Skripsi a. Husnul Hatimah

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Timur Tengah merupakan wilayah yang sarat akan masalah keamanan dan

konflik. Masalah keamanan dan konflik yang terjadi di Timur Tengah bukan hanya

dalam dimensi konflik internal negara, konflik antar-negara, baik sesama negara-

negara Arab, ataupun keterlibatan negara-negara non-Arab. Berbagai konflik yang

berkecamuk di Timur Tengah dengan resolusi konflik yang minim, bukan hanya

berpengaruh terhadap citra kawasan ini sebagai wilayah konflik, tetapi juga

mempengaruhi stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan internasional.

Timur Tengah juga merupakan wilayah dimana pemerintahan otoriter masih

banyak diberlakukan. Negara-negara seperti Mesir, Bahrain, dan Tunisia,

merupakan beberapa dari negara Arab yang seringkali diidentikkan sebagai negara

otoriter, dikarenakan sistem pemerintahannya yang tidak demokratis, dimana sangat

minim partai politik ataupun lembaga kontrol sosial sebagai lambang adanya wadah

aspirasi masyarakat. Selain itu, di negara-negara seperti Tunisia dan Mesir, hanya

terdapat satu partai politik yang sangat dominan, terlihat dari pemegang kekuasaan

yang tidak pernah tergantikan hingga masa pemerintahannya mencapai beberapa

periode, yang tentu saja tidak mampu mencerminkan adanya demokrasi yang

seutuhnya di dalam negara. Bahrain, yang kekuasaan negaranya masih terletak di

tangan pemerintah monarki, juga menunjukkan pemerintahan yang terpusat dan

tidak demokratis.

2

Libya merupakan salah satu yang paling mencolok dari deretan negara

otoriter di Timur Tengah. Di bawah kepemimpinan Moammar Khadafy, Libya

menerapkan sistem pemerintahan tanpa adanya partai politik. Libya menetapkan

sistem pemerintahan Jamahiriya atau negara rakyat atau a state of the masses,

yang dalam teorinya merupakan tipe pemerintahan oleh rakyat melalui Dewan Lokal

(local councils), tetapi pada prakteknya merupakan pemerintahan otoriter.1 Dalam

bukunya yang berjudul Perkembangan Hubungan Internasional di Afrika,

Abdul Hadi Adnan menuliskan bahwa revolusi budaya yang dilakukan oleh

Moammar Khadafy, menghapus semua ideologi berbau asing dari tanah Libya,

terutama kapitalisme dan komunisme.2 Ia berusaha mengembangkan pemikiran

pribadinya, yang disebut sebagai prinsip sosialisme Libya, yang bersemboyan pada

tiga hal, yaitu sosialisme, persatuan, dan kebebasan.3 Moammar Khadafy menjadi

begitu populer baik di dalam negeri Libya, hingga ke dunia internasional.

Lebih lanjut, Moammar Khadafy dalam meminpin Libya, memaksakan

pemikirannya tentang direct democracy yang sesungguhnya, melalui sistem

pemerintahan Jamahiriya tersebut. Menurutnya, demokrasi yang dikenal saat ini

bukanlah esensi dari demokrasi yang sesungguhnya. Sistem pemilihan dengan

menganggap hasil pilih dengan suara mayoritas sebagai perwakilan rakyat yang sah,

menafikkan suara minoritas yang menghendaki perwakilan yang lain. Berdasarkan

1 _____. 2011. The World Factbook. CIA. Diakses melalui

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ly.html pada tanggal 18 Desember 2011

2 Abdul Hadi Adnan. 2008. Perkembangan Hubungan Internasional di Afrika. CV. Angkasa. Bandung. Op. Cit. Hal. 37 3 ibid

3

atas hal tersebut, Moammar Khadafy kemudian menjalankan pemerintahan di Libya

tanpa adanya partai politik, maupun kelompok kepentingan.4

Moammar Khadafy, pada Oktober tahun 1969, memberikan pidato

kenegaraan yang menyebutkan bahwa Libya harus berada pada kondisi satu,

sehingga keberadaan partai politik, dalam pemikirannya, hanya memecah belah

negara dalam berbagai lingkaran-lingkaran kepentingan, dan intrik untuk

mencapainya, dihapuskan. Bahkan, Moammar Khadafy mencanangkan, bahwa

semua orang yang terlibat dalam partai politik, merupakan sebuah bentuk

pengkhianatan terhadap negara. Hal ini tidak saja berkisar hanya dalam pidato

Moammar Khadafy, tetapi juga dituangkan dalam undang-undang No. 71 tahun

19725, disebutkan bahwa partai politik merupakan tindakan kriminal dan merupakan

bentuk kegiatan yang membahayakan negara. Warga negara Libya yang ingin

berkecimpung atau bergabung dalam komunitas internasional, juga harus

mendapatkan izin negara, atau beresiko terkena tuduhan melawan negara.

Moammar Khadafy yang menempati posisi sebagai Pemimpin Revolusi

Libya, setelah berhasil memimpin revolusi untuk menjatuhkan raja Idris dalam

bentuk kudeta, sebagai pemimpin monarki Libya, pada 1 September 1969.6 Pasca

kudeta tersebut, Moammar Khadafy kemudian memasuki kancah perpolitikan

internasional dengan garang. Mengambil peranan dalam setiap masalah-masalah

sentral di Afrika dan Timur Tengah, serta berusaha untuk menggalang persatuan

4 _____.2001.Libya: The Green Book Part I. Diakses dari

http://www.photius.com/countries/libya/government/libya_government_the_green_book_part~232.html pada tanggal 3 Februari 2012 (re-published from The Library of Congress Country Studies)

5 _____.2001.Libya: Opposition to Qadhafy. Diakses dari http://www.photius.com/countries/libya/government/libya_government_opposition_to_qadhaf~229.html pada tanggal 3 Februari 2012 (re-published from The Library of Congress Country Studies)

6 Khadafy Dalam Panggung Politik Libya. (2011). Kompas. 20 Oktober

4

kekuatan negara-negara Arab, melalui piagam dan perjanjian-perjanjian dengan

negara Arab lainnya. November 1969, Moammar Khadafy menyusun Piagam

Tripoli untuk mengaitkan kepentingan Libya dan Sudan, tahun 1961 dibentuk

perjanjian Benghazi antara Libya, Suriah, dan Mesir, tahun 1973 dibentuk Hassi

Messaoud Accords antara Libya dan Aljazair.7 Meskipun pada kenyataannya

tindakannya tersebut justru mendatangkan perpecahan di kalangan negara-negara

Arab sendiri, antara yang mendukung Moammar Khadafy, dan yang tidak setuju

dengan pandangan serta idenya.

Kepemimpinan Moammar Khadafy selain menjadikan Libya sebagai negara

pemrakarsa agenda bersatunya negara-negara Arab, tetapi juga mengantarkan Libya

sebagai suatu negara yang berpengaruh dalam konstalasi politik melawan dominasi

Amerika Serikat, khususnya di wilayah Timur Tengah dan Afrika. Moammar

Khadafy berhasil menanamkan pemikiran politik dan pemerintahan anti-Barat di

dalam negaranya dengan menempuh kebijakan sebagai negara tertutup diawali

dengan keputusan menutup pangkalan militer Amerika Serikat di Libya.8 Amerika

Serikat kemudian memasukkan Libya dalam daftar negara yang mendukung

terorisme internasional. Libya dikaitkan dengan beberapa aksi terorisme

internasional, di antaranya, pemboman sebuah diskotik pada tahun 1986 di Berlin,

pemboman pesawat Prancis (French Airliner) pada tahun 1989, dan yang paling

fenomenal adalah pemboman pesawat Pan Am Flight 103 di Lockerbie, Skotlandia.

7 Abdul Hadi Adnan. 2008. Perkembangan Hubungan Internasional di Afrika. CV.

Angkasa. Bandung. Hal. 37

8 Khadafy Dalam Panggung Politik Libya. (2011). Kompas. 22 Oktober

5

Hasilnya, Libya menjadi negara yang disegani dan berulang kali menjadi sasaran

embargo Amerika Serikat dan sekutunya di Eropa.9

Bukan hanya itu, Moammar Khadafy, masih dalam upayanya memaksakan

pemikirannya pribadinya tentang sosialisme Libya, serta-merta menasionalisasi

semua aset pihak asing di Libya, ketika ia memutuskan menjadikannya sebagai

negara tertutup, termasuk industri perminyakan.10 Moammar Khadafy bahkan

berada pada garis depan mendukung perlawanan Palestina terhadap Israel. Kiprah

Moammar Khadafy yang seringkali bertolak belakang dengan keinginan Amerika

Serikat dan Sekutunya, menyebabkan hubungan yang sangat buruk antara Libya

dengan negara Barat.

Moammar Khadafy mulai goyang dalam panggung politik Libya ketika pada

tahun 2010, dunia internasional diwarnai dengan munculnya gejolak demokrasi di

Timur Tengah.11 Negara-negara dengan cap otoriter di Timur Tengah, mulai

mendapatkan tekanan dari rakyatnya, yang menginginkan sistem pemerintahan yang

demokratis, termasuk di antaranya yaitu Libya. Berbagai sanksi internasional

terutama sanksi ekonomi dari Amerika Serikat yang dibebankan kepada Libya,

mempengaruhi tidak hanya kondisi ekonomi tetapi juga politik Libya. Libya yang

9 _____.2011.Country profile: Libya. Al Jazeera. Diakses melalui

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/04/201141912643168741.html pada tanggal 30 Januari 2012

10 Ibid. Hal.2 11 James Joiner. 2011. Libya After Qaddafi: Lessons From Iraq 2003. The Atlantic. Diakses

melalui http://www.theatlantic.com/international/archive/2011/08/libya-after-qaddafi-lessons-from-iraq-2003/243946/ pada tanggal 31 Oktober 2011

6

begitu tegas dan kuat sebagai aktor internasional, tetapi terdapat krisis pangan di

dalam negaranya.12

Ada beberapa faktor penyebab keinginan rakyat Libya untuk mengakhiri

kepemimpinan Moammar Khadafy. Kondisi sosial dalam masyarakat Libya yang

tidak memuaskan secara finansial. Angka pengangguran di Libya mencapai 30

persen dengan total penduduk sebanyak 6.597.960 Jiwa (sensus Juli 2011)13.

Meskipun satu dekade terakhir, Moammar Khadafy mulai melunak dalam kebijakan

luar negerinya, misalnya dengan membatalkan program senjata pemusnah massal

dan menjalin kembali hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat pada tahun

200414, untuk memperbaiki kondisi ekonomi Libya. Moammar Khadafy bahkan

mengizinkan kembali adanya penanaman modal asing terutama di bagian

perminyakan bagi para pengusaha asal Amerika Serikat. Akan tetapi, hal ini ternyata

tidak cukup mampu membendung arus demokratisasi yang diinginkan rakyatnya.

Selanjutnya, Ketidakpuasan rakyat Libya semakin diperparah dengan

tindakan para putra Moammar Khadafy, yang dituding memperkaya diri sendiri

dengan penyalahgunaan aset kekayaan negara.15 Putra Moammar Khadafy

merupakan objek nyata kekecewaan rakyat terhadap Pemimpin Revolusi Libya

tersebut, dimana putra-putra Moammar Khadafy seringkali melakukan tindakan

12 _____. 2011. Libya After Ghaddafi: Free Journalist Tracks Down His Jailer. The

Guardian UK. Diakses melalui http://www.guardian.co.uk/world/2011/oct/30/libya-former-captive-meets-jailer pada tanggal 31 Oktober 2011

13 _____. 2011. The World Factbook. CIA. Diakses melalui https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ly.html pada tanggal 18 Desember 2011. Lok. Cit

14 Abdul Hadi Adnan. 2008. Perkembangan Hubungan Internasional di Afrika. CV. Angkasa. Bandung. Lok. Cit. Hal. 40

15 _____. 2011. Libya After Ghaddafi: Free Journalist Tracks Down His Jailer. The Guardian UK. Diakses melalui http://www.guardian.co.uk/world/2011/oct/30/libya-former-captive-meets-jailer pada tanggal 31 Oktober 2011. Lok. Cit

7

yang memicu reaksi internasional yang negatif. Misalnya, tindakan Hannibal

Moammar Khadafy, putra keempat Moammar Khadafy yang ditangkap di Geneva,

Swiss, karena penyiksaan terhadap pembantunya. Hal yang seharusnya tidak

dilakukan oleh putra dari pemimpin sebuah negara ini, malah dijadikan alasan untuk

kebijakan politik luar negeri yang tidak strategis, berupa pemboikotan produk Swiss,

pencabutan hak usaha bagi para pengusaha Swiss di Libya, dan bahkan penarikan

diplomat Libya dari Swiss.16 Hal ini tentu saja merupakan tindakan yang tidak

didasarkan pada kepentingan rakyat Libya tetapi lebih kepada egoisme pribadi.

Pengaruh Moammar Khadafy terlalu dominan dalam setiap hal mengenai

Libya. Hampir di semua sudut kota Libya terdapat potret Moammar Khadafy. Ia

bahkan seringkali menyatakan slogan Tuhan, Moammar, Libya: cukup!.17

Identitas Libya yang dikenal oleh dunia internasional, semuanya berbau Moammar

Khadafy. Begitu kuatnya figur Moammar Khadafy di Libya, justru menimbulkan

kekhawatiran tentang masa depan Libya pasca ia telah meninggal. Termasuk dengan

berbagai tindakannya yang ekstrim seperti pemaksaan ideologi pribadinya yang

dituangkan dalam buku hijau tentang Teori Ketiga dari Dunia.18 Moammar

Khadafy berusaha menciptakan citra yang kuat bagi Libya sekaligus sebagai

identitas dari negaranya. Ia berharap rakyat Libya pada akhirnya akan bangga dan

memiliki sense of belonging yang tinggi pada Libya, jika ia berhasil menanamkan

pemahamannya tersebut kepada rakyat Libya.19

16 Titik Akhir Sang Penguasa Gurun. (2011). Kompas. 22 Oktober 17 Gorong-gorong Sirte. (2011). Kompas. 20 Oktober 18 Khadafy si pemberang Libya. (2011). Kompas. 21 Oktober. Hal. 9 19 Sazkia Van Genugten. 2011. Libya After Ghaddafi. Survival. Vol. 53 No. 3. Hal. 62

8

Dalam hal demografis, juga terdapat masalah kesenjangan usia antara

pemimpin dan yang dimpimpin. 62,7 persen penduduk Libya berusia 14-64 tahun20,

dalam artian lebih dari setengah penduduk Libya berada pada rasio angkatan muda.

Melihat angka ini dan membandingkannya dengan umur Moammar Khadafy yang

pada tahun 2011 genap berusia 69 tahun, menunjukkan adanya jenjang usia yang

relatif jauh antara mayoritas rakyat Libya dengan pemegang otoritas. Meskipun

Moammar Khadafy telah berusaha berbenah dengan berbagai kebijakan politik yang

melunak sebagaimana dijelaskan pada paragraf sebelumnya, akan tetapi Moammar

Khadafy terbukti gagal untuk memberikan demokratisasi yang diinginkan oleh

rakyat Libya. Terdapat ketidakmampuan untuk membendung aspirasi dari kalangan

muda Libya yang reaktif dan revolusioner. Hal ini terlihat jelas ketika revolusi

pecah di Tunisia dan Mesir di awal tahun 2011, pemuda-pemuda Libya bersama

kaum oposisi, bersatu pula untuk menumbangkan pemerintahan otoriter di

negaranya.21

Revolusi Libya yang kemudian dimulai pada 17 Februari 2011, akhirnya

berhasil menumbangkan Moammar Khadafy. Trias Kuncahyono, dalam sebuah

artikel berjudul Gorong-gorong Sirte di Harian Kompas, menuliskan kondisi

Moammar Khadafy sebagaimana Alexander Agung pernah disindir oleh seorang

filsuf Roma bernama Seneca, Armis Vicit, vitiis victus est, dia yang menang dengan

senjata, tetapi dikalahkan oleh kejahatan-kejahatannya sendiri.22 Libya saat ini

berada pada situasi untuk membenahi negara, mengkonsolidasikan keamanan,

20 _____. 2011. The World Factbook. CIA. Diakses melalui

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ly.html pada tanggal 18 Desember 2011. Lok. Cit

21 Dari Tunisia ke Mesir. (2011). Kompas. 19 Desember. Hal. 6 22 Gorong-gorong Sirte. (2011). Kompas. 20 Oktober. Lok. Cit

9

pembentukan pemerintahan yang baru, dan merencanakan ulang kebijakan ekonomi.

Dalam studi ilmu hubungan internasional, situasi ini merupakan titik yang sangat

rentan bagi sebuah negara. Moammar Khadafy meninggalkan negara yang kosong

bagi para oposisi, dengan kondisi state building without institutional

infrastructure.23 Dimana Libya tidak memiliki sama sekali partai oposisi dan tidak

memiliki lembaga kontrol pemerintahan. Kondisi ini diperparah dengan situasi

demografis Libya yang sangat beragam dalam hal etnis, apalagi konsolidasi

keamanan yang saat ini dilakukan, yang salah satu agendanya yaitu pelucutan

senjata yang tersebar di rakyat sipil, belum rampung sepenuhnya.24

Kondisi Libya merupakan kajian yang sangat penting bagi perkembangan

Ilmu Hubungan Internasional, yang sekaligus menjadi dasar pemilihan judul Masa

Depan Libya Pasca Moammar Khadafy. Meskipun Moammar Khadafy telah

dijatuhkan, akan tetapi Libya tidak serta merta bisa dikatakan selamat dari masa

gelap. Komposisi negara ini yang begitu beragam dari segi demografis, belum lagi

upaya penyatuan kepentingan pasca kolaborasi antara berbagai pihak dalam

menjatuhkan Moammar Khadafy, merupakan poin analisa penting. Bagaimanapun,

masa depan Libya dalam artian wujud negara ini dalam berbagai aspek, selanjutnya

akan sangat mempengaruhi posisinya di percaturan politik internasional.

23 Richard Falk. 2011. Libya After Ghaddafi: A Dangerous Precedent. Aljazeera. Diakses

melalui http://english.aljazeera.net/indepth/opinion/2011/10/20111022132758300219.html pada tanggal 31 Oktober 2011 pukul 15.30 WITA

24 Libya Hadapi Era Baru. (2011). Kompas. 22 Oktober . Hal. 1

10

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan paparan pada latar belakang mengenai pentingnya serta

alasan pemilihan judul Masa Depan Libya Pasca Moammar Khadafy, maka

penulis menetapkan batasan masalah, dimulai sejak pemerintahan Moammar

Khadafy pada tahun 1969 hingga tahun 2011 saat Moammar Khadafy dijatuhkan.

Pemilihan waktu ini diambil dengan alasan untuk memproyeksikan masa depan

Libya pasca dijatuhkannya Moammar Khadafy, memerlukan data kondisi Libya

pada masa pemerintahannya. Hal ini penting sebagai perbandingan dan dasar

melakukan analisa. Penulis menitikberatkan pada dua pertanyaan pokok sebagai

rumusan masalah, yaitu:

1) Apa yang menyebabkan terjadinya pergantian pemerintahan di

Libya?

2) Bagaimana masa depan Libya pasca pemerintahan Moammar

Khadafy?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1) Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pergantian pemerintahan

di Libya.

2) Memberikan analisa proyeksi masa depan Libya pasca pemerintahan

Moammar Khadafy.

11

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

1) Secara akademis, memberikan analisa faktor-faktor penyebab terjadinya

pergantian pemerintahan di Libya dan proyeksi masa depan Libya pasca

Moammar Khadafy.

2) Secara praktis, merupakan referensi ilmiah bagi para penstudi ilmu

hubungan internasional, khususnya yang menitikberatkan pada kawasan

Timur Tengah maupun Afrika.

D. Kerangka Konseptual

Untuk membuat sebuah tulisan ilmiah, diperlukan landasan teori dan konsep

yang jelas. Teori maupun konsep ini akan menjadi pijakan dasar bagi penulis untuk

memaparkan bahkan menganalisa fakta yang terjadi. Sangat diperhatikan agar teori

maupun konsep yang digunakan, relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Negara sebagaimana definisinya merupakan suatu kesatuan antara tiga unsur

penting yang saling berkaitan yaitu wilayah, masyarakat, dan pemerintahan yang

berkuasa serta melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.25

Membandingkan definisi negara tersebut dengan kondisi riil tentu saja akan didapati

bahwa negara dalam perjalanannya tidak pernah stabil. Terdapat berbagai proses

baik itu konflik yang memicu intergrasi bahkan disintegrasi. Ancaman dari pihak

eksternal termasuk kekacuan dari internal negara sendiri.

Asumsi di atas sejalan dengan kondisi Libya saat ini. Konflik antara otoritas

yang berkuasa dalam hal ini Moammar Khadafy dengan rakyat sipil dari berbagai

belahan Libya, yang berujung pada diturunkan dan wafatnya sang pemimpin yang

25 Sri Hayati. 2007. Geografi Politik. Refika Aditama. Bandung. Hal. 42

12

terkenal garang ini, membawa Libya pada kondisi penyatuan kembali setiap

komponen negara. Proses ini tentunya akan membawa perubahan bagi Libya ditilik

dari sebab terjadinya revolusi dan kondisi ketika revolusi dilakukan. Penyatuan

kembali Libya merupakan titik awal masa depan baru dari Libya.

Revolusi yang terjadi di Libya akan menjadi titik tolak wajah baru Libya.

Revolusi yang terjadi sejak bulan februari tahun 2011 ini merupakan kumpulan

ketidakpuasan rakyat Libya terhadap 42 tahun pemerintahan Moammar Khadafy,

sebuah bentuk People Power. People Power menurut Patricia Licuanan dalam

bukunya People Power: A Social Pshycological Analysis, in Understanding

People Power yang kemudian dikutip oleh Mani Thess Q. Pena dalam

makalahnya pada Philippine Law Journal yang berjudul People Power in A

Regime of Cosntitutionalism and The Rule of Law yaitu:

People power involves numbers. "[I]ndividuals band together and achieve their strength in numbers and in groups rather than individual action." The necessity of numbers stems from the fact that initially, these individuals were powerless, compared to a President or any other government official with the backing of the entire State machinery. What numbers are sufficient to stage people power is uncertain, though. "The numbers vary, but numbers are necessary for both objective strength and the subjective feeling of strength.26

Definisi People Power di atas memberikan poin penting yang harus dipenuhi

dalam sebuah gerakan revolusi berwujud People Power yaitu individu-individu yang

ikut serta dalam gerakan ini harus terorganisir untuk sebuah tujuan umum, yang

mana merupakan tujuan yang disepakati membawa kebaikan bagi masyarakat.

Dengan kata lain, untuk melegitimasi People Power, harus diarahkan dalam sebagai 26 Mani Thess Q. Pena. 2001. People Power in A Regime of Cosntitutionalism and The Rule

of Law. Philippine Law Journal. Vol. 76 No. 1 Hal. 19 diakses melalui http://law.upd.edu.ph/plj/images/files/PLJ%20volume%2076/PLJ%20volume%2076%20number%201%20-01-%20Mani%20Thess%20Q.%20Pe%C3%B1a%20-%20People%20Power%20in%20A%20Regime%20of%20Constitutionalism%20and%20the%20Rule%20of%20Law.pdf pada tanggal 21 februari 2012

13

upaya yang sesuai jalan keadilan dan demokrasi. Gerakan ini harus diatasnamakan

keadilan dan kebebasan dan harus bertujuan pada upaya menghilangkan

eksploitasi, tirani, tekanan, dan segala bentuk kekerasan yang menghambat

perkembangan masyarakat.

People Power merupakan gerakan politik, strategi, dan tentang perubahan

sosial. Gerakan ini menempatkan masyarakat pada posisi melawan otoritas yang

mengendalikan negara, yang notabene mengontrol pihak keamanan negara seperti

polisi, tentara, birokrasi, dan bahkan media. Akan tetapi, disinilah adu strategi

dimana dalam People Power, masyarakat membutuhkan strategi untuk menjadikan

gerakan mereka betul-betul mampu membawa perubahan yang diinginkan.27

Konsep People Power memiliki arti yang lebih luas dalam perspektif

psikologi-sosial daripada pandangan politik praktis. Meskipun istilah People Power

mulai dikenal sejak gerakan masyarakat Filipina pada tahun 1986, akan tetapi

People Power sesungguhnya telah ada jauh sebelum revolusi EDSA di Filipina

terjadi. People Power dulunya dikenal dengan istilah dalam konsep popular

participation, empowerment of people dan community organizing and

mobilization.28

Dr. Erlida Henson dalam survei empirisnya mengenai The People Power-

Phenomenon A Survey Of Participants Perceptions, yang dikutip oleh Mani

Thess Q. Pena dalam makalahnya pada Philippine Law Journal yang berjudul

People Power in A Regime of Cosntitutionalism and The Rule of Law yaitu:

true people power is one that is resorted to when there is a right, just and noble

cause and when the general welfare of all sectors of society is at stake. Pernyataan 27 Ibid

28 Ibid

14

yang merupakan hasil dari penelitiannya tersebut, menunjukkan bahwa revolusi

People Power terjadi ketika masyarakat merasa faktor-faktor utama penyokong

kehidupannya yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara, terabaikan. Dan

unsur utama yang harusnya didapatkan oleh masyarakat yaitu kesejahteraan, tidak

terpenuhi dalam arti yang sewajarnya. Otoritas yang berkuasa, yang seharusnya

menjadi pengayom masyarakat, gagal memberikan kesejahteraan yang diinginkan

oleh masyarakat.

Sedangkan menurut Nicholas Henry dalam Tesisnya yang berjudul People

Power: The Everyday Politics of Democratic Resistance in Burma and the

Philippines di Victoria University of Wellington, yaitu:

People power is a phrase that evokes images of sudden and dramatic political change mass demonstrations in the streets of major cities, opposition leaders addressing the crowds, the crumbling of regimes that had previously seemed unassailable. These are the images of people power through which domestic political struggles become global events, broadcast by international news media, and eliciting public comment and even intervention by international political elites29

Masa depan menurut Ensiklopedia Britanica, adalah of, relating to, or

constituting a verb tense expressive of time yet to come.30 Dalam hal

memproyeksikan masa depan, akan lebih relevan jika masa depan ini sendiri

diartikan sebagai constitutive dari kenyataan yang coba untuk diproyeksikan.

Kemampuan yang dimiliki para penstudi disiplin ilmu terhadap masa depan

29 Nicholas Henry. 2011. People Power: The Everyday Politics of Democratic Resistance in

Burma and the Philippines. Victoria University of Wellington. Pg. 12 Diakses melalui http://researcharchive.vuw.ac.nz/bitstream/handle/10063/1750/thesis.pdf?sequence=1 pada tanggal 21 Februari 2011

30 _____. 2011. Encyclopedia Britanica. Di akses melalui http://www.britannica.com/bps/dictionary?query=future pada tanggal 9 Desember 2011 pukul 14.00 WITA

15

merupakan prakiraan (conjectures) dan ramalan (prognoses), yang bisa menjadi self-

constitutive.

Konsep ini tidak menunjukkan bahwa masa depan sepenuhnya berada atau

diukir oleh ras manusia, akan tetapi perlu ditekankan bahwa sejarah yang dibuat

oleh manusia atau masa depan yang dibentuk oleh manusia, tidak selalu berada pada

kondisi yang betul-betul diinginkan sejak awal. Terdapat unsur unchosen, given,

and transmitted circumtances, yang berasal dari masa lampau. Hal inilah yang

diungkapkan oleh Marx yang kemudian dikutip oleh Pinar Bilgin, seorang penstudi

konflik dan keamanan di Universitas Bilkent, dalam bukunya Regional Security in

The Middle East: A Critical Perspective, yaitu:

Men make their own history, but they do not make it just as they please; they do not make it under circumstances chosen by themselves, but under circumstances directly encountered, given and transmitted from the past31

Pinar Bilgin, mencoba menunjukkan bagaimana faktor-faktor dari masa lalu sangat

berpengaruh terhadap kondisi yang akan terjadi di masa depan. Dikaitkan dengan

kondisi Libya saat ini, sejarah bangsa ini yang sejak awal berada dalam masa

penajjahan, kemudian berada di bawah sistem monarki, dan pada akhirnya selama

42 tahun berada di bawah pemerintahan otoriter Moammar Khadafy. Fakta masa

lalu Libya ini, merupakan poin penting yang harus diperhatikan dalam menata masa

depan Libya pasca revolusi.

Selanjutnya, konsep masa depan yang ditawarkan pemikiran Walter S.

Jones dalam bukunya Logika Hubungan Internasional: Kekuasaan, Ekonomi

Politik Internasional, dan Tatanan Dunia, lebih kepada analisa kondisi yang

31 Pinar Bilgin. 2005. Regional Security in The Middle East: A Critical Perspective.

RoutledgeCurzon. New York. P. 163.

16

akan mendominasi dunia internasional dimasa depan. Ia menyebutkan sebuah

proyeksi yang menarik jika disandingkan dengan kondisi Libya saat ini. Walter

menuliskan bahwa permasalahan kependudukan di negara-negara berkembang

akhirnya berujung pada pola konsumtif dan tidak produktif, pendapatan per kapita

menurun, sehingga terjadi penurunan kualitas hidup yang memicu konflik.

Meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak terdapat kesejahteraan yang

merata.32

Diproyeksikan pula bahwa pemanfaatan sumber daya mineral telah sampai

pada puncaknya. Kegiatan industri yang semakin meningkat bukan hanya oleh Barat

tetapi merambah ke berbagai negara kuat baru seperti di kawasan timur, selatan,

serta tenggara Benua Asia, berimbas pada tuntutan sumber mineral yang lebih

banyak. Berbagai ketergantungan akan sumber mineral bisa diartikan sebagai

konsekuensi potensial akan dominasi ataupun eksploitasi terhadap sumber mineral.

Persediaan mineral dunia akan berpengaruh besar terhadap kondisi perekonomian

dunia.

Libya sebagai negara produsen sumber mineral perlu memperhatikan kondisi

ini untuk keberlanjutannya. Keinginan dominasi dan eksploitasi sumber mineral

merupakan salah satu faktor dominan untuk menimbulkan konflik. Apalagi dalam

kondisi negara yang tengah memulai dari awal pasca revolusi. Kemungkinan

munculnya bibit-bibit konflik sangat besar. Ketidakmampuan dalam memobilisasi

masyarakat serta mengkonsolidasikan persatuan dalam pembangunan negara, akan

menimbulkan ketegangan antar elemen-elemen dalam masyarakat. Terlebih lagi

sebagai negara dengan kondisi demografis yang sangat beragam, di mana di

32 Walter S. Jones. 1993. Logika Hubungan Internasional, kekuasaan, Ekonomi Politik

Internasional, dan Tatanan Dunia 2. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hal. 483

17

dalamnya sangat kental oleh persaingan antar suku, etnis, kelompok kepentingan,

dan lainnya. Dimana tidak semua daerah di Libya merupakan penghasil minyak, dan

hal ini bisa saja menjadi potential conflict bagi Libya di masa depan.

Masyarakat yang tergabung dalam People Power untuk menjatuhkan

penguasa, mencari kebebasan dalam nama demokrasi dan mengharapkan kondisi

pemerintahan yang lebih baik setelahnya. Akan tetapi, demokrasi seperti apa yang

akan cocok bagi negaranya, dalam hal ini Libya, harus dipikirkan dengan seksama

berdasarkan pada kondisi negara ini secara keseluruhan yang meliputi, sejarah,

budaya, potensi, kondisi kontemporer, demografis, geografis, dan lain sebagainya.

E. Definisi Operasional

a) Masa Depan dalam hal ini mengacu pada kondisi yang akan terjadi selanjutnya.

Lebih spesifik pada kondisi Libya secara internal dan tindakan eksternalnya

pasca Moammar Khadafy. Hal ini didasarkan pada persepsi perbedaan pola dan

metode pemerintahan masa Moammar Khadafy dan pasca Moammar Khadafy

yang akan berpengaruh bagi Libya selaku institusi politik dan aktor hubungan

internasional.

b) Libya adalah negara di Afrika Utara tetapi seringkali digolongkan sebagai

negara timur tengah sebagaimana negara-negara beretnis arab lainnya di Afrika

Utara. Berbatasan langsung dengan Mesir di sebelah timur, Tunisia di sebelah

utara, dan Aljazair di sebelah Barat.

c) Moammar Khadafy adalah pemimpin Libya atau lebih dikenal dengan sebutan

untuk jabatannya, yaitu Pemimpin Revolusi Libya dengan pangkat kolonel dan

nama lengkap Moammar Muhammad Abu Minyar al-Qadhafi.

18

F. Metode Penelitian

a) Tipe Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan tipe penelitian preskriptif, yakni gabungan

eksplanatif dan prediktif. Analisis eksplanatif penulis gunakan untuk

menjelaskan jatuhnya Khadafy sebagai pemimpin Libya dan sekaligus

memprediksi bagaimana hal ini mempengaruhi masa depan Libya sebagai suatu

negara dan tindakannya terhadap negara lain dalam konteks hubungan

internasional.

b) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaah pustaka atau library

research, yaitu cara pengumpulan data teoritis dengan menelaah sejumlah

literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti baik berupa buku,

jurnal, dokumen, makalah, laporan, majalah, surat kabar dan artikel yang

berhubungan dengan masalah ini. Data diperoleh melalui perpustakaan yaitu

perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, serta dari pengumpulan informasi

dari koran, jurnal, dan majalah, baik yang bisa didapatkan langsung ataupun

yang diakses melalui internet.

c) Jenis data

Berdasarkan teknik pengumpulan data yang akan dilakukan, maka jenis data

yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa data teoritis yang berhubungan

dengan masalah dalam penelitian ini. Data ini diperoleh dari berbagai literatur

dan hasil olahan dari berbagai sumber dan instansi terkait yang telah disebutkan

19

sebelumnya. Data teoritis ini yang akan dianalisis untuk menjawab

permasalahan dalam penelitian.

d) Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif, dimana

penulis akan menjelaskan permasalahan berdasarkan data teoritis yang

diperoleh. Angka-angka statistik hanya digunakan sebagai data pendukung dari

data teoritis yang dipaparkan.

e) Metode penulisan

Metode penulisan yang digunakan penulis adalah metode deduktif, dimana

penulis memulai pembahasan dengan menggambarkan masalah secara umum,

lalu kemudian memaparkan secara khusus pengaruh dari masalah yang terlebih

dahulu digambarkan.

20

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Tentang People Power

People Power merupakan bagian dari gerakan sosial. Gerakan sosial sendiri

merupakan gerakan yang dipusatkan pada sekelompok orang, satu kategori populasi,

atau memusatkan perhatiannya pada masyarakat secara keseluruhan. Selain itu,

terkadang gerakan sosial memperjuangkan adanya perubahan, yang hanya bersifat

terbatas, dan berlaku hanya terhadap sekelompok orang atau populasi, akan tetapi,

ada pula tipe gerakan sosial yang menginginkan perubahan yang menyeluruh di

dalam masyarakat.33

People Power yang dalam hal ini merupakan mobilisasi massa untuk

menjatuhkan sebuah rezim, muncul akibat interaksi politik yang secara tradisional

bukanlah dianggap fenomena hubungan internasional. Sampai pada fakta bahwa

hasil akhir dari People Power, yaitu perubahan rezim atau rekonfigurasi secara luas

dari konstitusi dasar negara, merupakan bagian dari concern ilmu hubungan

internasional secara teori dan praktis. Berawal dari kesadaran akan hal tersebut,

fenomena People Power kemudian menjadi bagian dari fokus Ilmu Hubungan

Internasional. Michael Barker dalam tulisannya di Countercurrents.Org yang

berjudul People Power in Egypt: Defusing a Revolution?, mendeskripsikan

People Power sebagai berikut:

33 Bernard Raho. 2004. Sosiologi Sebuah Pengantar. Penerbit Ledalero. Maumere. Hal/ 185

21

People power is the dynamic driver of social history, with history merely being the documented response of elite power-brokers to popular demands for justice. As one might expect, in conventional history books, the full extent of the people's power is conveniently excluded from narratives of social change, leaving us with the great man version of history -- which has the unfortunate effect of undermining peoples' belief in their own immense power to write history. Nevertheless as humans the world over have demonstrated, such counterrevolutionary tactics cannot contain popular insurrections indefinitely. Thus, in recognition of the latent power and desire of normal people to overthrow their oppressive rulers, more far sighted elites have long recognized the need to channel such unrealized power into non-revolutionary political alternatives: a process which entails their intervening at the grassroots level of civil society to ensure that such threats never coalesce into a force powerful enough to upset the capitalist status quo.34

Suatu People Power akan menuntun pada kondisi terjadinya revolusi,

dimana suatu revolusi dapat berlangsung dengan didahului oleh suatu

pemberontakan (revolt, rebellion) yang kemudian menjelma menjadi perubahan

mendasar dalam negara. Secara sosiologis, revolusi dapat terjadi dengan

terpenuhinya beberapa syarat-syarat tertentu, yaitu harus ada keinginan umum untuk

mengadakan suatu perubahan. Di dalam masyarakat harus ada perasaan tidak puas

terhadap kondisi yang ada (status quo), dan harus ada keinginan untuk mencapai

atau mewujudkan perbaikan dengan mengubah keadaan tersebut.

Syarat selanjutnya yaitu adanya seorang pemimpin atau sekelompok orang

yang dianggap mampu memimpin masyarakat tersebut. Dalam konteks ini,

pemimpin revolusi adalah pihak oposisi dari pemegang status quo. Dalam terms

negara, pemimpin dari Popular Movement merupakan pihak oposisi yang

memimpin masyarakat yang secara umum tidak merasa puas dengan kebijakan

ataupun tindakan pemerintah yang ada, bahkan terhadap sistem yang telah

diterapkan dalam negara tersebut. 34 Michael Barker. 2011. People Power in Egypt: Defusing a Revolution?. Diakses melalui

http://www.countercurrents.org/barker150311.pdf pada tanggal 21 Februari 2012

22

Pemimpin yang dibutuhkan dalam hal ini termasuk dalam kategori

pemimpin yang dapat menampung keinginan-keinginan masyarakat untuk kemudian

merumuskan serta menegaskan rasa tidak puas tadi menjadi program dan arah

gerakan. Secara umum, kelompok yang bersatu karena kesamaan perasaan tidak

puas atas sesuatu, tetap saja bisa dihadapkan dengan perbedaan dalam menentukan

tindakan kongkret yang akan dilakukan dalam mengeksekusi pencapaian tujuan

tersebut. Hal ini merupakan potential conflict yang nyata bagi suatu kelompok

People Power sebelum mereka memulai revolusi. Di sinilah peran seorang

pemimpin yang mampu menegaskan tujuan dan menetapkan arah pergerakan hingga

menjadi revolusi,, sangat diperlukan.

Pemimpin gerakan revolusi harus dapat menunjukkan suatu tujuan pada

masyarakat. Artinya adalah bahwa tujuan tujuan tersebut terutama sifatnya kongkret

dan dapat dilihat oleh masyarakat. Di samping itu, diperlukan juga suatu tujuan yang

abstrak tetapi bersifat esensial, yaitu perumusan ideologi tertentu yang akan dianut

oleh kelompok revolusi ini setelah revolusi berhasil dijalankan. Selanjutnya harus

ada momentum, yaitu saat yang tepat di mana segala keadaan dan faktor sudah

terpenuhi dan baik untuk memulai suatu gerakan. Apabila momentum keliru, maka

revolusi dapat gagal dilakukan.35

People Power, menurut Patricia Licuanan seorang dalam bukunya

People Power: A Social Pshycological Analysis, in Understanding People

Power, yang kemudian dikutip oleh Mani Thess Q. Pena dalam makalahnya pada

Philippine Law Journal yang berjudul People Power in A Regime of

Cosntitutionalism and The Rule of Law yaitu:

35 Bernard Raho. 2004. Sosilogi Sebuah Pengantar. Penerbit Ledalero. Maumere. Hal 187.

23

People power involves numbers. "[I]ndividuals band together and achieve their strength in numbers and in groups rather than individual action." The necessity of numbers stems from the fact that initially, these individuals were powerless, compared to a President or any other government official with the backing of the entire State machinery. What numbers are sufficient to stage people power is uncertain, though. "The numbers vary, but numbers are necessary for both objective strength and the subjective feeling of strength.36

Definisi People Power di atas, memberikan poin penting yang harus dipenuhi

dalam sebuah gerakan revolusi berwujud People Power, yaitu individu-individu

yang ikut serta dalam gerakan ini harus terorganisasi untuk sebuah tujuan umum,

yang mana merupakan tujuan yang disepakati membawa kebaikan bagi masyarakat.

Dengan kata lain, untuk melegitimasi People Power, harus diarahkan dalam sebagai

upaya yang sesuai jalan keadilan dan demokrasi. Gerakan ini harus diatasnamakan

keadilan dan kebebasan dan harus bertujuan pada upaya menghilangkan

eksploitasi, tirani, tekanan, dan segala bentuk kekerasan yang menghambat

perkembangan masyarakat.

Sedangkan Randy David dalam tulisannya What Makes People Power

Possible? dalam PHIL Daily Inquirer, sebuah jurnal ilmiah Filipina, edisi 25

Februari 2001, yang juga dikutip oleh Mani Thess Q. Pena, menuliskan bahwa

konsep People Power sebagai berikut:

36 Mani Thess Q. Pena. 2001. People Power in A Regime of Cosntitutionalism and The Rule

of Law. Philippine Law Journal. Vol. 76 No. 1 Pg. 19 diakses melalui http://law.upd.edu.ph/plj/images/files/PLJ%20volume%2076/PLJ%20volume%2076%20number%201%20-01-%20Mani%20Thess%20Q.%20Pe%C3%B1a%20-%20People%20Power%20in%20A%20Regime%20of%20Constitutionalism%20and%20the%20Rule%20of%20Law.pdf pada tanggal 21 februari 2012

24

The first thing we must recognize about people power is that it is not easy to mount. One cannot just summon it, for it has a will of its own. Cynical politicians will always try to simulate it because they have this impression that people power is nothing more than just bringing large numbers of people to a designated place, and furnishing them with slogans to shout and banners under which to march. They think of people not as willful beings who can make decisions for themselves but as mobilizable masses that can be manipulated and ordered around. They equate people power with crowds for hire. Well, we have seen what happens to such crowds at the first sign of danger.37

Menurutnya lagi, bahwa People Power merupakan sebuah gerakan massa

yang terencana dengan baik, dengan dilandasi keinginan yang datang dalam

diri masyarakat dengan sendirinya, tanpa adanya paksaan dari dogma

apapun.

Real people power is autonomous, self-willed and well informed. It draws its courage and determination from the power of its convictions. It is inventive and free, and not constrained by dogma, political correctness or any party line. It is moral protest elevated to an art. It is not awed by power. It stands up to power, but it disdains power. That is why it has no leaders, only symbols. It clothes itself in the symbols of everything that is good, decent and responsible. It is unarmed, non-violent and highly disciplined. It is militant but never sad. Indeed it is festive and celebratory. It is angry at times, but never aggressive. It does not only claim the moral high ground, but it also regards itself as the force of the new, the vanguard of a hopeful future. Oppressive, morally bankrupt and conupt regimes are its principal targets. The power that installs colonels or generals in successful military coups is not people power. That is the power of tanks and armed troops.38

Pendapat Randy David yang dikutip oleh Mari Thess Q. Pena di atas,

sejalan dengan kondisi di Libya. Dimana, masyarakat Libya atau kelompok

oposisi yang berasal dari berbagai elemen masyarakat Libya, mulai dari 37 Mani Thess Q. Pena. 2001. People Power in A Regime of Cosntitutionalism and The Rule

of Law. Philippine Law Journal. Vol. 76 No. 1 Pg. 19 diakses melalui http://law.upd.edu.ph/plj/images/files/PLJ%20volume%2076/PLJ%20volume%2076%20number%201%20-01-%20Mani%20Thess%20Q.%20Pe%C3%B1a%20-%20People%20Power%20in%20A%20Regime%20of%20Constitutionalism%20and%20the%20Rule%20of%20Law.pdf pada tanggal 21 februari 2012 Op.Cit Hal. 20

38 Ibid

25

kelompok sipil yaitu mantan menteri era Moammar Khadafy yang tidak

sejalan pemikirannya dengan sang Pemimpin Revolusi, kaum Arab

Nasionalis, kaum Islamis, Sekularis, Sosialis, dan Mahasiswa, serta

kelompok militer yang terdiri dari kelompok bersenjata dari berbagai region

di Libya, mantan tentara Libya, dan para milisi lepas.39 Berkumpulnya

mereka merupakan sebuah People Power yang bertujuan untuk menyerang

dan menjatuhkan rezim pemerintah yang dinilai lalai dalam mengayomi

masyarakat, terjebak dalam korupsi, dan berbagai tindakan tidak etis

lainnya. Gerakan rakyat Libya tersebut diperjelas kembali oleh pernyataan

Randy David tentang People Power, sebagai berikut:

The crowds that are mobilized and prompted to sing praises for someone already in power do not constitute people power. People power is never sycophantic. While it fights tyrants and corrupt leaders, it studiously avoids being used for narrow personal ends. And herein lies its paradoxical strength: people power is a political weapon with political ends; yet it resolutely rejects political ambition.40

Lebih lanjut, Randy David menuliskan karakteristik People Power

yang disesuaikannya dengan yang terjadi pada Filipina, yaitu:

39 Libya Hadapi Era Baru. (2011). Kompas. 22 Oktober

40 Mani Thess Q. Pena. 2001. People Power in A Regime of Cosntitutionalism and The Rule of Law. Philippine Law Journal. Vol. 76 No. 1 Pg. 19 diakses melalui http://law.upd.edu.ph/plj/images/files/PLJ%20volume%2076/PLJ%20volume%2076%20number%201%20-01-%20Mani%20Thess%20Q.%20Pe%C3%B1a%20-%20People%20Power%20in%20A%20Regime%20of%20Constitutionalism%20and%20the%20Rule%20of%20Law.pdf pada tanggal 21 februari 2012 Op.Cit Hal. 20

26

People power stays aboveground, but it creates its own arena of political engagement and its own modes of expression. It firmly opposes power, but it does so without attempting to match, weapon for weapon, the armed might of the state. Its nakedness is the source of its power. The world out there is its sole protection. So long as the media bear witness to its stmgglc, no further shield is necessary. The battle is waged not as a contest of arms but as a fight for legitimacy. Such terrain is unfamiliar to autocrats, generals and obsolete politicians.41

Pernyataan Randy David di atas, akan sedikit tidak sesuai jika dibandingkan

dengan kondisi Libya, dimana gerakan massif rakyat Libya untuk menjatuhkan

Moammar Khadafy, tidak terelakkan melibatkan penggunaan senjata. People Power

yang terjadi di Libya, secara kasat mata memang berbeda dari People Power yang

dikenal di Filipina, sebab rakyat Libya bukan hanya memanfaatkan media

internasional untuk memberikan dukungan dalam gerakannya, akan tetapi kondisi

yang ada menempatkan mereka pada posisi harus melibatkan senjata, dalam upaya

bertahan dari resistensi rezim yang ingin dijatuhkan. Akan tetapi, secara esensi,

dimana People Power merupakan sebuah mobilisasi massa secara besar-besaran

dan terorganisir, untuk melakukan perubahan dengan menjatuhkan status quo, telah

terpenuhi dalam gerakan rakyat Libya.

Menurut Nicholas Henry seorang Doctor of Philosophy in International

Relations, dalam Tesisnya yang berjudul People Power: The Everyday Politics of

Democratic Resistance in Burma and the Philippines di Victoria University of

Wellington, yaitu:

41 Ibid

27

People power is a phrase that evokes images of sudden and dramatic political change mass demonstrations in the streets of major cities, opposition leaders addressing the crowds, the crumbling of regimes that had previously seemed unassailable. These are the images of people power through which domestic political struggles become global events, broadcast by international news media, and eliciting public comment and even intervention by international political elites42

People Power dalam kajian ilmu hubungan internasional, memiliki beberapa

arti penting. People Power merupakan sebuah gerakan yang bisa mengantarkan pada

terjadinya revolusi, yaitu sebuah situasi dimana rezim yang berkuasa di suatu negara,

dijatuhkan, kemudian dibentuk rezim baru atau bahkan negara yang sama sekali

baru. Penjatuhan rezim ini akan mempengaruhi kondisi negara dan bentuk negara ini

kemudian, selaku salah satu aktor hubungan internasional, yang secara otomatis akan

berpengaruh pada dinamika perilakunya dalam perpolitikan internasional.

selanjutnya, People Power juga memiliki kemampuan untuk memprovokasi reaksi

atas gerakan tersebut, baik dalam skala domestik negara hingga skala internasional

dalam upaya mereka menantang rezim yang berkuasa, dan pada akhirnya, orang-

orang yang tergabung dalam People Power membentuk hubungan internasional

mereka sendiri dalam upaya untuk memobilisasi dukungan terkait perjuangan

mereka.43

Studi tentang People Power, sebagaimana yang diungkapkan oleh Nicholas

Henry dalam tesisnya tersebut di atas, bisa menggunakan beberapa pendekatan

dalam ilmu hubungan internasional. Selanjutnya, Nicholas Henry menuliskan bahwa

beberapa penstudi Hubungan Internasional, menekankan fenomena People Power 42 Nicholas Henry. 2011. People Power: The Everyday Politics of Democratic Resistance in

Burma and the Philippines. Victoria University of Wellington. Pg. 12 Diakses melalui http://researcharchive.vuw.ac.nz/bitstream/handle/10063/1750/thesis.pdf?sequence=1 pada tanggal 21 Februari 2011 Lok.Cit Hal 12

43 Ibid

28

pada peranan aktor internasional dalam menggerakkan grassroots sebagai upaya

political opposition campaign (yang biasanya melibatkan institusi internasional

seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam pendekatan ini, menggunakan

pendekatan sesuai teori sistem internasional, sehingga menempatkan lingkungan

internasional di atas lingkungan domestik negara. Sedangkan penstudi yang lain

memfokuskan fenomena People Power pada aspek domestiknya, yang ditekankan

pada elit politik dan bentuk lain dari oposisi politik terhadap rezim otoriter.

Fenomena People Power dalam terminologi ilmu hubungan internasional

tidak bisa hanya dilihat sebagai sebuah popular movement, akan tetapi sebagai

sebuah gerakan yang bisa mempengaruhi peta perpolitikan baik domestik ataupun

internasional. Dalam teori Realisme, yang menempatkan negara sebagai unit analisa

utama, kondisi politik dimana pihak oposisi bermunculan dalam negara, sangat

menentukan kondisi kedaulatan negara, baik secara domestik maupun internasional.

Sebuah People Power dalam pandangan Realisme, merupakan sebuah ancaman

terhadap keberlangsungan rezim negara, dan merupakan salah satu faktor yang bisa

menyebabkan terjadinya konflik internasional.44

People Power, bisa terjadi ketika meningkatnya harapan dan meningkatnya

ketidakpuasan dalam waktu lama, dan kemudian diikuti dengan tidak adanya upaya

perbaikan atas ketidakpuasan tersebut, serta tidak terdapat pula wadah untuk

mengapresiasinya, selama masa jurang antara harapan dan kepuasan dengan cepat

melebar, dan menjadi tidak dapat ditolerir. Frustasi yang berkembang, jika kuat dan

tersebar luas dalam masyarakat, akan mencari pelepasan dalam tindakan kekerasan.

Ketika frustasi tertuju pada pemerintah, kekerasan itu akan menjadi sebuah revolusi

44 Ibid

29

yang menggantikan pemerintah yang berkuasa secara jelas dan mengubah secara

nyata struktur kekuasaan dalam masyarakat. Atau kekerasan akan terkandung di

dalam sistem itu, untuk mengadakan modifikasi tetapi tidak mengganti sistem itu.

B. Konsep Tentang Masa Depan

Masa Depan, sebagaimana arti harafiahnya dalam Encyclopedia Britanica,

yaitu of, relating to, or constituting a verb tense expressive of time yet to come,45

yang pada hakikatnya merupakan sesuatu yang berasal dari efek perbuatan manusia

sendiri. Dalam hal memproyeksikan masa depan, akan lebih relevan jika masa

depan ini sendiri diartikan sebagai constitutive dari kenyataan yang coba untuk

diproyeksikan. Kemampuan yang dimiliki para penstudi disiplin ilmu terhadap masa

depan merupakan prakiraan (conjectures) dan ramalan (prognoses), yang bisa

menjadi self-constitutive.

Konsep ini tidak menunjukkan bahwa masa depan, sepenuhnya berada atau

diukir oleh ras manusia, akan tetapi perlu ditekankan, bahwa sejarah yang dibuat

oleh manusia atau masa depan yang dibentuk oleh manusia, tidak selalu berada pada

kondisi yang betul-betul diinginkan sejak awal. Terdapat unsur unchosen, given,

and transmitted circumtances, yang berasal dari masa lampau. Hal inilah yang

diungkapkan oleh Marx yang kemudian dikutip oleh Pinar Bilgin, seorang penstudi

konflik dan keamanan di Universitas Bilkent, dalam bukunya Regional Security in

The Middle East: A Critical Perspective, yaitu:

45 _____. 2011. Encyclopedia Britanica. Di akses melalui

http://www.britannica.com/bps/dictionary?query=future pada tanggal 9 Desember 2011 pukul 14.00 WITA. Op. Cit

30

Men make their own history, but they do not make it just as they please; they do not make it under circumstances chosen by themselves, but under circumstances directly encountered, given and transmitted from the past46

Pinar Bilgin, mencoba menunjukkan bagaimana faktor-faktor dari masa lalu sangat

berpengaruh terhadap kondisi yang akan terjadi di masa depan.

Berkaitan dengan kondisi suatu negara yang melakukan perubahan dramatis,

perombakan struktur pemerintahan, sistem yang digunakan, kehidupan sosial, dan

hampir semua aspek setelah cukup lama berada pada satu sistem yang sebelumnya

digunakan, menunjukkan adanya keinginan masa depan baru yang dikejar.

Disandingkan dengan pendekatan masa depan sebagai self constitutive, hal ini tidak

sepenuhnya berarti bahwa masa depan dari negara bersangkutan berada

sepenuhnya pada design pembaharuan yang dilakukan. Faktor-faktor yang telah ada,

dalam hal ini sejarah, kebiasaan, dan corak ragam masyarakat itu sendiri, merupakan

hal-hal yang bisa menjadi unsur unchosen yang harus diperhatikan. Hal ini

sebagaimana yang diungkapkan Kenneth Boulding, yang dikutip oleh Pinar Bilgin

dalam bukunya Regional Security and The Middle East: unless we at least think

we know something about the future decisions are impossible, for all decisions

involve choices among images of alternative futures47

Poin utama dari konsep masa depan yang digunakan oleh students of

critical approaches to security yang diungkapkan oleh Pinar Bilgrin dalam bukunya,

yaitu untuk tidak membatasi apa yang mereka sebut, ataupun pikirkan tentang masa

depan sebagai realita yang akan ada dan merupakan desired future. Melainkan

46 Pinar Bilgin. 2005. Regional Security in The Middle East: A Critical Perspective.

RoutledgeCurzon. New York. P. 163. Op.Cit

47 Pinar Bilgin. 2005. Regional Security in The Middle East: A Critical Perspective. RoutledgeCurzon. New York. P. 163. Op.Cit

31

perlu adanya upaya untuk mengkritisi pengetahuan yang telah ada, design yang telah

dibuat tentang arah di masa depan. Membuat prediksi ataupun analisa tentang

alternatif kondisi masa depan, memiliki dua aspek penting yaitu, menganalisa

alternatif desired futures, dan mengkritisi kondisi sekarang terkait objek

bersangkutan sebagai bagian dari solusi yang akan diberikan.

Masyarakat yang tergabung dalam People Power untuk menjatuhkan

penguasa, mencari kebebasan dalam nama demokrasi dan mengharapkan kondisi

pemerintahan yang lebih baik setelahnya. Hal ini dalam konteks masa depan, bisa

jadi merupakan design future yang diinginkan oleh pihak revolusioner. Akan

tetapi future reality, adalah sesuatu yang sangat subjektif. Demokrasi seperti apa

yang akan cocok bagi negaranya, dalam hal ini Libya, harus dipikirkan dengan

seksama berdasarkan pada kondisi negara ini secara keseluruhan, yang meliputi

sejarah, budaya, potensi, kondisi kontemporer, demografis, geografis, dan lain

sebagainya.

Walter S. Jones dalam bukunya Logika Hubungan Internasional:

Kekuasaan, Ekonomi Politik Internasional, dan Tatanan Dunia,

menyebutkan sebuah proyeksi yang menarik jika disandingkan dengan kondisi

Libya saat ini. Walter menuliskan bahwa permasalahan kependudukan di negara-

negara berkembang akhirnya berujung pada pola konsumtif dan tidak produktif,

pendapatan per kapita menurun, sehingga terjadi penurunan kualitas hidup yang

memicu konflik. Meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak terdapat

kesejahteraan yang merata.48

48 Walter S. Jones. 1993. Logika Hubungan Internasional, kekuasaan, Ekonomi Politik

Internasional, dan Tatanan Dunia 2. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hal. 483. Op.Cit

32

Diproyeksikan pula bahwa pemanfaatan sumber daya mineral telah sampai

pada puncaknya. Kegiatan industri yang semakin meningkat bukan hanya oleh Barat

tetapi merambah ke berbagai negara kuat baru seperti di kawasan timur, selatan,

serta tenggara Benua Asia, berimbas pada tuntutan sumber mineral yang lebih

banyak. Berbagai ketergantungan akan sumber mineral bisa diartikan sebagai

konsekuensi potensial akan dominasi ataupun eksploitasi terhadap sumber mineral.

Persediaan mineral dunia akan berpengaruh besar terhadap kondisi perekonomian

dunia.

Proyeksi Walter S. Jones tersebut sesuai dengan kondisi semakin banyaknya

negara kuat baru yang bermunculan. Dewasa ini, tuntutan kebutuhan akan sumber

daya mineral untuk industri tidak lagi hanya di dominasi Barat atau Amerika Serikat

dan negara Eropa, di Asia kini bukan saja hanya ada Jepang tetapi juga kini China,

India, dan Korea Selatan merupakan negara industri yang kian maju. Kemajuan

industri ini secara otomatis akan diikuti dengan bertambahnya kebutuhan atas

sumber daya mineral, dan hal ini bukan tidak mungkin mengarahkan negara-negara

industri besar seerti Amerika Serikat, China, Jepang, dan lain-lain dalam upaya

persaingan mendapatkan sumber daya mineral dari berbagai negara penghasilnya.

Libya sebagai salah satu negara produsen sumber mineral perlu

memperhatikan kondisi ini untuk keberlanjutannya. Libya yang merupakan

pengekspor minyak jenis Light Sweet dan menyumbang 2% dari total produksi

minyak global. Ketidakseimbangan produksi minyak di Libya akibat konflik yang

terjadi selama masa revolusi, berdampak pada terganggunya keseimbangan dalam

pasokan minyak global.49

49 Resiko Libya Berkurang. (2011). Kompas. 22 Oktober

33

Potensi minyak Libya menempatkan Libya pada posisi yang sangat rentan

saat ini, sesuai dengan prediksi Walter S. Jones tentang akan adanya upaya dari

negara-negara industri besar, untuk mendapatkan, dan bahkan menguasai sumber-

sumber mineral demi kelancaran pasokan bagi indsutrinya. Keinginan dominasi dan

eksploitasi sumber mineral merupakan salah satu faktor dominan untuk

menimbulkan konflik. Apalagi dalam kondisi negara yang tengah memulai dari awal

pasca revolusi seperti Libya. Kemungkinan munculnya bibit-bibit konflik sangat

besar. Ketidakmampuan dalam memobilisasi masyarakat serta mengkonsolidasikan

persatuan dalam pembangunan negara, akan menimbulkan ketegangan antar

elemen-elemen dalam masyarakat.

Terlebih lagi bagi negara dengan kondisi demografis yang sangat beragam

seperti Libya, di mana di dalamnya sangat kental oleh persaingan antar suku, etnis,

kelompok kepentingan, dan lainnya. Tidak semua wilayah di Libya merupakan

penghasil minyak, sehingga Libya patut mewaspadai setiap kebijakan yang

diterapkan terkait pengelolaan sumber daya mineral ini, dan penggunaannya bagi

kepentingan masyarakat.

Irak, bisa menjadi contoh fenomena perlunya melakukan proses kritisasi

terhadap pemikiran tentang masa depan. Kondisi revolusi di Irak, yang

menempatkan demokrasi sebagai masa depan dalam hal ini desired future dari

bangsa yang telah mengalami kesengsaraan (dalam perspektif Barat) selama periode

pemerintahan yang diktator dan radikal. Akan tetapi, faktanya, realita masa depan

yang ada berbeda dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Irak tidak

mengalami perbaikan dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun politiknya. Hal

yang sama bisa pula terjadi pada Libya. Di sinilah, menurut konsep masa depan

34

yang ditawarkan students of critical approaches to security, bahwa perlu adanya

proses kritisasi untuk tidak membatasi alternate future. Sebab dengan lebih

seringnya kemungkinan masa depan di analisa, ditawarkan solusi, maka akan lebih

jelas indikator yang bisa digunakan dalam pengambilan keputusan nantinya, yang

secara subjektif akan mempengaruhi masa depan yang menjadi realita.

Martin Griffits seorang dosen senior di the School of Political and

International Studies at Flinders University, Australia, menuliskan dalam bukunya

International Relations: The Key Concepts sebagai berikut:

Democratic forms of government stress the right of the citizens to participate in the decision-making process. Typically, autocratic states have an extremely tight grip on power. Stability is purchased through tyranny and terror. But the transition from autocracy to democracy often leaves the state without a clear understanding of who is in control. The opening up of a power vacuum provides opportunities for disaffected groups to try to seize control of the government.50

Alternatif masa depan yang bisa dicapai oleh Libya sebagai negara yang

lebih baik, bisa saja menjadi desired future atau masa depan yang ditakdirkan

untuk Libya jika pemerintahan yang baru mampu mengadakan penyelenggaraan

negara dengan cara yang tepat. Akan tetapi, bisa pula diterima sebagai masa depan

sebagai negara yang kacau balau atau dalam pandangan Martin Griffits yaitu

sebagai failed state. Failed state merupakan salah satu alternatif masa depan yang

bisa saja menimpa sebuah negara ex-revolusi jika tidak terdapat penyelenggaraan

negara yang tepat setelah rezim otoriter dijatuhkan. Sebagaimana lazimnya negara

otoriter yang mendapatkan persatuan negara di atas rasa takut rakyatnya, begitu

rezim ini jatuh, rakyat secara psikologi akan meluapkan dan memanfaatkan

50 Martin Griffits. 2002. International Relations: The Key Concepts. Routledge. London. Pg.

106

35

kesempatan ini untuk berpendapat. Sehingga sangat penting adanya kesamaan visi

atau dalam hal ini konsolidasi negara yang baik. Hal ini pulalah yang akan

mengantarkan negara pada keputusan penyerahan kepemimpinan melalui prosuder

yang disepakati bersama dalam waktu yang efektif.

Sebaliknya, kondisi pembangunan demokrasi yang berhasil di Filipina pada

tahun 1986 yang berhasil menggunakan People Power untuk masa depan yang

lebih baik bagi negaranya. Revolusi yang berhasil dilakukan dengan mengorganisir

semua elemen masyarakat di Filipina dan menuntut turunnya pemerintahan Marcos,

serta menjadi pengawas penyelenggaraan pemerintahan yang baru melalui

pemilihan Presiden yang demokratis dan konsolidasi nasional yang baik. Kondisi ini

menjadi salah satu alternatif masa depan bagi Libya. Jika pihak oposisi dan

berbagai elemen yang tergabung di dalamnya, saat menjatuhkan Moammar

Khadafy, mampu mempertahankan konsolidasi nasional yang baik, maka Libya

akan mampu mencapai kondisi stabil dan situasi politik yang kondusif.

36

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG KONDISI LIBYA SEBELUM

REVOLUSI (MASA PEMERINTAHAN MOAMMAR KHADAFY)

Libya atau Libia (bahasa Arab: Lby) adalah sebuah negara di

wilayah Afrika Utara atau yang dikenal sebagai wilayah magribhi. Libya berbatasan

dengan Laut Tengah di sebelah Utara, Mesir di sebelah Timur, Sudan di sebelah

Tenggara, Chad dan Niger di sebelah Selatan, serta Aljazair dan Tunisia di sebelah

Barat. Luas wilayah Libya hampir 1,8 juta km2 (700,000 mil), Libya adalah negara

terbesar keempat di Afrika menurut luas wilayah, dan ke-17 terbesar di dunia. Kota

terbesarnya, Tripoli, adalah rumah bagi 1,7 juta dari 6,4 juta rakyat Libya.51 Tiga

pembagian wilayah tradisional negara ini adalah Tripolitania, Fezzan dan Cyrenaica.

Tripoli merupakan kota terbesar dan didiami 1,7 juta penduduk Libya dengan total

populasi 6,597,960 jiwa (sensus 2011). Secara demografis, Libya berpenduduk 97%

Arab dan 3% lain-lain, dengan 97% masyarakatnya beragama Islam Sunni. Hari

kemerdekaan Libya jatuh pada 24 Desember 1951. 52

Libya merupakan salah satu negara bekas jajahan Italia. Mutual angreement

di antara negara pemegang hak veto (The Big Five) pada September 1947,

menetapkan kemerdekaan bagi negara-negara koloni Italia di Afrika, salah satunya

yaitu Libya. Raja Idris sebagai penerus dari Dinasti Senussi, kemudian kembali ke

Libya di tengah huru-hara lepasnya Libya dari Italia. Raja Idris kemudian ditetapkan

51 _____.2011.Wikipedia Ensiklopedia Bebas: Libya. Diakses melalui

http://id.wikipedia.org/wiki/Libya pada tanggal 3 Februari 2012

52 _____. 2011. The World Factbook. CIA. Diakses melalui https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ly.html pada tanggal 18 Desember 2011. Lok. Cit

37

sebagai chief of state sesuai konstitusi Oktober 1951, dengan dukungan penuh dari

Inggris. Perkembangannya, Raja Idris tidak begitu mampu memimpin Libya di

bawah sistem monarki yang dibangunnya di Cyrenaica. Kondisi perpolitikan di

Libya di masa awal kemerdekaannya sangat rentan dengan perbedaan orientasi

politik yang terjadi di provinsi-provinsi dengan sistem monarki yang ada.

Ketidakjelasan pewaris tahta Libya juga semakin memperkeruh situasi.

Pada tahun 1960, Libya kemudian menempuh kebijakan perbaikan sistem

pemerintahan. Dimulai dengan peluncuran rencana 5 tahun (1963-1968). Akan

tetapi, ketidakpraktisan pemerintahan, kemudian menggerakkan Perdana Menteri

Muhi ad Din Fakini pada masa itu, menyetujui rancangan undang-undang parlemen

pada tahun 1963, yang disahkan oleh raja Idris, mengenai penghapusan sistem

federal, dan Libya tidak hanya terbagi atas 3 kota saja, Tripolitania, Cyrenaica, dan

Fezzan, tetapi menjadi 10 provinsi yang di bawahi oleh seorang gubernur.53

Moammar Khadafy, adalah keturunan dari suku kecil di Libya yang bernama

Qhadafa. Ia lahir di padang pasir, sekitar wilayah Surt pada tahun 1942. Moammar

Khadafy menempuh pendidikan dasar di sekolah muslim, dimana ia begitu

terinspirasi dengan figur Gamal Andul Nasser dari Mesir, dan isu utama dunia Arab

saat itu, yakni konflik Palestina. Moammar Khadafy kemudian menempuh

pendidikan privat di Misrata dalam bidang studi sejarah. Sebagian besar gurunya

yang merupakan orang Mesir, sangat mempengaruhi pola pikir Moammar Khadafy.

Ia diajarkan tentang dunia Arab dan kekuatan Islam. Moammar Khadafy masuk ke

Akademi Militer di Benghazi pada tahun 1961, dan dinyatakan lulus pada tahun

1966. Setelah mendapatkan jabatan, ia kemudian ditugaskan untuk mengikuti 53 _____.2011.Libya: Independent Libya. Diakses melalui

http://workmall.com/wfb2001/libya/libya_history_independent_libya.html pada tanggal 3 Februari 2012 (re-published from The Library of Congress Country Studies)

38

pelatihan selanjutnya di Royal Military Academy di Sandhurst, Inggris. Moammar

Khadafy bergabung dengan RCC, saat ia masih berpangkat calon perwira.

Ketidakpuasan para tentara muda ini atas kekalahan pasukan Arab oleh Israel pada

tahun 1967, dan kondisi pemerintahan Monarki yang pro-Barat, menjadi salah satu

penyebab gerakan revolusioner di Libya.54

54 _____. 2001. Libya: Qadhafi and the Revolutionary Command Council. Diakses melalui

http://workmall.com/wfb2001/libya/libya_history_qadhafi_and_the_revolutionary_command_council.html pada tanggal 3 Februari 2012 (re-published from The Library of Congress Country Studies)

39

Libya kemudian memiliki pembagian wilayah administratif dengan 32

kotamadya, yaitu:

Tabel 1. Daftar Shabiyat di Libya55

55 U.S Department of State.2011.Libya. diakses melalui

http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5425.htm pada tanggal 3 Februari 2012

1) Butnan

2) Darnah

3) Gubba

4) Al Jebal Al Akhdar

5) Al Jebal Al Hezam

6) Benghazi

7) Ajdabiya

8) Wahat

9) Kufra

10) Surt

11) Al Jufrah

12) Misurata

13) Murgub

14) Bani-Walid

15) Tarhuna dan Msallata

16) Tripoli

17) Jfara

18) Zawiya

19) Sabrata dan Surman

20) An Nuqat Al-Khams

21) Garyan

22) Mezda

23) Nalut

24) Ghadames

25) Yefren

26) Wadi Alhaya

27) Ghat

28) Sabha

29) Wadi Shati

30) Murzuq

31) Tajura

32) An-Nuwaha Al-Arbaa

40

A. Masa Pemerintahan Moammar Khadafy

1. Sistem Politik dan Pemerintahan Otoriter

Revolusi yang dipimpin oleh Moammar Khadafy di tahun 1969, ia sebut

sebagai popular revolution dan bukan hanya sebuah kudeta militer. Revolusi yang

pecah pada tahun 1969 di bawah pimpinan Kolonel Moammar Khadafy, mengakhiri

kekuasaan Dinasti Senussi atas Libya. Moammar Khadafy yang didukung oleh

sebagian besar pemuda Libya, yang tergabung dalam The Revolutionary Command

Council (RCC), mendeklarasikan Libya sebagai negara Republik.56 Libya kemudian

memiliki nama resmi The Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya

(Jamahiriya Arab Libya Sosialis Raya), dengan ibukota Tripoli atau dikenal juga

dengan sebutan Tharabulus. Pemerintahan Libya memiliki dua jalur, yaitu

Pemerintahan Revolusioner yang sepenuhnya dipimpin oleh Moammar Khadafy,

dan Pemerintahan Republik yang memiliki struktur formal dari tingkat lokal hingga

nasional. Dominasi Pemerintahan Revolusioner dianggap sebagai penghambat

utama demokratisasi di negara ini.

Sejak awal berkuasanya di Libya, Moammar Khadafy, telah menunjukkan

sikap menentang pemerintahan Barat. Hal itu tercermin dalam buku hijau yang

diterbitkannya, yang berjudul third universal theory yang diluncurkan pada tahun

1979, sekitar 10 tahun sejak ia memimpin Libya. Buku ini menggambarkan ambisi

Moammar Khadafy untuk membawa tatanan yang baru dalam perpolitikan.

Menggabungkan intisari dari penolakan terhadap kapitalisme, komunisme, dan

56 _____.2001.Libya: The Revolutionary Command Council. Diakses melalui

http://www.photius.com/countries/libya/government/libya_government_the_revolutionary_co~217.html pada tanggal 3 Februari 2012 (re-published from The Library of Congress Country Studies)

41

mengusung nilai persatuan Negara-negara Arab, reformasi Islam, dan sosialis

utopis.57

Libya menjadi negara yang sangat kaku. Dalam undang-undang No. 71

tahun 1972, dituliskan adanya pelarangan untuk menghina konstitusi negara.58

Tanpa ada penjelasan yang detail mengenai bentuk penghinaan tersebut. Hal ini jika

dianalisa lebih lanjut, bisa menjadi dasar bagi negara untuk melarang semua bentuk

demonstrasi terhadap pemerintah, ataupun sistem yang digunakan oleh negara.

Membendung semua aspirasi rakyat, yang seyogyanya menjadi nafas dari

demokrasi, dan pemerintahan jamahiriya, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang

menghendaki posisi rakyat sebagai pemegang kekuatan terbesar. Pada April 1973,

pada salah satu poin dalam revolusi kebudayaan yang dilakukan oleh Moammar

Khadafy, ia menetapkan pelarangan atas komunisme, konservatisme, kapitalisme,

atheis, dan kelompok persaudaraan muslim. Moammar Khadafy telah melakukan

pelanggaran sangat mendasar jika ditinjau dari poin-poin hak asasi manusia yang

harus dihargai secara universal, yaitu kebebasan menentukan keyakinannya dan

aktivitas pribadinya. Moammar Khadafy juga mengambil legitimasi dari Islam

sebagai satu-satunya agama negara, dengan menganggap bahwa kebijakannya

berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang tertuang dalam Al-Quran yaitu Surah

ke 42, ayat 38.

Dalam Buku Hijau Moammar Khadafy, bagian Ketiga, yaitu The Social

Basis of The Third Universal Theory, diungkapkan, bagaimana Moammar Khadafy

57 Amira Ibrahim.2009.Libya: A Critical Review of Tripolis Sub-Saharan African

Policies.Institute for Security Studies.


42

mempertanyakan kembali arti nasionalisme dan mengelaborasinya sesuai

pemikirannya sendiri. Menurutnya lagi, dalam teori pertentangan antar-kelas yang

diungkapkan oleh Marx, poin yang paling penting bukan pada pertentangan antar-

kelas tersebut tetapi nasionalisme yang merupakan tekanan paling dinamis.

Moammar Khadafy memberikan batas yang jelas antara negara, bangsa, dan negara-

bangsa. Sebuah negara merupakan rangkulan beberapa nasionalisme, yang cepat

atau lambat akan menunjukkan perbedaan dan menggariskan disintegrasi dalam

masyarakat, dan berujung pada gerakan nasional yang mengusung kemerdekaan

atau hak atas penentuan nasib sendiri. Sedangkan sebuah negara-bangsa, terdiri dari

kelompok masyarakat yang memiliki sejarah hidup yang sama, asal usul yang sama,

dan memiliki sense of belonging terhadap negaranya.

Secara idealnya, setiap bangsa harus hanya memiliki satu kepercayaan,

Moammar Khadafy menuliskan, bahwa dalam upaya untuk menghindari potensi

konflik suatu negara, harus berada pada kondisi bersatu, utuh, yang

dipandangnya bisa terancam oleh munculnya suku-suku dan identitas sektarian.59

Berdasarkan pemikiran Moammar Khadafy dalam Green Book, dapat dilihat,

bahwa segala tindakan radikal yang dilakukannya, memang telah sejalan dengan apa

yang dianggapnya sebagai upaya untuk menciptakan negara yang bersatu. Tidak

mengkhendaki adanya perbedaan apapun di dalamnya dengan asumsi bahwa

perbedaan mengantarkan pada disintegrasi dan kehancuran negara.

59 _____.2001.Libya: The Green Book Part III. Diakses melalui


43

All citizens have the same formally defined civic rights, and the nation-state is widely accepted as legitimate. Definitions of and qualifications for citizenship are politically irrelevant. It should be noted that the Berbers which constitute approximately 20% of the population, though this figure is contested have expressed reservations about the dominant Arabic emphasis in language and tribal lineage and the discrimination against the Berber language. However, in August 2007, Berber activists were allowed to hold a congress in Tripoli for the first time. Prime Minister al-Baghdadi al-Mahmudi and Saif al-Islam al-Qadhafi visited Berber regions and launched economic projects there. In November 2008, six people were killed in gun battles that broke out between the Toubou and the Zawia tribe in Kufra in southeastern Libya. Officials said that a minor incident had been exaggerated by reports from abroad. In fact the non-Arab Toubou tribe is fighting against the same discrimination the Berbers are suffering from60

Di samping itu, dalam hal sistem politik, Moammar Khadafy merasa bahwa

sistem politik yang selama ini ada bukanlah demokrasi dalam arti sebenarnya. Ia

menyebutkan sebagai perjuangan atas power yang terjadi dalam pemerintahan, di

antara institusi-institusi yang ada di dalamnya. Menurutnya demokrasi yang

sebenarnya adalah pelibatan langsung masyarakat. Sebab, pemilihan wakil-wakil

rakyat di dalam parlemen dan institusi lainnya sifatnya tidak demokratis. Hal

tersebut sebagaimana yang diungkapkannya dalam The Green Book, Part I: The

Solution of the Problem of Democracy. Menurut Moammar Khadafy, demokrasi

yang dikenal selama ini hanya bersifat memecah belah dan sama sekali tidak

demokratis. Sistem pemilihan dengan menempatkan perwakilan dengan memilih

satu partai misalnya, dan sebagian lainnya memilih perwakilan dari partai lain,

kemudian menempatkan mereka di DPR. Hal ini hanya akan melahirkan

pertarungan interest yang tidak bersifat general melahirkan di antara institusi-

institusi politik ini saja. Begitu pula dengan pemilihan umum. Mengambil ketentuan

60 _____. 2012. Libya Country Report. Diakses melalui http://bti2003.bertelsmann-

transformation-index.de/134.0.html?&L=1 pada tangal 4 Februari 2012

44

pemenang pemilu jika berhasil memenangkan lebih dari 50% suara, artinya terdapat

49% suara yang tidak terwakili.61

Penghapusan partai politik di Libya berlangsung sangat ekstrim. Moammar

Khadafy, pada Oktober tahun 1969, memberikan pidato kenegaraan yang

menyebutkan bahwa Libya harus berada pada kondisi satu, sehingga keberadaan

partai politik, yang ia yakini hanya memecah belah negara dalam berbagai

lingkaran-lingkaran kepentingan, dan intrik untuk mencapainya, dihapuskan.

Bahkan, Moammar Khadafy mencanangkan, bahwa semua orang yang terlibat

dalam partai politik, merupakan sebuah bentuk pengkhianatan terhadap negara. Hal

ini tidak saja berkisar hanya dalam pidato Moammar Khadafy, tetapi juga

dituangkan dalam undang-undang No. 71 tahun 197262, disebutkan bahwa partai

politik merupakan tindakan kriminal dan merupakan bentuk kegiatan yang

membahayakan negara. Bukan hanya itu, bahkan Moammar Khadafy menjadikan

Libya sebagai negara yang sangat membatasi aktivitas politik masyarakatnya, selain

dalam partai politik, bahkan jika seseorang ingin bergabung dalam komunitas

internasional, apapun itu, harus melalui persetujuan negara. Jika hal tersebut

dilanggar, akan berakibat fatal, dengan diindikasikan sebagai ancaman langsung

terhadap negara.

Moammar Khadafy berpendapat bahwa direct democracy yang sebenarnya

digantikan dengan demokrasi yang dikenal saat ini, karena para penstudi demokrasi

menuliskan tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakannya, sehingga ide




45

perwakilan muncul. Perkembangan populasi manusia telah sangat besar. Akan

sulit untuk menempatkan setiap pemikiran dalam pembahasan isu-isu kenegaraan.

Padahal, menurut Moammar Khadafy, apa yang ia terapkan di Libya merupakan

direct democracy yang sesungguhnya. General People Congress sebagai badan

eksekutif selain pemimpin revolusi, juga merupakan badan legislatif, dan memiliki

anggota lebih banyak dibandingkan badan legislatif lainnya di negara lain. Selain

itu, kedua badan ini tidak hanya bertanggung jawab untuk bidang legislatif

(membuat undang-undang, dan sebagainya), tetapi sampai pada pengaplikasiannya

di level grass root.

the outdated definition of democracy--democracy is the supervision of the government by the people--becomes obsolete. It will be replaced by the true definition: democracy is the supervision of the people by the people63.

Berawal dari pemikiran inilah, pada tahun 1976 Moammar Khadafy

kemudian menghapuskan institusi politik di Libya, yang digantikan dengan people

power atau jamahiriyah, atau yang bisa diartikan sebagai state of masses. Struktur

pemerintahan di Libya cukup sederhana dengan badan eksekutifnya terdiri dari

Pemimpin Revolusi (Moammar Khadafy, yang secara de facto merupakan chief of

state, sebab ia tidak memiliki jabatan resmi), Ketua General Peoples Congress

(GPC), dan Kabinet General Peoples Committee. Badan legislatif hanya terdiri dari

GPC sebagai badan tunggal pembentuk undang-undang, dan badan yudikatif berupa

Pengadilan Tinggi.64 Setiap masyarakat Libya berpartisipasi dalam pemerintahan


http://www.photius.com/countries/libya/government/libya_government_the_green_book_part~232.html pada tanggal 3 Februari 2012 (re-published from The Library of Congress Country Studies). Op. Cit

64 _____.2001.Libya:Government. Op.Cit. Diakses melalui http://www.theodora.com/wfb1990/libya/libya_government.html pada tanggal 3 Februari 2012 (re-published from The Library of Congress Country Studies)

46

melalui Basic People Congresses, kemudian setiap majelis BPC memilih

perwakilan yang akan mewakili mereka di General People Congress. Selanjutnya,

GPC akan memilih perwakilan-perwakilan yang akan ditempatkan di Peoples

Committee yangmerupakan jajaran kabinet. Perwakilan dari GPC ini akan bertindak

sebagai menteri. Secara singkat, General People Congress adalah parlemen di

Libya, General Peoples Committee adalah kabinet atau eksekutif, dan sekretaris

jenderal dari General People Congress adalah kepala eksekutif.65

Terdapat dual pemerintah dalam struktur pemerintahan di Libya. Selain GPC

terdapat pula Revolutionary Sector yang terdiri dari Moammar Khadafy sebagai

Pemimpin Revolusi dan 12 anggota dalam Revolutionary Command Council,

yang dibentuk pada tahun 1969. Posisi pemimpin revolusi ini tidak dipilih dan tidak

bisa diganggu gugat, dimana mereka memiliki kekuasaan yang didapatkan dari

keterlibatan mereka dalam revolusi di bawah pimpinan Moammar Khadafy.

Revolutionary Sector inilah yang mendikte segala proses pembuatan keputusan,

atau merupakan sentral dari semua kebijakan yang dikeluarkan oleh GPC sebagai

sektor kedua dalam hierarki pemerintahan Libya, yaitu Jamahiriya Sector yang

melibatkan GPC dan BPC yang terdiri dari 1500 distrik kota dan 32 Shabiyat

People Congresses regional.66

Moammar Khadafy selaku Pemimpin Revolusi tidak memiliki peranan

legislatif secara langsung dan tidak memiliki peranan eksekutif secara formal. Akan

tetapi, sebagai Pemimpin Revolusi, Moammar Kahadfy memiliki kekuasaan sangat

65 World Health Organization.2007.Regional World Health System Observatory. Pg. 18

Diakses melalui http://gis.emro.who.int/HealthSystemObservatory/PDF/Libya/Full%20Profile.pdf pada tanggal 4 Februari 2012

66 _____. 2012. Libya Country Report. Diakses melalui http://bti2003.bertelsmann-transformation-index.de/134.0.html?&L=1 pada tangal 4 Februari 2012. Op.Cit Hal. 50

47

besar untuk mengintervensi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pada dasarnya tidak

ada formal controls yang dimiliki oleh Pemimpin Revolusi akan tetapi pengaruh dan

kekuasaannya yang sangat besar dan relasinya yang juga hampir menguasai semua

bidang pemerintahan, menyebabkan Moammar Khadafy tidak tertandingi.

Dalam hal korupsi misalnya, yang merupakan isu sentral, ketika diisukan

terhadap pihak elite, kasus ini menjadi sesuatu yang ditoleransi sebab anggota dari

The Revolutionary Sector adalah disinyalir sebagai orang terkorup akan tetapi

sekaligus suporter terbesar dari rezim. Moammar Khadafy seakan-akan memakai

strategi berlindung dibalik pemikirannya mengenai kesetaraan dalam masyarakat

berbentuk Al-Jamahiriyah, untuk melegitimasi tindakan otoriternya. Dengan

struktur pemerintahan seperti itu, kebijakan yang keluar seakan-akan berasal dari

proses demokrasi ala Libya, meskipun pada prakteknya seringkali merupakan hasil

intervensi rezim Moammar Khadafy.

Hal di atas juga menyebabkan adanya asumsi bahwa politik di Libya

merupakan family affair, dikarenakan selama kepemimpinan Moammar Khadafy

sejak 1969, tampuk kekuasaan di Libya diwarnai dengan pembagian kekuasaan

bukan saja kepada relasinya di Revolutionary Command Council, akan tetapi juga

kepada beberapa putranya. Kesuksesan Moammar Khadafy memimpin revolusi

Libya menyingkirkan monarki dan menyatakan Libya sebagai Negara Republik,

bukan hanya menjadikannya pemimpin Libya tetapi juga menjadikan ia sebagai

pemilik kekuasaan tanpa tandingan di Libya. Hal yang sama berlaku pada putra-

putranya. Meskipun pada kenyataannya putra-putra Moammar Khadafy tidak

memiliki jabatan struktural dalam pemerintahan Libya, sama seperti ayahnya,

kekuatan dan keputusan mereka bersifat undebateable. Hal ini dituliskan pula oleh

48

Emanuella Paoletti, seorang penstudi kawasan Timur Tengah dari Universitas

Oxford, dalam tulisannyanya yang berjudul Libya: Roots of a Civil Conflict,

yaitu:

Four overlapping power structures account for Libyas endemic statelessness: Qadhafi and his family

Skripsi a. Husnul Hatimah

Documents

Transcript of Skripsi a. Husnul Hatimah