SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG GUBERNUR...

IP

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNGNOMOR^j TAHUN2017

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA

SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkanPeraturan Gubernur tentang Bantuan Keuangan Kepada

Pemerintah Desa se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar NegaraKesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5

Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6

Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1965 Nomor 57) tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, dalam

lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);


Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);


Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4033);


Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten

Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan

Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik




Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik




Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);


Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik




Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,


Nomor 4421);


Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa





Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah




13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara



Nomor 4578);


Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran


Tambahan Lembararan Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);


Pclaporan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD,

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran



Nomor 4693);


Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara



Nomor 4738);


Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara



Nomor 5165);


Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2004 tentang Desa (Lembaran Negara



Nomor 5539);


Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

210);

21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008

Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan BangkaBelitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-PokokPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran DaerahProvinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Beliltung Nomor 18 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (LembaranDaerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun

2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUANKEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA SE-PROVINSI

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Pemerintah Provinsi adalah gubernur dan perangkat

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung.

4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah

Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung.

5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota yang berada

di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD

adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

7. Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut

PD Teknis adalah Perangkat Daerah pada pemerintah

daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang

melaksanakan tugas dan fungsi sesuai bidang

kewenangannya.

8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang

selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas yang

menyenggarakan urusan pemerintahan bidang

pemberdayaan masyarakat dan desa di Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung.

9. Kepala Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya

disebut Kepala PD Teknis adalah Kepala Perangkat

Daerah pada pemerintah daerah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung yang melaksanakan tugas dan

fungsi sesuai bidang kewenangannya.

10. Desa adalah desa atau desa mandiri percontohan

atau yang disebut nama lain, yang selanjutnya

disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang

disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa

sebagai unsure penyelenggara pemerintahan Desa.

12. Kepala Desa adalah Kepala kesatuan masyarakat

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,selanjutnya disingkat APBD adalah rencana

keuangan tahunan pemerintahan daerah yang

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan

daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan

daerah.

14. Bantuan Keuangan adalah pemberian bantuan

keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada

Pemerintahan Desa yang bersifat khusus.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang

selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana

keuangan pemerintahan Desa.

Pasal 2

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa

dimaksudkan untuk mempercepat akselerasi

pembangunan perdesaan dalam rangka menyeimbangkan

pertumbuhan dan perekonomian wilayah melalui

pembangunan dan peningkatan infrastruktur perdesaan.

Pasal 3

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa bertujuan

untuk:

a. mendorong pemerataan dan perkembangan wilayah

dengan membuka akses hasil produksi dan

penyediaan sarana dan prasarana infrakstruktur

perdesaan;

b. meningkatkan pemberdayaan dan menumbuhkan

perekonomian masyarakat perdesaan;

c. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat desa.

BAB II

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA

Pasal 4

(1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan Bantuan

Keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah

Desa yang bersumber dari APBD.

(2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dibebankan kepada APBD Provinsi atau

perubahan APBD Provinsi.(3) Bantuan Keuangan yang bersifat khusus

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakansesuai dengan jenis dan peruntukannya.

(4) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaisalah satu sumber pendapatan Desa yang dituangkan

dalam APB Desa atau perubahan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa penerima bantuan dapatmenyediakan dana pendamping dan dana kegiatanyang dituangkan dalam APB Desa atau perubahan

APBD Kabupaten/Kota.

(2) Dana pendamping dan dana kegiatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dalam bentuk program atau

kegiatan bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

Pasal6

Dalam memberikan Bantuan Keuangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Gubernur menetapkan

besaran Bantuan Keuangan.

Pasal 7

(1) Gubernur wajib menyusun petunjuk teknis Bantuan

Keuangan kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah

Provinsi.

(2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebagai bahan acuan dan referensi bagi pelaksanaan,

pengelolaan dan pertanggungjawaban Bantuan

Keuangan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Bantuan

Keuangan dan petunjuk teknis Bantuan Keuangan

Kepada Pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan dengan KeputusanGubernur.

Pasal 9

(1) Peneairan Bantuan Keuangan dapat dilakukanapabila telah dimasukkan dalam APB Desa.

(2) Peneairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disalurkan melalui rekening Desa penerima bantuan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peneairan danpenyaluran dilakukan sesuai dengan ketentuanPeraturan Perundang-undangan.

BAB III

JENIS BANTUAN KEUANGAN

Pasal 10

Jenis Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa

berbentuk program atau kegiatan meliputi:

a. bidang pemerintahan;

b. bidang pembangunan;

e. bidang pelayanan dasar; dan/atau

d. bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 11

Jenis Bantuan Keuangan bidang pemerintahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a antara

lain meliputi:

a. pengembangan sistem administrasi dan informasi

Desa;

b. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa

melalui sektor pertanian dan sektor nonpertanian;

c. penetapan kerja sama antar Desa;

d. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti:

1. kejadian bencana;

2. konflik;

3. rawan pangan;

4. wabah penyakit;

5. gangguan keamanan; dan/atau6. kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa.

e. fasilitasi sertifikasi pertanahan; dan/atauf. peningkatan kapasitas pendamping dana yang ada di

Desa.

Pasal 12

Jems Bantuan Keuangan bidang pembangunansebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b antaralain meliputi:

a. sarana dan prasarana Desa;

b. pengembangan ekonomi lokal Desa; dan/atauc. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.

Pasal 13

Jenis Bantuan Keuangan bidang pelayanan dasar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c antara

lain meliputi:

a. pengembangan pos kesehatan Desa dan pondok

bersalin Desa;

b. pengembangan tenaga kesehatan Desa;

c. pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui:

1. layanan gizi untuk balita;

2. pemeriksaan ibu hamil;

3. pemberian makanan tambahan;

4. penyuluhan kesehatan;

5. gerakan hidup bersih dan sehat;

6. penimbangan bayi; dan

7. gerakan sehat untuk lanjut usia.

d. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan

tradisional;

e. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan

narkotika dan zat adiktif di Desa;

f. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia

d in i;

g. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar

seni budaya, dan taman bermain;

h. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok belajar di

Desa; dan/atau

i. fasilitasi dan motivasi terhadap aparatur desa,lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga dengansebutan lainnya yang ada di Desa.

Pasal 14

Jenis Bantuan Keuangan bidang pemberdayaanmasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10huruf d antara lain meliputi:

a. pengembangan seni budaya lokal;b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi

lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;

c. fasilitasi kelompok masyarakat melalui:

1. kelompok tani;

2. kelompok nelayan;

3. kelompok seni budaya; dan/atau

4. kelompok masyarakat lain di Desa.

d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir

miskin;

e. fasilitasi terhadap kelompok rentan, kelompok

masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat,

dan difabel;

f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi

paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada

warga masyarakat Desa;

g. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;

h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan

hidup bersih dan sehat;

i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi

kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha

ekonomi Desa;

k. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan/atau

1. peningkatan wawasan dan kapasitas masyarakat

melalui:

1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;

2. kelompok usaha ekonomi produktif;

3. kelompok perempuan;

4. kelompok tani;

5. kelompok masyarakat miskin;

6. kelompok nelayan;

7. kelompok pengrajin;

8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;

9. kelompok pemuda; dan/atau

10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

(1) Gubernur melaksanakan pengendalian Bantuan

Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan agar kegiatan sesuai perencanaan yang

telah ditetapkan dengan tepat waktu, tepat mutu,

tepat jumlah, tepat sasaran, tepat manfaat dan tertib

administrasi.

(3) Pengendalian Bantuan Keuangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

a. Dinas selaku Koordinator;

b. Biro Pembangunan;

c. Biro Hukum;

d. PD Teknis; dan

e. PD terkait.

Pasal 16

Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian Bantuan

Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai

dengan kewenangannya atau berpedoman sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. peneermatan laporan yang dikirim oleh

Pemerintah Desa;

b. pemantauan lapangan secara periodik dan/atausewaktu-waktu; dan

c. penyelenggaraan rapat koordinasi pengendalianBantuan Keuangan.

(2) Penyelenggaraan rapat koordinasi pengendalianBantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf e di koordinasikan oleh Dinas.(3) Rapat koordinasi pengendalian Bantuan Keuangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuanuntuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan Bantuan

Keuangan, mengidentifikasi permasalahan, hambatandan merumuskan upaya penyelesaiannya.

Pasal 18

(1) Pemerintah Desa penerima bantuan wajibmenyampaikan laporan pelaksanaan penggunaan

Bantuan Keuangan kepada Gubernur dengan

tembusan disampaikan kepada Dinas.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkaitprogram atau kegiatan Bantuan Keuangan dengan

dilampirkan:

a. sural pengantar yang ditandatangani oleh

Bupati/Walikota dan Kepala Desa penerima

bantuan;

b. laporan penerimaan dan penggunaan Bantuan

Keuangan yang ditandatangani oleh Kepala PD

Teknis terkait di Pemerintah Kabupaten/Kota

atau Desa; dan/atau

c. dokumen pendukung lainnya yang berpedoman

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan tentang pelaksanaan Bantuan

Keuangan.

(3) Laporan pelaksanaan penggunaan Bantuan

Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan paling lambat tanggal 15 Desember

tahun anggaran berjalan.

(4) Dalam hal penyampaian laporan pelaksanaan

penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) terlambat, PD Teknis akanmengevaluasi besaran Bantuan Keuangan pada tahun

berikutnya.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

(1) PD Teknis melakukan pemantauan dan evaluasi atas

pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah

Desa penerima bantuan.

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada

Gubernur dengan tembusan kepada PD Provinsi yang

menyelenggarakan urusan dibidang pengawasan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pemerintah Provinsi secara berkala dan/atau sewaktu-

waktu dapat melakukan pembinaan dan pengawasan

atas pelaksanaan bantuan keuangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sesuai kewenangannya.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

(1) Pembiayaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15, Pasal 19 dan Pasal 20 bersumber

dari APBD Provinsi atau perubahan APBD Provinsi

yang dianggarkan melaui Dinas selaku koordinator.

(2) Dalam hal Dinas belum menganggarkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan pengendalian,

pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pengawasaan

dapat dilaksanakan menggunakan anggaran dari

. pelaksana pengendalian Bantuan Keuangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) hurufb sampai dengan huruf e.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Ketentuan mengenai pereneanaan, penganggaran,

pelaksanaan, peneairan, pertanggungjawaban, pelaporan,pemantauan dan evaluasi Bantuan Keuangan kepadaPemerintah Desa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 25 Tahun

2015 tentang Tata Cara Pemberian dan

Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada

Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sepanjang

tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini

dan/atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor

1 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Keuangan

kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Bantuan

Keuangan kepada Pemerintahan Desa se-Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 Nomor 1 Seri E),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Gubernur ini denganpenempatanya dalam Berita Daerah Provinsi KepulauanBangka Belitung.

Diundangkan di Pangkalpinang

pada tanggal V* Oktober 2017

Ditetapkan di Pangkalpinang

pada tanggal 3° Oktober 2017

GUBERNUR

KEPULAUAN BAN#fC BELITUNG,

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

YAN MBfoAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN

.2^f^ NOMOR !.. SERI S....

SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG GUBERNUR...

Documents

Transcript of SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG GUBERNUR...