BAB 1PENDAHULUAN1.1 Latar BelakangPancasila adalah ideologi dari bangsa Indonesia. Ideologi adalah dasar negara yang bersifat mengatur dan mengikat. Sehingga, segala sesuatu yang dilakukan di wilayah Indonesia, harus berdasar dan tidak menyimpang dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nila-nilai Pancasila bukanlah hanya cita-cita dan keinginan bangsa melainkan nilai Pancasila adalah bangsa Indonesia sendiri. Tiap butir Pancasila merupakan hasil ekstraksi dari nilai budaya dan kehidupan bangsa Indonesia yang dibentuk dan disusun oleh pendiri negara kita. Pendiri negara seolah-olah membentuk Pancasila agar bangsa Indonesia tidak lupa akan identitas nasionalnya, tidak lupa akan budaya dan cita-cita yang telah ditanamkan melalui pengorbanan dan perjuangan para pendiri bangsa.Namun, seiring berkembangnya jaman, nilai Pancasila mulai dilupakan. Bahkan terbukti dalam masa Orde Baru dimana penerapan dan pengajaran mengenai nilai-nilai Pancasila sangat digencarkan oleh pemerintah, hingga cenderung bersifat dogmatis pada masyarakat, namun penerapan oleh pemerintah sendiri belum dilaksanakan. Banyaknya tindakan korupsi saat Orde Baru juga menjadi alasan kayanya budaya korupsi Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, tentu kita harus tahu, meresapi, dan menerapkan kandungan dan nilai yang ada dalam Pancasila, salah satunya adalah dengan meresapi sila ke-4 yang menjadi dasar dari sistem negara Indonesia. Dalam menerapkan sila ke-4 dalam kehidupan tentu tidak akan mulus. Muncul masalah-masalah dan pelanggaran yang kemudian menumbuhkan peraturan-peraturan baru beserta konsekuensi pelanggaran yang terkait dengan nilai dan penjabaran sila ke-4.Atas dasar-dasar inilah, penulis ingin menulis makalah yang membahas mengenai penerapan sila ke-4 Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari yang ditinjau dari segi etika dan segi hukumnya yang menjadi pengatur dan pengikat penerapan Pancasila secara etika.

1.2 Rumusan Masalah1 Apakah makna dari sila ke-4 Pancasila?2 Apa arti lambang sila ke-4 Pancasila?3 Bagaimana penerapan etika sila ke-4 Pancasila?4 Apa contoh dan penjelasan pelanggaran sila ke-4 Pancasila?

1.3 Tujuan1. Mengetahui makna sila ke-4 Pancasila2. Mengetahui arti lambang sila ke-4 Pancasila3. Menjelaskan penerapan sila ke-4 Pancasila4. Memberi contoh dan menjelaskan pelanggaran sila ke-4 Pancasila

1.4 ManfaatPenulis berharap melalui makalah ini para pembaca dapat menyadari pentinganya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita, khususnya sila ke-4 sebagai dasar sistem pemerintahan negara kita. Penulis juga berharap pembaca dapat menggunakan makalah ini sebagai acuan dalam bertindak berdasar nilai sila ke-4 Pancasila ini baik dari segi etika maupun hukum. Yang terakhir, penulis berharap agar para pembaca mampu berintropeksi diri dalam menjadi Warga Negara Indonesia yang baik yang mampu menerapkan ideologi bangsa yaitu Pancasila secara benar dan tepat.

BAB 2PEMBAHASANSila-sila Pancasila merupakan suatu sistem nilai, artinya setiap sila memang mempunyai nilai tersendiri akan tetapi sila-sila ini saling berhubungan dan saling memiliki sifat ketergantungan secara sistematik. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan nilai-nilai etika yang terkandung dalam Pancasila, nilai Pancasila yang diangkat dari prinsip nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat menjadi nilai etika dari masing-masing sila. Sedangkan nilai-nilai hukum Pancasila adalah perangkat yang digunakan sebagai pengikat dan pemaksa masyarakat agar bertindak dan berlaku sesuai dengan norma yang berlaku sehubungan dengan tindakan menurut masing-masing sila.Untuk memahami nilai-nilai dari sila ke-4 Pancasila, pengertian sila secara etimologis dari kata per katanya harus dipahami terlebih dahulu. Kata kerakyatan berasal dari kata rakyat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rakyat adalah penduduk atau semua orang yang berdiam dalam suatu wilayah tertentu. Berarti, rakyat Indonesia mencakup warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Sedangkan jika rakyat ditambah imbuhan ke-an, maka akan bermakna segala sesuatu mengenai rakyat. Termasuk di dalamnya adalah pemerintahan, kekuasaan, perekomian, kesejahteraan, dan lain-lain. Mengapa segala urusan mengenai rakyat perlu dibawa sampai menjadi salah satu dari pokok bahasan ideologi negara? Karena rakyat merupakan salah satu unsur berdirinya suatu negara. Maka dari itu, rakyat memiliki peranan penting dalam keberlangsungan hidup negara itu sendiri. Dalam menjalani kehidupan negara, rakyat saling berinteraksi yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Untuk itulah Pancasila mencantumkan kerakyatan yang selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut dalam UUD 1945 dan undang-undang lainnya. Sedangkan kebijaksanaan berasal dari kata bijaksana. Bijaksana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti selalu menggunakan akal budinya dalam pengambilan keputusan. Selain itu bijaksana juga bermakna arif, cermat, teliti, dan pandai. Jika bijaksana ditambahkan imbuhan ke-an, maka akan bermakna kecakapan dalam bertindak. Kecapakan dalam bertindak berarti kemampuan kita dalam bertindak. Makna dari sila ini adalah mengutamakan rakyat dalam mengatur kekuasaan, dimana rakyat memiliki peran dalam kekuasaan berbangsa dan bernegara serta tak lupa dengan mengutamakan budaya bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Bermusyawarah tersebut sampai mencapai kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan, yang pada praktiknya di dalam bermusyawarah tersebut kita harus mendengar dan menghargai pendapat dari orang lain, kita juga tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain apabila terjadi perbedaan pendapat. Intinya kita harus memiliki rasa toleransi antar sesama dalam bersikap dan berpendapat agar terciptanya suatu kemufakatan dalam musyawarah itu sendiri.Dalam menjalani kehidupan bernegara, tentunya terdapat masalah yang menghalangi lurusnya jalan pemerintahan. Pemerintah disini harus bijaksana dalam pengambilan keputusan untuk penyelesaian masalah tersebut. Salah satu contoh masalah yang marak saat ini adalah harga bahan bakar yang naik, subsidi dari pemerintah yang terus bertambah, tetapi masalah transportasi masih belum dapat diselesaikan. Pemerintah menilai pengurangan subsidi dapat membantu masalah ini. Pengambilan keputusan ini bukanlah hanya pikiran sesaat. Pemerintah tentunya sudah memperhatikan keputusan ini dari berbagai aspek secara bijaksana. Lalu didapatkanlah bahwa pengurangan subsidi BBM merupakan cara terbaik yang harus ditempuh. Pengertian definisi dari sila ke-4 bisa dikatakan sebagai konsepsi abstrak hasil pemikiran dari pendiri bangsa kita. Konsepsi ini tidak cukup hanya dibaca, dipelajari, dan dihafal. Pancasila dibentuk oleh pendiri bangsa sebagai fondasi dan dasar yang diharapkan bisa menjadi sifat-sifat dasar bangsa Indonesia. Pancasila tidak cukup hanya dijadikan sebagai teori yang menampilkan sejarah Indonesia namun harus menjadi dasar perilaku bangsa Indonesia. Pancasila harus mampu diimplementasikan oleh orang-orang yang mengaku berbangsa Indonesia.Dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang sangat beragam karena terdiri dari berbagai suku; agama; dan ras, pasti banyak terjadi perbedaan yang timbul. Hal ini dikarenakan semua orang mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Karena itu, kita harus mengenal budaya demokrasi, yaitu mengetahui bahwa perbedaan adalah hal yang wajar dan tidak perlu didebatkan serta setiap orang mempunyai hak untuk didengarkan pendapatnya. Dalam sila ke-4 ini kita mengutamakan sikap: 1. Membudayakan musyawarah dalam pengambilan keputusan 2. Mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi3. Menerima dengan baik kritik dan saran yang diberikan4. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain5. Menghargai pendapat orang lain ketika sedang bermusyawarah6. Mengemukakan pendapat saat musyawarah berlangsung7. Berdiskusi sampai mencapai kata mufakat dalam semangat kekeluargaan.8. Menghargai keputusan mufakat9. Melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab10. Menaati dan mematuhi hasil musyawarah11. Memberikan kepercayaan kepada wakil yang akan melaksanakan hasil mufakat12. Setiap warga negara mempunyai derajat yang samaImplementasi nilai-nilai dari sila ke-4 ini tidak cukup apabila hanya diatur secara lisan. Dibutuhkan perangkat tertulis yang mampu mengikat masyarakat dalam bertindak sesuai nilai ini. Perangkat hukum digunakan sebagai contoh tertulis secara jelas dan konkrit dalam konstitusi negara sehingga sila ke-4 tidak bisa diselewengkan. Hukum juga digunakan untuk memastikan implementasi nilai Pancasila tetap ada dan berjalan lancar. Selain itu, hukum juga dapat digunakan sebagai pemberi konsekuensi pada penghalang-penghalang yang membatasi atau mengurangi nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari pandangan sila ke-4 dari segi hukum adalah :1. Kebebasan berpendapat yang dinyatakan dalam UU no 9 tahun 1998, yang menyatakan bahwa kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan wujud demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 28Undang-Undang Dasar 1945 jugamenyatakan bahwa Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya1. Musyawarah dinyatakan dalam UU no 27 tahun 2009 bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara1. Persamaan di depan hukum dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum 1. Pemilihan umum sebagai pemilihan wakil yang dipercaya dari rakyat dalam UU no 12 tahun 2003. Bahwa, pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Banyaknya hal yang fenomenal dalam negeri yang menjadikan adanya perbatasan antara rakyat dan pemerintah dalam bekerjasama, dimana posisi pemerintah lebih menguasai dan rakyat hanya mengikuti. Ulah para wakil rakyat yang seharusnya bekerja dan berjuang untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat ternyata diselewengkan dengan perilaku yang mencemaskan rakyat ketika menyelesaikan suatu masalah untuk kepentingan rakyat. Bertindak menguasai, berfikir yang paling benar, dan melakukan penerapan hak dan kewajiban tidak sesuai dengan kaidahnya merupakan hal-hal yang tentu saja meresahkan masyarakat akan keputusannya dalam memilih wakilnya dalam pemerintahan.Setiap anggota wakil rakyat berhak atas apa yang dia perjuangkan terhadap rakyatnya. Tetapi penyampaian yang salah dalam suatu forum dapat menyebabkan suatu lembaga salah paham mengenai pendapatnya. Dalam menyelesaikan masalah rakyat, sering kita ketahui penyelesaian dengan adu mulut para anggota dewan dan berakhir dengan pertentangan yang masih mengambang antara benar atau tidaknya apa yang diperjuangkan. Kebebasan dalam berekspresi dan berpendapat tidak selayaknya disampaikan oleh wakil dewan dengan pertentangan adu jotos dan adu mulut didepan kamera sehingga menunjukkan adanya ketidakdewasaan dalam demokrasi. Merasa paling benar dan pantas untuk tetap diperjuangkan meskipun tidak tahu bahwa terkadang perjuangan yang dia lakukan hanya untuk kepentingan kelompok semata. Dengan adanya pertikaian antar dewan wakil rakyat telah membuktikan adanya penyimpangan amanat dari rakyat, sama halnya dengan anggota DPR dan MPR yang sedang memperjuangkan nasib rakyat melalui fungsi aspirasi dengan mengadakan rapat di Senayan dalam pembentukan undang-undang ataupun rapat tahunan namun selalu banyak yang tidur dan tidak menghiraukan berjalannya sidang dan musyawarah.Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan berarti mampu melaksanakan keputusan bersama dengan tanggung jawab dan itikad yang baik, selain itu juga mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai kebenaran dan sosial. Dalam hal ini, bentuk contoh nyatanya adalah tindakan Akil Mochtar selaku ketua konstitusi yang seharusnya menjadi penegak hukum dan melaksanakan tanggung jawabnya dengan adil sebagai seorang pemimpin Mahkamah Konstitusi. Akil Mochtar seharusnya dapat menindak tegas pelanggaran terhadap amanat rakyat dibidang konstitusi bukan menerima suap dari segelintir orang agar kasus politik mereka dapat lolos di Mahkamah Konstitusi. Pelanggaran pada penggunaan jabatan sebagai penyalur aspirasi rakyat menjadi pelanggaran sila ke-4 Pancasila dan perlakuan sama di mata hukum menjadi hilang karena munculnya uang sebagai pelicin jalan. Tentu saja hal ini hanya 1 diantara banyak penyimpangan nilai sila ke-4 Pancasila. Namun, masalah ini tidak dapat dijadikan acuan penerapan sila ke-4 Pancasila di seluruh Indonesia. Banyak wakil-wakil rakyat yang selama ini masih bersih dan mampu menjalankan proses aspirasi masyarakat dengan baik. Mereka mampu menjalankan sila ke-4 yang mengharuskan mereka bekerja sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakat bukan golongan. Contohnya adalah Ridwan Kamil, walikota Bandung, yang mampu bertindak kreatif sesuai dengan keinginan masyarakat. Tidak hanya itu, dia sangat terbuka pada kritik dan saran melalui media sosialnya. Terbukti dalam masalah kenaikan tarif angkot di Bandung, ia mampu mendapatkan aspirasi masyarakat yang mengatakan bahwa kenaikan angkot melebihi yang diperbolehkan. Setelah mendapat kritik itu, ia pun menyuruh agar orang itu mencatat nomer plat dari angkot itu untuk dilakukan investigasi dan penilangan. Penerapan Pancasila di Indonesia tidak bisa dilihat dari 1 sudut pandang saja melalui oknum-oknum penyalahgunaan jabatan, melainkan juga dari oknum-oknum yang melaksanakan aspirasi masyarakat dengan baik yang patut disebut sebagai bangsa Indonesia karena keberhasilannya dalam menerapkan sila-sila Pancasila, bukan hanya sila ke-4 namun seluruh silanya.

BAB 3PENUTUPKesimpulanSaran