

Daerah1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.000.000.000,00

67 Pembayaran Pokok Utang 3.725.075.000,00 3.634.187.786,26 27.827.304.281,2568 Pemberian Pinjaman Daerah 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,0069 JUMLAH PENGELUARAN DAERAH 5.475.075.000,00 5.384.178.786,25 29.077.304.281,2570 JUMLAH PEMBIAYAAN 16.818.550.841,00 17.031.344.993,42 (26.831.386.017,52)71 SISA LEBIH PEMBIAYAAN

ANGGARAN (SILPA)114.326.425.185,02 22.138.158.810,01

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Parepare, Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan

80

Pemerintah Kota Parepare dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah yang menjadi panduan dalam menetapkan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Karenanya dalam menyusun

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini difokuskan untuk

mewujudkan kondisi yang aman, damai, adil, demokratis serta meningkatkan

kesejahteraan masyarakat maupun pencapaian Kebijakan Keuangan ekonomi

makro dan pembiayaan pembangunan

Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Parepare pada Tahun

Anggaran 2014 disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

a) Realisasi pendapatan tahun 2014 sebesar Rp 712.082.925.252,70

dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2013 sebesar Rp

601.513.936.577,34 meningkat sebesar Rp 110571.988.675,36 Peningkatan

dari pos Pendapatan Daerah ini berasal dari:

1) Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 112.070.227,51 dibandingkan realisasi

tahun 2013 sebesar Rp 72.462.859,79 meningkat sebesar Rp

39.607.367,72.

2) Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp 591.947.511.465,19

dibandingkan realisasi tahun 20013 sebesar Rp534.844.562.837,55

meningkat sebesar Rp57.102.948.627,64

3) Lain – lain Pendapatan yang Sah Tahun 2014 terealisasi sebesar

Rp8.064.467.560,00 dibandingkan realisasi tahun 2013 sebesar

Rp7.207.156.880,00 meningkat sebesar Rp 857.310.672

81

b) Realisasi Belanja Daerah Tahun 2014 sebesar Rp 517.388.208.931,10

dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp 468.956.461.621,81 Peningkatan pos

belanja ini berasal dari :

1) Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp 157.388.208.931,1 yang terdiri atas:

Belanja pegawai Rp 326.785.681.590,00

Belanja barang dan jasa Rp 176.916.378.926,00

Belanja bunga Rp 3.393.411,10

Belanja hibah Rp 9.698.152.115,00

Belanja bantuan social Rp 517.388.208.931,10

Jumlah Rp 517.388.208.931,10

2) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp 509.768.513.321,00 terdiri dari:

Belanja tanah Rp 461.251.500,00

Belanja peralatan dan mesin Rp 19.318.033.327,00

Belanja bangunan dan gedung Rp 19.090.441238,00

Belanja jalan, irigasi dan jaringan Rp 51.195.567.655,00

Belanja aset tetap lainnya Rp 7.032.557.601,00

Jumlah Rp 509.768.513.321,00

3) Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp 301.784.800,00

c) Realisasi Pembiayaan Daerah sebesar Rp 50.903.610.289,40 terdiri dari:

1) Realisasi Penerimaan Daerah sebesar Rp 522.386.779,67 yang terdiri

dari:

SILPA Rp 21.915.574,01

82

Penerimaan kembali pinjaman daerah Rp 500.471.205,66

Jumlah Rp 522.386.779,67

2) Realisasi Pengeluaran Daerah sebesar Rp 5.384.187.786,25 yang terdiri

dari:

Penyertaan Modal (investasi) Rp 1.500.000.000,00

Pembayaran pokok utang Rp 3.634187.786,25

Pemberian pinjaman daerah Rp 250.000.000,00

Jumlah Rp 5.384.187.786,25

c. Laporan Arus Kas

Pernyataan Standar laporan arus kas adalah mengatur penyajian laporan

arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara

kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan

aktivitas operasi, investasi asset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran

selama satu periode akuntansi. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan

informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama

suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal

pelaporan.Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan

keputusan. Ruang Lingkup Pemerintah pusat dan daerah menyusun laporan arus

kas sesuai dengan standar ini dan menyajikan laporan tersebut sebagai salah satu

komponen laporan keuangan pokok untuk setiap periode penyajian laporan

keuangan. Pernyataan Standar ini berlaku untuk penyusunan laporan arus kas

pemerintah pusat dan daerah, satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat

83

dan daerah, atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan

atau menurut standar, satuan organisasi dimaksud wajib menyusun laporan arus

kas, kecuali perusahaan negara/daerah yang diatur tersendiri dalam Standar

Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia Manfaat

Informasi Arus Kas Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas

di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran

arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Berikut ini Laporan Arus Kas Kota

Parepare Tahun 2014

Tabel 5.3 Laporan Arus Kas Kota Parepare 2014No Uraian Tahun 2014 Tahun 20131 ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI2 Arus Kas Masuk3 Pajak Daerah 19.910.765.061 426.495.955.000,004 Retribusi Daerah 10.280.548.559,29 9.551.912.243,005 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yanag Dipisahkan 3.127.671.918,00 2.753.598.436,006 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah 9.343.910.160,00 5.152.050.976,707 Dana Bagi Hasil Pajak 18.169.959.651,00 24.744.284.072,008 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 3.079.425.651,00 1.214.135.750,009 Dana Alokasi Umum 426.495.955.000,00 384.096.063.000,0010 Dana Alokasi Khusus 32.485.350.000,00 45.798.230.000,0011 Dana Otonomi Khusus - -12 Dana penyesuaian 78.343.835.000,00 53.865.128.000,0013 Pendapatan Bagi Hasil Pajak (Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah

Lainnya)33.463.350.164,19 25.126.722.015,55

14 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya -15 Hibah -16 Dana Darurat -17 Pendapatan Lainnya (Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau

Pemerintah Daerah Lainnya)8.064.467.560,00 7.207.156.880,00

18 Dana Penggunaan Desentralisasi Fiskal dan PercepatanPembanguna Daerah

19 Jumlah Arus Kas Masuk 642.674.874.723,68 574.495.912.027,0020 Arus Kas Keluar22 Belanja Pegawai 326.000.636.840,00 316.693.0987.167,0023 Belanja Bunga 126.718.005.597,00 99.713.146.113,0024 Belanja Subsidi 3.393.912.411,10 4.459.921.366,8125 Belanja HIbah 9.698.152.115,00 9.559.324.354,0026 Belanja Bantuan Sosial 594.084.889,00 450.028.884,0027 Belanja Tidak Terduga 301.784.800,00 814.357.991,0028 Belanja Bagi Hasil Ke Desa29 Jumlah Arus Kas Keluar 466.706.575.652,10 431.689.876.875,8130 Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 175.968.299.071,58 142.806.035.151,4431 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET

NONKEUANGAN32 Arus Kas Masuk33 Pendapatan Penjualan atas Tanah - -34 Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin - -35 Pendapatan Penjualan atasGedung dan Bangunan - -38 Pendpatan dari Penjualan Aset Lainnya - -39 Jumlah Arus Kas Masuk - -40 Arus Kas Keluar

84

41 Belanja Tanah 461.251.500,00 -42 Belanja Peralatan Dan Mesin 16.829.080.745,00 12.512.918.174,0043 Belanja Gedung dan Bangunan 19.090.441.238,00 27.088.483.170,0044 Belanja Jalan, Irigaasi dan Jaringan 51.195.567.655,00 47.527.949.157,0045 Belanja Aset Tetap Lainnya 7.032.557.610,00 6.978.328.880,0046 Belanja Aset Lainnya - -47 Jumlah Arus Kas Keluar 94.608.898.748,00 94.107.679.381,0048 Jumlah Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi Aset Non

Keuangan (94.604.898.748,00) (94.107.679.381,00)

49 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN50 Arus Kas Masuk51 Pencairan Dana Cadangan - -52 Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - -53 Penerimaan Pinjaman Dan Obligasi - -54 Penerimaan Kembali Pinjaman 500.471.205,66 -55 Penerimaan Kembali Sisa UUDP TA. 2013 447.896.657,00 827.160.071,0056 Penerin Penerimaan Piutang - -57 Pelampauan Penerimaan Lain-lain - -58 Jumlah Arus Kas Masuk 948.367.862,66 822.160.071,0059 Arus Kas Keluar60 Pembentukan Dana Cadangan61 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1.500.000.000,00 1.000.000.0000,0062 Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi 3.634.187.786,25 27.827.304.281,2563 Pembayaran pada Pihak Ketiga64 Pemberian Pinjaman Daerah 250.000.000,00 250.000.000,0065 pengeluaran Kepada Bendahara Pengeluaran yang belum

dipertanggung jawabkan (UYHD)310.156.584,00 570.111.651,00

66 Jumlah Arus Kas Keluar 5.694.344.370,25 29.647.415.932,2567 Jumlah Arus kas dari Aktivitas Pembiayaan (4.745.976.507,59 (28.820.255.861,25)68 ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON KEUANGAN

69 Arus Kas Masuk70 Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga 44.754.821.545,00 38.834.815.521,0071 Jumlah Arus Kas Masuk 44.754.821.545,00 38.843.815.521,0072 Arus Kas Keluar73 Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 44.681.612.459,00 38.944.697.763,0074 Jumlah Arus Keluar 44.681.612.459,00 38.944.697.763,0075 Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran 73.209.086,00 (100.882.242,00)76 Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode 76.686.632.901,99 19.777.217.667,1977 Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah 21.128.434.714,20 1.351.217.047,0178 Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah 97.815.067.616,19 21.128.434.714,2079 Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran 318.186.608,00 576.460.924,0080 Saldo Akhir Kas di Rekening BLUD 16.274.410.070,83 338.730.202,8181 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan 176.000,00 -82 Saldo Akhir Kas di bendahara JKN 324.652.270,00 -83` Saldo Akhir Kas 114.732.492.565,02 22.043.625.841,01

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Parepare, Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan

2. Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan Kota Parepare Tahun 2014Dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010

Pada umumnya program dan kegiatan pengelolaan keuangan daerah pada

Pemerintah Kota Parepare telah dilaksanakan dengan baik, sudah sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dalam penyajian laporan keuangan

tahun 2014 karena masih dalam masa peralihan dari peraturan lama yaitu laporan

85

kas menuju berbasis akrual Dari hasil penelitian di lapangan, dapat diketahui

bahwa laporan keuangan daerah tahun 2014 yang dihasilkan oleh Sekretariat

selaku pengelolaan keuangan Kota Parepare Sudah sesuai yang terletak pada

penyajian, Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Arus Kas dan beberapa

penerapan kebijakan akuntansi yang tercantum dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

Pada penyajian unsur laporan keuangan dalam struktur penyusunan pada

klasifikasi yang digambarkan dalam tabel berikut :

a. Neraca

Tabel 5.4.Perbandingan Penyajian Neraca Kota Parepare Tahun 2014Dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010

No. Penyajian Neraca Kota ParepareTahun 2014

Peraturan Pemerintah No.71Tahun 2010

1 ASET ASET

2 ASET LANCAR ASET LANCAR

3 Kas Kas di Kas Daerah

4 Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran

5 Kas di Bendahara BULD Kas di Bendahara Penerimaan

6 Kas di Bendahara Pengeluaran Investasi Jangka Pendek

7 Kas di Bendahara Penerimaan Piutang Pajak

8 Kas di Bendahara JKN Piutang Retribusi

9Piutang Pajak Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan

Negara

10Piutang Retribusi Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan

Daerah

11Piutang lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah(BLUD)

Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat

12Piutang Dana alokasi umum Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah

Daerah Lainnya

13 Piutang Dana alokasi khusus Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

14 Bagian Lancar pinjaman Kepada BUMD Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan

15 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi

16 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Piutang Lainnya

17 Piutang Lain-lain Persediaan

18 Penyisihan piutang INVESTASI JANGKA PANJANG

19 Persediaan Investasi Nonpermanen

20 INVESTASI JANGKA PANJANG Pinjaman kepada Perusahaan Negara

86

21 Investasi nonpermanent Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

22 Pinjaman Kepada Perusaan Negara Pinjaman kepada Lembaga Internasional

23 Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Dana Bergulir

24 Pinjaman Kepada Daerah Lainnya Investasi dalam Obligasi

25 Dana Bergulir Investasi dalam Proyek Pembangunan

26 Investasi dalam proyek Pembangunan Investasi Nonpermanen Lainnya

27Investasi Non permanen lainnya/Pinjaman kepadaMasyarakat

Jumlah Investasi Nonpermanen

28 Jumlah Investasi Non permanen Investasi Permanen

29 Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah

30 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Investasi Permanen Lainnya

31 Investasi Permanen Lainnaya

32 ASEP TETAP ASET TETAP

33 Tanah Tanah

34 Peralatan Dan Mesin Peralatan dan Mesin

35 Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan

36 Jalan, Irigasi dan Jalanan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

37 Aset tetap lainnya Aset Tetap Lainnya

38 Kontruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan

39 Akumulasi Penyusutan Asep tetap Akumulasi Penyusutan

40 ASET LAINNYA ASET LAINNYA

41 Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Penjualan Angsuran

42 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tuntutan Perbendaharaan

43 Piutang Perhitungan Pihak ke Tiga Tuntutan Ganti Rugi

44 Kemitraan dengan pihak ke tiga Kemitraan dengan Pihak Ketiga

45 Aset tak Berwujud Aset Tak Berwujud

46 Aset Lain-lain Aset Lain-Lain

474849 KEWAJIBAN KEWAJIBAN

50 Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Pendek

51 Utang perhitungan Pihak ke tiga Utang Perhitungan Fihak Ketiga

52 Utang Bunga Utang Bunga

53 Utang Pajak Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

54 Utang Retensi Utang Jangka Pendek Lainnya

55 Utang Belanja Kewajiban Jangka Panjang

56 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Utang Luar Negeri

57 Bagian Lancar Utang Jangka Panang Luar Negeri Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan

58 Utang Jangka Pendek Lainnya Utang Dalam Negeri - Obligasi

59 Kewajiban Jangka Panjang Utang Jangka Panjang Lainnya

60 Utang Dalam Negeri EKUITAS DANA

87

61 Utang Luar Negeri Ekuitas Dana Lancar

62 Utang Jangka Panjang Lainnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

63EKUITAS DANA Pendapatan yang Ditangguhkan

64 Ekuitas Dana Lancar Cadangan Piutang

65 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Cadangan Persediaan

66Pendapatan Yang Di Tangguhkan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran

Utang Jangka

67 Cadangan Piutang Ekuitas Dana Investasi

68 Cadangan Persediaan Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang

69Dana yang Haru Disediakan untuk PembayaranUtang Jangka Panjang

Diinvestasikan dalam Aset Tetap

70 Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

71Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran

Utang Jangka

72 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

73 Diinvestasiskan Dalam Aset Lainnya

Dana yang Harus disediakan Untuk PembayaranUtang Jangka panjang

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Parepare, Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan

b. Laporan Realisasi Anggaran

Tabel 5.5 Perbandingan Penyajian Laporan Realisasi Anggaran KotaParepare Tahun 2014 Dengan Peraturan Pemerintah No. 71Tahun 2010

Penyajian LRA Kota Parepare Tahun2014

Penyajian LRA PP No. 71 Tahun2010

PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN DAERAH

PENDAPATAN ASLI DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH

Hasil Pajak Daerah Pendapatan Pajak Daerah

Hasil Retribusi Daerah Pendapatan Retribusi Daerah

Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yangDipisahkan

PENDAPATAN TRANSFER PENDAPATAN TRANSFER

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Pendapatan Bagi Hasil bukan Pajak Dana Alokasi Umum

Pendapatan Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

Pendapatan Dana Alokasi Khusus

TRANSFER DARI DANA PUSAT- LAINNYA TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA

Dana otonomi Khusus Dana Otonomi Khusus

Dana Penyesuaian Dana Penyesuaian

88

Transfer Pemerintah Pusat Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Pendapatan Hibah Pendapatan Hibah

Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Dana Darurat

Pendapatan Lainnya Pendapatan Lainnya

BELANJA DAERAH BELANJA DAERAH

BELANJA OPERASI BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang

Belanja Bunga Bunga

Belanja Subsidi Subsidi

Belanja Hibah Hibah

Belanja Bantuan Sosial Bantuan Sosial

BELANJA MODAL BELANJA MODAL

Tanah Belanja Tanah

Peralatan dan Mesin Belanja Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan Belanja Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset tetap Lainnya Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Lainnya Belanja Aset Lainnya

BELANJA TIDAK TERDUGA BELANJA TAK TERDUGA

Belanja Tidak Terduga Belanja Tak Terduga

TRANSFER TRANSFER

TRANSFER BAGI HASIL KE DESA TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA

Bagi Hasii hasil Pajak Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Retribusi Bagi Hasil Retribusi

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

SURPLUS/(DEFISIT) SURPLUS/DEFISIT

PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN

PENERIMAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penggunaan Sisa Perhitungan Anggaran (SILPA) PencairanDana Cadangan

Penggunaan SiLPA

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pencairan Dana Cadangan

Penerimaan Pinjaman Daerah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

89

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan Piutang Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Penerimaan Piutang Daerah

PENGELUARAN DAERAH PENGELUARAN DAERAH

Pembetukan Dana Cadangan Pembetukan Dana Cadangan

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Pembayaran Pokok Utang Pembayaran Pokok Utang

Pemberian Pinjaman Daerah Pemberian Pinjaman Daerah

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Parepare, Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan(data diolah)

c. Laporan Arus Kas

Tabel 5.6 Perbandingan Penyajian Laporan Arus Kas Kota ParepareTahun 2014 Dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010

Penyajian Arus Kas Kota ParepareTahun 2014

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun2010

ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASIArus Kas MasukPajak DaerahRetribusi DaerahHasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yanag DipisahkanLain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sahDana Bagi Hasil PajakDana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)Dana Alokasi UmumDana Alokasi KhususDana Otonomi KhususDana penyesuaianPendapatan Bagi Hasil Pajak (Dari Provinsi danPemerintah Daerah Lainnya)Pendapatan Bagi Hasil LainnyaHibahDana DaruratPendapatan Lainnya (Bantuan Keuangan dari ProvinsiAtau Pemerintah Daerah Lainnya)Dana Penggunaan Desentralisasi Fiskal dan PercepatanPembanguna Daerah

Arus Kas KeluarBelanja PegawaiBelanja BungaBelanja SubsidiBelanja HIbahBelanja Bantuan SosialBelanja Tidak TerdugaBelanja Bagi Hasil Ke Desa

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASETNONKEUANGANArus Kas MasukPendapatan Penjualan atas TanahPendapatan Penjualan atas Peralatan dan MesinPendapatan Penjualan atasGedung dan BangunanPendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan JaringanPendapatan dari Penjualan Aset Tetap LainnyaPendpatan dari Penjualan Aset LainnyaArus Kas Keluar

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIArus Masuk KasPendapatan Pajak DaerahPendapatan Retribusi DaerahPendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang DipisahkanLain-lain PAD yang sahDana Bagi Hasil PajakDana Bagi Hasil Sumber Daya AlamDana Alokasi UmumDana Alokasi KhususDana Otonomi KhususDana PenyesuaianPendapatan Bagi Hasil PajakPendapatan Bagi Hasil LainnyaPendapatan HibahPendapatan Dana DaruratPendapatan Lainnya

Arus Keluar KasBelanja PegawaiBelanja BarangBungaSubsidiHibahBantuan SosialBelanja Tak TerdugaBagi Hasil PajakBagi Hasil RetribusiBagi Hasil Pendapatan LainnyaARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASETNONKEUANGANArus Masuk KasPendapatan Penjualan atas TanahPendapatan Penjualan atas Peralatan dan MesinPendapatan Penjualan atas Gedung dan BangunanPendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan JaringanPendapatan dari Penjualan Aset TetapPendapatan dari Penjualan Aset LainnyaArus Keluar Kas

90

Belanja TanahBelanja Peralatan Dan MesinBelanja Gedung dan BangunanBelanja Jalan, Irigaasi dan JaringanBelanja Aset Tetap LainnyaBelanja Aset Lainnya

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAANArus Kas MasukPencairan Dana CadanganHasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah Yang DipisahkanPenerimaan Pinjaman Dan ObligasiPenerimaan Kembali PinjamanPenerin Penerimaan PiutangPelampauan Penerimaan Lain-lain

Arus Kas KeluarPembentukan Dana CadanganPenyertaan Modal (Investasi) Pemerintah DaerahPembayaran Pokok Utang Pinjaman dan ObligasiPembayaran pada Pihak KetigaPemberian Pinjaman Daerahpengeluaran Kepada Bendahara Pengeluaran yang belumdipertanggung jawabkanARUS KAS DARI AKTIVITAS NON KEUANGANArus Kas MasukPenerimaan Perhitungan Pihak KetigaJumlah Arus Kas Masuk

Arus Kas KeluarPengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga

Jumlah Arus KeluarJumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama PeriodeSaldo Awal Kas di BUD/Kas DaerahSaldo Akhir Kas di BUD/Kas DaerahSaldo Akhir Kas di Bendahara PengeluaranSaldo Akhir Kas di Bendahara PenerimaanSaldo Akhir Kas

Belanja TanahBelanja Peralatan dan MesinBelanja Gedung dan BangunanBelanja Jalan, Irigasi dan JaringanBelanja Aset Tetap LainnyaBelanja Aset Lainnya

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAANArus Masuk KasPencairan Dana CadanganHasil Penjualan Kekayaan Daerah yang DipisahkanPenerimaan Pinjaman Dan ObligasiPenerimaan Kembali PinjamanPenerin Penerimaan PiutangPelampauan Penerimaan Lain-lainArus Keluar KasPembentukan Dana CadanganPenyertaan Modal (Investasi) Pemerintah DaerahPembayaran Pokok Utang Pinjaman dan ObligasiPembayaran pada Pihak KetigaPemberian Pinjaman Daerahpengeluaran Kepada Bendahara Pengeluaran yang belum

dipertanggung jawabkan (UYHD)ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARANArus Masuk KasPenerimaan Perhitungan Fihak KetigaJumlah Arus Masuk KasArus Keluar KasPengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)Jumlah Arus Keluar KasArus Kas Bersih dari Aktivitas NonanggaranKenaikan/Penurunan KasSaldo Awal Kas di BUDSaldo Akhir Kas di BUDSaldo Akhir Kas di Bendahara PengeluaranSaldo Akhir Kas di Bendahara PenerimaanSaldo Akhir Kas

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Parepare, Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan(data diolah)

d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Struktur Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun oleh sub bagian

Akuntansi dan Pelaporan di kantor sekretariat Daerah Kota Parepare tahun 2014

telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu terdiri

dari:

1) Ekonomi Makro

2) Kebijakan Keuangan

3) Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

4) Kebijakan Akuntansi

91

5) Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

6) Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh sekretariat kota

Parepare berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. beberapa penerapan

kebijakan akuntansi yang tercantum dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang

sesuai dengan Standar akuntansi akuntansi (PP NO.71 Tahun 2010 ) yaitu:

Setiap Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi sudah menyampaikan laporan

pertanggungjawabannya berupa laporan keuangan yang terdiri dari Neraca,

Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada

Sekretariat Daerah Kota Parepare selaku Pengelolaan Keuangan Daerah Kota

Parepare untuk digabungkan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

B. Pembahasan

1. Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004

a. Umum

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan

keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban

anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban

anggaran pendapatan dan belanja negara. Administrasi pendanaan

penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan

92

pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Kepala daerah adalah

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Dalam melaksanakan

kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah melimpahkan

sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan

Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan,

menguji, dan yang menerima/mengeluarkan uang.

b. Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan

yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam)

bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca,

laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan

laporan keuangan badan usaha milik daerah. laporan keuangan disusun dan

disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah.

c. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah

Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah dianggarkan dalam

APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara

Umum Daerah. Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD, diterbitkan surat

keputusan otorisasi oleh kepala daerah atau surat keputusan lain yang berlaku

sebagai surat keputusan otorisasi. Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada

93

anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak

cukup tersedia dalam APBD. Kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan

DPRD, dan pejabat daerah lainnya, dilarang melakukan pengeluaran atas beban

anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam

APBD. Uang milik pemerintahan daerah yang sementara belum digunakan dapat

didepositokan dan/atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek sepanjang

tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah. Bunga deposito, bunga atas

penempatan uang di bank, jasa giro, dan/atau bunga atas investasi jangka pendek

merupakan pendapatan daerah. Kepala daerah dengan persetujuan DPRD dapat

menetapkan peraturan tentang : penghapusan tagihan daerah, sebagian atau

seluruhnya; dan penyelesaian masalah Perdata.

2. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Penyajian Laporan

Keuangan Kota Parepare

a. Penyajian Laporan Keuangan Kota Parepare

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare disusun untuk

menyediakan informasi yang andal dan relevan mengenai posisi keuangan serta

seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan

keuangan daerah juga digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan,

belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan,

menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensinya, dan

membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Parepare merupakan bentuk

pertanggungjawaban Walikota Parepare atas pengelolaan keuangan dan kinerja

daerah dalam satu tahun anggaran. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah

94

yang dipertanggungjawabkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD) Kota Parepare dilaksanakan oleh Kantor Dinas Sekretariat Kota Parepare

Komponen laporan keuangan kota Parepare yang disusun dan disajikan

terdiri dari :

1) Neraca tahun 2014 Neraca merupakan laporan keuangan yang menyajikan

posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada suatu

tanggal tertentu. Neraca Pemerintah Kota Parepare tahun 2014 menyajikan

pos-pos aset yang terbagi menjadi aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya,

kemudian kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan

kewajiban jangka panjang. Selain kedua pos tersebut, neraca Pemerintah

Kota Parepare juga menyajikan ekuitas dana yang terdiri dari ekuitas dana

lancar dan ekuitas dana investasi.

2) Laporan Realisasi Anggaran tahun 2014 Laporan realisasi anggaran

Pemerintah Kota Parepare tahun anggaran 2014 menyajikan informasi

mengenai perhitungan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan

dalam satu tahun anggaran meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Pendapatan diklasifikasikan berdasarkan pendapatan asli daerah, pendapatan

transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja diklasifikasikan menjadi

Belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan transfer. Klasifikasi

untuk pembiayaan berdasarkan penerimaan daerah, pengeluaran daerah, dan

sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA). Laporan realisasi anggaran Kota

Parepare juga menyajikan realisasi anggaran tahun sebelumnya sebagai

pembanding dengan tahun sekarang.

95

3) Laporan Arus Kas tahun 2014 Laporan arus kas menyajikan informasi

penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang

diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan,

pembiayaan, dan non anggaran. Informasi arus kas berguna sebagai indikator

jumlah arus kas dimasa yang akan datang, serta berguna untuk menilai

kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya serta menjadi

alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode

pelaporan. Komponen laporan arus kas Pemerintah Kota Parepare terdiri dari

arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi aset non

keuangan, arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan arus kas dari aktivitas non

anggaran.

4) Catatan atas Laporan Keuangan tahun 2014 Catatan atas laporan keuangan

Pemerintah Kota Parepare tahun 2014 terdiri dari tujuh bab. Bab pertama

adalah pendahuluan yang memuat informasi tentang maksud dan tujuan

penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan

keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan. Bab kedua

memuat informasi tentang ekonomi makro, kebijakan keuangan dan

pencapaian target kinerja APBD. Bab ketiga memuat informasi mengenai

ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan dan

kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Bab

keempat menyajikan informasi mengenai entitas pelaporan keuangan daerah,

basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, penerapan

kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yag ada dalam standar

96

akuntansi pemerintahan. Bab lima berisi tentang rincian dan penjelasan

masing-masing pos-pos pelaporan keuangan, pengungkapan atas pos-pos aset

dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas

pendapatan dan belanja serta rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas,

untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual. Bab enam

menjelaskan tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian

manapun dari Laporan Keuangan. Bab tujuh memuat uraian penutup catatan

atas laporan keuangan.

b. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010


mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu

entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama

digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan

pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi

keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan

membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-

upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan

kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk

kepentingan. Adapun Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang

Penyajian Laporan Keuangan Adalah Sebagai Berikut :

a). PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan

b). PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran

97

c). PSAP 03 Laporan Arus Kas

d). PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan

e). PSAP 05 Akuntansi Persediaan

f). PSAP 06 Akuntansi Investasi

g). PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap

h). PSAP 08 Akuntansi Dalam Pengerjaan

i). PSAP 09 Akuntansi Kewajiban

j). PSAP 10 Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi dan

Peristiwa Luar Biasa

k). PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian

3. Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun

2014 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Standar Akuntansi pemerintahan (SAP) memasuki babak baru dengan

disahkannya Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 sebagai perubahan atas

peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan

yang mengacu pada basis kas, kini didasarkan pada basis akrual. Peraturan baru

tentang Standar Akuntansi pemerintahan ini mulai efektif dilaksanakan untuk

laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun

anggaran 2010. Pelaksanaan perubahan peraturan tentunya tidak mudah, perlu

adanya pemahaman dari peraturan baru sehingga pemerintah memberikan

kelonggaran untuk melakukan transisi selama empat tahun kedepan dengan

menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual. Evaluasi penyajian laporan

98

keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare tahun 2014 menggunakan standar

akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual.

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare tahun

2014 telah sesuai dengan PSAP No 1 paragraf 25 yang menjelaskan bahwa

laporan keuangan pokok terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan

arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Identifikasi setiap komponen laporan

keuangan juga telah memenuhi syarat sesuai dengan PSAP 01 ayat 26 yang mana

pada setiap komponen laporan keuangan disajikan informasi mengenai nama

entitas pelaporan, cakupan laporan keuangan, tanggal pelaporan, mata uang

pelaporan, dan ketepatan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.

a. Neraca

Penyajian neraca diatur dalam PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan.

Neraca Pemerintah Kota Parepare sesuai dengan PSAP 01 paragraf 38 karena

telah menggambarkan posisi keuangan berupa aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Neraca juga sudah sesuai dengan PSAP 01 paragraf 43 karena telah menyajikan

sekurang-kurangnya pos kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang

pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban

jangka pendek, kewajiban jangka panjang dan ekuitas dana. Aset Pemerintah Kota

Parepare dikategorikan menjadi dua yaitu aset lancar dan aset non lancar.

Penyajian aset lancar yang meliputi kas dan setara kas, piutang, persediaan, dan

investasi jangka panjang telah sesuai dengan PSAP 01 paragraf 49. Namun, pada

komponen piutang terdapat penyisihan piutang tak tertagih yang tidak diatur

dalam PP 71 Tahun 2010 mengenai perlakuan dan pencatatannya. Aset non

99

lancar yang tercantum dalam neraca Kota Parepare tahun 2014 meliputi investasi

jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Klasifikasi aset non lancar belum

sesuai dengan PSAP 01 paragraf 51 yang menjelaskan bahwa aset non lancar

diklasifiksikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan

aset lainnya. Neraca Kota Parepare sudah menyajikan dana cadangan sebagai

salah satu komponen aset non lancarnya. Investasi jangka panjang terdiri dari

investasi nonpermanen dan investasi permanen yang penyajiannya sudah sesuai

dengan PSAP 01 paragraf 52. Aset tetap dalam neraca Kota Parepare tahun 2014

terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan

jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan, telah sesuai dengan

PSAP 01 paragraf 58 secara tepat. Komponen aset non lancar lainnya adalah aset

lainnya yang penyajiaannya telah mengacu pada PSAP 01 paragraf 60. Menurut

PSAP 01 paragraf 69 kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka

pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek diharapkan

dibayar dalam waktu dua belas bulan atau satu tahun setelah tanggal pelaporan,

sedangkan kewajiban jangka panjang memiliki jatuh tempo lebih dari satu tahun.

Penyajian pos kewajiban dalam neraca Kota Parepare tahun 2014 telah

berpedoman pada PSAP 01 paragraf 69 sampai paragraf 74. Pos terakhir dalam

neraca pemerintah daerah adalah ekuitas dana. Sesuai dengan PSAP 01 paragraf

78 dijelaskan komponen dari pos ekuitas dana adalah ekuitas dana lancar, ekuitas

dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Komponen ekuitas dana pada laporan

neraca Kota Parepare tahun 2014 sesuai dengan PSAP 01 paragraf 78

100

b . L apo r an R ea l i s as i An gg a ran

Penyajian Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Parepare tahun 2014

pada pos pendapatan telah sesuai dengan PSAP No. 2 paragraf 22 dan 23.

Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara/daerah dan

pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Klasifikasi pos

Pendapatan Kota Parepare terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan

transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Penyajian pos pendapatan transfer

juga telah sesuai dengan PSAP 02 paragraf 24 yang menjelaskan bahwa transfer

adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain seperti penerimaan dana

perimbangan dari pemerintaah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah

provinsi. Ketentuan ini telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Parepare yang

mengelompokkan transfer Pemerintah Pusat - dana perimbangan, transfer

pemerintah pusat lainnya, dan transfer Pemerintah Provinsi. Pos belanja dalam

laporan realisasi anggaran Kota Parepare tahun 2014 diklasifikasikan menjadi

belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan transfer.

Pengelompokan pos belanja menurut jenisnya telah mengacu pada PSAP 02

paragraf 18 yang mana dijelaskan bahwa entitas pelaporan menyajikan klasifikasi

belanja menurut jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran. Pos belanja

operasi dalam laporan realisasi anggaran Kota Parepare tahun 2014 terdiri dari

belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja

hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan. Penyajian pos

belanja operasi telah mengacu pada PSAP 02 paragraf 36. Penyajian belanja

modal terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan mesin, belanja gedung dan

101

bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan

belanja aset lainnya. Penjabaran pos belanja modal telah sesuai dengan PSAP 02

paragraf 37. Pos belanja tak terduga juga telah disajikan dalam laporan realisasi

anggaran Kota Parepare tahun 2014 dengan mengacu pada PSAP 02 paragraf 38.

Namun, tidak ada penjabaran mengenai jenis belanja tak terduga. Transfer keluar

yang disajikan adalah transfer bagi hasil yang meliputi bagi hasil pajak, retribusi

dan bagi hasil pendapatan lainnya. Penyajian ini telah sesuai dengan PSAP 02

paragraf 40. Selisih antara jumlah pendapatan dan belanja selama satu periode

pelaporan disajikan dalam pos surplus/defisit. Hal ini sesuai dengan PSAP 02

paragraf 49. Pembiayaan Pemerintah Kota Parepare dikelompokkan menjadi dua

yaitu penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Selisih antara penerimaan dan

pengeluaran disajikan dalam pembiayaan neto. Pos pembiayaan telah mengacu

pada PSAP 02 paragraf 50 dengan menyajikan penerimaan sesuai dengan PSAP

02 paragraf 51 dan pengeluaran sesuai dengan PSAP 02 paragraf 55. Penyajian

pembiayaan neto juga telah sesuai dengan PSAP 02 paragraf 59. Penyajian sisa

lebih/kurang pembiayaan anggaran (silpa/sikpa) yang merupakan selisih antara

realisasi penerimaan dan pengeluaran selama periode pelaporan telah mengacu

pada PSAP 02 paragraf 60 dan 61. jangka panjang, aset tetap, dana cadangan,

dan aset lainnya. Neraca Parepare sudah menyajikan dana cadangan sebagai salah

satu komponen aset non lancarnya. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi

nonpermanen dan investasi

102

c. L apo r an A ru s Kas

Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai

sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi,

dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas Kota

Parepare tahun 2014 terdiri dari : (1) arus kas dari aktivitas operasi, (2) arus kas

dari aktivitas investasi aset non keuangan , (3) arus kas dari aktivitas pembiayaan,

dan (4) arus kas dari aktivitas non anggaran. Komponen laporan arus kas yang

disajikan Kota Parepare tahun 2014 sesuai dengan PSAP 03 paragraf 14.

Komponen-komponen yang disajikan dalam pos arus kas dari aktivitas operasi

yang meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas telah sesuai dengan PSAP 03

paragraf 18, 19, dan 20. Komponen Arus kas dari aktivitas investasi aset

nonkeuangan dijelaskan pada PSAP 03 paragraf 24 dan 25 yang mana arus

masuk kas diperoleh dari penjualan aset tetap dan penjualan aset lainnya,

sedangkan arus keluar kas diperoleh dari perolehan aset tetap dan perolehan aset

lainnya. Berpedoman pada PSAP 03 paragraf 24, Pemerintah Kota Parepare

menyajikan arus masuk kas dari aktivitas aset nonkeuangan terdiri dari

pendapatan penjualan atas tanah dan pendapatan penjualan

peralatan/perlengkapan kantor tak terpakai. Hal ini telah sesuai dengan PSAP 03

paragraf 24 karena tanah dan peralatan/perlengkapan tak terpakai termasuk dalam

kategori aset. Penyajian arus keluar kas pada laporan arus kas dari investasi aset

nonkeuangan meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung

dan bangunan,belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya,

belanja aset lainnya. Komponen belanja tersebut merupakan upaya dalam

103

perolehan aset tetap sehingga penyajiannya telah sesuai dengan PSAP 03 paragraf

25. Komponen laporan arus kas selanjutnya adalah arus kas dari aktivitas

pembiayaan. Arus masuk kas yang disajikan dari aktivitas pembiayaan pada

laporan arus kas Kota Parepare adalah penerimaan kembali pemberian pinjaman

daerah. Penyajian sudah mengacu pada PSAP 03 paragraf 27 yang menjelaskan

penerimaan kembali pinjaman merupakan salah satu unsur arus masuk kas dari

aktivitas pembiayaan. Arus keluar kas yang disajikan meliputi penyertaan modal

pemerintah daerah, pembayaran pokok utang pinjaman dan obligasi, dan

pemberian pinjaman. Penyajian arus keluar kas telah sesuai dengan PSAP 03

paragaraf 28 karena unsur yang disajikan dalam arus keluar kas dari aktivitas

pembiayaan merupakan unsur yang terdapat pada standar yang telah ditetapkan.

Arus kas dari aktivitas non anggaran meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas.

Arus masuk kas yang disajikan pada laporan arus kas Kota Parepare tahun 2014

adalah penerimaan perhitungan fihak ketiga (PFK) dan penerimaan sisa UP tahun

yang lalu, sedangkan untuk arus keluar kas meliputi pengeluaran perhitungan

Fihak Ketiga (PFK) dan pengeluaran sisa UP tahun berjalan. Penyajian ini telah

memenuhi standar yang ditentukan sesuai dengan PSAP 03 paragraf 30 dan 31.

d. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan harus dapat membantu pembacanya untuk

dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara

keseluruhan. Standar yang ditentukan pada PSAP 04 paragraf 19 menjelaskan

bahwa kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan

keuangan adalah kebijakan pemerintah dalam peningkatan pendapatan, efisiensi

104

belanja dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan. Pemerintah Kota

Parepare telah berpedoman pada PSAP 04 paragraf 19 dalam menyediakan

informasi mengenai kebijakan fiskal. Kebijakan peningkatan pendapat daerah

yang ditetapkan pemerintah Kota Parepare adalah meningkatkan pendapatan PAD

dan penerimaan daerah lainnya. Sehubungan dengan efisiensi belanja daerah,

maka penggunaan belanja daerah lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan

nilai tambah sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi

pertumbuhan ekonomi. Informasi mengenai sumber pembiayaan yaitu dengan

pengoptimalan alternatif penerimaan yang paling cepat sedangkan untuk

penggunaan pembiayaan harus dapat memenuhi kewajiban angsuran utang pokok

dan penyertaan modal untuk meningkatkan kinerja BUMD. PSAP 04 paragraf 20

menjelaskan bahwa kondisi ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam

catatan atas laporan keuangan adalah asumsi indikator ekonomi makro yang

digunakan dalam penyusunan APBN/APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator

tersebut antara lain PDB/PDRB, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai

tukar, harga minyak, tingkat suku bunga, dan neraca. Catatan atas laporan

keuangan pemerintah Kota Parepare telah menyajiakan kondisi ekonomi makro

kota Parepare, namun indikator yang digunakan tidak lengkap seperti yang telah

ditetapkan pada SAP. Indikator yang dipakai Pemerintah Kota Parepare adalah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), ekspor-impor, pertumbuhan ekonomi,

dan inflasi. Sehingga penyajian informasi mengenai ekonomi makro belum

sepenuhnya sesuai dengan PSAP 04 paragraf 20. Penjelasan dalam PSAP 04

paragraf 21 yaitu catatan atas laporan keuangan harus dapat menjelaskan

105

perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan

anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPR/DPRD, hambatan dan kendala

yang ada dalam pencapaian target, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh

manajemen entitas pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan. Catatan

atas laporan keuangan tentang PAD dan penerimaan daerah lainnya. Sehubungan

dengan efisiensi belanja daerah, maka penggunaan belanja daerah lebih diarahkan

dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor ekonomi yang akan

memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi. Informasi

mengenai sumber pembiayaan yaitu dengan pengoptimalan alternatif penerimaan

yang paling cepat sedangkan untuk penggunaan pembiayaan harus dapat

memenuhi kewajiban angsuran utang pokok dan penyertaan modal untuk

meningkatkan kinerja BUMD. PSAP 04 paragraf 20 menjelaskan bahwa kondisi

ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan

adalah asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan

APBN/APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator tersebut antara lain

PDB/PDRB, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak,

tingkat suku bunga, dan neraca. Catatan atas laporan keuangan pemerintah kota

Parepare telah menyajiakan kondisi ekonomi makro kota Parepare, namun

indikator yang digunakan tidak lengkap seperti yang telah ditetapkan pada SAP.

Indikator yang dipakai Pemerintah Kota Parepare adalah Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB), ekspor-impor, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi.

Sehingga penyajian informasi mengenai ekonomi makro belum sepenuhnya sesuai

dengan PSAP 04 paragraf 20. Penjelasan dalam PSAP 04 paragraf 21 yaitu yang

106

penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama

kali disahkan oleh DPR/DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam

pencapaian target, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen

entitas pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan. Catatan atas laporan

keuangan tentang pencapaian target kinerja APBD Kota Parepare tahun 2014

menjelaskan mengenai perbandingan anggaran dan realisasi tahun 2014 dengan

tahun 2013 serta ringkasan rencana dan realisasi anggaran untuk masing-masing

program pada tahun 2014 dan 2013. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam

pencapaian target yang telah ditetapkan juga dijelaskan pada catatan atas laporan

keuangan Kota Parepare. PSAP 04 paragraf 21 sepenuhnya telah diterapkan oleh

Pemerintah Kota Parepare. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Kota Parepare

menguraikan tentang gambaran yang jelas atas realisasi dan rencana kinerja

keuangan. Uraian tentang perbandingan anggaran dan realisasi tahun 2014 dan

2013 juga telah dijelaskan. Pemerintah Kota Parepare menyajikan kebijakan

akuntansi pada catatan atas laporan keuangan meliputi entitas pelaporan keuangan

daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis

pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, penerapan kebijakan

akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi

pemerintahan. Penyajian ini telah sesuai dengan PSAP 04 paragraf 46 PSAP 04

paragraf 58 menjelaskan bahwa entitas pelaporan yang menyusun laporan

keuangan berbasis akrual atas pendapatan dan belanja harus mengungkapkan pos-

pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual

dan menyajikan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas. Sesuai dengan

107

penjelasan PSAP 04 paragraf 58, catatan atas laporan keuangan menyajikan

penjelasan mengenai pos-pos keuangan dari laporan realisasi anggaran, neraca,

dan laporan arus kas. Pemerintah Kota Parepare juga menyajikan penjelasan atas

informasi informasi non keuangan meliputi domisili dan bentuk hukum suatu

entitas serta jurisdiksi tempat entitas tersebut berada, penjelasan mengenai sifat

operasi entitas dan kegiatan pokoknya, ketentuan perundang-undangan yang

menjadi kegiatan operasionalnya, penggantian manajemen pemerintahan selama

tahun berjalan, penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan,

putusan pengadilan terkait hak dan kewajiban Pemerintah Kota Parepare tahun

anggaran 2014. Unsur penyajian tersebut sesuai dengan PSAP 04 paragraf 62

yang menjelaskan bahwa catatan atas laporan keuangan juga harus

mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi

pembaca laporan.

108

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) diwajibkan menyampaikan laporan

keuangan daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan

Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan daerah tersebut

merupakan gabungan dari laporan-laporan keuangan SKPD. Berdasarkan data

yang diperoleh dan hasil Evaluasi yang telah dilakukan, penulis menarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyajian laporan keuangan Kota Parepare tentang Peraturan Pemerintah No.

71 Tahun 2010 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah secara keseluruhan

laporan keuangan daerah tahun 2014 sudah sesuai dengan Peraturan

Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dihasilkan oleh Kantor Sekretariat Kota

Parepare Selaku pengelolaan keuangan Daearah Kota Parepare dengan

peraturan tersebut terdapat pada penyajian Neraca, Laporan Realisasi

Anggaran, Laporan Arus Kas dan beberapa penerapan kebijakan akuntansi

yang tercantum dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Berdasarkan dari evaluasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Parepare

Tahun 2014, Pemerintah Kota Parepare Sudah Siap Menerapkan Standar

Akuntansi Pemerintahan No. 71 Tahun 2010 Pada Lampiran I (satu) yaitu

Standar Akuntansi Berbasis Akrual yang akan mulai berlaku di tahun 2015.

109

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut;

1. Penelitian ini menekankan pada pertanggungjawaban pengelolaan keuangan

daerah selama pelaksanaan otonomi daerah. Diharapkan penelitian selanjutnya

dapat membandingkan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan

daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah.

2. Penelitian berikutnya diharapkan dapat memasukkan kota/kabupaten lain

sebagai pembanding dalam penerapan Peraturan Pemerinta No. 71 Tahun 2010

sehingga dapat dijadikan landasan untuk menggali penerapan peraturan

tersebut pada pemerintah daerah di Indonesia.

3. Penelitian ini mengacu pada laporan keuangan Kota Parepare tahun 2014.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat membandingkan penerapan Peraturan

Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dengan laporan keuangan periode berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Andayani, Wuryan. 2007. Akuntansi Sektor Publik. Malang: Bayumedia

Bastian, Indra. 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat

Dwijayanti. 2007. Evaluasi Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah pada LaporanKeuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja DaerahTahun Anggaran 2006 (Studi Kasus padaPemerintah Kabupaten Temanggung). SkripsiFakultas Ekonomi. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Surakarta

Halim, Abdul. 2002. Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah. Yogyakarta: LPP AMPYKPN

Utami, Diyah. 2008. Evaluasi Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 02Tahun 2005 pada APBD Pemerintah Kabupaten Klaten. Skripsi Fakultas Ekonomi.Universitas Sebelas Maret Surakarta. Surakarta

Nordiawan, Deddi. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat

________________. , 2004. Akuntansi Daerah. Yogyakarta: LPP AMP YKPN

________________. , 2007.Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat

________________. , 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ,tentang StandarAkuntansi Pemerintahan

________________. , 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

________________. , 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007, tentang PengelolaanKeuangan Daerah

________________. , 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, tentang otonomiDaerah

44

STRUKTUR ORGANISASISEKRETARIAT DAERAH KOTA PAREPARE

Gambar 3 : Struktur Organisasi Sekretariat Kota parepare

SEKRETARIS DAERAH KOTASTAF AHLI

1. BIDANG HUKUM DAN POLITIK2. BIDANG PEMRINTAHAN3. BIDANG KEMASYARAKTAN DAN SDM4. BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN

KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL

ASISTEN BIDANGPEMERINTAHAN

ASISTEN BIDANG EKONOMI PEMBANGUNANDAN KESEJATRAAN RAKYAT

ASISTEN BIDANGADMINISTRASI UMUM

BAGIANHUKUM DANPERUNDANG-UNDANGAN

SUB BAGIANDOKUMENTASI

HUKUM

SUB BAGIANBANTUAN

HUKUM DANHAK ASASIMANUSIA

SUB BAGIANPERUNDANG-UNDANGAN

BAGIANHUMAS

SUB BAGIANPEMERINTAHA

N,DOKUMENTASI

DAN PERS

SUB BAGIANPROTOKOL &HUBUNGAN

ANTAR LEMBAGA

SUB BAGIANMONITORING

PERKEMBANGANMASYARAKAT

BAGIANPEMERINTAHAN

SUB BAGIANAGRARIAAN

DANPENATAAN

BATSWILAYAH

SUB BAGIANPEMBINAAN

PEMERINTAHAN

KECAMATAN

SUB BAGIANOTONOMIDAERAHDANKERJASAMA

BAGIAN UMUM

SUB BAGIANMENTAL

SPRITUALDAN

KEAGAMAAN

SUB BAGIANORMAS DAN

PENANGGULANGAN

MASALAHSOSIAL

SUB BAGIANPEMBINAAN

KESEJATRAANRAKYAT

BAGIANKEUANGAN

SUB BAGIANMENTAL

SPRITUALDAN

KEAGAMAAN

SUB BAGIANPROGRAM

KERJA

SUB BAGIANPENGENDALIA

N DANPELAPORAN

BAGIANORGANISASI

SUBBAGIAN

PEMBINAAN USAHADAERAH

SUB BAGIANSARANA

PEREKONOMIANDAN PRODUKSI

DAERAH

SUBPOTENSI

EKONOMI

BAGIANKESEJATERAAN

RAKYAT

BAGIAN EKONOMI

SUB BAGIANANGGARAN

BAGIANPEMBANGUNAN

SUB BAGIANTATAUSAHA

SUB BAGIANKEPEGAWAI

AN DANPENGEMBAN

GANKINERJA

SUB AKUNTANSI

DAN PELAPORAN

SUB BAGIAN RUMAHTANGGA

SUB BAGIANKEUANGAN

SUB BAGIANPERBENDAHARAAN

SUB GAGIANKELEMBAGA

AN &ANALISISJABATAN

SUB BAGIANKETATALAKSAN

AAN

SUB BAGIANPENGAWASA

N DANPENGHAPUSA

N ASET

SUB BAGIANPERENCANAA

N DANDISTRIBUSI

SUB BAGIANINVENTARIS

ASET

BAGIANPENGELOLAAN

ASET

SKRIPSI EVALUASI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN MENURUT ...

Documents

Transcript of SKRIPSI EVALUASI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN MENURUT ...