sistem informasi manajemen

5/12/2018 sistem informasi manajemen - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/sistem-informasi-manajemen-55a238279e0e4 1/33

Disusun Oleh :

Jarot Limpato (18)

104060005333

8b Akuntansi Khusus

[Pick the date]

Chief Information Officer (CIO)Studi kasus : CIO Pada Direktorat Jenderal Pajak

SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

2011



2

DAFTAR ISI

JUDUL

DAFTAR ISI ............................................................................................................... i

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ................................................................................... 1

B. Tujuan Penulisan................................................................................. 2

BAB II LANDASAN TEORI

A. Definisi Chief Information Officer (CIO) ............................................. 3

B. Peran CIO ............................................................................................ 4

C. Tanggung Jawab CIO ........................................................................... 4

D. Tantangan CIO .................................................................................... 7

E. Teori Organisasi ................................................................................. 9

BAB III PEMBAHASAN

A. Chief Information Officer (CIO) dalam pemerintahan ....................... 16

B. Sejarah Organisasi Direktorat Jenderal Pajak ................................... 20

C. Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat TIP ............................................ 23

D. Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat TTKI ........................................... 27

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ....................................................................................... 29

B. Saran ................................................................................................. 30

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................... 31



3

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANGPesatnya perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi dan

broadcasting memberikan dampak yang besar bagi enterprise – yaitu organisasi profit

maupun non profit. Perubahan dunia menuju digital economy tersebut membawa

dampak yang besar terhadap kelangsungan suatu enterprise. Berlebihnya informasi,

munculnya teknologi baru dan usangnya teknologi lama dan tekanan-tekanan dari

competitor untuk menguasai market, membuat suatu enterprise perlu melakukan

perubahan-perubahan secara cepat dan efisien berbasis yang teknologi dan informasi.

Oleh karena itu diperlukan kemampuan mengelola informasi dan teknologi,manajemen risiko, manajemen pengetahuan, dan investasi. Keempat hal tersebut

yang harus dilakukan oleh Chief Information Officer ( CIO ).

Selain itu, Penggunaan IT (Information Technology) yang semakin masif

dalam seluruh bagian/ proses bisnis perusahaan saat ini mengharuskan pengelolaan

yang tepat dan terarah. Hal ini karena peranan IT sebagai pemberi solusi bagi bisnis

dan value center haruslah tetap selaras dengan strategi bisnis dari perusahaan dan

bukan hanya untuk kepentingan IT semata.

Peranan ini dalam perusahaan/pemerintahan dipegang oleh seorang Chief

Information Officer (CIO). CIO sebagai pimpinan tertinggi dalam pengelolaan IT

memiliki tantangan yang sangat besar terutama dalam menerjemahkan dunia IT yang

kompleks menjadi ide-ide dan solusi yang mudah dipahami oleh kalangan bisnis.

Kemampuan mengkomunikasikan IT dalam bahasa yang dimengerti oleh kalangan

bisnis/pemerintahan sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari IT bagi

kemajuan perusahaan menjadi salah satu peran penting dari seorang CIO.

Seperti sering kita baca, dalam perusahaan modern yang kiprah bisnisnya

banyak menggeluti, atau bertumpu pada, informasi, ada posisi yang tidak kalah

penting dibandingkan CFO (chief financial officer), yakni CIO (chief information officer).

Mereka berdua ada di bawah CEO (chief executive officer) yang mengendalikan

keseluruhan operasi perusahaan.

Dalam dunia perbankan, yang kini juga banyak menyediakan layanan

elektronik berbasis internet, tanggung jawab CIO amat besar. Ia harus menjamin

keamanan transaksi, juga keamanan sistem informasi perusahaan yang amat sensitif.

Maklum saja, upaya pembobolan rahasia bank, juga pembajakan transaksi, tak pernah

surut.



4

Selama ini, kejar-mengejar antara pihak yang mengamankan dan pihak yang

ingin menjebol bisa diibaratkan permainan komedi putar, selain terus terjadi, sulit

dikatakan mana sebenarnya yang ada di depan (atau yang lebih unggul).

Dalam lingkup perusahaan, selain tugas pokok mengamankan informasi,

untuk CIO kini muncul tugas baru. Didorong oleh munculnya perkembangan baru, CIO

kini tidak saja berdimensi ”information”, tetapi juga ”innovation”, sehingga CIO adalah

chief innovation officer.

Adapaun di dalam tubuh Direktorat Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan,

berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 37/PJ/2010 tentang kebijakan

Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pajak, Chief

Information Officer (CIO) Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut CIO DJP

adalah seorang Pejabat Eselon II unit kerja TIK yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal

Pajak untuk mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kerangka kerja Tata Kelola TIK

DJP.

Namun, secara peran dan keorganisasian, peran CIO di Direktorat Jenderal

Pajak, peran CIO juga di jalankan oleh dua Direktorat yaitu Direktorat Teknologi

Informasi Perpajakan dan Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan

Informasi. Untuk itulah pada makalah kali ini akan dibahas bagaimana perkembangan

CIO dewasa ini, CIO dalam organisasi pemerintahan, dan bagaimana adanya dua CIO

dalam Direktorat Jenderal Pajak.

II. TUJUAN PENULISAN

Makalah ini dibuat untu membahas peran, tanggung jawab dan tantangan

Chief Information Officer (CIO) secara umum dan CIO yang ada di direktorat Jenderal

Pajak Kementerian Keuangan Pada saat ini dan kedepannya dalam rangka memenuhi

tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen pada program Diploma IV

Spesialisasi Akuntansi Kurikulum Khusus.



5

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Chief Information Officer (CIO)

Istilah CEO (chief executive officer) telah lama dikenal dalam kosakata bisnis;

setiap orang tau bahwa CEO adalah orang yang memiliki pengaruh paling kuat dalam

operasi perusahaan, dan umumnya memiliki jabatan direktur utama atau ketua dewan

direksi. Istilah seperti CFO, yaitu chief financial officer, dan COO, yaitu chief operating

officer, juga telah dikenal. Pada tahun 1980-an diciptakan istilah yang serupa untuk

manajer jasa informasi. Istilah itu adalah CIO, yaitu chief information officer.

Istilah CIO memiliki pengertian lebih dari sekedar suatu gelar. Istilah ini memiliki

pengertian suatu peran yang seharusnya dilaksanakan oleh manajer jasa informasi

tingkat puncak. Seperti dimaksudkan oleh konsep tersebut, chief information officer

(CIO), adalah manajer jasa informasi yang menyumbangkan keahlian manajerialnya

tidak hanya untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan sumber daya

informasi tetapi juga berbagai area lain dari operasi perusahaan.

Atribut yang penting adalah sebagai manajer serta ahli teknis. Atribut lainnya

meliputi keahlian politik, organisasi dan komunikasi; keterlibatan, pemahaman dan

pengalaman dalam pengelolaan keseluruhan bisnis, pemahaman dan kemampuan

untuk mengelola para ahli teknologi, pengembangan keterampilan manajemen sumberdaya manusia yang tepat, keterampilan perencanaan dengan kepentingan khusus

pada perencanaan strategis dan manajemen perubahan, dan kepekaan terhadap

dampak dari teknologi baru terhadap manusia, organisasi dan sosial, dan kemampuan

untuk secara proaktif merencanakan.

Deskripsi lain dari CIO adalah sebagai „bunglon‟ sehubungan dengan atribut dan

keahlian yang dibutuhkan. Empat karakteristik spesifik diidentifikasi diyakini atribut dari

CIO dan bunglon adalah: kemampuan untuk mengubah, kemampuan untuk melihat

dalam berbagai arah, untuk menyerang cepat ketika dibutuhkan dan kemampuanuntuk bertahan pada saat keadaan menjadi sulit. Penjelasan ini menunjukkan bahwa

peran CIO memerlukan kemampuan untuk (a) beradaptasi dengan lingkungan yang

terus berubah, (b) mampu membayangkan organisasi secara menyeluruh, (c) tetap di

depan permainan pada pengembangan teknologi, dan (d) bertahan pada saat

kegagalan terjadi.

Dari diskusi tentang atribut dan keterampilan dari CIO itu adalah jelas bahwa

CIO, untuk berhasil mengintegrasikan dengan tim eksekutif organisasi, tidak dapat

murni menjadi ahli teknologi saja, tetapi juga harus memiliki keterampilan manajerial

yang memadai. Hal ini melalui keterampilan manajerial yang efektif CIO dapat



6

memanfaatkan teknologi informasi dalam suatu organisasi dan mendapatkan

kredibilitas untuk investasi tersebut lebih lanjut.

B. PERAN CIO

Munculnya tugas dan wewenang CIO di bidang strategis dan semakin meningkatnya

peran tersebut. CIO harus mengenali pengaruh TIK terhadap organisasi, menentukan

arah / strategi TIK yang menjamin adanya keselarasan antara strategi bisnis dan

strategi TIK. Adapun peran CIO adalah sebagai berikut :

1. Antisipasi perubahan teknologi, market dan regulasi.

Kemampuan mengenali perkembangan, potensi teknologi dan bisnis TIK dalam

konteks pemanfaatan peluang bagi organisasi dan transformasi organisasi dan

perlu menekankan kepada pelaku organisasi tentang pentingnya era web-based

services dibandingkan kemajuan teknologinya sendiri

CIO bertugas mengorganisasikan dan melindungi asset-aset TI perusahaan

2. Menentukan dan menjamin tatakelola TIK yang benar dan baik dalam organisasi

sehingga dinamika organisasi selalu menuju pada tujuannya.

CIO bertugas sebagai visioner yang memimpin dan mengendalikan strategi

perusahaaan.

3. Merumuskan visi dan misi;

menterjemahkannya menjadi tujuan organisasi; kemudian menjalankan danmemimpin organisasi TIK untuk mencapai hasil-hasil sesuai visi, misi dan tujuan

organisasi

4. CIO menjadi leader dalam pengukuran dan pengembangan new computing.

Mendemonstrasikan dan melakukan pengukuran nilai dari TIK, secara proaktif

mengatur performansi berdasarkan hasil yang didapatkan.

CIO bertugas untuk menjembatani Gagap teknologi

5. Mendistribusikan teknik baru hasil pengembangan, alat dan pendekatan yang

dilakukan

C. Responsibilities/ Tanggung Jawab CIO

Di dalam buku “Information Systems Management in Practice”, Ralph Sprague beserta

rekannya Barbara McNurlin menjabarkan bahwa setidaknya ada lima fungsi utama

CIO di sebuah perusahaan (Sprague et.al., 1993).

1. Memahami Bisnis

Tugas pertama dan utama yang merupakan tanggung jawab eksekutif lain dalam

jajaran direksi adalah mempelajari dan memahami secara menyeluruh dan

mendetail bisnis yang digeluti perusahaan. Kalau dahulu manajemen inti cukup



7

mempelajari semua komponen internal perusahaan (khususnya sehubungan

dengan produk-produk atau jasa-jasa yang ditawarkan), saat ini hal tersebut

tidaklah cukup. Persaingan yang begitu cepat dan lingkungan bisnis yang sangat

dinamis mengharuskan eksekutif perusahaan untuk selalu memantau dan

mempelajari aspek-aspek di luar perusahaan (eksternal) secara intens dan terus-

menerus, terutama yang berkaitan dengan perilaku pasar (market) dan pelanggan.

Setidak-tidaknya untuk dewasa ini ada tujuh cara yang terbukti efektif untuk

mempelajari hal internal dan eksternal perusahaan.

Ketujuh cara tersebut adalah:

Memiliki armada SDM yang secara berkala mempelajari keadaan pasar

dan komponen eksternal lainnya;

Mempelajari secara mendalam proses-proses penciptaan produk atau jasa

yang ditawarkan perusahaan;

Mengundang bagian-bagian lain dalam perusahaan untuk berdiskusi

secara berkala;

Menghadiri seminar-seminar yang berhubungan dengan industri terkait;

Membaca secara aktif publikasi-publikasi yang berkaitan dengan produk,

jasa, dan industri dimana perusahaan yang bersangkutan berada;

Menjadi anggota forum-forum bisnis maupun akademis terkait; dan

Menjalin komunikasi aktif dan konsisten dengan para manajer lini

perusahaan.

2. Membangun Citra Divisi

Tugas kedua yang menjadi tanggung jawab seorang CIO adalah membangun

kredibitilitas direktorat sistem informasi yang dipimpinnya. Hal ini sangat penting

mengingat banyak sekali karyawan yang menilai bahwa penggunaan sistem

informasi secara strategis merupakan ciri perusahaan di masa mendatang, bukan

saat ini. Namun walau bagaimanapun juga, direktorat sistem informasi yang ada

harus dapat membuktikan bahwa aktivitias-aktivitas yang dilakukan saat ini adalah

merupakan jalan atau jembatan menuju masa depan. Direktorat, departemen, atau

divisi sistem informasi (atau teknologi informasi) harus memiliki citra yang baik di

mata fungsi-fungsi lain dalam perusahaan. Strategi yang paling efektif adalah

dengan cara membantu para SDM di dalam perusahaan untuk meningkatkan

kinerjanya melalui utilisasi teknologi informasi, karena hal inilah yang merupakan

misi utama dari keberadaan sistem informasi di perusahaan. Pemberian

pendidikan dan pelatihan kepada para pengguna (users) sistem informasi, mulai



8

dari staf sampai dengan manajer eksekutif, merupakan salah satu cara lain untuk

meningkatkan citra divisi sistem informasi.

Dengan menghasilkan “produk-produk” yang terbukti dapat membantu para

karyawan dalam melaksanakan aktivitas perkerjaannya sehari-hari, divisi sisten

informasi akan dengan mudah mendapatkan kepercayaan dari fungsi-fungsi lain di

organisasi untuk membawa mereka ke bentuk perusahaan masa depan.

3. Meningkatkan Mutu Penggunaan Teknologi

“Tak kenal maka tak sayang”, mungkin demikianlah kalimat yang cocok ditujukan

bagi para karyawan yang belum pernah dan takut menggunakan komputer. Melihat

bahwa keberadaan teknologi informasi ditujukan untuk meningkatkan kualitas

kinerja SDM (employees empowerment), seorang CIO memiliki tugas untuk

memasyarakatkan teknologi informasi agar dipergunakan secara aktif untuk para

karyawan perusahaan. Selain pemberian program-program pelatihan (training)

yang bersifat edukatif, diperlukan suatu strategi untuk membuat karyawan tertarik

belajar lebih jauh dan memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Caranya bisa

beraneka ragam, mulai dari yang bersifat hiburan (entertainment) – seperti melalui

permainan pada saat rekreasi perusahaan (company outing) – sampai dengan

yang sangat serius, seperti diadakannya workshop khusus. Tujuannya adalah agar

para karyawan akrab dengan komputer (computer literate), sehingga selain dapat

meningkatkan kualitas kerja mereka, inovasi-inovasi baru berupa ide-idepengembangan di masa mendatang akan turut berpengaruh pada pengembangan

sistem informasi di perusahaan.

4. Mencanangkan Visi Teknologi Informasi

Tugas selanjutnya bagi seorang CIO adalah untuk menentukan visi perusahaan

melalui pemanfaatan sistem informasi di masa mendatang. Seorang eksekutif

senior yang baik, adalah yang selalu bersifat proaktif. Membantu perusahaan

mencanangkan visinya di masa mendatang adalah salah satu contoh sikap proaktif

yang harus dimasyarakatkan di kalangan perusahaan. Visi pemanfaatan sisteminformasi merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari visi perusahaan

secara umum.

Melihat bahwa abad sekarang dan mendatang adalah era yang sangat bergantung

kepada informasi, peranan CIO dalam melihat masa depan perusahaan

menempati posisi yang cukup dominan. Namun tugas CIO tidak hanya terbatas

untuk merumuskan visi saja, namun yang bersangkutan harus dapat

memasyarakatkan ide-ide yang ada ke seluruh jajaran manajemen dan staf (create

a vision). Apalah artinya sebuah visi yang bagus tapi tidak ada seorang pun dari

karyawan yang merasa perlu untuk mewujudkannya. Ada banyak teknik dan teori



9

yang ditawarkan kepada manajemen untuk membantu merumuskan dan menjual

visi kepada seluruh jajaran karyawan secara efektif. Hal ini sangat penting, karena

visi merupakan akar dari seluruh aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam

kegiatan bisnisnya setiap hari.

5. Pengembangan Sistem Informasi

Misi terakhir dari seorang CIO tentu saja membuat semua hal yang ada di atas

menjadi nyata, yaitu merencanakan dan mengembangkan arsitektur sistem

informasi perusahaan, yang terdiri dari komponen-komponen seperti software,

hardware, brainware, proses dan prosedur, infrastruktur, standard, dan lain

sebagainya. Secara berkesinambungan, seorang CIO harus dapat me-utilisasikan

sistem informasi yang dimiliki perusahaan saat ini secara optimum, sejalan dengan

rencana pengembangannya di masa mendatang. Suatu kali seorang praktisi

manajemen mengatakan bahwa seorang CIO yang baik akan dapat

“memanusiakan” karyawannya dengan cara memanfaatkan teknologi informasi

untuk membantunya melaksanakan aktivitas pekerjaan sehari-hari.

D. TANTANGAN CIO

Prioritas dan kebutuhan Teknologi Informasi (TI) perusahaan telah berevolusi, Chief

Information Officer (CIO) harus bisa mengatasi kebutuhan bisnis yang terus berubah.

Anggaran yang menyusut, ditambah pembengkakan biaya dan meningkatnyapenyimpanan data mengakibatkan proyek-proyek, pembelanjaan, prioritas, dan

kepemimpinan TI dipertanyakan. CIO harus mampu mengelola tuntutan-tuntutan dan

harapan-harapan baru.

Di samping tuntutan bisnis, dunia kini bergerak ke TI yang "hijau" dan perusahaan

melihat kebutuhan mengurangi konsumsi energi dan emisi karbon untuk memangkas

biaya operasional.

1. Kendalikan emisi karbon dari pembangkit listrik (Green Computing)

Seiring perhatian yang semakin besar terhadap pemanasan global, diharapkansemakin banyak pemerintahan memberlakukan panduan dan peraturan tentang

emisi karbon. Perusahaan-perusahaan besar juga akan merumuskan standar

pengurangan emisi karbon. Sumber emisi yang cukup besar adalah pembangkit

listrik. Kebutuhan yang semakin besar untuk daya komputasi, bandwidth jaringan,

dan kapasitas storage akan meningkatkan kebutuhan daya dan pendinginan pada

data center. TI harus mencari cara mengelola infrastruktur data centernya untuk

meminimalkan konsumsi energi.

2. Melakukan lebih banyak hal untuk menangani pertumbuhan data



10

Data terstruktur seperti database, meledak karena harus menyimpan lebih banyak

data secara lebih lama untuk memenuhi tuntutan kepatutan. Sementara itu data

semi-terstruktur seperti email, halaman Web, dan data dokumen meningkat secara

dramatis. Tekanan disana-sini akan mendorong pengarsipan data untuk

mengurangi produksinya. Hal ini akan menciptakan tipe baru sistem pengarsipan

yang bisa dikembangkan kapasitasnya hingga mencapai petabyte, sekaligus

menyediakan kemampuan pencarian konten di lintas data yang berbeda-beda.

3. Memastikan menyimpan data secara efisien

Semakin berkembangnya kesadaran bahwa penyimpanan data tidak lagi efisien,

ditandai dengan rendahnya utilisasi dan salinan data yang berlebih-lebihan,

membeli lebih banyak storage dengan arsitektur lama bukan lagi pilihan.

Dibutuhkan satu arsitektur baru yang bisa ditingkatkan kinerja, konektivitas, dan

kapasitasnya hingga hitungan beberapa petabyte tanpa menimbulkan gangguan

pada operasional sistem. Arsitektur baru itu juga harus bisa menyediakan layanan

data dan storage baru seperti proses pengolahan multi-protocol dan pencarian

umum, di lintas storage array heterogen dengan pengelolaan terpusat dan aman.

4. Memastikan ketersediaan data dan aplikasi

Seiring kebutuhan ketersediaan aplikasi, TI memerlukan kemampuan untuk

memindahkan data tanpa gangguan terhadap aplikasi. Saat ini peranti lunak

pemindah data terbukti sangat mengganggu kelangsungan operasi. Perpindahandata harus dilakukan melalui sistem storage yang bisa mengirimkan data dengan

kecepatan tinggi di atas link Fibre Channel tanpa membutuhkan siklus pemrosesan

aplikasi. Ini akan menjadi sangat penting untuk migrasi data pada saat

pemutakhiran storage ke kapasitas yang semakin besar.

Seiring pergantian waktu, peran CIO pun berubah, begitu juga dengan tantangan

yang mereka hadapi. Di luar menentukan arah teknologi dari perusahaan, CIO kini

juga mulai berperan mendorong bisnis. Beruntung, kini semakin banyak teknologi

tersedia di pasar yang bisa membantu CIO menangani berbagai tuntutan baru itu.Teknologi-teknologi baru seperti control unit untuk virtualisasi storage, deduplikasi

data, thin provisioning dan services oriented storage kini tersedia bagi CIO untuk

mengatasi masalah biaya, pengelolaan dan alokasi sumber daya di dalam

infrastruktur teknologi.

Maju ke 2008, akan menjadi tanggung jawab CIO untuk menyeimbangkan

kebutuhan TI perusahaan dengan kebutuhan bisnis, dan berjalan di dalam garis

tipis antara keduanya untuk memastikan bahwa tidak ada sisi yang menjadi korban

dari kemajuan di sisi yang lain.

5. Bisnis Berbasis Efisiensi



11

Tantangan rata-rata Chief Information Officer dewasa ini adalah mencari tahu cara

bagaiman agar perusahaan yang dipimpin bisa lebih agile. Artinya, pemimpin perlu

mencari cara agar dapat mengoperasikan perusahaan dan menjalankan bisnis

dengan basis efisiensi.

6. Membangun Infrastruktur Informasi

Yang tak kalah penting, mereka (para CIO) juga perlu memikirkan bagaimana

membangun infrastruktur informasi agar lebih efektif di saat pertumbuhan informasi

berjalan secara signifikan tiap waktunya.

Sebagai contoh, misalnya di industri telekomunikasi dan perbankan. Tingginya

pertumbuhan pelanggan atau nasabah, termasuk pertumbuhan data-data, baik

data terstruktur ataupun data tidak terstruktur, mendesak perusahaan untuk

mengembangkan infrastruktur mereka.

7. Manajemen Informasi

Selain itu, pengelolaan risiko hilangnya informasi nasabah atau pelanggan juga

tidak kalah penting. Dewasa ini, perusahaan-perusahaan dituntut untuk

menerapkan strategi pencegahan hilangnya informasi user (data loss prevention).

Di luar negeri, tiap-tiap bank atau perusahaan telekomunikasi, atau pun

perusahaan skala enterprise lainnya, telah diwajibkan oleh pemerintah untuk

memiliki strategi khusus dalam mencegah hilangnya data pelanggan mereka.

Hal seperti itu juga perlu ditiru oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah perlumengeluarkan kebijakan-kebijakan serupa terkait dengan pencegahan hilangnya

data pelanggan.

E. TEORI ORGANISASI

Manusia adalah mahluk social yang cinderung untuk hidup bermasyarakat serta

mengatur dan mengorganisasi kegiatannya dalam mencapai sautu tujuan tetapi

karena keterbatasan kemampuan menyebabkan mereka tidak mampu mewujudkan

tujuan tanpa adanya kerjasama. Hal tersebut yang mendasari manusia untuk hidupdalam berorganisasi. Adapun beberapa definisi tentang Organisasi yaitu:

Menurut ERNEST DALE:

Organisasi adalah suatu proses perencanaan yang meliputi penyusunan,

pengembangan, dan pemeliharaan suatu struktur atau pola hubunngan kerja dari

orang-orang dalam suatu kerja kelompok.

Menurut CYRIL SOFFER:



12

Organisasi adalah perserikatan orang-orang yang masing-masing diberi peran

tertentu dalam suatu system kerja dan pembagian dalam mana pekerjaan itu diperinci

menjadi tugas-tugas, dibagikan kemudian digabung lagi dalam beberapa bentuk hasil.

Menurut KAST & ROSENZWEIG:

Organisasi adalah sub system teknik, sub system structural, sub system

pshikososial dan sub system manajerial dari lingkungan yang lebih luas dimana ada

kumpulan orang-orang berorenteasi pada tujuan.

Definisi UMUM:

“Kelompok orang yang secara bersama-sama ingin mencapai tujuan”

CIRI-CIRI ORGANISASI:

Lembaga social yang terdiri atas kumpulan orang dengan berbagai pola interaksi

yang ditetapkan.

Dikembangkan untuk mencapai tujuan

Secara sadar dikoordinasi dan dengan sengaja disusun

Instrumen social yang mempunyai batasan yang secara relatif dapat

diidentifikasi.

Dubawah ini merupakan bagan tentang perkembangan teori organisasi:

1. TEORI ORGANISASI KLASIK

Teori ini biasa disebut dengan “teori tradisional” atau disebut juga “teori

mesin”. Berkembang mulai 1800-an (abad 19). Dalam teori ini organisasi

digambarkan sebuah lembaga yang tersentralisasi dan tugas-tugasnnya

terspesialisasi serta memberikan petunjuk mekanistik structural yang kaku tidak

mengandung kreatifitas.

TEORI ORGANISASI

KLASIK NEOKLASIK MODERN

BIROKRASI ADMINISTRASI MANAJEMEN ILMIAH



13

Dalam teori ini organisasi digambarkan seperti toet piano dimana masing-

masing nada mempunyai spesialisasi (do.. re.. mi.. fa.. so.. la.. si..) dimana apabila

tiap nada dirangkai maka akan tercipta lagu yang indah begitu juga dengan

organisasi.

Dikatakan teori mesin karena organisasi ini menganggab manusia bagaikan

sebuah onderdil yang setiap saat bisa dipasang dan digonta-ganti sesuai kehendak

pemimpin.

Defisi Organisasi menurut Teori Klasik:

Organisasi merupakan struktur hubungan, kekuasaan-kejuasaan, tujuan-

tujuan, peranan-peranan, kegiatan-kegiatan, komunikasi dan factor-faktor lain

apabila orang bekerja sama.

Teori Organisasi klasik sepenuhnya menguraikan anatomi organisasi formal.

Empat unsure pokok yang selalu muncul dalam organisasi formal:

a. Sistem kegiatan yang terkoordinasi

b. Kelompok orang

c. Kerjasamad. Kekuasaan & Kepemimpinan

Sedangkan menurut penganut teori klasik suatu organisasi tergantung pada

empat kondisi pokok: Kekuasaan) Saling melayani) Doktrin) Disiplin)

Sedangkan yang dijadikan tiang dasar penting dalam organisasi formal adalah:

a. Pembagian kerja (untuk koordinasi)

b. Proses Skalar & Fungsional (proses pertumbuhan vertical dan horizontal)

c. Struktur (hubungan antar kegiatan)

d. Rentang kendali (berapa banyak atasan bisa mengendalikan bawahan).

Teori Klasik berkembang dalam 3 Aliran:

BIROKRASI) Dikembangkan dari Ilmu Sosiologi

ADMINISTRASI) Langsung dari praktek manajemen memusatkan Aspek Makro

sebuah organisasi.

MANAJEMEN ILMIAH) Langsung dari praktek manajemen memusatkan Aspek

Mikro sebuah organisasi.



14

Semua teori diatas dikembangkan sekitar tahun 1900-1950. Pelopor teori ini

kebanyakan dari sebuah negara berbentuk kerajaan “Mesir, Cina & Romawi”.

TEORI BIROKRASIDikemukakan oleh “MAX WEBER” dalam buku “The Protestant Ethic and Spirit of

Capitalism” dan “The Theory of Social and Economic Organization”.

Istilah BIROKRASI berasal dari kata LEGAL_RASIONAL:

“Legal” disebakan adanya wewenang dari seperangkat aturan prosedur dan peranan

yang dirumuskan secara jelas. Sedangkan “Rasional” karena adanya penetapan

tujuan yang ingin dicapai.

Karekteristik-karekteristik birokrasi menurut Max Weber:

Pembagian kerja

Hirarki wewenang

Program rasional

Sistem Prosedur

Sistem Aturan hak kewajiban

Hubungan antar pribadi yang bersifat impersonal

TEORI ADMINISTRASI

Teori ini dikembangkan oleh Henry Fayol, Lyndall Urwick dari Eropa dan James D.

Mooney, Allen Reily dari Amerika.

HENRY FAYOL (1841-1925): Seorang industrialis asal Perancis tahun 1916 menulis

sebuah buku “Admistration industrtrielle et Generale” diterjemahkan dalam bahasa

inggris 1926 dan baru dipublikasikan di amerika 1940.

14 Kaidah manjemen menurut Fayol yang menjadi dasar teori administrasi:

Pembagian kerja

Wewenang & tanggung jawab

Disiplin

Kesatuan perintah

Kesatuan pengarahan

Mendahulukan kepentingan umum

Balas jasa

Sentralisasi



15

Rantai Skalar

Aturan

Keadilan

Kelanggengan personalia

Inisiatif

Semangat korps

Fayol membagi kegiatan industri menjadi 6 kelompok:

Kegiatan Teknikal (Produksi, Manufaktur, Adaptasi)

Kegiatan Komersil (Pembelian, Penjualan, Pertukaran)

Kegiatan Financial (penggunaan optimum modal)

Kegiatan Keamanan

Kegiatan Akuntansi

Kegiatan Manajerial atau “FAYOL‟s FUNCTIONALISM” yaitu:

a. Perencanaan

b. Pengorganisasian

c. Pemberian perintah

d. Pengkoordinasian

e. Pengawasan

JAMES D. MOONEY & ALLEN REILLY :1931) Menerbitkan sebuah buku

“ONWARD INDUSTRY” inti dari pendapat mereka adalah “koordinasi merupakan

factor terpenting dalam perencanaan organisasi”. Tiga prinsip yang harus diterapkan

dalam sebuah organisasi menurut mereka adalah:

a. Prinsip Koordinasi

b. Prinsip Skalar & Hirarkis

c. Prinsip Fungsional

MANAJEMEN ILMIAH

Dikembangkan tahun 1900 oleh FREDERICK WINSLOW TAYLOR). Definisi

Manajemen Ilmiah:

“Penerapan metode ilmiah pada studi, analisa dan pemecahan masalah organisasi”

atau “Seperangkat mekanisme untuk meningkatkan efesiensi kerja”.



16

F.W. TAYLOR menuangkan ide dalam tiga makalah: “Shop Management”, “The

Principle Oif Scientific Management” dan “Testimony before the Special House

Comitte”. Dari tiga makalah tersebut lahir sebuah buku “Scientific Management”.

Berkat jasa-jasa yang sampai sekarang konsepnya masih dipergunakan pada

praktek manajemen modern maka F.W. TAYLOR dijuluki sebagai “BAPAK

MANAJEMEN ILMIAH”.

Empat kaidah Manajemen menurut Frederick W. Taylor:

a. Menggantikan metode kerja dalam praktek dengan metode atas dasar ilmu

pengetahuan.

b. Mengadakan seleksi, latihan dan pengembangan karyawan

c. Pengembangan ilmu tentang kerja, seleksi, latihan dan pengembangan secara

ilmiah perlu intregasikan.

d. Perlu dikembangkan semangat dan mental karyawan untuk mencapai manfaat

manajemen ilmia

2. TEORI NEOKLASIK

Aliran yang berikutnya muncul adalah aliran Neoklasik disebut juga dengan “TeoriHubungan manusiawi”. Teori ini muncul akibat ketidakpuasan dengan teori klasik

dan teori merupakan penyempurnaan teori klasik. Teori ini menekankan pada

“pentingnya aspek psikologis dan social karyawan sebagai individu ataupun

kelompok kerja”.

HUGO MUNSTERBERG

Salah tokoh neoklasik pencetus “Psikologi Industri”. Hugo menulis sebuah buku

“Psychology and Industrial Effeciency” tahun 1913. Buku tersebut merupakan

jembatan antara manajemen ilmiah dan neoklasik. Inti dari pandangan Hugo adalah

menekankan adanya perbedaan karekteristik individu dalam organisasi dan

mengingatkan adannya pengaruh factor social dan budaya terhadap organisasi.

Munculnya teori neoklasik diawali dengan inspirasi percobaan yang dilakukan di

Pabrik Howthorne tahun 1924 milik perusahaan Western Elektric di Cicero yang

disponsori oleh Lembaga Riset Nasional Amerika. Percobaan yang dilakukan

ELTON MAYO seorang riset dari Western Electric menyimpulkan bahwa pentingnya



17

memperhatikan insentif upah dan Kondisi kerja karyawan dipandang sebagai factor

penting peningkatan produktifitas.

Dalam pembagian kerja Neoklasik memandang perlunya:

a. Partisipasi

b. Perluasan kerja

c. Manajemen bottom_up

3. TEORI MODERN

Teori ini muncul pada tahun 1950 sebagai akibat ketidakpuasan dua teori

sebelumnya yaitu klasik dan neoklasik. Teori Modern sering disebut dengan teori

“Analiasa Sistem” atau “Teori Terbuka” yang memadukan antara teori klasik dan

neokalsi. Teori Organisasi Modern melihat bahwa semua unsure organisasi sebagai

satu kesatuan yang saling bergantung dan tidak bisa dipisahkan. Organisasi bukan

system tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil akan tetapi organisasi

merupakan system terbuka yang berkaitan dengan lingkunngan dan apabila ingin

survivel atau dapat bertahan hidup maka ia harus bisa beradaptasi dengan

lingkungan.

TEORI MODERN vs TEORI KLASIK

a. Teori Klasik memusatkan pandangan pada analisa dan deskripsi organisasi

sedangkan Teori Modern menekankan pada perpaduan & perancangan sehingga

terlihat lebih menyeluruh.

b. Teori Klasik membicarakan konsep koordinasi, scalar, dan vertical sedangkan

Teori Modern lebih dinamis, sangat komplek, multilevel, multidimensi dan banyak

variable yang dipertimbangkan.



18

BAB III

PEMBAHASAN

A. Chief Information Officer (CIO) dalam pemerintrahan

Sektor swasta dan sektor publik memiliki beberapa persamaan dan perbedaan.

Perbedaan mendasar dari keduanya adalah dalam kaitannya dengan perspektif waktu,

pengukuran kinerja, hubungan dengan media, otoritas, kendala hukum, dan kendala

personil. Tiga karakteristik internal sektor publik yang menjadi poin perbedaan adalah:

Lebih banyak birokrasi, sejumlah besar prosedur formal, kurang fleksibel, dan lebih

menghindari resiko dibandingkan dengan sektor swasta;

Lebih banyak formalitas, menyiratkan bahwa sektor publik beroperasi denganbanyak aturan yang tidak perlu dan kontra-produktif, dan lebih bergantung pada

aturan dan proses dibandingkan hasil;

Otonomi manajerial rendah, sektor publik memberi kebebasan rendah bagi

manajer untuk bereaksi sesuai keadaan ,yang dicontohkan oleh kebijaksanaan

manajer publik 'atas isu-isu sumber daya manusia yang umumnya melibatkan

proses yang kompleks dan memakan waktu untuk mengikuti perekrutan,

pemecatan dan promosi, yang, sebagai alternatif pilihan, umumnya dihindari.

1. Teknologi Informasi Komunikasi dalam Pemerintahan

Penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara

pemerintah dengan pihak-pihak lain disebut e-government.

Penggunaan hubungan ini dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu :

G2C (Government to citizen ), hubungan antara pemerintah dengan

masyarakat,

G2B (Government to business ), hubungan antara pemerintah dengan

pengusaha,

G2G (Government to Government ), hubungan antara pemerintah dengan

pemerintah.

Konsep e-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan

komunikasi oleh pemerintahan, misalnya menggunakan jaringan internet. E-

government dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan penduduk,

bisnis dan kegiatan lainnya.



19

Manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pemerintahan antara

lain sebagai berikut :

a. Meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan

masyarakat, kerena informasi lebih mudah diperoleh.

b. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah dengan

adanya transparansi kegiatan pemerintah.

c. Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, yaitu : masyarakat dapat

dilayani kapan pun dan dimana pun tanpa memandang jam buka kantor dan

bahkan tanpa perlu datang ke kantor pemerintahan.

d. Tersedianya informasi yang mudah diakses oleh masyarakat melalui internet,

sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan dengan benar.

e. Hilangnya birokrasi yang selama ini seolah-oleh menjadi penghalang bagi

masyarakat dalam berhubungan dengan pemerintah sehingga pelaksanaan

pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien.

2. Faktor pengembangan e-Government

Bagian berikut akan menggambarkan perubahan yang paling penting dan luar

biasa dari perkembangan lima tahun terakhir di e-government yaitu :

a. E-Government dan Reformasi Administrasi Publik.

Banyak pemerintah, terutama di negara-negara berkembang, mulai mengubah

kesadaran mereka tentang peran TIK di sektor publik. Pemerintah telah

menjadi sadar bahwa itu tidak cukup untuk memperkenalkan TIK untuk proses

yang ada internal mereka, tetapi untuk menggunakan TIK untuk membantu

proses re-engineering dalam organisasi pemerintah bersamaan dengan

beberapa lainnya e-government inisiatif.

b. Agent-Centric to Citizen-Centric

Pemerintah diinvestasikan modal besar dalam infrastruktur ketika mereka mulai

e-government program. Mengubah dari solusi berbasis pasokan untuk

memenuhi permintaan warga, pemerintah secara bertahap bergeser ke

penyediaan e-layanan yang paling nyaman bagi warga dan pemangku

kepentingan lainnya dalam masyarakat mereka.

c. E-Government to E-Governance

Ada perubahan bertahap dalam cara pemerintah berinteraksi dengan

warganya: dari hanya menyediakan layanan, pemerintah telah membentuk



20

virtual-ruang untuk warga negara untuk memiliki suara mereka. Dengan cara

ini, warga telah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan

kebijakan dengan menggunakan ICT. Penguatan proses demokrasi dengan

cara ICT dibawa ke terdepan pentingnya layanan kota elektronik. Upaya untuk

desentralisasi dalam strategi e-Government dapat dengan jelas dilihat hingga

saat ini dalam negara-negara dengan budaya demokrasi yang kuat di mana

menikmati kota yang cukup besar kemerdekaan. Pergeseran dari administrasi

untuk pelayanan sosial dan politik dan sebagai konsekuensi pergeseran dari

federal untuk lokal e-government mungkin dianggap sebagai transisi dari e-

pemerintah untuk e-governance.

d. Peran baru pemerintah: CIO

Bersamaan dengan pengembangan e-government, CIO di sektor publik telah

yang diberi tugas lebih dan lebih. Dalam tanggung jawab masa lalu mereka

adalah informasi utama teknologi dan posisi mereka adalah direktur teknologi

informasi. Namun, saat ini keprihatinan mereka meliputi tidak hanya teknologi

tetapi juga kerja sosial dan administrasi. Seperti Akibatnya, banyak pemerintah

di dunia perubahan isi dan metode pelatihan dan memilih CIO di sektor publik

menjadi lebih komprehensif.

Pada umumnya implementasi TIK yang efektif selalu memerlukan

perubahan/penyelarasan pada aspek-aspek yang lain. Dalam konteks pemerintahan,

implementasi TIK harus disertai juga penyelarasan tujuan dan sistem birokrasi yang

ada. Pada kenyataannya, proses asimilasi TIK ke sistem birokrasi, atau bahkan

reformasi sistem birokrasi itu sendiri sebagai syarat mengefektifkan implementasi

TIK, tidaklah mudah dilakukan karena berbagai kendala. Dalam posisi inilah GCIO -

Government CIO- (dan staf lain yang berperan sebagai information officers – IO)

memegang peranan penting. GCIO (dan IO) berperan sebagai agent of change :

menjadi promotor perubahan, menetapkan arahan dan kebijakan, dan

merencanakan, mengeksekusi, serta mengevaluasi berbagai program yang terkait

dengan implementasi TIK.

Dengan memperhatikan konsep dasar tentang peran GCIO, dan kondisi khas

yang pada umumnya dimiliki oleh pemerintah daerah di Indonesia, maka diusulkan

untuk merinci peran GCIO Indonesia sebagai berikut:

a.Penyusun strategi TIK



21

Dapat dikatakan saat ini semua pemerintah daerah di Indonesia sedang berada

dalam tahap awal pembangunan e-government seperti diamanahkan oleh

Undang-Undang no. 3/2003. Menurut Bank Dunia, pemanfaatan TIK dalam e-

government pada akhirnya harus bisa melahirkan transformasi relasi antara

pemerintah dengan warga, antara pemerintah dengan dunia usaha, dan antara

sesama lembaga pemerintah sendiri. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah

daerah memerlukan visi, misi, dan strategi pemanfaatan TIK yang tepat. Salah

satu tugas GCIO adalah memformulasikan ketiga hal fundamental tersebut, yang

diselaraskan dengan visi, misi, dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

b.Promotor penyelarasan proses-proses bisnis/birokrasi

TIK sebagai enabler pada akhirnya harus berjalan seiring dengan proses-proses

birokrasi yang ada. Pada umumnya sistem dan proses birokrasi yang ada saat ini

tidak kondusif bagi pemanfaatan TIK secara optimal, sehingga perlu ada

pendekatan top-down agar keselarasan antara keduanya bisa tercapai.

Pendekatan harus secara top-down karena pada umumnya penyelarasan TIK

dengan sistem/proses birokrasi melibatkan penataan birokrasi (struktur,

mekanisme kerja, tupoksi, dan sebagainya). GCIO pada posisi strategis (misalkan

setingkat Sekda) dapat mengemban peran sebagai promotor dan inisiator bagi

penyelarasan ini.

c.Promotor manajemen solusi TIK

Seorang GCIO harus dapat melihat bagaimana TIK memberikan solusi terhadap

masalah-masalah yang dihadapi. Sebagai promotor untuk solusi-solusi TIK, GCIO

harus dapat mendefinisikan tujuan dan sasaran solusi yang akan

diimplementasikan, strategi pengembangan dan operasionalisasinya, dan

tahapan-tahapan yang harus dijalankan.

d.Penentu kebutuhan TIK.

Sebagai konsekuensi dari peran no. 2 dan 3, pemerintah daerah akan

memerlukan sarana dan fasilitas TIK (perangkat keras, jaringan, perangkat lunak,

dan data). Penentuan kebutuhan dengan memanfaatkan prinsip efisiensi dan

efektivitas perlu dilakukan oleh GCIO. Lingkupnya adalah pada seluruh

kabupaten/kota, sehingga perlu memperhitungkan alokasi dan pemakaian

bersama di lembaga-lembaga yang ada.

e. Perancang anggaran TIK



22

GCIO juga perlu memiliki fungsi perancang anggaran, untuk menjamin kebutuhan-

kebutuhan TIK dapat dianggarkan secara tepat guna.

f. Pengelola operasional sistem dan teknologi informasi

Pada tataran operasional, GCIO diperlukan untuk menjamin operasional sistemdan teknologi informasi dapat berjalan dengan baik.

g. Penilai kinerja TIK

Implementasi TIK yang berjalan perlu dinilai kinerjanya untuk berbagai

kepentingan. Untuk kepentingan audit, penilaian kinerja dilakukan untuk

mengetahui kelayakan implementasi dengan anggaran. Untuk kepentingan

pengembangan dan penyempurnaan, evaluasi kinerja dapat memberitahu aspek-

aspek apa saja yang perlu mendapatkan perhatian. GCIO harus dapat menjadi

promotor maupun eksekutor dalam evaluasi kinerja TIK.

Ketujuh peran di atas tentu saja tidak dijalankan oleh satu jenis GCIO saja. Jika

diidentifikasi, ada peran yang memerlukan kekuatan struktural pada level strategik,

ada peran yang memerlukan kapabilitas koordinasi fungsional, dan ada peran yang

memerlukan kapabilitas teknis operasional. Masing-masing memerlukan GCIO pada

level yang dimaksudkan. Persoalannya yang muncul kemudian adalah bagaimana

mendefinisikan posisi jenis-jenis GCIO tersebut pada struktur organisasi pemerintah

daerah, menentukan tupoksinya dan kompetensi yang diharapkan, dan menyiapkan

SDM-SDMnya

B. SEJARAH ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Organisasi Direktorat Jenderal Pajak pada mulanya merupakan perpaduan dari

beberapa unit organisasi yaitu :

Jawatan Pajak yang bertugas melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan

perundang-undangan dan melakukan tugas pemeriksaan kas Bendaharawan

Pemerintah;

Jawatan Lelang yang bertugas melakukan pelelangan terhadap barang-barang

sitaan guna pelunasan piutang pajak Negara;

Jawatan Akuntan Pajak yang bertugas membantu Jawatan Pajak untuk

melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan

Jawatan Pajak Hasil Bumi (Direktorat Iuran Pembangunan Daerah pada Ditjen

Moneter) yang bertugas melakukan pungutan pajak hasil bumi dan pajak atas

tanah yang pada tahun 1963 diubah menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi dan



23

kemudian pada tahun 1965 berubah lagi menjadi Direktorat Iuran Pembangunan

Daerah (IPEDA).

Dengan keputusan Presiden RI No. 12 tahun 1976 tanggal 27 Maret 1976,

Direktorat Ipeda diserahkan dari Direktorat Jenderal Moneter kepada Direktorat

Jenderal Pajak. Pada tanggal 27 Desember 1985 melalui Undang-undang RI No. 12

tahun 1985 Direktorat IPEDA berganti nama menjadi Direktorat Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB).

Demikian juga unit kantor di daerah yang semula bernama Inspeksi Ipeda diganti

menjadi Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan, dan Kantor Dinas Luar Ipeda diganti

menjadi Kantor Dinas Luar PBB.

Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di daerah, dibentuk beberapa

kantor Inspektorat Daerah Pajak (ItDa) yaitu di Jakarta dan beberapa daerah seperti di

Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Inspektorat Daerah ini kemudian

menjadi Kanwil Ditjen Pajak (Kantor Wilayah) seperti yang ada sekarang ini.

1924 – Djawatan Padjak dibawah Departemen Van Financien berdasar

Staatsblad 1924 No. 576 Artikel 3

1942 – Djawatan Padjak dibawah Zaimubu (Djawatan Padjak, Bea Cukai dan

Padjak Hasil Bumi)

1945 – berdasarkan Penetapan Pemerintah No.2/SD Urusan Bea ditangani

Departemen Keuangan Bahagian Padjak

1950 – Djawatan Padjak dibawah Direktur Iuran Negara

1958 – Djawatan Padjak dibawah vertikal langsung Departemen Keuangan

1964 – Djawatan Padjak berubah menjadi Direktorat Pajak dibawah pimpinan

Menteri Urusan Pendapatan Negara

1965 – Direktorat IPEDA di bawah Ditjen Moneter

1966 – Direktorat Padjak diubah menjadi Direktorat Jenderal Pajak

1976 – Direktorat IPEDA dialihkan Ke Direktorat Jenderal Pajak

1983 – Tax Reform I berlakunya Self Assesment

1985 – IPEDA berganti nama menjadi Direktorat PBB

2000 – Tax Reform II

2002 – Modernisasi Birokrasi

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan institusi penting di negara ini

dimana saat ini dipercaya mengumpulkan sekitar 80% dari dana APBN, ternyata



24

mempunyai sejarah panjang sejak sebelum proklamasi kemerdekaan RI. Sejarah

singkat DJP terbagi dalam beberapa periode sebagai berikut:

1. Pra Proklamasi Kemerdekaan RI

Pada zaman penjajahan Belanda, tugas pemerintahan dalam bidang moneter

dilaksanakan oleh Departemen Van Financien dengan dasar hukumnya yaitu

Staatsblad 1924 Number 576, Artikel 3.

Pada masa penguasaan Jepang, Departemen Van Financien diubah namanya

menjadi Zaimubu. Djawatan-djawatan yang mengurus penghasilan negara seperti

Djawatan Bea Cukai, Djawatan Padjak, serta Djawatan Padjak Hasil Bumi.

Ketiganya digabungkan dan berada di bawah seorang pimpinan dengan nama

Syusekatjo.

2. Periode 1945-1959

Maklumat Menteri Keuangan Nomor 1 Tanggal 5 Oktober 1945 yang menyatakan

bahwa seluruh Undang-undang atau peraturan tentang perbendaharaan Keuangan

Negara, pajak, lelang, bea dan cukai, pengadaan candu dan garam tetap

menggunakan Undang-Undang atau peraturan yang ada sebelumnya sampai

dengan dikeluarkannya peraturan yang baru dari pemerintah Indonesia.

Sedangkan Penetapan Pemerintah tanggal 7 Nopember 1945 No. 2/S.D.

memutuskan bahwa urusan bea ditangani Departemen Keuangan Bahagian

Padjak mulai tanggal 1 Nopember 1945 sesuai dengan Putusan Menteri Keuangantanggal 31 Oktober 1945 No. B.01/1.

Akhir tahun 1951 Kementerian Keuangan mengadakan perubahan dimana

Djawatan Padjak, Djawatan Bea dan Cukai dan Djawatan Padjak Bumi berada

dibawah koordinasi Direktur Iuran Negara.

3. Periode 1960-1994

Tahun 1964 Djawatan Padjak diubah menjadi Direktorat Pajak yang berada

dibawah pimpinan Pembantu Menteri Urusan Pendapatan Negara. Kemudian pada

tahun 1966 berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 75/U/KEP/11/1966tentang Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen-Departemen,

Direktorat Padjak diubah menjadi Direktorat Djenderal Padjak yang membawahi

Sekretariat Direktorat Djenderal, Direktorat Padjak Langsung, Direktorat Padjak

Tidak Langsung, Direktorat Perentjanaan dan Pengusutan,dan Direktorat

Pembinaan Wilayah.



25

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI

PERPAJAKAN

Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan mempunyai tugas

merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang

teknologi informasi perpajakan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat

Teknologi Informasi Perpajakan menyelenggarakan fungsi:

penyiapan perumusan kebijakan di bidang teknologi informasi perpajakan;

penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi perpajakan;

penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang

teknologi informasi perpajakan;

penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi

informasi perpajakan; dan pelaksanaan tata usaha direktorat.

Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan terdiri atas:

1. Subdirektorat Pelayanan Operasional;

Subdirektorat Pelayanan Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

penelaahan, dan penyusunan kebijakan, serta pemantauan, pengendalian, dan

evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional, serta pelaksanaan pemberian

pelayanan operasional mengenai sistem informasi, aplikasi, registrasi Wajib Pajak,dukungan teknis dan jaringan komunikasi data, serta administrasi program aplikasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Pelayanan Operasional

menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional

pemberian pelayanan operasional mengenai sistem informasi, aplikasi,

registrasi Wajib Pajak, dukungan teknis, dan jaringan komunikasi data;

pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis

operasional pemberian pelayanan operasional mengenai sistem informasi,

aplikasi, registrasi Wajib Pajak, dukungan teknis, dan jaringan komunikasi data;

pemberian pelayanan operasional mengenai sistem informasi, aplikasi,

registrasi Wajib Pajak, dukungan teknis, dan jaringan komunikasi data; dan

administrasi program aplikasi.

Subdirektorat Pelayanan Operasional terdiri atas:

a. Seksi Pelayanan Sistem Informasi;



26

Seksi Pelayanan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

bahan penelaahan dan penyusunan, serta pemantauan, pengendalian dan

evaluasi teknik operasional, serta pelaksanaan administrasi setiap masukan

dan permasalahan yang berhubungan dengan sistem informasi serta

pemecahan masalahnya dalam skala tertentu, serta administrasi program

aplikasi.

b. Seksi Pelayanan Aplikasi dan Registrasi;

Seksi Pelayanan Aplikasi dan Registrasi mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan, serta pemantauan,

pengendalian, dan evaluasi teknik operasional aplikasi perpajakan dan

registrasi Wajib Pajak, serta pelaksanaan administrasi setiap masukan dan

permasalahan yang berhubungan dengan aplikasi perpajakan serta

pemecahan masalahnya dalam skala tertentu, serta administrasi program

aplikasi.

c. Seksi Pelayanan Dukungan Teknis; dan

Seksi Pelayanan Dukungan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

bahan penelaahan dan penyusunan, serta pemantauan, pengendalian, dan

evaluasi teknik operasional, serta pelaksanaan administrasi setiap masukan

dan permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan dukungan

teknis serta pemecahan masalahnya dalam skala tertentu, serta administrasiprogram aplikasi.

d. Seksi Pelayanan Jaringan Komunikasi Data.

Seksi Pelayanan Jaringan komunikasi Data mempunyai tugas melaksanakan


pengendalian dan evaluasi teknik operasional, serta pelaksanaan administrasi

setiap masukan dan permasalahan yang berhubungan dengan jaringan

komunikasi data serta pemecahan masalahnya dalam skala tertentu, serta


2. Subdirektorat Pendukung Operasional;

Subdirektorat Pendukung Operasional mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan, penelaahan, dan penyusunan kebijakan, serta pemantauan,

pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional, serta

pelaksanaan bimbingan sistem, pemutakhiran data tampilan, pertukaran data

elektronik, pengelolaan intranet dan internet.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Subdirektorat

Pendukung Operasional menyelenggarakan fungsi:



27

penyiapan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional

bimbingan sistem, pemutakhiran data tampilan, pertukaran data elektronik,

serta pengelolaan intranet dan internet;


operasional bimbingan sistem, pemutakhiran data tampilan, pertukaran data

elektronik, serta pengelolaan intranet dan internet;

pelaksanaan bimbingan sistem, pemutakhiran data tampilan, pertukaran

data elektronik, serta pengelolaan intranet dan internet; dan

administrasi pekerjaan, kegiatan, dan pelaksanaan tugas.

Subdirektorat Pendukung Operasional terdiri atas:

a. Seksi Bimbingan Sistem;

Seksi Bimbingan Sistem mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

penelaahan dan penyusunan, serta pemantauan, pengendalian, dan

evaluasi kebijakan teknik operasional, serta pelaksanaan bimbingan sistem

yang ada di Direktorat Jenderal Pajak, serta administrasi pekerjaan, kegiatan

dan pelaksanaan tugas

b. Seksi Pemutakhiran Data Tampilan;

Seksi Pemutakhiran Data Tampilan mempunyai tugas melaksanakan


pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknik operasional, serta pelaksanaan

pengawasan dan pengelolaan operasional aplikasi yang berhubungan denganpemutakhiran data, serta administrasi program aplikasi.

c. Seksi Pertukaran Data Elektronik; dan

Seksi Pertukaran Data Elektronik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

bahan penelaahan dan penyusunan, serta pemantauan, pengendalian, dan

evaluasi kebijakan teknik operasional, serta pelaksanaan pengawasan dan

pengelolaan operasional proses pertukaran data elektronik untuk menjamin

kualitas data, serta administrasi pekerjaan, kegiatan dan pelaksanaan tugas.

d. Seksi Pengelolaan Intranet dan Internet.

Seksi Pengelolaan Intranet dan Internet mempunyai tugas melaksanakan


pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknik operasional, serta

pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan operasional intranet dan

internet, serta administrasi pekerjaan, kegiatan dan pelaksanaan tugas.

3. Subdirektorat Pemantauan Sistem dan Infrastruktur;

Subdirektorat Pemantauan Sistem dan Infrastruktur mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan penelaahan, dan penyusunan kebijakan, serta


operasional, serta pelaksanaan pemantauan terhadap konfigurasi dan kapasitas

infrastruktur teknologi informasi, keamanan sistem dan jaringan komunikasi data,



28

basis data, pengolahan data dan dokumen, pemeliharaan Master File Wajib Pajak,

serta administrasi program aplikasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Pemantauan Sistem dan

Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

penyiapan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis operasionalpemantauan konfigurasi dan kapasitas infrastruktur teknologi informasi,

keamanan sistem dan jaringan komunikasi data, basis data, pemeliharaan

Master File Wajib Pajak, pengolahan data dan dokumen;


operasional pemantauan konfigurasi dan kapasitas infrastruktur teknologi

informasi, keamanan sistem dan jaringan komunikasi data, basis data,

pemeliharaan Master File Wajib Pajak, pengolahan data dan dokumen;

pemantauan konfigurasi dan kapasitas infrastruktur, keamanan sistem dan

jaringan komunikasi data, basis data, serta pengolahan data dan dokumen;

pemeliharaan Master File Wajib Pajak; dan


Subdirektorat Pemantauan Sistem dan Infrastruktur terdiri atas:

a. Seksi Pemantauan Konfigurasi dan Kapasitas;

Seksi Pemantauan Konfigurasi dan Kapasitas mempunyai tugas melakukan



pemantauan dan pemeliharaan konfigurasi dan kapasitas infrastruktur teknologi

informasi, serta administrasi program aplikasi

b. Seksi Pemantauan Keamanan Sistem dan Jaringan Komunikasi Data;

Seksi Pemantauan Keamanan Sistem dan Jaringan Komunikasi Data

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan,

serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknik operasional,

serta pelaksanaan pemantauan dan pemeliharaan keamanan sistem dan

jaringan komunikasi data, serta administrasi program aplikasi

c. Seksi Pemantauan Basis Data; dan

Seksi Pemantauan Basis Data mempunyai tugas melakukan


pengendalian, dan evaluasi teknik operasional, serta pelaksanaan pemantauan

distribusi dan konsolidasi data serta operasional basis data nasional, serta


d. Seksi Pemantauan Pengolahan Data dan Dokumen.

Seksi Pemantauan Pengolahan Data dan Dokumen mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan, serta pemantauan,




29

pembinaan di bidang transformasi data dan pengelolaan dokumen dalam hal

perekaman, kualitas dan transfer data, penyimpanan, peminjaman dan

penghapusan dokumen dan media elektronik, pemeliharaan Master File Wajib

Pajak, serta administrasi program aplikasi.

4. Subbagian Tata Usaha; dan

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata

usaha, kearsipan, dan rumah tangga Direktorat. Subbagian Tata Usaha dalam

melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh

Kepala Subdirektorat Pelayanan Operasional.

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DIREKTORAT TRANSFORMASI TEKNOLOGIKOMUNIKASI DAN INFORMASI

Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi merumuskan serta

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi teknologi

komunikasi dan informasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat

Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

penyiapan perumusan kebijakan di bidang transformasi teknologi komunikasi

dan informasi;

penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang transformasi teknologi komunikasi

dan informasi;


transformasi teknologi komunikasi dan informasi;

penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang transformasi

teknologi komunikasi dan informasi; dan

pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi terdiri atas:

1. Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Sistem Informasi;

Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Sistem Informasi mempunyai tugas

melaksanakan perancangan sistem dan prosedur perpajakan, analisis konfigurasi

dan kapasitas infrastruktur, analisis keamanan sistem dan jaringan komunikasi

data, serta evaluasi sistem informasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Sistem

Informasi menyelenggarakan fungsi :

a. perancangan sistem dan prosedur perpajakan;

b. analisis konfigurasi dan kapasitas infrastruktur teknologi informasi;

c. analisis keamanan sistem dan jaringan komunikasi data; dan



30

d. evaluasi sistem informasi.

2. Subdirektorat Pengembangan Perangkat Keras;

Subdirektorat Pengembangan Perangkat Keras mempunyai tugas melaksanakan

analisis, perencanaan, perancangan, instalasi konfigurasi basis data, jaringan

komunikasi data dan pengelolaan basis data dan data spasial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Subdirektorat

Pengembangan Perangkat Keras menyelenggarakan fungsi:

a. penelitian, perencanaan, perancangan, instalasi, dan evaluasi konfigurasi basis

data;

b. penelitian, perencanaan, perancangan, instalasi, dan evaluasi jaringan

komunikasi data;

c. pengelolaan basis data; dan

d. pengelolaan data spasial.

3. Subdirektorat Pengembangan Aplikasi;

Subdirektorat Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas melaksanakan

pengembangan, instalasi aplikasi perpajakan, aplikasi informasi geografis, dan

aplikasi informasi dan pelaporan serta penyusunan prosedur operasional.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Pengembangan Aplikasi

menyelenggarakan fungsi:

a. penelitian, perencanaan, perancangan, instalasi, dan evaluasi aplikasi

perpajakan, aplikasi informasi geografis, dan aplikasi informasi dan pelaporan;

danb. penyusunan prosedur operasional sistem informasi dan aplikasi.

4. Subbagian Tata Usaha;

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata

usaha, kearsipan, dan rumah tangga Direktorat. Subbagian Tata Usaha dalam

melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat

Analisis dan Evaluasi Sistem Informasi

5. Kelompok Jabatan Fungsional.



31

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Munculnya tugas dan wewenang CIO di bidang strategis dan semakin

meningkatnya peran tersebut. CIO harus mengenali pengaruh TIK terhadap organisasi,

menentukan arah / strategi TIK yang menjamin adanya keselarasan antara strategi

bisnis dan strategi TIK. Adapun peran CIO adalah sebagai berikut :

1. Antisipasi perubahan teknologi, market dan regulasi.

2. Menentukan dan menjamin tatakelola TIK yang benar dan baik dalam organisasi.

3. Merumuskan visi dan misi;

4. CIO menjadi leader dalam pengukuran dan pengembangan new computing.

5. Mendistribusikan teknik baru hasil pengembangan, alat dan pendekatan yang

dilakukan

Di dalam buku “Information Systems Management in Practice”, Ralph

Sprague beserta rekannya Barbara McNurlin menjabarkan bahwa setidaknya ada lima

fungsi utama CIO di sebuah perusahaan (Sprague et.al., 1993). Yaitu :

1. Memahami Bisnis

2. Membangun Citra Divisi

3. Meningkatkan Mutu Penggunaan Teknologi

4. Mencanangkan Visi Teknologi Informasi5. Pengembangan Sistem Informasi

Prioritas dan kebutuhan Teknologi Informasi (TI) perusahaan telah

berevolusi, Chief Information Officer (CIO) harus bisa mengatasi kebutuhan bisnis yang

terus berubah. CIO harus mampu mengelola tuntutan-tuntutan dan harapan-harapan

baru.Di samping tuntutan bisnis, dunia kini bergerak ke TI yang "hijau" dan perusahaan

melihat kebutuhan mengurangi konsumsi energi dan emisi karbon untuk memangkas

biaya operasional, memunculkan tantangan :

1. Kendalikan emisi karbon dari pembangkit listrik (Green Computing2. Melakukan lebih banyak hal untuk menangani pertumbuhan data

3. Memastikan menyimpan data secara efisien

4. Memastikan ketersediaan data dan aplikasi

5. Bisnis Berbasis Efisiensi

6. Membangun Infrastruktur Informasi

7. Manajemen Informasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja kementerian Keuangan, Direktorat Teknologi Informasi



32

Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas merumuskan serta

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang teknologi informasi

perpajakan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Teknologi Informasi

Perpajakan menyelenggarakan fungsi:

penyiapan perumusan kebijakan di bidang teknologi informasi perpajakan;

penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi perpajakan;


teknologi informasi perpajakan;

penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi

informasi perpajakan; dan

pelaksanaan tata usaha direktorat.

Sedangnkan Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasimerumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang

transformasi teknologi komunikasi dan informasi. Dalam melaksanakan tugas

tersebut, Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi

menyelenggarakan fungsi :

penyiapan perumusan kebijakan di bidang transformasi teknologi komunikasi

dan informasi;

penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang transformasi teknologi komunikasi

dan informasi;


transformasi teknologi komunikasi dan informasi;

penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang transformasi

teknologi komunikasi dan informasi; dan

pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

B. Saran

Dalam organisasi modern, dalam sebuah organisasi hanya ada sati Chief Information

Officer (CIO) sebagai pimpinan tertinggi pengelolaan IT termasuk pengembangan IT.

Untuk itu, kedepannya seharusnya Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan yang

mengelola IT dan Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi yang

mengelola pengembangan IT disatukan menjadi satu Direktorat, agar terjadi keseuaian

arah pengembangan IT dengan pengelolaan IT itu sendiri



33

DAFTAR PUSTAKA

Sprague, and Barbara C McNurlin. Information Systems Management in Practice ,

Englewood cliffs, New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1993

____________________. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 184/PMK.01/2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

.

http://www.bpkp.go.id/index.php?idunit=20&idpage=640



sistem informasi manajemen

Documents

Transcript of sistem informasi manajemen