GUBERNUR SULAWESI UTARA

PAGE - 4 -

GUBERNUR SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR 253 TAHUN 2011TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 103 TAHUN 2011 TENTANG PENERIMA DAN BESARAN SERTA TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH GUBERNUR SULAWESI UTARA,Menimbang:a.bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 103 Tahun 2011 telah ditetapkan Penerima dan Besaran serta Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah;

b.bahwa dengan adanya perubahan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2011, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 103 Tahun 2011 tentang Penerima dan Besaran serta Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah;

c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 103 Tahun 2011 tentang Penerima dan Besaran serta Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah.

Mengingat:1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dearah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 62 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

11. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

12. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 96 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

13. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 103 Tahun 2011 tentang Penerima dan Besaran serta Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU:Mengubah Diktum KEEMPAT, KELIMA dan KESEMBILAN Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 103 Tahun 2011 tentang Penerima dan Besaran serta Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Utara, menjadi sebagai berikut :

KEEMPAT:Penerima dan Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas, adalah sebagai berikut:

a. Gubernur ditetapkan sebesar 3,7% (tiga koma tujuh persen);

b. Wakil Gubernur ditetapkan sebesar 2,9% (dua koma sembilan persen);

c. Sekretaris Daerah ditetapkan sebesar 2,8% (dua koma delapan persen);d. Kepala Dinas Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar 2,4% (dua koma empat persen);e. Pejabat Eselon III pada Dinas Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);f. Pejabat Eselon IV pada Dinas Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar 27% (dua puluh tujuh persen);

g. Pengelola Keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar 8,2% (delapan koma dua persen);

h. Staf pada Dinas Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar 33% (tiga puluh tiga persen);i. Kepolisian Daerah yaitu Direktorat Lalulintas diberikan sebesar 10% dari 3% insentif yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; j. Kepada Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diberikan sebesar 10% dari 3% insentif yang bersumber dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

k.Penerima dan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, e, f, g, dan h dihitung dari 3% insentif pemungutan pajak daerah setelah dikurangi dengan insentif sebagaimana dimaksud pada huruf i dan huruf j.

KELIMA:Pengelola Keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah yang diberikan insentif sebesar 8,2% (delapan koma dua persen) sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT huruf g ditetapkan masing-masing dengan besaran insentif sebagai berikut:

a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ditetapkan sebesar 6,8% (enam koma delapan persen);

b. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ditetapkan sebesar 7,2% (tujuh koma dua persen);

c. Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu ditetapkan sebesar 53% (lima puluh tiga persen);

d. Koordinator SAMSAT Pembantu ditetapkan sebesar 17% (tujuh belas persen); dan

e. Kasir SAMSAT Pembantu ditetapkan sebesar 16% (enam belas persen).

KESEMBILAN :Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah sesuai ketentuan ini dibayarkan untuk bulan Oktober, Nopember dan Desember Tahun Anggaran 2011.

KEDUA:Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Oktober 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PENGOLAHPARAF

KEPALA BAGIAN

PERUNDANG-UNDANGAN

KEPALA BIRO

HUKUM

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT

ASISTEN

ADMINISTRASI UMUM

SEKRETARIS DAERAH

WAKIL GUBERNUR

GUBERNURMOHON UNTUK

DITANDA TANGANI

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara;

2. Inspektur Provinsi Sulawesi Utara;3. Kepala Biro Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado

pada tanggal

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

S. H. SARUNDAJANG