RENCANA STRATEGIS

DINAS KOMUNIKASI DANINFORMATIKA

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGTAHUN 2012 - 2017

PANGKALPINANG2012

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada

berbagai bidang kehidupan telah secara nyata meningkatkan

performansi organisasi dan individu dalam bentuk transparansi,

akuntabilitas, responsifitas, efektifitas dan efisiensi. Pemanfaatan

TIK secara optimal kedalam pemerintahan atau yang lazim disebut

dengan electronic government (e-Government), meliputi pengolahan

data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja

secara elektronis.

Penerapan e-Government diarahkan pada upaya peningkatan

layanan pemerintah kepada masyarakat, sehingga masyarakat

dapat memperoleh akses keseluruh layanan pemerintah dari satu

lokasi secara efektif dan efisien. Menurut Inpres No. 3 Tahun 2003

tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-

Government: Pengembangan e-Government merupakan upaya untuk

mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis

(menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas

layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan

e-Government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses

kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan

pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi

tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu :

a. pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen

dan proses kerja secara elektronis;

b. pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan

publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh

masyarakat di seluruh wilayah negara.

Pentingnya informasi bagi setiap warga negara telah telah

dipahami oleh Negara sebagai suatu hak yang harus diberikan

kepada masyarakat sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD

1945. Oleh sebab itu, maka infrastruktur komunikasi dan

informatika mutlak harus dibangun oleh Negara, sebagai

infrastuktur dasar bagi masyarakat untuk dapat mengikuti

perkembangan bangsanya. Dimasa depan, informasi tidak lagi

menjadi domain Negara, tetapi juga merupakan domain publik yang

dapat diikuti oleh setiap anggota masyarakat. Pemberian hak untuk

ikut berperan serta dalam pencarian, pengolahan dan penyebaran

informasi perlu diimbangi dengan rasa tanggung jawab sebagai

bagian dari anggota masyarakat suatu Negara yang berdaulat.

Sehingga dapat tercipta suatu iklim distributor informasi yang sehat

dan mampu mendorong terciptanya masyarakat informasi yang

sejahtera dan memiliki daya saing yang tinggi. Hak warga Negara

untuk dapat informasi yang sama tersebut dapat mewujudkan

kebersamaan nasib sebagai suatu bangsa, dan dorongan untuk

mewujudkan hak untuk berperan serta dalam memajukan

bangsanya secara keseluruhan.

Untuk dapat dimanfaatkan, informasi harus dialirkan dari

sumber-sumber informasi kepada para penggunannya dengan

ketentuan memenuhi prasyarat di atas. Adanya pemasok dan

pengguna yang berbeda lokasi, berbeda kemampuan berbeda

kondisi sosial-ekonomi–budaya menyebabkan perlunya media/kanal

dan metode komunikasi yang harus disesuikan dengan situasi dan

kondisi dari pengirim, pengguna dan kandungan informasi. Peran

komunikasi adalah untuk menciptakan iklim yang memungkinkan

terjadinya aliran informasi yang demokratis, yaitu mampu

memberikan informasi yang netral terhadap kepentingan pihak

tertentu, dan seimbang terhadap keragaman pasokan dan

kebutuhan informasi.

Dalam usaha menekan ketidakpastian yang dihadapi oleh

masyarakat terkait dengan kegiatan ekonomi, sosial, politik yang

dilaksanakannya, baik sebelum maupun sesudah diterimanya

informasi, maka penciptaan system komunikasi memberdayakan

masyarakat dalam pemanfaatan informasi. Pemerintah diperlukan

untuk berperan sebagai eksekutor dan regulator dalam menciptakan

system komunikasi yang dimokratis tersebut. Sebagai eksekutor

pemerintah menyediakan ruang dan saluran yang diperlukan untuk

menyampaikan informasi kepada elemen masyarakat. Sebagai

regulator pemerintah juga dapat mengharuskan pihak swasta dalam

peran melaksanakan komunikasi publik yang sesuai dengan tujuan

mencerdaskan bangsa.

Dinas Komunikasi dan Informatika bertujuan untuk

memenuhi kebutuhan pelayanan dikalangan pemerintahan dengan

penggunaan TIK agar dapat meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat, meningkatkan transparansi, dan menunjang

pemerintahan yang demokratis. Untuk menjamin agar kegiatan

pembangunan berjalan efektif, efisien, dan memiliki sasaran yang

jelas dan dapat menjamin tercapainya tujuan yang ditetapkan maka

diperlukan perencanaan pembangunan. Perencanaan adalah suatu

proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui

urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang

tersedia.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung Nomor 6 Tahun 2007 Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bahwa salah satu

tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung adalah membantu Gubernur dalam

perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika.

Untuk mengarahkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

(tupoksi) dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung harus memiliki strategi sehingga

perencanaan yang dihasilkan bagi pelaksanaan pembangunan di

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat menjamin tercapainya

Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2007 -

2012.

Untuk itu dipandang perlu untuk menjabarkan RPJMD 2007

– 2012 dalam suatu Rencana Strategis Satuan Perangkat Kerja

Daerah (SKPD) yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan

hal-hal tersebut perlu disusun Renstra Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai dokumen

manajemen strategis. Penyusunan Renstra ini sebagai informasi dan

rujukan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan

teknis dinas. Dimana kebijakan teknis memiliki korelasi dengan visi

dan misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang

kemudian dijabar lebih rinci dalam rencana tahunan. Penerapan

Teknologi Informasi yang baik akan mendukung proses penentuan

arah dan kebujakan organisasi untuk menunjang kelancaran

kegiatan organisasi dalam menjalankan fungsinya. Dinas

Komunikasi dan Informatika sebagai dinas yang memfungsikan diri

sebagai fasilitator, mediatir dan koordinator dari fungsi-fungsi

komunikasi dan informatika di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.2 Dasar Hukum

§ Undang-Undang No. 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4033);

§ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system

Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

§ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tetang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8

Tahun2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang Nomor 3 Tahun 200 tentang perubahan atas

Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4548);

§ Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

§ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

§ Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6

Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah

Provinsi kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Tahun

2008 Nomor 2 Seri D);

§ Pengaturan di bidang penyiaran dilakukan berdasarkan Undang-

Undang No. 32 Tahun 2002 tetang penyiaran;

§ Pengaturan di bidang telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan

Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

§ Pengaturan di bidang penyelenggaraan telekomunikasi

berdasarkan Undang-Undang No. 52 tentang Penyelenggaraan

Telekomunikasi.

§ Pengaturan mengenai informasi dan Transaksi elektronika

dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008,

tentang informasi dan Transaksi elektronika;

§ Pengaturan mengenai informasi Publik dilakukan berdasarkan

Undang-Undang No.14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan

Informasi Publik;

§ Pengaturan mengenai Pos dilakukan berdasarkan Undang-

Undang No. 6 Tahun 1984 kemudian sejak tanggal 14 oktober

2009 telah di berlakukan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009

tetang Pos;

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Hubungan antar dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan

Informasi 2012-2017 adalah dengan Undang-Undang Nomor 32

tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor

25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(SPPN); Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 - 2025;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;

PP Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; PP

Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

Pembangunan Nasional, Perpres Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Peraturan

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Bappenas nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL), Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Rencana

Strategis Departemen Dalam Negeri Tahun 2010-2014, serta

ketentuan perundangan lainnya yang terkait.

1.4 Sistimatika Penulisan

Selanjutnya sesuai Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung Nomor 050/1923/BPD&S-II/2011 perihal Pembuatan

Draft Renstra, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2012-2017

disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang, Dasar

Hukum, Hubungan Antar Dokumen, Sistematika Dokumen

SKPD, Maksud dan Tujuan

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, yang

berisi Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas

Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Sumber Daya Dinas

Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Kinerja Pelayanan

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Tantangan

dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, yang berisi

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo),

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih,

Telaahan Renstra K/L, Telaahan Tata Ruang Wilayah dan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-Isu

Strategis

Bab IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS, yang berisi

uraian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

SKPD

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Bab VI Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Yang

Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

1.5 Maksud dan Tujuan

a. Maksud.

Memberikan pedoman/landasan serta arah pembangunan dan

penyelengaraan di bidang komunikasi dan informatika Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 2012-2017.

b. Tujuan.

Tujuan penyusunan rencana strategis Dinas Komonikasi dan

Informatika (Diskominfo) Tahun 2012-2017 sebagai instrument

perencanaan, panduan dan pedoman dalam menyusun Rencana

kerja (Renja) setiap tahun agar lebih terarah, fokus dan sesuai

dengan perencanaan sebelumnya. Juga mewujudkan sinergitas

antar unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi danInformatika

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah unsur

pelaksana Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di

Bidang Komunikasi dan Informasi. Dinas Komunikasi dan

Informatika dipimpin seorang Kepala Dinas yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris

Daerah. Unit Pelaksana Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika,

yang dipimpin oleh seorang Unit Pelaksana Teknis Dinas

Komunikasi dan Informatika yang berada dan di bawah dan

bertangung jawab dengan Kepala Dinas.

Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika adalah

melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi di

bidang Komunikasi dan Informasi

Fungsi Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pos dan Telekomunikasi

b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Aplikasi dan Telematika

c. Perumusan kebijakan teknis di bidang Telekomunikasi dan

Informasi

d. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas

kabupaten/kota bidang Komunikasi dan Informatika

e. Pembinaan pelaksanaan tugas bidang Komunikasi dan Informasi

f. Pelaksanaan Urusan Kesekretariatan.

2.1.1. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan dipimpin oleh seorang

Kepala Dinas.

Dengan susunan Organisasi terdiri dari:

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat membawahi:

(1). Sub Bagian Perencanaan dan Pusat Data

(2). Sub Bagian Umum Kepegawaian

(3). Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Pos dan Telekomunikasi membawahi:

(1). Seksi Pos

(2). Seksi Telekomunikasi

(3). Seksi Persandian

d. Bidang Aplikasi dan Telematika membawahi:

(1). Seksi Infrastruktur Komunikasi dan Informatika

(2). Seksi Telematika dan Konten

e. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi

membawahi:

(1). Seksi Sarana Komunikasi

(2). Seksi Diseminasi Informasi

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas

g. Kelompok Jabatan Fungsional

PERDAPROVINSI KEPULAUANBANGKABELITUNG

NOMOR :

TANGGAL :

UPTD

SEKSI PERSANDIAN

SEKSITELEKOMUNIKASI SEKSI TELEMATIKADANKONTEN SEKSI DESIMINASIINFORMASI

SEKSI POS SEKSI INFRASTRUKTURKOMUNIKASIDANINFORMATIKA SEKSISARANAKOMUNIKASI

SUBBAGPERENCANAANDANPUSATDATA

SUBBAGUMUMDANKEPEGAWAIAN SUBBAGKEUANGAN

BIDANGPOSDANTELEKOMUNIKASI BIDANGAPLIKASI DANTELEMATIKA BIDANGSARANAKOMUNIKASI DANDESIMINASI INFORMASI

KEPALADINAS

KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL SEKRETARIAT

STRUKTURORGANISASI LAMPIRANI

DINASKOMUNIKASIDANINFORMATIKAPROVINSIKEPULAUANBANGKABELITUNG

2.1.2. Uraian Tugas

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum,

perlengkapan, hukum, organisasi, dan tata laksana, kepegawaian,

pendidikan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas mempunyai fungsi;

a. pengkoordinasian kegiatan dinas;

b. pelaksanaan urusan administrasi umum;

c. pelaksanaan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

d. pelaksanaan urusan tata usaha keuangan;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari;a.Subbagian Perencanaan dan Pusat Data;

b.Subbagian Umum dan Kepegawaian;

c. Subbagian Keuangan.

Masing-masing sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang

berada di bawah dan tanggung jawab kepala Sekretariat Dinas.

(1). Subbagian Perencanaan dan Pusat Data mempunyai tugas

menyiapkan bahan penyusunan rencana program, pengumpulan

dan opengolahan data, evaluasi dan penyusunan laporan Dinas.

Uraian Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pusat Data adalah

sebagai berikut:

a. Mengumpulkan dan mensistematisasikan data untuk bahan

penyusunan rencana program dan anggaran;

b. Menyiapkan bahan analisis dalam rangka evaluasi dan

pelaporan terhadap pelaksanaan program dan perencanaan;

c. Melaksanakan koordinasi kerjasama lintas sektoral dan

daerah;

d. Mengkoordinasikan penyusunan data informasi dan

infrastruktur;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2). Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan

rumah tangga, penyusunan rencana kebutuhan dan

pengembangan pegawai, mutasi dan administrasi kepegawaian.

Uraian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah

sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kegiatan Sub bagian Umum dan

Kepegawaian

b. Melayani administrasi surat menyurat dinas;

c. Menyimpan, mendistribusikan, menginventarisasi,

memelihara dan menyiapkan penghapusan barang inventaris

yang dikuasai oleh Dinas

d. Mengelola kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan

lingkungannya;

e. Mengelola kendaraan dinas:

f. Menyiapkan presensi pegawai, penyusunan dan

menyampaikan laporan pegawai;

g. Melaksanakan pengisian,penyimpanan dan pemeliharaan file

data kepegawaian;

h. Menyiapkan dan menyelesaiakan usulan Kartu pegawai dan

kartu Identitas Kepegawaian lainnya,serta melayani surat

keterangan kepegawaian;

i. Menyiapkan rencana kebutuhan diklat;

j. Menyelenggarakan pembinaan kepada para pegawai sesuai

kewenangan yang berlaku;

k. Menyiapkan dan mengusulkan permohonan izin belajar serta

tugas belajar pegawai dan mengirim calon peserta diklat;

l. Menyusun dan pemeliharaan pegajaan pegawai;

m. Menyiapkan daftar Urut Kepegawaian dan daftar Penilaian

Pelaksanaan Pekerjaan;

n. Mengumpulkan dan memproses usulan penempatan calon

PNS, pengangkatan PNS, sumpah dan janji pegawai, kenaikan

pangkat, peninjauan masa kerja, alih tugas, pindah wilayah

kerja,promosi dan mutasi serta pensiun pegawai,kenaikan gaji

berkala,cuti pegawai;

o. Melayani penyelesaian permintaan menjadi anggota asuransi

kesehatan;

p. Membantu administrasi penyelesaian tabungan asuransi

pensiun;

q. Melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan

pegawai;

r. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksaan tugas subbag

kepegawaian.

s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3). Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan

penyusunan anggaran, pembukuan, perhitungan anggaran, dan

verifikasi serta perbendaharaan Dinas. Uraian Tugas Subbagian

adalah sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan;

b. Mengumpulkan, menganalisis data rencana anggqaran

pembiayaan kegiatan dari masing-masing satuan kerja di

lingkungan Dinas;

c. Menyusun rencana anggaran belanja dan perubahan

anggaran belanja Dinas dari sumber dana APBD maupun

APBN;

d. Melakukan kegiatan perbendaharaan dalam rangka

pembiayaan kegiatan Dinas sesuai anggaran yang telah

ditetapkan;

e. Melakukan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan yang

berlaku;

f. Melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran

keuangan;

g. Melakukan administrasi pemungutan, pelaporan dan

penyetoran pajak-pajak/retribusi;

h. Menyusun perhitungan anggaran belanja untuk pencocokan

dan mengtahui ada tidaknya sisa anggaran;

i. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan

keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;

j. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan anggaran kepada

petugas pengelolaan keuangan;

k. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan

kegiatan Subbagian Keuangan.

l. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Bidang Pos dan Telekomunikasi

Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas

melaksanakan koordinasi, pengawasan, kebijakan dan standarisasi

dibidang Pos dan Telekomunikasi;

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pos dan Telekomunikasi

mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pos, Telekomunikasi,

Persandian;

b. Pemberian Bimbingan Teknis, Evaluasi dan Pengawasan di

bidang Pos, Telekomunikasi, Persandian;

c. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan, rencana

program evaluasi dan pelaporan serta pendataan sistem

informasi manajemen di bidang Pos, Telekomunikasi,

Persandian;

d. Pemberian izin penyelenggaraaan telekomunikasi khusus untuk

keperluan pemerintah dan badan hukum wilayah provinsi;

e. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin

penyelenggaraan jaringan tetap lokal wireline (end to end)

wilayah provinsi;

f. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;

g. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor cabang;

h. Penertiban jasa titipan untuk kantor cabang;

i. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel

telekomunikasi lintas kabupaten/kota atau jalan provinsi;

j. Pengawasan terhadap penerapan standar teknis dan standar

pelayanan alat/perangkat pos dan telekominikasi skala provinsi;

k. Pelaksanaaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pos dan Telekomunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pos dan Telekomunikasi terdiri dari :

a. Seksi Pos;

b. Seksi Telekomunikasi;

c. Seksi Persandian.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada

dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pos dan

Telekomunikasi.

(1). Seksi Pos mempunyai tugas melaksanakan koordinasi,

monitoring, perencanaan dan evaluasi di bidang Pos. Uraian tugas

Seksi Pos adalah sebagai berikut:

a. Menyiapkan rumusan pedoman dan prosedur di bidang Pos

dan penyelenggaran Jasa sejenis Pos;

b. Memberikan bimbingan teknis kepada penyelenggara Jasa Pos;

c. Melaksanakan analisa dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan

di bidang penyelenggara Pos serta penertiban penyelenggara

Pos dan jasa sejenis Pos;

d. Melaksanakan penertiban jasa sejenis pos;

e. Meleksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2). Seksi Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan

koordinasi, monitoring, perencanaan dan evaluasi di bidang

telekomunikasi. Uraian tugas Seksi Telekomunikasi adalah

sebagai berikut:

a. Menyusun rencana dasar teknis telekomunikasi daerah;

b. Menyusun pedoman program kegiatan dan sarana

telekomunikasi;

c. Memberikan Bimbingan Teknis di bidang sarana

telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, telekomunikasi

khusus dan kewajiban pelayanan universal;

d. Memberikan rekomendasi perizinan penyelenggaraan jaringan

telekomunikasi, jasa telekomunikasi, telekomunikasi khusus

dan kewajiban pelayanan universal;

e. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan jaringan

telekomunikasi, jasa telekomunikasi, telekomunikasi khusus

dan kewajiban pelayanan universal;

f. Melaksanakan pengawasan layanan jasa telekomunikasi;

g. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pembangunan

kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pos dan Telekomunikasi.

(3). Seksi Persandian mempunyai tugas menyiapkan bahan

penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis

dibidang Sandi serta mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan

mengolah data yang berhubungan dengan Sandi. Uraian tugas

Seksi Persandian adalah sebagai berikut:

a. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data

dan informasi yang berhubungan dengan Sandi;

b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis

di bidang Sandi;

c. Menginventarisasi dan menganalisa permasalahan-

permasalahan yang berhubungan dengan Sandi;

d. Melaksanakan pencatatan / agenda berita-berita / radiogram

baik yang diterima ataupun yang dikirim dari Pusat atau

Kabupaten/Kota;

e. Menyusun dan menyimpan data personil, materiil serta

inventarisasi data lainnya dari seluruh jaringan Sandi

Pemerintah Daerah;

f. Melaksanakan segala kegiatan dan usaha untuk pengamanan

informasi personil dan materiil Sandi;

g. Memelihara, menyimpan dan mengamankan dokumen dan dan

alat-alat Sandi serta mengembangkan sistem dan alat-alat

Sandi;

h. Melakukan pengiriman dan penerimaan berita dengan pesawat

telek atau mesin Sandi;

i. Melakukan pendataan berita / radiologi yang bersifat rahasia

yang dikirim melalui hubungan persandian, untuk selanjutnya

diserahkan kepada petugas Sandi;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pos dan Telekomunikasi.

3. Bidang aplikasi Telematika

Bidang Aplikasi dan Telematika mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Aplikasi Telematika;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan kebijakan e-Goverment, e-Bisnis, Perangkat Lunak

dan Konten, Pemberdayaan Telematika serta Standarisasi dan

Audit Aplikasi Telematika;

b. Penerapan Norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur di

bidang e-Goverment, e-Bisnis, Perangkat Lunak dan Konten,

Pemberdayaan Telematika serta Standarisasi dan Audit Aplikasi

Telematika;

c. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan, rencana dan

program, evaluasi dan pelaporan, di bidang e-Goverment, e-

Bisnis, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan telematika

serta standarisasi dan audit aplikasi telematika;

d. Pelaksanaan koordinasi interoperabilitas implementasi

pengembangan e-government skala provinsi dan lintas

Kabupaten/Kota dalam satu provinsi.

e. Pelaksanaan koordinasi interroperabilitas system informasi,

keamanan system informasi dan transsaksi elektronik, perangkat

lunak, dan konten multimedia antar satuan kerja di wilayah

provinsi.

f. Pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang aplikasi politik, hokum

dan keamanan, perekonimian, pendidikan, dan kesejahteraan

rakyat di bidang e-business di wilayah provinsi;

g. Pelaksanaan koordinasi pembangunan, pengelolaan,

pengembangan infrastruktur komunikasi dan infirmatika,

fasilitas sarana, prasarana dan sumberdaya telematika serta

kemitraan di bidang pemberdayaan telematika di wilayah

provinsi;

h. Penyiapan telaahan hukum dan penyusunan rancangan

Peraturan Daerah (Perda), pelaksanaan bantuan dan penyuluhan

hukum, analisis dan evaluasi peraturan perundangan-undangan

di bidang Aplikasi Telematika;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas;

Bidang Aplikasi dan Telematika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Aplikasi dan Telematika terdiri dari:

a. Seksi Infrastruktur Komunikasi dan Informatika;

b. Seksi Telematika dan Konten.

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada

dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Aplikasi dan

Telematika.

(1). Seksi Infrastruktur Komunikasi dan Informatika mempunyai

tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi di bidang

Infrastruktur Komunikasi dan Informatika. Uraian tugas Seksi

Infrastruktur Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan sosialisasi dan diseminasi kebijakan dan

strategi pengembangan e-literacy, e-learning, e-skill dan e-

usaha serta akses, sharing informasi dan kemitraan di bidang

pemberdayaan telematika lingkup provinsi;

b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pengembangan e-

literacy, e-learning, e-skill dan e-usaha serta akses, sharing

informasi dan kemitraan di bidang pemberdayaan telematika

lingkup provinsi;

c. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan fasilitas

sarana dan prasarana serta sumberdaya telematika dalam

lingkup provinsi;

d. Melaksanakan pembinaan, pengaturan, bimbingan teknis,

monitoring, evaluasi, dan analisis pemberdayaan telematika

dalam lingkup provinsi;

e. Melaksanakan kebijakan, norma, standar, pedoman dan

criteria tentang standarrisasi aplikasi telematika di wilayah

provinsi;

f. Melaksanakan penerapan standar nasional Indonesia lingkup

aplikasi telematika di wilayah provinsi;

g. Melaksanakan koordinasi sertifikasi, Akreditasi dan Registrasi

Produk dan jasa Aplikasi Telematika di wilayah provinsi.

h. Melaksanaka cross sertifikasi dan kerjasama Standardisasi dan

audit Aplikasi Telematika di wilayah provinsi;

i. Mengembangkan dan memanfaatkan sarana dan prasarana

Standardisasi dan Audit Aplikasi Telematika di wilayah

provinsi;

j. Melaksanakan kerjasama program e-government antara

lembagapemerintah, BUMN dan swasta;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2). Seksi Telematika dan Konten mempunyai tugas melaksanakan

perumusan kebijakan, kriteria dan bimbingan teknis serta

evaluasi dan pelaporan di Bidang Telematika dan Konten. Uraian

tugas Seksi Telematika dan Konten sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) pasal ini, adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan kebijakan strategi pengembangan infrastruktur

aplikasi, aplikasi dasar, aplikasi layanan kepemerintahan,

aplikasi layanan public dan tata laksana dalam bidang e-

government di lintas kabupaten/kota wilayah provinsi

setempat sesuai dengan kebijakan nasional

b. Melaksanakan kebijakan dan strategi pengembangan dibidang

interoperabilitas system informasi, keamanan system operasi

dan transaksi elektronik, perangkat lunak, konten multimedia

di wilayah provinsi;

c. Melaksanakan norma, criteria dan pedoman pengembangan

infrastruktur aplikasi, aplikasi dasar, aplikasi layanan

pemerintahan, aplikasi layanan public dan tata laksana dalam

bidang e-government;

d. Menerapkan norma, criteria dan pedoman interoperabilitas

system informasi, kemanan system informasi, dan tarnsaksi

elektronik, perangkat lunak, konten multimedia di wilayah

provinsi;

e. Melaksanakan kegiatan bidang aplikasi politik, hokum dan

kemanan, perekonomian, pendidikan dan kesejahteraan

rakyat dibidang e-bussiness di wilayah provinsi;

f. Melaksanakan interoperabilitas implementasi pengembangan

e-government skala provinsi dan lintas kabupaten/kota dalam

satu provinsi;

g. Melaksanakan interoperabilitas system informasi, keamanan,

keamanan system operasi dan transaksi elektronik, perangkat

lunak, konten multimedia di wilayah provinsi;

h. Melaksanakan bintek, monitoring, evaluasi dan analisis e-

government di wilayah provinsi;

i. Melaksanakan bintek, monitoring, evaluasi dan analisis

bidang interoperabilitas system informasi, keamanan,

keamanan system operasi dan transaksi elektronik, perangkat

lunak, konten multimedia di wilayah provinsi;

j. Melaksanakan bintek, monitoring, evaluasi dan analisis

aplikasi politik, hokum dan kemanan, perekonomian,

pendidikan dan kesejahteraan rakyat dibidang e-bussiness di

wilayah provinsi;

k. Mengkoordinasikan pengelolaan dan pengembangan akses

informasi di bidang e-business wilayah provinsi;

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

4. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi

Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi mempunyai

tugas melaksanakan kebijakan teknis, evaluasi dan koordinasi di

bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi;

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Sarana Komunikasi dan

Diseminasi Informasi mempunyai fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Sarana

Komunikasi dan Diseminasi Informasi;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Sarana Komunikasi dan

Diseminasi Informasi;

c. Penyusunan standar, koordinasi, evaluasi di bidang Sarana

Komunikasi dan Diseminasi Informasi;

d. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan

data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan televisi;

e. Pelaksanaaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, terdiri dari:

a. Seksi Sarana Komunikasi;

b. Seksi Diseminasi Informasi.

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.

(1). Seksi Sarana Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan

pelayanan teknis di bidang Sarana Komunikasi. Uraian tugas

Seksi Sarana Komunikasi adalah sebagai berikut:

a. Menyiapkan rumusan kebijakan teknis di bidang Penyiaran,

Kelembagaan Komunikasi Sosial, Komunikasi Pemerintah

Pusat dan Daerah, Publikasi dan Sosialisasi, Pelayanan

Informasi;

b. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan

komunikasi sosial skala provinsi;

c. Melaksanakan koordinasi di bidang Penyiaran,

Kelembagaan Komunikasi Sosial, Komunikasi Pemerintah

Pusat dan Daerah, Publikasi dan Sosialisasi, Pelayanan

Informasi;

d. Menyusun standar, rekomendasi, prosedur di bidang

Penyiaran, Kelembagaan Komunikasi Sosial, Komunikasi

Pemerintah pusat dan daerah, Publikasi dan Sosialisasi,

Pelayanan Informasi;

e. Memberikan bimbingan teknis di bidang Penyiaran,

Kelembagaan Komunikasi Sosial, Komunikasi Pemerintah

Pusat dan Daerah;

f. Menyusun rencana program di bidang di bidang Penyiaran,

Kelembagaan Komunikasi Sosial, Komunikasi Pemerintah

Pusat dan Daerah, Pelayanan Informasi;

g. Melaksanakan pelayanan informasi melalui media baru

diantaranya melaksanakan penyediaan dan penyebaran

informasi melalui media online dan Media Call Center dan

media konvensional diantaranya penyediaan dan pelayanan

informasi melalaui media konvesional meliputi media

tercetak, media langsung dan media elektronik serta

Dokumentasi

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.

(2). Seksi Diseminasi Informasi mempunyai tugas melaksanakan

perumusan kebijakan, standarisasi, rekomendasi dan

bimbingan teknis, evaluasi, pelaporan serta pelaksanaan di

bidang Diseminasi Informasi. Uraian tugas Seksi Diseminasi

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah

sebagai berikut:

a. Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi

informasi nasional;

b. Melaksanakan koordinasi di bidang Kemitraan media

dengan lembaga penyiaran baik pusat maupun daerah serta

instansi terkait lainnya;

c. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

standarisasi, rekomendasi, bimbingan teknis, evaluasi,

pelaporan serta pelaksanaan di bidang kemitraan media

radio, televisi, cetak serta media komunitas lainnya yang

ada di masyarakat;

d. Melaksanakan kerja sama program di bidang Kemitraan

media dengan lembaga penyiaran baik pusat maupun

daerah serta instansi terkait lainnya;

e. Melaksanaan produksi informasi dalam bentuk media

elektronik maupun media cetak;

f. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala

Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.

5. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana tugas

tertentu Dinas;

Uraian tugas dan fungsi UPTD akan diatur lebih lanjut melalui

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan

jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga

fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada kepala unit kerja masing-masing.

(1). Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan

fungsional yang terbagi dalam berbagai sub-sub kelompok

jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya dan

dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;

(2). Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan jenis dan

beban kerja;

(3). Jenis dan jenjang jabatan diatur berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Sumber Daya Dinas komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai 1 (satu) orang

Kepala Dinas, 1 (satu) orang sekretaris, 3 (tiga) orang Kepala Bidang dan 3

(orang) orang Kepala sub bagian dan 10 (sepuluh) orang kepala seksi , 15

(lima belas) orang staf golongan III, 9 (sembilan) orang staf golongan II,

dan 6 (enam) orang tenaga honorer.

Aset yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informasi adalah 1

(satu) unit kantor yang tergabung dalam gedung terpadu kantor gubernur

dan kendaraan operasional berupa 1 (satu) unit mobil kepala dinas, 2

(dua) unit mobil dinas operasional umum/wartawan, 1 (satu) unit mobil

operasinal akses internet dan 6 (enam) unit sepeda motor, selain itu juga

memiliki kelengkapan kerja perlengkapan kantor berupa mobile kantor,

AC, dan peralatan kantor lainnya.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7

Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspetorat, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Serta Lembaga Teknis Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagian urusan pemerintahan,

khususnya urusan pemerintahan daerah. Sejalan dengan tugas dan

fungsi di bidang urusan pemerintahan daerah tersebut serta dengan

mempertimbangkan isu-isu strategis atau pilihan-pilihan strategis yang

akan dihadapi dalam lima tahun ke depan, Renstra Dinas Komunikasi

dan Informatika 2012-2017 disusun dengan memperhatikan pencapaian

program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam agenda pembangunan

pada empat tahun terakhir (2008-2011), serta kondisi lingkup ekternal

dan internal lingkup tugas Dinas Komunikasi dan Informatika pada

tahun 2011.

Sembilan bidang pembangunan yang termuat dalam RPJPN Tahun

2005-2025, meliputi: (1) Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama;

(2) Bidang Ekonomi; (3) Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (4)

Bidang Sarana dan Prasarana; (5) Politik; (6) Pertahanan dan Keamanan;

(7) Hukum dan Aparatur; (8) Bidang Wilayah dan Tataruang; (9) Bidang

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Kementerian Dalam Negeri

sesuai konteks peran dan kepentingan nasional, memiliki komitmen

untuk memberikan kontribusi kepada kesembilan bidang tersebut baik

secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya terkait dengan

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana

termuat dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor

72 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, prioritas kegiatan Dinas Komunikasi

dan Informatika termasuk dalam Bidang Wilayah dan Tata Ruang.

Berkenaan dengan hal tersebut, prioritas Renstra Dinas Komunikasi dan

Informatika tahun 2012-2017 mempunyai aspek:

o Jalur fisik Komunikasi dan Informatika;

o Jaringan intra pemerintah yang diamankan (government secured

intranet-GSI);

o Pusat Manajemen Data Pemerintah (Government Data

Management Center-GDMC);

o Aplikasi-aplikasi dasar untuk mendukung kegiatan pelayanan

pemerintah dan layanan publik (front-office dan back-office);

o Jaringan informasi global (internet).

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

komunikasi dan Informatika

Selain memiliki potensi dan peluang, Dinas Komunikasi dan

Informatika juga menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan

dalam rangka melaksanakan tugasnya menyelenggarakan urusan

pemerintahan dalam negeri pada periode tahun 2012-2017, baik pada

aspek penataan dan penguatan Komunikasi dan Informasi. Identifikasi

permasalahan dan tantangan selama lima tahun kedepan yang dihadapi

Dinas Komunikasi dan Informatika juga merupakan pertimbangan penting

dalam perumusan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

Tahun 2012-2017.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan

Informatika selama lima tahun kedepan dapat diidentifikasi sebagai

berikut:

1. Banyaknya peraturan baru berkaitan dengan proses dan produk

perencanaan dan penganggaran daerah.

2. Dinas Komunikasi dan Informatika masih belum sepenuhnya

mampu menciptakan koordinasi dan keterpaduan pengembangan

bidang telematika yang harmonis di semua komponen yang ada.

3. Masyarakat yang semakin kritis terhadap proses dan hasil-hasil

pembangunan yang telah dilakukan dan beranggapan bahwa

perencanaan pengembangan yang telah disusun belum matang.

4. Kekhawatiran ketersediaan anggaran yang kurang memadai baik

penerimaan dari DAU dan PAD yang cenderung semakin menurun.

5. Dominasi pertimbangan politik dalam menentukan kebijakan

program kegiatan.

Adanya dinamika perubahan yang kompleks, waktu yang bergulir

demikian cepat karena lingkungan yang selalu berubah dalam hal ilmu

pengetahuan, politik, ekonomi, sosial dan budaya mengharuskan

kesiapan setiap lembaga dan aparatur pemerintahan serta masyarakat.

Agar tujuan kebijakan-kebijakan daerah dapat dicapai, diperlukan

kemampuan/kapasitas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan

dinamika masyarakat, dimana kemampuan/kapasitas adalah

kemampuan seorang individu, sebuah organisasi atau sebuah sistem

untuk melaksanakan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuan-tujuan secara

efektif dan efisien. Hal ini harus didasari pada suatu tinjauan yang terus-

menerus terhadap kondisi-kondisi kerangka kerja, dan pada penyesuaian

dinamis dari fungsi-fungsi dan tujuan. Kapasitas harus dilihat sebagai

kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran

(output) dan hasil (outcome).

Kondisi yang diharapkan adalah Dinas Komunikasi dan Informatika

harus memiliki kemampuan/kapasitas dalam melayani tuntutan

masyarakat dalam hal pelayanan publik melalui implementasi telematika

sesuai dengan kebutuhan, dinamika dan kemajuan masyarakat, sehinga

tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai bagian dari

pembangunan nasional dapat dicapai. Berdasarkan hal tersebut peluang

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga teknis daerah dan

pengelolaan teknologi informasi untuk menjadi konsultan perencanaan.

Kemampuan/kapasitas tersebut tergantung pada sarana dan prasarana

pendukung lain, antara lain gedung/kantor yang representatif dan

peralatan teknologi telematika, baik yang di gunakan untuk penunjang

aktivitas maupun untuk pemanfaatan dan penggunaan teknologi

informasi seperti jaringan baik LAN, WAN dan pemanfaatan intranet dan

Internet.

Kedepan perlu dilakukan pengembangan secara bertahap dan

terencana, khususnya pengembangan kontens Sistem Aplikasi SKPD

dalam satu Network Operating Center (NOC) guna peningkatan pelayanan

publik. Jaringan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pejabat

struktural, fungsional dan staf dalam lingkungan Pemerintah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung dan masyarkat serta kalangan bisnis untuk

dapat mengakses data dan informasi dari pusat data kota di Dinas

Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui

media komputer secara intranet maupun internet di ruangan masing-

masing baik untuk mencari informasi maupun menyebarluaskan

informasi yang dimilikinya. Dan menjadikan teknologi informasi sebagai

kebutuhan pokok dalam menunjang tugas aparatur di segala bidang.

Adapun harapan yang diinginkan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menjadikan local government (Pemerintah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung) sebagai pengelola dan koordinator jaringan

telematika dan pusat database kota dimana semua

lembaga/institusi baik pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat

interkoneksi dalam satu network operating center (noc)

2. Adanya pengembangan sarana dan prasarana fasilitas publik

bidang telematika yang dapat langsung dimanfaatkan oleh

masyarakat, sehingga percepatan budaya informasi dapat berjalan

signifikan ;

3. Peningkatan kualitas SDM dan sosialisasi IT bidang komunikasi

dan informatika dengan target sasaran apartur Pemerintah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung, Swasta dan Masyarakat serta

komunitas IT baik dalam kota maupun di luar kota ;

4. Adanya pembinaan dan pengaturan penggunaan sarana dan

prasarana telematika di wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung sesuai peraturan perundang-undangan ;

5. Adanya penyuluhan dan pembinaan penyelenggaraan

telekomunikasi secara berkesinambungan ;

6. Pengembangan infrastruktur telematika sampai ke tingkat

Kelurahan guna penjaringan data dapat dilakukan secara online

dalam waktu relatif cepat dan efisien ;

7. Penyebaran informasi dan penyelenggaraan kemitraan media massa

dalam rangka meningkatkan potensi daerah;

8. Adanya pengembangan informasi dan komunikasi melalui

kemitraan media massa;

9. Pengembangan kontens website Pemerintah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung yang meliputi Sistem Aplikasi SKPD baik secara

intranet maupun internet ;

10. Pengembangan implementasi e-government dilingkungan

Pemerintah Provinsi kepulauan Bangka Belitung;

11. Adanya payung hukum sebagai regulasi perencanaan pembangunan

dan pengembangan teknologi informasi .

Kapasitas Lembaga/organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

akan tercermin dari kualitas keluaran (output) dan hasil (outcome) yaitu

record log dari user dalam memanfaatkan teknologi informasi dan

komunikasi dan sekaligus sebagai wadah/media interaktif antara

pemerintah dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan

daerah. Hal ini berfungsi sebagai alat koordinasi Perencanaan

Pengembangan seperti Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA),

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan penyusunan

Program Kegiatan dalam APBD beserta perubahannya.

Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pengembangan yang

dihasilkan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung merupakan langkah strategis yang akan ditempuh, sehingga

akan menghasilkan perencanaan pengembangan yang dapat

mengakomodir kepentingan seluruh masyarakat dan pemangku

kepentingan (stakeholder) berdasarkan aspirasi masyarakat yang

didukung dengan ketersedian data yang akurat, valid dan dapat

dipertanggung jawabkan.

Untuk mencapai kondisi yang diharapkan, maka perlu disepakati

nilai – nilai keberhasilan, kesepakatan nilai-nilai dan maksud yang

ditempuh melalui pembenaran tanggapan dari setiap PNS yang ada di

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi kepulauan Bangka Belitung,

berdasarkan kepada hasil tanggapan maka terdapat beberapa nilai yang

perlu di patuhi untuk dijalankan, yaitu :

1. Bekerja dalam kebersamaan jauh lebih baik daripada bekerja

sendiri-sendiri.

2. Berperilaku secara organisasi.

3. Kematangan dalam mengatasi permasalahan maupun tantangan

bersama.

4. Saling menghormati serta menghargai sesama.

5. Menjalankan tugas dengan jujur dan tulus.

6. Rasa memiliki.

7. Mengenali harapan masyarakat.

8. Menjaga dan melanjutkan tradisi Inovasi.

9. Memiliki keyakinan serta memiliki ketahanan dalam menguasai

perubahan.

10. Kesedian untuk selalu memberikan bantuan secara ikhlas.

11. Disiplin.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan

Informatika adalah minimnya anggaran untuk melaksanakan tugas,

pokok dan fungsi sehingga pelaksanaan kegiatan di bidang Komunikasi

dan Informasi tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Selain itu juga

kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kinerja

para pejabat yang ada seperti kendaraaan operasional yang masih minim,

dan juga kurangnya sumberdaya manusia yang ada baik secara kualitas

maupun kuantitas, sehingga ada beberapa tupoksi yang hanya berjalan di

tempat.

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi DinasKomunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

AspekKajian

CapaianKondisiSaat ini

Standar yangdigunakan

Faktor yang mempengaruhiPermasala

hanPelayanan

SKPD

Internal(Kewenanga

n DinasKominfo)

Eksternal(Diluar

KewenanganDinas

Kominfo)Infrastrukture-government

Terselenggaranyainfrastruktur jaringanWAN keseluruhSKPD

1. UUNo.11/2008tentangInformasi danTransaksiElektronik.

2. UUNo.14/2008tentangKeterbukaanInformasiPublik.

StatusPenganggaran belummenggunakanmekanismepenganggaran secarafixed cost.

Besaranalokasianggarantidak pasti.

Keterbatasan tenagateknis darisisijumlahdankualifikasi

Tersusunnya danditebitkannya regulasiberupaPeraturanPemerintahKominfo;

1. UUNo.11/2008tentangInformasidanTransaksiElektronik.

2. UUNo.14/2008tentangKeterbukaanInformasiPublik.

SosialisasiPerdakepadaseluruhkomponenmasyarakatterutamapemangkukepentinganbidangKominfobelumdidukung

Penyebarluasan tentangkeberadaanPeraturanPemerintahmelaluipelibatanseluruhpemangkukepentinganbidangKominfo

Penyebarluasaninformasiyangmelibatkan semuakomponenpemangkukepentingan bidangKominfosecaraterstruktu

oleh juklakdanjuknisnya

r padatingkatprovinsidanKab/Kota.

Pembinaan,monitoringdanevaluasitelematikabelumoptimal

SuratGubernur danKepala DinasKominfo

Belumterkompilasinya datahasilpemetaanpotensibidangtelematika diKab/Kota

Koordinasiterkaitbidangtelematikadi Kab/KotaterkendalakarenastrukturSOTKkab/kotayangberbeda-beda

PerlusecaraberkalamelakukankoordinasidenganKab/KotakhususbidangKominfo

Pelayanan datadaninformasiberbasiselektronik

Terbangunnya websiteberbasisbabelprov.go.id

Surat edaranpenggunaandomain dansub domainbabelprov.go.id

Bimbinganteknis danbantuanpembuatanwebsite

KebijakanGubernur,responSKPD

Terbatasnya SDMtenagateknis

Penggunaan domainbabelprov.go.id tingkatprovinsi

Surat edaranpenggunaandomain dansub domainbabelprov.go.id

Bimbinganteknis danSosialisasi

KebijakanGubernur,responSKPD

Terbatasnya SDMtenagateknis

Pelaksanaan layanankumpulandatamelaluipemanfaataninfrastruktur e-government

Inpres No.3/2003tentangKebijakan danStrategiNasionalPengembangane-Goverment

Integrasiaplikasidenganpenyusunankajianpercepatane-Goverment

Belumoptimalnyaupdatingdata dariaplikasiSKPD

Mekanismepengelolaan datayangbelumterbentukdalamsuaturegulasi

Fasilitasihostingwebsite

Surat edaranpenggunaanhosting danserverdiskominfo

Memilikikewenangandalampengaturanhostingwebsite

Masih adasebagianSKPD yangbelumhosting kewebsitebabelprov.go.id

Pemahaman tupoksiDiskominfo yangbelumdiapresiassecarapenuholeh SKPD

Fasilitasipenyelenggaraan posdan

Penggelaran kabel FOprovidertelekomunikasi dijalan

1. PP No.38/2007tentangpembagianurusanPemerintahan

Belumadanyajuklak/juknis untukmemproseslegalitas

Tumpangtindihnyakewenangandan belumoptimalnyakoordinasi

Regulasikurangmendukung

telekomunikasi

provinsidan lintaskab/kota

antarapemerintah,Pemerintahandaerahprovinsi danpemerintahandaerahkabupaten/kota

2. Permenkominfo No.23/2009tentangusaha jasatitipan

penggelarankabel

dengankab/kotaserta SKPDtingkatprovinsi

Data kantorcabang danloketpelayananoperator

Belumadanyajuklak/juknis untukmemproseslegalitaskantorcabang loketpembayaranoperator

Belumoptimalnyakoordinasidengankab/kota

Adapersinggunganperijinandengankab/kota(SITU),regulasikurangmendukung

Identfikasitelsustanpamenggunakanfrekuensi

Belumadanyajuklak/juknis untukmemproseslegalitas

Tidakteridentifikasinyapenyelenggara telsustanpafrekuensicakupanprovinsi

Objek/rincian tidakada

Belumadanyatupoksipengelolaanpendapatan

Belummerupakankewenangandan tupoksiDinasKominfo

Kurangoptimalnyakoordinasiantar OPDProvinsiperihalpengelolaankeuangan

Menjaditemuaninspektorat

DiseminasiInformasi

TermanfaatkannyaLembagapenyiaranpublik (RRIdan TVRI),lembagapenyiaranswasta danlembagapenyiarankomunitassebagaimediadiseminasiinformasi

1. UU No.32/2002tentangpenyiaran;

2. UU No.14/2008tentangketerbukaan informasipublik;

BagiankewenanganDinasKominfodalammengkoordinasikan danmemanfaatkan lembagapenyiaran

LPPmempunyaisegmentasiprogramtersendiri

Perluadanyakoordinasidalammenyamakanantarakewenangan DinasKominfodengansegmentasi programLembagaPenyiaran

Termanfaatkannyamedia cetaksebagaimediadiseminasiinformasi

1. UU No.32/2002tentangpenyiaran;

2. UU No.14/2008tentangketerbukaaninformasipublik;

3. UU No.40/1999tentang pers;

UU No.32/2002

BagiankewenanganDinasKominfodalammengkoordinasikan danmemanfaatkan mediacetak

tentangpenyiaran;

UU No.14/2008tentangketerbukaaninformasipublik;

Termanfaatkannyamediatradisionaldan medialuar ruangsebagaimediadiseminasiinformasi

1. UU No.32/2002tentangpenyiaran;

2. UU No.14/2008tentangketerbukaaninformasipublik;

BagiankewenanganDinasKominfodalammengkoordinasikan danmemanfaatkan mediacetak

Termanfaatkannyasarana TIKmelauimedia videoconferencedan Voip

1. UUNo.11/2008tentangInformasi danTransaksiElektronik.

PembentukanKomisiInformasiProvinsi (KIP)

TelahterseleksicalonkomisionerinformasiProv. Kep.babel

UU No.14/2008tentangketerbukaaninfromasipublik

BagiankewenanganDinasKominfodalamketerbukaaninfromasipublik

Kebutuhandanketerbukaaninformasibagi semuapihak yangmemerlukannya

LayananRekomendasiKelengkapanAdministrasidanTeknisPenyiaran

Proposalpermohonan ijinmelaluikementerian kominfodan KPID

KeputusanMenkominfoNo. 18/2008tentang Tatacara prosesperijinanpenyiaran didaerah

KurangnyasosialisasiKepmenkominfoNo. 18Tahun 2008

1. Permohonan perijinantidakbanyakyangmengetahui bahwaprosesperijinanuntuk TVharusmelauiDiskominfo;

2. Forumrapatbesama(FRB)untukmenetapkan ijin revisimengabaikanpersyarataan adanyarekomendasikelengkapanadministrasi dan

Tidakterkontrolnyakelayakanadministrasi danteknis

teknis dariDiskominfo

PembentukanKelompokInformasiMasyarakat(KIM)

Pelaksanaan KIM akandimulaidengansosialisasipada tahun2014

PermodelanKIM sesuaijuknisKemenkominfo

Pembentukan KIM bukanbagiankewenanganDinasKominfo

PembinaanKIMmerupakankewenanganpihakkabupaten/kota.

Belumtermanfaatnya KIMsebagaimediapenyampaianinformasi

Kapasitasaparatur

Jumlahpegawaidengankompetensiteknismasihsangatterbatas

UU No.43tahun 1999tentang Pokok-PokokKepegawaian

TerbatasnyaKuantitasdan kualitaspegawai

Kebijakanpenempatanpegawaidengankemampuanteknis yanghandal

MasihkekuranganKuantitasdankualitaspegawai

SaranadanPrasaranaAparautr

Belumtersedianyagedungkantor yanghandal danterintegrasisebagaipusatworkshop,pusatserver,mediacenter, studioradio,backbonedata center,LAN danWAN

Proiritaspenentuankegiatan

Kebijakananggaran

Masihterbatasnya saranadanprosarana

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagian

besar tinggal di pedesaan, pada umumnya keterbatasan dalam

Komunikasi dan informasi. Adapun berbagai tantangan ke depan

yang perlu di antisipasi Dinas Komunikasi dan Informatika

pencapaian program prioritas :

§ Fasilitasi pengembangan jaringan komunikasi antar daerah yang

efektif sebagai infrastruktur dasar dalam menunjang alih

pengalaman dan data sumber daya antar daerah di Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung;

§ Penyusunan media informasi berbasis teknologi informasi guna

menunjang kegiatan pembangunan dan pengembangan investasi

di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

§ Penyusunan sistem informasi dan komunikasi secara bertahap di

lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

dalam menunjang pengambilan keputusan;

§ Penelitian dan pengembangan inovasi pelayanan masyarakat di

Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dengan berbasis teknologi

informasi.

Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi danInformatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terhadap Pencapaian Visi, Misi

dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Visi : Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri, Maju,Berkeadilan dan berdaya saing berbasis potensi lokal melalui pengembangansinergitas dan konektivitas perkotaan dan perdesaan.

No. Misi dan ProgramKDH dan WakilKDH Terpilih

PermasalahanSKPD

FaktorPenghambat Pendukung

Misi 5Perwujudan goodgovernance danclean goverment

1. ProgramPenyediaandokumenperencanaan

Terbatasnyakemampuan teknisaparatur dalammenyusunperencanaanprogram kegiatanyang berkelanjutan

Rendahnya motivasiaparatur dalampenguasaanperencanaanprogram kegiatan

Komitmendalammelaksanakan tugas

2. Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Tingginya tuntutanpelaksanaan tugasaparatur

Terbatasnyaanggaran

Komitmendalammelaksanakan tugas

3. ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur Daerah

Tingginya intensitaspemanfaatansarana danprasarana yangmemiliki kapasitasterbatas

Terbatasnyaanggaran

Kebutuhanorganisasiyangsemakinmeningkat

4. ProgramPeningkatanDisiplin Aparatur

Tingginya tuntutanpelaksanaan tugasaparatur

Kurang/tidakadanya nya rewarddan funishmentterhadap kinerjaaparatur

Komitmendalammelaksanakan tugas

5. ProgramPeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerjadan Keuangan

Tingginya tuntutanpelaksanaan tugasaparatur

Terbatasnyaanggaran

Komitmendalammelaksanakan tugas

6. ProgrampengembanganKomunikasi,Informasi danMedia Massa

1. Terbatasnyainfrastrukturjaringankomunikasi data.

2. Rendahnyakemampuan TIKaparatur, bisnismaupunmasyarakat.

3. Rendahnyadukungankeberlajutanprogram.

1. Penggunaaninfrastrukturyang belumoptimal.

2. Terbatasnyaanggaran

Komitmendalammelaksanakan tugas

7. ProgramPengkajian danpenelitian bidanginformasi dankomunikasi

1. Belumtersedianyakajian TIK untukpercepatanpelayananpublik.

2. Rendahnya

1. Rendahnyamotivasiaparatur, bisnismaupunmasyarakatdalamberkembangnya

1. Komitmen dalammelaksanakantugas.

2. Banyaknya

dukungankeberlajutanprogram.

program TIK.2. Terbatasnya

anggaran3. Belum adanya

petunjukpelaksanaan danteknispenyelenggaraanbidangkomunikasi daninformatika

regulasipusatyangmendukungpengembangankomunikasi daninformatika.

8. Program fasilitaspeningkatan SDMbidang komunikasidan informasi

Terbatasnyafasilitas bagiaparatur

Terbatasnyaanggaran

Komitmendalammewujudkan BangkaBelitungsebagaiCyberisland

9. ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Terbatasnyakemampuan teknisaparatur

Terbatasnyaanggaran

Komitmendalammewujudkan BangkaBelitungsebagaiCyberisland

10. Program KerjasamaInformasi denganMassa Media

Pertumbuhanmedia cetak danelektronik yangcukup tinggi

Terbatasnyaanggaran

Komitmendalammelaksanakan tugas

11. Programmonitoring danevaluasi kegiatanpembangunan

Pembangunan danbatuaninfrastruktur TIKyang tersebar

Terbatasnyaanggaran

Komitmendalammelaksanakan tugas

12. Programpenyempurnaandan pengembanganteknologi informasidan komunikasi

Terbatasnyainfrastrukturjaringankomunikasi data.

Terbatasnyaanggaran

Komitmendalammelaksanakan tugas

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 memuat arah

utama, yaitu: “Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan

kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing

perekonomian”.

Untuk memberikan pengertian urutan sasaran pembangunan jangka

menengah nasional tahun 2010-2014. Dalam Renstra ini dicantumkan

Visi Pemerintah yaitu: “Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan

berkeadilan”. Untuk mencapai Visi tersebut terdapat tiga Misi yang

diemban, yaitu:

1.Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera;

2.Memperkuat pilar-pilar demokrasi; dan

3.Memberkuat dimensi keadilan di semua bidang.

Agenda pokok yang akan dilakukan dalam melaksanakan ketiga Misi

tersebut yaitu:

1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat;

2. Perbaikan tata kelola pemerintahan;

3. Penegakan pilar demokrasi;

4. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi; dan

5. Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Sedangkan rumusan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Tahun 2010-2014 berisi 11 Prioritas Pembangunan Nasional, yaitu:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

2. Pendidikan;

3. Kesehatan;

4. Penanggulangan Kemiskinan;

5. Ketahanan Pangan;

6. Infrastuktur;

7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha;

8. Energi;

9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;

10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik;

11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi.

Mengacu pada visi, misi, agenda pokok dan Prioritas Pembangunan

Nasional serta Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014,

Kementerian Dalam Negeri menetapkan dan melaksanakan 5 (lima)

Prioritas Nasional (PN) yang juga merupakan bagian penugasan yaitu:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

2. Penanggulangan Kemiskinan;

3. Infrastuktur;

4. Iklim Investasi dan Iklim Usaha;

5. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik;

Dalam Permendagri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Rencana

Strategis Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 serta sesuai dengan

lingkup tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan

sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan dalam negeri, dengan

prinsip-prinsip:

1. Desentralisasi dan Otonomi Daerah, yaitu dengan memperkuat

penyelenggaraan pemerintahan daerah guna meningkatkan

pelayanan dan hasil-hasil pembangunan untuk kesejahateraan

masyarakat;

2. Pembangunan berkelanjutan, yaitu keseluruhan proses

pembangunan yang dilakukan saling berkaitan antara kegiatan

sebelumya dengan rencana selanjutnya atau antara kegiatan yang

satu dengan kegiatan lainnya dalam suatu rangkaian tahapan yang

saling terintegrasi;

3. Tata kepemerintahan yang baik, yaitu menerapkan tata pengelolaan

yang baik (good governance) guna membentuk birokrasi yang lebih

profesional dan berkinerja tinggi yang didukung dengan langkah-

langkah reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan

Informasi dan Pemerintahan.

Mengacu Peraturan Menteri Kominfo Nomor

02/PER/M.KOMINFO/1/ 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian

Komunikasi dan Informatika Tahun 2010-2014. memperhatikan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2010-2014, maka Visi

Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu sebagai berikut :

“Terwujudnya Indonesia Informatif menuju masyarakat sejahtera

melalui pembangunan kominfo berkelanjutan, yang merakyat dan

ramah lingkungan, dalam kerangka NKRI”

Makna yang terkandung dalam rumusan Visi Kementerian Komunikasi

dan Informatika tersebut di atas yaitu:

1. Terwujudnya Indonesia Informatif, adalah suatu karakteristik

bangsa yang bercirikan antara lain sudah menyadari, memiliki

pengetahuan dan kemampuan untuk mengakses dan

memanfaatkan serta menyebarkan informasi, dan menjadikan

informasi sebagai tambah dalam peningkatan kualitas kehidupan

masyarakat.

2. Masyarakat sejahtera, adalah keadaan sentosa dan makmur,

selamat, mampu menghadapi segala macam gangguan. Sentosa

mengandung arti berada dalam keadaan aman dan tenteram,

sedangkan makmur dapat diartikan sebagai keadaan serba

berkecukupan atau tidak berkekurangan. Jadi sejahtera tidak

hanya memiliki dimensi fisik atau materi tetapi juga dimensi

rohani.

3. Pembangunan kominfo berkelanjutan, adalah pembangunan

komunikasi dan informatika yang berlangsung terus-menerus dan

berkesinambungan untuk menciptakan keseimbangan kebutuhan

masyarakat pengguna.

4. Pembangunan kominfo yang merakyat adalah ketepatan sasaran

pembangunan kominfo kepada masyarakat pengguna dan

keterjangkauan masyarakat untuk mendapatkan, memanfaatkan,

mengolah dan mengakses informasi sehingga mempercepat

pertumbuhan ekonomi sekaligus mewujudkan daya saing bangsa.

5. Pembangunan kominfo yang ramah lingkungan adalah

penyelenggaraan pembangunan bidang komunikasi dan

informatika secara terintegrasi yang didukung oleh konvergensi

teknologi informasi dan komunikasi yang ramah lingkungan.

6. NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan

bentuk negara yang menjadi cita-cita bersama dan harus

diupayakan dengan sungguh-sungguh.

Rumusan dari Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan

karakteristik komunikasi lancar dan informasi benar menuju

terbentuknya Indonesia informatif dalam kerangka NKRI;

2. Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang

profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi ;

3. Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk

mendukung pembangunan karakter bangsa ;

4. Mengembangkan sistem kominfo yang berbasis kemampuan lokal

yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan ;

5. Memperjuangkan kepentingan nasional kominfo dalam sistem

pasar global.

Dengan sasaran strategis berdasarkan misi yang akan dicapai sesuai

dengan tabel berikut :

Tabel 3.3. Sasaran Strategis yang mendukung misi

M1 Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengankarakteristik komunikasi lancar informasi benar menujuterbentuknya Indonesia informatif dalam kerangka NKRI

S1.1 Meratanya pembangunan sarana dan prasarana pos, komunikasidan informatika di seluruh Indonesia

S1.2 Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informatika yangefektif dan efisien

S1.3 Tersedia dan tersebarnya informasi yang faktual dan berimbang keseluruh pelosok dan lapisan masyarakat Indonesia dalam kerangkaNKRI

M2 Mewujudkan birokrasi layanan pos, komunikasi dan informatikayang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi

S2.1 Terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasidan informatika yang optimal

S2.2 Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informatika yangprofesional dan memiliki integritas moral yang tinggi

S2.3 Tersedianya standar alat dan standar mutu layanan sertamekanisme pengawasan yang akuntabel pada layanan pos,komunikasi dan informatika

M3 Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untukmendukung pembangunan karakter bangsa

S3.1 Tersedianya layanan konten informasi yang edukatif, mencerahkandan memberdayakan masyarakat

S3.2 Terlaksananya pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkankonten informasi edukatif, mencerahkan dan memberdayakanmasyarakat

S3.3 Tercapainya peran-serta aktif masyarakat dan lembaga komunikasidalam penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi edukatif,mencerahkan dan memberdayakan masyarakat

S3.4 Terwujudnya masyarakat informasi yang kritis, produktif, beradab,berdaya saing dan cinta tanah air

M4 Mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yangberbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramahlingkungan

S4.1 Mendorong tumbuhnya iklim penelitian dan pengembangan di bidangkomunikasi dan informatika

S4.2 Mendorong penciptaan sumber daya manusia unggul di bidangkomunikasi dan informatika

S4.3 Mendorong berkembangnya industri komunikasi dan informatikayang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan

S4.4. Mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yangmendorong tumbuh-kembangnya kreatifitas dan inovasi berdasarkankearifan lokal

M5 Memperjuangkan kepentingan nasional komunikasi daninformatika dalam sistem pasar global

S5.1 Mendorong penguatan kapasitas produksi industri komunikasi daninformatika nasional agar mampu bersaing di dunia internasional

S5.2 Mendorong rasa cinta tanah air melalui penggunaan produk dalamnegeri bidang komunikasi dan informatika

S5.3 Meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam perjanjian internasionaldi bidang komunikasi dan informatika

S5.4 Membangun pencitraan positif negara Indonesia di mataInternasional

Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika ProvinsiKepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian

Komunikasi dan Informatika RI

Visi : “Terwujudnya Indonesia Informatif menuju masyarakat sejahtera melaluipembangunan kominfo berkelanjutan, yang merakyat dan ramah lingkungan, dalam

kerangka NKRI”

No. Sasaran JangkaMenengah

Kementerian KominfoRI

PermasalahanPelayanan Dinas

Kominfo

FaktorPenghambat Pendorong

Meratanyapembangunan saranadan prasarana pos,komunikasi daninformatika diseluruh Indonesia

Masih terbatasnyasarana dan prasarana

Keterbatasankewenanganprovinsi

1. Komitmen dalammewujudkanBangka Belitungsebagai Cyberisland.

2. Komitmendalammelaksanakantugas

Terselenggaranyalayanan pos,komunikasi daninformatika yangefektif dan efisien

1. Tidak adakewenanganpenentuan lokasipenyelenggaraanpos.

2. Resiko kontinuitaslayanan.

3. Rekomendasipenyiaran bukansebagai syaratproses perizinan.

1. Keterbatasankewenanganprovinsi.

2. Belum ada SOP.

Kebutuhanmasyarakatterhadap layananpos, komunikasidan informatikayang sangat tinggi.

Tersedia dantersebarnya informasiyang faktual danberimbang ke seluruhpelosok dan lapisanmasyarakat Indonesiadalam kerangka NKRI

Masih rendahnyasinkronisasipelaksanaan programdan kegiatan

Kurangnyakoordinasi dalampenyusunanprogram dankegiatan

Adanya kesamaanfungsi dan peran

Terselenggaranyapengelolaan sumberdaya komunikasidan informatika yangoptimal

1. Masih terbatasnyainfrastrukturjaringan komunikasidata dan rendahkemampuankomunikasi daninformatikaaparatur, duniausaha danmasyarakat.

1. Keterbatasananggaran.

2. Rendahnyakomitmenpengelola sumberdaya komunikasidan informatika.

Adanya kesamaanfungsi dan peran

2. Masih rendahnyadukungankeberkelnjutanprogram.

Tersedianya standaralat dan standarmutu layanan sertamekanismepengawasan yangakuntabel padalayanan pos,komunikasi daninformatika

Belum ada standarmutu layanan danmekanismepengawasan.

1. Belum adaregulasipengawasanlayanan.

2. Keterbatasankapasitassumberdaya.

Kewajibanperlindunganterhadapkonsumen

Tersedianya layanankonten informasi yangedukatif,mencerahkan danmemberdayakanmasyarakat

Keterbatasanketersediaan data.Ketrbatasan anggaran

Belum ada SOPtentang pengelolaandata

1. Kebutuhandata.

2. Keterbukaainformasi publik.

Tercapainya peran-serta aktifmasyarakat danlembaga komunikasidalam penyediaan,penyebaran danpemanfaataninformasi edukatif,mencerahkan danmemberdayakanmasyarakat

Belum optimalnyapemanfaatankomponen mitra kerjadinas kominfo

1. Keterbatasananggaran.

2. Rendahnyakomitmenpengelola sumberdaya komunikasidan informatika.

Adanya kesamaanfungsi dan peran

Mendorongpenciptaan sumberdaya manusia ungguldi bidang komunikasidan informatika

Adanya kesenjanganantara kebutuhandan ketersediaanSDM yang unggul

Penempatan SDMyang tidak sesuaikompetensinya.

Tersedianyafasilitaspeningkatankualitas SDM

Mendorong rasa cintatanah air melaluipenggunaan produkdalam negeri bidangkomunikasi daninformatika

Dominasipenggunaan produksiluar negeri

Terbatasnya produklokal

Tumbuhnyaekonomi kreatifyang menjadikebanggaan lokal

Meningkatkan posisitawar Indonesiadalam perjanjianinternasional dibidang komunikasidan informatika

Belum dilakukansecara optimal

Keterbatasananggaran dankapasitas sumberdaya

Tersedianya mediaelektronik, websitedan non elektronik

Membangunpencitraan positifnegara Indonesia dimata Internasional

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian LingkunganHidup

Ditinjau dari tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup ada

beberapa faktor penghambat antara lain :

a. Keterbatasan infrastruktur pendukung terutama didaerah-

daerah yang dianggap blankspot seperti belum adanya jaringan

telepon, listrik, dll.

b. Luasnya daerah yang harus di layani, melintasi gunung danlautan, sehingga pembangunan infrastruktur menjadi kendalatersendiri.

c. Belum tersosialisasi dengan baik masalah RTRW dan KLHSkepada masyarakat desa/kelurahan.

d. Rendahnya SDM Aparatur di Provinsi yang menangani masalah

RTRW dan KLHS yang sudah di atur.

Sedangkan faktor-faktor pendorong adalah

a. Adanya program vendor penyedia layanan internet untukmenempatkan hotspot-hotspot pada area layanan publik danpusat keramaian dan juga tempat-tempat lainnya yangdianggap perlu.

b. Harga layanan internet yang semakin murah.

c. Adanya kemauan yang kuat dari pemerintah untukmelaksanakan RTRW dan KLHs agar dapat berjalan denganbaik dan optimal.

d. adanya peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaantugas tersebut, adanya kemauan dari pemerintah daerah untukdapat lebih memberikan pelayanan yang baik kepadamasyarakat.

3.5.Penentuan Isu-Isu Strategis

• Pemanfaatan Bidang Pos dan Telematika

• Pemanfaatan Bidang Aplikasi dan Telematika

• Pemanfataan Bidang Sarana komunikasi dan Diseminasi

Informasi

• Penggunaan TIK dalam proses bisnis dan peningkatan

pelayanan pada masyarakat

BAB IV

VISI, MISI, SASARAN , SRTATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan

umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode

perencanaan. Berangkat dari pengertian visi tersebut, maka visi

Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dirumuskan

sebagai berikut: “Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung menjadi Cyber Islands”.

Misi Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dalam rangka mencapai visi Diskominfo Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan

dalam kurun waktu 2007-2012 adalah:

(1). Meningkatkan sarana dan prasarana teknologi informasi dan

komunikasi yang terintegrasi.

(2). Memperluas akses jaringan informasi dan komunikasi

masyarakat.

(3). Meningkatkan sumber daya manusia bidang teknologi

informasi dan komunikasi.

(4). Meningkatkan potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan

masyarakat berbudaya teknologi informasi.

(5). Meningkatkan koordinasi dan konsultasi bidang teknologi

informasi dan komunikasi.

4.2. Sasaran

Sasaran dan target kinerja yang akan dilakukan oleh

Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai

berikut:

(1). Terwujudnya sistem perencanaan jangka pendek dan jangka

menengah dinas terintegrasi dengan perencanaan dinas

Kabupaten/Kota.

(2). Terwujudnya Pelayanan Publik dan Administrasi perkantoran

yang prima

(3). Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

(4). Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur

(5). Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan yang baik

(6). Terwujudnya sarana dan prasarana dan teknologi informasi

yang terintegritas dengan Kabupaten/Kota

(7). Terwujudnya jaringan informasi dan komunikasi masyarakat

yang efektif

(8). Optimalisasi kemampuan SDM dalam teknologi informasi dan

komunikasi

(9). Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

(10). Terwujudnya masyarakat yang berwawasan teknologi

informasi

(11). Terwujudnya sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

pembangunan baik APBD maupun Dekonsentrasi sebagai

rekomendasi untuk kegiatan tahun berikutnya.

(12). Optimalnya koordinasi bidang teknologi informasi dan

komunikasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik

pemerintah kota/kabupaten.

4.3. Strategi dan Kebijakan

Informasi yang dikelola dengan baik akan menghasilkan

pengetahuan yang sangat khas bagi suatu negara, sesuai dengan kondisi

alam dan budaya, sehingga merupakan aset yang sangat berharga.

Pengetahuan tersebut dapat dipergunakan sebagai landasan bagi semua

kegiatan industri, perdagangan, manajemen, maupun sosial sehingga

mampu memberikan nilai tambah yang tinggi bagi output kegiatan-

kegiatan tersebut. Melalui peran pemerintah dalam pemberdayaan

informasi diharapkan dalam jangka panjang akan dapat terbentuk

masyarakat Indonesia yang semua kegiatannya didasarkan pada

pengetahuan, baik yang diperolehnya dari pengalaman sendiri maupun

dari sumber yang memuat pengalaman, pemikiran, analisis orang lain.

Dengan arah kebijakan yang tepat sangat besar harapannya bidang

komunikasi dan informatika akan sangat berperan dalam melakukan

transformasi menuju ke masyarakat pengetahuan tersebut.

Terkait dengan rantai nilai komunikasi dan informatika , perlu

dirumuskan arah kebijakan yang dikaitkan dengan tahap-tahap pada

rantai nilai tersebut supaya nilai tambah yang diberikan pada tiap tahap

rantai nilai adalah maksimal. Dengan mempertimbangkan fenomena

konvergensi dari telekomunikasi, internet dan media yang terjadi saat ini,

kecuali di sektor pos, arah kebijakan bidang komunikasi dan informatika

tidak lagi membedakan adanya sektor-sektor telekomunikasi, pers,

penyiaran, media yang vertikal tersebut mengingat media apa saja telah

dapat dipergunakan untuk menyampaikan informasi apa saja. Dalam era

konvergensi, pemisahan yang justru lebih tampak jelas adalah secara

horisontal yang membedakan sumberdaya, infrastruktur, jasa, dan

kandungan informasi.

Memperhatikan arah dan kebijakan pembangunan serta

pengembangan komunikasi dan informatika, maka rumusan arah

kebijakan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun

2012-2017 ini adalah sebagai berikut:

oMemanfaatkan sumber daya komunikasi dan informatika secara

optimal. Sumberdaya dan struktur teknologi informasi dan

komunikasi adalah sangat terbatas sehingga perlu dimanfaatkan

secara efektif dalam usaha memperoleh hasil yang optimal bagi

keseluruhan pemangku kepentingan yaitu negara, pebisnis dan

masyarakat. Pemberian hak penggunaan sumberdaya tersebut

pada satu sisi harus dilakukan secara selektif dengan komitmen

yang memenuhi asas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; pada

sisi yang lain harus dapat dialokasikan dengan cepat dan

bertanggung jawab.

b. Membentuk iklim penyelenggaraan layanan pos, komunikasi dan

informatika. Untuk menghasilkan layanan pos, komunikasi dan

informatika yang terjangkau, berkualitas dan aman kepada

seluruh masyarakat, diperlukan peran swasta yang memperoleh

izin penyelenggaraan melalui pembukaan peluang usaha oleh

pemerintah sedemikian hingga tercipta pasar dengan sistem

kompetisi yang sehat, yang menguntungkan bagi pengusaha dan

masyarakat.

c. Menentukan standar alat, layanan dan menjaga kepatuhan

penggunaan. Hubungan antar sumber dan pengguna informasi

adalah berbentuk macam-macam jaringan yang tersambung satu

sama lain untuk menghasilkan efisiensi layanan secara nasional.

Untuk menjamin terjadinya interkoneksi jaringan dan

interoperabilitas layanan diperlukan kepatuhan terhadap standar

alat dan layanan beserta pengawasan terhadap praktek lapangan

dalam usaha mencegah terjadinya saling-ganggu.

c. Menyediakan dan menyebarkan informasi yang bermanfaat.

Pemberdayaan informasi oleh pemerintah dilakukan dengan

mengingat fungsi pemerintah sebagai produsen dan penyedia

informasi. Informasi yang dihasilkan oleh pemerintah perlu

dikumpulkan dan dibuat tersedia kepada masyarakat untuk

diambil (pull) pada saat dibutuhkan. Sementara itu, informasi yang

dibutuhkan oleh masyarakat harus juga disebarkan melalui ruang

publik yang harus disediakan oleh semua penyelenggara

komunikasi dan informatika serta ruang privat yang sesuai dengan

peruntukannya.

e. Meratakan layanan informasi dan memberdayakan masyarakat.

Untuk mempercepat pemerataan layanan dan kemampuan

pemanfaatan informasi diperlukan tindakan afirmatif oleh

pemerintah melalui pembangunan infrastruktur, jasa dan

kandungan informasi untuk daerah-daerah yang kurang layak

secara ekonomis bagi penyelenggara. Usaha-usaha pembangunan

kapasitas sumberdaya manusia juga merupakan bagian yang

terkait erat dengan pembangunan fisik untuk mencapai tingkatan

nilai komunikasi yang lebih tinggi sehingga terjadi transformasi

sosial. Dalam hal ini peran lembaga komunikasi sosial didorong

dan dikembangkan melalui pendekatan kearifan lokal.

f. Mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dan

penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika. Untuk

meningkatkan manfaat dari komunikasi dan informasi, diperlukan

sumberdaya manusia yang kompeten sehingga dapat merancang,

menggunakan, dan mengevaluasi metode komunikasi,

pemanfaatan informasi dan teknologi pendukungnya sesuai dengan

kekhasan Indonesia untuk peningkatan produktivitas, inovasi dan

kolaborasi. Di samping itu juga diperlukan kemampuan

sumberdaya manusia dalam melakukan penelitian sehingga dapat

menghasilkan kebijakan yang terbaik bagi semua pemangku

kepentingan dengan melihat pada permasalahan yang dihadapi

dan strategi penyelesaian yang menguntungkan bangsa dan

negara.

h. Mendorong industri TIK dalam negeri. Untuk menjamin

kepentingan bangsa dan negara, penyelenggaraan layanan

komunikasi dan informatika harus dapat dilaksanakan

secara merata oleh bangsa Indonesia dengan cara

mengembangkan industri perangkat, jasa, dan konten

nasional. Dengan demikian rantai pasok kegiatan ekonomi

dalam negeri terkait dengan bidang komunikasi dan

informatika dapat diperpanjang, sehingga efek pengalinya

bertambah besar. Hal ini penting dalam rangka

meningkatkan peran bidang komunikasi dan informatika

dalam perekonomian nasional yang dapat dilihat dari

kontribusi bidang ini terhadap PDB nasional. Makin

panjangnya rantai pasok dalam negeri akan dapat membuat

kontribusi terhadap PDB menjadi semakin tinggi.

Tabel 4.1. Tujuan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatkansarana danprasaranateknologiinformasi dankomunikasiyangterintegrasi.

Terwujudnya sistemperencanaan jangkapendek dan jangkamenengah dinasterintegrasi denganperencanaan dinasKabupaten/Kota.

Menyiapkan SOP,dokumen-dokumenperencanaan danmelakukan koordinasilintas kabupaten/kota

Mengembangkan danmeningkatkankualitas dalampelayananpublik dalammewujudkangoodgovernance danclean goverment

TerwujudnyaPelayanan Publik danAdministrasiperkantoran yangprima

Meningkatkankapasitas aparaturberbasis TIK melaluibimtek, diklat danseminar.

Terwujudnya Menyediakan sarana

peningkatan saranadan prasaranaAparatur

dan prasarana yangmemadai

TerwujudnyaPeningkatan DisiplinAparaturTerwujudnya SistemPelaporan CapaianKinerja danKeuangan yang baik

Meningkatkankapasitas aparaturberbasis kinerja dankeuangan melaluibimtek, diklat danseminar.

Terwujudnya saranadan prasarana danteknologi informasiyang terintegritasdenganKabupaten/Kota

Menyediakan saranadan prasarana TIKyang dapat terintgrasidengankabupaten/kota

Memperluasakses jaringaninformasi dankomunikasimasyarakat.

Terwujudnya jaringaninformasi dankomunikasimasyarakat yangefektif

Membangun pusatdata center, callcenter, media centeryang terintegrasi kewebsitebabelprov.go.id.

Mengembangkan danmenerapkanteknologiinformatika danmemanfaatanIPTEK sebagaiakses informasi.

Meningkatkansumber dayamanusia bidangteknologiinformasi dankomunikasi.

Optimalisasikemampuan SDMdalam teknologiinformasi dankomunikasi

Meningkatkankapasitas SDMberbasis TIK melaluibimtek, diklat danseminar kepadamasyarakat umum.

Mengembangkan danmenerapkanteknologiinformatika danmemanfaatanIPTEK

MeningkatnyaKapasitas SumberDaya Aparatur

Meningkatkankapasitas aparaturberbasis TIK melaluibimtek, diklat danseminar.

Meningkatkanpotensimasyarakatdalam rangkamewujudkanmasyarakatberbudayateknologiinformasi.

Terwujudnyamasyarakat yangberwawasan teknologiinformasi

Meningkatkankapasitas aparaturdan kelompokmasyarakat melaluibimtek, diklat,sosialisasi, workshop,pembinaan danseminar.

Mengembangkan danmenerapkanteknologiinformatika danmemanfaatanIPTEK

Meningkatkankoordinasi dankonsultasibidangteknologiinformasi dankomunikasi.

Terwujudnya sistempengendalian danevaluasi pelaksanaanpembangunan baikAPBD maupunDekonsentrasisebagai rekomendasiuntuk kegiatan tahunberikutnya

Membangun aplikasipengendalian danevaluasipembangunan melaluiintegrasi aplikasi yangsudah ada.

Mengembangkan danmenerapkanteknologiinformatika danmemanfaatanIPTEK melaluikerjasamastrategis.

Optimalnyakoordinasi bidangteknologi informasidan komunikasi diProvinsi KepulauanBangka Belitung baikpemerintahkota/kabupaten

Membangun sistemkemitraan aplikasiantar SKPD danpengembanganaplikasi melaluikerjasama denganmitra pendidikanmaupun lembaga

perguruan tinggi

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sasaran pembangunan pada akhir periode 2012-2017 yang

telah dirumuskan akan dicapai melalui program-program

pembangunan sebagai berikut:

1) Bidang Pos dan Telekomunikasi

Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos danInformatika.Dengan memperhatikan sasaran dan arah kebijakan, program

pembangunan pertama diarahkan pada penyusunan kebijakan dan

regulasi demi terciptanya penggunaan dan pemanfaatan sumber

daya komunikasi dan informatika yang dalam hal ini populer

disebut telematika (telekomunikasi, media, dan informatika) yang

seoptimal mungkin. Menciptakan kepatuhan terhadap pelaksanaan

perundang-undangan penyiaran Pembangunan sarana dan

prasarana telematika yang berbasis pada efisiensi dan efektivitas

pemanfaatan sumber daya, dilaksanakan melalui penguatan semua

sarana prasarana yang diperlukan pada tahapan produksi

komunikasi dan informatika , sektor yang terkait langsung dengan

bidang komunikasi dan informatika seperti sektor pos, sektor

telekomunikasi, sektor penyiaran, sektor aplikasi dan sektor

informasi publik dengan memperhatikan kecenderungan

konvergensi antar sektor tersebut. Dengan kebijakan dan regulasi

yang tepat dan sesuai, diharapkan akan terjadi pemakaian bersama

(sharing) sumber daya, sarana dan prasarana komunikasi dan

informatika secara nasional, dengan sasaran pemanfaatan seoptimal

mungkin untuk kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya

peningkatan standarisasi dan sertifikasi alat dan perangkat

telekomunikasi akan dilaksanakan secara aktif dalam menjaga

terlaksananya kewajiban interkoneksi dan interoperabilitas secara

berkesinambungan. Melalui efisiensi nasional ini, diharapkan

industri akan mampu memberikan keterjangkauan harga bagi

seluruh rakyat Indonesia tanpa intervensi langsung pemerintah,

dan tetap memberikan daya tarik yang baik bagi investor di bidang

komunikasi dan informatika.

Kebijakan dan regulasi yang dibuat selain dirancang untuk menjaga

keterjangkauan harga juga dibarengi dengan peningkatan kualitas

dan keamanan layanan, serta mendorong terjadinya faktor

persaingan yang sehat antar penyelenggara. Kebijakan dan regulasi

tentang standar kualitas layanan dan standar keamanan layanan

disusun oleh pemerintah dan terus ditingkatkan sesuai dengan

kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Pengawasan

kesesuaian operasional terhadap standar terus dipantau yang

disertai dengan aturan sanksi yang memadai bagi pelanggaran yang

terjadi dalam usaha melindungi masyarakat.

2) Bidang Aplikasi dan Telematika

Program Pengembangan Aplikasi Informatika

Dalam mengupayakan semua sumber daya komunikasi dan

informatika dapat berfungsi dan digunakan dilaksanakan dengan

baik, diperlukan dukungan kapabilitas nasional baik SDM maupun

industri melalui serangkaian program penguatan sumber daya

manusia dan penguatan rantai pasok industri penunjang.

Perwujudan kapabilitas nasional ini diarahkan pada penciptaan

sumber daya manusia unggul yang mampu menjadi tenaga ahli dan

tenaga trampil untuk mengisi lapangan kerja di bidang komunikasi

dan informatika , serta membina masyarakat agar mampu berperan

aktif dalam lalu lintas komunikasi dan informatika baik dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara, maupun secara aktif berperan

serta dalam percaturan kehidupan antar bangsa.

Terkait dengan hal tersebut, dalam pengembangan aplikasi

telematika yang dapat menciptakan partisipasi, transparansi dan

akuntabilitas kepada masyarakat, maka hal yang harus

dikembangkan ialah pembangunan sistem layanan kepemerintahan

(e-Government) yang terintegrasi dan memiliki interoperabilitas yang

mampu menciptakan sistem e-Government nasional, sekaligus

bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh layanan publik

yang makin baik. Selain hal-hal tersebut di atas, dalam perwujudan

kapabilitas nasional juga harus diupayakan melalui upaya

peningkatan sistem keamanan komunikasi dan informatika nasional

yang akan sangat berpengaruh terhadap keamanan data dan

jaringan, serta berkemampuan keamanan yang mampu membentuk

jati diri bangsa yang berbudaya dan bermoral, sehingga dapat

membangun harga diri bangsa dalam pergaulan masyarakat

internasional. Hal tersebut juga akan mampu menjadi pendorong

utama dalam memajukan daya saing bangsa melalaui

pengembangan sektor industri komunikasi dan informatika nasional

yang bertaraf internasional.

Program peningkatan pengembangan TIK berbasis lokal termasuk

industri konten, adalah program yang dimaksudkan untuk

menciptakan kapabilitas nasional yang ditunjukkan oleh tumbuh

dan berkembangnya industri penunjang bidang komunikasi dan

informatika yang ditopang oleh kemampuan menghasilkan dan

menggunakan produk dalam negeri yang berdasar atas potensi

sumber daya alam, sumber daya kultural dan capaian ilmu

pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan anak bangsa. Program

tersebut diwujudkan melalui penciptaan produk-produk, baik

berupa perangkat, jasa, ataupun konten yang berkualitas dengan

didukung oleh iklim industri yang sehat dengan kemampuan

promosi serta pemasaran yang tepat.

3) Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi

Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik

Pembentukan masyarakat informatif melalui penyediaan,

penyebaran dan pemanfaatan informasi, dilaksanakan oleh

pemerintah yang secara aktif mengumpulkan informasi bermanfaat

untuk dapat diakses oleh masyarakat; menyebarkan informasi

bermanfaat secara merata kepada seluruh elemen masyarakat.

Pembentukan program pembentukan masyarakat informasi, dari

sisi pasokan dilaksanakan melalui program penyebaran informasi

publik yang bermanfaat bagi pengembangan kapabilitas masyarakat

dan program peningkatan implementasi e-government sampai

tingkat daerah.

Sedang dari sisi kebutuhan, pembentukan masyarakat informasi

dilaksanakan melalui program pemberdayaan masyarakat sehingga

dapat memperoleh manfaat yang maksimal dari informasi yang

dikomunikasikan, termasuk penguasaan teknologi yang dibutuhkan

untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dalam kaitannya

dengan sektor yang lain seperti: sektor pertanian, kehutanan dan

perikanan; sektor kesehatan dan lingkungan hidup; sektor

pendidikan; sektor pertahanan dan kemananan; sektor industri,

perdagangan dan tenaga kerja dll, maka bidang komunikasi dan

informatika diarahkan pada penguatan kapasitas layanan informasi

publik yang berkualitas dan penggunaan sumber daya yang

seefisien mungkin melalui sinergi program dan integrasi proses

komunikasi dan informatika.

Pada akhirnya, ketersediaan layanan informasi publik yang

berkualitas dan diakses secara mudah dan cepat merupakan

sebagai salah satu ciri khas masyarakat informasi yang sejahtera

dan memiliki daya saing. Kondisi tersebut sejalan dengan

dilaksanakannya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik

yang mulai efektif mulai berlaku pada Mei 2010. Dalam program

pengembangan informasi publik, selain sebagai eksekutor,

pemerintah juga berfungsi sebagai regulator yang memungkinkan

bagi pemerintah untuk dapat memperoleh ruang publik yang

memadai dalam penyebaran informasi, dana yang cukup untuk

menjalankan fungsi penyebaran, pembelajaran, pemberdayaan dan

pemerataan informasi kepada masyarakat, Selain itu, pemerintah

melalui regulasi yang dibuatnya diperlukan untuk menjaga ruang

privat masyarakat tidak dipergunakan untuk lalu lintas informasi

yang tidak dikehendakinya.

4). Program Penelitian dan Pengembangan SDM Kominfo

Dalam rangka mengembangkan sistem komunikasi dan informatika

yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan

ramah lingkungan diperlukan dukungan penelitian dan

pengembangan dan pengembangan SDM Kominfo. Penelitian dan

pengembangan meliputi aspek-aspek regulasi, teknologi dan pasar.

Untuk itu perlu didorong tumbuhnya iklim penelitian dan

pengembangan di bidang Kominfo. Di bidang pengembangan SDM

Kominfo diarahkan untuk penciptaan SDM unggul melalui

serangkaian kegiatan pengembangan SDM Kominfo.

Untuk mencapai hal tersebut di atas, dalam rangka mencapai

tujuan ketujuh yaitu tercapainya sertifikasi 4980 tenaga kerja TIK

berbasis standar kompetensi kerja (lihat halaman 26), harus

dikembangkan standar kompetensi kerja secara nasional, regional,

internasional maupun berbasis vendor beserta kurikulumnya,

selanjutnya perlu dikembangkan pusat pelatihan TIK serta fasilitasi

sertifikasi TIK SDM TIK. Juga perlu dilakukan usaha-usaha yang

menjembatani (bridging)lulusan perguruan tinggi TIK agar dapat

bekerja di industri TIK. Selanjutnya perlu dikembangkan kerjasama

regional yang memungkinkan tenaga kerja TIK nasional bisa bekerja

lintas regional yang memungkinkan tenaga kerja TIK nasional bisa

bekerja lintas negara sesuai dengan kompetensi TIK yang mutual

recognition.

Untuk mengukur seberapa baik kinerja masing-masing satuan

kerja secara keseluruhan dalam melaksanakan rencana kerja

strategis, masing-masing kegiatan telah dibuatkan indikator kinerja

output maupun indikator kinerja outcome. Indikator kinerja output

dan indikator kinerja outcome beserta target pencapaian masing-

masing digabungkan dengan rencana kegiatan yang telah disusun,

baik untuk kegiatan prioritas maupun kegiatan penunjang.

Untuk menuju Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana

tersebut, perlu ditetapkan terlebih dahulu Indikator Kinerja Program

sebagai Indikator Sasaran Pembangunan yang ingin dicapai pada

akhir periode pembangunan 2012-2017, yaitu sebagai berikut :

Indikator Kinerja Pos dan Telekomunikasi

Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

1) Meningkatnya pengelolaan sumber daya Pos dan Informatika ;

2) Meningkatnya ketertiban dan kepatuhan pengguna sumber daya

Pos dan Informatika terhadap regulasi yang terkait dengan

pemanfaatan sumber daya tersebut ;

3) Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan

sumber daya Pos dan Informatika ;

4) Meningkatnya tumbuh-kembangnya industri Pos dan Informatika

dalam negeri yang menghasilkan produk yang layak secara teknis

;

5) Tercapainya standar kelayakan teknis dan kualitas layanan Pos

dan Informatika bertaraf internasional ;

6) Meningkatnya interoperabilitas pada layanan perangkat, aplikasi

dan konten;

7) Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap regulasi

pemanfaatan sumber daya dan standardisasi pos dan

informatika.

Indikator Kinerja Program Aplikasi dan Telematika

1) Meningkatnya perluasan penerapan dan peningkatan kualitas

layanan aplikasi e-government pada instansi pemerintah pusat

dan daerah ;

2) Meningkatnya perluasan penerapan dan peningkatan kualitas

layanan dan keberagaman layanan aplikasi e-business terutama

bagi pelaku usaha kecil menengah / UKM dll ;

3) Meningkatnya keberagaman aplikasi dan konten sehat bagi

masyarakat ;

4) Meningkatnya keteraturan, ketertiban dan keamanan

pemanfaatan layanan aplikasi dan konten ;

5) Meningkatnya produktifitas pemanfaatan sarana dan prasarana

aplikasi telematika pada kegiatan ekonomi dan peradaban.

Indikator Kinerja Program Sarana komunikasi dan Diseminasi

Informasi

1) Meningkatnya ketersediaan dan keberagaman konten informasi

publik yang bersifat mendidik, mencerahkan, memberdayakan

dan dalam kerangka NKRI ;

2) Meningkatnya kelancaran komunikasi dan informasi publik

kepada masyarakat dan semakin terakomodasinya aspirasi

masyarakat dalam perumusan kebijakan publik ;

3) Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam menjangkau

informasi publik;

4) Meningkatnya pemanfaatan ruang publik (publik equal

opportunity) sebagai media komunikasi masyarakat dalam

mempertemukan aspirasi berbagai pihak dalam masyarakat ;

5) Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam

membangun socio-harmony, National Character Building dan

ketahanan masyarakat dalam kerangka NKRI melalui media

komunikasi publik ;

6) Meningkatnya citra positif Indonesia di tingkat internasional ;

7) Meningkatnya peran lembaga komunikasi dalam penyebaran

informasi.

Indikator Kinerja Program Penelitian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika

1) Meningkatnya karya-karya riset dalam bidang komunikasi dan

informatika yang bermanfaat dan terpercaya ;

2) Meningkatnya pemanfaatan karya riset oleh masyarakat dan

industri ;

3) Meningkatnya hasil karya riset yang mengakomodasi kebutuhan

konsumen ;

4) Meningkatkan karya riset menjadi acuan penyusunan kebijakan

publik bidang komunikasi dan informatika ;

5) Berkembangnya TIK nasional berbasis riset TIK ;

6) Meningkatnya kualitas dan kuantitas jumlah SDM komunikasi

dan informatika yang profesional sesuai kompetensi dan profesi

bidang komunikasi dan informatika ;

Program-program pembangunan yang terkait dengan tugas dan

fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika tersebut terdiri dari:

1) Kelompok Program Utama/Prioritas:

a. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik.

b. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media

Massa.

c. Program Penyelesaian Restrukturisasi Pos dan Telematika.

d. Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan

Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika.

e. Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan

Teknologi Informasi dan Komunikasi.

4) Pendukung Kelompok Program Pendukung/Penunjang

a. Program Penerapan Kepemerintahan yang baik.

b. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas aparatur

Negara.

c. Program Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan.

d. Program pengelolaan Sumber Daya Manusia aparatur.

e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara.

f. Program Pendidikan Kedinasan.

Kelompok sasaran

• Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan

karakteristik komunikasi lancar informasi benar menuju

terbentuknya Indonesia informatif dalam kerangka NKRI

• Mewujudkan birokrasi layanan pos, komunikasi dan

informatika yang professional dan memiliki inegritas moral

yang tinggi

• Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif

untuk mendukung pembangunan karakter bangsa

• Mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yang

berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan

ramah lingkungan

• Memperjuangkan kepentingan nasional komunikasi dan

informatika dalam sistem pasar global

BAB VIINDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

5.1. Pola Penyelenggaraan

Sasaran Strategis dalam Renstra Dinas Komunikasi dan

Informatika Tahun 2012-2017 diarahkan dan dikendalikan

oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, serta

dilaksanakan oleh seluruh Unit Kerja lingkup Dinas

Komunikasi dan Informatika Seluruh esselon III diwajibkan

untuk menjabarkan Renstra Dinas Komunikasi dan

Informatika 2012-2017 kedalam Kegiatan sesuai dengan

program.

Renstra Dinas Komunikasi dan informatika 2012-2017

bersifat fleksibel dan dapat berubah dengan

mempertimbangkan hasil evaluasi atas kondisi obyektif yang

berkembang dan berkaitan dengan keperluan strategis yang

mendesak.

Hal-hal yang berkembang, belum terakomodir, dan kemudian

isu pokok baru terkait lingkup Tugas Dinas Komunikasi dan

Informatika segera diinventarisir oleh masing-masing

Sekretaris dan Kepala Bidang untuk selanjutnya menjadi

bahan masukan dan catatan perbaikan, dan disampaikan

kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk

ditindaklanjuti.

Posisi Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

Tahun 2012-2017 adalah bagian dari manajemen keseharian

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung dalam periode tersebut.

Untuk melaksanakan kebijakan strategis Renstra Dinas

Komunikasi dan Informatika 2012-2017, organisasi

pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

Tabel Organisasi Pelaksanaan Rencana StrategisDinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka

BelitungTahun 2012-2017

No Pejabat Pelaksana Kedudukan

1. Kepala Dinas Komunikasi danInformatika

Penanggungjawab Umumdan Pengendalian Program

2. Sekretaris Dinas Komunikasidan Informatika

PenanggungjawabPelaksanaan danPengendalian Program

3. Para Kepala Bidang diLingkungan Dinas Komunikasidan Informatika.

PenanggungjawabPelaksanaan danPengendalian Kegiatan

5.1.2. Pengukuran Hasil

Pengukuran hasil dilaksanakan dalam bentuk pengukuran kinerja yang

sekaligus dirangkaikan dengan pelaksanaan evaluasi kinerja guna

mendukung peningkatan kualitas perencanaan kebijakan dan manajemen

kinerja serta akuntabilitasnya.

Berdasarkan reformasi perencanan dan penganggaran, pengukuran hasil

dilakukan terhadap capaian kinerja atas indikator dan target kinerja

program yang disusun melalui proses restrukturisasi program dan

selanjutnya ditetapkan sebagai acuan dalam Renstra Dinas Komunikasi

dan Informatika 2012-2017.

Untuk dimensi perencanaan tahunan, indikator kinerja Renstra Dinas

Komunikasi dan Informatika 2012-2017 diuraikan kedalam Rencana

Kerja Tahunan (RKT) yang memuat ukuran capaian atas sasaran strategis

yang akan dicapai pada tahun rencana. Penjabarannya pada setiap eselon

III dilakukan melalui indikator kinerja masing-masing bidang kerja.

5.1.3. Konsistensi Dokumen Perencanaan

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2012-2017 merupakan

penjabaran dari Renstra Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2012-2017. Selanjutnya pada perencanaan tahunan, Renja Dinas

Komunikasi dan Informtika sebagai dokumen perencanaan tahunan,

harus mengacu pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2012-

2017, serta memperhatikan arahan pada Peraturan Presiden tentang

Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (RKP)

pada tahun bersangkutan. Untuk itu dokumen perencanaan ini menjadi

acuan penyusunan Renstra bagi unsur-unsur pelaksana pembangunan

lingkup eselon III Dinas Komunikasi dan Informatika.

5.1.4. Kontingensi

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2012-2017 disusun

berdasarkan baseline kegiatan lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika

tahun 2011 dengan sejumlah asumsi pada situasi yang sangat dinamis

dan direkam sesuai perkembangan kondisi terkini serta perspektif dalam

kurun waktu lima tahun kedepan. Untuk mengantisipasi perubahan yang

sangat cepat dan membutuhkan penanganan mendesak, perlu

diperhitungkan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam aspek

operasional termasuk hal-hal yang bersifat force majeur .

5.1.5 Pemantauan dan Pengendalian

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu

: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian

pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Kegiatan

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

rencana merupakan bagian-bagian dari fungsi manajemen, yang saling

terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keempatnya saling

melengkapi dan masing-masing memberi umpan balik serta masukan

kepada yang lainnya. Perencanaan yang telah disusun dengan baik, tidak

ada artinya jika tidak dapat dilaksanakan. Setiap pelaksanaan rencana

tidak akan berjalan lancar jika tidak didasarkan kepada perencanaan

yang baik. Sejalan dengan itu, serta meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan program pembangunan perlu dilakukan

pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.

Pemantauan dimaksudkan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan

rencana pelaksanaan pembangunan; mengidentifikasi serta

mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk

dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pengendalian dilakukan dengan

maksud untuk dapat menjamin bahwa pelaksanaan rencana

pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,

sedangkan kegiatan

Tindak lanjut pemantauan dan pengendalian merupakan kegiatan atau

langkah-langkah operasional yang ditempuh berdasarkan pada hasil

pelaksanaan kegiatan dan pengawasan untuk menjamin agar pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan acuan dan rencana yang telah ditetapkan, antara

lain : melakukan koreksi atas penyimpangan kegiatan, akselerasi atas

keterlambatan pelaksanaan, ataupun klarifikasi atas ketidak-jelasan

pelaksanaan rencana. Dalam konteks ini, Dinas Komunikasi dan

Informatika melengkapi aktivitas pemantauan melalui pelaksanaan

kegiatan pengawasan program (WASGRAM) secara terpadu oleh

Inspektorat. Kegiatan WASGRAM dilaksanakan guna memastikan

tersusunnya program kerja Satuan-Satuan Kerja di lingkungan Dinas

Komunikasi dan Informatika yang realistik sesuai tupoksi masing-masing

sehingga dapat memberikan landasan yang kuat bagi Dinas untuk

melaksanakan program-program pembangunan di bidang komunikasi dan

informatika secara efektif dan sustainable. Sedangkan kegiatan “Gelar

Pengawasan” merupakan upaya dalama rangka memastikan

ditindaklanjutinya temuan-temuan hasil pengawasan dan pemeriksaan

yang dilaksanakan baik oleh aparatur pengawasan internal (Inspektoral)

maupun oleh aparatur penagwasan eksternal, sebagai muara dari

kegiatan pengawasan.

Selain itu, dalam rangka mengoptimalkan dukungan pengawasan

terhadap program-program Dinas Komunikasi dan Informatika yang

bersifat startegis, pengawasan fungsional oleh Inspektorat juga akan lebih

diarahkan kepada jenis “pengawasan terhadap masalah yang menjadi

fokus perhatian Pimpinan Dinas Komunikasi dan Iformatika.

Kegiatan pemantauan dan pengendalian dilakukan melalui metode yang

sistematis, meliputi :

1) Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan

pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai

dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari

untuk perbaikan rencana pembangunan pada masa yang akan datang.

Di dalam pelaksanaannya, kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada

berbagai tahapan yang berbeda, yaitu : (1) evaluasi pada tahap

perencanaan (ex-ante), yaitu evaluasi dilakukan sebelum

ditetapkannya rencana pembangunan, dengan tujuan untuk memilih

dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan

kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan

sebelumnya; (2) evaluasi pada tahap pelaksanaan (on-going), yaitu

evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan

untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana

dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya; (3)

evaluasi pada pasca pelaksanaan (ex-post), yaitu evaluasi yang

dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir, yang diarahkan

untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/ hasil/ dampak) program

mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan.

Evaluasi ini digunakan menilai efisiensi (keluaran dan hasil

dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap

sasaran) ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan dari suatu

program.

2) Laporan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting di alam

proses pelaksanaan program dan kegiatan. Kegiatan ini dilakukan

untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada

pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai

dengan kondisi yang terjadi serta penetuan kebijakan yang relevan. Di

dalam pelaksanaannya kegiatan pelaporan dilakukan secara berkala

dan berjenjang. Berkala maksudnya ialah bahwa laporan dilakukan

setiap bulanan , 3 (tiga) bulan (triwulan), dan 6 (enam) bulan

(semester) atau tahunan.

Sedangkan berjenjang maksudnya ialah, bahwa laporan dilaksanakan

dari satu unit kerja paling bawah dalam organisasi sampai kepada

pucuk pimpinan organisasi.

Selain itu laporan juga harus dilakukan kepada masyarakat, baik

secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif dimaksudkan agar

setiap unit organisasi menyebarluaskan informasi kepada masyarakat

luas melalui media cetak/elektronik. Sedangkan laporan secara pasif

dimaksudkan agar setiap organisasi perlu mengembangkan media

penyebarluasan informasi melalui situs informasi, sehingga dapat

diakses oleh masyarakat luas. Untuk mendapatkan hasil yang dapat

memberikan informasi secara maksimal diperlukan bentuk format

pelaporan yang memadai sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan perlu dipantau secara periodik melalui

mekanisme pelaporan, agar target yang telah ditetapkan dalam

rencana dapat dicapai.

Terkait dengan pelaksanaan laporan tersebut, Kementerian

Komunikasi dan Informatika melaksanakan sistem pelaporan melalui

format Laporan bulanan, triwulan, tahunan dan LAKIP, dilengkapi

dengan sistem pengendalian melalui rapat monitoring dan evalasi

secara periodik dan bertahap. Hasil pemantauan ini dipergunakan

sebagai bahan evaluasi untuk keperluan pengendalian apabila terjadi

penyimpangan dari target yang telah ditetapkan. Evaluasi dan

pengendalian ini dilakukan dalam bentuk rapat kerja yang diikuti oleh

semua penanggung jawab kegiatan.

Tidak kalah pentingnya dari keseluruhan aktivitas Dinas

Komunikasi dan Informatika adalah terlaksananya kegiatan

pembangunan bidang komunikasi dan informatika secara efektif dan

akuntabel. Efektif mengandung makna bahwa hasil-hasil

pembangunan tersebut mencapai sasaran yang telah ditetapkan,

sedangkan akuntabel merujuk pada upaya mencapai sasaran tersebut

dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan, khususnya dalam

pengelolaan anggaran pemerintah untuk bidang komunikasi dan

informatika. Terkait dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan

Informatika telah menetapkan komitmen untuk dalam hal pengelolaan

keuangan negara memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

dari BPK-RI. Upaya ke arah tersebut akan memperoleh dukungan

sepenuhnya dari kegiatan asistensi penyusunan Laporan Keuangan

dan review atas Laporan Keuangan seluruh Satuan Kerja di

lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika oleh nspektorat.

.Upaya mencapai akuntabilitas yang tinggi akan banyak bergantung

pada tingkat profesionalisme dan integritas moral dari aparatur

pelaksananya..

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2012 - 2017

dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Kegiatan-kegiatan yang belum

dapat dilaksanakan secara maksimal pada tahun 2011 akan dikompensasikan

pada pelaksanaan Renstra 2012-2017

Oleh karena itu, pembuatan Rencana Satrategis (Renstra) Tahun 2012-

2017 adalah suatu kegiatan yang sangat penting. Kegagalan pencapaian

sasaran-sasaran pada tahun-tahun awal pelaksanaan Renstra akan

menyebabkan sasaran Rencana Strategis tahun 2012 – 2017 tidak tercapai.

Penyusunan Renstra 2012-2017 dilakukan dengan mengacu pada capaian

Sasaran Strategis tahun 2007 – 2011 dan kondisi dinamis lingkungan

Pemerintah. Rencana Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika yang terdapat

di dalam Renstra Tahun 2012-2017 dan anggaran yang dibutuhkan telah

berhasil disusun dengan dilengkapi prognosis. Dengan demikian menjadi jelas

apakah setiap Sasaran Strategis sudah ada kegiatan yang melaksanakannya.

Target-target pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2012-2017

dibuat cukup menantang. Diperlukan kerja keras dan sinergi semua pihak agar

target-target tersebut dapat dicapai.

Agar pelaksanaan Kegiatan selalu berada pada jalur yang benar, maka

pelaksanaan Renstra perlu dimonitoring dan dievaluasi secara periodik. Rapat

Kerja evaluasi pencapaian target-target akan dilakukan pada Bulana, triwulan,

semesteran dan tahunan serta dioptimalkan dengan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

TABEL IMATRIKULASI KETERKAITAN MISI, STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO VISI MISI SASARAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN

2012 2013 2014 2015 2016 2017(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Terwujudnya ProvinsiKepulauanBangkaBelitungmenjadiCyberIsland

1. MeningkatkanSarana danPrasaranaTeknologiInformasi danKomunikasi yangTerintegrasi.

Terwujudnya sistemperencanaan jangkapendek dan jangkamenengah dinasterintegrasi denganperencanaan dinasKabupaten/Kota.

Program Penyediaandokumen perencanaan

Penyusunan Renstra SKPD √ √

Penyelenggaraan sinkronisasi Program √ √ √ √

TerwujudnyaPelayanan Publik danAdministrasiperkantoran yangprima

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat √ √ √ √Pengadaan Kendaraan dinas/operasional √ √Pengadaan Mebeleur √ √Penyediaan jasa komunikasi, PDAM danPLN

√ √ √ √ √

Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan kantor

√ √

Penyediaan jasa kebersihan kantor √ √ √ √ √Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

√ √ √ √ √

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luardaerah

√ √ √ √ √

Pengadaan Alat Tulis Kantor √ √ √ √ √Pengadaan buku bacaan dan buku UUuntuk perpustakaan kantor

√ √ √ √

Penyediaan makan minum kantor √ √ √ √ √Penyediaan peralatan rumah tangga kantor √ √ √ √Penyediaan jasa administrasi keuangan √ √ √ √ √Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas

√ √ √ √ √

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja √ √ √ √Penyediaan Bahan Logistik Kantor √ √ √ √

Terwujudnyapeningkatan saranadan prasaranaAparatur

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur Daerah

Pembangunan Gedung Kantor √Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional √ √Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor √ √Pengadaan Meubelair √ √Pengadaan Peralatan Gedung Kantor √ √

NO VISI MISI SASARAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN

2012 2013 2014 2015 2016 2017(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Pemeliharaan Ruti/Berkala Gedung Kantor √ √ √ √Pemeliharan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional

√ √ √ √

Pemeliharan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor

√ √ √ √

Pemeliharan Rutin/Berkala MeubelairKantor

√ √ √ √ √

TerwujudnyaPeningkatan DisiplinAparatur

Program PeningkatanDisiplin Aparatur

Pengadaan Mesin Absensi √Pengadaan Pakaian Dinas besertaperlengkapannya

√ √

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan √ √Pengadaan Pakaian Korpri √ √Pengadaan Pakaian Khusus Hari-haritertentu

√ √

Terwujudnya SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuanganyang baik

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD

√ √ √ √

Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteran

√ √ √ √

Penyusunan Pelaporan Prognosis RealisasiAnggaran

√ √ √ √

Penyusunan Pelaporan Keuangan AkhirTahun

√ √ √ √

Terwujudnya saranadan prasarana danteknologi informasiyang terintegritasdenganKabupaten/Kota

ProgrampengembanganKomunikasi, Informasidan Media Massa

Fasilitasi penyempurnaan peraturanperundang penyiaran dan KMIP

√ √ √ √

Pengembangan e-Gov √ √ √ √Pembinaan dan Pengembangan JaringanKomunikasi dan Informasi

√ √ √ √

Pembinaan dan Pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi

√ √ √ √

Penelitian dan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi

√ √ √ √

Pengadaan alat audio dan komunikasi √ √Perencanaan dan pengembangankebijakan komunikasi dan informasi

√ √ √ √

Pembangunan dan PengembanganJaringan Hot Zone Komplek PerkantoranProvinsi

√ √

Pembangunan dan PengembanganJaringan Hot Spot Layanan Publik

√ √ √ √

Pengadaan Server DNS Lokal √ √

NO VISI MISI SASARAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN

2012 2013 2014 2015 2016 2017(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Pengadaan Host Colocation Server √ √Peningkatan Koneksi Bandwide Internet √ √ √ √Peningkatan dan Pengintegrasian PortalPemerintah Daerah

√ √ √ √

Pembangunan dan Peningkatan JaringanLAN dan WAN

√ √ √ √

Pengadaan Alat-alat Persandian √ √ √Pengadaaan Peralatan Jaringan LAN danWAN

√ √ √

Pengadaan Perangkat Komputer √ √Pengadaan Data Centre √ √Pembangunan Jaringan TeresterialRegional (kabupaten/kota)

√ √ √ √

Peningkatan Interkoneksi JaringanTeresterial Regional (kecamatan/desa)

√ √ √

Pengadaan GPS √ √Pembangunan dan Pengembangan TVRIBangka Belitung

√ √

Pembangunan dan Pengembangan MediaCentre

√ √

Pengadaan Mobil Cyber √Operasionalisasi dan optimalisasi mobilcyber

√ √ √ √

Operasionalisasi Komisi Informasi Daerah √ √ √ √

2. Memperluas aksesjaringan informasidan komunikasimasyarakat

Terwujudnya jaringaninformasi dankomunikasimasyarakat yangefektif

Program Pengkajiandan penelitian bidanginformasi dankomunikasi

Pengkajian dan penelitian bidang informasidan komunikasi

√ √ √ √

Pengkajian dan pengembangan sisteminformasi

√ √ √ √

Pengkajian dalam rangka pemberian izindan rekomendasi penyelenggaraan jasatelekomunikasi

√ √ √ √

Pengawasan/Pengendalian terhadappenyelenggaraan layanan jasatelekomunikasi

√ √ √ √

Pengkajian dalam rangka pemberianrekomendasi kelayakan teknis izinpenyelenggaraan televisi.

√ √ √ √

Pengkajian dalam rangka pemberianizin/rekomendasi penyelenggaraan jasa

√ √ √ √

NO VISI MISI SASARAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN

2012 2013 2014 2015 2016 2017(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

pos dan sejenis pos3. Meningkatkan SDM

bidang teknologiinformasi dankomunikasi

Optimalisasikemampuan SDMdalam teknologiinformasi dankomunikasi

Program fasilitaspeningkatan SDMbidang komunikasi daninformasi

Pendidikan dan pelatihan SDM bidangteknologi informasi dan komunikasi

√ √ √ √

Bimbingan Teknis di bidang saranatelekomunikasi, pelayanan telekomunikasi,kinerja operasi telekomunikasi,telekomunikasi khusus dan kewajibanpelayanan universal skala wilayah

√ √ √ √

Bimbingan Teknis di bidang standar posdan telekomunikasi, standar teknikkomunikasi radio, standar pelayanan posdan telekomunikasi dan penerapan standarpos dan telekomunikasi

√ √ √ √

Bimbingan Teknis di bidang Persandian √ √ √ √Bimbingan teknis di bidang pengelolaandata/informasi pembangunan

√ √ √ √

Pembinaan dan Pengawasan KoordinasiJaringan Komunikasi Sandi Daerah (JARKOMSANDA)

√ √ √ √

Bimbingan Teknis penyelenggaraan posdan penyelengara selain pos

√ √ √ √

MeningkatnyaKapasitas SumberDaya Aparatur

Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan √ √ √ √Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan

√ √ √ √

4. Meningkatkanpotensimasyarakat dalamrangkamewujudkanmasyarakatberbudayateknologiinformasi

Terwujudnyamasyarakat yangberwawasan teknologiinformasi

Program KerjasamaInformasi dengan MassMedia

Penyebarluasan informasi pembangunandaerah

√ √ √ √

Penyebarluasan informasipenyelenggaraan pemerintahan daerah

√ √ √ √

Penyebarluasan informasi yang bersifatpeyuluhan bagi masyarakat

√ √ √ √

Pembuatan bulletin pembangunan √ √ √ √

5. Meningkatkankoordinasi dankonsultasi bidangteknologiinformasi dan

Terwujudnya sistempengendalian danevaluasi pelaksanaanpembangunan baikAPBD maupun

Program monitoringdan evaluasi kegiatanpembangunan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (LAKIP SKPD)

√ √ √ √

Monitoring, evaluasi, dan pelaporanpelaksanaan rencana program

√ √ √ √

NO VISI MISI SASARAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN

2012 2013 2014 2015 2016 2017(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

komunikasi Dekonsentrasi sebagairekomendasi untukkegiatan tahunberikutnya.Optimalnya koordinasibidang teknologiinformasi dankomunikasi di ProvinsiKepulauan BangkaBelitung baikpemerintahkota/kabupaten

Programpenyempurnaan danpengembanganteknologi informasi dankomunikasi

Koordinasi dalam rangka pembangunanpelayanan di bidang telekomunikasi.

√ √ √ √

Penyusunan dan pengumpulandata/informasi

√ √ √ √

Survey dalam rangka pemberian izinkantor cabang dan loket pelayananoperator

√ √ √ √

Pengawasan terhadap penerapan standarteknis dan standar pelayananalat/perangkat pos dan telekomunikasi.

√ √ √ √

Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaankomunikasi social skala provinsi

√ √ √ √

Sosialisasi dan koordinasi kegiatanorganisasi media komunikasi dantelekomunikasi

√ √ √ √

Koordinasi dan pelaksanaan desiminasiinformasi.

√ √ √ √

Koordinasi dan fasilitasi pengembangankemitraan media.

√ √ √ √

Pemeliharaan dan up dating WebsiteProvinsi

√ √ √ √

Sosialisasi Program Pembangunan MelaluiKelompok Informasi Masyarakat (KIM)

√ √ √ √

Sosialisasi dan koordinasi di bidangpersandian.

√ √ √ √

MATRIK RENCANA STRATEGISDINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TAHUN 2012 – 2017

Visi : “ Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menjadi Cyber Island “

MISI TUJUAN SASARAN CARA PENCAPAIAN TUJUANSTRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM

1. Meningkatkansarana danprasaranateknologiinformasi dankomunikasi yangterintegrasi;

2. Memperluasakses jaringaninformasi dankomunikasimasyarakat;

3. Meningkatkansumber dayamanusia bidangteknologiinformasi dankomunikasi;

4. Meningkatkanpotensimasyarakat dalamrangkamewujudkanmasyarakatberbudayateknologi

Mewujudkan sistemperencanaan yangterintegrasi

Mewujudkan pelayananpublik dan administrasiperkantoran yang prima

Terwujudnya sistemperencanaanjangka pendek danmenengah yangterintegrasi denganperencanaan dinaskab/kota

Terwujudnyapelayanan publikdan administrasiperkantoran yangprima

Sinkronisasiperencanaanpembangunan daerah

1. Penyediaan saranadan prasarana;

2. Peningkatankapasitas SDM;

3. MengikutiBimbingan teknis dansosialisasi;

4. Pemanfaatan TIKdalam pelayananpublik danadministrasiperkantoran;

5. Adanya kerjasamaantar SDM aparaturdalam mewujudkanpelayanan publik dan

1. Pengusulandana dalamkegiatan APBDdan APBN;

2. PeningkatanKapasitas SDM ;

3. Melakukankoordinasi

Pengusulan danadalam kegiatanAPBD

1. ProgramPenyediaanDokumenPerencanaan

2. ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

informasi;5. Meningkatkan

koordinasi dankonsultasi bidangteknologiinformasi dankomunikasi. Mewujudkan

peningkatan sarana danprasarana aparaturdaerah

Mewujudkan SDMaparatur yang disiplin

Mewujudkan sistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuanganyang baik

Menyediakan saranaprasarana TIK danakses informasi yangterintegrasi padaseluruh SKPD di

Terwujudnyapeningkatan saranadan prasaranaaparatur daerah

TerwujudnyaPeningkatanDisiplin Aparatur

Terwujudnya sistemPelaporan CapaianKinerja danKeuangan yangbaik

1. Tersedianyasarana prasaranaTIK dan aksesinformasi yangterintegrasi pada

administrasiperkantoran yangprima

Penyediaan saranadan prasarana

1. Penggunaan sidikjari dalam absensi;

2. Pemakaian seragamdinas bersertakelengkapannya

Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danKeuangan SKPD

1. Pemanfaatan TIKdalam mempercepatmanajemenperubahan;

2. Pembangunansarana danprasarana TIK yangterintegrasi;

3. Penggunaan TIKdalam proses bisnisdan peningkatan

Pengusulan danadalam kegiatanAPBD

Pengusulan danadalam kegiatanAPBD

Pengusulan danadalam kegiatanAPBD

1. MendorongPemanfaatan TIKdalammempercepatmanajemenperubahan;

2. Meningkatkan

3. ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur Daerah

4. ProgramPeningkatanDisiplin Aparatur

5. ProgramPeningkatanPengembangansystem PelaporanCapaian Kinerjadan Keuangan

6. ProgrampengembanganKomunikasi,Informasi danMedia Massa

• PengembanganInfrastruktur Jaringan- Pengadaan

Bandwidth Jaringan

lingkungan PemerintahProvinsi KepulauanBangka Belitung;1. Menyediakan

sarana prasarana TIKdan akses informasiyang terintegrasiantara PemerintahProvinsi KepulauanBangka Belitungdengan PemerintahKabupaten/Kota;

2. Meningkatkanaksebilitaspenyebarluasaninformasi

3. Meningkatkanragam dan jenisinformasi yangdipublikasikan sejalandengan UU No.14Tahun 2006 tentangKeterbukaan InformasiPublik

seluruh SKPDdalammendukungkolaborasipertukaran datadan informasi;

2. Tersedianyajaringankomunikasi antaraPemerintahProvinsiKepulauanBangka BelitungdenganPemerintahKabupaten/Kotadalammendukungkolaborasipertukaran datadan informasi;

3. Tersedianyapusat data daninformasipemerintah yangterintegrasi,denganaksebilitaspenyebarluasaninformasi yangefektif dan efisien

pelayanan padamasyarakat;

4. Pembangunan danpengembanganpusat data danInformasiPemerintahan baiksecara onlinemaupun secaraoffline

sarana danprasarana TIKyang terintegrasi.

3. MeningkatkanPenggunaan TIKdalam prosesbisnis danpeningkatanpelayanan padamasyarakat;

4. Menyediakanpusat informasipemerintahandengan beragamjenis informasidan dengantingkat aksebilitasyang tinggisehinggainformasi bisatersampaikandengan efektifdan efisien

- Pengadaan Hosting- Pembangunan

Infrastruktur JaringanWAN Perkantoran

- PembangunanInfrastruktur JaringanVPN Kabupaten/Kota

- PembangunanInfrastruktur JaringanVsat Mobile

- PembangunanInfrastruktur JaringanTelecenter

- PembangunanInfrastruktur JaringanVOIP

- PembangunanInfrastruktur JaringanHot Spot

• PembangunanNetwork OperationalControl (NOC)-Integrasi Jaringan

Perkantoran-Pengadaan

Peralatan jaringanNOC

-PengadaanPeralatanMonitoring NOC

• Pembangunan DataCenter-Pengadaan

Peralatan Data

1. Menyediakansarana prasarana TIKdan akses informasibagi masyarakat.

2. Penyeragamanperencanaanpengembanganaplikasi yang bersifatmandatory;

3. Standarisasi fungsi

1. Tersedianyasarana prasaranaTIK yangmemadai bagimasyarakat;

2. Tersedianyapanduan jangkapanjangPercepatanPengembanganE-GovernmentProvinsi Kep.Babel;

3. Tersedianyapanduan dalampengelolaan

1. Perluasan aksesinformasi danjaringan TIK bagimasyarakat;

2. Penyusunan TataKelola TeknologiInformasiPemerintah;

3. PengembanganSDM pemerintahpengelola informasipemerintah.

1. Memperluasakses informasidan jaringan TIKbagi masyarakat;

2. MenyusunRencana IndukPercepatanPengembanganE-Government diProvinsi Kep.Babel yangterintegrasidengan kab/kota;

3. MembuatStandard

Center-Pengadaan

Peralatan Server-Pengadaan

Peralatan DisasterRecovery Center(DRC)

• PembangunanLaboratorium-Pengadaan

Peralatan LabSoftware

-PengadaanPeralatan LabHardware danJaringan

• Mobile CommunityAccess Point (M-CAP)-Operasional Mobile

CommunityAccess Point (M-CAP)

7. Programpengkajian danpenelitian bidanginformasi dankomunikasi

system aplikasi e-Government;

4. Memberikanlandasan berpikir bagipengembangansystem aplikasi e-Government yangkomprehensif, efektifdan efisien;

5. Memberikanpanduan dalampengelolaanTeknologi InformasiPemerintah dalammenunjang Visi danMisi Organisasi.

1. Mempermudahkoordinasi antarpelaku usaha posdan jasa titipandengan pemerintah

2. Meningkatkanjaringan pelayananbidang pos dan jasatitipan

3. Meningkatkankualitas pelayananpos dan jasa titipan

4. Mendorongketerlibatanpengusaha dalam

TeknologiInformasiPemerintahdalammenunjang Visidan MisiOrganisasi.

1. Terwujudnyamasyarakat yangberbudaya danberwawasan TIK.

1. Peningkatankapasitas Aparaturdan SDM bidang TIK;

2. Peningkatan literasibagi masyarakatdalam rangkamewujudkanmasyarakat yangberbudaya danberwawasan TIK;

OperationalProcedure (SOP)untuk berbagaiaspekpengelolaanTeknologiInformasiPemerintah gunamenselaraskanpenerapan TIdengan Visi danMisi Provinsi.

1. MeningkatkankapasitasAparatur danSDM bidang TIK;

2. Meningkatkanliterasi bagimasyarakatdalam rangkamewujudkanmasyarakat yangberbudaya danberwawasan TIK;

8. Program fasilitaspeningkatan SDMbidang komunikasidan informasi

meningkatkankualitas pelayananusaha pos dan jasatitipan

5. Meningkatkankerjasama antarapemerintah denganpelaku usaha posdan jasa titipan

6. Meningkatkanjaringan pelayananjasa telekomunikasi

7. Meningkatkankualitas pelayananjasa telekomunikasi

8. Meningkatkankemampuanmasyarakat dalammenggunakan alattelekomunikasisecara efisien danefektif

Meningkatkankapasitas Sumber DayaAparatur dalampelayanan publik danadministrasiperkantoran

Mewujudkanmasyarakat yangberbudaya dab

Terwujudnyapeningkatankapasitas SDMAparatur

Terwujudnyamasyarakat yangberbudaya danberwawasanteknologi informasi

Mengikuti sosialisasidan Bimbingan teknis

1. Adanya kerjasamapemerintah denganmedia cetak lokaldan nasional;

2. Adanya kerjasamapemerintah daerahdengan tv lokal dannasional;

Pengusulan danadalam kegiatanAPBD

1. Pengusulandana dalamkegiatan APBD;

2. Sumber Berita. 9. ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

berwawasan teknologiinformasi

Meningkatkankoordinasi bidangmonitoring dan evaluasikegiatan pembangunan

1. Mengoptimalkankoordinasi antarapengguna operator,operator provider danperumus kebijakan(Dinas Kominfo)

Terlaksananyamonitoring danevaluasipelaksanaanpembangunan1. Terwujudnya

koordinasi antarapengusahaposjastip denganpemerintah

2. Terwujudnyajaringanpelayanan yang

3. Adanya penyuluhanyang bersifatinformasi kepadamsyarakat;

4. Pembuatan websiteoleh pemerintahdalampenyebarluasaninformasi kepadamasyarakat;

5. Penyampaianinformasi dilakukandengan carakonfrensi pers.

Melakukan monitoringdan evaluasi kegiatanpembangunan

1. Peningkatankoordinasi dankonsultasi bidangTIK;

2. melakukanrapat koordinasi

3. menyediakanfasilitas

4. mengikutsertakanstaf seksi pos dalambimtek ke luar daerah

5. mendorong peranorganisasi yang

Pengusulan danamelalui kegiatanAPBD

1. Meningkatkankoordinasi dankonsultasi bidangTIK.

2. Pengusulandana APBD danAPBN

3. Koordinasiintensif dengankantor pusatorganisasi yangmembawahi parapengusahaposjastip dan

10. ProgramKerjasamaInformasi denganMass Media

11. ProgramMonitoring danEvaluasi KegiatanPembangunan

12. Programpenyempurnaandanpengembanganevaluasi kegiatanpembangunan

2. Memfokuskanperhatian masyarakatkepada pembangunan

3. Memperlebardialog kebijakan

4. Memberikankesempatan kepadamasyarakat untukmengambil bagiansecara aktif dalamproses pembuatankeputusan,memperluas dialogagar melibatkansemua pihak yangmembuat keputusanmengenai perubahan

5. Meningkatkanaspirasi

6. Meluaskanwawasan masyarakat

7. Memberikankemudahan dalampengelolaan data daninformasi yangberhubungan denganfungsi dasar umumdan fungsikedinasan/kelembagaan

8. Memberikankemudahan dalampenyediaan informasiuntuk mengambilan

lebih baik3. Terwujudnya

pelayanan yangefektif dan efisien

4. Terwujudnyajaringan informasiantar pemerintahdenganpengusahaposjastip

5. Terwujudnyakerjasama yangoptimalpemerintahdenganpengusahaposjastip

6. Terwujudnyajaringan layananyang lebih baik

7. Terwujudnyaoptimalisasikemampuan SDMdalam teknologitelekomunikasi

8. Terwujudnyamasyarakat yangmengertipengunaanperalatantelekomunikasi

9. Terwujudnyakerjasama antarapengguna,

membawahi parapengusaha posjastiplebih optimal

6. mengikuti rakor danbimtek bagi aparaturpemerintah baik yangdilaksanakan di luardaerah maupundalam daerah

7. penyediaan fasilitaspemantauan layanan

8. mengikuti bimtekdan sosialisasitentangtelekomunikasi

9. melakukansosialisasipenggunaanperalatantelekomunikasi yangefektif dan efisien

10. melakukan rapatkoordinasi dan ikutserta dalam rapatkoordinasi di pusat,daerah lain danprovider operatordalam permasalahanterkini di bidangtelekomunikasi

11. perlu adanya SDMyang ahli dalammerancang strategi

kementeriankominfo yangmembidangi posdan jasa titipan.

4. Penyediaanaplikasi sisteminformasi fungsidasar umum danfungsi kedinasan /kelembagaanyang terintegrasidengankabupaten/kota

keputusan di tingkatpimpinan organisasi

provider danpemerintahdaerah

10. Terwujudnyapeningkatanpartisipasimasyarakat dalamkegiatanpembangunan

11. Terwujudnyamasyarakat yangcerdas melaluiinformasi yangdipublikasikan

12. Terwujudnyakonvergensisaranakomunikasipembangunanyang dikelolapemerintah

13. Terwujudnyamasyarakatinformasi

14. Tersedia SistemInformasi FungsiDasar Umum danFungsi Kedinasan/ Kelembagaan

15. Terintegrasinyasistem informasi-sistem informasiyang ada kedalamsistem informasi

komunikasi dalampembangunan

12. melakukanpenyebarluasaninformasi melaluisarana komunikasitentangpembangunan yangdilakukan olehpemerintah

13. melaksanakansosialisasikomunikasi tentangpembangunan yangdijalankan olehpemerintah

14. menjalin kerjasamadengan media yangada dalammembantu proseskomunikasipembangunan

15. PengembanganSistem Informasi e-Government

eksekutif.

Tabel 2.2.1.

Target dan Realisasi Indikator Pembangunan

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun 2012 - 2010

NO INDIKATOR

Tahun

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Target Realisasi

Target

Realisasi

Target Realisasi Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target Realisasi

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 8 9 10 101 Jumlah Media Baleh 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1502 Waktu Kerjasama dengan

Media Elektronik TV Lokal danRadio Lokal

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

3 Waktu kerjasama denganmedia cetak lokal 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

4 Waktu pengembangan portalinduk dan updating pusatinformasi provinsi

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

5Jumlah paket produksipengelolaan dan oprasionalisasi TVRI Bangka Belitung

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 Jumlah titik pembangunaninsrtuktur jaringan Hotspot 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

7 Jumlah paket pengelolaan datacenter 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

8 Jumlah sasaran pengeloaandan oprasional stasiun radio,media center dan mobil unit

9 Volume oprasional mobilecommunity access point (M-CAP)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 Volume pelatihan jurnalistik30 50 50 50 50 50 50 50 50 50

11 Jumlah paket penyewaanbandwith vsat mobile 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 Jumlah paket produksiperalatan lab devplomentsoftware klinik implementasiopen source

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13 Jumlah paket produksipembentukan komisi informasidaerah (KID) provinsi Babel

1

14 Volume pelaksanaanmonitoring dan evaluasikegiatan bantuan kementeriankomunikasi dan informatika RI

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15 Volume Pelaksanaan rapatkoordinasi dan sosialisasimasalah telekomunikasi

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

16 Jumlah paket produksiperalatan monitoring sinyaltelekomunikasi tetap danbergerak

17 Volume pelaksanaanpembinaan dan pengawasankoordinasi jaringan komunikasisandi daerah (Jarkomsanda)provinsi Babel

18 Waktu pembangunan callcenteryang terintegritasi denganpusat informasi, layanan VOIP,SMS gateway, internet danconta center

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

19 Waktu pelaksanaan updatingpusat informasi pembangunandaerah

20 Jumlah paket produksiperalatan komunikasi VOIP

21 Jumlah paket produksiperalatan servis/NAS

22 Waktu penyediaan jasa koneksibandwidth internet

23 Volume pelaksanaanperencanaan (DED)pembangunan gedung TVRI

1 1

24 Waktu penyewaan hostingservevices 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN 2007 - 2012

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO

PROGRAM/

KEGIATAN

PAGU DANA REALISASI ANGGARAN USULANANGG

ARAN

2013

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

Rp Rp Rp Rp Rp Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18I BELANJA

TIDAKLANGSUNG

Rp1.624.180.794

Rp3.088.792.186

Rp.2.891.142.186

Rp.3.796.631.316

Rp.3.971.649.604

Rp.587.344.864

Rp2.498.973.245

104,27 2.309.448.245 79,88 2.804.00

2.929 74 3.206.332.225

II BELANJALANGSUNG

A ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

1 Penyediaan JasaSuratMenyurat

Rp6.400.000

Rp6.400.000

Rp10.200.000

Rp.24.850.000

2.100.000

32,81

3.900.000

60,94%

4.251.500 41,68

%

Rp20.033,00

80,62%

2 Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya AirDan Listrik

Rp20.000.000

Rp43.999.800

Rp33.900.000

Rp60.000.000

Rp48.000.000

8,38%

4.209.499

9,57%

9.097.088

26,84%

7.361.715

12,27%

Rp254.114,00

0,53%

3 PenyediaanPeralatanDanPerlengkapanKantor

Rp450.000.000

Rp86.050.000

Rp49.945.000

-RP80.262.975

71,24% 76,23%

47.488.700

95,08%

=

Rp52.900.000

94,51%

4 Penyediaan JasaPemeliharaan DanPerizinanKendaraanDinas/Operasional

Rp21.600.200

Rp59.210.000

Rp60.000.000

Rp148.730.000 Rp

198.280.000

95,51%

24.305.500

63,01%

58.826.500

98,04%

130.493.000

87,74%

Rp151.752.500

77,71%

5 Penyediaan JasaAdministrasiKeuangan

Rp40.770.000

Rp40.220.000

Rp42.600.000

Rp69.240.000

98,38%

39.550.000

98,38%

42.600.000

100% Rp69.240.000 100%

6 Penyediaan JasaKebersihan Kantor

Rp34.000.000

Rp43.800.000

Rp43.800.000

Rp56.800.000

Rp55.149.900

96,75%

3.425.300

98,86%

39.000.000

100%

43.800.000 77,11

%

Rp54.552.000

98,92%

7 Penyediaan jasaperbaikanperalatankerja Rp

9.500.000

Rp14.650.000

Rp23.950.000,

Rp29.325.000

54,74%

14.335.000

97,85%

20.890.000

87,22%

Rp25.475.000

86,87%

8 Penyediaan AlatTulisKantor Rp

30.000.000

Rp

60.000.000

Rp31.255.000

Rp79.229.270

Rp80.262.975

98%

59.721.000

54,74%

31.254.450

100%

79.186.300 99,95

%

Rp80.208.500

99,93%

9 Penyediaan BarangCetakanDan

Rp18.115.000

Rp15.000.000

Rp20.000.000

Rp40.000.000,00

Rp33.000.000

96,83%

4.252.000

28,35%

17.431.500

87,16%

26.494.700 66,24

%

Rp12.995.000

39,38%

Penggandaan

10 PenyediaanKomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunanKantor

Rp3.675.000

Rp5.000.000

Rp5.715.000

Rp9.465.000 755.000

20,54%

4.350.000

87%

5.657.500

98,99%

Rp2.810.000

26,69%

11 Penyediaan BahanBacaanDanPeraturanPerundang-Undangan

Rp17.856.000

Rp15.540.000

Rp18.000.000 Rp

24.840.000 15.330.000

85,85%

11.430.000

73,55%

16.578.000

92,1%

Rp22.217.000

89,44%

12 Penyediaan BahanLogistikKantor

Rp5.000.000

Rp8.700.000 Rp

21.200.000 - 4.743.000

94,86%5.714.500

65,68%

Rp20.659.500

97,45%

13 PenyediaanMakananDanMinuman

Rp50.000.000

Rp15.000.000

Rp15.000.000

Rp51.625.000

Rp55.500.000

15,27%

2.155.750

14,37%

9.607.750

64,05%

19.792.500

38,34%

Rp21.646.000

39,00%

14 Rapat-RapatKoordinasiDanKonsultasiKe LuarDaerah

Rp300.000.000

Rp608.295.000

Rp487.276.200

Rp447.721.250

Rp638.150.000

88,63%

595.685.400

97,93%

485.399.900

99,61%

441.430.800 99

Rp627.445.700

98,32%

15 KegiatanPenyediaanJasaPerbaikanPeralatanKerja

9.500.000Rp29.325.000 5.200.00

014.335.000

20.890.000 87

Rp25.475.000

86,87%

BProgramPeningkatan Sarana

danAparatur

16 PengadaanPeralatanGedungKantor

Rp515.092.500

- - -

-Rp17.250.000

92,68%

- -

Rp14.350.000

83,19%

17 PengadaanPerlengkapanGedungKantor

Rp515.092.500

- - - -

92,68%

- -

18 PengadaanKendaraanDinas/Operasional

Rp564.900.000

- - - -

85,78%

- -

19 PengadaanMeubelair

Rp200.000.000

- - - -97,67%

- -

20 Pengadaan alatabsensi

Rp32.944.500

- - - -87,56%

- -

c ProgramPeningkatan DisiplinAparatur

21 KegiatanPengadaanPakaiandinasBesertaPerlengkapannya

Rp17.250.000 - -

Rp14.350.000

83,19%

22 KegiatanPengadaanPakaianKhususHari-hariTertentu

Rp36.350.000 - -

Rp30.400.000

86,97%

D ProgramPeningkatan SaranadanPrasaranaAparatur

23 KegiatanPengadaanPeralatanGedungKantor

Rp17.250.000 - -

Rp14.350.000

83,19%

E ProgramPengembanganKomunikasi,InformasidanMediaMassa

24 Perencanaan danPengembangankebijakankomunikasi daninformasi

Rp10.100.000

40,20%

- -

25 Pembinaan danpengembanganKebijakanKomunikasi daninformasi Rp

90.975.000 88,48%

- -

26 Pengadaa Rp62.250.00

Rp100.000.0 172.886.56

96,95%155.700.

96,95%

n alatstudio dankomunikasi

0 00 0 000

27 Penyebarluasankomunikasi,Informasidan mediabaleho

Rp1.160.000.000

Rp100.000.000

81,13%

94.035.000

94,04%

28 OperasionalisasiMobilecommuiniy-AccessPoint (M-CAP)

-Rp170.070.000

Rp100.000.000

Rp42.200.000

- -

71,74%

89.537.500

89,54%79,77%

29 RapatKoordinasibidangKomunikasi danInformasi

Rp25.000.000

-18.935.450

75,74%30 Pengadaa

n KoneksiBandwithInternet

Rp169.700.000

Rp182.250.000

Rp471.200.000

-156.886.900

92,45%99,63%

Rp424.216.985

90,03%

31 Prengadaan HostServer

Rp27.340.000

- 27.100.000

99,12%32 Publikasi

Kegiatan 3TahunPelaksanaanPembangu

Rp64.385.000

-60.195.000

99,12%

nan diProv. Kep.Babel

33 Pengadaan BukuProfilPembangunan diProv. Kep.Babel

Rp50.000.000

-49.987.500

99,98%34 Operasion

al StudioRadio Mini

Rp251.635.000 - -

94,75%

35 FasilitasiPembentukan KPIDProv. Kep.Babel

Rp453.005.000

-

89,01%

36 PublikasiSailWakatobiBelitong2011

Rp750.000.000

-

92,20%

37 PerbaikandanperawatanJaringan

Rp37.700.000 -

89,99%

34 PenyebarluasaninformasiPenyelenggaraanPemerintahan

Rp116.750.000

-

100%

daerah

FProgram

Pengkajian danPenelitianBidangInformasidanKomunikasi

38 Pengumpulan DatadanInformasi

Rp160.540.0

00Rp74.480.000

Rp197.890.000

66.645.000

81,05%

89,48%

Rp196.815.000

99,46%

EksebisiICT

Rp108.700.000

-

39 RapatKoordinasi,MonitoringdanEvaluasi

Rp136.132.300 -

Rp105.254.600

77,32%

EProgramFasilitasiPeningkatan SDMBidangKomunikasi danInformasi

40 BimbinganTeknisBidangPos danTelekomun

Rp67.820.000

59.482.500

87,71%

ikasi

41 BimbinganTeknisBidangPengembanganWebsiteBerbasisContentManagement System(CMS)

Rp68.620.000 -

Rp49.228.600

72,74%

FProgramKerjasamaInformasidenganMass Media

42 Penyebaraninformasipembangunandaerah Rp

11.760.000

Rp350.000.000,

Rp139.400.000 0% 53,97%

127.900.000

91,75%43 Penyebarl

uasanInformasiPenyelenggaraanPemerintahanDaerah

Rp59.000.000

Rp218.170.000

0%

-

Rp202.445.000

92,79%

44 PenyebarluasanInformasiProgramdanKegiatanPemerintah Daerah

Rp501.800.000

Rp178.000.000

Rp148.180.0

00Rp909.000.000

95%

177.394.000

99,66%

76%

Rp908.700.000

99,90%

45 PenyebarluasanInformasiPelaksanaanKegiatanSailBelitung2011

Rp300.000.000

-

98,07%

46 KegiatanPeringatanHari PersNasional

Rp265.000.000

-

Rp244.155.100

92,13%

47 KegiatanPenyebarluasanInformasiPenyelenggaraanPemerintahan DaerahmelaluiMediaElektronikNasional

Rp206.500.000 -

Rp205.500.000

99,52%

Tabel 2.2.1.

Target dan Realisasi Indikator Pembangunan

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun 2012 - 2010

NO INDIKATOR

Tahun

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Target Realisasi

Target

Realisasi

Target Realisasi Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target Realisasi

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 8 9 10 101 Jumlah Media Baleh 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1502 Waktu Kerjasama dengan

Media Elektronik TV Lokal danRadio Lokal

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

3 Waktu kerjasama denganmedia cetak lokal 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

4 Waktu pengembangan portalinduk dan updating pusatinformasi provinsi

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

5Jumlah paket produksipengelolaan dan oprasionalisasi TVRI Bangka Belitung

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 Jumlah titik pembangunaninsrtuktur jaringan Hotspot 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

7 Jumlah paket pengelolaan datacenter 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

8 Jumlah sasaran pengeloaandan oprasional stasiun radio,media center dan mobil unit

9 Volume oprasional mobilecommunity access point (M-CAP)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 Volume pelatihan jurnalistik30 50 50 50 50 50 50 50 50 50

11 Jumlah paket penyewaanbandwith vsat mobile 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 Jumlah paket produksiperalatan lab devplomentsoftware klinik implementasiopen source

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13 Jumlah paket produksipembentukan komisi informasidaerah (KID) provinsi Babel

1

14 Volume pelaksanaanmonitoring dan evaluasikegiatan bantuan kementeriankomunikasi dan informatika RI

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15 Volume Pelaksanaan rapatkoordinasi dan sosialisasimasalah telekomunikasi

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

16 Jumlah paket produksiperalatan monitoring sinyaltelekomunikasi tetap danbergerak

17 Volume pelaksanaanpembinaan dan pengawasankoordinasi jaringan komunikasisandi daerah (Jarkomsanda)provinsi Babel

18 Waktu pembangunan callcenteryang terintegritasi denganpusat informasi, layanan VOIP,

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

SMS gateway, internet danconta center

19 Waktu pelaksanaan updatingpusat informasi pembangunandaerah

20 Jumlah paket produksiperalatan komunikasi VOIP

21 Jumlah paket produksiperalatan servis/NAS

22 Waktu penyediaan jasa koneksibandwidth internet

23 Volume pelaksanaanperencanaan (DED)pembangunan gedung TVRI

1 1

24 Waktu penyewaan hostingservevices 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN 2007 - 2012

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO

PROGRAM/

KEGIATAN

PAGU DANA REALISASI ANGGARAN USULANANGG

ARAN

2013

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

Rp Rp Rp Rp Rp Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18I BELANJA

TIDAKLANGSUNG

Rp1.624.180.794

Rp3.088.792.186

Rp.2.891.142.186

Rp.3.796.631.316

Rp.3.971.649.604

Rp.587.344.864

Rp2.498.973.245

104,27 2.309.448.245 79,88 2.804.00

2.929 74 3.206.332.225

II BELANJALANGSUNG

A ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

1 Penyediaan JasaSuratMenyurat

Rp6.400.000

Rp6.400.000

Rp10.200.000

Rp.24.850.000

2.100.000

32,81

3.900.000

60,94%

4.251.500 41,68

%

Rp20.033,00

80,62%

2 Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya AirDan Listrik

Rp20.000.000

Rp43.999.800

Rp33.900.000

Rp60.000.000

Rp48.000.000

8,38%

4.209.499

9,57%

9.097.088

26,84%

7.361.715

12,27%

Rp254.114,00

0,53%

3 PenyediaanPeralatanDanPerlengkapanKantor

Rp450.000.000

Rp86.050.000

Rp49.945.000

-RP80.262.975

71,24% 76,23%

47.488.700

95,08%

=

Rp52.900.000

94,51%

4 Penyediaan JasaPemeliharaan DanPerizinanKendaraanDinas/Operasional

Rp21.600.200

Rp59.210.000

Rp60.000.000

Rp148.730.000 Rp

198.280.000

95,51%

24.305.500

63,01%

58.826.500

98,04%

130.493.000

87,74%

Rp151.752.500

77,71%

5 Penyediaan JasaAdministrasiKeuangan

Rp40.770.000

Rp40.220.000

Rp42.600.000

Rp69.240.000

98,38%

39.550.000

98,38%

42.600.000

100% Rp69.240.000 100%

6 Penyediaan JasaKebersihan Kantor

Rp34.000.000

Rp43.800.000

Rp43.800.000

Rp56.800.000

Rp55.149.900

96,75%

3.425.300

98,86%

39.000.000

100%

43.800.000 77,11

%

Rp54.552.000

98,92%

7 Penyediaan jasaperbaikanperalatankerja Rp

9.500.000

Rp14.650.000

Rp23.950.000,

Rp29.325.000

54,74%

14.335.000

97,85%

20.890.000

87,22%

Rp25.475.000

86,87%

8 Penyediaan AlatTulisKantor Rp

30.000.000

Rp

60.000.000

Rp31.255.000

Rp79.229.270

Rp80.262.975

98%

59.721.000

54,74%

31.254.450

100%

79.186.300 99,95

%

Rp80.208.500

99,93%

9 Penyediaan BarangCetakanDanPenggandaan

Rp18.115.000

Rp15.000.000

Rp20.000.000

Rp40.000.000,00

Rp33.000.000

96,83%

4.252.000

28,35%

17.431.500

87,16%

26.494.700

66,24%

Rp12.995.000

39,38%

10 PenyediaanKomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunanKantor

Rp3.675.000

Rp5.000.000

Rp5.715.000

Rp9.465.000 755.000

20,54%

4.350.000

87%

5.657.500

98,99%

Rp2.810.000

26,69%

11 Penyediaan BahanBacaanDanPeraturanPerundang-Undangan

Rp17.856.000

Rp15.540.000

Rp18.000.000 Rp

24.840.000 15.330.000

85,85%

11.430.000

73,55%

16.578.000

92,1%

Rp22.217.000

89,44%

12 Penyediaan BahanLogistikKantor

Rp5.000.000

Rp8.700.000 Rp

21.200.000 - 4.743.000

94,86%5.714.500

65,68%

Rp20.659.500

97,45%

13 PenyediaanMakananDanMinuman

Rp50.000.000

Rp15.000.000

Rp15.000.000

Rp51.625.000

Rp55.500.000

15,27%

2.155.750

14,37%

9.607.750

64,05%

19.792.500

38,34%

Rp21.646.000

39,00%

14 Rapat-RapatKoordinasiDanKonsultasiKe LuarDaerah

Rp300.000.000

Rp608.295.000

Rp487.276.200

Rp447.721.250

Rp638.150.000

88,63%

595.685.400

97,93%

485.399.900

99,61%

441.430.800 99

Rp627.445.700

98,32%

15 KegiatanPenyediaanJasaPerbaikanPeralatanKerja

9.500.000Rp29.325.000 5.200.00

014.335.000

20.890.000 87

Rp25.475.000

86,87%

BProgramPeningkatan SaranadanAparatur

16 PengadaanPeralatanGedungKantor

Rp515.092.500

- - -

-Rp17.250.000

92,68%

- -

Rp14.350.000

83,19%

17 PengadaanPerlengkapan

Rp515.092.500

- - - -

92,68%

- -

GedungKantor

18 PengadaanKendaraanDinas/Operasional

Rp564.900.000

- - - -

85,78%

- -

19 PengadaanMeubelair

Rp200.000.000

- - - -97,67%

- -

20 Pengadaan alatabsensi

Rp32.944.500

- - - -87,56%

- -

c ProgramPeningkatan DisiplinAparatur

21 KegiatanPengadaanPakaiandinasBesertaPerlengkapannya

Rp17.250.000 - -

Rp14.350.000

83,19%

22 KegiatanPengadaanPakaianKhususHari-hariTertentu

Rp36.350.000 - -

Rp30.400.000

86,97%

D ProgramPeningkatan SaranadanPrasaranaAparatur

23 KegiatanPengadaanPeralatan

Rp17.250.000 - -

Rp14.350.000

83,19%

GedungKantor

E ProgramPengembanganKomunikasi,InformasidanMediaMassa

24 Perencanaan danPengembangankebijakankomunikasi daninformasi

Rp10.100.000

40,20%

- -

25 Pembinaan danpengembanganKebijakanKomunikasi daninformasi Rp

90.975.000 88,48%

- -

26 Pengadaan alatstudio dankomunikasi

Rp62.250.000

Rp100.000.000 172.886.56

0

96,95%

155.700.000

96,95%

27 Penyebarluasankomunikasi,Informasidan media

Rp1.160.000.000

Rp100.000.000

81,13%

94.035.000

94,04%

baleho

28 OperasionalisasiMobilecommuiniy-AccessPoint (M-CAP)

-Rp170.070.000

Rp100.000.000

Rp42.200.000

- -

71,74%

89.537.500

89,54%79,77%

29 RapatKoordinasibidangKomunikasi danInformasi

Rp25.000.000

-18.935.450

75,74%30 Pengadaa

n KoneksiBandwithInternet

Rp169.700.000

Rp182.250.000

Rp471.200.000

-156.886.900

92,45%99,63%

Rp424.216.985

90,03%

31 Prengadaan HostServer

Rp27.340.000

- 27.100.000

99,12%32 Publikasi

Kegiatan 3TahunPelaksanaanPembangunan diProv. Kep.Babel

Rp64.385.000

-60.195.000

99,12%33 Pengadaa

n BukuProfilPembangunan di

Rp50.000.000

-49.987.500

99,98%

Prov. Kep.Babel

34 Operasional StudioRadio Mini

Rp251.635.000 - -

94,75%

35 FasilitasiPembentukan KPIDProv. Kep.Babel

Rp453.005.000

-

89,01%

36 PublikasiSailWakatobiBelitong2011

Rp750.000.000

-

92,20%

37 PerbaikandanperawatanJaringan

Rp37.700.000 -

89,99%

34 PenyebarluasaninformasiPenyelenggaraanPemerintahandaerah

Rp116.750.000

-

100%

FProgram

Pengkajian danPenelitianBidangInformasidanKomunikasi

38 Pengumpulan DatadanInformasi

Rp160.540.0

00Rp74.480.000

Rp197.890.000

66.645.000

81,05%

89,48%

Rp196.815.000

99,46%

EksebisiICT

Rp108.700.000

-

39 RapatKoordinasi,MonitoringdanEvaluasi

Rp136.132.300 -

Rp105.254.600

77,32%

EProgramFasilitasiPeningkatan SDMBidangKomunikasi danInformasi

40 BimbinganTeknisBidangPos danTelekomunikasi

Rp67.820.000

59.482.500

87,71%41 Bimbingan

TeknisBidangPengembanganWebsiteBerbasisContentManagement System

Rp68.620.000 -

Rp49.228.600

72,74%

(CMS)

FProgramKerjasamaInformasidenganMass Media

42 Penyebaraninformasipembangunandaerah Rp

11.760.000

Rp350.000.000,

Rp139.400.000 0% 53,97%

127.900.000

91,75%43 Penyebarl

uasanInformasiPenyelenggaraanPemerintahanDaerah

Rp59.000.000

Rp218.170.000

0%

-

Rp202.445.000

92,79%

44 PenyebarluasanInformasiProgramdanKegiatanPemerintah Daerah

Rp501.800.000

Rp178.000.000

Rp148.180.0

00Rp909.000.000

95%

177.394.000

99,66%

76%

Rp908.700.000

99,90%

45 PenyebarluasanInformasiPelaksanaan

Rp300.000.000 -

98,07%

KegiatanSailBelitung2011

46 KegiatanPeringatanHari PersNasional

Rp265.000.000 -

Rp244.155.100

92,13%

47 KegiatanPenyebarluasanInformasiPenyelenggaraanPemerintahan DaerahmelaluiMediaElektronikNasional

Rp206.500.000 -

Rp205.500.000

99,52%

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan PendanaanProvinsi Kepulauan Bangka Belitung

Misi 4 Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Uraian Misi Peningkatan daya saing daerah dan memperkuat pondasi ekonomi daerah dalam rangka menghadapi era globalisasi dan keterbukaan persaingan global.

Kode Bidang Urusan Indikator Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD

Pemerintahandan Program

PrioritasPembangunan

KinerjaProgram

(outcome)

KinerjaAwal

RPJMD(Tahun 0)

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerjapada akhir periode

RPJMD

PenanggungJawab

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 7 8 9 8 11 10 11 12 13 14 15 16 17

1.03 UrusanPekerjaan Umum

DPU

1.25 UrusanKomunikasi danInformatika

DISKOMIN

FO

1.25 xx 15 ProgramPengembanganKomunikasi,Informasi danMedia Massa

TersedianyaBandwithJaringanInternetProvinsi

8 Mbps 16 Mbps 500,0 24 Mbps 750,0 32 Mbps 1.000,0

32 Mbps 1.000,0

32Mbps 1.000,

0

32 Mbps4.250,0

TerlaksananyaHostingWebsiteProvinsi

1 Paket 1 Paket 30,0 1 Paket 30,0 1 Paket 30,0 1 Paket 30,0 1Paket 30,0

1 Paket150,0

TersedianyaPeralatanData Center

1 Paket 185,0 1 Paket 200,0 1 Paket 200,0 1 Paket 200,0 1Paket 200,0

5 Paket985,0

Tersedianya45 titik Hotspotdi 7Kabupaten/Kota

14 Paket 700,0 14 Paket 700,0 14 Paket 700,0 14 Paket 700,0 14Paket 700,0

70 Paket3.500,0

TersedianyaJaringan VsatMobile

1 Paket 200,0 1 Paket 200,0 2 Paket400,0

TersedianyaDanaOperasionalM-CAP

1Kegiatan

169,7 1Kegiatan

169,7 1Kegiatan

169,7 1Kegiatan

169,7 1Kegiatan

169,71Kegiatan 848,5

TersedianyaLabDevelopmentSoftware KlinikImplementasiOpen Source

1 Paket 200,0 1 Paket 200,0 2 Paket400,0

TersedianyaPeralatanMonitoringNOC

1 Paket 554,8 1 Paket 554,8 2 Paket1.109,6

Tersampaikannya informasike masyarakat

1 Paket 1 Paket 5.000,0

1 Paket 6.000,0

1 Paket 7.200,0

1 Paket 5.040,0

1Paket 3.528,

0

5 Paket26.768,0

Terpublikasinya program-programpemerintahmelaluiStasiun radio,media centerdan mobil unit

1 Paket 1 Paket 600,0 1 Paket 720,0 1 Paket 864,0 1 Paket 777,6 1Paket 699,8

5 Paket3.661,4

TerlaksananyaFasilitasiPembnetukanKID Prov. Kep.Babel

1 Paket 800,0 1 Paket800,0

Tersedianyainformasipembangunandaerahkepadamasyarakatmelalui mediabaleho

1 Paket 1 Paket 300,0 1 Paket 360,0 1 Paket 432,0 1 Paket 518,4 1Paket 622,1

5 Paket2.232,5

TerlaksananyaPengawasanbantuanperalatanKementerianKomunikasidanInformatika RI

1 Paket 49,0 1 Paket49,0

TerjalinKoordinasi diBidangTelekomunikasi, Komunikasidan Informasiantara Prov.DenganProviderTelekomunikasi danPemerintahkab/kota

1 Paket 85,0 1 Paket 100,0 1 Paket 100,0 1 Paket 100,0 1Paket 100,0

5 Paket485,0

Terlaksananyapengawasanterhadapjangkauanperalatanprovidertelekomunikasidi Babel

1 Paket 100,0 1 Paket100,0

TerlaksananyapembinaandanpengawasanJarkomsandaProv. Kep.Babel

1 Paket 126,0 1 Paket 144,9 1 Paket 166,6 1 Paket 191,6 1Paket 220,4

5 Paket849,5

Tersedianyapusatinformasi ygdapatmemberikaninformasisecarainteraktif

1 Paket 170,4 1 Paket 204,5 1 Paket 245,4 1 Paket 294,5 1paket 353,3

5 Paket1.268,0

Termuktahirnya data-datapembangunan

1 Paket 1 Paket 37,0 1 Paket 20,0 1 Paket 20,0 1 Paket 20,0 1Paket 20,0

5 Paket117,0

Tersedianyaberagaminformasi yangmutakhir

1 Paket 1 Paket 56,9 1 Paket 30,0 1 Paket 30,0 1 Paket 30,0 1Paket 30,0

5 Paket176,9

TersedianyaPeralatanKomunikasiVOIP

40 Paket 252,4 40 Paket252,4

TersedianyaPeralatanServer

2 Unit 4 Unit 412,8 5 Unit 500,0 5 Unit 500,0 14 Unit 1.400,0

4 Unit400,0

30 Unit3.212,8

TersedianyaJaringan WANperkantoranProvinsi

10 Paket 500,0 10 Paket 500,0 10 Paket 500,0 10 Paket 500,0 5Paket 250,0

45 PaketFO 2.250,0

TersedianyaJaringan VPN diKabupaten/Kota

8 Paket 1.000,0

8 Paket1.000,0

TersedianyaTelecenter di 7Kabupaten/Kota

1 Paket 1.000,0

2 Paket 2.000,0

2 Paket 2.000,0

2 Paket 2.000,0

7 paket7.000,0

TersedianyaJaringan VOIPperkantoranProvinsi

20 Paket 200,0 25 Paket 250,0 45 Paket450,0

TeritegrasinyaJaringanPerkantoran

10 Paket 100,0 10 Paket 100,0 10 Paket 100,0 10 Paket 100,0 5Paket 50,0

45 Paket450,0

TersedianyaPeralatanJaringan NOC

1 Paket 250,0 1 Paket 250,0 1 Paket 250,0 1 Paket 250,0 1Paket 250,0

5 Paket1.250,0

TersedianyaPeralatanDRC

1 Paket 500,0 1Paket 500,0

2 Paket1.000,0

TersedianyaPeralatan Labhardware danJaringan

1 Paket 200,0 1 Paket 200,0 2 Paket400,0

Tersedianya45 TitikJaringanPerdesaan di7 Kab/kota

14 Paket 1.400,0

14 Paket 1.400,0

14 Paket 1.400,0

14 Paket 1.400,0

14Paket

1.400,0

70 Paket7.000,0

Tersedianya45 TitikJaringanPesisir danPulau-pulaukecil di 7Kab/kota

14 Paket 1.400,0

14 Paket 1.400,0

14 Paket 1.400,0

14 Paket 1.400,0

14Paket

1.400,0

70 Paket7.000,0

Terselenggaranya RakorBidang TIKdanPengolahanTIK

1Kegiatan

200,0 1Kegiatan

200,0 1 Keg 200,0 1Kegiatan

200,0 1Kegiat

an200,0

1Kegiatan 1.000,0

Tersedianyapeta CellplanMenaraTelekomunikasi di Prov.Kep. Babel

1 Paket 250,0 1 Paket250,0

1.25 xx 16 ProgramPengkajian danPenelitian BidangInformasi danKomunikasi

Tersedianyadata daninformasi

1 Paket 1 Paket 250,0 1 Paket 287,5 1 Paket 330,6 1 Paket 380,2 1Paket 437,3

5 Paket1.685,6

TersediapanduanjangkapanjangPercepatanPengembangan E-GovProvinsi Kep.Babel

1 Paket 308,0 1 Paket 100,0 1 Paket 100,0 1 Paket 100,0 1Paket 100,0

5 Paket708,0

TersedianyaSOP bagiSKPD dalampengelolaan TI

1 Paket 55,7 1 Paket 30,0 1 Paket 30,0 1 Paket 30,0 1Paket 30,0

5 Paket175,7

TersedianyaSDM AparaturPemerintahyang terlatihsebanyak 50instansiprovinsi/kab/kota

50 org 121,5 50 org 150,0 50 org 175,0 50 org 200,0 50 org250,0

250 org896,5

TersedianyaSDMPengelola TIdiprovinsi/kab/kota yangtersertifikasisebanyak 20orang

1 Paket 200,0 1 Paket 240,0 1 Paket 240,0 1 Paket 280,0 1Paket 280,0

5 Paket1.240,0

Terselenggaranya RakorKomunikasidanInformatika

1 Keg 1 Keg 75,7 1 Keg 87,0 1 Keg 100,1 1 Keg 115,1 1 Keg132,4

1 Keg510,4

Tersedianyadata MonevKab/Kota

1 Paket 1 Paket 50,0 1 Paket 57,5 1 Paket 66,1 1 Paket 76,0 1Paket 87,5

5 Paket337,1

TerlaksananyaBimtek KajianBidang PosdanTelekomunikasi

1 Keg 250,0 1 Keg 250,0 1 Keg 250,0 1 Keg 250,0 1 Keg 1.000,0

1.25 xx 17 Program FasilitasiPeningkatan SDMBidangKomunikasi danInformatika

TerwujudnyapeningkatanSDMKomunikasidanInformatika

1 Paket 50,0 1 Paket 50,0 1 Paket 50,0 1 Paket 50,0 1Paket

50,0 5 Paket250,0

TerlaksananyaPeningkatanKualitas SDMdi BidangPostel melaluiBimtek danPelatihan

1 Paket 80,9 1 Paket 80,9 1 Paket 80,9 1 Paket 80,9 1Paket

80,9 5 Paket404,4

JumlahTenaga TeknisProfesionalBidang Posdan JasaTitipan

1 Paket 77,1 1 Paket 77,1 1 Paket 77,1 1 Paket 77,1 1Paket

77,1 5 Paket385,7

TerwujudnyaPNS yangberkualifikasisandi dakamar sandirepresentatifdalam rangkaptimalisasipelaksanaantugas danfungsipersandian

1 Paket 140,0 1 Paket 100,0 1 Paket 100,0 1 Paket 100,0 1Paket 100,0

5 Paket540,0

1.25 xx 18 ProgramKerjasamaInformasi denganMass Media

Tersampaikaninformasikegiatanpembangunandaerah melaluiwebsite Prov.Kep. Babel

1 Paket 1 Paket 197,9 1 Paket 237,4 1 Paket 284,9 1 Paket 341,9 1Paket 410,3

5 Paket1.472,3

-Penyampaianinformasimasyarakatmelalui tatapmuka

1 Paket 1 Paket 196,8 1 Paket 236,2 1 Paket 283,4 1 Paket 340,1 1Paket 408,2

5 Paket1.464,8

Terpublikasinya kegiatanpembangunandaerah melaluiMedia cetak

1 Paket 1 Paket 957,0 1 Paket 1.148,3

1 Paket 1.378,0

1 Paket 1.653,6

1Paket 1.984,

3

5 Paket7.121,2

Terpublikasinya kegiatanpembangunandaerah melaluiMediaElektronik

1 Paket 1 Paket 364,95 1 Paket 437,9 1 Paket 525,5 1 Paket 630,6 1Paket 756,8

5 Paket2.715,8

TersedianyaMajalahKominfo Prov.

1 Paket 1 Paket 438,9 1 Paket 526,7 1 Paket 632,0 1 Paket 758,4 1Paket 910,1

5 Paket3.266,1

TerlaksananyaBimtekBidangPengembangan KominfoKehumasanInstansiPemerintahse- Prov. Kep.Babel

2 kali 353,9 1 Keg 353,9

TerselenggaranyaPeringatanPuncak HPNKe -28

1 Keg 5.000,0

1 Keg 5.000,0

Terpublikasinya kegiatanpembangunandaerah melaluikonfrensi pers

1 Paket 1 Paket 350,0 1 Paket 420,0 1 Paket 504,0 1Paket 604,8

1 Paket1.878,8

Tersampaikannyakegiatan/permasalahan daninformasipenting darimasyarakat dikab/kota

1 Paket 250,0 1 Paket 300,0 1 Paket 360,0 1Paket 432,0

1 Paket1.342,0

Terjaganyakelestarianbudaya/tradisimasyarakatlokal melaluiPekanInformasiMasyarakat

1 Keg 1.000,0

1 Keg 1.000,0

1 Keg 1.000,0

1 Keg1.000,

0

1 Keg4.000,0

Terjaganyakelestarianbudaya/tradisimasyarakatlokal melaluiPekanInformasiNasional

1 Keg 2.000,0

1 Keg 2.000,0

1 Keg 2.000,0

1 Keg2.000,

0

1 Keg8.000,0

1.25 xx xx ProgramPenyempurnaandanPengembanganEvaluasi KegiatanPembangunan

TersediaSistemInformasiFungsi DasarUmum danFungsiKedinasan /KelembagaanSebanyak 42Aplikasi

10 Apl - 0,0 8 apl 600,0 8 apl 600,0 8 apl 600,0 8 apl600,0

42 apl2.400,0

Terintegrasinya sisteminformasi-sisteminformasi yangada kedalamsisteminformasieksekutif.

- - 0,0 - 0,0 - 0,0 1 apl 150,0 1 apl150,0

2 apl300,0

Terwujudnyapeningkatanperalatanradio yangoptimal

1 Paket 600,0 1 Paket 720,0 1 Paket 864,0 1 Paket 1.036,8

1Paket 1.244,

2

5 Paket4.465,0

Terselenggaranya Koodinasidalampembagianpelayanan diBidangTelekomunikasi

1 Keg 200,0 1 Keg 200,0 1 Keg 200,0 1 Keg200,0

1Keg800,0

1.25xx

xx Programoptimalisasipemanfaatanteknologi informasi

125 xx xx Programmengintensifkanpenangananpengaduanmasyarakat

125 xx xx Programpengembangandata/informasi/statistik daerah

Tersedianyadata/informasi/statistikdaerah yangaptodate danmudahdiaksespenguna danmasyarakat

125 xx xx Programpengembangankomunikasi,informasi danmedia massa

TerpenuhinyaInprastrukturkomunikasiinformatika di7 Kab/Kota

125xx xx Program

pengembangankomunikasi ,informasi danmedia massa

Meningkatkanaksesteknologi daninformasisampaikedaerahpesisir,terpencil danpulau-pulaukecil

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACUPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

2012-2017

NO PROGRAM RENCANA KERJA TARGET

INDIKATOR / PENCAPAIAN TAHUN

INPUT OUTPUT(KELUARAN) OUTCOME (HASIL) BENEFIT IMPACT 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6 ) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1 ProgramPenyediaanDokumenPerencanaan

PenyelenggaraanSinkronisasiProgram

Sistem perencanaanjangka pendek danmenengah yangterintegrasi denganperencanaan dinaskab/kota

SDMdandana

Tersinkronisasikannya programperencanaan

Meningkatnyasinkronisasi sistemperencanaan jangkapendek dan menengahyang berintegrasidengan perencanaandinas kab/kota

Memberikankemudahandalampenyusunanperencanaanprogram

Meningkatnyajumlah programyangtersinkronisasikan

v­ v­ v­ v­ v­ v­

2 ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

- Penyediaanpengiriman suratmenyurat

Terkirimnya surat yangbersifat kedinasan

Dana Pengiriman suratyang bersifatkedinasan

Terselenggaranyakelancaran aktivitaspengiriman suratmenyurat

Memberikankemudahandalampenyampaianinformasi

Meningkatnyajumlah surat yangdikirim

v+ v+ v+ v+ v+ v+

- Penyediaan alatkomunikasi,sumber daya airdan listrik

Tersedianya peralatankomunikasi , sumberdaya air dan listrik

Dana Alat -alatkomunikasi,

Terselenggaranyakelancaran aktivitaskantor

Kelancaran tugasaparaturdiskominfo

Meningkatnyakinerja aparatur

vç vç vç vç vç vç

- Pengadaan alatkebersihan

Tersedianya peralatankebersihan kantor

Dana meubelair Terselenggaranyakelancaran aktivitaskantor

Memberikankenyamanandalammelaksanakantugas

Meningkatnyakinerja aparatur

v� v� v� v� v� v�

- Penyediaanbarang cetakandan penggandaan

Terlaksananyapenyediaan barangcetakan danpenggandaan

Dana Barang cetakan danpenggandaan

Terselenggaranyakelancaran aktivitasperkantoran

Kelancaran tugasaparaturdiskominfo

Meningkatnyakinerja aparatur

vB vB vB vB vB vB

- Rapat koordinasike luar daerah

Adanya koordinasi yangkuat antar daerah

Dana Perjalanan dinas keluar daerah

Terjalinnya koordinasiantar daerah denganbaik

Adanyakoordinasi antardaerah

Koordinasi antardaerah semakinbaik

vÚ vÚ vÚ vÚ vÚ vÚ

- Pengadaan alattulis kantor

Tersedianya alat tuliskantor

Dana Alat Tulis Kantor Terselenggaranyakelancaran aktivitasperkantoran

Memberikankemudahankepada aparaturdalammelaksanakantugas

Mempercepatpara pegawaidalammenjalankantugas

vu vu vu vu vu vu

- Pengadaanbahan bacaandan peraturanperundang-undangan

Tersedianya bahanbacaan

Dana Bahan Bacaan Terselenggaranyakelancaran aktivitasperkantoran

Menambahwawasan sertapengetahuan daninformasiaparatur

Meningkatnyawawasan ,pengetahuan daninformasiaparatur

v» v» v» v» v» v»

- Pengadaanmakan danminum

Tersedianya makanminum untuk rapat danuntuk tamu

Dana Makanan danminuman

Terselenggaranyakelancaran aktivitasperkantoran

Memberikankemudahandalam penyediaanmakanan danminuman untukrapat dan untuktamu

Mempermudahdalam penyediaanmakanan danminuman

vë vë vë vë vë vë

- Pengadaanperalatan rumahtangga kantor

Tersedianya peralatanrumah tangga kantor

Dana Peralatan rumahtangga kantor

Terselenggaranyakelancaran aktivitasperkantoran

Peralatan rumahtangga kantorlengkap

Memberikankemudahandalammelaksanakanaktivitas kantor

v" v" v" v" v" v"

- Penyediaanpemeliharaankendaraanoperasionalkantor

Terlaksananyapemeliharaankendaraan operasional

Dana Pemeliharaankendaraanoperasional

Terpeliharanyakendaraanoperasional denganbaik

Kelancaran tugasaparaturdiskominfo

Meningkatnyakinerja aparatur

vÕ vÕ vÕ vÕ vÕ vÕ

- Penyediaanperbaikanperalatan kerja

Ketersediaan perbaikanuntuk peralatan kerja

Dana Perbaikan peralatankerja berupakomputer, laptop,AC, Telepon, Printer, Dispencer danKipas Angin sertamesin fotocopy

Terselenggaranyakelancaran aktivitasperkantoran

Kelancaran tugasaparaturdiskominfo

Meningkatnyakinerja aparatur

vB vB vB vB vB vB

- Pengadaanlogistik kantor

Tersedianya logistikkantor

Dana Logistik untukpegawai

Lancarnya aktivitasperkantoran

Kelancaran tugasaparaturdiskominfo

Meningkatnyakinerja aparatur

vó vó vó vó vó vó

- Penyediaan jasaadministrasikeuangan

Terpenuhinyapembayaranhonorarium administrasikeuangan

Dana Honorarium Lancarnya aktivitasperkantoran

Kelancaran tugasaparaturdiskominfo

Meningkatnyakinerja aparatur

vç vç vç vç vç vç

3 ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparaturDaerah

- Pembangunangedung kantorkomunikasi daninformatikaProvinsiKepulauanBangka Belitung

Tersedianya kantorDinas Komunikasi danInformatika ProvinsiKepulauan BangkaBelitung

Dana Gedung kantorDinas Komunikasidan InformatikaProvinsi KepulauanBangka Belitung

Lancarnya aktivitasperkantoran

Kelancaran tugasaparaturdiskominfo

Meningkatnyakinerja aparatur

v9 v9 v9 v9 v9 v9

- Pengadaanperalatan danperlengkapangedung kantordan meubelair

Ketersediaan alat-alatdan perlengkapankantor serta meubelair

Dana Alat -alat kantordan perlengkapankantor sertameubelair

Lancarnya aktivitasperkantoran

Kelancaran tugasaparaturdiskominfo

Meningkatnyakinerja aparatur

v� v� v� v� v� v�

- Pengadaankendaraanoperasionalkantor

Adanya kendaraanoperasional kantor

Dana KendaraanOperasional

Lancarnya aktivitasperkantoran

Kelancaran tugasaparaturdiskominfo

Meningkatnyakinerja aparatur

vz vz vz vz vz vz

- Pemeliharaansecara berkalameubelair kantor

Terpeliharanyameubelair kantor

Dana Meubelair Terpeliharanyameubelair kantor

Kelancaran tugasaparaturdiskominfo

Meningkatnyakinerja aparatur

vÒ vÒ vÒ vÒ vÒ

4 ProgramPeningkatanDisiplinAparatur

- Pengadaanpakaian dinas danperlengkapannya

Tersedianya pakaiandinas besertakelengkapannya untukseluruh pegawai

Dana Pakaian Dinas Ketersediaan pakaiandinas besertakelengkapannya

Keseragamanpakaian dinas danperlengkapannya

Meningkatnyakedisiplinan dankerapihanaparatur

vY vY vY vY vY vY

5 ProgramPeningkatanPengembanganSistemPelaporanCapaian Kinerjadan Keuangan

- PenyusunanLaporan CapaianKinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD

Tersusunya LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD

Dana Buku Tersedianya LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD

Ketersediaannyalaporan CapaianKinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD

Kemudahanpencarian datatentang CapaianKinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD

vç r vç vç vç vç

- PenyusunanLaporanKeuangan perSemester

Tersusunnya LaporanKeuangan per Semester

Dana Buku Tersedianya LaporanKeuangan persemester

KetersediaannyalaporanKeuangan persemester

Kemudahanpencarian datatentang LaporanKeuangan persemester

v” v” v” v” v” v”

- PenyusunanPrognosisRealisasiAnggaran

Tersusunnya LaporanPrognosis Anggaran

Dana Buku Tersedianya LaporanPrognosis Anggaran

KetersediaannyalaporanPrognosisAnggaran

Kemudahanpencarian datatentang LaporanPrognosisAnggaran

v‚ v‚ v‚ v‚ v‚ v‚

- PenyusunanCALK

Tersusunnya CALK padasetiap akhir tahunanggaran

Dana Buku Tersedianya CALK KetersediaannyaCALK pada setiapakhir tahunanggaran

Kemudahanpencarian dataCALK

vÓ vÓ vÓ vÓ vÓ vÓ

6 ProgramPengembanganKomunikasi,

PengembanganPusat Data danInformasi:

Informasi danMedia Massa

PembangunanCall Center yangterintegrasidengan pusatinformasi,layanan VOIP,SMS Gateway,Internet danContact Center

Tersedianya Call Centeryang terintegrasidengan pusat informasi,layanan VOIP, SMSGateway, internet danContact Center

KetersiaanDana

Call Center yangterintegrasi denganpusat informasi,layanan VOIP, SMSGateway, internetdan Contact Center

Tersedianya pusatinformasi yg dapatmemberikan informasisecara interaktif

Kemudahanmasyarakat danpelaku usahauntukmendapatkaninformasi secaracepat, tepat danakurat

PeningkatanKepuasanMasyarakatdalammemperolehpelayananinformasi Ca

llce

nter

Inte

gras

ilay

anan

inte

rnet

Inte

gras

ilay

anan

VOIP

Inte

gras

ilay

anan

SMS

Gate

way

vç vç

Updating PusatInformasiPembangunanDaerah

Tersedianya DataInformasi Pembangunanyang mutakhir

KetersiaanDana

Data Website PIPDyang mutakhir

Termuktahirnya data-data pembangunan

Publikasi datapembangunanyang mutakhir

Publikasi datapembangunanyang mutakhir

v« v« v« v« v« v«

PengembanganPortal Induk &Updating PusatInformasi ProvinsiKep. BangkaBelitung

Tersedianya Portal IndukProvinsi Kep. Babel yanghandal dan mutakhir

KetersiaanDana

Penambahanmodul-modulkonten

Tersedianya beragaminformasi yangmutakhir

Memerikanberagaminformasiinformasi yanglengkap, cepat,akurat

Kemudahanpengguna dalammencari informasisecara online.

v¶ v¶ v¶ v¶ v¶ v¶

PengembanganInfrastrukturJaringan- PengadaanBandwidthJaringan

32 Mbps Dana 32 Mbps Tersedianya BandwithJaringan InternetProvinsi

KelancaranKomunikasiJaringan Provinsi

MeningkatnyaPelayananPenyediaanInformasiPelaksanaanPemerintahandanpembangunan

8Mbps

16Mbps

24Mbps

32Mbps

32Mbps

32Mbps

- PengadaanHosting

1 Paket Dana 1 Paket Terlaksananya HostingWebsite Provinsi

tersedianyainformasimengenaiaktivitaspemerintahprovinsi

MeningkatnyaPelayananPenyediaanInformasiPelaksanaanPemerintahandanpembangunan

1Paket

1Paket

1Paket

1Paket

1Paket

1Paket

- PembangunanInfrastrukturJaringan WANPerkantoran

45 Paket FO Dana 45 Paket FO TersedianyaJaringanWAN perkantoranProvinsi

TeritegrasinyaJaringan WANPerkantoran

meningkatnyakelancarankomunikasi Dataantar SKPDProvinsi

10Paket

10Paket

10Paket

10Paket

5Paket

- PembangunanInfrastrukturJaringan VPNKabupaten/Kota

8 Paket Dana 8 Paket TersedianyaJaringanVPN diKabupaten/Kota

Peningkatankelancarankomunikasi Data

meningkatnyaPelayananInformasiPenyelenggaraanPemerintahandanpembangunan

8Paket

- PembangunanInfrastrukturJaringan VsatMobile

2 paket Dana 2 paket Tersedianya JaringanVsat Mobile

MenyediakanAkses Informasibagi Masyarakatpada lokasitertentu

meningkatnyaPelayananInformasiPenyelenggaraanPemerintahandanpembangunan

1Paket

1Paket

- PembangunanInfrastrukturJaringanTelecenter

7 paket Dana 7 paket TersedianyaTelecenter di 7Kabupaten/Kota

MempermudahAkses MasyarakatterhadapInformasi

meningkatnyaPelayananInformasiPenyelenggaraanPemerintahandanpembangunan

1Paket

2Paket

2Paket

2Paket

- PembangunanInfrastrukturJaringan VOIP

45 Paket Dana 45 Paket TersedianyaJaringanVOIP perkantoranProvinsi

meningkatnyakelancarankomunikasi Dataantar SKPDProvinsi

meningkatnyakelancaranPenyelenggaraanPemerintahandanpembangunan

20Paket

25Paket

- PembangunanInfrastrukturJaringan Hot Spot

35 Paket Dana 35 Paket Tersedianya 35 titikHotspot di 7Kabupaten/Kota

MempermudahAkses MasyarakatterhadapInformasi

meningkatnyaPelayananInformasiPenyelenggaraanPemerintahandanpembangunan

7Paket

7Paket

7Paket

7Paket

7Paket

PembangunanNetworkOperationalControl (NOC)- IntegrasiJaringanPerkantoran

45 Paket Dana 45 Paket TeritegrasinyaJaringan Perkantoran

Peningkatankelancarankomunikasi Dataantar SKPDProvinsi

meningkatnyakelancaranPenyelenggaraanPemerintahandanpembangunan

10Paket

10Paket

10Paket

10Paket

5Paket

- PengadaanPeralatanjaringan NOC

5 Paket Dana 5 Paket Tersedianya PeralatanJaringan NOC

Peningkatankelancarankomunikasi Dataantar SKPDProvinsi

meningkatnyakelancaranPenyelenggaraanPemerintahandanpembangunan

1Paket

1Paket

1Paket

1Paket

1Paket

- PengadaanPeralatanMonitoring NOC

2 Paket Dana 2 Paket Tersedianya PeralatanMonitoring NOC

Peningkatankelancarankomunikasi Dataantar SKPDProvinsi

meningkatnyakelancaranPenyelenggaraanPemerintahandanpembangunan

1Paket

1Paket

PembangunanData Center- PengadaanPeralatan DataCenter

5 Paket Dana 5 Paket Tersedianya PeralatanData Center

Ketersediaan Datasebagai dasarbagi SKPD ProvinsidalampenyelenggaraanPemerintahan danPembangunan

meningkatnyakelancaranPenyelenggaraanPemerintahandanpembangunan

1Paket

1Paket

1Paket

1Paket

1Paket

- PengadaanPeralatan DataServer

26 Unit Dana 26 Unit Tersedianya PeralatanServer

PeningkatanefektifitaspelayananInformasi

meningkatnyakelancaranPenyelenggaraanPemerintahandanpembangunan

2Unit

5Unit

5Unit

14Unit

4Unit

- PengadaanPeralatan DisasterRecovery Center(DRC)

2 Paket Dana 2 Paket Tersedianya PeralatanDRC

PeningkatanefektifitaspelayananInformasi

meningkatnyakelancaranPenyelenggaraanPemerintahandanpembangunan

1Paket

1Paket

PembangunanLaboratorium- PengadaanPeralatan LabSoftware

1 Paket Dana 1 Paket Tersedianya PeralatanLab Software

Peningkatankemampuan SDMdalampenguasaanPerangkat Lunak

meningkatnyakelancaranPenyelenggaraanPemerintahandanpembangunan

1Paket

- PengadaanPeralatan LabHardware danJaringan

2 Paket Dana 2 Paket Tersedianya PeralatanLab hardware danJaringan

Peningkatankemampuan SDMdalampenguasaanPerangkat Kerasdan Jaringan

meningkatnyakelancaranPenyelenggaraanPemerintahandanpembangunan

1Paket

1Paket

MobileCommunityAccess Point (M-CAP)- OperasionalMobileCommunityAccess Point (M-CAP)

1 Kegiatan Dana 1 Kegiatan Tersedianya DanaOperasional

Membudayakanmasyarakatterhadap TIK

meningkatnyaliterasi bagimasyarakat

1Kegiatan

1Kegiatan

1Kegiatan

1Kegiatan

1Kegiatan

7 ProgramPengkajian danPenelitianBidangInformasi danKomunikasi

Penyusunan TataKelola TIPemerintah :

PenyusunanRencana IndukPercepatanPengembangan E-Gov Provinsi Kep.Babel

Tersusunnya RencanaInduk PercepatanPengembangan E-GovProvinsi Kep. Babel

KetersiaanDana

Buku Rencana IndukPercepatanPengembangan E-Gov Provinsi Kep.Babel

Tersedia panduanjangka penjangPercepatanPengembangan E-GovProvinsi Kep. Babel

PerencanaanPercepatanPengembangan E-Gov menjadi lebihterarah,terintegrasi danterukur

PerencanaanPercepatanPengembangan E-Gov menjadi lebihterarah,terintegrasi danterukur sesuaidengan Visi MisiOrganisasi

vë

PenyusunanStandardOperational &Procedure (SOP)Tata Kelola ITPemerintah.

Tersedianya SOP untukpengelolaan TI dilingkungan PemerintahProvinsi Kep. Babel

KetersiaanDana

Buku StandardOperational &Procedure (SOP)Tata Kelola TIPemerintahan

Tersedianya SOP bagiSKPD dalampengelolaan TI

Pengelolaan TI dilingkunganpemerintah akanlebih efektif danefisien

Penerapan TIdapat sejalandengan RencanaIndukPengembangan E-Gov sesuaidengan Visi MisiOrganisasi

vQ vQ

PengembanganSDM :Pelatihan SDMAparaturPemerintahBidangPengelolaan TI

Terlaksananya PelatihanAparatur PemerintahBidang Pengelolaan TIuntuk 50 instansiprovinsi/kab/kota

KetersiaanDana &SDMAparatur

PelatihanPengelolaan TIPemerintah untuk50 instansiprovinsi/kab/kota

Tersedianya SDMAparatur Pemerintahyang terlatih sebanyak50 instansiprovinsi/kab/kota

Meningkatnyadaya gunapemanfaatan TI diprovinsi/kab/kota

Meningkatnyadaya gunapemanfaatan TI diprovinsi/kab/kota

v› v› v› v› v› v›

Sertifikasi SDMPengelola TI padainstansi pengelolainfokomprovinsi/kab/kota

Terlaksananya sertifikasibagi SDM Pengelola TIpada instansi pengelolainfokomprovinsi/kab/kotasebanyak 20 orang

KetersiaanDana &SDMAparatur

Sertifikasi 20 SDMPengelola TIdiinstansiprovinsi/kab/kota

Tersedianya SDMPengelola TI diprovinsi/kab/kotayang tersertifikasisebanyak 20 orang

Meningkatnyakompetens danidaya gunapemanfaatan TIbagiprovinsi/kab/kota

Pemanfaatan TI dilingkunganpemerintah akanlebih efektif danefisien dalammenunjang visimisi organisasi

vë vë vë vë vë vë

Bimbingan Teknistentang Kajiandan PenelitianBidang dan PosTelekomunikasi

SDM Pos danTelekomunikasi

Kualitas SDM

Pelayanan yanglebih baik

Pengusaha sadar akanpentingnya izin

Peranan Pemdayang lebihoptimal

KepuasanMasyarakat

vî vî vî vî vî vî

8 ProgramFasilitasPeningkatanSDM BidangKomunikasi danInformasi

- BimbinganTeknis Bidang PosdanTelekomunikasi

SDM Pos danTelekomunikasi

Kualitas SDM

Pelayanan yanglebih baik danmemuaskan

Pengusaha merasaaman

Kepercayaankepadapemerintahmeningkat

tertibAdministrasi,efektif, efisien,cepat, akurat,transparansidalampengelolaan,pengolahan danpelayananinformasi

v) v) v) v) v) v)

9 ProgramPeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur

- SosialisasiPeraturanPerundang-Undangan

SDM Aparatur SDMdanDana

SDM aparatur lebihmemahamiperaturanperundang-undangan

SDM aparaturmengetahuiperaturan perundang-undangan yang ada

Pengetahuan danpemahamanperaturanperundang-undangan

Meningkatnyakualitas SDMaparatur

v¹ v¹ v¹ v¹ v¹ v¹

- BimbinganTeknis PeraturanPerundang-Undangan

SDM Aparatur SDMdanDana

SDM aparatur lebihmemahamiperaturanperundang-undangan

SDM aparaturmemahami peraturanperundang-undanganyang ada

Pemahamanperaturanperundang-undangan

Meningkatnyakualitas SDMaparatur

vë vë vë vë vë vë

10 ProgramKerjasamaInformasidengan MassMedia

- Penyampaianinformasipembangunanmelalui mediacetak lokal

Terjalinnya kerjasamadengan media cetak diBangka Belitung

Danadansumberberita

Informasi Terpublikasinyakegiatanpembangunan daerah

Informasiterpublikasikan kemasyarakat

Terjalin kerjasamaerat denganmedia cetak diBangka Belitung

vß vß vß vß vß vß

- Penyampaianinformasipembangunanmelalui mediacetak nasional

Terjalinnya kerjasamadengan media cetaknasional

Danadansumberberita

Informasi Terpublikasinyakegiatanpembangunan daerah

Informasiterpublikasikan kemasyarakat

Terjalin kerjasamaerat denganmedia cetak diBangka Belitung

v) v) v) v) v) v)

- Penyampaianinformasipembangunanmelalui mediaelektronik TVLokal

Terjalinnya kerjasamadengan media elektronikTV lokal

Danadansumberberita

Informasi Terpublikasinyakegiatanpembangunan daerah

Informasiterpublikasikan kemasyarakat

Terjalin kerjasamaerat denganmedia elektroniktv lokal

v0 v0 v0 v0 v0 v0

- Penyampaianinformasipembangunanmelalui mediaelektroniknasional

Terjalinnya kerjasamadengan media elektroniknasional

Danadansumberberita

Informasi Terpublikasinyakegiatanpembangunan daerah

Informasiterpublikasikan kemasyarakat

Terjalin kerjasamaerat denganmedia elektroniknasional

vç vç vç vç vç vç

- Penyampaianprogrampembangunanmelalui konfrensipers

Terjalinnya kerjasamadengan SKPD dan Pers

Danadansumberberita

Informasi Terpublikasinyakegiatanpembangunan daerah

Informasi yangada di SPKD dapatdiketahui olehmasyarakat

Meningkatnyakerjasama SKPDdan Pers

vF vF vF vF vF vF

- Penyampaianinformasipembangunanmelalui mediaelektronik/radiolokal

Terjalinnya kerjasamadengan mediaelektronik/radio lokal

Danadansumberberita

Informasi Terpublikasinyakegiatanpembangunan daerah

Informasi yangada di SPKD dapatdiketahui olehmasyarakat

Meningkatnyakerjasamadengan radiolokal

vd vd vd vd vd vd

- Penyampaianinformasimasyarakatmelalui tatapmuka

Terjalinnya kerjasamadengan masyarakat

Danadansumberberita

Informasi Tersosialisasikannyaprogram-programpemerintah

Masyarakatmengetahuisecara langsunginformasi

Mempererathubungan denganmasyarakat

vÿ vÿ vÿ vÿ vÿ vÿ

- Penyampaianinformasi kepadamasyarakatmelalui mediaelektronik websitebabelprov.go.id

Terjalinnya kerjasamadengan pengelola ISPdan adanya interaksidengan Masyarakat

Danadansumberberita

Informasi Tersampaikaninformasi kegiatanpembangunan daerah

Masyarakat dapatlangsungmengaksesinformasi diwebsitebabelprov.go.id

Meningkatnyapengguna websitebabelprov.go.id

v© v© v© v© v© v©

- KoordinasiKelompokInformasiMasyarakat Prov.Babel

Terjalinnya kerjasamadengan KIM di kab/kota

Danadansumberinformasi

Informasi kab/kota Tersampaikannyakegiatan/permasalahan dan informasipenting darimasyarakat dikab/kota

KIM di kab/kotadapat langsungberkoordinasi

Terjalinnyakerjasamadengan KIM dikab/kota

vë vë vë vë vë vë

- Pekan InformasiMasyarakat

Penguatan Budaya danpeningkatan wawasanmasyarakat

Dana,budayadantradisimasyarakat

Informasi Terjaganya kelestarianbudaya/tradisimasyarakat lokal

Masyarakatmengetahuibudaya/tradisiyang ada

Kelestarianbudaya /tradisimasyarakatterjaga

v© v© v© v© v© v©

- Pekan InformasiNasional

Penguatan Budaya danpeningkatan wawasanmasyarakat

Dana,budayadantradisimasyarakat

Informasi Terjaganya kelestarianbudaya/tradisimasyarakat lokal

Masyarakatmengetahuibudaya/tradisiyang ada

Kelestarianbudaya /tradisimasyarakatterjaga

v× v× v× v× v× v×

11 ProgramMonitoring danevaluasiKegiatanPembangunan

- PenyusunanLAKIP SKPD

Tersusunnya LAKIP SKPD SDMdanDana

LAKIP SKPD Tersusunnya LAKIPSKPD

Bahan evaluasiperencanaantahunan SKPD

Mengetahuikinerja dancapaian SKPD

v[ v[ v[ v[ v[ v[

- Monitoring,evaluasi danpelaporanpelaksanaanrencana program

Terlaksananyamonitoring, evaluasi danpelaporan pelaksanaanrencana program

Dana Monitoring, evaluasidan Sistempelaporanpelaksanaanrencana program

Terwujudnyamonitoring, evaluasidan sistem pelaporanpelaksanaan rencanaprogram baik APBDmaupunDekonsentrasi

Kemudahandalam pelaporanpelaksanaanrencana program

Meningkatkankoordinasi dankonsultasi danmemudahkansistem pelaporanpelaksanaanrencana program

vë vë vë vë vë vë

12 ProgramPenyempurnaandanPengembanganEvaluasiKegiatanPembangunan

PengembanganSistem Informasie-Government :

PengembanganSistem InformasiLayanan FungsiDasar Umum danFungsi Kedinasan/ Kelembagaan

Tersedia SistemInformasi Fungsi DasarUmum dan FungsiKedinasan /Kelembagaan

KetersiaanDana

Aplikasi SistemInformasi LayananFungsi Dasar Umumdan FungsiKedinasan /Kelembagaan

Kemudahan dalampengelolaan informasidan pelayananinternal pemerintah,masyarakat danpelaku usaha

Kemudahandalampengelolaaninformasi danpelayananinternalpemerintah,masyarakat danpelakuusahaKemudahandalampengambilankeputusan di levelpimpinan

TertibAdministrasi,efektif, efisien,cepat, akurat,transparansidalampengelolaan,pengolahan danpelayananinformasi

vì vì vì vì vì

Integrasi SistemInformasi LayananFungsi DasarUmum dan FungsiKedinasan /Kelembagaankedalam SistemInformasiEksekutif

Terintegrasinya sisteminformasi-sisteminformasi yang adakedalam sisteminformasi eksekutif.

KetersiaanDana

Aplikasi SistemInformasi Eksekutif

Kemudahan dalampengambilankeputusan di levelpimpinan

Kemudahandalampengambilankeputusan di levelpimpinan

Kemudahandalampengambilankeputusan di levelpimpinan

vë vë

- Pengelolaan danoperasionalisasimedia Baliho

Terlaksananyapenyebarluasan mediainformasi melalui mediabaliho

Danadansumberberita

Informasi Terpublikasinyaprogram-programpemerintah

Mempermudahpenyampaianinformasi kemasyarakat

Meningkatnyapenggunaanmedia balihosebagai saranapenyebarluasaninformasi

v& v& v& v& v& v&

- Peningkatanperalatan studioradio mini

Terwujudnyapeningkatan peralatanradio yang optimal

Danadansumberberita

Informasi danperalatan studio

Terpublikasinyaprogram-programpemerintah

Mempermudahpenyampaianinformasi kemasyarakat

Meningkatnyaperalatan studioradio mini yangoptimal

và và và và và vÃ

- Pengelolaan danoperasionalisasimedia center

Terlaksananyapenyebarluasaninformasi melalui mediacenter

Danadansumberberita

Informasi danperalatan studio

Terpublikasinyaprogram-programpemerintah

Mempermudahpenyampaianinformasi kemasyarakat

Peningkatnpenyebarluasaninformasi melaluimedia center

v; v; v; v; v; v;

- Pengelolaan danoperasional studioradio mini

Tercapainyapenyebarluasaninformasi kepadamasyarakat

Danadansumberberita

Informasi danperalatan studio

Terpublikasinyaprogram-programpemerintah

Mempermudahpenyampaianinformasi kemasyarakat

Meningkatnyapenyebarluasaninformasi kepadamasyarakat

v¨ v¨ v¨ v¨ v¨ v¨

- Penyampaianinformasi danpersiapan studiotv daerah

Terwujudnya media tvdaerah dalampenyebarluasaninformasi ke daerah

Danadansumberberita

Informasi danperalatan studio

Tersampaikannyainformasi kemasyarakat

Mempermudahpenyampaianinformasi kemasyarakat

Percepatanpersiapan studiotv daerah dalampenyampaianinformasi

vë vë vë vë vë vë

- Pengelolaan danoperasionalisasistasiun tv daerah

Tercapainyapenyebarluasaninformasi ke daerahmelalui media tv

Danadansumberberita

Informasi danperalatan studio

Tersampaikannyainformasi kemasyarakat

Mempermudahpenyampaianinformasi kemasyarakat

Meningkatnyapenyebarluasaninformasi kepadamasyarakat

v� v� v� v� v� v�

- Pengelolaan danoperasionalisasimobil unit

Terwujudnya mediapenyampaian informasi

Danadansumberberita

Informasi danperalatan studio

Tersampaikannyainformasi kemasyarakat

Mempermudahpenyampaianinformasi kemasyarakat

Meningkatnyapenyebarluasaninformasi kepadamasyarakat

v— v— v— v— v— v—

- Koordinasidalam PembagianPelayanan diBidangTelekomunikasi

SDM Pos danTelekomunikasi dan jugaFasilitas

Kualitas SDMdanFasilitas

Terwujudnyapelayanan yangPrima

Pengusaha merasaterayomi

Pemerintahmemperolehlegitimasi

KepuasanMasyarakat danlebih sejahtera

v' v' v' v' v' v'

PengembanganInfrastrukturPersandian

- PengadaanKamar Sandi

Kamar Sandi PemerintahProvinsi KepulauanBangka Belitung

Dana Kamar SandiPemerintah ProvinsiKepulauan BangkaBelitung

Terbangunnya KamarSandi Daerah ProvinsiKepulauan BangkaBelitung

KelancaranAktivitasPersandianProvinsi

MeningkatnyaPengamananInformasi yangdikecualikanPelaksanaanPemerintahandanpembangunan

1unit

1unit

1unit

1unit

1unit

1unit

- PelaksanaanJaringanKomunikasi Sandike 7 (Tujuh)Kab/Kota

7 (Tujuh)Kabupaten/Kota diProvinsi KepulauanBangka Belitung

Dana 7 (Tujuh)Kabupaten/Kota diProvinsi KepulauanBangka Belitung

Terlaksananya di ke 7(Tujuh) Kab/Kota

KelancaranKomunikasiJaringan Sandi ke7 (Tujuh)Kab/Kota

MeningkatnyaAktvitas InformasiSandi ke Kab/Kota

7(Tujuh)Kab/Kota

7(Tujuh)Kab/Kota

7(Tujuh)Kab/Kota

7(Tujuh)Kab/Kota

7(Tujuh)Kab/Kota

7(Tujuh)Kab/Kota

- PelaksanaanJaringanKomunikasi SandiDaerah ProvinsiKepulauanBangka Belitung

Dinas/Instansi Terkait Dana Dinas/InstansiTerkait

Tersedianyakoordinasi jaringanKomunikasi Sandi diDaerah

KelancaranKomunikasiJaringan SandiDaerah

meningkatnyakelancarankomunikasi sandiantar InstansiProvinsi

3InstansiTerkait

3InstansiTerkait

5InstansiTerkait

5InstansiTerkait

7InstansiTerkait

7InstansiTerkait