Sejauhmana Kebijakan Desentralisasi Berdampak pada ... filemeningkat dan dengan demikian memperbaiki...
-
Upload
truongthuan -
Category
Documents
-
view
231 -
download
0
Transcript of Sejauhmana Kebijakan Desentralisasi Berdampak pada ... filemeningkat dan dengan demikian memperbaiki...
Sejauhmana Kebijakan
Desentralisasi Berdampak pada
Pemenuhan Hak Perempuan Ber-
KB?
Atashendartini Habsjah, MA
(Wakil Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia)
Makassar, 29 November 2011
Program Aksi ICPD (Kairo 1994) menganjurkan desentralisasi fungsi-
fungsi pemerintah, agar “tercipta lingkungan yang kondusif bagi
pembangunan” sekaligus “mempromosikan perlunya peningkatan
partisipasi masyarakat” yang jauh lebih besar dalam kegiatan pelayanan
kesehatan reproduksi.
Pihak-pihak yang mendukung anjuran itu mengatakan bahwa adanya
desentralisasi fungsi-fungsi pemerintah maka kemampuan sistem
kesehatan dalam merespon kebutuhan penduduk setempat akan
meningkat dan dengan demikian memperbaiki kinerja sistem
kesehatan secara keseluruhan.
Sudah saatnya, lima belas tahun setelah ICPD (Kairo, 1994), kelompok
perempuan mengkaji ulang dampak desentralisasi terhadap hak dan
akses perempuan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan seksual
dan reproduksi. Presentasi ini khusus akan mengkaji kasus
desentralisasi keluarga berencana di Indonesia.
Mandat ICPD ttg Desentralisasi
Desentralisasi
UU No 32/2004 ttg Pemerintah Daerah yg
kemudian diubah dgn UU No.12/2008
menyatakan bidang kes.pengelolaan &
penyelenggaraan sepenuhnya wewenang Pemda.
Peraturan Pemerintah No.38/2007 ttg
pembagian urusan antara Pusat, Pemerintah,
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota.
Lokasi Studi dan Metodologi
Kabupaten Bogor: 5 desa dari 10
desa di Kecamatan Dramaga
Kabupaten terpadat di Jawa Barat:
4.316.236 jiwa (2007)
Survei: 500 pasangan usia subur
(random)
Focus Group Discussion: 5 kelompok
Key Informant In-depth Interview:
pejabat di birokrasi
In-depth Interview: tenaga kesehatan
(swasta dan publik)
In-depth Interview: PLKB, Kader
Posyandu dan Klien KB
Observasi: Puskesmas, Posyandu,
Klinik Bidan/Dokter, Kampanye KB
TUJUAN PENELITIANUmum: Sejauhmana proses desentralisasi (2004-2008) berdampak pada
pemenuhan kebutuhan kontrasepsi serta peningkatan kualitaspelayanan kesehatan reproduksi di Kabupaten Bogor
PERTANYAAN PENELITIAN (RESEARCH QUESTIONS)
- Apakah proses desentralisasi di Kabupaten Bogor menjadikansistem pelayanan kesehatan setempat lebih responsif terhadappemenuhan kebutuhan jenis-jenis kontrasepsi yg diinginkan olehsetiap perempuan maupun laki-laki (responsive to local needs and gender sensitive);
- Sejauhmana proses privatisasi pelayanan yg sudah berlangsung sejakawal 1990-an (termasuk KB Mandiri) ikut bertanggungjawab dalammelemahkan atau menunjang upaya peningkatan kualitas pelayananpublik di bidang kesehatan, termasuk pogram keluarga berencana;
- Sejauhmana lintas program dan lintas sektor berkoordinasi dalampenyelenggaraan program keluarga berencana (khususnya program outreach) serta apa saja peluang yang dapat melegitimasi pentingnyaprogram keluarga untuk diprioritaskan, khususnya bagi perempuanmiskin.
Advantages and Disadvantages of Decentralisation
Advantages Disadvantages
Capacity to improve efficiency and
quality of care.
Under certain conditions, it can
obtain greater equity.
Increase responsiveness of the
health system to local needs.
Develop service delivery innovation
and local adaption of service.
Improve inter-sectoral coordination.
Matching health services closely to
local needs and preferences would
increase allocative efficiency and
improve quality of services from the
user‟s perspective.
Fewer levels of bureaucracy, greater
knowledge of local needs and
greater accountability may increase
technical efficiency.
Local levels of government may not
necessarily support national priorities,
making the implementation of
national policies and delivery of
public goods difficult.
Existing shortages of skilled staff may
be exacerbated following
decentralisation because the same
pool of skills has to be spread thinly
across decentralised units.
Human resources are generally scarce
in developing countries and this fact
reduces the effectiveness of the
reform process.
Lack of a global strategy and poor
coordination at local level may
negatively affect resource gaps
between jurisdictions.
HASIL SURVEI
• Umur Pertama Menikah: Median 19 tahun
(namun banyak yg menikah di bawah 18
tahun)
• Remaja berstatus Menikah & Memiliki Anak:
35%
• Pengetahuan ttg Kes.Repr. dari remaja yg
menikah: rendah
• Penolong Kelahiran oleh Bidan: 51%, Dukun:
38,0%
• Jumlah anak: 3-4 anak = 35,6%; 5-6 anak =
11,4%; di atas 7 anak = 2,8%
• Aborsi spontan: 9%
• Bayi lahir mati: 9,8%
• Kehamilan ke-3, ke-4 dan ke-5 berakhir dgn
bayi lahir mati cukup tinggi
Tipe Kontrasepsi di 5 Desa Studi Kasus
Tipe
Kontrasepsi
Desa Total
Pur Pet Suk Bbk Cik
Pil 721 821 381 4 - 1927
Suntik (3 bulan) 1369 1369 841 128 121 3828
IUD 87 87 128 - - 303
Implan 130 130 36 - - 296
MOW/MOP 52/34 52/34 15 - - 187
Suplai Alkon menurut Tingkat Kesejahteraan Keluarga (KS)
HASIL PENELITIANDesentralisasi di Kab. Bogor tidak menghasilkan:
Terbentuknya infrastruktur yg baru, khususnya jaringan dimasyarakat lokal yg aktif memajukan aktivitas pemenuhan KR dan KS termasuk KB bagi sesama warga;
Terbentuknya kerjasama lintas program dan lintas sektor ygmengutamakan terpenuhinya kebutuhan KR dan KS (termasuk KB) masyarakat setempat;
Unit tetap yg menangani/mengawasi penyelenggaraanprogram KB di Kabupaten Bogor, termasuk penurunan jumlahPLKB secara drastis;
Mekanisme layanan KR dan KS (termasuk KB) yg optimal kualitas layanannya serta efisien dan efektifpenyelenggaraannya serta memperhatikan perspektifklien/users;
Terbentuknya suatu mekanisme evaluasi dan monitor program-program yg dijalankan oleh pihak pemerintahmaupun swasta agar masyarakat tidak mengalami malpraktik.
(lanjutan…)
Proses Privatisasi (al. KB Mandiri) yg dirintissejak awal 1990an:
Melemahkan sistem kesehatan publik disuatu wilayah & tidak ada rujukan jelas
Melemahkan kualitas layanan kesehatanpublik
Tidak menjamin tersedianya tenagakesehatan berkualitas
Suplai Alkon pemerintah tidak mencapaisasaran
(lanjutan…)
Pelayanan Implant/Strerilisasi /IUD di luar
struktur
Penyelenggaraannya masih ad hoc
Rekruitmen calon peserta diambil secara ad
hoc: tergantung Kader atau PLKB
Tidak selalu ada „informed consent‟
Tidak dijelaskan prosedur pemasangannya dll
Jika ada kegagalan, klien tidak mendapat
jaminan pemulihan/rehabilitasi
Health Seeking Behaviour in DKI Jakarta
Manunggal KB-KES*
setiap1 atau 3 bulan sekali
Fasilitas Kesehatan
Pemerintah**
Dokter/Bidan/Perawat
Faskes Swasta
Dokter/Bidan/Perawat
PKB KOMUNITAS PKB
PKB (Penyuluh KB) PKB
PASIEN/KLIEN
Catatan:
• * Unsur: Polisi dan ABRI, PKK, Kecamatan dan Kelurahan, Walikota, Swasta
• ** Untuk KB gratis: 17 Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta. Di Jakarta Selatan : 2 RS Swasta & RS Pemerintah: RS Fatmawati, RS Marinir KKO, RS Polisi (Ciputat)
Program KB Gratis di Jakarta Sukses
Kamis, 11 Maret 2010, 18:17 WIB (diambil dari website Pemda)
Terbukti pada 2009 jumlah akseptor melebihi target 0,57 persen yakni sebanyak 363.878 akseptor baru dari target 324.630 akseptor.
88% akseptor menggunakan metode sederhana: pil, suntikdan kondom.
Imbasnya, tingkat pertumbuhan penduduk di Jakarta pun dinilai cukup seimbang. Survei Demografi KesehatanIndonesia (SDKI) tahun 2007 tercatat angka kelahiran atauTFR (Total Fertility Rate) di Jakarta berada pada level 2,1.
Pada 2012 angkaTFR di DKI ditargetkan menjadi 2.
Pemprov DKI Jakarta memberlakukan program KB gratis pada sarana pelayanan puskesmas dan 17 rumah sakitpemerintah dan swasta yang ditunjuk, untuk menjaringakseptor baru.
Tenaga Penyuluh KB (PKB) tahun 2010: 465 orang yang melakukan pembinaan terhadap 10 orang PUS setiap hari.
KONKLUSI
Desentralisasi di Kab. Bogor
Tidak meningkatkan akses ke PUSKESMAS karena transportasisangat mahal (lokasi PUSKESMAS hanya di jalan besar)
Tidak membangun infrastruktur/mekanisme yg memungkinkanadanya koordinasi lintas program & lintas sektor sertamemprioritaskan Program KB sbg bagian KR&KS;
Tidak membangun jaringan (network) di masy. yg mendukungpartisipasi aktif masyarakat agar terpenuhi kebutuhan-kebutuhan lokal dari setiap individu, khususnya KR & KS (termasuk KB);
Masih tidak megintegrasikan KB dalam lingkup KR dan KS danmemperlakukan KB terpisah dari Upaya Penurunan AKI: SuratPeraturan Bupati ttg Penurunan AKI tidak menyinggungpentingnya Program KB, padahal saling terkait.
Tidak mengakomodasi kegagalan KB: praktek unsafe abortion
(lanjutan…)
Implikasi Desentralisasi thd Program KB (KabupatenBogor):
- Kebijakan KB selama 4 thn tidak jelas, krn tidak adayg bertanggung jawab. Baru Januari 2009 dilimpahkanke Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB.
- Supply alat kontrasepsi sedikit masih dari Pusat danselebihnya beli di pasar bebas.
- Anggaran utk KB kecil&”outreach activities” sangatberkurang, 1 PLKB untuk 3 desa.
- Authoritarian “population control approach” masihberlanjut, belum human rights approach, krnbertumpu pada KB-massal: 300 klien sekaligus MOW & Implan & IUD satu hari kampanye setiap 3 bulan.
REKOMENDASI Desentralisasi yg dimandatkan ICPD-Kairo adalah: partisipasi aktif seluruh
pihak termasuk pemberdayaan masy. setempat utk mengorganisir dirisendiri, keluarga serta komunitasnya dan ini harus menjadi kenyataan;
Hentikan pemasangan Implan & IUD di luar struktur Puskesmas (KB Massal) krn tidak ada follow-up jika ada komplikasi.
Bupati serta jajaran eksekutif dan legislatif harus bersama-samamenyepakati & mendesain Plan of Action KR & KS yg komprehensif danmengintegrasikannya dalam blue-print Rencana Pembangunan Daerah serta adanya jaminan alokasi dana;
Unit khusus yg bertanggungjawab utk Monev KS & KR; termasukmenguasai kualitas layanan KB
Semua organisasi profesi di bidang kesehatan, termasuk farmasi harusbersama-sama mensukseskan POA ini;
Semua tokoh masyarakat/agama ikut berperan dan mensosialisasikannya.
Mengapa di DKI Jakarta walaupun ada Pergub KB Gratis namun ibu-ibukelas menengah ke bawah masih kebanyakan ke bidan swasta dan tidak kePuskesmas?
Proses privatisasi sejak 1990-an membuat bidan Puskesmas membawapasien ke prakteknya.
Penyuluh KB jumlahnya harus ditingkatkan dan harus benar-benarmemotivasi penduduk untuk ber-KB.