Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RKPD
Skema Pembiayaan dalam Percepatan Pembangunan...
If you can't read please download the document
Transcript of Skema Pembiayaan dalam Percepatan Pembangunan...
-
A LEADING CATALYST IN FACILITATING INDONESIAS INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
1
Skema Pembiayaan dalam
Percepatan Pembangunan
Infrastruktur di Indonesia
Darwin Trisna Djajawinata Direktur Pengembangan Proyek dan Jasa Konsultasi
Seminar Publik
Tinjauan Kebijakan Terkait Daya Saing dan Infrastruktur
CSIS, Selasa 14 Juni 2016
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
-
Agenda
Perkembangan Pembangunan Infrastruktur 1
2 Skema Pembiayaan
-
Competitiveness Infrastruktur di Indonesia Perlu Ditingkatkan
Source: World Economic Forum: Global Competitiveness Report 2014-2015
Quality of
Overall Infrastructure Ranking Quality of
Roads Ranking Quality of
Railroad Infrastructure Ranking
Quality of
Electricity Supply Ranking
Quality of
Air Transport Infrastructure Ranking
Quality of
Port Infrastructure Ranking
120
112
90
76
74
72
64
20
16
5
Brazil
Vietnam
India
Thailand
Russia
Indonesia
China
Malaysia
USA
Singapore
124
122
104
76
72
50
49
19
16
6
Russia
Brazil
Vietnam
India
Indonesia
Thailand
China
Malaysia
USA
Singapore
122
88
81
77
76
54
53
19
12
2
Brazil
Vietnam
Russia
Indonesia
India
Thailand
China
Malaysia
USA
Singapore
113
87
79
71
64
58
37
19
9
1
Brazil
Vietnam
Russia
India
Indonesia
China
Thailand
Malaysia
USA
Singapore
103
89
88
84
73
58
56
39
24
6
India
Brazil
Vietnam
Indonesia
Russia
Thailand
China
Malaysia
USA
Singapore
95
74
52
41
27
26
17
15
12
Brazil
Thailand
Vietnam
Indonesia
India
Russia
China
USA
Malaysia
Indonesia perlu meningkatkan daya saing Negara
melalui pembangunan infrastruktur
3
-
Sumber Pendanaan
Infrastruktur
APBN/ APBD
Hibah & Transfer
(DAK)
Pinjaman Pemerin-
tah
Pinjaman Komersil
KPBU
Envi-ronmental
Fund
Bi/ Multila-teral Bank
Pasar
Modal
Indikasi kebutuhan investasi
Infrastruktur
Tahun
2015 - 2019
Rp 5.519 T
Sumber: RPJMN 2015-2019
Indikasi sumber pembiayaan
2%
6%
20%
20%
52%
Off Balance Sheet
BUMN
KPS
Pinjaman, Obligasi,dll
APBN + APBD
Skema
pembiayaan
alternatif
(Peluang bagi
investor)
Sumber Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur
4
-
Pinjaman Langsung
Dasar Hukum
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Antara Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Jaminan Pemerintah Pusat untuk Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional untuk Badan Usaha Milik Negara.
Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2015 Tentang percepatan pembangunan kereta cepat antara Jakarta dan Bandung.
Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Light Rail Transit Terpadu di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.
Dasar Hukum
Penugasan Khusus KPBU
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Mengenai Pelaksanaan Percepatan Proyek Strategis Nasional.
Proyek Strategis Proyek Listrik 35.000 MW
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 Mengenai Percepatan Pembangunan Infrastruktur Listrik.
225 Proyek Strategis
30 Proyek Prioritas
Peraturan Pemerintah untuk Mendukung
Percepatan Pembangunan Infrastruktur
5
-
Agenda
Perkembangan Pembangunan Infrastruktur 1
2 Skema Pembiayaan
-
Operasi dan Pemeliharaan Konstruksi
Skema Pembiayaan Kelayakan Proyek Modalitas
Sumber: Bappenas
Kriteria Skema Pembiayaan Berdasarkan Kelayakan Proyek
7
Swasta
Swasta Investasi Swasta /
Business to Business
(B-to-B)
1 Layak Secara Ekonomi dan Finansial
Pemerintah Swasta
Swasta
2
KPBU Dengan Dukungan
Pemerintah (VGF),
Creative Financing,
jaminan seperti PBAS, dll
Layak Secara Ekonomi dan
Finansial Marjinal
Pemerintah
BUMN 3
Penugasan
BUMN Layak Secara Ekonomi tetapi
Tidak Layak Secara Finansial
Pemerintah
Pemerintah
APBN 4 Tidak Layak Secara Ekonomi
dan Finansial
-
Modalitas Pembiayaan
8
Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)
Pemerintah
Badan Usaha
Sumber dana: Pemerintah dan Badan Usaha
Pemerintah mengelola perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha
Risiko terbagi antara Pemerintah dan Badan Usaha
Memanfaatkan efisiensi sektor swasta
Sumber Dana: 100% BUMN Membutuhkan beberapa regulasi
pada penunjukan Tergantung pada neraca BUMN,
dan mungkin memerlukan injeksi ekuitas dari Pemerintah
Risiko terbagi antara Pemerintah dan BUMN
Kemungkinan peluang B-to-B dengan BUMN
Penunjukan BUMN
Pemerintah
BUMN Badan Usaha
Contoh Operator BUMN: PT Pelindo II, PT KAI, PT Pertamina, PT AP
II, PT Jasa Marga, Hutama Karya
Pengadaan Tradisional
Pemerintah
Kontraktor
Sumber dana: 100% Anggaran Pemerintah
Pencairan dana mengikuti mekanisme APBD
Pemerintah mengelola beberapa kontrak
Risiko ditanggung oleh Pemerintah
-
Privatisasi
Anggaran
Pemerintah
Risiko
Peran
Pemerintah
Tidak berdampak
Risiko di Swasta
Regulator
Kerjasama
Pemerintah Badan
Usaha
(Perpres 38/2015)
Dampak disebar
sepanjang masa konsesi
Risiko dialokasikan secara
optimal
Fasilitator Pembayaran
atas Service
Pembiayaan Infrastruktur Melalui
Kerjasama Pemerintah Badan Usaha
9
Dampak Langsung
Risiko di Pemerintah
Semua Aspek Pengadaan
Pengadaan
Konvensional
(e.g. Perpres 50
jo 70)
-
Kapasitas dan
rekam jejak
Developer
Kelayakan proyek Alokasi risiko
yang tepat
Kepastian dari
pelaksanaan
proyek
Pengembangan
proyek yang baik Operation &
Maintenance tepat Keamanan dalam
hal pembayaran
Kepastian dari imbal hasil investasi
Kesediaan lembaga pembiayaan menyediakan fasiltas keuangan
Tender Transparan
Tingkat Kompetisi
Syarat Kualifikasi
Komitmen kuat PJPK
Kepastian regulasi
Intervensi politik
minimal
Kajian yang layak dan komprehensif dibantu
oleh konsultan andal
Koordinasi antar multi-stakeholder
Kajian Dukungan Pemerintah dlm hal proyek
layak
FASILITASI DAN PENYIAPAN PROYEK YANG LAYAK Executive
Order
10
Faktor Kunci Pembangunan Infrastruktur
Melalui Skema KPBU
-
Pemerintah
Pusat
LK-Bank
LK-Non Bank
Penerusan Pinjaman Luar Negeri
(Subsidiary Loan Agreement)
Penerusan Pinjaman Dalam Negeri
Perbankan berbadan hukum Indonesia dan
berkedudukan di wilayah NKRI
Lembaga Pembiayaan Infrastruktur
Pinjaman Daerah
Skema Regional Infrastructure Development Fund
Masyarakat Berbentuk Obligasi Daerah
11
Opsi-Opsi Non APBN untuk
Pembiayaan Infrastruktur Daerah
-
1. Struktur permodalan: equity dari Pemerintah,
untuk kemudian leveraging melalui lembaga
donor (pinjaman, grant/hibah) dan pasar
modal
2. Merupakan dana bergulir (revolving fund).
3. Sustainability RIDF, dengan security
mechanism:
a. Pembentukan dana cadangan pembayaran
kewajiban;
b. Penjaminan pemerintah dengan
memperhitungkan transfer DTU/DTK
4. Pengambilan keputusan pembiayaan
berdasarkan hasil penilaian terhadap
kapasitas fiskal Pemerintah Daerah,
kelayakan proyek terkait dan demand-driven.
Tujuan RIDF
1. Peningkatan layanan infrastruktur dan
mengurangi kesenjangan infrastruktur di
daerah
2. Sustainability atas pembiayaan pembangunan
infrastruktur daerah
3. Pendampingan dalam penyiapan proyek bagi
Pemerintah Daerah
Sumber Pendanaan, Kegiatan dan Penerima Manfaat
Penyertaan
Pemerintah
SUMBER DANA
Pinjaman
Multilateral
Pinjaman
Daerah
KEGIATAN
PDF & Jasa
Konsultasi /
Advisory
PENERIMA MANFAAT
Pasar Modal
Grant/Hibah
PEMDA
Karakteristik RIDF
*Konsep yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan
Pembiayaan Infrastruktur Daerah Melalui
Regional Infrastructure Development Fund
12
-
Peran SMI Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur
melalui Skema KPBU
13
Project
Identification &
Selection Feasibility
Study
Tender
Proccess
Evaluation &
Bidder
Selection
Financial
Close &
Contract
Management
Procurement
of Consultants
Project Preparation
Guarantee
Financing
Pihak
Pelaksana
Pemerintah
(Bappenas)
SMI SMI
PII
Produk/
Jasa
Evaluasi usulan
potensial proyek
KPS
Penyiapan Proyek KPBU
Jasa Konsultasi untuk transaksi proyek
Pembiayaan:
SMI
Guarantee: PII
Output PPP Book
Unsolicited
PPP Projects
Outline Business Case (OBC)
Pre Feasibility Study
Tender Process (PQ-RFQ-Selection)
Financial Close
Peran SMI dalam proses KPS dapat berperan sebagai: (1) Fasilitator dalam penyiapan proyek KPS;
(2) Financier untuk pembiayaan proyek KPS
Publik (PJPK):
Kementerian/ Lembaga
Pemda
BUMN
Private (Bidder) Kepemilikan
Proyek
-
Penyertaan
Modal Negara
(PMN)
Pasar Modal
(Obligasi, Surat
Utang)
Sekuritisasi
Pinjaman dan
Hibah
BPJS / Asuransi
Syariah
Pasar Modal
Syariah
Dana Haji &
Syirkah
Sovereign Wealth
Fund
3 Pilar Bisnis dan Perluasan Sektor Bisnis PT SMI
Fokus Sektor
Ketenagalistrikan
Jalan dan
Jembatan
Transportasi
Infrastruktur
Kawasan
Infrastruktur
Pemasyarakatan
Rumah
Sakit
Pasar Infrastruktur
Pariwisata
Telekomunikasi
Irigasi
Minyak
dan Gas
Manajemen Air Limbah dan
Persampahan
Rolling Stock
Kereta Api
Infrastruktur Sosial
Air
Minum Energi
Efisiensi
Infrastruktur
Pendidikan
Sumber Pendanaan
Ko
nven
sio
na
l S
yari
ah
PEMBIAYAAN &
INVESTASI
Dalam Tahap Pengembangan
Pembiayaan
Infrastruktur
Pembiayaan Pemda
(PIP/RIDF)
Senior loan (KMK, KI)
Complementary
perbankan
Jasa Arranger &
Underwriter
Standby Lender PPP
Pembiayaan Proyek
Geothermal
Public Sector
Advisory
Training & Capacity
Building
Investment Advisory
Financial
Advisory
Fasilitas
Pengembangan
Proyek (FPP)
FPP & Pengelolaan
dana donor
TA & Pengelolaan
dana donor
Proyek KPS
Proyek Energi Terbarukan
Proyek Pemerintah
Daerah
Ijarah Muntahia
Bittamlik (IMBT)
Murabahah
Musyarakah
Mutanaqisah (MMQ)
Mudharabah
Muqayyadah on
Balance Sheet
(MMOB)
Investment
Advisory
Financial
Advisory
Technical
Assistance
JASA
KONSULTASI
PENGEMBANGAN
PROYEK
Pengelolaan
Dana Donor
-
Sebaran Lokasi Proyek
Pelaksanaan Mandat sebagai Katalis Pembangunan Infrastruktur
Pembiayaan dan Investasi
Sektor Pembiayaan
Multiplier Effect
Total Nilai Proyek
Rp 118,7 Triliun
Multiplier Effect
4 kali
Tenor Panjang dan
Skema Fleksibel
Tenor s.d. 25 Tahun
Grace Period s.d. 15 Tahun
Mandat PT SMI
Tenor jangka panjang
Suku bunga kompetitif
Produk pembiayaan yang inovatif
Skema pembiayaan yang fleksibel
Multiplier effect yang besar
Sektor Baru
per 31 Mei 2016
Contoh: Pembiayaan Jalan Tol
Palembang - Indralaya
15
36%
Kalimantan 13%
Sumatera
29%
Jawa Bali Nusa Tenggara Papua Maluku
9% Sulawesi
12%
Ketenagalistrikan (PLN)
32,07%
Jalan 23,84%
Ketenagalistrikan (IPPs)
16,16%
Minyak dan Gas Bumi
14,66%
Transportasi 5,80%
Irigasi 2,80%
Telekomunikasi 2,77%
Air Minum 1,60%
Sosial (Rumah Sakit) 0,30%
-
PT SMI Sebelum
Injeksi PIP
Tahap 1: Perusahaan
Keuangan Infrastruktur Tahap 2: Bank Pembangunan
Neraca PIP
Dukungan
Pemerintah
(regulasi, pajak,
incentives, ...)
SMI (Persero) SMI (Persero) UU LPPI (Lembaga)
Sekarang - 20171 2017 ke depan1
Peran tambahan untuk menyediakan pembiayaan
kota (infrastruktur sosial)
Lebih aktif dalam menggali sumber-sumber
alternatif pendanaan dan mengurangi biaya dana
untuk meningkatkan ukuran pembiayaan
Peran diperluas untuk mengkatalisasi pasar
infrastruktur, misalnya penyedia PDF, penyaluran
pinjaman multilateral
Memerlukan dukungan pemerintah: dana
keuntungan pajak2
Financier infrastruktur yang
berkembang pesat
Mulai memanfaatkan sumber
pendanaan alternatif, tapi masih
relatif kecil
Mulai bertindak sebagai penasihat
untuk sektor publik dan swasta
untuk membantu kelayakan proyek
Mengembangkan Infrastruktur dan sektor prioritas
Mendukung pembangunan ekonomi dan sosial
Indonesia
Membuka kegagalan pasar yang menghambat
pengembangan
Menggabungkan pembiayaan proyek kelas dunia
dengan fokus pada hasil ekonomi
Membutuhkan dukungan pemerintah:
kebangkrutan, jaminan modal minimum, pinjaman
yang dijamin pemerintah dan pajak badan
dibebaskan2
1. Waktu berdasarkan penerbitan hukum pendukung 2. Dukungan pemerintah harus dikodifikasikan oleh hukum / peraturan berlaku
Strategic Industry
Maritime
Catalyze
infrastructure finance market
One-stop
infrastructure financial advisor
Agriculture
Financing of
national and regional infrastructure
PT SMI Bergerak Menjadi Bank Pembangunan
16
-
PLTMH Air Putih-Bengkulu
PLN
SMI dan Lender lainnya sebagai kreditur senior
(senior lender)
SMI sebagai kreditur fasilitas pembiayaan
subordinasi (junior loan).
Tenor pembiayaan: 9 tahun
Assets
Senior Loan
Equity
Senior Loan
Assets Sub Debt/
Junior Loan
Equity Project Sponsor Project Sponsor
PLTMH Lau Gunung-Sumatera Utara
PT SMI sebagai Katalis Pembiayaan Proyek:
Closing The Gap dalam Menarik Pihak Swasta
PPA
SMI sebagai kreditur bagi project sponsor
berupa fasilitas promoter financing.
Tenor pembiayaan: 1 tahun
Closing the Gap
PLN
Offtaker
Promotor Financing
17
-
A LEADING CATALYST IN FACILITATING INDONESIAS INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
18
TERIMA KASIH
Hubungi Kami:
Wisma GKBI, 8th Fl.
Jl. Jend. Sudirman No. 28, Jakarta
10210, Indonesia
(62-21) 5785 1499 (hunting),
(62-21) 5785 4298
Website : www.ptsmi.co.id
Email : [email protected]
-
A LEADING CATALYST IN FACILITATING INDONESIAS INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
19
Lampiran
-
Kebutuhan Pembiayaan Infrastruktur di Indonesia
Indikatif Kebutuhan Investasi Infrastruktur 2015-2019
Source: The National Medium Term Development Plan 2015-2019, National Development Planning Agency
Indikasi Alternatif Pembiayaan
APBN 40%
APBD 10% BUMN
19%
Swasta 31%
APBN APBD BUMN Swasta
2.215,6 545,3 1.066,2 1.692,3
Jalan, Pelabuhan, dan Listrik menjadi sektor yang paling
diprioritaskan untuk dibangun, dengan total kebutuhan dana hingga
2019 mencapai Rp5,519 triliun ~ USD 394 Miliar
805 203
900 165 60 115
980
507 278
401
499
528 5.519
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
(Rp triliun)
(Rp triliun)
Peluang untuk Investor
adalah sekitar 50% (sektor
swasta 31% dan BUMN 19%)
*1 USD ~ Rp14.000 20
-
21
Legalitas
Izin Usaha
Visi
Misi
PP No. 66/2007 jo PP No. 75/2008 sebagai Perusahaan
Pembiayaan Infrastruktur
KMK No. 396/KMK.01/2009 sebagai Perusahaan
Pembiayaan Infrastruktur (Industri Keuangan Non Bank
(IKNB))
PMK No. 100 / PMK.010/ 2009 sebagai Perusahaan
Pembiayaan Infrastruktur (berisi lingkup usaha dan sektor
pembiayaan infrastruktur)
100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia
Menjadi katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur
nasional
1. Menjadi mitra strategis yang memberikan nilai tambah
dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia
2. Menciptakan produk pembiayaan yang fleksibel
3. Menyediakan pelayanan berkualitas dengan tata kelola
yang baik
Kepemilikan
Keberadaan PT SMI Sebagai Katalis Percepatan
Pembangunan Infrastruktur Nasional
-
1.158 2.211
4.477
5.577
13.063
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2011 2012 2013 2014 2015
525
1.196
3.087
4.262
8.386
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
2011 2012 2013 2014 2015
Outstanding Komitmen
Sebagai perusahaan yang masih bertumbuh, outstanding dan komitmen pembiayaan Perseroan
meningkat secara berkelanjutan khususnya di tahun 2015
dalam Rp miliar dalam Rp miliar
Posisi Komitmen dan Outstanding Pembiayaan PT SMI Tahun 2015*
23.003
9.686
Jumlah Pencapaian tanpa memasukkan Pinjaman PLN dan Pemda Jumlah Pencapaian termasuk Pinjaman PLN dan Pemda 22
-
Bajulmati Reservoir,
Banyuwangi
Batam Municipal Solid
Waste Management
Pumbiu River Bridge, West
Sulawesi
Soekarno Hatta Airport Rail
Link
Water Supply Project
Jakarta
Mini Hydro Power Plant,
Mobuya, North Sulawesi
Coal-Fired Power Plant
Tanah Grogot, East Kalimantan
Coal Gasification Power Plant,
West Kutai
Bridge Project
Kali Api, Manokwari
Dekai-Oksibil
Road Project, Papua
Hydro Power Plant
Asahan, North Sumatera
Mini Hydro Power Plant Tara
Bintang, North Sumatera
Hydro Power Plant, Humbahas,
North Sumatera
Mini Hydro Power Plant South
Solok, West Sumatera
Mini Hydro Power Plant
Lebong, Bengkulu
Mini Hydro Power Plant
Lebak, Banten
Water Treatment & Supply
Project, Tegal Gede, Bekasi
Cikopo-Palimanan Highway
West Java
Gas-Fired Power Plant,
Tanjung Uncang, Batam
LPG Storage Terminal,
Semarang
Mini Hydro Power Plant
Banjarnegara, Central Java
Umbulan Water Spring,
East Java
Ngawi Kertosono Toll Road
River Kujang Drainase
Project, Samarinda
Lampeong Waterway Project
North Barito
Bridge Wariki Project
Manokwari
Tugu Station and Pedestrian
Revitalization, Yogyakarta
Irrigation Project, Sangkup
North Sulawesi
Wundulako Irrigation
Kolaka, Southeast Sulawesi
Jeneponto-Bantaeng Road,
South Sulawesi
Gerak Tempe Reservoir
Wajo, South Sulawesi
Wind Energy Power Plant
Sumba and Lebak
Oil Refinery
Bojonegoro, East Java
Coal Train, East
Kalimantan
Mini Hydro Power Plant Tara
Bintang, North Sumatera
Coal-Fired Power
Plant Project, Gorontalo
Bulk Port, Tuban
East Java
Bulk Port, Gresik
Marisa Port,
Gorontalo Floating, Storage
Offloading, Madura
Floating, Storage Offloading
Natuna, Riau Islands
Mass Rapid Transit
Project, Surabaya
Logistic Murphy Semai Oil,
Fakfak
Arar Port Project
Sorong
Container Port Project Development
and Supporting Facilities at Palaran
Port, East Kalimantan
Solo Ngawi Toll Road
BTS Tower, Shelter
throughout Indonesia
Working Capital in
Telecommunication
Port Container & Cigading
Port, Cilegon
Mini Hydro Power Plant, South
Solok, West Sumatera
Investment Planning Project at
Lombok Airport (Development)
Panaran Gas-Fired Power
Plant, Batam
1
1
2
3
3
4
4
6 6
8 8
5
5
7
7
9
9 10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19 20
20
21
21
23
23
24
24
25
25
26
26 22
22
27
27
29
29
30
30
31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
36
37
37
38
38
39
39
40
40
42
42
41
41
43
43
45
45
46
46 47
47
44
44
48
48
49
49
50
50
51
51
28
28
52
52
53
53
54
54
55 55
31
Bendo Reservoir
Ponorogo, East Java
Ciliwung River Normalization,
Jakarta
Passenger Terminal Project
Supadio Airport
Pontianak, West Kalimantan
56
56
Expansion Project of Tanjung Priok
Port, Jakarta 57
Soekarno-Hatta Airport
Development
Gas Pipeline Construction,
Batam
58
58
57
Electrical Substation at
Kalibaru Port, Tanjung Priok
Corporate Business Plan, Banten
Activity Based Costing, Tanjung
Perak Surabaya, East Java
59
60
61
59
60
61
Medan Binjai Toll Road
(Trans Sumatera Toll Road),
North Sumatera
Pejagan Pemalang Toll
Road (Trans Java Toll
Road), Cenral Java
Titab Reservoir Project
Buleleng, Bali 62
62
Semarang-Solo Toll Road,
Central Java
Working Capital for Toll Road
Improvement, Central & East Java
Financial Advisor for Kertajati
Airport Development, West Java
63
63
Working Capital for Port
Operations, Banten
Power Plant, Musi Banyuasin
South Sumatera
Power Plant, Kendari
Southeast Sulawesi
Palapa Ring Project
Waste to Energy Project,
Nambo, West Java
Mandalika Special Economic
Zones, Lombok, West Nusa
Tenggara
Project Preparation for Water
Supply Project, Karawang,
West Java
Biogas Power Plant, Rokan Hulu
Riau
2
Case Study of Integrated
Railway and Kualanamu
Airport, North Sumatera 64
64
Leasing Rolling Stock Scheme in
corporation with PT KAI, Jakarta
Mini Hydro Power Plant
Lau Gunung, North Sumatera 65
65
Coal-Fired Power Plant
Tenayan, Riau 66 Sosok Tayan & Tanjung
Sanggau Road, West Kalimantan 67
67
Distribusi Portofolio PT SMI Tersebar di Seluruh Indonesia
Electricity Capex
Projects
Lavalette Hospital, Malang
East Java 68
68
69 Port Development project in Jayapura
70
70
70
70
Local Government
infrastructure
development assistance
71
71
proyek | Advisory Services proyek | Financing and Investment 20 proyek | Project Development 6 64
Palembang Indralaya Toll
Road (Trans Sumatera Toll
Road), South Sumatera
Coal-Fired Power Plant,
Lobam, Bintan
Jabung Irrigation Project,
East Lampung
Water Treatment & Supply,
Cipasauran, Banten
Gas Pipeline Construction for
Households, Tarakan,
West Kalimantan
34 Penajam Port Project,
East Kalimantan 72
72
73 Lampung City Water Treatment
Project, Bandar Lampung
73
69
23
-
Ilustrasi Biaya Yang Dikeluarkan PJPK
untuk Pembangunan Proyek Infrastruktur
Traditional Approach Availability Payment
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
Biaya Konstruksi
Biaya Konstruksi
Waktu
Biaya
(USD) Biaya
(USD)
Dalam pendekatan tradisional, biaya yang dikeluarkan berfluktuasi dengan biaya terbesar
terdapat pada masa kontruksi.
Fluktuasi biaya tersebut juga terjadi karena siklus biaya pemeliharaannya juga
Waktu
24
-
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
Konsep Dasar Availability Payment
Availability Payment
Biaya Konstruksi
Biaya
(USD)
Waktu
25
Bagian Barat
Palapa Ring
Project
Bagian Tengah Bagian Timur
Palapa Ring
Project Palapa Ring
Project
Proyek Palapa Ring
Dalam pendekatan availability payments biaya
yang dikeluarkan oleh PJPK cenderung stabil
Biaya konstruksi dan pemeliharaan ditanggung
swasta
