Sejarah Politik Etis

8/19/2019 Sejarah Politik Etis

1/8

SEJARAH POLITIK ETIS

Sistem tanam paksa yang dijalankan oleh pemerintah kolonial dengan kekerasan untuk

mengejar keuntungan yang berlimpah, ternyata tidak diterima baik oleh semua orang Belanda.

Penderitaan rakyat yang tiada taranya karena pengorbanan tenaga, waktu, milik, bahkan

martabatnya, untuk kepentingan penjajah asing, telah menggugah hati nurani sekelompok orang

Belanda Mereka melancarkan kritik terhadap exploatasi rakyat Indonesia yang berlebih-lebihàn itu.

Exploatasi terhadap tanah dan penduduk Indonesia yang dilakukan dengan sistim

ekonomi liberal, ternyata tidak mengubah nasib rakyat. Perusahaan-perusahaan raksasa asing

yang diperkenankan masuk dari Inggris, merika, Belgia. !ina, "epang dan perusahaan-perusahaan

Belanda sendiri sama-sama mengejar keuntungan yang tanpa batas tanpa memperhtikan

kesejahteraan penduduk yang memberi keuntungan #atusan juta guldenmengalir ke kantong

kapitalis. Politik exploatasi itu juga menim bulkan kritik dari beberapa partai di $egeri Belanda,

tetapi karena mereka sendiri terlibat dalam sistem itu maka kritik itu maknanya menjadi kabur.

%xpansi yang dilakukan Belanda ke daerah-daerah yang belum dikuasain&a menjelang akhir

abad ke-'(, tidak terlepas darii perkermbangan kapitalisme itu.

)engan pesatnya perkembangan kapitalisme pada awal abad *+, seperti produksi gula yang

naiknya berlipat dua antara tahun '(+ dan '(', hasil produksi dan pembukaan daerah luar "awa

perkebunan dan tambang dari / menjadi 0+1 juta gulden, maka pertahanan daerah jajahan makin

diperkuat.

Pemerintah kolonial dengan birokrasinya menjaga kepentingan-kepentingan modal sebaik-

baiknya. kibatnya ialah bawah tekanan terhadap rakyat semakin kuat, dan pembelaan haknya

terhadap keganasan kapitalisme modern semakin lemah dan kemerosotan kesejahteraan hidup

semakin pesat

#akyat semakin kehilangan hak-miliknya yang utama, yaitu tanah, bahkan industri rakyat

pun mulai terdesak ke belakang. 2arena penderitan ini, lama kelamaan timbullah golongan buruh

yang berkerja pada perkebunan pabrik dan tambang. 3ntuk menunjang pesanya kemajuan

kapitalise itu menciptakan sarana-sarana bantu seperti pembuatan jalan raya, jalan kereta api,

Bandar dan sarana-sarana telekomunikasi

MUNCULNYA POLITIK ETIS

Tumbuhnya kesadaran perikemanusiaan dalam hubungan kolonial, yang melahirkan

keinginan untuk memperatikan nasib rakyat pribumi menjadi program semua partai politik di $egeri

Belanda. Pandangan itulah kemudian dikenalsebagai haluan etis, yang kemudian

melahirkan politik etis adalah sebagai tanda alas budi atau berhutang budi terhadap bangsa


2/8

Indonesia yang dikemukakan oleh belanda yang bernama Mr. C. Th Van Deenter sekitar tahun

'4((, dan pada tahun '(++ pemerintah belanda menjalankan Politik etis tersebut

Politik ini kemudian didukung oleh Politik !sosiasi yang memandang perlunya kerjasama

yang erat antara golongan %ropa dan rakyat pribumi untuk kemajuan tanah jajahan. 5udah tentu

kemajuan yang dimaksud itu adalah dalam rangka sistem kolonial. khirnya sikap paternal

(membapaki) dalam politik 2olonial mulai tampak dalam pidato takhta #atu Belanda pada tahun

'(+', di mana dinyatakan bahwa

“Negeri belanda mempunyai kewajiban untuk mengusahakan kemakmuran serta perkembangan

sosial dan otonomi dari penduduk Hindia”.

Politik etis mulai dilaksanakan dengan pemberian bantuan sebesar + juta gulden .Begitulah

selama periode antara tahun '(++-'(' pemerintah kolonial mulai memperhatikan aspirasi rakyat

indonsia yang menginginkan emansipasi dan kemerdekaan. )icarilah bentuk pemerintahan kolonia

yang merupakan suatu sistem dimana Barat dan 6imur dapat hidup berdampingan dan member

kemungkinan untuk mempersatukan kedua unsure dalam suatu kesatuan politik. "uga terlihat

selama periode tahun '(++-'(*1 banyak kemajuan serta perubahan. Bangunan-bangunan besar

didirikan, kesemunya merupakan keharusan dalam kemajuan yang tidak dapat dielakkan atau harus

dipenuhi pemerintah belanda dalam membalas budi bangsa Indonesia seperti 7

a. )esentralisasi

b. Perubahan-Perubahan pemerintahan

c. Perbaikan 2esehatan rakyat,emigrasi transmigrasi

d. Perbaikan pertanian dan peternakan

e. Pembangunan irigasi dan lalu lintas.

PERKEMBANGAN POLITIK ETIS

Pada tahun '(+0 diumumkan "ndang-"ndang Desentralisasi yang menciptakan dewan-

dewan lokal, yang mempunyai wewenang membuat peraturan-peraturan tentang pajak dan urusan-

urusan bangunan umum # Sekarang di kelolah $leh P"T%&. Pada tahun '(+1 didirikan dewan kotadi "akarta, "atinegara dan Bogor, dan sudah tentu mayoritas anggotanya orang Belanda. )alam

rangka desentralisasi ini, secara berangsur-angsur dibentuk pro&insi dankabupaten sebagai daerah

otonom.

5ejalan dengan kebijaksanaan tersebut diadakanlah dinas pertanian, perikanan, kerajinan,

kesehatan dan peternakan.


3/8

Pada bidang pendidikan dilakukan perluasan pengajaran pada tahun '(+/. )an sehubungan

dengan perluasan akti&itas pemerintah kolonial, didirikanlah departemen-departemen baru.

)epartemen Pertanian '(+, )epartemen Perusahaan-perusahaan $egara, yang pada tahun

'('' digabungkan menjadi )epartemen Pertanian, Industri dan Perdagangan. 3ntuk meningkatkan

kesehatan rakyat, dilakukan pemberantasan penyakit menular, seperti pes, kolera, malaria dan

sebagainya. 3ntuk mengurangi penduduk pada daerah-daerah yang padat di "awa, karena makin

meluasnya daerah perkebunan dan bertambahnya penduduk, dilakukantransmigrasi. Mula-mula

dan daerah "awa 6engah ke ujung "awa 6imur untuk bekerja pada perkebunan tebu. 6ransmigran

ke daerah luar "awa dikirimkan sebagai tenaga kerja ke daerah-daerah perkebunan 5umatra 3tara,

khususnya di )eli, sedangkan tranmigran ke 8ampung mempunyai tujuan untuk menetap. 5ejak

permulaan abad ini telah dilakukan perluasan pengajaran baik sekolah umum maupun kejuruan

dalam berbagai tingkat. Begitupun beberapa 'enis perguruan tinggi dibuka seperti

'. perguruan pertanian di Bogor '(+*

*. perguruan tinggi hukum '(+(.

Pada masa ini sekolah swasta mulai tumbuh dan berkembang dengan pesat. 3ntuk

meningkatkan pertanian, pemerintah membangun sistem irigasi yang luas, seperti irigasi Brantas di

"awa 6imur. 3ntuk kepentingan petani dan rakyat kecil didirikan bank-bank kredit pertanian, bank

padi, bank simpanan dan rumah-rumah gadai. 2operasi juga didirikan, tetapi kurang mendapat

kemajuan. Meskipun usaha ini tidak berhasil mendorong produksi pribumi, tetapi telah berhasil

mendidik rakyat mengenai penggunaan uang.

AKHIR DARI POLITIK ETIS

Meskipun pemerintah telah dapat melaksanakan pembangunan di berbagai bidang akan

tetapi oleh karena 6ujuan terutama sekali adalah untuk kepentingan induk dan kaum kapitalis

Belanda, hasilnya tidak begitu terasa oleh rakyat. Bahkan kehidupan rakyat semakin tergantung

kepada pengusaha pemilik modal sebagi penyewa tanah dan tenaganya. 6ingkat kehidupan

ekonomi rakyat tetap renda. Perbedaan di bidang ekonomi, sosial dan politik antara golongan asing

dengan golongan pribumi sangat besar. Bahkan diskriminasi berdasarkan warna kulit semakin

tajam. 2arena menguntungkan, perbedaan yang menyolok tersebut tetap dipertahankan.

Perkembangan yang didasarkan atas politik kesejahteraan serta politik

asosiasimenimbulkan golongan intelektual (ndonesia yang penuh dengan kesadaran akan harga

dirinya dan sebaliknya sadar akan keadaan serba terbelakang dari masyarakatnya. 6imbullah dan

kesadaran kaum intelektul Indonesia itu aspirasi-aspirasi untuk mencapai kemajuan yang mereka

anggap menjadi haknya dan hak masyarakatnya.

5elama masa '(++-'(' terdapat suasana baik bagi politik etis dan tidak banya dengar

kritik terhadapnya. 6etapi sejak '(' masyarakat mulai bergolak dan banyak dilancarkan kecaman-


4/8

kecaman bahwa politik etis telah gagal. )alam kecaman itu juga diutarakan bahwapolitik

paternalistis tidak memperhitungkan hasrat pada pribumi sendiri setelah ada kesadaran pada

mereka. Begitupun dengan munculnya Pergerakan )asional, maka politik asosiasi praktis

kehilangan dasar existensinya. Perkembangan selanjutnya menunjukkan kecenderungan ke arah

radikalisasi baik pada pihak pribumi maupun pada pihak %ropa. Pada pihak pribumi, lebih radikalnya

pihak Pergerakan )asional disebabkan oposisi yang dilakukan ditandai oleh perbedaan ras,

sedangkan kebebasan dan kemerdekaan diberi prioritas lebih tinggi dan pada kesejahteraan.

Menghadapi keadaan baru yang tumbuh di kalangan rakyat tersebut, di pihak kolonialis terdapat

perbedaan pendapat. da yang menganjurkan untuk menggantikan politik beoogding mengasuh

selaku wali menjadi politik ontoogding mendewasakan, di mana sikap keras dan mengecarn

lambat-laun harus dikurangi. 9olongan yang menyokong *indianisasi

(ndonesianisasi menganjurkan supaya nasionalisme dihadapi dengan meluaskan lembaga-

lembaga pengajaran, aparat pemerintah dalam bidang sosial dan mencega penggunaan ukuran

Barat. )engan demikian secara Iangsung dikehendaki agar nasionalisme Indonesia diakui secara

resmi. Pihak para penguasa, terutama 9ubernur "enderal, sangat menguatirkan perkembangan itu,

oleh karena dipandang dapat mengancam kelangsungan hidup kolonialisme +elanda.6antangan

serupa juga terdapat dikalangan Belanda yang konser&ati:, baik pejabat pemerintah maupun

pengusaha-pengusaha.

Perkembangan pers

Masa pergerakan adalah masa bangsa Indonesia berada dalam detik-detik terakhir penjajah Belanda

sampai saat masuknya Jepang menggantikan Belanda. Pers pada masa pergerakan tidak bisa

dipisahkan dari kebangkitan nasional bangsa Indonesia melawan penjajahan.

Setelah muncul pergerakan modern Budi Utomotanggal 2 mei !"#$ surat kabar yang dikeluarkan

orang Indonesia lebih banyak ber%ungsi sebagai alat perjuangan. Pers saat itu merupakan &terompet'

dari organisasi pergerakan orang Indonesia. Surat kabar nasional menjadi semacam perlemen orang

Indonesia yang terjajah. Pers menjadi pendorong bangsa Indonesia dalam perjuangan memperbaiki

nasib dan kedudukan bangsa.

Beberapa contoh harian yang terbit pada masa pergerakan$ antara lain sebagai berikut(

• )arian &Sedio *omo' sebagai kelanjutan harian Budi +tomo yang terbit di ,ogyakarta$ didirikan

bulan Juni !"2.

• )arian &armo ondo' terbit di Solo$ yang dipimpin oleh Sudarya /okrosiswono.

• )arian &+tusan )india' terbit di Surabaya$ yang dipimpin oleh )0S. /okroaminoto.

• )arian &1ajar sia' terbit di Jakarta$ dipimpin oleh )aji gus Salim.

• Majalah mingguan &Pikiran 3akyat' terbit di Bandung$ didirikan oleh Ir. Soekarno.


5/8

• Majalah berkala &aulah 3akyat'$ dipimpin oleh Moch )atta dan Sultan Syahrir.

• 9%#2$ M;)%#$ I58M )I I$);$%5I

9erakan Modern Islam di Indonesia bukanlah dimulai tahun '('' berdirinya 5arekat )agan

Islam atau tahun '('* dengan berdirinya Muhammadiyah atau tahun '(+< dengan terbitnya l-

Imam di 5ingapura atau tahun '('' dengan diterbitnya majalah l-Munir di Pdang ataudidirikan sekolah adabiyah dibangun di padang atau tahun '(+1 dengan berdirinya "ami=at 2hair

)jami=at !hair di "akarta. ;rganisasi-organisasi, berdirinya sekolah dan terbinya majalah-

majalah. 6api pemikiran, gerakan pemikiran entah ajakan perorangan atau kelompok

masyarakat umumnya lebih dahulu dari tahun-tahun resmi tadi.

6ahun '(* tahun pergantian penguasa di Indonesia dari tangan Belanda ke "epang.

;rganisasi Islam yg tetap eksis selepas masa sesudah merdeka ;rganisasi Islam>

Muhammadiyah, $3, Perti, P5II, Persatuan Islam. ;rganisasi bukan Islam P$I, Parindra, P2I.

)alam masa merdeka dan perkembangan periode '(++-'(* yang terjadi7

'.5oal 2hila:iayah ubudiyah tahayul 2hura:at dijadikan ajang pemilihan umum '(11 antanra

$u ?5 Muhammadiyah tapi pemilu '(/' dan '(/4 soal ini tidak muncul.*. 5i:at @ragmentasi 2epartaian> si:at ini menonjol masa tahun '(*+-'(* pecah dua kalangan

Islam P5II Partai 5arekat Islam Indonesia muncul Permi, Perti, Parii, Penyadar, PII dan P5II

2artosuwiryo. Pada kalangan 2ebangsaan yang mengaku netral terhadap agama muncul

P$I,Partindo,9erindo,PBI dan B3 yang bergabung menjadi Parindra dan Parpindo.

Pada Bulan $o&ember '(1 Masjumi mengaku menjadi wadah partai Islam tapi setelah itu

muncul Perti '(1, P5II'(/, $3 '(1*, PP6I, dan kemudian Parmusi

0. 2epemimpinan yang bersi:at pribadi.

. Perbedaan dan Pertentangan :aham

2alangan Islam berbeda dalam soal ideology contoh dalam siding-sidang konstitusi tahun '(1


6/8

6api pada masa )emokrasi 2epemimpinan 5oekarno melihat oposisi adalah musuh dan juga

perlu dihancurkan seperti slogannya diatas. 2alau kalangan $3 ber:ikiran dengan menolak

ma:sadah haruslah didahulukan untuk mencapai maslahah. Meminjam ajaran Imam 5ya:ei

Cyang buruk dan yang baik disini bias diterapakn terhadapa pihak lain dan diri sendiri. Bila

diterapkan terhadap pihak lain, ia berupa alternati&e apa yang hendak dipilih 7 umpama

5oekarno atau P2I jelas pilihan itu 5oekarno. Bila alternati&e itu ditujukan terhadap diri, ia biasberupa7 kehancuran seperti Masjumi tahun '(1( atau kelangsungan Aidup. 6etapi orang juga

dapat mempetanyakan kemungkinan alternati&e secara lain 7 berjalan sendiri-sendiri ataukah

bersama-sama.

)alam Eaman jajahan alternati&e juga dihadapi 7 )igul ataukah kemanan diriF Penjara atau

ketenangan berkumpul dengan keluarga atau kawan-kawanF

5ikap pemerintah tergantung dari kalangan Islam apabila adem ayem dibiarkan tapi apabila

memperlihatkan kekkerasan atau militansi seperti pan Islam di Eaman jajahan Belanda yg mesti

diawasi dengan ketat.

!ontoh pengawasan haji

pabila berhubungan dengan dengan orang-orang luar negeri diawasi ketat tapi masalahubudiyah dan social dibiarkan

)i Eaman merdeka banyak kebebasan tapi masih ada pengarahan dan pengawasan dalam

masa '(1/ masjumi masih memperoleh kesempatan bepartisipasi dalam pemerintah kecuali

pada cabinet li I '(10-'(11.

)alam masa )emokrasi 2epemimpinan Islam jadi umpan untuk mengikuti organisasi seperti

kon:rensi sia :rika

Masa orde baru dimulai dengan bulan madu kalangan Islam dengan pemerintah. da

persamaan antra Eaman penajajahan dan orba tentang monopoli penyelenggaraan haji oleh

pemerintahan 5oeharto. "uga dikalangan Belanda dkenal denal dengan kapal 2ongsi 6iga.

6api monopoli ini mencerminkan kekahwatiran bagi pihak diluar Islam bagi para jamaah haji

yang berbulan-bulan dalam ibdah loyalitas dan solidaritas bersama, pendalama agama dan

:aham-:aham serta masalah agama dipupuk saat itu. Pemerintah Belanda khawatir dan

mengwasi dengan ketat dan disinilah muncul !.5nouck Aurgronje.

9erakan Internasional modern kalangan Islam $ama 6jokroaminoto, 2A. M.Mansur, A. gus

5alim, dan bdul 2ahar MuEakkir. Moh. $atsir dan #oem adalah tokoh masa kini

Mayoriti umat islam yang berkembang memiliki masalah yang sama iaitu ledakan penduduk dan

meningkatnya tuntunan-tuntunan keperluan dari penduduk.

5emenjak Islam berdiri ada dua aspek pertama agama dan masyarakat atau politik.

Perbedaan dalam kalangan masyarakat Islam di Indonesia tampaka nyata pada Pemilu '(11

muncul %mapt Partai Besar

'. P$I 4,1juta **,0G*. Masjumi 4 "uta *+,(G

0. $3 / "uta '4,G

. P2I


7/8

Halaupun pada hakekatnya di Partai yang tidak berdasarkan Islam ada orang-orang yang

beragama Islam sendiri.

2edudukan Islam di Eaman penjajahan terutama periode '(++-'(* adalah terbagi masyarakat

Islam ke kaum tua dan kaum muda

Perpecahan disebabkan

'. gama $asionalis agama*. Politik nasionalis yang netral

0. ;rang Isalam disbut bumi putera atau melayu, wong 5elam Islam

. Barat dan Belanda disamakan dengan 2risten

2aum muda mencoba menghapuskan bid=ah dan khura:at dan tanpa mengikat diri pada tradisi

yang ada.

Masjumi dibubarkan tahun '(


8/8

Pegawai atau ulama yang bekerja di pemerintahan belanda tidak boleh diutus ke negeri dimana

masyarakatnya belum beragama walaupun pada hakekatnya para pegawai tersebut dengan

suka rela tanpa dibayar.

Bahaya lain yang dilihat belanda adalah si:at internasional dalam jamaah haji

3saha pihak Belanda mengawasi jemaah haji Indonesia dengan pembukaan konsulat Belanda

di "eddah tahun '4/*. Pemerintah Belandapun mengirimkan seorang ilmuwan Islamnya iaitu!hristiaan 5nouck Aurgronje. %nam bulan tinggal di "eddah dengan ganti nama bdul 9a::ar

dan enam bulan pula di Mekkah '441. )ia akan lama tinggal di mekkah bila tidak diusir karena

dituduh mencuri sebuah batu yang mempunyai nilai sejarah.

Sejarah Politik Etis

Documents

Transcript of Sejarah Politik Etis