Gema Jamsostek Edisi Januari

Media Internal

Edisi

Mar

et 2

009

Menyambut Gerakan NasionalKepatuhan Jamsostek

GEMA JAMSOSTEK

Mengenal Manajemen SDM Berbasis Kompetensi

Tambah Halaman

Salam Redaksi

Surat Pembaca

Laporan Utama

Kabar Daerah

Kolom

Kompetensi

Kebijakan

Serikat

Agenda

Wawancara

Mitra

Kiprah

Resensi

Kiat

Jamsosiana

SALAM REDAKSI

Waktu begitu cepat berlalu. Tak terasa tahun 2009 pun sudah memasuki bulan ketiga ketika kami harus menyelesaikan Gema Jamsostek edisi keempat. Sambutan positif dari segenap Insan Jamsostek, baik di daerah maupun unit kerja di kantor pusat, memacu kami meningkatkan kualitas.

Mulai edisi keempat, Gema Jamsostek akan menjadi kian gemuk karena mengalami penambahan halaman. Dari semula hanya 16 halaman kini menjadi 16 halaman. Peningkatan 75 persen lebih ini, seperti harapan kita semua, agar kita bisa meningkatkan kepesertaan Jamsostek.

Penambahan halaman ini merupakan konsekuensi dari penambahan rubrikasi. Kabar Daerah, Kompetensi, Serikat, Mitra adalah beberapa rubrik baru yang ada mulai edisi kali ini. Harapan kami, majalah ini bisa meningkatkan jalinan antara sesama Insan Jamsostek dan stakeholder kita.

Gerakan Nasional Kepatuhan Kepesertaan Program Jamsostek atau GNK2PJ kami jadikan sebagai laporan utama edisi kali ini. Tentu ada tujuannya di balik itu, yakni meningkatkan kualitas pelayanan menuju excellent service, karena di pundak kita semua, jaminan sosial ketenagakerjaan diemban.

Selamat membaca dan sukses untuk kita semua.

Agar Insan Jamsostek makin paham dan akrab dengan Good Corporate Governance (GCG) kami mengusulkan Gema Jamsostek menambah rubrik karyawan bertanya dan manajemen menjawab.

Salam HormatNovias Dewo

(Kacab Samarinda)

Tanggapan Redaksi:Terimakasih atas masukannya. Saran Anda kami akan kami pertimbangkan.

SURAT PEMBACA

Rubrik Karyawan Bertanya

Pelindung Direksi PT Jamsostek (Persero) Dewan Pengarah Kepala Biro Humas, Kepala Biro Sekretariat Perusahaan, Kepala Divisi Operasi, Kepala Divisi Analisa Portfolio Pemimpin Redaksi/Penjab Ebenezer Simanjuntak Redaktur Pelaksana Kuswahyudi, Indra Trianto, Abdul Latif Algaff, Eko Nugriyanto, Ulin Niam Yusron (Aviyasa) Sekretaris Redaksi Dhwi J. Iskandar Reporter Abdur Rahman Irsyadi, Ronggur EPL Fotografer Deddy Damhudi, Uus Supriyadi Distributor Biro Sekretariat Perusahaan Tata Usaha/Adm Keuangan Biro Humas Konsultan Media Komunikasi PT Aviyasa Consulting

Redaksi menerima sumbangan tulisan maupun foto kegiatan di unit-unit kerja untuk dimuat di Rubrik KOLOM dan AGENDA. Untuk rubrik KOLOM yang berisi seputar masalah manajemen dan Jaminan Sosial diketik 1 spasi maksimal 3000 karakter dan dilampiri foto diri penulis. Naskah yang dimuat akan diberi imbalan yang pantas.

Alamat RedaksiBiro Humas PT Jamsostek (Persero)Gedung Jamsostek lantai 4Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 79 Jakarta Selatan 12930Telp (021) 5207797 (hunting), Fax (021) 5260411

Email [email protected], [email protected]

Tambah Halaman

Rubrik Karyawan Bertanya

Menyambut Gerakan Nasional Kepatuhan Jamsostek

Account Officer Gathering se-DKI JakartaSolo Kembangkan Kepesertaan Sektor Informal

••

Bursa Kerja: Jalan Menuju Proteksi Sosial Pekerja Ter-PHK


e-Procurement Jamsostek Berkibar

Revisi Ketentuan Penggolongan Karyawan

Jamsostek Bantu Korban BanjirBantuan Sosial PT Jamsostek (Persero) di GorontaloRakornis Depnakertrans - PT Jamsostek (Persero) diperbaikiMenteri BUMN Minta Penyaluran Dana PKBLBEC Breakfast MeetingTiga Wajah Baru Direksi PT. Jamsostek (Persero)

••••••

Jamsostek itu International Player

SBU KBN Cakung Pelayan Kesehatan Peserta Jamsostek

Kepakan Sayap Ketua SPJ

Panduan Pekerja Sukses

Mengatur Penghasilan Tetap

Jika Polisi Ikut PestaPura-Pura “Tongpes”

••

02

02

03

06

08

09

11

12

14

19

22

23

25

26

27

EDITORIAL

GEMA JAMSOSTEK

DAFTAR ISI

�Edisi Februari 2009 JAMSOSTEK

Budi, sebut saja begitu, hanya bisa pasrah. Setelah hampir 20 tahun ekonominya berjaya,

tiba-tiba ia mendapati kenyataan pahit. Dua bulan lalu, namanya masuk dalam daftar karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Akibat krisis ekonomi global yang tak kunjung usai, perusahaannya tutup karena seret order.

Ketika surat PHK turun, Budi

memang dapat pesangon. Tapi, jumlahnya tak seberapa. Alih-alih untuk modal usaha, sekadar untuk mengepulkan dapur selama tiga bulan ke depan saja tak cukup. Bagaimana ia bisa menghidupi keluarganya nanti? Pertanyaan itu terus menghantuinya.

“Apakah kamu ikut program Jamsostek,” tanya seorang kawan padanya. Budi hanya menggeleng.

Ternyata perusahaannya tidak menyertakan ia sebagai peserta Jamsostek. Meskipun jelas-jelas program itu adalah hak bagi karyawan seperti Budi. Akibatnya, ayah empat anak itu pusing tujuh keliling ketika menghadapi PHK.

Andai saja ia disertakan dalam program Jamsostek, nasibnya bakal lebih baik. Ia tidak perlu pusing menghadapi PHK. Sebab, tersedia

LAPORAN UTAMA

Menyambut Gerakan Nasional Kepatuhan JamsostekPemerintah menabuh genderang kepatuhan bagi perusahaan agar mengikutsertakan karyawannya dalam program Jamsostek. Insan Jamsostek dituntut untuk mendorong program ini. Ada tuntutan untutk menanamkan kesadaran bahwa jaminan sosial bukan sekadar kewajiban tapi memang penuh manfaat.

foto: AyahSalwa

� JAMSOSTEK Edisi Februari 2009

jaminan hari tua dari Jamsostek. Asalkan ia sudah jadi peserta Jamsostek minimal 5 tahun, sebulan setelah PHK dia akan menerima dana Jamsostek. Dana tersebut bisa ia gunakan sebagai modal membuka usaha. Pendek kata, ikut Jamsostek pasti banyak untungnya.

Sayang, tidak semua perusahaan sadar itu. Masih banyak perusahaan, tak terkecuali berstatus milik negara, yang belum mendaftarkan karyawannya sebagai peserta Jamsostek. Menurut Dirjen Pembinaan dan Pengawasan

Ketenagakerjaan (PPK) Departemen Tenaga Kerja, I Gusti Made Arka, Jamsostek merupakan hak dasar normatif bagi pekerja seperti halnya upah layak. “Jamsostek itu hak dasar pekerja,” katanya.

Kewajiban menyertakan karyawan dalam program Jamsostek tertuang dalam UU No. 3 tahun 1992. Di situ dinyatakan bahwa menjadi peserta Jamsostek adalah hak pekerja yang harus dipenuhi oleh tiap pengusaha yang membayar total upah Rp 1 juta per bulan atau mempekerjakan 10 orang. Dengan upah minimum rata-rata nasional sebesar Rp 650 ribu per bulan, suatu perusahaan yang mempekerjakan dua orang saja sudah wajib menjadi peserta Jamsostek. Pelanggaran terhadap UU No 3/1992 bisa dikenai hukuman penjara selama enam bulan dan denda maksimal Rp 50 juta.

Di Indonesia tercatat ratusan ribu perusahaan yang beroperasi. Tetapi, sekali lagi, belum semua perusahaan peduli dengan jaminan sosial bagi pekerjanya. Sebab itulah, belakangan pemerintah giat mengkampanyekan program Jamsostek. “Salah satu

fungsi kami adalah memberikan perlindungan kepada pekerja. Tekad kami, melakukan gerakan kepatuhan kepesertaan Jamsostek karena masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya dalam program ini. Gerakan ini merupakan gerakan yang fokusnya pada hulu,” kata Arka mewakili Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Arka menjelaskan, fokus ke hulu yang dimaksud adalah dengan cara melakukan kerja sama langsung dengan berbagai departemen yang menjadi pengendali kebijakan perusahaan. Menurut dia, berbagai departemen seperti Departemen Seni Budaya dan Pariwisata, Kelautan dan sebagainya sudah bersedia untuk bergandeng tangan agar perusahaan di sektor departemennya menaati ketentuan ketenagakerjaan, terutama ikut program Jamsostek.

“Sosialisasi pentingnya Jamsostek ke hulu ini berjalan paralel dengan langkah penegakan hukum. Kami melakukan kerja sama dengan aparat hukum, seperti kejaksaan,” tambah Arka. Penegakan hukum tersebut dilakukan sebagai langkah terakhir

Ahmad AnsyoriDirektur Operasi dan Pelayanan

LAPORAN UTAMA

Minimnya perusahaan yang ikut Jamsostek adalah tantangan bagi insan Jamsostek agar bisa meraih kepercayaan dari pekerja dan pemberi kerja. Harus bisa meyakinkan bahwa program Jamsostek memang bermanfaat, bukan sekadar kewajiban bagi perusahaan. Sehingga orang tak perlu dipaksa-paksa lagi untuk ikut Jamsostek. Tentu saja, tugas ini tidak mudah.

Untuk itulah, perlu ada reformasi di PT. Jamsostek (Persero), mulai dari sisi pecitraan, komunikasi hingga mekanisme kerja. ”Mengenai mekanisme kerja, saya memiliki

interprestasi bahwa Jamsostek itu di hulu adalah bagaimana menghimpun kepesertaan, kemudian di middle adalah bagaimana memberikan layanan yang excellent dan di hilir adalah bagaiaman memberikan imbal hasil yang positif,” kata Elvyn G Masasya, direktur investasi.

Senada Elvyn, I Gusti Made Arka dengan tegas menyatakan Gerakan Kepatuhan Kepesertaan Jamsostek tersebut memang harus didukung dengan peningkatkan kinerja internal PT Jamsostek (Persero). Pelayanan berkualitas menjadi satu kunci yang wajib dilakukan oleh seluruh insan Jamsostek. Pelayanan yang luwes, mengedepankan

Meningkatkan Pelayanan,Meraih Kepercayaan

kepentingan peserta dan pemangku kepentingan merupakan salah satu prasyarat untuk meraih kepercayaan publik.

Dalam konteks ini, Insan Jamsostek sesungguhnya adalah pelayan, bukan birokrat yang ekslusif. ”Jika semua berjalan dengan baik, peserta pasti akan bertambah. Tidak hanya pekerja formal, dari sektor informal pun akan tertarik masuk,” kata Menteri Tenaga Kerja Erman Suparno suatu ketika.

Nah, siapkah insan Jamsostek dengan tugas ini? (***)

foto

: Hum

as Ja

mso

stek


bila masih membandel meski sudah dilakukan berbagai upaya persuasif dan preventif.

Tugas PT. Jamsostek (Persero)

Bagi PT. Jamsostek (Persero) yang diberi mandat untuk melaksanakan program jaminan sosial bagi pekerja, gerakan tersebut merupakan salah satu upaya untuk memperluas kepesertaan. Direktur Operasional dan Pelayanan PT. Jamsostek (Persero) Ahmad Ansyori mengatakan, tidak ada kata lain bagi pihaknya kecuali terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pemangku kepentingan baik para pekerja maupun pengusaha yang menjadi peserta program Jamsostek.

”Pemerintah melalui Menakertrans ingin mengingatkan bahwa program perlindungan tenaga kerja itu bukan semata program PT. Jamsostek (Persero) tetapi program pemerintah. Sasarannya adalah semua Perusahaan termasuk BUMN, BUMD yang belum sama sekali mendaftarkan pekerjanya. Selain itu juga sektor informal seperti pedagang bakso, tukang ojek, tenaga kerja honor daerah, dan sebagainya,” jelas Ansyori.

Gerakan kepatuhan tersebut lebih bersifat sebagai upaya penyadaran. Perusahaan diharapkan sadar bahwa pekerja merupakan asset yang harus dilindungi. Dengan tidak mendaftarkan pekerja sebagai peserta Jamsostek, jelas pekerja dirugikan. Pasalnya pekerja tidak mendapatkan jaminan keselamatan, kesehatan dan hari tuanya juga menjadi tidak menentu. “Kesadaran pengusaha masih kurang mengenai pentingnya perlidungan pekerja dan program Jamsostek,” tegas Ansyori.

Karena itu, bekerja sama dengan berbagai instansi lainnya, PT. Jamsostek (Persero) akan terus mendorong pemahaman kesadaran pekerja dan perusahaan agar melaksanakan hak dan kewajiban

sesuai Undang-Undang 3 tahun 1992 tersebut. Menurut Ansyori, program Jamsostek memberikan keuntungan tidak saja bagi pekerja tetapi juga pemberi kerja. “Mengikuti program Jamsostek ini sangat menguntungkan bagi peserta, baik ketika masih aktif bekerja maupun setelah memasuki masa pensiun. Pemahaman itu yang kurang dimiliki pekerja dan pemberi kerja,” katanya.

Secara statistik, sebenarnya jumlah peserta Jamsostek dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Kepesertaan Jamsostek di tahun 2008 meningkat 18% dari tahun 2007. Sedangkan jumlah perusahaan yang menjadi peserta Jamsostek tahun 2008 meningkat 16% dari tahun 2007. Sampai saat ini jumlah peserta tercatat 26,6 juta orang dari 37 juta pekerja formal yang menjadi peserta Jamsostek, namun hanya 8,2 juta orang yang merupakan peserta aktif. ”Kami menargetkan pada tahun 2009 ini Jamsostek bisa melakukan penambahan kepesertaan baru sekitar 2 juta pekerja,” kata Arka.

Sebagai bagian dari gerakan kepatuhan tersebut, juga dibentuk Tim Kerja Sama Fungsional. Tim terpadu tersebut merupakan lintas instansi seperti Depnakertrans, PT. Jamsostek (Persero), Polri dan Kejaksaan. Tim ini akan menyisir

dan menindak perusahaan yang belum mendaftarkan pekerja dalam perlindungan tenaga kerja Jamsostek.

Berbagai langkah ke arah itu mulai dilakukan. Belum lama ini, PT. Jamsostek (Persero) menandantangani nota kesepahaman dengan jajaran kejaksaan di Jawa Barat dan Banten. Kejaksaan akan dilibatkan untuk menangani berbagai masalah piutang iuran yang tak disetor perusahaan agar tidak merugikan buruh sebagai peserta Jamsostek.. “Kerja sama kepatuhan kepesertaan perlindungan tenaga kerja juga melibatkan pemerintah daerah seperti gubernur, bupati atau walikota,” kata Arka.

Keseriusan pemerintah menegakkan kepatuhan Jamsostek kini mulai membuahkan hasil. Sedikitnya 68 perusahaan di seluruh Indonesia kini dalam proses pembuatan BAP (berita acara pemeriksaan) di kejaksaan. Perusahaan yang tersebar antara lain di Sumatera, Jawa Timur dan Jawa Tengah ini dinilai tidak mematuhi ketentuan dalam UU No. 3/1992. ”Tim gabungan itu dibentuk mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah. Perusahaan yang tidak menaati peraturan dalam UU 3/1992 yang akan menjadi sasaran tim,” kata Ansyori. (***)

LAPORAN UTAMA

foto: Humas Jamsostek


Account Officer Gathering Kanwil III DKI Jakarta

KABAR DAERAH

Peningkatan kepesertaan program Jamsostek di DKI Jakarta terutama terjadi dalam program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). Kondisi ini mengindikasikan adanya pergeseran paradigma pengusaha dalam memberikan jaminan kesehatan bagi pekerjanya, dengan mengutamakan pola managed health care seperti yang diterapkan Jamsostek. Terhitung per 31 Desember 2008, terdapat 156.774 pekerja yang menjadi peserta program JPK.

Jumlah perusahaan yang mendaftarkan pekerjanya dalam program Jamsostek juga turut meningkat. Di tahun 2005 baru tercatat 2.505 perusahaan menjadi 4.289 perusahaan pada tahun 2008. Kanwil III DKI Jakarta mencatat nilai pembayaran klaim jaminan juga naik.

Pada tahun 2005 pekerja yang terdaftar dalam program JPK baru 60.453 pekerja, terus meningkat menjadi 81.607 pada 2006, kemudian mencapai 110.225 pada 2007, dan tercatat 156.774 pekerja per 31 Desember 2008.

Dalam acara yang dilaksanakan selama dua hari ini, para account officer di wilayah III mendapatkan gemblengan agar bisa menjadi kader-kader penerus tongkat kepemimpinan di PT. Jamsostek (Persero). Pakar motivasi, Prof. Wijayanto, diundang untuk memberikan pembekalan materi agar account officer dan kepala bidang pemasaran PT. Jamsostek (Persero) di wilayah DKI Jakarta menjadi star for bigger space. (***)

Sebagai apresiasi atas kinerja yang membanggakan di tahun 2008, PT. Jamsostek (Persero)

Kanwil III DKI Jakarta menggelar Account Officer Gathering. Kegiatan dengan tema “Breaking the Target of 2009” itu dilaksanakan di Hotel Melia Purosani Jogyakarta, awal Februari lalu.

Prestasi yang dimaksud adalah pencapaian penyelesaian RSJHT sampai dengan tanggal 11 Januari 2009 dengan hasil 97% dan penyelesaian IBR (Iuran Belum Rinci) sebesar 0,93%. Sejumlah account officer terbaik di kantor wilayah tersebut menerima penghargaan di acara itu.

Temu akbar seluruh account officer ini adalah yang ketiga kalinya digelar PT. Jamsostek (Persero) Kanwil III DKI Jakarta. Selain sebagai bentuk kepedulian atas prestasi yang

diraih oleh para ujung tombak PT. Jamsostek (Persero) Kanwil III DKI Jakarta, acara tersebut sekaligus untuk memupuk optimisme insan Jamsostek dalam menghadapi tantangan ke depan.

Account officer di lingkungan PT. Jamsostek (Persero) merupakan ujung tombak bagi perusahaan, khususnya dalam meningkatkan kepesertaan dan iuran. Selain itu, mereka juga memiliki peran penting dalam pembinaan terhadap 40.163 perusahaan di wilayah DKI Jakarta.

Kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja di DKI Jakarta mengalami kenaikan yang signifikan. Bila pada tahun 2005 baru 485.218 pekerja dilindungi program Jamsostek, pada akhir 2008 telah mencapai 771.269 pekerja dengan akumulasi penerimaan iuran mencapai Rp 4,46 triliun.



Kantor Cabang PT. Jamsostek (Persero) Surakarta mengembangkan

kepesertaan dengan menggarap sektor informal. Sasaran yang dibidik diantaranya adalah pedagang di pasar tradisional dan para buruh gendong. Sementara yang sudah berhasil masuk menjadi peserta adalah para pedagang pasar.

Potensi kepesertaan di sektor informal ini cukup besar. Hal ini dikarenakan Surakarta—lebih dikenal sebagai Solo—memang merupakan kota yang mengandalkan sektor jasa informal terutama di bidang perdagangan, baik kecil seperti PKL (pedagang kaki lima) maupun menengah dan besar.

Di Solo terdapat ribuan pedagang kaki lima yang berjualan di sentra-sentra perdagangan. Kota Solo bahkan memiliki pasar khusus

untuk PKL, yakni Pasar Notoharjo, Semanggi atau yang dikenal sebagai Pasar Klitikan. Sentra PKL lainnya adalah di seputar Stadion Manahan Solo. Mereka ini merupakan sektor informal yang potensial untuk digarap menjadi peserta Jamsostek.

Untuk memulai langkah menggarap sektor informal ini, PT. Jamsostek (Persero) Solo menggandeng Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI). Saat ini sudah ratusan pedagang yang menjadi peserta Jamsostek melalui APPSI. Masing-masing peserta cukup membayar iuran Rp 3.000 hingga Rp 4.000 per bulan untuk mendapatkan jaminan keselamatan kerja dan kematian.

Situasi perekonomian yang lesu akibat krisis global menuntut PT. Jamsostek (Persero) untuk kreatif menjaring peserta dengan tidak hanya mengandalkan peserta dari buruh

pabrik. Apalagi krisis global juga menyebabkan banyak perusahaan yang melakukan PHK. Umumnya, pekerja yang terkena PHK beralih ke sektor informal seperti PKL.

Sementara itu menghadapi maraknya pemutusan hubungan kerja tersebut, PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Surakarta telah menyiapkan sejumlah langkah. Menurut Kepala Kantor Cabang PT. Jamsostek (Persero) Surakarta Kusumo, selain menyediakan dana yang cukup besar untuk pembayaran klaim bagi peserta yang mengajukan klaim JHT, pihaknya juga mempersiapkan petugas-petugas front-office dan back office.

“Ruang tunggu kami buat senyaman mungkin karena memang terjadi lonjakan pengambilan klaim, sampai-sampai kami harus melayani hingga jam kerja,” kata Kusumo. Dalam sehari, belakangan ini hampir 500 orang mengajukan klaim atau melonjak 100 persen dibandingkan sebelum masa krisis yang rata-rata hanya 200 orang per hari.

Tidak hanya meningkatkan pelayanan, PT. Jamsostek (Persero) Cabang Solo juga berusaha mendekatkan diri dengan masyarakat. Melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), beberapa waktu lalu PT. Jamsostek (Persero) menyerahkan bantuan pinjaman permodalan ke beberapa kelompok usaha kecil dan menengah, yakni kepada Paguyuban Pengrajin Roti dan Mie se Solo Raya dan Koperasi Manunggal Karso Karanganyar masing-masing Rp 100 juta. (***)

Solo Kembangkan Kepesertaan Sektor Informal

KABAR DAERAH

foto

: Kan

tor C

aban

g So

lo


KOLOM

Sistem proteksi sosial yang akan dilakukan GTZ-Social Protection Bappenas (2009) dan

Michel Weiner dari ADB (2008) adalah konsep jaminan sosial plus pesangon dan jamkesmas. Secara teoritis, sistem proteksi sosial merupakan implementasi sistem jaminan sosial nasional (SJSN), kesejahteraan sosial dan operasionalisasi bursa tenaga kerja termasuk stimulus bagi pemberdayaan tenaga kerja yang terkena PHK.

Dalam prakteknya, proteksi sosial adalah suatu sistem nasional yang diarahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja yang terkena PHK, mengusahakan hak hak tenaga-kerja dan perluasan kepesertaan jaminan sosial. Dengan demikian, penciptaan lapangan kerja adalah pondasi pertama.

Pondasi berikutnya adalah perlunya kualitas penghasilan tenaga kerja agar dapat mencukupi kebutuhan konsumsi sekaligus mampu membayar iuran jaminan sosial. Jaminan sosial diperlukan dengan tujuan agar masyarakat yang bekerja tidak menjadi miskin setelah tak mampu lagi bekerja. Bagaimana bila pekerja terpaksa berhenti di tengah jalan alias terkena PHK?

Pesangon sering dikaitkan sebagai bagian dari jaminan sosial untuk mengatasi persoalan pekerja yang ter-PHK. Benarkah demikian? Kalau kita cermati, pesangon ternyata bukanlah

domain dari jaminan sosial. Karena itu, ada program-program asuransi pengangguran sebagai pengganti pesangon yang tidak berlaku dalam Konvensi ILO No 102 Tahun 1952 tentang Standar Jaminan Sosial.

Berdasarkan ketentuan dalam UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, pesangon dapat dikatakan sebagai kewajiban internal pemberi kerja sebagaimana halnya dengan gaji, uang lembur, uang cuti, uang makan dan tunjangan-tunjangan lain. Kewajiban tersebut tidak dapat dilimpahkan menjadi kewajiban pihak lain.

Bila demikian, bagaimana memberikan proteksi sosial kepada pekerja yang terkena PHK? Mereka memang harus mendapatkan

jaminan sosial namun bukan dalam bentuk pemberian pesangon, melainkan. Jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam pendirian bursa kerja sebagai arena untuk memberikan pendidikan ketrampilan dan penempatan kerja para pekerja yang ter-PHK.

Bursa kerja tersebut juga berfungsi sebagai penyelenggara program pemberdayaan pekerja ter-PHK melalui pemberian stimulus hingga mereka dapat mandiri. Dalam konteks ini, bursa tenaga kerja dapat dikatakan sebagai fasilitas utama terselenggaranya sistem jaminan sosial yang optimal, terutama mengatasi pekerja yang ter-PHK.

Pendirian bursa kerja ini memang tidak bisa serta-merta bisa dilakukan. Butuh berbagai persiapan, namun yang paling mendasar adalah good will dari pemerintah dan pemberi kerja. Kebijakan penciptaan lapangan kerja harus terus menjadi prioritas pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah.

Bursa tenaga kerja menjadi kebutuhan yang mendesak apabila kita berkomitmen untuk mewujudkan proteksi sosial. Tidak ada salahnya bila sedini mungkin sudah mulai dipikirkan formulasinya. Dengan prinsip decent-work for all, fair-pay for all and social-security for all, kita raih cita-cita untuk mencapai keamanan ekonomi di tahun 2050. (***)

" Dengan prinsip decent-work for all, fair-pay for all and social-security for all,

kita raih cita-cita untuk mencapai

keamanan ekonomi di tahun 2050. "

Bursa Kerja: Jalan Menuju Proteksi Sosial Pekerja Ter-PHK

H. Bambang Purwoko(Penasihat Direksi)


9Edisi Februari 2009 JAMSOSTEK

KOMPETENSI

Termasuk di dalamnya adalah kompetensi manajerial, officer dan administrator, sedangkan contoh kompetensi manajerial yaitu kepemimpinan kelompok. Kompetensi fungsional yaitu kompetensi berhubungan dengan bidang tugas yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaannya, misalnya kompetensi bidang pemasaran.

Agar dapat menjadi pedoman, kumpulan kompetensi dan perilakunya didefinisikan dalam kamus kompetensi. Kamus kompetensi merupakan panduan perilaku yang digunakan bagi karyawan untuk menilai penguasaan kompetensi diri dan sebagai alat ukur kompetensi karyawan dalam penilaian kompetensi dan pengembangan.

Dalam menentukan standar kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan diperlukan profil kompetensi pada setiap jabatan. Profil kompetensi bertujuan memetakan kompetensi dari kamus kompetensi ke setiap jabatan dan memuat tingkat penguasaan setiap kompetensi yang dibutuhkan suatu jabatan.

Setelah model kompetensi, kamus kompetensi dan profil kompetensi dibuat, perusahaan perlu mengukur tingkat penguasaan kompetensi karyawan terhadap kompetensi jabatan yang dipersyaratkan.

Satu ungkapan yang dapat menggambarkan seluruh aktivitas manajemen SDM

adalah mendapatkan orang-orang terbaik dan mempertahankannya. Pemilik atau pemimpin perusahaan akan dengan mudah mewujudkan impiannya membangun perusahaan terbaik melalui orang-orang terbaik tersebut. Si pemilik atau pemimpin perusahaan tidak perlu repot-repot membuat rincian pekerjaan apalagi mencambuki karyawannya agar terus bekerja. Konsultan manajemen tak diperlukan pula.

Orang-orang terbaik di perusahaan lah yang merumuskan sendiri visi, misi dan strategi perusahaan. Mereka akan tergerak merancang dan menciptakan proses produksi/delivery dengan kualitas terbaik. Di tangan orang-orang terbaik, proses bisnis paling efektif dan efisien bakal terealisasikan. Pasar makin luas, cash flow meningkat dan akhirnya portofolio bisnis perusahaan pun terangkat.

Orang-orang terbaik itu adalah karyawan yang memiliki kompetensi atas tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan. PT. Jamsostek (Persero) saat ini mulai menerapkan sistem manajemen SDM yang dengan berbasis kompetensi. Apa sebenarnya kompetensi itu? Kompetensi adalah karakteristik perilaku yang menggambarkan motif, sifat, konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam

melaksanakan pekerjaannya dengan baik.

Karakteristik tersebut tidak terlihat dan tergambarkan dalam kesatuan perilaku yang berupa sikap. Namun unsur kompetensi dapat disebutkan yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Penerapan kompetensi dalam sistem manajemen SDM adalah upaya untuk mendapatkan karyawan yang memiliki keunggulan kompetitif melalui implementasi visi, misi, nilai-nilai dan strategi perusahaan.

Model Kompetensi

Untuk memprediksikan perilaku-perilaku yang efektif dalam mencapai sasaran dan dengan cara yang diinginkan perusahaan, diperlukan model kompetensi. Model kompetensi menunjuk pada kumpulan kompetensi inti, kompetensi peran dan kompetensi fungsional.

Tiga jenis kompetensi tersebut juga diterapkan PT. Jamsostek (Persero). Kompetensi inti merupakan terjemahan visi, misi, nilai-nilai dan strategi perusahaan. Seluruh karyawan wajib memiliki kompetensi inti berupa integritas, pelayanan prima, dorongan berprestasi, komunikasi asertif dan kepatuhan.

Kompetensi peran yaitu kompetensi yang berhubungan dengan posisi dan kontribusi seorang karyawan.



Brian Aprinto(Penata Perencanaan dan Evaluasi Diklat)

10 JAMSOSTEK Edisi Februari 2009

KOMPETENSI

Assessment kompetensi merupakan proses yang dilakukan oleh penguji (assessor) terlatih untuk menentukan tingkat kompetensi seseorang.

Metode assessment kompetensi yang populer yaitu assessment center yang menggunakan multi tools dan multi rater. Artinya ada beberapa alat tes dan beberapa penilai yang dipakai dalam assessment tersebut, seperti diskusi kelompok baik dengan atau tanpa pembagian peran, presentasi, in-basket atau in-tray, analisis kasus, wawancara baik berupa wawancara perilaku (behavioral event interview) atau simulasi bermain peran (role play dan presentasi).

Pengembangan Karir dan Pengembangan Kompetensi

Manajemen SDM berbasis kompetensi memudahkan sistem jenjang karier kepegawaian. Mekanisme job posting menjadi transparan dan adil dalam pengisian jabatan-jabatan lowong karena kompetisi terbuka kepada seluruh pegawai. Tentu saja memperhitungkan berbagai faktor seperti assessment kompetensi, pemeringkatan, kinerja, masa kerja jabatan, pendidikan, lingkungan kanwil dan rumpun kompetensi.

Dasar penilaian kompetensi adalah hasil assesment center dan tes kecerdasan yang telah dilakukan saat pra seleksi diklat atau hasil assesment para pejabat struktural. Dalam penilaian kompetensi untuk job posting, sebaiknya tidak menggunakan alat tes multirater karena multirater hanya digunakan sebagai penilaian kinerja atau umpan balik perilaku.

Berdasarkan profil kompetensi, akan dilakukan pengembangan kompetensi. Pengembangan ini dilaksanakan dengan dasar prioritas kesenjangan kompetensi antara kompetensi yang dipersyaratkan dengan yang telah dimiliki personil. Alternatif pengembangan dapat

menggunakan metode diklat, pembelajaran e-learning, proyek penugasan atau belajar sendiri (self learning).

Pengupahan dan Kesejahteraan

Manajemen SDM berbasis kompetensi juga dipergunakan untuk menentukan upah dan kesejahteraan karyawan. Sebab, dalam pemberian upah atau kesejahteraan selain mempertimbangkan nilai jabatan dan hasil evaluasi kinerja juga berdasarkan penilaian kompetensi. Keseluruhan nilai dapat didistribusikan pada upah finansial/non finansial, direct, indirect atau defferred compensation.

Secara umum setiap perusahaan perlu memiliki struktur upah yang mengacu pada evaluasi jabatan yang dibuat dengan langkah-langkah: pertama, melakukan analisis jabatan dengan hasil job description dan job specification. Kedua menyetarakan grade jabatan dengan grade upah. Artinya tingkat satu jabatan berbanding lurus dengan tingkatan upah yang diberikan.

Langkah ketiga adalah melakukan survei upah di beberapa perusahaan lain. Survei ini mulai untuk mengumpulkan, menganalisa, membuat kesimpulan dan laporan upah serta tunjangan fasilitas di beberapa perusahaan. Langkah selanjutnya yang keempat adalah mengumpulkan data upah setiap grade jabatan dari perusahaan yang disurvei, memperbandingkan upah perusahaan dan, upah pasar.

Yang kelima, menetapkan struktur upah baru dengan memilih mengambil nilai tengah pasar, lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan pasar. Kemudian keenam, membuat rentang gaji yang membedakan antara karyawan dengan jabatan yang sama. Rentang gaji ini dapat berdasarkan pengalaman kerja, pendekatan gaji maksimal untuk kinerja maksimum, berdasarkan penilaian kompetensi atau kombinasi.

Penilaian Kinerja

Sistem Manajemen Kinerja Karyawan Berbasis Kompetensi (SMKKBK) membagi dua penilaian kinerja karyawan PT. Jamsostek (Persero). Pertama berdasarkan, Key Performance Indikator (KPI) dengan metode balanced scorecard untuk memelihara keseimbangan antara perspektif keuangan, pelanggan, proses internal dan pembelajaran dan pertumbuhan.

Ide utama penilaian berdasarkan KPI berasal dari penilaian perusahaan, bahwa nilai suatu perusahaan tidak semata-mata dinilai dari aspek keuangannya semata melainkan aspek-aspek lain yang mendukung perusahaan untuk terus bertumbuh.

Kemudian penilaian yang kedua adalah dengan Key Behavior Indicator (KBI). KBI digunakan sebagai aspek penilaian kompetensi. Metode yang dipakai adalah metode multirater yaitu penilaian perilaku kompetensi oleh atasan, rekan bahkan bawahan dengan bobot yang telah ditetapkan. (***)

" seluruh insan jamsostek wajib

memiliki kompetensi inti berupa integritas,

pelayanan prima, dorongan berprestasi, komunikasi asertif dan

kepatuhan "

ReferensiPalan, Competency Management, LM PPM, 2008 Tepuhuring. Ralph, Job Analysis, Job Documentation, And Job Evaluation, Certified Human Resource Profesional Modul, 2008 LM PPM.Workshop: Competency Based Human Resource Management, PT. Jamsostek (Persero), BANDUNG 2008.

•

•

•


KEBIJAKAN

e-ProcurementJamsostek Berkibar

Saat ini hampir seluruh pengadaan barang dan jasa di PT. Jamsostek dilakukan melalui e-Procurement. Hanya untuk pengadaan swakelola yang tidak menggunakan fasilitas ini. Fasilitas eProcurement PT. Jamsostek (Persero) dapat diakses di www.jamsostek.co.id dan www.pengadaan.com

Dibandingkan dengan BUMN lain yang sudah menerapkan eProcurement, sistem yang dimiliki PT. Jamsostek (Persero) terbilang lebih maju. Ini lantaran aplikasi yang dipakai PT. Jamsostek menggunakan pengelolaan rantai pasokan (Supply Chain Management).

Konsep aplikasi ini mengkoordinasikan kebutuhan bisnis dan kemampuan penyedia barang dan jasa dengan risiko pasokan seminimal mungkin. Supply Chain Management tersebut mulai dari proses perencanaan kebutuhan barang dan jasa, proses pengadaan barang dan jasa, pengelolaan kontrak pengadaan barang dan jasa, pengelolaan penyedia barang dan jasa, hingga pengelolaan inventori dan aset.

Kesuksesan menerapkan e-Procurement di PT. Jamssstek (Persero) bukannya tanpa kendala sama sekali. Kendala teknis misalnya, kadang muncul. Makanya, Biro Pengadaan mendirikan pusat bantuan (help desk) di lantai 11 untuk memperlancar pelaksanaan sistem ini dengan bantuan ADW Consulting. (***)

PT. Jamsostek (Persero) terus berupaya untuk meningkatkan perfomance perusahaannya.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki komitment dalam pengimplementasian good coorporate governance (CGC), sejak beberapa waktu lalu, PT. Jamsostek (Persero) telah menerapkan eProcurement.

Selain sebagai implementasi dari prinsip-prinsip CGC, eProcurement ini juga bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kinerja proses pengadaan. Dengan e-Procurement diharapkan setiap pengadaan barang dan jasa dapat berlangsung cepat dan murah namun tetap berkualitas.

Direksi PT. Jamsostek (Persero) mengeluarkan KEP/360/122008, sebagai landasan pelaksanaan e-Procurement tersebut. Keputusan direksi tersebut merupakan penjabaran dari amanat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di

tahun 2006. Blue print e-Procurement pun disusun berdasarkan kebutuhan perusahaan.

Berbagai training dan workshop kemudian digelar untuk meningkatkan kapasistas petugas di bidang pengadaan barang dan jasa. Konsultan pun dilibatkan untuk membantu penyempurnaan tata kelola organisasi pengadaan barang dan jasa yang menggunakan teknologi dunia maya ini. Persiapan pelaksanaan e-Procurement membutuhkan waktu yang panjang.

Baru pada bulan Juli 2008, PT. Jamsostek (Persero) meng-implementasikan e-Procurement tersebut secara bertahap. Di bulan pertama, dipergunakan untuk registrasi vendor dan lima bulan kemudian disusul dengan transaksi. Penerapan e-Procurement mendapat sambutan luas, tidak kurang dari 150 vendor langsung mendaftarkan diri menjadi rekanan.

Sistem pengadaan di PT Jamsostek (Persero) kini bisa dilakukan secara online. Lebih cepat, tepat, dan transparan. Tidak kalah dengan BUMN lain.

foto: Google


SERIKAT

Beberapa perubahan yang diusulkan SPJ di antaranya menyangkut soal kesejahteraan baik secara langsung seperti gaji, hak cuti maupun yang tidak secara langsung seperti tata cara kenaikan golongan dan peningkatan kapasitas pendidikan. Menurut Latif, SPJ mengusulkan adanya penambahan komponen pada gaji karyawan. Bila pada PKB saat ini gaji hanya terdiri dari gaji pokok ditambah tunjangan tetap, SPJ menghendaki ada komponen lain yakni tunjangan tidak tetap.

”Tunjangan tidak tetap itu dibayarkan kepada karyawan yang sifatnya tidak tetap karena dikaitkan dengan kehadiran karyawan yang terdiri atas uang makan siang dan uang transportasi,” begitu usulan SPJ dalam drat perubahan PKB. Hanya

Sejumlah ketentuan mengenai hak dan kewajiban pekerja dengan perusahaan PT.

Jamsostek (Persero) diusulkan untuk diubah. Perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang pada gilirannya diharapkan semakin meningkat pula kinerja pekerja sesuai dengan kompetensinya.

Menurut Ketua Serikat Pekerja Jamsostek (SPJ), Abdul Latif, beberapa usulan perubahan tersebut merupakan rangkaian dari revisi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Jamsostek (Persero) yang tengah dibahas SPJ dengan pihak manajemen. ”mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa diselesaikan, karena sudah ditunggu-tunggu karyawan,” kata dia.

PKB PT. Jamsostek (Persero) secara berkala mengalami perbaikan setiap dua tahun sekali. Latif mengatakan secara umum, PKB PT. Jamsostek (Persero) sebenarnya sudah bagus dan acap kali menjadi referensi bagi serikat pekerja dari BUMN lain. ”Tetapi ada yang harus diperbaiki meski 90 persen ketentuan di PKB sudah di atas standard. Jadi sifatnya menyempurnakan,” tambahnya.

Dalam rangka perbaikan tersebut, SPJ meminta masukan dari pengurus di tingkat wilayah dan cabang serta anggota langsung. Diakui, revisi PKB sempat tersendat karena seharusnya sudah diselesaikan pada tahun 2008 lalu. ”Kendalanya ada di SPJ maupun manajemen, karena harus sama-sama menyesuaikan agenda besar perusahaan,” kata Latif.

Revisi KetentuanPenggolongan Karyawan


Pengurus spj bersama majamen PT Jamsostek (Persero) merumuskan perjanjian kerja sama.

1�Edisi Februari 2009 JAMSOSTEK

SERIKAT

saja, pihak manajemen menurut Latif belum memberikan persetujuan karena masih memperhitungkan implikasinya terhadap keuangan perusahaan.

Perubahan penting lain yang menjadi harapan pekerja adalah mengenai masalah kenaikan golongan dan grade karyawan. Menurut Latif, ketentuan penggolongan selama ini dinilai menjadi batu sandungan bagi karyawan untuk mendapatkan kesejahteraan secara maksimal. ”Karena selama ini golongan karyawan tidak akan bisa naik lagi bila grade-nya sudah maksimal,” ujarnya.

SPJ, kata Latif, mengusulkan agar kenaikan golongan dan grade dilakukan secara terpisah. Tidak seperti yang berlaku seperti saat ini di mana golongan dan grade merupakan satu kesatuan. SPJ berargumentasi golongan sifatnya adalah hal yang berkaitan dengan loyalitas seperti masa kerja dan kompetensi seperti pendidikannya. Sementara grade merupakan penghargaan seperti jabatan.

”Seharusnya dipisah antara kenaikan golongan dan grade sehingga meski seorang karyawan tidak

lagi bisa mendapatkan promosi jabatan, golongannya tidak otomatis ikut mandek,” ujar Latif. Mengenai penggolongan, SPJ telah menyerahkan usulan konkret berupa tabelisasi penggolongan dengan berdasarkan pendidikan dan masa kerja.

Diakui Latif, usulan perubahan penggolongan ini cukup alot dalam pembahasan dengan pihak manajemen. SPJ akan berjuang sekuat tenaga untuk mengegolkan karena hal ini dapat dibilang merupakan aspirasi utama dari para karyawan. ”SPJ sudah membuat solusi dengan membuat tabel tingkat golongan karyawan sesuai dengan jenjang pendidikan dan masa kerja,” tambahnya.

Persoalan lain yang diusulkan diubah dalam PKB adalah mengenai pernikahan antarkaryawan. Ketentuan lama PKB menyangkut pernikahan karyawan dinlai PKB tidak adil karena hanya berlaku untuk karyawan yang akan menikah. PT. Jamsostek (Persero) melarang karyawan menikah dengan sesama karyawan. ”Tetapi terhadap karyawan yang sudah menikah dengan sesama karyawan tidak dilarang,” ujar Latif.

Menurut Latif, ketentuan ini memang bertujuan untuk menghindari konflik kepentingan. Namun karena dinilai tidak adil, SPJ berusaha agar ketentuan yang tercantum pada pasal 14 itu disempurnakan. SPJ menawarkan dua alternatif, yang pertama adalah pelarangan pernikahan antar karyawan berlaku menyeluruh termasuk yang sudah menikah sebelum ada PKB.

”Konsekuensinya salah satu dari karyawan itu harus mengundurkan diri dan mendapatkan pesangon khusus. Implikasinya butuh anggaran yang cukup besar. Alternatif kedua adalah pelarangan itu dicabut, tetapi ada pengaturan misalnya soal level karyawan yang hendak menikah itu seperti di TNI itu misalnya,” kata Latif menerangkan usulan perbaikan pasal 14 tersebut.

Selain usulan-usulan tersebut, SPJ juga mendesakkan agar pihak manajemen segera merealisasikan beberapa ketentuan yang sebenarnya sudah diakomodir manajemen. Dia menyebutkan beberapa hal tersebut diantaranya adalah penyesuaian tingkat pendidikan karyawan dan pemberian bantuan uang pendidikan bagi karyawan. ”Kami optimis Maret ini selesai,” kata Latif. (***)

Salah satu kegiatan SPJ untuk meningkatkan kompetensi anggota di bidang anti korupsi.

foto

: Hum

as Ja

mso

stek

1� JAMSOSTEK Edisi Februari 2009

AGENDA

Jamsostek Bantu Korban Banjir

PT Jamsostek peduli pada mereka yang tertimpa musibah. Beberapa waktu lalu, sedikitnya 650 paket sembako

diserahkan oleh Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Jamsostek (Persero) Karsanto bersama Walikota Jakarta Utara Bambang Sugiono kepada korban banjir air laut pasang di Marunda, Jakarta Timur.

Selanjutnya, PT Jamsostek (Persero) juga menyelenggarakan pengobatan gratis di Rumah Susun Marunda, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.

Bantuan tersebut merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility)

PT. Jamsostek (Persero) terhadap masyarakat yang membutuhkan. “PT. Jamsostek (Persero) mengalokasikan dana untuk pengabdian kepada masyarakat, khususnya melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL),” kata Karsanto.

PT. Jamsostek (Persero) juga mengalokasikan dana senilai Rp 39.7 miliar untuk program kemitraan di tahun 2009 ini. Dana tersebut ditujukan untuk pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Peserta jamsostek juga bisa mendapatkan pinjaman uang muka perumahan (PUMP) sebesar Rp 10 juta hingga Rp 20 juta dengan bunga 3 persen per tahun dan jangka waktu pengembalian hingga 10 tahun.

Program-program tersebut merupakan konsekuensi dari peningkatan jumlah Dana Peningkatan Kesejahteraan Pekerja (DPKP). Dari semula Rp 92,5 miliar di tahun 2008 menjadi Rp 227,3 miliar. “Proporsinya, 70 persen dana bergulir dan 30 persen tidak bergulir,” jelasnya. (***)

Bantuan Sosial PT. Jamsostek (Persero) di Gorontalo

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, PT Jamsostek (Persero) dan Pemerintah

Provinsi Gorontalo memfasilitasi pertemuan tripartit antara antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Di sela-sela kegiatan

tersebut, sejumlah peserta program Jamsostek menerima bantuan sosial kemasyarakatan dan pembayaran klaim kematian serta kecelakaan kerja dari PT Jamsostek (Persero).

Bentuk bantuan tersebut antara lain

berupa bantuan renovasi masjid Hunto dan masjid Al-Mubarak, Gorontalo, masing-masing sebesar Rp 10 juta, beasiswa untuk anak pekerja yang sekolah perguruan tinggi dan SLTA serta beasiswa untuk SMP dan SD masing-masing sebesar Rp 1,8 juta. Selain itu, ada pula bantuan uang muka perumahan sebesar Rp 15 juta.

Beberapa waktu lalu, bantuan tersebut diserahkan oleh Dirjen Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi Hari Heriawan Saleh yang didampingi Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad dan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Jamsostek (Persero) Karsanto. Dalam acara yang sama, PT Jamsostek (Persero) menyerahkan uang klaim kepesertaan Jamsostek sebesar Rp 52.475.000. (***)

foto

: Hum

as Ja

mso

stek

foto

: Hum

as Ja

mso

stek


AGENDA

Menteri BUMN Minta Penyaluran Dana PKBL Diperbaiki

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu memperbaiki mekanisme dan sistem alokasi dana social corporate

responsibility (CSR), khususnya yang berkaitan dengan program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL). Pasalnya, hingga kini pemanfaatan dan penyerapan dana CSR BUMN yang saat ini mencapai Rp 6

triliun dinilai masih belum optimal.

Hal tersebut dikemukakan Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil ketika membuka acara pameran Gelar karya PKBL BUMN 2009 di Jakarta belum lama ini. Menurut Sofyan Djalil, penyerapan dana CSR secara tidak maksimal justru

banyak terjadi di BUMN-BUMN strategis atau BUMN besar seperti PT Pertamina, PT Jamsostek (Persero), dan BUMN lainnya.

Setiap BUMN menyisihkan sekitar 1 - 2,5 persen labanya per tahun untuk program CSR. Dana tersebut digunakan untuk membantu masyarakat di lingkungan sekitar BUMN. Dana PKBL di PT Jamsostek (Persero) yang merupakan bagian dari CSR juga dimanfaatkan untuk bantuan kredit lunak bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

PT Jamsostek (Persero) patuh terhadap ketentuan tersebut. Kongkretnya, sejumlah mitra binaan PT Jamsostek (Persero) dilibatkan dalam pameran yang diselenggarakan PT Mediatama Binakreasi dan Forum PJKBL BUMN, beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Keuangan PT Jamsostek (Persero) Myra SR Asnar berbincang-bincang dengan mitra binaan. (***)

Rakornis Depnakertrans - PT Jamsostek (Persero)

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan PT Jamsostek (Persero) menggelar Rapat

Koordinasi Teknis (Rakornis) yang berlangsung sehari di Jakarta beberapa waktu lalu. Dalam acara tersebut, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

Erman Suparno menyatakan pemerintah akan mencanangkan Gerakan Nasional Kepatuhan kepesertaan Program Jamsostek (GNK2PJ). Gerakan ini ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Penegakan Hukum untuk menyadarkan perusahan swasta dan

foto

: Hum

as Ja

mso

stek

BUMN yang belum menjadi peserta Jamsostek.

Dikrektur Utama PT Jamsostek (Persero) Hotbonar Sinaga menyambut baik seruan Menakertrans Erman Suparno. Ia menyatakan siap segera berkoordinasi dengan Ditjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan (PPK) Depnakertrans. Untuk itu, Hotbonar Sinaga langsung memerintahkan semua kepala kantor wilayah PT Jamsostek (Persero) untuk meningkatkan kerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja di wilayah masing-masing.

Hotbonar mengingatkan, saat ini masih banyak kasus yang merugikan pekerja karena tidak terlindungi program Jamsostek. Hal itu biasanya baru terungkap ketika pekerja terkena musibah atau ter-PHK. “Dengan gerakan ini kita juga ingin mengingatkan bahwa program perlindungan ini bukan programnya PT Jamsostek (Persero) tapi program pemerintah,” katanya. (***)

foto

: Hum

as Ja

mso

stek


AGENDA

BEC Breakfast Meeting

Mengawali tahun 2009 lalu, PT. Jamsostek (Persero) menggelar acara BUMN Executive Club

(BEC) Breakfast Meeting di Le Meridien Hotel bertajuk Sinergi BUMN Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pekerja. Turut hadir Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno, Deputi Menteri Negara

BUMN Bapak Sahala Lumban Gaol dan sejumlah direksi BUMN.

Dalam acara tersebut, Direktur Utama PT. Jamsostek (Persero) Hotbonar Sinaga mengatakan ada empat hal penting yang berkaitan dengan kerjsama antar BUMN, yakni Good Corporate Governance, Sinergi

BUMN, Serikat Pekerja dan pembuatan MoU antar BUMN.

Di bidang GCG, yang erat kaitannya dengan kepatuhan terhadap perundang-undangan, BUMN seyogyanya juga patuh memenuhi ketentuan Jamsostek. Kenyataannya, masih banyak banyak BUMN yang melaporkan upah karyawannya understatement yang berarti belum sepenuhnya melaksanakan GCG.

Sesama BUMN sebenarnya juga dapat melakukan sinergi atau kerjasama. Hotbonar mencontohkan, sinergi PT. Jamsostek (Persero) dengan Percetakan Negara dalam pencetakan Kartu Peserta Jamsostek. Sementara mengenai Serikat Pekerja, bagi BUMN harus ditempatkan sebagai mitra manajemen untuk mendukung program masing-masing BUMN.

“PT. Jamsostek (Persero) siap untuk melaksanakan MoU dengan BUMN lain yang memiliki core business dalam kaitannya peningkatan kesejahteraan pekerja misalnya dalam penyediaan perumahan bagi pekerja,” kata Hotbonar yang dalam kesempatan itu memberi plakat kepada Menakertrans seperti tampak dalam gambar. (***)

Tiga Wajah Baru Direksi PT. Jamsostek (Persero)

Untuk lebih mendongkrak kinerja PT. Jamsostek (Persero), pemerintah merombak jajaran

direksi perusahaan plat merah tersebut. Tiga direksi diganti, masing-masing Elvyn G. Masassya menggantikan Indrasjwari K.S. Kartakusuma, sebagai Direktur Investasi, Karsanto menempati kursi

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT. Jamsostek yang ditinggalkan Dewi Hanggraeni dan Djoko Sungkono sebagai Direktur Umum mengganti Rahmaniah Hasdiani.

Pelantikan ketiga direksi tersebut dilakukan oleh Menteri Negara BUMN

Sofyan Djalil. Direktur Investasi yang baru, Elvyn sebelumnya menjabat Direktur Risk Management dan Compliance PT. Tuban Petrochemical Industries (Tuban Petro). Elvyn juga dikenal sebagai pengamat perbankan dan lama berkecimpung sebagai bankir. Sementara Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko PT. Jamsostek (Persero) yang baru, Karsanto sebelumnya menjabat sebagai group head risk management Bank BNI. Sedangkan Djoko Sungkono, sebenarnya boleh dibilang sebagai “orang lama” PT. Jamsostek (Persero).

Pengangkatan dan pemberhentian nama-nama tersebut diputuskan dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep 249/MBU/2008 tertanggal 18 Desember 2008. Dalam sambutannya, Menteri BUMN Sofyan Jalil berharap perombakan direksi tersebut dapat menciptakan tim kerja yang lebih bagus demi meningkatkan kinerja perusahaan. “Kita memerlukan tim yang solid untuk mengelola dana demi kesejahteraan peserta Jamsostek,” kata Menteri. (***)

foto

: Hum

as Ja

mso

stek

foto

: Hum

as Ja

mso

stek


AGENDA

PT. Jamsostek (Persero) Adakan Press Gathering

Untuk mendekatkan dengan insan pers yang memiliki peran besar dalam sosialisasi

program-program layanan perlindungan ketenagakerjaan, PT. Jamsostek (Persero), menggelar Press Gethering yang berlangsung di Bandung. Berbagai jurnalis dari media cetak dan elektronik

bertatap muka dengan seluruh jajaran direksi PT. Jamsostek (Persero) dalam suasana keakraban dan kekeluargaan.

Direktur Utama PT. Jamsostek (Persero) Hotbonar Sinaga menandaskan bahwa ke depan, PT. Jamsostek (Persero) akan terus meningkatkan sosialiasasi melalui

media massa. Selama ini, sosialisai menjadi salah salah satu kendala yang membuat pekerja dan pengusaha belum memiliki keyakinan sepenuhnya terhadap program Jamsostek. “Di samping pendekatan represif bersama Depnakertrans dan pemerintah daerah,” kata Hotbonar.

Dalam penegakan hukum, PT. Jamsostek (Persero) telah menjalin kerjasama dengan lima Kejaksaan Tinggi dan sejumlah Kejaksaan Negeri. Diharapkan dengan kerjasama sosialisasi bersama media massa dan penegakan hokum, di tahun 2009 akan tercapai peserta baru sebanyak 2,5 juta pekerja dan 17.066 perusahaan akan tercapai. “Potensi pekerja yang menjadi peserta Jamsostek masih cukup besar yaitu sekitar 30 juta pekerja dari sektor formal, sementara yang aktif menjadi peserta baru 8,8 juta orang,” kata Direktur Operasional dan Pelayanan PT. Jamsostek (Persero), Ahmad Anshori. (***)

Pemerintah Diminta Tambah Dokter Penasehat

PT. Jamsostek (Persero) meminta pemerintah menambah jumlah dokter penasehat sehingga

bisa menetapkan secara cepat suatu kecelakaan kerja yang dialami oleh peserta program jaminan sosial tenaga kerja. Saat ini jumlahnya masih sangat terbatas, hanya ada 42 orang di seluruh Indonesia.

Padahal, fungsi dokter penasehat sangat penting agar peserta Jamsostek yang mengalami kecelakaan kerja segera mendapatkan perawatan intensif dan santunan dapat diberikan secara cepat.

Demikian benang merah yang mengemuka dalam pertemuan Dokter Penasehat se

Indonesia di Hotel Mercure Ancol Jakarta beberapa waktu lalu. Hadir dalam acara tersebut Direktur Jendral Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja Depnakertrans I Gusti Made Arka dan Direktur Operasi dan Pelayanan PT. Jamsostek (Persero) Ahmad Ansyori. “Rata-rata dalam satu provinsi hanya satu atau dua orang dokter penasehat saja. Jumlah ini masih sangat kurang,” kata Ansyori.

Menurut Ansyori tingkat pengetahuan dan pemahaman kalangan pekerja terhadap penyakit akibat kerja dinilai masih rendah. Di lain pihak, jumlah dokter penasehat yang dapat memberikan pertimbangan medis serta diagnosis, jumlahnya juga masih sedikit. Kondisi ini mempersulit keadaan bila terjadi suatu perselisihan terkait analisis atau penetapan suatu kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, maka akan muncul kesulitan. “Dampaknya pekerja peserta Jamsostek terlambat mendapatkan perawatan dan santunan,” tambah Ansyori. (***)

foto

: Hum

as Ja

mso

stek

foto

: Hum

as Ja

mso

stek


AGENDA

Foto Bersama Peserta diklat Umum dan SDM Tahun 2009 dengan

Direktur Umum dan SDM bapak Djoko Sungkono beserta Para

Pejabat dilingkungan Direktorat Umum dan SDM PT Jamsostek

(persero) pada tanggal 15 Maret 2009 di YTKI, Jakarta.

Peresmian Pembangunan Rusun Pekerja oleh Wakil Presiden RI beserta Para Menteri Kabinet Indonesia bersatu yang di dampingi oleh Gubernur Kepri dan Dirut PT Jamsostek (Persero) H. Hotbonar Sinaga di kawasan Kabil Batam pada tanggal 15 Maret 2009

foto

: Hum

as Ja

mso

stek

foto

: Hum

as Ja

mso

stek

Direktur Operasi dan Pelayanan PT Jamsostek (Persero) Ahmad Ansyori didampingi pejabat dari Biro Diklat membuka sekaligus memberi pembekalan bagi CSO angkatan I & II / 2009 di Gedung YTKI, Jakarta, Februari lalu.

foto

: Hum

as Ja

mso

stek


WAWANCARA

Elvyn G. Masasya(Direktur Investasi PT Jamsostek (Persero))

Jamsostek itu International PlayerDi tengah badai krisis global seperti sekarang, Elvyn G. Masasya merasa penugasannya sebagai nahkoda di Direktorat Investasi PT Jamsostek (Persero) merupakan amanah sekaligus tantangan. Baru dilantik Januari lalu, Elvyn tancap gas. Ia langsung melakukan pembenahan pengelolaan investasi dengan menyusun blue print investasi. Ia menyebutnya, new strategic invesment alocation.

Ia memimpikan Jamsostek menjadi penjamin sosial yang bereputasi tinggi. Bercitra positif, menghasilkan investasi yang prospektif bagi peserta, dan jadi tempat berkarir yang baik bagi insan Jamsostek. Bila impian ini berhasil, semua stakeholder Jamsostek bakal bangga. Berikut petikan wawancara Gema Jamsostek dengan Elvyn, demikian biasa disapa:

Bagaimana PT Jamsostek menginvestasikan dananya pada tahun ini?

Sebagai social security, satu lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, investasinya harus bersifat jangka panjang, bisa menghasilkan imbal hasil yang baik dan sustainable, serta optimal. Untuk mencapainya, tentu harus ada strategi.

Kondisi 2009 belum terlalu kondusif. Dengan situasi makro seperti sekarang, investasi memang harus bersifat konservatif dan prudent. Kita sudah membuat strategi alokasi investasi, salah satunya menempatkan portofolio ke bank sebanyak 30 persen, ke fixed income yang terdiri dari surat utang negara, obligasi BUMN lebih kurang 50 persen, lalu di saham kita targetkan sebesar 15 persen. Alokasi di pasar modal ini turun karena pada tahun 2008 sekitar 20 persen. Kemudian di reksadana 3 persen dan direct invesment 2 persen.

Alokasi dana di bank kita lakukan

dengan basis pada grading bank. Di Indonesia ada 132 bank, kita seleksi bank yang eligible dan kemudian kita nilai hingga muncul grade A-D serta limit alokasi. Dari situ kita tempatkan dana berdasarkan tawaran bunga dari bank. Untuk obligasi, kita fokus pada yang diterbitkan BUMN atau swasta yang bergerak di sektor tertentu dan bermargin besar. Sedangkan di pasar modal, kita hanya akan mengambil saham-saham yang fundamental value-nya bagus untuk kita lakukan pembentukan portfolio. Recovery saham juga kita lakukan.

Lalu, ada dua strategi direct investment. Pertama, membangun “Jamsostek incorporated”. Jamsostek punya anak perusahan yang bisa berkontribusi ke induknya secara finansial maupun non finansial. Kedua, mengarahkan investasi bidang properti ke added value. Lahan-lahan kosong milik Jamsostek dikaji agar jadi produktif.

Apa yang menjadi prioritas investasi Jamsostek?

Basis investasi kita di pasar modal fokus pada saham yang meng-encourage perekonomian dan

membuka banyak lapangan kerja. Lalu, dalam pemilihan produk investasi, kita menempatkan tiga elemen sebagai konsideran: produk tersebut harus ada aspek memproteksi lingkungan, aspek sosial, dan aspek governance. Dengan begini, investasi tidak hanya demi keuntungan Jamsostek tapi juga bermanfaat lebih luas, mengurangi pengangguran dan pertumbuhan ekonomi.

Berapa besar dana yang dipakai untuk investasi?

Dari empat produk Jamsostek, JHT dan tiga lain adalah insuransi. Dari total iuran tersebut, 90 persen adalah bersumber dari JHT dan 10 bersifat insuransi. Pengalokasiannya dari JHT, imbal hasil semuanya dikembalikan ke peserta. Sedangkan yang non JHT menjadi hak Jamsostek jika tidak terjadi klaim. Dari dasar ini, ketergantungan terhadap JHT lebih besar karena 90 persen dari sana.

Akhir 2008 dana investasi kita adalah Rp 61,7 triliun. Sekitar Rp 55, 2 triliun dana investasi yang bersumber dari JHT dan Rp 6,5 triliun yang


WAWANCARA


bersumber dari non JHT. Sedangkan di tahun 2009, kita berharap dana investasi itu bisa mencapai Rp 72,7 triliun, di mana Rp 65,2 triliun adalah dana JHT dan Rp 7,5 triliun dari non JHT. Peningkatan dana investasi itu akan diperoleh dari imbal hasil investasi dan dari iuran peserta yang masuk di tahun 2009.

Target Rp 6,8,triliun, padahal tahun lalu tidak tercapai?

Begini, investasi Jamsostek pada tahun 2008 sebesar Rp 61,7 triliun memberikan imbal balik netto sebesar 5,9 triliun. Hasil investasi itu sebagian besar dikembalikan lagi ke peserta. Sedangkan laba Jamsostek adalah non JHT dan seolah-olah itu kecil sekali. Padahal kalau mau dicermati, total hasil investasi besar sekali, tidak hanya Rp 1 triliun ke bawah seperti yang persepsi masyarakat yang menyatakan investasi Jamsostek mengalami loss.

Tahun ini pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Kepatuhan Kepesertaan Program Jamsostek dan pembentukan tim penegakan hukum. Bagaimana menurut Anda?

PT Jamsostek beraktivitas berdasarkan UU, lalu orang menjadi peserta, mengacu pada UU karena bersifat wajib. Dengan perubahan ekonomi, selain mandat UU, saya berpikir diperlukan hal lain di luar itu. Misalnya, mengubah persepsi masyarakat mengenai Jamsostek dari kewajiban menjadi manfaat. Ketika sudah ada persepsi mengenai manfaat yang muncul bukan lagi karena kewajiban orang ikut program Jamsostek, melainkan karena ada kebutuhan terhadap manfaatnya. Tahun ini kita lakukan reformasi mulai dari pencitraan, komunikasi hingga mekanisme kerja.

Maksud mekanisme kerja?

Saya lihat Jamsostek di bagian hulu adalah menghimpun kepesertaan, di tengah memberikan layanan yang excellent, dan di hilir memberikan imbal hasil positif. Saya memikirkan bagaimana ketiga hal itu bisa disinergikan. Misal, dalam upaya meningkatkan kepesertaan, kami mencoba meng-encourage bank-bank di mana dana Jamsostek ditempatkan. Mereka saya minta untuk mendorong karyawannya jadi peserta Jamsostek. Iuran dikoordinasi mereka agar kami bisa menaruh dananya di situ juga. Inilah sinergi.

Apa yang harus dilakukan karyawan untuk mendukung program investasi dengan strategi baru ini?

Kalau bicara soal dukungan, maka kita sebenarnya membicarakan soal kultur dan iklim kerja. Sebuah institusi seperti Jamsostek, yang paling mendasar adalah kita harus bangga kerja di Jamsostek. Setelah itu, kita akan berpikir bagaimana memajukan Jamsostek sehingga itu akan memunculkan ide yang inovatif dan keakraban profesional karena sama-sama ingin memajukan Jamsostek. Kalau ini terjadi, maka akan terjadi institusi yang solid dengan kinerja yang baik.

Marilah kita bekerja berdasarkan 5 K. Pertama, kesungguhan atau best effort. Kedua, kejujuran atau integrity dalam perilaku maupun kompetensi. Ketiga, kehati-hatian atau prudent alias tidak sembrono. Keempat, kesenangan atau enjoy agar tidak mudah stress. Kelima, keikhlasan agar hidup jadi lebih mudah dan tenang.

Banyak perusahaan yang belum jadi peserta jamsostek, termasuk 132 BUMN. Kenapa begitu?

Jamsostek itu ditunjuk sebagai penyelenggara, aspek pengawasannya ada di pemerintah. Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belum jadi peserta Jamsostek, itu bukan domain kita tetapi menyangkut tanggung jawab dan aspek profesionalitas masing-masing. Namun, kita tidak akan berhenti melakukan pendekatan terhadap mereka.

Secara khusus, apa impian Anda di Jamsostek ini?

Sederhana saja, saya punya tanggung jawab profesional dan mempertaruhkan reputasi. Artinya, saya harus memberikan hasil yang optimal agar reputasinya jadi lebih baik.

Saya punya harapan, PT. Jamsostek (Persero) bisa menjadi social security yang reputable atau bercitra positif, menawarkan investment result yang menyenangkan bagi peserta, dan menjadi tempat berkarier yang baik bagi insan Jamsostek. Bagaimana caranya? Selain strategi investasi, juga dengan kerja sama, solidaritas, kesatuan seluruh karyawan. Itu bisa terwujud jika kita sama-sama merasa jadi keluarga. Caranya, menciptakan suasana kerja berbasis kekeluargaan, saling percaya, saling mendukung dengan tujuan jelas: menghasilkan kinerja bagus. Kalau niat kita semua baik, hasilnya pasti efektif.


WAWANCARA

foto

: Hum

as Ja

mso

stek

Sejak kecil ia ingin jadi pemusik jazz. Untuk itu, ia berlatih keras. Di bangku SD sudah mahir

memainkan piano, dan menginjak remaja jadi pemain keyboard untuk band beraliran jazz yang didirikannya. Ia pun belajar ke Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta.

Tetapi, ”Ayah saya menasehati agar tidak meneruskan minat saya pada musik,” kata lelaki kelahiran Medan yang berdarah Aceh ini. Ia mengalah. Terlebih, kesibukannya sebagai aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) saat menimba ilmu ekonomi di Universitas Jayabaya Jakarta membuat Elvyn memang tak sempat lagi bermain musik.

Musisi Pengendali InvestasiDarah seni yang diturunkan dari ibunya memang terus menggelegak. Kini, meski sehari-hari berkutat dengan dunia investasi dan keuangan, hobi bermusik itu malah menjadi-jadi. Meski diakui bukan untuk mencari popularitas atau sebagai profesi sampingan, Elvyn sudah membuat lima album. ”Musik adalah penyeimbang,” kata suami Riana Lusinta yang dinikahi pada tahun 1994 itu.

Pertama kali mengeluarkan album dengan titel ”Kata Hati”, Elvyn menggandeng Lisa Aryanto. Berkolaborasi dengan Dian Permana Putra, bapak satu ini ini pun mengeluarkan album Mawar Jingga. Setelah itu, ia mengeluarkan album jazz berunsur religi dengan judul Titik Balik Ramadhan. Sebagai pencipta lagu, ia terbilang produktif. Sekitar 150 lagu telah ia bikin.

Hobi lain, menulis buku. Sejumlah buku telah ia hasilkan, terutama mengenai keuangan dan perbankan. Tak heran, ia dinobatkan sebagai salah satu 40 Ekskutif Indonesia Indonesia Tahun 2000. “Saya memang suka menulis sejak mahasiswa,” ujarnya.

Suatu kali, usai rapat Direksi PT Tuban Petrochemical Industries, Menteri BUMN meminta kesediaannya untuk menjabat direktur investasi PT Jamsostek (Persero). Elvyn menganggap penugasan itu sebagai amanah sekaligus tantangan. Dia mengaku tak punya ambisi karena berpegang pada motto: best effort, never give up, dan mengalir. “Saya ingin memberi manfaat bagi orang lain. Itu nilainya lebih tinggi ketimbang apa pun,” kata Elvyn sembari menegaskan bahwa Jamsostek punya nilai lebih tinggi karena memberi manfaat kepada banyak pihak, bukan bekerja demi kepentingan satu dua orang. (***)

Biodata Singkat

Elvyn G. Masasya

Tempat/Tangggal LahirMedan, 18 Juni 1967

PendidikanSarjana Ekonomi jurusan Manaje-

men Universitas JayabayaMagister Manajemen Keuangan

Institut Teknologi Bandung (ITB)

KarirDirektur Investasi PT Jamsostek

(Persero)Direktur PT Tuban Petrochemical

IndustriesCorporate Secretary PT Bank Negara

Indonesia (Persero) TbkKomisaris PT Bank BaliDirektur PT Bank Permata Tbk

•

•

•

•

•

••


MITRA

foto

: Hum

as Ja

mso

stek

Jamsostek. Pasalnya, kata Empat Patonah, “Tenaga kerja membutuhkan pelayanan kesehatan yang komplit, dan Jamsostek memberikannya.“ Program Jamsostek, imbuh dia, lebih baik dari asuransi lain. Sebab, Jamsostek meng-cover semua pengobatan, sedangkan asuransi lain hanya mencakup pengobatan umum.

Program kesehatan yang ditanggung Jamsostek memang beragam jenisnya. Setiap peserta Jamsostek mendapatkan pelayanan mulai dari kesehatan umum, gigi, KIA/KB, imunisasi, laboratorium, trauma center, dan sebagainya. “Tingkat kecelakaan di sini tinggi. Itu membutuhkan ambulans untuk untuk menjemput pekerja yang jadi penderita,” tambah ibu empat anak ini.

Meski banyak benefit yang bisa didapat dari kepesertaan Jamsostek, banyak pekerja yang belum sadar. Jumlah peserta Jamsostek masih terbilang sedikit di kawasan tersebut. Karena itu, dia menyarankan agar PT Jamsostek (Persero) bergiat melakukan sosialisasi manfaat kepersertaan Jamsostek. “Soalnya, masih banyak pekerja yang tidak tahu iurannya berapa, di mana mendaftar, dan sebagainya. Saya berharap, semua perusahaan ikut Jamsostek, karena sangat melindungi karyawan serta memberi kepastian dalam pelayanan kesehatan,” ujar perempuan yang pernah jadi dokter teladan semasa praktik di Majalengka, Jawa Barat.

Di samping itu, ia mengingatkan bahwa ada beberapa masalah kesehatan pekerja yang belum dapat perhatian cukup. Padahal masalah tersebut sangat rentan terjadi di kawasan industri seperti Cakung, Jakarta Utara. “Soal HIV dan TBC belum banyak diperhatikan. Mudah-mudahan Jamsostek juga tergerak ke sana,” pesannya. (***)

Sukses PT Jamsostek (Persero) tak lepas dari mitranya. Salah satunya, Unit Pelayanan

Kesehatan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Persero Cakung, Jakarta Utara. Lembaga ini merupakan mitra Jamsostek dalam pelayanan kesehatan.

Di antara mitra lain yang sejenis, inilah salah satu andalan Jamsostek. Tahun lalu, lembaga ini mendapat predikat A atas kinerjanya sebagai Panitia Penyelenggara Kesehatan (PPK) tingkat I. Penghargaan yang pantas mengingat prestasi yang selama ini dicapai. Yakni, bukan sekadar jadi tempat mengobati pekerja yang sakit. Melainkan juga meningkatkan kesadaran pengusaha dan pekerja melalui program home care dan hyperkes dalam upaya menjaga kesehatan.

Meski masih berupa poliklinik, fasilitas pelayanan kesehatan di sini cukup komplit. Sangat membantu para pekerja yang menggantungkan hidup di berbagai perusahaan yang berlokasi di Kawasan Berikat

Nusantara Cakung, Jakarta Utara. Tak kurang 80 ribu pekerja yang butuh pelayanan kesehatan memadai.

Menurut Empat Patonah Hamid, manajer Strategic Business Unit Pelayanan Kesehatan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Persero Cakung, lembaganya tak hanya memberi layanan kesehatan. Trauma Center pun didirikan demi menangani masalah kesehatan psikis. Bahkan, petugas kesehatannya bersedia melakukan pengobatan di perusahaan tempat para pekerja bertugas. “Ini agar tidak mengurangi waktu produktif para pekerja yang sedang bertugas,” ujar dokter ini.

Demi pelayanan terbaik, kata Empat Patonah, lembaganya terus meningkatkan fasilitas kesehatan. Boleh dibilang, tak kalah dengan rumah sakit. Bayangkan saja, pemeriksaan dokter spesialis, optikal, apotik, dan lain-lain tersedia di sini.

Tetapi, semua fasilitas tersebut mungkin sulit terwujud andaikata lembaga ini tidak menggandeng

Pelayan KesehatanPeserta Jamsostek

SBU KBN Cakung


KIPRAH

lembaga itu. Dalam Musyarawah Besar FSP BUMN beberapa waktu lalu, ia terpilih secara aklamasi. “Saya menawarkan 3 R saat menyampaikan visi dan misi pada pencalonan saat itu,” ujarnya.

Tiga R yang dimaksud adalah reorientasi, revitalisasi, dan rekonsiliasi. Ia akan melakukan ketiga hal tersebut untuk Federasi Serikat Pekerja BUMN. Sebab, menurut Cak Latif, organisasi pekerja haruslah berorientasi pada kepentingan pekerja. Misal, bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan dan profesionalitas pekerja. “Federasi jangan sampai terjebak pada area di luar kepentingan karyawan, misalnya berpolitik praktis mendukung calon presiden,” tegasnya.

Agar serikat pekerja mampu menjalankan tugas, Latif menawarkan revitalisasi organisasi. Di benak lelaki berkacamata tebal ini, struktur organisasi tak harus menampung banyak orang. Kepengurusan yang terlalu gemuk justru mempersulit gerak. Yang penting, federasi ini mesti diisi oleh orang-orang yang bisa bekerja menjalankan program nyata sesuai dengan visi dan misi federasi.

Latif belajar dari pengalaman. FSP BUMN yang dibentuk sekitar sepuluh tahun silam ini sempat terseret arus politik praktis. Akibatnya, organisasi itu terkotak-kotak. Saat ini, paling tidak ada tiga federasi serikat pekerja BUMN. Salah satu di antaranya adalah FSP BUMN Strategis yang

Sejatinya ruangan kerja lelaki yang berpenampilan kalem namun energik ini berada di

lantai 8 Gedung Jamsostek, Jakarta Pusat. Namun dia juga bisa ditemui di lantai 10 gedung yang sama. Di pojokan lantai itu persisnya. Ruangan yang yang di dekat pintu masuk tertempel tulisan besar-besar ”Sekretariat Pengurus Pusat Serikat Pekerja Jamsostek”. Lelaki itu menyebutnya sebagai ruangan kerja kedua. Di situlah ia mengendalikan Serikat Pekerja Jamsostek (SPJ).

Nama lengkapnya, Abdul Latif Algaff. Namun, ia biasa dipanggil Cak Latif—sapaan khas Arek Jawa Timur. “Saya memang Jawa Timur asli,” akunya. Dua gelar akademik ada di belakang namanya. SIP alias Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Gadjah Mada dan MSi dari Universitas Indonesia.

Sejak masih bercelana pendek, Latif gemar berorganisasi. Mulai dari ketua OSIS di SMP Negeri Bangkalan, hingga level nasional saat kuliah karena didapuk menjadi Ketua Umum Persatuan Mahasiswa Ilmu Administrasi Suluruh Indonesia. Ketika menginjak dunia kerja, ia tetap tak bisa meninggalkan dunia aktivis. Pada tahun kelima bekerja di Jamsostek, ia langsung dipercaya sebagai sekretaris SPJ. Pria kelahiran Bangkalan, Madura, ini pun lantas melesat ke pucuk pimpinan organisasi milik karyawan tersebut. Di bawah komandonya SPJ jadi makin kompak.

Kepiawaian mengelola SPJ mengantarkan Cak Latif menjadi orang nomor satu di Federasi Serikat Pekerja BUMN. Hebatnya, ia seolah tak punya lawan tanding ketika maju sebagai ketua umum

Kepak Sayap Ketua SPJ H Abdul Latif Algaff, SIP, Msi(Ketua Umum FSP BUMN)

Berangkat dari Serikat Pekerja Jamsostek, Cak Latif kini menjadi ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN. Dengan visi 5 R Ia bercita-cita memperbaiki nasib pekerja.



KIPRAH

dibentuk beberapa SP BUMN besar seperti PLN dan Telkom. ”Saya menawarkan rekonsiliasi untuk menyatukan kembali federasi agar menjadi semakin kuat,” jelas dia.

Paparan visi misi alumni Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia ini membuat kandidat lain ”keder”. Dua orang kandidat yang muncul saat penjaringan calon dengan ikhlas menyerahkan kemenangan kepada Latif tanpa berusaha bertarung. Satu di antaranya bahkan sudah melempar handuk sebelum kampanye visi misi. Satu kandidat lain memilih melimpahkan dukungan kepada Latif ketimbang bersaing adu voting.

“Terpilihnya saya juga karena pengaruh dari keberadaan SPJ yang memang cukup solid. Tidak mungkin teman-teman mempercayai saya kalau saya dipandang tidak becus jadi SPJ. Teman-teman mungkin juga melihat keberadaan saya yang mewakili PT. Jamsostek (Persero) sebagai salah satu perusahaan besar dan bonafide,” tambahnya.

Sayap Latif pun semakin mengepak dalam berkiprah. Boleh dibilang kebanggaan tersendiri bagi PT. Jamsostek (Persero) karena memiliki insan yang kemampuannya diakui oleh BUMN lain. Tak heran bila Direktur Utama PT. Jamsostek (Persero) Hotbonar Sinaga ikut bungah. Kepercayaan Ketua SPJ untuk memimpin FSP BUMN ia umumkan pada BUMN Executive Breakfast Meeting: Economic Outlook 2009. PT Jamsostek (Persero) memiliki nilai tambah.

Pria kelahiran 16 Februari 1966 ini memang terbilang sebagai seorang organisatoris yang matang dan bijaksana. Menurut dia, serikat pekerja bukanlah seteru manajemen alias harus berhadap-hadapan. Justru sebaliknya, SP yang solid sangat membantu perusahaan, termasuk pada saat situasi krisis global seperti sekarang ini.

”Salah satu prioritas program FSP BUMN adalah meningkatkan profesionalitas dan kompetensi karyawan BUMN karena itu adalah pelindung bagi karyawan BUMN yang sewaktu-waktu mendapat ancaman layoff ketika ada privatisasi atau penggabungan. Karyawan yang tidak kompeten pasti yang dikeluarkan, makanya salah satu program priortas FSP BUMN nantinya adalah memberikan pelatihan dan pendidikan” ujarnya.

Latif mengakui, problem pekerja di BUMN sangat beragam, termasuk urusan kesejahteraan yang njomplang antara perusahaan milik negara yang satu dengan yang lain. Hal itu memang tidak mengherankan, karena kondisi BUMN juga tidak seragam. Bersama kabinet yang tengah disusunnya itu, Latif mencita-citakan adanya standarisasi upah minimum bagi karyawan BUMN. ”Kalau di direksi dan komisaris ada pokja remunerasi, seharusnya di karyawan juga ada,” dalihnya.

Menurut Latif, tidak ada alasan bagi pekerja untuk tidak berserikat. Dia mengungkapkan, dari pengalaman beraktivitas di serikat pekerja ternyata tidak lantas membuat karier di perusahaan terhambat. Bahkan sebaliknya bisa sejalan dan saling menunjang. Tantangannya, kata Latif, hanya satu yakni soal pengaturan waktu. Mungkin karena

terlalu sibuk, hingga kini Latif masih tetap membujang. ”Jangan-jangan karena kebanyakan aktivitas ya,” kata dia tertawa.

Latif dan FSP BUMN-nya menghadapi tantangan berat. Di samping harus merespon situasi perusahaan agar nasib pekerja terus membaik, dia juga harus segera mengkonsolidasikan organisasinya. Padahal, kata Latif, tingkat kedewasaan berorganisasi para pengurus belum merata. Pendidikan ketrampilan organisasi, dirasakan kebutuhan mendesak internal organisasi.

”Karena saat bernegosiasi dengan manajemen, tidak saja dibutuhkan kemampuan berargumentasi, tetapi juga piwai membaca kondisi obyektif perusahaan. ”Serikat Pekerja itu tidak bisa mengiyakan saja saat bernegosiasi, tetapi harus ada argumentasi, memiliki data yang kuat, menjelaskannya dan mememiliki solusi. Tidak juga bisa asal menuntut tetapi tidak memiliki bekal argumen yang bagus,” katanya memberikan kiat.

Ketika berunding, kata Latif, kedudukan serikat pekerja setara dengan manajemen. Meski, ia tidak menampik kalau posisi manajemen terkadang lebih kuat ketimbang serikat pekerja. Kondisi semacam itu terjadi karena kedua belah pihak tidak memahami posisinya. ”Kalau usulan ditolak, kita cari penyebabnya, dikaji lagi sembari mencari argumen karena negosiasi kan prinsipnya adu argumen jadi sebenarnya tidak mencari siapa yang menang siapa yang kalah,” tambah Latif.

Kiprah Latif di FSP BUMN memang baru akan dijejakkan. Dia bersama tim formatur masih berusaha merampungkan struktur kepengurusan yang baru. Namun cita-citanya untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas karyawan BUMN memang selayaknya untuk didukung. Setuju? (***)

foto

: Hum

as Ja

mso

stek

Pengurus SPJ menyerahkan bantuan ke Mer-C untuk misi kemanusiaan ke Palestina


RESENSI

Salah satu “penyakit” yang sering kali menghinggapi pekerja adalah kemapanan.

Merasa sudah puas dengan apa yang sudah dilakukan dan diterimanya. Kemapanan boleh dibilang sebagai awal dari kemunduran karena bisa menyebabkan semuanya serba stagnan, tidak bergerak.Kenapa seorang pekerja merasa puas dengan keadaan yang berlaku saat itu? Beragam alasan mengemuka. Mulai dari soal pendapatan yang sudah mencukupi, sudah bekerja keras tapi tidak dapat reward yang seimbang, hingga soal karier yang sedang bagus atau berada di puncak.

Sebelum Anda memutuskan untuk menikmati kemapanan yang ilutif seperti itu, ada baiknya membaca buku berjudul Jurus Jitu Jadi Karyawan No.1 ini. Sebuah bacaan yang memotivasi siapa saja, tidak peduli seorang karyawan tetap, calon karyawan ataupun manajer pengambil keputusan hingga pemilik perusahaan.

Buku ini boleh dibilang hasil dari refleksi dan kontemplasi penulis ketika menghadapi situasi sulit di tempatnya bekerja. Widodo dan Silvia “menemukan” jurus-jurus maut untuk menjadi orang nomor satu di perusahaan mereka. Jurus yang mereka berdua sebut sebagai jurus jitu menuju karyawan nomor satu.

Orang nomor satu memiliki arti yang luas. Nomor satu dapat dimaknai sebagai orang terbaik pada levelnya. Menjadi yang terbaik adalah hak setiap orang. Apa sebenarnya orang terbaik itu? Orang terbaik adalah orang yang selalu dipenuhi dengan

ide-ide segar, orang yang berbeda dengan yang lain karena ia selalu penuh gairah dalam bekerja.

Menjadi yang terbaik sesungguhnya merupakan impian setiap orang. Tidak peduli meski orang itu “hanya” karyawan di tingkat paling rendah sekalipun. Menjadi yang terbaik alias nomor satu bukan sekadar memimpikan reward atas prestasinya, tetapi juga sebuah kepuasan tersendiri.

Kepuasan kerja itu bisa berkembang lebih banyak. Sebab, menjadi yang

terbaik berarti meningkatkan kepercayaan orang, menaikkan karier, melebarkan jejaring, memperbaiki kualitas hidup, dan memperluas kesempatan. Jadi karya nomor satu bukan berarti karena “terpaksa” atau dipaksa perusahaan, melainkan demi kemajuan si karyawan sendiri.

Setiap orang sebenarnya berpotensi untuk menjadi yang terbaik. Prasyaratnya sudah ada di setiap orang, tinggal mengolah dan menerapkannya. Ada tujuh jurus yang dikemukakan oleh dua praktisi pengembangan diri ini. Di antaranya, mengenali diri sendiri, mengenali lingkungan, mengenali kesempatan, memperbaiki perilaku, mengasah kepemimpinan, mengembangkan jejaring, dan mengatur emosi.

Pada setiap pembahasan mengenai jurus, dalam buku ini, disertai pula kisah-kisah nyata bagaimana seseorang mempraktekkan jurus ampuh tersebut. Tentu saja kisah nyata itu bukan jurus instant yang langsung bisa dipraktikkan, karena memang prestasi bukan sesuatu yang dapat diraih dengan cara instant. Cerita yang disodorkan adalah cerita yang menginspirasi dan menggugah semangat pembaca.

Buku ini enak dibaca. Kalimatnya ringan atau mengutip komentar Rektor Bina Nusantara, Prof. Dr. Gerrardus Polla M. App.Sc, bahasanya menarik dan segar. Selain itu, pemilihan huruf yang cukup besar, membuat buku ini mudah dibaca. Pokoknya, tidak rugi membaca buku ini. Siapa tahu Anda mendapat inspirasi menuju puncak. (***)

PanduanPekerja Sukses

JudulJurus Jitu Jadi Karyawan No. 1PenulisWidodo Aryanto & Silvia Rita FarianiPenerbit PT Elek Media Komputerindo 2008Tahun2008 Tebal139 + xxviii pengantar dan pen-dahuluan

foto

: Aya

h Sa

lwa


KIAT

Siapa pun pasti sepakat bahwa mengatur keuangan merupakan sesuatu yang penting di dalam

rumah tangga. Bahkan, begitu pentingnya, sampai ada karyawan perusahaan yang membuat semacam buku kas rumah tangga. Mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan persis dengan mekanisme keuangan di perusahaan.

Apakah harus demikian seorang pegawai mengatur keuangannya sendiri? Sebenarnya kita bisa saja membuat hal menjadi sesuatu yang mudah. Kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengontrol pengeluaran. Hal itu dikarenakan besarnya penghasilan seorang pegawai sifatnya rutin dan besarannya setiap bulan juga.

Melakuka penghitungan pengeluaran juga tidaklah sulit karena sebenarnya kita juga sudah secara pasti mengetahui berapa pengeluaran setiap bulan. Buatlah perhitungan pengeluaran rutin bulanan secara global saja, karena kalau terlalu detail justru akan sangat memusingkan diri kita sendiri. Tak perlu berpusing diri dengan kerumitan.

MengaturPenghasilan Tetap

Dalam mengontrol keuangan, jangan sampai pengeluaran melebihi pendapatan. Misalnya, jika di kantor sudah mendapat fasilitas asuransi maka tidak perlu ikut asuransi lain. Tetapi jika kantor kita tidak memberi asuransi, maka usahakan memilih asuransi secara selektif. Misalnya, cukup asuransi kesehatan saja karena asuransi jenis ini adalah yang paling penting.

Penghasilan seorang pegawai tetap dari perusahaan sebenarnya sudah memuat penghasilan yang yang bisa dikelompokkan sebagai penghasilan tambahan. Misalnya saja cuti tahunan, cuti besar, THR, uang dinas dan bonus. Terhadap penghasilan tambahan ini, gunakanlah seperlunya dan jangan pernah menghabiskan begitu kita mendapatkannya.

Penghasilan tambahan sesungguhnya merupakan cadangan keuangan yang bersifat darurat. Karena itu, mesti harus disisihkan untuk ditabung. Tetapi bila Anda termasuk orang yang suka belanja, boleh saja penghasilan tambahan ini dipakai. Sebagian kecil saja yang dibelanjakan, sekadar untuk memenuhi hasrat belanja saja. Intinya setiap ada penghasilan tambahan, maka harus ada bagian yang ditabung.

Untuk bias mengatur keuangan dengan baik, tidak ada salahnya bila kita memanfaatkan fasilitas kredit yang biasanya disediakan kantor. Tidak selamanya pinjaman

buruk, apalagi pinjaman dari kantor biasanya bersubsidi. Manfaatkan saja, yang penting kita bisa mengatur cash flow. Pinjaman bersubsidi itu adalah dana segar yang murah.

Banyak tawaran kartu kredit dengan bunga 0%. Ini bisa kita manfaatkan untuk membeli barang tertentu. Cara ini lebih menguntungkan ketimbang membeli secara tunai. Tapi, harap dicatat: bayarlah kartu kredit sebelum jatuh tempo agar tidka dikenai bunga. Hindarilah bunga kartu kredit karena akan sangat mencekik leher. Jangan sekali-sekali bermain-main dengan kartu kredit. Begitu kita terjerat, bunganya sangat berat.

Selain taktik di atas, perlu juga ada pemisahan pengeluaran rutin dengan tabungan. Pemisahan rekening ini adalah bagian dari pengaturan cash flow. Gunakanlah rekening sesuai peruntukkannya, jangan pernah membolak-balik, misalnya membayar tagihan dengan rekening tabungan.

Selalu lakukan pembayaran rutin bulanan secara terjadwal dan jangan pernah menundanya. Karena bila itu dilakukan, maka menjadi kebiasaan dan akhirnya kita menjadi tidak patuh akan kewajiban kita sendiri. Pengaturan keuangan ini memang membutuhkan kedisiplinan. Dan itu tidak mustahil kita lakukan karena pada dasarnya kita adalah Manager Keuangan bagi diri sendiri. (***)

" Dalam mengontrol keuangan,

jangan sampai pengeluaran melebihi

pendapatan."


Antony Sugiarto(Staf Biro Pengendalian Keuangan)


JAMSOSIANA

Siapa mau berurusan dengan polisi? Tentu banyak orang yang enggan. Apalagi jika sedang di negeri orang. Bisa-bisa bukan hanya celaka, tapi nama baik pun jadi taruhan. Seperti dialami insan Jamsostek yang sedang tugas belajar di negeri Om Sam. Paryanto, sebut saja begitu, tak urung olah raga jantung akibat berurusan dengan polisi meski bukan karena perkara krimininal.

Kisah ini terjadi beberapa tahun silam saat Paryanto dan beberapa rekannya menerima beasiswa pendidikan singkat di Amerika Serikat. Paryanto tinggal di sebuah flat. Di situ ia terbilang suka gaul, akrab dengan banyak orang dari negara lain. Untuk menjaga pergaulan, ia pun kerap menggelar pesta di flatnya.

Suatu kali sebuah pesta ia gelar. Seperti biasa, para tamu datang dengan pakaian rapi. Mereka pun sepakat akan

mengadakan pertunjukan heboh yang mungkin hanya bisa disaksikan sekali seumur hidup.

Setelah peserta pesta berkumpul, acara happy siap dimulai. Tiba-tiba bel rumah berdering, pertanda ada tamu yang datang. Melalui lubang pengintai di daun pintu, salah seorang rekan Paryanto melihat siapa orang di luar pintu. Upss! Ia kaget bukan kepalang. Seorang polisi berseragam lengkap sedang berdiri tegap. “Ada polisi. Polisi datang,” ia langsung memberitahu seisi rumah.

Kontan semua penghuni flat terbirit-birit. Ada yang langsung ngumpet di kolong ranjang, ada pula yang ngacir ke garasi. Semua saling melempar tanya, kenapa private party ini bisa bocor ke polisi? Meskipun mereka sadar juga bahwa tak ada larangan menggelar pesta di rumah sendiri, selama tak ada barang terlarang.

Pura-Pura “Tongpes”

Bukan rahasia lagi, banyak oknum polisi lalu lintas yang ulahnya bikin jengkel pengguna jalan

raya. Mereka sering mereka mencari-cari kesalahan para pengendara mobil atau motor. Tidak salah pun kadang dibikin salah. Ya, ujung-ujungnya salam tempel. Kebiasan negatif seperti itu malah kerap membuat orang sengaja melanggar aturan. Toh, kalau ketahuan, diajak damai, beres...

Begitulah yang terpikir di benak Amir, salah seorang insan Jamsostek. Beberapa waktu lalu, ia nekat melewati jalur three in one meski tidak membawa penumpang lain. Tentu saja polisi tak membiarkan si Amir melenggang bebas. Prrrrrrrrrrriiiit…!!!! Terdengar sempritan dari pak polisi yang menyuruh dia menepi.

Amir memasang wajah pasrah ketika polisi mendekat. Tak ada sanggahan atau mencoba berbantah-bantah ketika polisi menerangkan pelanggaran yang

dilakukan. Amir hanya mengucap, “Maaf pak, saya mengejar waktu.” Pak polisi tak mau tahu dan dengan sigap dikeluarkannya selembar kertas merah muda atau surat tilang.

“Maaf pak, tolong dong pak,” Amir memelas. Pak polisi itu pura-pura tak mendengar. Amir kembali mengulang dan mengajak damai. Rupanya, pak polisi setuju ajakan yang sebenarnya tak pantas itu. Amir pun mengeluarkan dompetnya. Selembar uang Rp 20 ribu ia sodorkan “Hei, apa-apan nih. Kalau hanya segini, ogah. Tilang saja!,” pak polisi berang.

Amir tak goyah, dia kembali menyodorkan uangnya itu. “Please deh pak. Uang ini atu-atu-nya yang tersisa di dompet saya. Itu pun buat makan siang dan parkir. Tolong dong pak, kalau tak percaya, lihat dompet saya,” kata Amir sembari membolak balikan dompetnya.

Jika Polisi Ikut PestaBosan ngumpet, Paryanto si penggagas acara lantas tersadar. “Jangan-jangan itu Si Jhon yang sering main ke rumah,” ujarnya menyebut nama seorang polisi yang juga teman akrabnya. Ketika dilihat lagi dari balik pintu, ah...ternyata benar Mas Jono...eh Mister Jhon.

Buru-buru saja Paryanto berteriak ke teman-temannya, “Ayo keluar! Pesta segera dimulai.” Ia membuka pintu lalu mempersilakan Mister Jhon untuk bergabung. “Ini teman saya. Santai saja. Dia memang saya undang ke sini untuk ikut pesta,” ujar Paryanto menepis rasa penasaran.

Satu per satu teman Paryanto merapat. Pesta pun dimulai. “O, kirain itu polisi lokal yang mau menggerebek kita. Ternyata mau ikut pesta juga. Ya sudah, langsung kita mainkan musik!” gerutu teman Paryanto yang tadi mengintip si polisi melalui lubang pintu. (Desima)

Akting Amir memang jempolan. Si polisi pun percaya. Mungkin dia pikir daripada tak dapat sama sekali, duit segitu lumayan buat nambah isi kantong. Padahal, kalau mau sedikit jeli, tak mungkin Amir yang tongkrongannya keren itu dompetnya cuma berisi Rp 20 ribu. Apalagi tanda bahan bakarnya juga sudah tipis, tentunya Amir sudah menyiapkan uang buat beli bensin.

Urusan berdamai dengan polisi beres sudah. Amir sampai di kantor dengan senyum-senyum. Kepada teman-temannya di kantor, ia bercerita bahwa sebenarnya mengantongi uang cukup banyak. Cuma, sebelum memasuki kawasan three in one, uangnya dilipat kecil-kecil dan diselipkan ke dalam lipatan dompet. Ia sengaja menyisakan Rp 20 ribu buat salam tempel. “Oalaaah, rupa-rupanya kamu pura-pura tongpes ya. Kantong kempes beneran baru tahu rasa lu, ”sambut temannya tergelak. (Desima)

Ahmad Ansyori, Direktur Operasi dan PelayananHD Suyono, Direktur Renbang dan InformasiElvyn G. Masassya, Direktur InvestasiHotbonar Sinaga, Direktur UtamaMyra SR Asnar, Direktur KeuanganKarsanto, Direktur Kepatuhan dan MRDjoko Sungkono, Direktur Umum dan SDM

a.b.c.d.e.f.g.

Gema Jamsostek Edisi Januari

Documents

Transcript of Gema Jamsostek Edisi Januari