sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/lakip-sosnakertrans.docx · Web viewSeksi...

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota

Mataram2014

BAB IPENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap Dinas/Instansi

Pemerintah untuk mencapai tujuan. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan

sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan kegiatan

Dinas dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan secara obyektif. Pengukuran kinerja

suatu instansi hanya lebih ditekankan pada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap

anggaran, meskipun hasil maupun dampak dari pelaksanaan program tersebut masih jauh di bawah

standar. Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh

aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur; dan pengukuran tersebut tidak semata-mata pada

input (masukan) dari program, melainkan lebih ditekankan kepada keluaran, proses, manfaat, dan

dampaknya.

Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP), Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara mulai eselon

II keatas diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta

kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam bentuk

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

LAKIP atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah media akuntabilitas

yang dapat dipakai oleh instansi pemerintah untuk melaksanakan kewajiban dalam rangka

pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan (stakeholder)..Bentuk penyusunan laporan akuntabilitas kinerja melalui proses penyusunan rencana

stratejik, rencana kinerja dan pengukuran kinerja sebagaimana telah diatur dalam peraturan Menteri

Pendayagunaan Aperatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

239/XI/6/8/2003,tentang pedoman penyusuananan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

Bagi setiap SKPD penyusunan LAKIP merupakan penterjemahan atas tugas pokok dan fungsi

yang diembannya melalui pelaksanaan setiap program/kegiatan sesuai dengan yang direncanakan

Halaman : 1


Mataram2014

sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan

dalam pencapaian visi melalui misi dan strategi organisasi berdasarkan tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan

Sejalan dengan itu pada tahun 2014 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota

Mataram melakukan kewajiban membuat LAKIP 2014 yang salah satunya adalah memberikan

pertanggung jawaban tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan

kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota

Mataram berdasarkan perencanaan strategik yang dirumuskan secara periodik terhadap segala

kegiatan baik keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi Dinas dalam mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan dan menjawab serta menerangkan kinerja/tindakan Dinas kepada

Walikota Mataram.

1.2. KELEMBAGAAN

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah, maka sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat

Daerah Kota Mataram, yang diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Dinas Sosial Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kota Mataram, Peraturan Walikota Mataram Nomor: 15 / PERT / 2008 Tentang

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor: 5 tahun 2008 dan Peraturan Walikota Mataram

Nomor: 15 / PERT / 2008, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram merupakan

Unsur Pelaksana Pemerintah Kota Mataram yang membidangi urusan bidang Sosial, Tenaga Kerja

dan Transmigrasi dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam pelaksanaannya Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigarsi Kota Mataram

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan

kebijaksanaan Walikota Mataram dibidang Sosial Kemasyarakatan, Ketenagakerjaaan dan

Ketransmigrasian.

Adapun tugas pokok Kepala Dinas Sosnakertrans sebagai Pembantu Walikota Mataram

adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang Sosial,

Halaman : 2


Mataram2014

Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang mana

dalam

penyelenggaraannya fungsi Kepala Dinas antara lain melakukan perumusan kebijaksanaan

teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, melakukan pembinaan dan

pelaksanaan tugas lain di bidang Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang diberikan oleh

Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi Kepala Dinas.

Secara rinci tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Sosnakertrans kota Mataram

adalah sebagai berikut :

A) KEPALA DINAS ; Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan

dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah dibidang sosial, tenaga kerja dan Transmigrasi.

a. Merumuskan dan menetapkan Visi, Misi dan rencana strategis serta program Dinas

Sosnakertrans;

b. Merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi dengan

berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja tahunan, Rencana Kerja Anggaran / Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (RKA – DPA) dan penetapan kinerja Dinas;

d. Melaksanakan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan pengendalian serta bimbingan di

bidang sosial, tenaga kerja dan Transmigrasi;

e. Melaksanakan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Dinas Perangkat

Daerah dan Instansi terkait;

f. Melaksanakan kerjasama dengan pihak lain baik Instansi Pemerintah, Lembaga Organisasi

Swadaya Masyarakat atau pihak swasta;

g. Memberikan pertimbangan dan penetapan perijinan serta rekomendasi teknis dibidang sosial,

tenaga kerja dan transmigrasi;

h. Melaksanakan pembinaan manajemen kepegawaian lingkup Dinas;

i. Pengkoordinasian pengelolaan ketatausahaan Dinas;

j. Melaksanakan pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPTD, melaksanakan monitoring

dan evaluasi di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

k. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

Halaman : 3


Mataram2014

B) SEKRETARIAT (Unsur Pembantu Pimpinan)Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok memimpin,

merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam

pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas yang meliputi urusan Perencanaan, keuangan, umum

dan kepegawaian.

a. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan

kinerja lingkup Dinas;

b. Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(RKA-DPA) dan program kerja Dinas;

c. Melaksanakan Pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja lingkup Dinas;

d. Merumuskan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi Umum;

e. Pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Tetap

Pelaksanaan Kegiatan lingkup Dinas;

f. Merumuskan dan menjabarkan kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum,

perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan;

g. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas;

h. Pengkoordinasian pelaksanaan pengembangan Sistem Informasi Manajemen pelayanan

sosial, tenaga kerja dan Transmigrasi sesuai ketentuan yang berlaku;

i. Melaksanakan koordiansi konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan

dengan satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Instansi terkait;

j. Melaksanakan penngaturan, pembinaan, dan pengelolaan administrasi umum,perencanaan,

keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan;

k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

1) Sub.Bag.Perencanaan

Halaman : 4


Mataram2014

Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas

pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasi kegiatan

bawahan dalam melaksanakan urusan perencanaan dan pelapoan pelaksanaan tugas Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas , Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi:

a. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (RKA-DPA) dan Program kerja lingkup Dinas;

b. Menyipkan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang Perencanaan dan Pelaporan;

c. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Ren-Stra) dan Rencana Kerja

Tahunan (RKT) serta penetapan Kinerja Lingkup Dinas;

d. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dalam rangka penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) lingkup Dinas;

e. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Standar Prosedur Tetap pelaksanaan lingkup

Dinas;

g. Menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi bidang perencanaan lingkup Dinas;

h. Melaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi perencanaan lingkup Dinas sesuai

ketentuan yang berlaku;

i. Melaksanakan Penerapan dan Pengembangan Sistem Informasi manajemen pelayanan

sosial, tenaga kerja , dan transmigrasi sesuai ketentuan yang berlaku;

j. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub.Bagian;

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

2) Sub Bag. KeuanganSub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok

memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan

dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Administrasi keuangan lingkup Dinas.

a. menyusun Renacana kerja Anggaran (RKA) dan program kerja Sub Bagian;

b. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan keuangan;

Halaman : 5


Mataram2014

c. Menyimpan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang penyususnan

anggaran, perbendaharaan, penata usahaan dan pertanggungjawaban keuangan lingkup

Dinas;

d. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka analisa pelaksanaan anggaran

perbendaharaan, pembukuan dan verivikasi;

e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Pemegang Kas yang terdiri dari Pemegang

Kas (PK) dan Pembantu Pemegang Kas (PPK);

f. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan lingkungan Dinas sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaaan kegiatan lingkup

Dinas;

h. Menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pengelolaan keuangan lingkup Dinas;

i. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

3) Sub Bag. Umum dan KepegawaianSub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin olehseorang kepala Sub Bagian yang

mengaturtugas pokok memimpin, mengatur, merencanakan, mengawasi dan mengkoordinasikan

kegiatan bawahan dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian,

rumahtangga, protokol dan perlengkapan.

a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program kerja Sub Bagian;

b. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis dan pengelolaan administrasi kepegawaian,

rumahtangga, protokol, dan perlengkapan;

c. Menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasipenyelenggaraan administrasi kepegawaian,

rumah tangga, protokol dan perlengkapan;

d. Mengumpulkan mengolah dan menganalisa data kepegawaian serta kebutuhan

perlengkapan;

e. Melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian perlengkapan

inventaris kantor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup Dinas sesuai

perundang-undangan yang berlaku;

Halaman : 6


Mataram2014

g. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PNS lingkup Dinas;

h. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bendaharawan Barang;

i. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan Bidang

Tugasnya.

C) BIDANG PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (Unsur Pelaksana) Bidang pemberdayaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas

pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan

bawahan dalam melaksanakan penyusunan. Pelaksanaan, dan pembinaan teknis program dan

kegiatn bidang pemberdayaan kesejahteraan sosial.

a. Merumuskan dan menetapkan Program Kerja dan Penetapan Kinerja bidang Pembedayaaan

Kesejahteraan sosial;

b. Pengkoordinasian Penyusunan Rencana Krja Anggaran / Dokumen Pelaksana Anggaran

(RKA / DPA ) dan Program kerja seksi dibawahnya;

c. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian program

pemberdayaan kesejahteraan sosial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Melaksanakan koordnasi, informasi dan sinkronisasi dengan satuan kerja Perangkat Daerah

(SKPD) dan Instasi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi Program

Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial;

e. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan program Pemberdayaan Kesejahteraan

Sosial di daerah dengan Provinsi dan Departemen/ lembaga Pemerintah non Departemen

terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. Menetapkan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pemberdayaan

Kesejahteraan Sosial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Administrasi perijinan dan rekomendasi teknis di

bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

h. Mengkoordinir, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan program Pemberdayaan

Kesejahteraan Sosial sesuai ketentuan yang berlaku;

Halaman : 7


Mataram2014

i. Mengkoodinir pengumpulan, pengolahan dan analisa data di bidang pemberdayaaan

kesejahteraan sosial sebagai bahan penyusunan rencana dan evaluasi pelaksanaan

program/kegiatan pengelolaan dan pelayanan pemberdayaan kesejahteraan sosial;

j. Melakukan pengkajian dan memberikan pertimbangan teknis terhadap permasalahan

dibidang pemberdayaan kesejahteraan sosial kepada atasan;

k. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang pemberdayaan kesejahteraan

sosial sesuai ketentuan yang berlaku;

l. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;

m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan Bidang

Tugasnya.

1) Seksi Organisasi Sosial dan Karang TarunaSeksi Organisasi Sosial dan Karang Taruna dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan

mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pembinaan teknis

terhadap program / kegiatan pemberdayaan organisasi sosial dan karang taruna.

Dalam menyelenggarkan tugas, Kepala Seksi Organisasi Sosial dan Karang Taruna mempunyai

fungsi:

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Organisasi Sosial dan Karang

Taruna sesuai ketentuan yang berlaku;

b. Menyiapkan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan

kriteria potensi Sumber Kesejahteraan sosial (PSKS) sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

c. Menyiapkan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas seksi dan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan

pelaksanaan program pelaksanan program pengembangan dan pendayagunaaan Potensi

dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), penyuluhan tentang usahankesejahteraan sosial

(UKS), Pemberdayaaan, Pengukuhan dan pengakuan organisasi sosial, pemberdayaan

karang Taruna , Tenaga kesejahteraaan Masyarakat (TKSM), wahana Kesejahteraan

Sosialmasyarakat (WKBSM);

d. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisa data potensi dan sumber kesejahteraan

sosial (PSKS) sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan;

Halaman : 8


Mataram2014

e. Melakukan pengkajian dan memberikan pertimbangan teknis terhadap permasalahn dibidang

pengembangan dan pemberdayaan PSKS kepada atasan;

f. Menyiapkan bahan pembinaandan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan dan

pemberdayaan potensi Sumber Kesejahteraan sosial (organisasi sosial, karang taruna,

TKSM, WKSBM) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. Melaksanakan penyuluhan , pembinaaan dan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan

program pengembangan dan pendayagunaan PSKS dalam rangka peningkatan usaha

kesejahteraan sosial (UKS) masyarakat;

h. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi PSKS (organisasi sosial, karang

taruna, TKSM, WKSBM) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

i. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;


Tugasnya.

2) Seksi Kesejahteraan Anak dan KeluargaSeksi Kesejahteraan Anak dan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai

tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan

bawahan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pembinaan teknis terhadap program dan

kesejahteraan anank dan Keluarga.

Dalam menyelenggarkan tugas pokok, Kepala Seksi Kesejahteraan Anak dan Keluarga

mempunyai fungsi:

a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA-DPA) dan

program kerja seksi;

b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang kesejahteraan Sosial Anak dan

Keluarga sesuai ketentuan yang berlaku;

c. Menyiapkan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar dan prosedurdan

kriteria kesejahteraaan sosial anak dan keluarga sesuai ketentua yang i kesejahteraan

sosial keluarga, peberlaku;

d. Menyiapkan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas seksi dengn

satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan

pelaksanaan program pelayanan sosial anak balita melalui lembaga media komunikasi

massa, perlindungan anak, pelayanan sosial anak terlantar, pelayanan sosial lanjut usia,

Halaman : 9


Mataram2014

konsultasi kesejahteraan sosial keluarga (KKSK), Pemberdayaan Kesejhteraan Keluarga

(PKK);

e. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisa data penyandang masalah

kesejahteraan Sosial PMKS ( anak terlantar, balita terlantar, keluarga Muda Mandiri (KMM)

Asistensi kesejahteraan sosial keluarga (AKSK) Pemberdayaan kesejahteraankeluarga

(PKK), Lanjut Usia, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) sebagai bahan

penyusunan pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan seksi;

f. Melakukan pengkajian dan dan memberikan pertimbangan teknis terhadap permasalahan

tugas seksi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial, anak dan

keluarga;

g. Menyiapkan bahan pembinaaan dan bimbingan teknis kesejahteraan sosial, anak terlantar,

Keluarga Muda Mandiri (KMM), Lanjut Usia, Perempuan rawan Sosial Ekonomi, asistensi

kesejahteraan sosial keluarga, konsultasi kesejahteraan sosial keluarga, pemberdayaan

kesejahteraan kelurga sesuai ketentuan yang berlaku;

h. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program

kesejahteraan sosial yang meliputi anak terlantar, Keluarga Muda Mandiri (KMM), Lanjut

Usia, Perempuan rawan Sosial Ekonomi, asistensi kesejahteraan sosial keluarga, dan

konsultasi kesejahteraan sosial keluarga;

i. Melakukan pengelolaan dan pelayanan administrasi BMKS ( Anak terlantar, Keluarga

Muda Mandiri (KMM), Lanjut Usia, Perempuan rawan Sosial Ekonomi, asistensi

kesejahteraan sosial keluarga, konsultasi kesejahteraan sosial keluarga, pemberdayaan

kesejahteraan keluarga) sesuai ketentuan yang berlaku;

j. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan Bidang

Tugasnya.

3) Seksi Penanggualangan Korban Bencana dan Bantuan sosialSeksi Penanggulangan Korban Bencana dan Bantuan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan

mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan, pelaksanaan dan pembinaan teknis

terhadap program dan kegiatan penanggulangan korban bencana dan b Untuk memperlancar

Halaman : 10


Mataram2014

penyelenggaraan tugas–tugas dinas maka Kepala Dinas SOSNAKERTRANS dibantu oleh

Unsur Pembantu Pimpinan dan Unsur Pelaksana, ntuan sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Penanggulangan Korban Bencana dan

Bantuan Sosial mempunyai fungsi:



b. Menyiapkanbahan perumusan kebijakan teknis dibidang Penanggulangan Korban Bencana

dan Bantuan Sosial sesuai ketentuan yang berlaku;

c. Menyiapkan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar dan prosedur dan

kriteria Penanggulangan Korban Bencana dan Bantuan Sosial sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku;



pelaksanaan program Penanggulangan Korban Bencana dan Bantuan Sosial,

Penyelenggaraan dan Pengumpulan sumbangan bantuan kesejahteraan Sosial Permanent

(BKSP), Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS), kepahlawanan dan Perintis

Kemerdekaan;

e. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan pemutakhiran data dibidang Penanggulangan

Korban Bencana dan Bantuan Sosial sebagai bahan penyusunan pelaksanaan dan evaluasi

program/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku;

f. Melakukan pengkajian dan memberikan pertimnbangan teknis terhadap permasalaha

dibidang Penanggulangan Korban Bencana dan Bantuan Sosial di Daerah kepada Atasan;

g. Menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis dalam upaya optimalisasi

Penanggulangan Korban Bencana dan Bantuan Sosial di Daerah kepada pemerintah

kecamatan dan kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku;


Penanggulangan Korban Bencana dan Bantuan Sosial, penertiban, rekomendasi ijin

penyelenggaraan undian berhadiah, dan pengumpulan sumbangan untuk usaha

kesejahteraan keluarga (UKS);

i. Melaksanakan pengembangan partisipasi / swadaya masyarakat dalam penanggulangan

korban bencana dan bantuan di Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;

Halaman : 11


Mataram2014

j. Melaksanakan pelayanan bantuan social terhadap korban bencana dalam rangka

pemberdayaan masyarakat penanggulangan masalah kesejahteraan social;

k. Melaksanakan peningkatan jaminan social melalui bantuan kesejahteraan social permanent

(BKSP) dan asuransi kesejahteraan social (ASKES) dan bimbingan social bagi keluarga

Pahlawan dan Perintis kemerdekaan;

l. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;

m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan Bidang

Tugasnya.

D) BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI (Unsur Pelaksana)Bidang Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur mengawasi dan

melaksanakan pembinaan teknis program pengembangan dibidang pelayanan dan rehabilitasi

kesejahteraan Sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi

kesejahteraan social mempunayia fungsi:

a. Memutuskan dan menetapkan program kerja dan penetapan kinerja bidang pelayanan

rehabilitasi kesejahteraan Sosial;

b. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (RKA-DPA) dan program kerja seksi di bawahnya;

c. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian program

pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social;



pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;

e. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi

kesejahteraan sosial didaerah dengan provinsi dan departemen/ lembaga pemerintah non

departemen terkait sesuai ketentan yang berlaku;

f. Menetapkan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pelayanan dan

rehabilitasi kesejahteraan sosial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. Melaksanakan pengelolaan dan pelaksanaan administrasi perijinan dan rekomendasi teknis

dibidang pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial sesuai ketentuan yang berlaku;

Halaman : 12


Mataram2014

h. Mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan program pelayanan dan

rehabilitasi kesejahteraan sosial sesuai ketentuan yang berlaku;

i. Mengkoordinasi pengumpulan, pengelolaan dan analisa data sebagai bahan penyusunan

rencana dan evaluasi pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan

sosial;

j. Melakukan kajian dan memberikan pertimbangan teknis dibidang pelayanan dan

rehabilitasi kesejahteraan sosial sesuai ketentuan yang berlaku;

k. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan Bidang

Tugasnya.

1) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang CacatSeksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur mengawasi dan

mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan dan

Pembinaan teknis terhadap program dan kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat

mempunyai fungsi:



b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang rehabilitasi sosial penyandang

cacat sesuai ketentuan yang berlaku;

c. Menyiapka bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan

kriteria rehabilitasi sosial dan penyandang cacat sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku;



pelaksanaan program rehabilitasi sosial dan penyandang cacat, pengembangan

kemampuan ketrampilan dan fungsi sosial penyandang cacat melalui loka bina karya (LBK)

dan unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK);

e. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisa data penyandang cacat;

Halaman : 13


Mataram2014

f. Melakukan kajian dan memberikan pertimbangan teknis dalam rangka peningkatan kualitas

pelayanan dan rehabilitasi sosial di daerah kepada atasan;

g. Menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis rehabilitasi sosial penyandang cacat

melalui pembinaan loka bina karya (LBK) maupun unit pelayanan sosial keliling (UPSK)

sesuai ketentuan yang berlaku;


rehabilitasi sosial dan penyandang cacat;

i. Melakukan pengelolaan dan pelayanan administrasi rehabilitasi sosial dan penyandang

cacat;



Tugasnya.

2) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna SusilaSeksi Rehabilitasi Sosial Tuna Susila dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai

tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan

bawahan dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan dan Pembinaan teknis terhadap

program dan kegiatan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial

mempunyai fungsi:



b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang rehabilitasi sosial tuna susila sesuai


c. Menyiapka bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria

rehabilitasi sosial tuna susila sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;



pelaksanaan program rehabilitasi sosial Tuna Susila meliputi Gelandangan dan pengemis,

anak nakal, eks NAPI, eks WTS, eks Narkoba dan Waria;

e. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisa data rehabilitasi sosial Tuna Susila

sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program/kegiatan seksi;Halaman : 1

4


Mataram2014


pelayanan dan rehabilitasi sosial Tuna Susila di daerah kepada atasan;

g. Menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis rehabilitasi sosial tuna susila meliputi

Gelandangan dan pengemis, anak nakal, eks NAPI, eks WTS, eks Narkoba dan Waria sesuai



rehabilitasi sosial tuna susila;

i. Melakukan pengelolaan dan pelayanan administrasi rehabilitasi sosial tuna susila meliputi

Gelandangan dan pengemis, anak nakal, eks NAPI, eks WTS, eks Narkoba dan Waria;



Tugasnya.

3) Seksi Rehabilitasi Sosial Fakir MiskinSeksi Rehabilitasi Sosial Fakir Miskin dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai


bawahan dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan dan Pembinaan teknis terhadap

program dan kegiatan Rehabilitasi Sosial Fakir Miskin.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial fakir Miskin mempunyai

fungsi:



b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang rehabilitasi sosial Fakir Miskin dan

daerah kumuh sesuai ketentuan yang berlaku;

c. Menyiapka bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria

rehabilitasi sosial Fakir Miskin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;



pelaksanaan program rehabilitasi sosial fakir miskin dan daerah kumuh;

e. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan pemutakhiran data dibidang rehabilitasi sosial

Fakir Miskin dan daerah kumuh sesuai ketentuan yang berlaku;

Halaman : 15


Mataram2014


pelayanan dan rehabilitasi sosial fakir miskin dan daerah kumuh di daerah kepada atasan;

g. Menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis dalam upaya optimalisasi penanganan

rehabilitasi sosila fakir miskin dan daerah kumuh di daerah kepada pemerintah kecamatan

dan kelurahan serta pemangku kepentingan terkait sesuai ketentuan yang berlaku;

h. Melaksanakan Bina Mitra pengembangan partisipasi / swadaya masyarakat dalam

penanganan fakir miskin dan daerah kumuh sesuai ketentuan yang berlaku;

i. Melakukan pengelolaan dan pelayanan administrasi rehabilitasi sosial fakir miskin dan daerah

kumuh;



Tugasnya.

E) BIDANG PELATIHAN, PENEMPATAN TENAGA KERJA (Unsur Pelaksana)Bidang Pelatihan , penempatan tenaga kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang


mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan dan

Pembinaan teknis program dan kegiatan dibidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, kepala bidang pelatihan, penempatan tenaga kerja mempunyai fungsi:a. Merumuskan dan menetapkan program kerja dan penetapan kinerja bidang

pelatihan, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;b. Menyusun Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA-

DPA) dan program kerja seksi dibawahnya;c. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian

program dibidang pelatihan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi sesuai ketenyuan yang berlaku;

d. Melaksanakan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program dibidang pelatihan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi sesuai ketentuan yang berlaku;

e. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan program dibidang pelatihan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi di daerah dengan pemerintah

Halaman : 16


Mataram2014

provinsi dan departemen/ lembaga pemerintah non departemen terkait sesuai ketentan yang berlaku;

f. Menetapkan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pelatihan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi perijinan dan rekomendasi teknis dibidang pelatihan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi sesuai ketentuan yang berlaku;

h. Mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program dibidang pelatihan, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi sesuai ketentuan yang berlaku;

i. Mengkoordinir pengumpulan, pengelolaan dan analisa data dibidang pelatihan, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi sebagai bahan penyusunan rencana, evaluasi dan pelaksanaan program pada tahun berikutnya;

j. Melakukan pengkajian dan memberikan pertimbangan tentang teknis terhadap permasalahan dibidang peelatihan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi kepada atasan;

k. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang pelatihan, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi sesuai ketentuan yang berlaku;

l. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;m.Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan

Bidang Tugasnya. 1. Seksi Pelatihan Dan Produktivitas

Seksi Pelatihan Dan Produktivitas dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang mempunyai tugas

pokok memimpin, merencanakan, mengatur mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan

bawahan dalam melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan, pelaksanaan dan Pembinaan

teknis program dan kegiatan peningkatan pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, kepala seksi pelatihan dan produktivitas mempunyai

fungsi:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pelatiahn dan produktivitas tenaga

keja sesuai ketentuan yang berlaku;

Halaman : 17


Mataram2014

b. Melaksanakan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan satuan kerja perangkat daerah

(SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan

program pelatihan dan produktivitas tenaga kerja sesuai ketentuan yang berlaku;

c. Menyiapkan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan

kriteria pelatihan dalam rangka peningkatan produktivitas tenaga kerja sesuai dengan


d. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan pemutakhiran data tenaga kerja potensial

sebagai bahan perencanaan pelatihan tenaga kerja berdasarkan hasil pengukuran

produktivitas tenaga kerja sesuai ketentuan yang berlaku;

e. Memfasilitasi dan menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja serta pengesahan

kontrak/perjanjian magang dalam negeri dalam rangka peningkatan produktivitas tenaga

kerja;

f. Melaksanakan pengelolaan dan layanan administrasi perijinan/rekomendasi terhadap

lembaga pelatihan tenaga kerja sesuai ketentuan yang berlaku;

g. Menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis serta bahan koordinasi dalam rangka

sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan tenaga kerja berdasarkan peraturan


h. Melakukan pengkajian dan memberikan pertimbangan teknis terhadap permasalahan

dibidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja di daerah kepada atasan;



Tugasnya.

2) Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga KerjaSeksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang


mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan,

pelaksanaan dan Pembinaan teknis program dan kegiatan penempatan dan perluasan tenaga

kerja.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, kepala seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja

mempunyai fungsi:

Halaman : 18


Mataram2014



b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Penempatan dan Perluasan

Kesempatan Kerja sesuai ketentuan yang berlaku;

c. Menyiapkan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan satuan kerja perangkat

daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan

program penempatan dan perluasan Kesempatan kerja sesuai ketentuan yang berlaku;

d. Menyiapkan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan

kriteria pelatihan dalam rangka peningkatan produktivitas tenaga kerja sesuai dengan


e. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan pemutakhiran data pencari kerja (Pencaker)

tenaga kerja sukarela (TKS), Lembaga Sukarela, Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dan lowongan

kerja sebagai bahan pembinaan serta pelayanan informasi pasar kerja dan bimbingan

jabatan sesuai ketentuan yang berlaku;

f. Memberikan layanan pendaftaran, fasilitas pembentukan, pembinaan, pengendalian,

pengawasan pendayagunaan tenaga kerja sukarela (TKS) tenaga sukarela, tenaga kerja

mandiri (TKM) tenaga kerja asing (TKA) serta penyelenggaraan bursa kerja/job fair oleh

swasta sesuai ketentuan yang berlaku;

g. Melaksanakan pengelolaan dan layanan administrasi ijin penggunaan tenaga kerja asing

(IMTA) serta perijinan atau rekomendasi pendirian cabang/pusat terhadap lembaga bursa

kerja / lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS), lembaga penyuluhan dan

bimbingan jabatan, tenaga kerja sukarela (TKS), lembaga sukarela, Perusahaan

penempatan tenaga kerja Indonesia (PPTKIS) serta tempat penampungannya sesuai


h. Melaksanakan pengelolaan dan layanan administrasi serta pelayanan teknis penyebaran

informasi penempatan, rekrutmen, seleksi, perijinan penempatan dan penampungan tenaga

kerja Indonesia (CTKI) Antar kerja antar Daerah (AKAD) dan Antar kerja local (AKL) dalam

rangka penerbitan surat persetujuan penempatan (SPP) antar kerja local dan rekomendasi

paspor bagi TKI berdasarkan asal dan alamatnya;

i. Melakukan pembinaan, pengawasan dan monitoring penempatan, perlindungan TKI serta

kepulangan TKI berdasarkan asal/alamatnya;

Halaman : 19


Mataram2014

j. Memfasilitasi dalam rangka penyelenggarakan kerjasama bilateral dan multilateral

penempatan TKI yang pelaksanaannya dalam wilayah kota;

k. Melaksanakan penyusunan dan pengusulan formasi serta pembinaan dan penilaian angka

kredit jabatan fungsional pengantar kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

l. Menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis serta bahan koordinasi dalam rangka

penyebarluasan dan penerapan teknologi serta penyelenggaraan perluasan kesempatan

kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informasi serta system padat karya yang

berlaku;

m. Melakukan pengkajian dan memberikan pertimbangan teknis terhadap permasalahan

dibidang penempatan tenaga kerja dan perluasa kesempatan kerja di daerah kepada

atasan;

n. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;

o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan Bidang

Tugasnya.

3) Seksi TransmigrasiSeksi Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang mempunyai tugas pokok

memimpin, merencanakan, mengatur mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan

dalam melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan, pelaksanaan dan Pembinaan teknis

program dan kegiatan penyelenggaraan ketransmigrasian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, kepala seksi Transmigrasi mempunyai fungsi:



b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang transmigrasi sesuai ketentuan

yang berlaku;

c. Menyiapkan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas seksi dengan


pelaksanaan program transmigrasi sesuai ketentuan yang berlaku;

d. Menyiapkan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan

kriteria dibidang transmigarsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

e. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan pemutakhiran data dibidang transmigrasi;

Halaman : 20


Mataram2014

f. Melaksanakan penjajakan lokasi pemukian transmigrasi (LPT) dan pembuatan naskah

kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi sesuai ketentuan

yang berlaku;

g. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pendaftaran, seleksi, penempatan status,

penampungan, pengerahan dan peningkatan ketrampilan/keahlian serta fasilitas

penempatan calon transmigrasi sesuai ketentuan yang berlaku;

h. Melakukan pengkajian dan memberikan pertimbangan teknis terhadap permasalahan

dibidang transmigrasi di daerah kepada atasan;



Tugasnya.

F) BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN TENAGA KERJABidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur mengawasi dan

mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan,

pelaksanaan dan Pembinaan teknis program dan kegiatan di bidang hubungan Industrial dan

Pengawasan Tenaga Kerja.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan

Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

a. Merumuskan dan menetapkan program kerja dan penetapan kinerja bidang Hubungan

Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja;

b. Menyusun Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA-DPA) dan

program kerja seksi dibawahnya;

c. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian program dibidang

Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja sesuai ketentuan yang berlaku;

d. Menyiapkan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas seksi dengan


pelaksanaan program dibidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja sesuai


Halaman : 21


Mataram2014

e. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan program dibidang Hubungan Industrial dan

Pengawasan Tenaga Kerja provinsi dan departemen/ lembaga pemerintah non departemen

terkait sesuai ketentuan yang berlaku;

f. Menetapkan pedoman, norma, standar, prosedur dan criteria dibidang Hubungan Industrial

dan Pengawasan Tenaga Kerja sesuai ketentuan yang berlaku;

g. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi perijinan dan rekomendasi teknis

hubungan industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja sesuai ketentuan yang berlaku;

h. Mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program dibidang Hubungan

Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja sesuai ketentuan yang berlaku;

i. Mengkoordinasiakan pengumpulan , pengelolaan dan analisa data dibidang Hubungan

Industrial dan Pengawasan ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan

penyusunan rencana, evaluasi dan pelaksanaan program untuk perbaikan kinerja pada tahun

berikutnya;

j. Melakukan pengkajian dan memberikan pertimbangan teknis terhadap permasalahan di

dibidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenaga kerjaan kepada atasan;

k. Melakukan pembinaan, bimbingan teknis dibidang Hubungan Industrial dan Pengawasan

Ketenaga kerjaan sesuai ketentuan yang berlaku;

l. Mengelola dan memberikan layanan konseling, advokasi dan fasilitas penyelesaian

perselisihan, jaminan social, pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

m. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;

n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan Bidang

Tugasnya.

1) Seksi Hubungan Industrial dan JamsostekSeksi Hubungan Industrial dan Jamsostek dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai



teknis program dan kegiatan hubungan Industrial dan Jamsostek.

Halaman : 22


Mataram2014

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, kepala seksi Hubungan Industrial dan Jamsostek

mempunyai fungsi:



b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Hubungan Industrial dan Jamsostek

sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



pelaksanaan program dibidang Hubungan Industrial dan Jamsostek sesuai ketentuan yang

berlaku;

d. Meyiapkan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dibidang

Hubungan Industrial dan Jamsostek sesuai ketentuan yang berlaku;

e. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan pemutakhiran data dibidang Hubungan Industrial

dan Jamsostek sesuai ketentuan yang berlaku;

f. Melaksanakan verifikasi keanggotaan dan fasilitasi pembentukan, layanan pendaftaran,

pembinaan dan pengendalian dan pengawasan organisasi pekerja/buruh, organisasi

pengusaha serta lembaga perselisihan diluar pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku;

g. Melaksanakan fasilitas penyusunan, pendaftaran, pencatatan serta pengesahan perjanjian

kerja waktu tertentu (PKWT), peraturan Perusahaan (PP), perjanjian kerja bersama (PKB) serta

Perjanjian Pekerjaan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

h. Melaksanakan pengelolaan dan layanan administrasi penerbitan /pencabutan operasional

perusahan penyedia jasa pekerja/buruh sesuai ketentuan yang berlaku;

i. Melakukan pembinaan, pengawasandan monitoring terhadap pelaksanaan ketentuan

pengupahan Jamsostek sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

j. Melaksanakan fasilitas pembentukan Dewan Pengupahan Kta serta pendaftaran seleksi calon

hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial sesuai ketentuan yang berlaku;

k. Melaksanakan survey Kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai dasar penyusunan dan

pengusulan penetapan upah minimum kota (UMK) kepada Gubernur Berdasarkan peraturan

Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman : 23


Mataram2014

l. Melaksanakan penyusunan dan pengusulan formasi serta pembinaan dan penilaian angka

kredit jabatan fungsional, mediator, konsiliator, dan arbitr berdasarkan peraturan Perundang-


m. Menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis serta bahan koordinasi dalam rangka

harmonisasi hubungan industrial sesuai ketentuan yang berlaku;

n. Melakukan pengkajian dan memberikan pertimbangan teknis terhadap permasalahan di

dibidang Hubungan Industrial dan Jamsostek di daerah kepada atasan;

o. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;

p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan Bidang Tugasnya.

2) Seksi Pengawasan KetenagakerjaanSeksi Pengawasan Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas

pokok memimpin, merencanakan, mengatur mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan


teknis program dan kegiatan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, kepala seksi Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai

fungsi :



b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Pengawasan Ketenagakerjaan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



pelaksanaan program dibidang Pengawasan Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku;

d. Meyiapkan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dibidang

Pengawasan Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan pemutakhiran data dibidang Pengawasan

Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku;

f. Melakukan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan/pengujian dan pengendalian terhadap

pelaksanaan peraturan/ketentuan dibidang norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja,

Halaman : 24


Mataram2014

fasilitas kerja lainnya serta hak-hak dan kewajiban pekerja/pemberi kerja sesuai peraturan


g. Melaksanakan penyidikan dan penyelidikan tindak pelanggaran terhadap ketentuan

ketenagakerjaan oleh PPNS Pengawas Ketenagakerjaanberdasarkan peraturan perundang-


h. Melaksanakan pengelolaan dan layanan administrasi perijinan/rekomendasi teknis terhadap

obyek pengawasan ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku;

i. Melaksanakan pengusulan calon peserta diklat pengawas dan calon pegawai pengawas

ketenagakerjaan serta pengusulan penerbitan kartu legitimasi pengawas dan kartu PPNS

bidang ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku;



Tugasnya.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI Sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Daera Nomor : 5 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Nomor : 15 /

PERT / 2008, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram memiliki struktur organisasi

dengan 1 Sekretariat Dinas sebagai Unsur Pembantu Pimpinan dan empat Bidang Teknis sebagai

Unsur Pelaksana.

Adapun kelima unsur tersebut adalah sebagai berikut :

a. Unsur Pembantu Pimpinan : 1. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris

b. Unsur Pelaksana :1. Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

2. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi yang dipimpin oleh Kepala

3. Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang;

4. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja yang dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang.

Halaman : 25


Mataram2014

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA MATARAM

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diemban, sumber daya yang digunakan oleh Dinas

Sosial Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kota Mataram meliputi sumber daya aparatur serta sarana/prasarana

sebagai bagian dari aset daerah.

1. SUMBER DAYA APARATURDalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Tranmigrasi

Kota Mataram didukung oleh 44 (empat puluh empat) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 5

(empat) Orang Tenaga Kontrak Pemerintah Kota Mataram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Halaman : 26

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

BIDANG PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN

SOSIAL

Kepala Seksi Orsos dan Karang Taruna

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Anak dan Keluarga

BIDANG PELAYANAN DAN

REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

BIDANGPELATIHAN,

PENEMPATAN NAKER & TRANSMIGRASI

BIDANG HUBUNGAN INSDUTRI

DAN PENGAWASAN TENAGA KERJA

Kepala Seksi Rehabilitasi

Penyandang Cacat

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial dan

Tuna Susila

Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas

Tenaga Kerja

Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga

Kerja

Kepala Seksi Hubungan Industrial

dan Jamsostek

Kepala Seksi Pengawasan

Ketenagakerjaan

Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian

KELOMPOK JABATAN FUFUNGSIONAL

Kepala Seksi Penanggulangan

Korban Bencana dan Bantuan Sosial

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Fakir Miskin dan Daerah Kumuh

Kepala Seksi Transmigrasi


Mataram2014

Komposisi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kepangkatan dapat dilihat pada tabel di

bawah ini.

Tabel 1.1Komposisi PNS Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kota Mataram

Berdasarkan Kepangkatan

No. Pangkat Jumlah Orang Keterangan

1. Gol. IV 6

2. Gol. III 26

3. Gol. II 12

J u m l a h 44

* Sumber : Data Kepegawaian Disosnakertrans Kota Mataram, 2014

Komposisi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatan struktural tercermin seperti pada

tabel berikut ini.

Tabel 1.2Komposisi PNS Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kota Mataram

Berdasarkan Jabatan Struktural

Halaman : 27


Mataram2014

* Sumber : Data Kepegawaian Disosnakertrans Kota Mataram 2014

Sedangkan komposisi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat

pada tabel berikut ini.

Tabel 1.3Komposisi PNS Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No. Tingkat Pendidikan Jumlah Orang Keterangan

1.

2.

3.

4.

* Sumber : Data Kepegawaian Disosnakertrans Kota Mataram,2014

2. Tenaga Kontrak Pemerintah Kota Mataram

Adapun Komposisi Tenaga Kontrak Pemerintah Kota Mataram dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.4Komposisi Tenaga Kontrak Dinas Sosial Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kota Mataram

Halaman : 28


Mataram2014

No. Uraian Jumlah Orang Keterangan

3.

* Sumber : Data Kepegawaian Disosnakertrans Kota Mataram,2013

2. ASET / MODAL

Sedangkan aset atau modal yang dimiliki oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Tranmigrasi

Kota Mataram berdasarkan Rekonsiliasi BMD Tahun 2014, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.5Aset Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kota Mataram

Halaman : 29


Mataram2014

Sumber : Data Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kota Mataram, 2014

Halaman : 30

No. Akun Neraca

Nilai Barang Milik Daerah (BMD)

Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir

(1) (2) (3) (4) (5)

A. ASET LANCAR 15.069.000,00 13.303.600,00 13.303.600,00

1. Persedian 15.069.000,00 13.303.600,00 13.303.600,00

B. ASET TETAP 1.292.247.635.00 301.351.500,00 1.562.924.595,00

1. Tanah 00 00 00

2. Peralatan dan Mesin 727.563.235.00 348.662.500,00 ( + )

96.347.400,00 ( - )

979.878.335,00

3. Gedung dan Bangunan

348.681.800.00 182.339.000,00 ( + )

49.801.000,00 ( - )

481.219.800,00

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

94.188.000.00 7000.000,00 101.188.000,00

5. Aset Tetap Lainnya 121.814.600.00 121.176.140,00 ( - ) 638.460,00

6. Konstruksi Dalam Pengerjakan

0,00 0,00 0,00

C. ASET LAINNYA 273.521.100,00 96.347.400,00 540.845.640,00

Aset Lain-lain 273.521.100,00 267.324.640,00 ( + ) 540.845.640,00

JUMLAH 1.580.837.735,00 2.117.073.835,00

sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/lakip-sosnakertrans.docx · Web viewSeksi...

Documents

Transcript of sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/lakip-sosnakertrans.docx · Web viewSeksi...