SALINAN - ekonkur.ekon.go.id/upload/doc/permenko-6-tahun-2015-publish.pdfPembiayaan adalah...

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4

Keputusan Presiden Nomor 19 tentang Perubahan atas

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite

Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah serta untuk meningkatkan tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance) dalam hal

pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, perlu diatur Pedoman

Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri

Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite

Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha

Rakyat;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);

3. Keputusan ...

SALINAN


- 2 -

3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;

4. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite

Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden

Nomor 19 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG

PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN

PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA

RAKYAT.Salinan sesuai dengan aslinya

Pasal 1

Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang

selanjutnya disebut Pedoman Pelaksanaan, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini.

Pasal 2

(1) Pedoman Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1, menjadi acuan bagi kementerian/lembaga,

pemerintah daerah, bank pelaksana, perusahaan penjamin

dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan

evaluasi serta pengawasan Program Kredit Usaha Rakyat.

(2) Pedoman Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1, mencakup Pedoman Pelaksanaan untuk Kredit

Usaha Rakyat Mikro, Kredit Usaha Rakyat Ritel, dan Kredit

Usaha Rakyat Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

Pasal 3...


- 3 -

Pasal 3

Segala perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Bank

Pelaksana dan Perusahaan Penjamin berdasarkan Peraturan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun

2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

Mikro tetap berlaku dan mengikat para pihak sampai masa

berlakunya perjanjian kerjasama berakhir.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah ini mulai berlaku, Peraturan Menteri

Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2015

tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Mikro

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku

Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar ...


- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Agustus 2015

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA


ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 7 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1167


LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR

BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

KREDIT USAHA RAKYAT

PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT MIKRO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran dan kontribusi yang penting dalam perekonomian Indonesia, yaitu menyediakan lapangan kerja sebesar 97,2% (sembilan puluh tujuh koma dua perseratus) dari total lapangan

kerja, dan menyumbang sekitar 56,5% (lima puluh enam koma lima perseratus) pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) pada Tahun 2012.

Pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah dan koperasi menempati bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat Indonesia mulai dari petani, nelayan, peternak, petambang, pengrajin, pedagang, dan penyedia

berbagai jasa. Jumlah UMKM pada Tahun 2013 tercatat mencapai 57,9 juta unit usaha, meningkat dari 52,8 juta unit pada Tahun 2009. Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam UMKM mencapai 114,1 juta orang pada Tahun 2013

meningkat dari 96,2 juta orang pada Tahun 2009.

Salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan

UMKM kepada perbankan dengan pola penjaminan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan pada November 2007. Dalam perkembangannya, KUR sejak Tahun 2007 sampai dengan Desember 2014

KUR telah disalurkan sebesar Rp.178,8 triliun dengan total debitur sebanyak 12,4 juta debitur. Untuk Tahun 2014, jumlah kredit yang disalurkan Rp40,2

triliun kepada 2,4 juta debitur.

Arah kebijakan di bidang UMKM dan koperasi dalam periode 2015-2019 adalah meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi sehingga mampu

tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (“naik kelas”) dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional. Strategi pembangunan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1)

Peningkatan kualitas sumber daya manusia, 2) Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan, 3) Peningkatan nilai tambah produk dan

jangkauan pemasaran, 4) Penguatan kelembagaan usaha, 5) Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.


- 2 -

Memperhatikan arah kebijakan peningkatan daya saing UMKM tersebut dan

mempertimbangkan capaian pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) selama tujuh tahun terakhir, Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015. Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM diketuai

oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan beranggotakan para menteri/kepala lembaga terkait dengan tugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pembiayaan bagi UMKM termasuk penetapan prioritas

bidang usaha, melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi UMKM, dan mengambil langkah-langkah penyelesaian

hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi UMKM.

Pada Tahun 2015 program KUR diarahkan sebagai bagian mendorong

kenaikan pertumbuhan ekonomi yang sedang melambat. Dengan alokasi plafon KUR sebesar Rp30 Triliun, diharapkan dapat mengungkit naik pemberian kredit kepada Usaha Mikro dan Kecil, khususnya di sektor

pertanian, perikanan, industri, dan perdagangan yang terkait, serta penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi UMKM, diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM.

Terhadap hal tersebut perlu ditetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Mikro.

B. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pedoman Pelaksanaan KUR Mikro, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3790).

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502).

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).


- 3 -

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro


6. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan

Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015.

C. Maksud dan Tujuan

1. Meningkatkan efektivitas sinergi dan kerjasama pelaksanaan KUR Mikro oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha.

2. Sebagai pedoman/petunjuk pelaksanaan bagi masing-masing pihak yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta

pengawasan program KUR Mikro.

D. Sasaran

Sasaran Pedoman Pelaksanaan KUR Mikro adalah para pihak yang terkait

dengan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pengawasan program KUR Mikro.

E. Pengertian Umum

1. Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank Pelaksana dengan Debitur KUR Mikro yang mewajibkan

Debitur KUR Mikro untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2. Pembiayaan Pembiayaan adalah Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan

persetujuan atau kesepakatan antara Bank Pelaksana dengan Debitur KUR Mikro yang mewajibkan Debitur KUR Mikro untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan/bagi

hasil/marjin.

3. Kredit Program

Kredit Program adalah kredit/pembiayaan yang merupakan Program Pemerintah dengan skema subsidi bunga yaitu Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Kredit Pengembangan Energi Nabati Revitalisasi

Perkebunan (KPEN-RP), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), Kredit Program Eks Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI), Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Pemberdayaan Usaha Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera

Utara, Sumatera Barat, Jambi dan Jawa Barat, Skema Subsidi Resi Gudang, Subsidi Bunga Untuk Air Bersih dan Subsidi Kredit Sarana dan


- 4 -

Fasilitas BBM Non Subsidi, dan skema kredit berpenjaminan yaitu Kredit

Usaha Rakyat.

4. Kementerian/Lembaga

Kementerian/Lembaga adalah kementerian/lembaga Pelaksana Teknis

Program.

5. Bank Pelaksana

Bank Pelaksana adalah Bank yang melaksanakan Program KUR yang ditetapkan/ditunjuk oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku

Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai penyalur KUR Mikro.

6. Penjaminan

Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur KUR Mikro oleh Perusahaan Penjamin.

7. Perusahaan Penjamin

Perusahaan Penjamin adalah perusahan yang memberikan penjaminan atas Kredit Program yang ditetapkan/ditunjuk oleh Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai penjamin KUR Mikro.

8. Calon Debitur KUR Mikro

Calon Debitur KUR Mikro adalah Usaha Mikro, Koperasi, dan kelompok usaha berbadan hukum yang memiliki usaha yang produktif, layak, namun

tidak memiliki agunan yang cukup.

9. Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria :

a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,-(tiga

ratus juta rupiah).

10. Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau

badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

11. Kelompok Usaha

Kelompok Usaha adalah kumpulan orang yang melakukan kegiatan usaha produktif dan dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan dan/atau

kesamaan kondisi lingkungan untuk meningkatkan usaha anggotanya.


- 5 -

12. Usaha Produktif

Usaha Produktif adalah usaha untuk menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha.

13. Usaha Layak

Usaha Layak adalah Usaha Calon Debitur yang memberikan laba sehingga

mampu membayar bunga/marjin dan mengembalikan seluruh hutang/kewajiban pokok kredit/pembiayaan lainnya dalam jangka waktu yang disepakati antara Bank Pelaksana dengan Debitur KUR dan

memberikan sisa keuntungan untuk pengembangan usahanya.

14. Perpanjangan

Perpanjangan adalah penambahan periode kredit/pembiayaan pada saat kredit/pembiayaan jatuh tempo.

15. Suplesi (Tambahan Kredit/Pembiayaan)

Suplesi (Tambahan Kredit/Pembiayaan) adalah penambahan plafon kredit/pembiayaan dan jangka waktu karena usaha debitur meningkat dan dalam kondisi lancar tanpa menunggu kredit/pembiayaan lunas.

16. Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan

Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan adalah penambahan jangka waktu

dan/atau penambahan plafon kredit/pembiayaan oleh Bank Pelaksana dalam rangka perbaikan kredit/pembiayaan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

17. Jangka Waktu Kredit/Pembiayaan

Jangka Waktu Kredit/Pembiayaan adalah jangka waktu suatu fasilitas

kredit/pembiayaan sesuai jatuh tempo perjanjian/akad kredit/pembiayaan.

18. Suku Bunga

Suku Bunga adalah tingkat bunga yang dikenakan dalam pemberian kredit

kepada debitur.

19. Margin Pembiayaan

Margin pembiayaan adalah besaran yang digunakan oleh Bank Syariah

dalam pemberian pembiayaan kepada debitur.

20. Graduasi

Graduasi adalah Debitur KUR Mikro yang telah berhasil dalam mengembangkan usahanya sehingga sudah mampu mendapatkan fasilitas kredit/pembiayaan secara komersial dari perbankan.

21. KUR Mikro

KUR Mikro adalah KUR dengan plafon sampai dengan Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).


- 6 -

22. Lembaga Linkage

Lembaga Linkage adalah lembaga berbadan hukum yang dapat menerus-pinjamkan KUR dari Bank Pelaksana kepada Debitur, yaitu Koperasi

Sekunder, Koperasi Primer, Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/BPRS), perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, Lembaga Keuangan Mikro pola konvensional atau syariah, LKBB lainnya, dan kelompok usaha.

23. Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan

untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun

pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

24. Linkage Pola Channeling

Linkage Pola Channeling adalah KUR Mikro yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada Debitur melalui Lembaga Linkage selaku agen. Kewajiban

pengembalian KUR Mikro menjadi tanggungjawab dari Debitur (end user) selaku penerima KUR Mikro.


- 7 -

BAB II

PELAKSANAAN KUR MIKRO

A. Ketentuan Umum

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan

atau investasi kepada debitur di bidang usaha sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan perdagangan yang terkait, yang produktif dan layak

namun belum memenuhi persyaratan agunan tambahan Bank Pelaksana dengan plafon kredit sampai dengan Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin.

Sumber dana penyaluran KUR Mikro adalah 100% (seratus perseratus) dari dana Bank Pelaksana KUR. KUR Mikro disalurkan oleh Bank Pelaksana dan

dijamin oleh Perusahaan Penjamin. KUR Mikro diberikan apabila memenuhi persyaratan berikut:

1. Calon Debitur mempunyai usaha produktif dan layak namun tidak memiliki

agunan tambahan sebesar yang dipersyaratkan Bank Pelaksana. 2. Calon Debitur dapat sedang menerima Kredit/Pembiayaan, seperti Kredit

Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, dan Kartu Kredit, serta

KUR Mikro dengan kolektabilitas lancar. 3. Calon Debitur memiliki surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang

diterbitkan Pemerintah Daerah setempat dan atau surat ijin lainnya. 4. Calon Debitur yang sedang menerima KUR Mikro diperbolehkan

mendapatkan fasilitas tambahan kredit/pembiayaan dengan total pinjaman

sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan pengaturan sebagai berikut:

a. Untuk skema Kredit/Pembiayaan Investasi dengan Kredit/Pembiayaan Investasi dan Kredit/Pembiayaan Modal Kerja dengan Kredit/Pembiayaan Modal Kerja diijinkan; dan

b. Pemberian Kredit/Pembiayaan Investasi dan Kredit/Pembiayaan Modal Kerja dapat dilakukan bersamaan dalam program KUR Mikro.

5. Untuk Calon Debitur yang akan meminjam KUR Mikro, diwajibkan untuk

dilakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia; 6. Dalam hal Calon Debitur masih memiliki baki debet kredit/pembiayaan

produktif dan kredit/pembiayaan program diluar KUR yang tercatat pada Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID BI), tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan Surat

Keterangan Lunas/Roya dengan lampiran cetakan rekening dari Bank Pelaksana/pembiayaan sebelumnya;

7. Setiap Debitur hanya dapat menerima KUR Mikro dengan total akumulasi

plafon termasuk suplesi atau perpanjangan maksimal Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per debitur dari Bank Pelaksana KUR;

8. Penyaluran KUR Mikro oleh Bank Pelaksana dilaksanakan dengan mengacu kepada basis data yang dihimpun dari sumber Kementerian Teknis, Pemerintah Daerah, Bank Pelaksana, Perusahaan Penjamin;


- 8 -

9. Bank Pelaksana memutuskan pemberian KUR berdasarkan penilaian

terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di Bank Pelaksana; dan

10. Penjaminan KUR diatur berdasarkan kesepakatan antara Bank Pelaksana dengan Perusahaan Penjamin.

Persyaratan bagi Bank untuk dapat menjadi Pelaksana KUR Mikro, yaitu:

1. Mengajukan permohonan keikutsertaan kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);

2. Bank Pelaksana KUR memenuhi kriteria Bank sehat dan informasi kinerja

dari Otoritas Perbankan/Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

3. Bank Pelaksana melakukan kerjasama dengan Perusahaan Penjamin dalam

penyaluran KUR Mikro;

4. Bank Pelaksana KUR Mikro harus memiliki online system data KUR Mikro dengan Perusahaan Penjamin dan melakukan input data calon

debitur/debitur KUR Mikro ke dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP);

5. Bank yang telah ditunjuk sebagai Bank Pelaksana Program KUR sebelumnya yang mempunyai NPL dibawah 5% (lima perseratus) pada periode Oktober 2014 sampai dengan Desember 2014 dapat menjadi Bank

Pelaksana KUR Mikro. Sedangkan Bank dengan NPL 5% (lima perseratus) ke atas selama periode Oktober 2014 - Desember 2014 dan sebelumnya,

tidak dapat menjadi Bank Pelaksana KUR Mikro sampai tingkat NPLnya dibawah 5% (lima perseratus) selama tiga bulan berturut-turut;

6. Untuk tahap awal, Bank Pelaksana KUR Mikro adalah BRI, Bank Mandiri,

dan BNI. Selanjutnya, Bank Pelaksana lainnya akan ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan

Pembiayan bagi UMKM; dan

7. Bank Pelaksana KUR Mikro dapat dievaluasi dan ditinjau kembali keikutsertaannya sebagai penyalur KUR Mikro.

Persyaratan bagi Perusahaan Penjamin yang dapat menjadi Penjamin KUR Mikro, yaitu:

1. Mengajukan permohonan keikutsertaan kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM;

2. Perusahaan Penjamin memenuhi kriteria perusahaan penjamin yang sehat

sesuai ketentuan dan kriteria dari Otoritas Jasa Keuangan;

3. Perusahaan Penjamin harus menyiapkan online system data KUR Mikro

dengan Bank Pelaksana dan Sistem Informasi Kredit Program;

4. Perusahaan Penjamin yang telah ditunjuk sebagai Perusahaan Penjamin Program KUR sebelumnya, dapat melanjutkan kepesertaannya sebagai

Perusahaan Penjamin KUR Mikro dengan syarat harus sudah mempunyai online system data KUR Mikro dengan Bank Pelaksana KUR Mikro dan

Sistem Informasi Kredit Program;


- 9 -

5. Untuk tahap awal, Perusahaan Penjamin KUR Mikro adalah Perum Jamkrindo dan PT. Askrindo. Selanjutnya, Perusahaan Penjamin lainnya

akan ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM; dan

6. Perusahaan Penjamin KUR Mikro dapat dievaluasi dan ditinjau kembali keikutsertaannya sebagai penjamin KUR Mikro.

Mekanisme umum penyaluran KUR Mikro diatur sebagai berikut:

1. Langsung dari Bank Pelaksana ke Usaha Mikro:

a. Calon Debitur KUR Mikro dapat mengajukan permohonan memperoleh KUR Mikro kepada i) Bank Pelaksana, ii) Perusahaan Penjamin, iii) Kementerian Teknis, iv) Pemerintah Daerah;

b. Bank Pelaksana, Perusahaan Penjamin, Kementerian Teknis, dan Pemerintah Daerah mengupload data Calon Debitur dalam SIKP.

c. Kementerian Teknis dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan identifikasi data Calon Debitur di sektor dan/atau wilayah masing-masing yang diupload oleh Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin

namun tidak mempengaruhi proses penyaluran KUR Mikro.

d. Bank Pelaksana melakukan verifikasi administrasi dan analisa kelayakan kredit/pembiayaan Calon Debitur KUR Mikro.

e. Bank Pelaksana memberikan penyaluran KUR Mikro kepada Calon Debitur yang telah memenuhi syarat kelayakan kredit/pembiayaan dari

Bank.

f. Bank Pelaksana melakukan proses penjaminan kredit Debitur kepada Perusahaan Penjamin.

Bank Pelaksana Perusahaan

Penjamin

Calon Debitur

Kementerian Teknis /

Pemerintah Daerah

a a a

b SIKP

b

e

f

c

b

d


- 10 -

2. Tidak langsung melalui lembaga Linkage dengan Pola Channeling:

a. Calon Debitur memberikan kuasa kepada pengurus Lembaga Linkage untuk mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada Bank

Pelaksana;

b. Lembaga Linkage mewakili Calon Debitur mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada Bank Pelaksana.

c. Bank Pelaksana mengupload data Calon Debitur KUR Mikro yang diberikan oleh Lembaga Linkage ke SIKP.

d. Kementerian Teknis dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan identifikasi data Calon Debiturdi sektor dan/atau wilayah masing-masing yang diajukan oleh Lembaga Linkage yang diupload oleh Bank

Pelaksana dan Perusahaan Penjamin namun tidak mempengaruhi proses penyaluran KUR Mikro.

e. Bank Pelaksana memproses kelayakan kredit/pembiayaan awal.

f. Bank menyalurkan kredit/pembiayaan kepada calon debitur yang memenuhi persyaratan kelayakan kredit oleh Bank.

g. Bank Pelaksana melakukan proses penjaminan kredit Debitur kepada Perusahaan Penjamin.

B. Penyaluran KUR Mikro

Untuk melaksanakan KUR Mikro, diatur hal-hal sebagai berikut:

1. Diwajibkan untuk dilakukan pengecekan pada Sistem Informasi Debitur.

2. Agunan tambahan sesuai penilaian dari Bank Pelaksana KUR Mikro namun tanpa perikatan.

3. Tingkat suku bunga kredit/margin pembiayaan kepada debitur KUR Mikro maksimal setara 12% (duabelas perseratus) efektif per tahun atau dapat

disesuaikan dengan suku bunga flat yang setara.

d

Bank Pelaksana

Perusahaan

Penjamin

Calon Debitur


Pemerintah Daerah

b

a

f

,

g

SIKP

Lembaga Linkage

c e


- 11 -

4. Bank Pelaksana diberikan subsidi bunga dari pemerintah yang besarnya

ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM;

5. Bank Pelaksana mengupload transaksi kredit/pembiayaan Debitur, tingkat

kolektabilitas debitur, Graduasi Debitur, dan data penjaminan kredit/pembiayaan dalam SIKP.

C. Pengaturan Penyaluran KUR Mikro melalui Lembaga Linkage dengan pola Channeling diatur sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Linkage yang sedang memperoleh Kredit/Pembiayaan dari perbankan tetap diperbolehkan.

2. Jumlah KUR Mikro yang disalurkan oleh Bank Pelaksana adalah sesuai

dengan daftar nominatif Calon Debitur yang diajukan oleh Lembaga Linkage.

3. Plafon, suku bunga dan jangka waktu KUR melalui Lembaga Linkage kepada debitur mengikuti ketentuan KUR Mikro.

4. Atas penyaluran KUR tersebut, Lembaga Linkage berhak memperoleh fee dari Bank Pelaksana yang besarnya ditentukan berdasarkan perjanjian yang disepakati antara Lembaga Linkage dengan Bank Pelaksana.

5. Debitur KUR Mikro bertanggungjawab atas pengembalian KUR Mikro.

6. Jumlah kredit/pembiayaan yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin adalah

sesuai dengan yang diterima oleh Debitur KUR Mikro.

D. Agunan

1. Agunan Pokok

Kelayakan usaha dan obyek yang dibiayai.

2. Agunan Tambahan

Agunan tambahan sesuai penilaian dari Bank Pelaksana KUR Mikro namun

tanpa perikatan.

E. Jangka Waktu

Jangka waktu KUR ditetapkan sebagai berikut :

1. Jangka waktu KUR Mikro maksimal 2 (dua) Tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja dan maksimal 4 (empat) Tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.

2. Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi, maka jangka waktu sebagaimana diatur dalam angka (1) khusus untuk

kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi maksimal 6 (enam) Tahun dan untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi maksimal 8 (delapan) Tahun terhitung sejak tanggal perjanjian

kredit/pembiayaan awal.


- 12 -

F. Perpanjangan, Tambahan Kredit/Pembiayaan (Suplesi), dan Restrukturisasi

1. Kepada Debitur KUR Mikro yang usahanya meningkat dan memerlukan tambahan kredit/pembiayaan maka dapat diberikan tambahan pinjaman

dan jangka waktu kredit/pembiayaan terhadap Debitur KUR Mikro tersebut tanpa menunggu pinjaman yang bersangkutan dilunasi, dengan ketentuan:

a. Total akumulasi plafon termasuk suplesi atau perpanjangan maksimal

Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per debitur.

b. Ketentuan lainnya, sesuai dengan ketentuan KUR Mikro.

2. Debitur KUR Mikro yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi

sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Pelaksana, dengan ketentuan:

a. Diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR Mikro sesuai dengan

pertimbangan Bank Pelaksana masing-masing.

b. Ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan KUR Mikro.

G. Subsidi Bunga

1. Subsidi Bunga menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan besaran subsidi bunga ditentukan dalam Peraturan Menteri

Keuangan.

2. Tata cara penagihan dan pembayaran subsidi bunga KUR Mikro diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

H. Sektor yang Dibiayai (mengacu pada Laporan Bank Umum 19 sektor ekonomi)

1) Sektor Pertanian:

Seluruh usaha mikro di sektor pertanian (kode sektor ekonomi 1).

2) Perikanan:

Seluruh usaha mikro di sektor perikanan (kode sektor ekonomi 2).

3) Industri Pengolahan:

Seluruh usaha mikro di sektor industri pengolahan (kode sektor ekonomi 4).

4) Perdagangan:

Usaha mikro di sektor perdagangan sebagaimana tabel berikut:


- 13 -

Kode LBU Keterangan

512111 Perdagangan Jagung

512111 Perdagangan Eceran Hasil Bumi Khusus Jagung

512112 Perdagangan Tembakau

512113 Perdagangan Karet

512113 Perdagangan Eceran Hasil Bumi Khusus Karet

512114 Perdagangan Cengkeh

512115 Perdagangan Lada

512116 Perdagangan Kelapa dan Kelapa Sawit

512116 Perdagangan Eceran Hasil Bumi Khusus Kelapa Sawit

512117 Perdagangan Kapas

512119 Perdagangan Eceran Hasil Bumi (Campuran)

512119 Perdagangan Eceran Hasil Bumi Khusus Coklat

512119 Perdagangan Eceran Hasil Bumi Khusus Kedelai

512119 Perdagangan Eceran Hasil Bumi KhususRumput Laut

512119 Perdagangan Eceran Hasil Bumi Khusus Rempah-Rempah

512119 Perdagangan Eceran Hasil Bumi Lainnya

512130 Perdagangan Eceran Hasil Perikanan Darat dan Laut

512141 Perdagangan Kayu

512201 Perdagangan Dalam Negeri Beras

512201 Perdagangan Eceran Hasil Bumi Khusus Beras

512202 Perdagangan Dalam Negeri Gula

512203 Perdagangan Dalam Negeri Kopi

512203 Perdagangan Eceran Hasil Bumi Khusus Kopi

512204 Perdagangan Dalam Negeri Teh

512205 Perdagangan Dalam Negeri Garam

512207 Perdagangan Dalam Negeri Kopra

512207 Perdagangan Eceran Hasil Bumi Khusus Kopra

514901 Perdagangan Dalam Negeri Pupuk dan Obatan Hama

521100 Perdagangan Eceran Barang-barang Didominasi Makanan,Minuman & Tembakau

521100 Perdagangan Eceran Sembako

521100 Perdagangan Eceran Hasil Ternak

522100 Perdagangan Eceran Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian

522200 Perdagangan Eceran Makanan,Minuman,Tembakau,Industri Olahan

522200 Perdagangan Eceran P dan D (Makanan dan Minuman)

523700 Perdagangan Eceran Saprotan

525100 Perdagangan Eceran Kaki Lima Komoditi dari Hasil Pertanian

525200 Perdagangan Eceran Makanan,Minuman Hasil Industri Pengolahan

525400 Perdagangan Eceran TPT


- 14 -

I. Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan

1. Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melakukan monitoring terhadap kinerja KUR keseluruhan minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Sementara evaluasi terhadap ketentuan

Pedoman Pelaksanaan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) Tahun. Hasil kegiatan tersebut disampaikan dalam bentuk laporan.

2. Pengawasan a. Bank dan Kementerian Teknis wajib menyusun Pedoman Penyaluran

KUR Mikro Internal yang antara lain mengatur mengenai pengawasan

pelaksanaan KUR Mikro. Hal-hal yang perlu dilakukan pengawasan adalah menyangkut capaian plafon sektoral maupun Bank serta NPL,

dan kepatuhan terhadap ketentuan Pedoman Pelaksanaan KUR Mikro.

b. Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, melakukan pengawasan atas pelaksanaan KUR Mikro sebagai tindakan

yang bersifat preventif.

c. Dalam rangka efektivitas pengawasan pelaksanaan KUR Mikro, dibentuk Forum Koordinasi Pengawasan Program KUR yang selanjutnya disebut

Forum yang beranggotakan BPKP (Koordinator), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koperasi dan UKM,

Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian dan Otoritas Jasa Keuangan.

d. Dalam hal laporan forum koordinasi pengawasan kepada Komite

Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM mengindikasikan adanya penyimpangan yang material, maka Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menugaskan kepada BPKP melakukan pengawasan tujuan tertentu dan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. Kriteria pengawasan tujuan tertentu tersebut

dituangkan dalam Kerangka Acuan/TOR.

e. Rapat Forum dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Tahun untuk membahas pengawasan pelaksanaan KUR Mikro pada bulan Juni

dan Desember.

f. Simpulan dan keputusan Rapat Forum disampaikan secara tertulis

kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

g. Forum akan menyusun Ruang Lingkup, Uraian Pekerjaan dan Tata

Tertib penyelenggaraan Forum.

J. Pelaporan

1. Kantor Pusat Bank Pelaksana membuat laporan setiap bulan dengan cara meng-upload ke SIKP pelaksanaan KUR Mikro dan dikirimkan kepada

Komite Kebijakan Pembiayaan melalui Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM,


- 15 -

dengan tembusan kepada Kementerian Keuangan, dan Kementerian

Koperasi dan UKM, dengan format laporan sebagai berikut:

a. Realisasi total penyaluran dan baki debet dari KUR Mikro, termasuk jumlah debiturnya;

b. Realisasi penyaluran KUR Mikro menurut sektor ekonomi, termasuk jumlah debiturnya;

c. Realisasi penyaluran KUR Mikro menurut provinsi, termasuk jumlah debiturnya;

d. Realisasi total penyaluran KUR Mikro dari Lembaga Linkage kepada

debitur menurut pola channeling, termasuk jumlah Lembaga Linkage dan jumlah debiturnya.

e. Jumlah Kredit Bermasalah (Non Performing Loan = NPL), termasuk jumlah debitur, sektor ekonomi, dan provinsi.

2. Laporan sebagaimana dimaksud berisi data posisi akhir bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

3. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dapat meminta laporan

tambahan dari Bank Pelaksana dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam SIKP.

K. Tugas Kementerian Teknis Kementerian Teknis mempunyai tugas, yaitu:

1. Menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penjaminan KUR Mikro;

2. Meng-upload data Calon Debitur potensial untuk dapat dibiayai KUR Mikro

ke dalam SIKP;

3. Mengidentifikasi data Calon Debitur yang di-upload oleh Bank Pelaksana

dan Perusahaan Penjamin, sesuai sektor masing-masing ke dalam SIKP;

4. Melakukan pembinaan dan pendampingan Usaha Mikro baik yang sedang menerima KUR Mikro maupun yang belum menerima KUR Mikro di

sektornya masing-masing; dan

5. Memfasilitasi hubungan antara debitur dengan pihak lainnya yang

memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha.

L. Tugas Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah mempunyai tugas, yaitu:

1. Meng-upload data Calon Debitur potensial untuk dapat dibiayai KUR Mikro ke dalam SIKP dengan penanggungjawab Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Kabupaten/Kota;

2. Mengidentifikasi data Calon Debitur yang di-upload oleh Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin, sesuai wilayah masing-masing ke dalam SIKP;

3. Mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk keperluan pengembangan dan pendampingan UMKM di wilayah masing-masing.


- 16 -

M. Basis Data KUR Mikro diatur dalam Petunjuk Teknis SIKP yang disusun oleh

Kementerian Keuangan.

N. Alokasi Penyaluran KUR Mikro ditetapkan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM.

O. Indikator Keberhasilan Program KUR Mikro Tingkat keberhasilan Program KUR Mikro didasarkan pada indikator tingkat

NPL dibawah 5% (lima perseratus), jumlah debitur yang berhasil mengalami Graduasi, dan penyaluran KUR Mikro.

P. Pembinaan dan Pengendalian

1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan KUR Mikro dilakukan oleh seluruh anggota Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah sesuai bidang tugas dan wewenang masing-masing.

2. Otoritas Jasa Keuangan dapat mengusulkan kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk menghentikan

penyaluran KUR Mikro oleh Bank Pelaksana dan penjaminan KUR Mikro oleh Perusahaan Penjamin apabila hal tersebut membahayakan kelangsungan usaha Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin.

Q. Sanksi 1. Apabila tingkat kredit/pembiayaan bermasalah (NPL) Bank pelaksana KUR

Mikro selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut di atas 5% (lima perseratus), maka Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM akan menghentikan sementara penyaluran KUR pada Bank Pelaksana tersebut

secara tertulis yang tembusannya disampaikan kepada OJK. Bank Pelaksana dapat menyalurkan KUR kembali apabila tingkat NPL telah

menurun menjadi di bawah 5% (lima perseratus) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan setelah mendapat persetujuan Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

2. Dalam hal Bank Pelaksana melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan KUR, maka Bank Pelaksana dikenakan teguran tertulis oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah yang tembusannya disampaikan kepada OJK.

3. Dalam hal teguran tertulis tersebut tidak ditindaklanjuti dalam waktu dua

bulan, maka Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat menjatuhkan sanksi berupa penghentian kepesertaan Bank sebagai Pelaksana KUR Mikro.

R. Pelaksanaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Penerapan kewajiban penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan tingkat kesiapannya dan hasil uji

coba. Sementara SIKP belum siap dilaksanakan, Bank Pelaksana tetap bertugas mengadakan basis data KUR Mikro.


- 17 -

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

A. Penyaluran KUR Mikro pada Tahun 2015 dan seterusnya, mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Mikro ini.

B. Perpanjangan, suplesi, dan restrukturisasi KUR Mikro yang masih berjalan sebelum terbitnya peraturan ini harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Mikro.


- 18 -

BAB IV

PENUTUP

A. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat atau hal-hal yang belum diatur dalam

peraturan ini, maka penyelesaiannya akan diputuskan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan asas

musyawarah dan mufakat.

B. Pedoman Pelaksanaan KUR Mikro ini berlaku sejak diundangkan.


REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL


LAMPIRAN II


BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

KREDIT USAHA RAKYAT

PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT RITEL

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran dan kontribusi yang penting dalam perekonomian Indonesia, yaitu menyediakan lapangan kerja

sebesar 97,2% (sembilan puluh tujuh koma dua perseratus) dari total lapangan kerja, dan menyumbang sekitar 56,5% (lima puluh enam koma lima

perseratus) pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) pada Tahun 2012. Pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah dan koperasi menempati bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat Indonesia mulai dari

petani, nelayan, peternak, petambang, pengrajin, pedagang, dan penyedia berbagai jasa. Jumlah UMKM pada Tahun 2013 tercatat mencapai 57,9 juta

unit usaha, meningkat dari 52,8 juta unit pada Tahun 2009. Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam UMKM mencapai 114,1 juta orang pada Tahun 2013 meningkat dari 96,2 juta orang pada Tahun 2009.

Salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada perbankan dengan pola penjaminan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan pada November 2007. Dalam

perkembangannya, KUR sejak Tahun 2007 sampai dengan Desember 2014 KUR telah disalurkan sebesar Rp.178,8 triliun dengan total debitur sebanyak

12,4 juta debitur. Sedangkan pada Tahun 2014, jumlah kredit yang disalurkan Rp 40,2 triliun kepada 2,4 juta debitur.

Arah kebijakan di bidang UMKM dan koperasi dalam periode 2015-2019

adalah meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar

(“naik kelas”) dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional. Strategi pembangunan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia, 2) Peningkatan akses pembiayaan

dan perluasan skema pembiayaan, 3) Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran, 4) Penguatan kelembagaan usaha, 5) Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.


-2-

Memperhatikan arah kebijakan peningkatan daya saing UMKM tersebut dan mempertimbangkan capaian pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) selama

tujuh tahun terakhir, Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015. Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan beranggotakan para

menteri/kepala lembaga terkait dengan tugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pembiayaan bagi UMKM termasuk penetapan prioritas

bidang usaha, melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi UMKM, dan mengambil langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi

UMKM.

Pada Tahun 2015 program KUR diarahkan sebagai bagian mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi yang sedang melambat. Dengan alokasi

plafon KUR sebesar Rp.30 triliun, diharapkan dapat mengungkit naik pemberian kredit kepada Usaha Mikro dan Kecil, khususnya di sektor

pertanian, perikanan, industri, dan perdagangan yang terkait, serta penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan kebijakan pembiayaan

bagi UMKM, diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM.

Terhadap hal tersebut perlu ditetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel.

B. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pedoman Pelaksanaan KUR Ritel, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3790).


Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502).

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan



-3-

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394).

6. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan

Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015.


1. Meningkatkan efektivitas sinergi dan kerjasama pelaksanaan KUR Ritel oleh

Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha.

2. Sebagai pedoman/petunjuk pelaksanaan bagi masing-masing pihak yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta

pengawasan program KUR Ritel.

D. Sasaran

Sasaran Pedoman Pelaksanaan KUR Ritel adalah para pihak yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta

pengawasan program KUR Ritel.

E. Pengertian Umum

1. Kredit:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank Pelaksana dengan Debitur KUR Ritel yang mewajibkan Debitur KUR Ritel untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu

dengan pemberian bunga.

2. Pembiayaan:

Pembiayaan adalah Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah

penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Pelaksana dengan Debitur KUR

Ritel yang mewajibkan Debitur KUR Ritel untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan/bagi hasil/marjin.

3. Kredit Program:

Kredit Program adalah kredit/pembiayaan yang merupakan Program

Pemerintah dengan skema subsidi bunga yaitu Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Kredit Pengembangan Energi Nabati Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), Kredit

Program Eks Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI), Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Pemberdayaan Usaha Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera -Utara, Sumatera Barat, Jambi dan Jawa Barat, Skema Subsidi Resi

Gudang, Subsidi Bunga Untuk Air Bersih dan Subsidi Kredit Sarana dan


-4-

Fasilitas BBM Non Subsidi, dan skema kredit berpenjaminan yaitu Kredit Usaha Rakyat.

4. Kementerian/Lembaga:

Kementerian/Lembaga adalah kementerian/lembaga Pelaksana Teknis

Program.

5. Bank Pelaksana:

Bank Pelaksana adalah Bank yang melaksanakan Program KUR yang

ditetapkan/ditunjuk oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah sebagai penyalur KUR Ritel.

6. Penjaminan:

Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan

kewajiban finansial debitur KUR Ritel oleh Perusahaan Penjamin.

7. Perusahaan Penjamin:

Perusahaan Penjamin adalah perusahan yang memberikan penjaminan atas

Kredit Program yang ditetapkan/ditunjuk oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah sebagai penjamin KUR Ritel.

8. Calon Debitur KUR Ritel:

Calon Debitur KUR Ritel adalah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Koperasi,

dan kelompok usaha berbadan hukum yang memiliki usaha yang produktif, layak, namun tidak memiliki agunan yang cukup.

9. Usaha Mikro:

Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria :

a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga

ratus juta rupiah).

10. Usaha Kecil:

Usaha Kecil adalah adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria :

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah).


-5-

11. Koperasi:

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau

badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas

kekeluargaan.

12. Kelompok Usaha:

Kelompok Usaha adalah kumpulan orang yang melakukan kegiatan usaha

produktif dan dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan dan/atau kesamaan kondisi lingkungan untuk meningkatkan usaha anggotanya.

13. Usaha Produktif:

Usaha Produktif adalah usaha untuk menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi

pelaku usaha.

14. Usaha Layak:

Usaha Layak adalah Usaha Calon Debitur yang memberikan laba sehingga

mampu membayar bunga/marjin dan mengembalikan seluruh hutang/kewajiban pokok kredit/pembiayaan lainnya dalam jangka waktu

yang disepakati antara Bank Pelaksana dengan Debitur KUR dan memberikan sisa keuntungan untuk pengembangan usahanya.

15. Perpanjangan:

Perpanjangan adalah penambahan periode kredit/pembiayaan pada saat kredit/pembiayaan jatuh tempo.

16. Suplesi (Tambahan Kredit/Pembiayaan):

Suplesi (Tambahan Kredit/Pembiayaan) adalah penambahan plafon kredit/pembiayaan dan jangka waktu karena usaha debitur meningkat dan

dalam kondisi lancar tanpa menunggu kredit/pembiayaan lunas.

17. Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan:

Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan adalah penambahan jangka waktu

dan/atau penambahan plafon kredit/pembiayaan oleh Bank Pelaksana dalam rangka perbaikan kredit/pembiayaan terhadap debitur yang

mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

18. Jangka Waktu Kredit/Pembiayaan:

Jangka Waktu Kredit/Pembiayaan adalah jangka waktu suatu fasilitas

kredit/pembiayaan sesuai jatuh tempo perjanjian/akad kredit/pembiayaan.

19. Suku Bunga:

Suku Bunga adalah tingkat bunga yang dikenakan dalam pemberian kredit kepada debitur.

20. Margin Pembiayaan:

Margin pembiayaan adalah besaran yang digunakan oleh Bank Syariah dalam pemberian pembiayaan kepada debitur.


-6-

21. Graduasi:

Graduasi adalah Debitur KUR Ritel yang telah berhasil dalam

mengembangkan usahanya sehingga sudah mampu mendapatkan fasilitas kredit/pembiayaan secara komersial dari perbankan.

22. Lembaga Linkage:

Lembaga Linkage adalah lembaga berbadan hukum yang dapat menerus-

pinjamkan KUR dari Bank Pelaksana kepada Debitur, yaitu Koperasi Sekunder, Koperasi Primer, Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/BPRS), perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, Lembaga Keuangan

Mikro pola konvensional atau syariah, LKBB lainnya, dan kelompok usaha.

23. Lembaga Keuangan Mikro:

Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala

mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

24. Linkage Pola Channeling:

Linkage Pola Channeling adalah KUR Ritel yang diberikan oleh Bank

Pelaksana kepada Debitur melalui Lembaga Linkage selaku agen. Kewajiban pengembalian KUR Ritel menjadi tanggungjawab dari Debitur (end user) selaku penerima KUR Ritel.


-7-

BAB II

PELAKSANAAN KUR RITEL

A. Ketentuan Umum

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada debitur di bidang usaha sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan perdagangan yang terkait, yang produktif dan layak

namun belum memenuhi persyaratan agunan tambahan Bank Pelaksana dengan plafon kredit oleh Bank Pelaksana di atas Rp.25.000.000,-(dua puluh

lima juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin.

Sumber dana penyaluran KUR Ritel adalah 100% (seratus perseratus) dari

dana Bank Pelaksana KUR. KUR Ritel disalurkan oleh Bank Pelaksana dan dijamin oleh Perusahaan Penjamin. KUR Ritel diberikan apabila memenuhi persyaratan berikut:

1. Calon Debitur mempunyai usaha produktif dan layak namun tidak memiliki agunan tambahan sebesar yang dipersyaratkan Bank Pelaksana.

2. Calon Debitur dapat sedang menerima Kredit/Pembiayaan, seperti Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, dan Kartu Kredit, serta KUR Ritel dengan kolektabilitas lancar.

3. Calon Debitur memiliki surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan Pemerintah Daerah setempat dan atau surat ijin lainnya.

4. Calon Debitur yang sedang menerima KUR Ritel diperbolehkan mendapatkan fasilitas tambahan kredit/pembiayaan dengan total pinjaman sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan pengaturan

sebagai berikut:

a. Untuk skema Kredit/Pembiayaan Investasi dengan Kredit/Pembiayaan Investasi dan Kredit/Pembiayaan Modal Kerja dengan Kredit/Pembiayaan

Modal Kerja diijinkan; b. Pemberian Kredit/Pembiayaan Investasi dan Kredit/Pembiayaan Modal

Kerja dapat dilakukan bersamaan dalam program KUR Ritel.

5. Untuk Calon Debitur yang akan meminjam KUR Ritel, diwajibkan untuk dilakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia;

6. Dalam hal Calon Debitur masih memiliki baki debet kredit/pembiayaan produktif dan kredit/pembiayaan program diluar KUR yang tercatat pada

Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID BI), tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan Surat Keterangan Lunas/Roya dengan lampiran cetakan rekening dari Bank

Pelaksana/pembiayaan sebelumnya;

7. Setiap Debitur hanya dapat menerima KUR Ritel dengan total akumulasi plafon termasuk suplesi atau perpanjangan maksimal Rp.500.000.000,-

(lima ratus juta rupiah) per debitur dari Bank Pelaksana KUR;


-8-

8. Penyaluran KUR Ritel oleh Bank Pelaksana dilaksanakan dengan mengacu kepada basis data yang dihimpun dari sumber Kementerian Teknis,

Pemerintah Daerah, Bank Pelaksana, dan Perusahaan Penjamin.

9. Bank Pelaksana memutuskan pemberian KUR berdasarkan penilaian

terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di Bank Pelaksana.

10. Penjaminan KUR diatur berdasarkan kesepakatan antara Bank Pelaksana

dengan Perusahaan Penjamin.

Persyaratan bagi Bank untuk dapat menjadi Pelaksana KUR Ritel, yaitu:


2. Bank Pelaksana KUR memenuhi kriteria Bank sehat dan informasi kinerja

dari Otoritas Perbankan/Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

3. Bank Pelaksana melakukan kerjasama dengan Perusahaan Penjamin dalam penyaluran KUR Ritel;

4. Bank Pelaksana KUR Ritel harus memiliki online system data KUR Ritel dengan Perusahaan Penjamin dan melakukan input data calon

debitur/debitur KUR Ritel ke dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP);

5. Bank yang telah ditunjuk sebagai Bank Pelaksana Program KUR

sebelumnya yang mempunyai NPL dibawah 5% (lima perseratus) pada periode Oktober 2014 sampai dengan Desember 2014 dapat menjadi Bank Pelaksana KUR Ritel. Sedangkan Bank dengan NPL 5% (lima perseratus) ke

atas selama periode Oktober 2014 - Desember 2014 dan sebelumnya, tidak dapat menjadi Bank Pelaksana KUR Ritel sampai tingkat NPLnya dibawah 5% (lima perseratus) selama tiga bulan berturut-turut.

6. Untuk tahap awal, Bank Pelaksana KUR Ritel adalah Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank BNI. Selanjutnya, Bank Pelaksana akan ditetapkan oleh

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM;

7. Bank Pelaksana dapat dievaluasi dan ditinjau kembali keikutsertaannya

sebagai penyalur KUR Ritel.

Persyaratan bagi Perusahaan Penjamin yang dapat menjadi Penjamin KUR

Ritel, yaitu:

1. Mengajukan permohonan keikutsertaan kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM;

2. Perusahaan Penjamin memenuhi kriteria perusahaan penjamin yang sehat sesuai ketentuan dan kriteria dari Otoritas Jasa Keuangan;

3. Perusahaan Penjamin harus menyiapkan online system data KUR Ritel

dengan Bank Pelaksana dan Sistem Informasi Kredit Program.


-9-

4. Perusahaan Penjamin yang telah ditunjuk sebagai Perusahaan Penjamin Program KUR sebelumnya, dapat melanjutkan kepesertaannya sebagai

Perusahaan Penjamin KUR Ritel dengan syarat harus sudah mempunyai online system data KUR dengan Bank Pelaksana KUR Ritel dan Sistem

Informasi Kredit Program;

5. Untuk tahap awal, Perusahaan Penjamin KUR Ritel adalah Perum Jamkrindo dan PT. Askrindo. Selanjutnya, Perusahaan Penjamin akan

ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM;

6. Perusahaan Penjamin KUR Ritel dapat dievaluasi dan ditinjau kembali keikutsertaannya sebagai penjamin KUR Ritel.

Mekanisme umum penyaluran KUR Ritel diatur sebagai berikut

1. Langsung dari Bank Pelaksana ke Usaha Mikro dan Usaha Kecil:

a. Calon Debitur KUR Ritel dapat mengajukan permohonan memperoleh KUR Ritel kepada i) Bank Pelaksana, ii) Perusahaan Penjamin, iii) Kementerian Teknis, iv) Pemerintah Daerah;

b. Bank Pelaksana, Perusahaan Penjamin, Kementerian Teknis, dan Pemerintah Daerah mengupload data Calon Debitur dalam SIKP;

c. Kementerian Teknis dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan identifikasi data Calon Debitur di sektor dan/atau wilayah masing-masing yang diupload oleh Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin

namun tidak mempengaruhi proses penyaluran KUR Ritel;

d. Bank Pelaksana melakukan verifikasi administrasi dan analisa kelayakan kredit/pembiayaan Calon Debitur KUR Ritel;

e. Bank Pelaksana memberikan penyaluran KUR Ritel kepada Calon Debitur yang telah memenuhi syarat kelayakan kredit/pembiayaan dari

Bank;

f. Bank Pelaksana melakukan proses penjaminan kredit Debitur kepada Perusahaan Penjamin.


Penjamin

Calon Debitur


Pemerintah Daerah

a a a

b SIKP

b

e

f

c

b

d


-10-

2. Tidak langsung melalui lembaga Linkage dengan Pola Channeling:

a. Calon Debitur memberikan kuasa kepada pengurus Lembaga Linkage

untuk mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada Bank Pelaksana;

b. Lembaga Linkage mewakili Calon Debitur mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada Bank Pelaksana;

c. Bank Pelaksana mengupload data Calon Debitur KUR Ritel yang diberikan oleh Lembaga Linkage ke SIKP;

d. Kementerian Teknis dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan

identifikasi data Calon Debitur di sektor dan/atau wilayah masing-masing yang diajukan oleh Lembaga Linkage yang diupload oleh Bank

Pelaksana dan Perusahaan Penjamin namun tidak mempengaruhi proses penyaluran KUR Ritel;

e. Bank Pelaksana memproses kelayakan kredit/pembiayaan awal;

f. Bank menyalurkan kredit/pembiayaan kepada calon debitur yang memenuhi persyaratan kelayakan kredit oleh Bank;

g. Bank Pelaksana melakukan proses penjaminan kredit Debitur kepada Perusahaan Penjamin;

B. Penyaluran KUR Ritel

Untuk melaksanakan KUR Ritel, diatur hal-hal sebagai berikut:

1. Diwajibkan untuk dilakukan pengecekan pada Sistem Informasi Debitur.

2. Agunan tambahan sesuai penilaian dari Bank Pelaksana KUR Ritel. 3. Tingkat suku bunga kredit/margin pembiayaan kepada debitur KUR Ritel

maksimal setara 12% (dua belas perseratus) efektif per tahun atau dapat disesuaikan dengan suku bunga flat yang setara.

d


Penjamin

Calon Debitur


Pemerintah Daerah

b

a

f

,

g

SIKP

Lembaga Linkage

c e


-11-

4. Bank Pelaksana diberikan subsidi bunga dari pemerintah yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan kebijakan yang

ditetapkan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM. 5. Bank Pelaksana mengupload transaksi kredit/pembiayaan Debitur, tingkat

kolektabilitas debitur, data penjaminan kredit/pembiayaan dan Graduasi Debitur dalam SIKP.

C. Pengaturan Penyaluran KUR Ritel melalui Lembaga Linkage dengan pola

Channeling diatur sebagai berikut:

a. Bagi Lembaga Linkage yang sedang memperoleh Kredit/Pembiayaan dari

perbankan tetap diperbolehkan. b. Jumlah KUR Ritel yang disalurkan oleh Bank Pelaksana adalah sesuai

dengan daftar nominatif Calon Debitur yang diajukan oleh Lembaga Linkage.

c. Plafon, suku bunga dan jangka waktu KUR melalui Lembaga Linkage

kepada debitur mengikuti ketentuan KUR Ritel. d. Atas penyaluran KUR tersebut, Lembaga Linkage berhak memperoleh fee

dari Bank Pelaksana yang besarnya ditentukan berdasarkan perjanjian yang disepakati antara Lembaga Linkage dengan Bank Pelaksana.

e. Debitur KUR Ritel bertanggung-jawab atas pengembalian KUR Ritel. f. Jumlah kredit/pembiayaan yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin

adalah sesuai dengan yang diterima oleh Debitur KUR Ritel.

D. Agunan

1. Agunan Pokok

Kelayakan usaha dan obyek yang dibiayai.

2. Agunan Tambahan Agunan tambahan sesuai penilaian dari Bank Pelaksana KUR Ritel.

E. Jangka Waktu

Jangka waktu KUR ditetapkan sebagai berikut :

1. Jangka waktu KUR Ritel maksimal 3 (tiga) Tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja dan maksimal 5 (lima) Tahun untuk kredit/pembiayaan

investasi. 2. Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi, maka

jangka waktu sebagaimana diatur dalam angka 1 khusus untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi maksimal 6 (enam) tahun dan untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang

menjadi maksimal 10 (sepuluh) Tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal.


-12-

F. Perpanjangan, Tambahan Kredit/Pembiayaan (Suplesi), dan Restrukturisasi.

1. Kepada Debitur KUR Ritel yang usahanya meningkat dan memerlukan tambahan kredit/pembiayaan maka dapat diberikan tambahan pinjaman dan jangka waktu kredit/pembiayaan terhadap Debitur KUR Ritel tersebut

tanpa menunggu pinjaman yang bersangkutan dilunasi, dengan ketentuan:

a. Total akumulasi plafon termasuk suplesi atau perpanjangan maksimal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per debitur.

b. Ketentuan lainnya, sesuai dengan ketentuan KUR Ritel.

2. Debitur KUR Ritel yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi

sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Pelaksana, dengan ketentuan:

a. Diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR Ritel sesuai dengan pertimbangan Bank Pelaksana masing-masing.

b. Ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan KUR Ritel.

G. Subsidi Bunga

1. Subsidi Bunga menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan besaran subsidi bunga ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

2. Tata cara penagihan dan pembayaran subsidi bunga KUR Ritel diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

H. Sektor yang Dibiayai (mengacu pada Laporan Bank Umum 19 sektor ekonomi)

1) Sektor Pertanian:

Seluruh usaha mikro dan usaha kecil di sektor pertanian (kode sektor

ekonomi 1).

2) Perikanan:

Seluruh usaha mikro dan usaha kecil di sektor perikanan (kode sektor

ekonomi 2).

3) Industri Pengolahan:

Seluruh usaha mikro dan usaha kecil di sektor Industri Pengolahan (kode sektor ekonomi 4).

4) Perdagangan:

Usaha mikro dan usaha kecil di sektor perdagangan sebagaimana tabel berikut:


-13-

Kode LBU Keterangan

512111 Perdagangan Jagung

512111 Perdagangan Eceran Hasil Bumi Khusus Jagung

512112 Perdagangan Tembakau

512113 Perdagangan Karet

512113 Perdagangan Eceran Hasil Bumi Khusus Karet

512114 Perdagangan Cengkeh

512115 Perdagangan Lada

512116 Perdagangan Kelapa dan Kelapa Sawit

512116 Perdagangan Eceran Hasil Bumi Khusus Kelapa Sawit

512117 Perdagangan Kapas

512119 Perdagangan Eceran Hasil Bumi (Campuran)

512119 Perdagangan Eceran Hasil Bumi Khusus Coklat

512119 Perdagangan Eceran Hasil Bumi Khusus Kedelai

512119 Perdagangan Eceran Hasil Bumi KhususRumput Laut

512119 Perdagangan Eceran Hasil Bumi Khusus Rempah-Rempah

512119 Perdagangan Eceran Hasil Bumi Lainnya

512130 Perdagangan Eceran Hasil Perikanan Darat dan Laut

512141 Perdagangan Kayu

512201 Perdagangan Dalam Negeri Beras

512201 Perdagangan Eceran Hasil Bumi Khusus Beras

512202 Perdagangan Dalam Negeri Gula

512203 Perdagangan Dalam Negeri Kopi

512203 Perdagangan Eceran Hasil Bumi Khusus Kopi

512204 Perdagangan Dalam Negeri Teh

512205 Perdagangan Dalam Negeri Garam

512207 Perdagangan Dalam Negeri Kopra

512207 Perdagangan Eceran Hasil Bumi Khusus Kopra

514901 Perdagangan Dalam Negeri Pupuk dan Obatan Hama

521100 Perdagangan Eceran Barang-barang Didominasi Makanan,Minuman&Tembakau

521100 Perdagangan Eceran Sembako

521100 Perdagangan Eceran Hasil Ternak

522100 Perdagangan Eceran Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian

522200 Perdagangan Eceran Makanan,Minuman,Tembakau,Industri Olahan

522200 Perdagangan Eceran P dan D (Makanan dan Minuman)

523700 Perdagangan Eceran Saprotan

525100 Perdagangan Eceran Kaki Lima Komoditi dari Hasil Pertanian

525200 Perdagangan Eceran Makanan,Minuman Hasil Industri Pengolahan

525400 Perdagangan Eceran TPT


-14-

I. Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan

1. Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

melakukan monitoring terhadap kinerja KUR keseluruhan minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Sementara evaluasi terhadap ketentuan

Pedoman Pelaksanaan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) Tahun. Hasil kegiatan tersebut disampaikan dalam bentuk laporan.

2. Pengawasan

a. Bank dan Kementerian Teknis wajib menyusun Pedoman Penyaluran KUR Ritel Internal yang antara lain mengatur mengenai pengawasan

pelaksanaan KUR Ritel. Hal-hal yang perlu dilakukan pengawasan adalah menyangkut capaian plafon Ritel maupun Bank serta NPL, dan kepatuhan terhadap ketentuan Pedoman Pelaksanaan KUR Ritel.

b. Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, melakukan pengawasan atas pelaksanaan KUR Ritel sebagai tindakan yang bersifat preventif.

c. Dalam rangka efektivitas pengawasan pelaksanaan KUR Ritel, dibentuk Forum Koordinasi Pengawasan Program KUR yang selanjutnya disebut

Forum yang beranggotakan BPKP (Koordinator), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan

dan Perikanan, Kementerian Perindustrian dan Otoritas Jasa Keuangan.

d. Dalam hal laporan forum koordinasi pengawasan kepada Komite

Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM mengindikasikan adanya penyimpangan yang material, maka Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menugaskan kepada BPKP

melakukan pengawasan tujuan tertentu dan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. Kriteria pengawasan tujuan tertentu tersebut dituangkan dalam Kerangka Acuan/TOR.

e. Rapat Forum dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Tahun untuk membahas pengawasan pelaksanaan KUR Ritel pada bulan Juni

dan Desember.

f. Simpulan dan keputusan Rapat Forum disampaikan secara tertulis kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah.

g. Forum akan menyusun Ruang Lingkup, Uraian Pekerjaan dan Tata

Tertib penyelenggaraan Forum.

J. Pelaporan

1. Kantor Pusat Bank Pelaksana membuat laporan setiap bulan dengan cara meng-upload ke SIKP pelaksanaan KUR Ritel dan dikirimkan kepada Komite

Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM melalui Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Pembiayaan


-15-

bagi UMKM, dengan tembusan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi dan UKM dengan format laporan sebagai berikut:

a. Realisasi total penyaluran dan baki debet dari KUR Ritel, termasuk jumlah debiturnya;

b. Realisasi penyaluran KUR Ritel menurut sektor ekonomi, termasuk jumlah debiturnya;

c. Realisasi penyaluran KUR Ritel menurut provinsi, termasuk jumlah

debiturnya; d. Realisasi total penyaluran KUR Ritel dari Lembaga Linkage kepada

debitur menurut pola channeling, termasuk jumlah Lembaga Linkage dan jumlah debiturnya; dan

e. Jumlah Kredit Bermasalah (Non Performing Loan = NPL), termasuk jumlah debitur, sektor ekonomi, dan provinsi.

2. Laporan sebagaimana dimaksud berisi data posisi akhir bulan dan

disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

3. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dapat meminta laporan

tambahan dari Bank Pelaksana dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam SIKP.

K. Tugas Kementerian Teknis

Kementerian Teknis mempunyai tugas, yaitu:

1. Menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penyaluran KUR Ritel;

2. Meng-upload data Calon Debitur potensial untuk dapat dibiayai KUR Ritel ke dalam SIKP;

3. Mengidentifikasi data Calon Debitur yang di-upload oleh Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin, sesuai sektor masing-masing ke dalam SIKP;

4. Melakukan pembinaan dan pendampingan Usaha Kecil baik yang sedang menerima KUR Ritel maupun yang belum menerima KUR Ritel di sektornya masing-masing; dan

5. Memfasilitasi hubungan antara debitur dengan pihak lainnya yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha.

L. Tugas Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah mempunyai tugas, yaitu:

1. Meng-upload data Calon Debitur potensial untuk dapat dibiayai KUR Ritel

ke dalam SIKP dengan penanggungjawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

2. Mengidentifikasi data Calon Debitur yang di-upload oleh Bank Pelaksana

dan Perusahaan Penjamin, sesuai wilayah masing-masing ke dalam SIKP; 3. Mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk keperluan pengembangan

dan pendampingan UMKM di wilayah masing-masing.

M. Basis Data KUR Ritel diatur dalam Petunjuk Teknis SIKP yang disusun oleh Kementerian Keuangan.


-16-

N. Alokasi Penyaluran KUR Ritel ditetapkan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM.

O. Indikator Keberhasilan Program KUR Ritel

Tingkat keberhasilan Program KUR Ritel didasarkan pada indikator tingkat

NPL dibawah 5% (lima perseratus), jumlah debitur yang berhasil mengalami Graduasi dan penyaluran KUR Ritel.

P. Pembinaan dan Pengendalian

1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan KUR Ritel dilakukan oleh seluruh anggota Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah sesuai bidang tugas dan wewenang masing-masing.

2. Otoritas Jasa Keuangan dapat mengusulkan kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk menghentikan

penyaluran KUR Ritel oleh Bank Pelaksana dan penjaminan KUR Ritel oleh Perusahaan Penjamin apabila hal tersebut membahayakan kelangsungan usaha Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin.

Q. Sanksi

1. Apabila tingkat kredit/pembiayaan bermasalah (NPL) Bank pelaksana KUR

Ritel selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut di atas 5% (lima perseratus), maka Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM akan menghentikan sementara penyaluran KUR pada Bank Pelaksana tersebut

secara tertulis yang tembusannya disampaikan kepada OJK.

Bank Pelaksana dapat menyalurkan KUR kembali apabila tingkat NPL telah

menurun menjadi di bawah 5% (lima perseratus) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan setelah mendapat persetujuan Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

2. Dalam hal Bank Pelaksana melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan KUR, maka Bank Pelaksana dikenakan teguran tertulis oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah yang tembusannya disampaikan kepada OJK.

3. Dalam hal teguran tertulis tersebut tidak ditindaklanjuti dalam waktu dua

bulan, maka Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat menjatuhkan sanksi berupa penghentian kepesertaan Bank sebagai Pelaksana KUR Ritel.

R. Pelaksanaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)

Penerapan kewajiban penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)

dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan tingkat kesiapannya dan hasil uji coba. Sementara SIKP belum siap dilaksanakan, Bank Pelaksana tetap bertugas mengadakan basis data KUR Ritel.


-17-

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

A. Penyaluran KUR Ritel pada Tahun 2015 dan seterusnya, mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Ritel ini.

B. Perpanjangan, suplesi, dan restrukturisasi KUR Ritel yang masih berjalan sebelum terbitnya peraturan ini harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Ritel.


-18-

BAB IV

PENUTUP

A. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat atau hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, maka penyelesaiannya akan diputuskan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan asas

musyawarah dan mufakat.

B. Pedoman Pelaksanaan KUR Ritel ini berlaku sejak diundangkan.



ttd.

SOFYAN A. DJALIL


REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III


BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI

USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

KREDIT USAHA RAKYAT

PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT PENEMPATAN

TENAGA KERJA INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara pengirim tenaga kerja yang besar ke luar negeri, rata-rata mencapai 500.000 s.d 600.000 orang setiap tahunnya. Total jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang sekarang bekerja di luar negeri

mencapai sekitar 5 juta orang. Memperhatikan perkembangan tersebut, maka diperlukan kehadiran Negara dalam penempatan dan perlindungan TKI. Kehadiran Negara dalam tataran operasional tersebut akan memastikan

penegakan ketentuan dan juga mendorong kepatuhan para pihak yang terkait.

Bantuan pembiayaan melalui penyaluran KUR Penempatan TKI merupakan

salah satu upaya peningkatan perlindungan pekerja migran. Ketergantungan pembiayaan penempatan TKI kepada pemberi pekerjaan telah disadari menjadi penyebab lemahnya posisi tawar TKI. Pada giliran selanjutnya juga menjadi

pemicu pelanggaran ketentuan penempatan dan perlindungan termasuk biaya penempatan yang semakin tinggi.

Arah kebijakan di bidang tenaga kerja Indonesia dalam periode 2015-2019 adalah peningkatan perlindungan pekerja migran (TKI). Kebijakan ini akan ditempuh antara lain melalui langkah meningkatkan tata kelola

penyelenggaraan penempatan dan memperbesar pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja. Memperhatikan arah kebijakan tersebut, sangatlah tepat dilanjutkan penyaluran KUR bagi para TKI yang kesulitan dalam memenuhi

biaya penempatan. KUR TKI tersebut telah disalurkan sejak Tahun 2011 hingga Tahun 2014.

Seiring hal tersebut, Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden

Nomor 19 Tahun 2015. Komite Kebijakan ini diketuai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan beranggotakan 12 Menteri/Kepala Badan, termasuk Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala Badan Nasional

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Terkait fasilitasi pembiayaan TKI tersebut, maka ditetapkan Peraturan Menteri

Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Penempatan TKI.


- 2 -

B. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pedoman Pelaksanaan

KUR Penempatan TKI, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

(Lembaran Negara 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790).


Negara 1992 Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502).

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro


6. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015.


1. Meningkatkan efektivitas, sinergi dan kerjasama pelaksanaan KUR

Penempatan TKI oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perbankan, dan Dunia Usaha Lainnya.

2. Sebagai pedoman/petunjuk pelaksanaan bagi masing-masing pihak yang

terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pengawasan program KUR Penempatan TKI.

D. Sasaran Meningkatkan akses Tenaga Kerja Indonesia memperoleh KUR Penempatan

TKI untuk pembiayaan penempatan ke luar negeri.

E. Pengertian Umum

1. Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank Pelaksana dengan Debitur KUR Penempatan TKI yang mewajibkan KUR Penempatan TKI untuk melunasi utangnya setelah jangka

waktu tertentu dengan pemberian bunga.


- 3 -

2. Pembiayaan

Pembiayaan adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yakni penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan

persetujuan atau kesepakatan antara Bank Pelaksana dengan Debitur KUR Penempatan TKI yang mewajibkan Debitur KUR Penempatan TKI untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu

dengan imbalan/bagi hasil/marjin.

3. Kementerian Ketenagakerjaan

Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan dalam pemerintahan.

4. BNP2TKI Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

yang selanjutnya disingkat BNP2TKI adalah lembaga pemerintah Non Kementerian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden,

yang bertugas melaksanakan kebijakan pemerintah dibidang penempatan dan perlindungan TKI.

5. Bank Pelaksana

Bank Pelaksana adalah Bank yang melaksanakan Program KUR Penempatan TKI yang ditetapkan/ditunjuk oleh Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai penyalur KUR Penempatan TKI.

6. Penjaminan Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan

kewajiban finansial debitur KUR Penempatan TKI oleh Perusahaan

Penjamin.

7. Perusahaan Penjamin Perusahaan Penjamin adalah perusahaan yang memberikan penjaminan

atas KUR Penempatan TKI yang ditetapkan/ditunjuk oleh Menteri

Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan

Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai penjamin KUR

Penempatan TKI.

8. Tenaga Kerja Indonesia

Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja diluar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima

upah.

9. Lembaga Linkage

Lembaga Linkage adalah lembaga yang meneruspinjamkan KUR

Penempatan TKI dari Bank Pelaksana kepada TKI yaitu Koperasi Sekunder,

Koperasi Primer (Koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam Koperasi),

Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/BPRS), Lembaga Keuangan Non

Bank, Kelompok Usaha, Lembaga Keuangan Mikro pola konvensional atau

syariah.


- 4 -

10. Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro adalah Lembaga Keuangan yang khusus

didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun

pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

11. Pola Channeling KUR Penempatan TKI yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada TKI

melalui lembaga linkage. Kewajiban pengembalian KUR Penempatan TKI menjadi tanggung jawab dari TKI selaku penerima kredit.

12. Penempatan TKI Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI

sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen,

pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan.

13. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)

Pelaksana Penempatan TKI Swasta adalah badan hukum yang telah

memperoleh izin tertulis dari Kementerian Ketenagakerjaan (d.h. Kementerian Ketenagakerjaan).

14. Bank Koresponden

Bank Koresponden adalah bank yang mempunyai hubungan test key arrangement dengan Bank Pelaksana KUR Penempatan TKI baik dalam bentuk authorized signature list, telex test key arrangement, maupun SWIFT authentication key.

15. Mitra Usaha Penagihan Mitra Usaha Penagihan adalah perusahaan berbadan hukum Negara

penempatan di bidang jasa keuangan yang mempunyai kompetensi dalam melakukan penagihan, yang dalam hal ini kepada Tenaga Kerja Indonesia.

Pemerintah akan memfasilitasi akses terhadap Mitra Usaha Penagihan.

16. Agen Penempatan di Luar Negeri

Instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggung jawab menempatkan TKI pada Pengguna, dimana secara akreditasi dilakukan oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal di Negara

penempatan.

17. Pengguna Jasa TKI

Pengguna Jasa TKI yang selanjutnya disebut dengan Pengguna adalah

instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta, dan/atau Perseorangan di negara tujuan yang memperkerjakan TKI.

18. Perjanjian Penempatan


- 5 -

Perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan calon

TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan

19. Perjanjian Kerja

Perjanjian tertulis antara TKI dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat

kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.


- 6 -

BAB II PELAKSANAAN KUR PENEMPATAN TKI

A. Ketentuan Umum

KUR Penempatan TKI adalah kredit/pembiayaan modal kerja yang disalurkan kepada TKI untuk memenuhi pembiayaan yang menjadi tanggung jawabnya

dalam proses penempatan ke luar negeri, terutama negara penempatan Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, dan Jepang dengan plafon kredit sampai dengan Rp25.000.000,- (dua puluh

lima juta rupiah) yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin. Penyaluran KUR Penempatan TKI ditujukan untuk membantu seluruh biaya penempatan yang menjadi beban TKI.

Sumber dana penyaluran KUR Penempatan TKI adalah 100% (seratus perseratus) bersumber dari dana Bank Pelaksana. KUR Penempatan TKI

disalurkan oleh Bank Pelaksana dan dijamin oleh Perusahaan Penjamin. Penjaminan KUR diatur berdasarkan perundingan antara Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin. Mekanisme umum penyaluran KUR diatur sebagai berikut:

1. Langsung dari Bank Pelaksana ke TKI

Bank

Pelaksana

b Perusahaan Penjamin

a

TKI

a. Bank melakukan penilaian secara individu terhadap TKI. Apabila dinilai

layak dan disetujui, maka TKI menandatangani Perjanjian Kredit.

b. Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada Perusahaan Penjamin, selanjutnya Perusahaan Penjamin menerbitkan Sertifikat Penjaminan.

2. Tindak langsung melalui Lembaga Linkage dengan pola Channeling

atau Sindikasi (Joint Financing) c

Bank Pelaksana Perusahaan Penjamin

a b

Memberi kuasa

d

TKI Lembaga


- 7 -

Dalam rangka untuk memberikan kemudahan akses kepada para TKI dalam melakukan perikatan atau akad serta melakukan angsuran, maka perbankan memberikan kuasa kepada pengurus lembaga Linkage untuk:

a. Melakukan proses verifikasi dan administrasi mewakili Bank Pelaksana. b. Melakukan proses perikatan mewakili Bank Pelaksana.

c. Melakukan proses angsuran menggunakan mitra usaha penagihan di Negara penempatan mewakili Bank Pelaksana.

Mekanisme pengaturannya sebagai berikut :

a. Lembaga Linkage mewakili TKI mengajukan permohonan kredit kepada

Bank Pelaksana.

b. Bank Pelaksana melakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur dan melakukan analisa kelayakan. Dalam hal dinyatakan layak, maka Bank

Pelaksana memberikan persetujuan kredit/pembiayaan tersebut dengan mekanisme sebagai berikut: 1) Berdasarkan kuasa dari Bank Pelaksana, maka Lembaga Linkage

menandatangi perjanjian Kredit/Pembiayaan dengan TKI; atau 2) Berdasarkan kuasa dari Bank Pelaksana, maka Lembaga Linkage

melakukan penagihan di Negara Penempatan melalui Mitra Usaha Penagihan.

c. Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada perusahaan penjamin. Perusahaan penjamin menerbitkan Sertifikat Penjaminan atas nama masing-masing TKI.

d. Lembaga Linkage meneruspinjamkan kredit/pembiayaan yang diterima dari Bank Pelaksana kepada debitur KUR Penempatan TKI. Debitur KUR Penempatan TKI melakukan pembayaran kewajiban kredit/pembiayaan

kepada Bank Pelaksana melalui Mitra Usaha Penagihan Lembaga Linkage.

e. Dalam hal pelaksanaannya, diperbolehkan untuk melakukan mekanisme sindikasi (Joint Financing) yang disepakati bersama antara

Bank Pelaksana dengan Lembaga Linkage yang menggunakan mekanisme Bank Pelaksana.

B. Persyaratan TKI yang akan mengajukan KUR Penempatan TKI

1. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau akte kelahiran/ Surat Kenal Lahir dari

instansi yang berwenang.

2. Surat ijin dari suami/istri/ orang tua/ wali untuk bekerja di luar negeri.

3. Surat hasil Medical Check-Up yang menyatakan fit untuk bekerja dari

rumah sakit /medical center yang ditunjuk oleh pemerintah.

4. Memiliki kemampuan baca tulis dan ketrampilan yang diperlukan untuk

bidang kerja tertentu.


- 8 -

5. Memiliki Perjanjian Penempatan bagi TKI yang ditempatkan oleh PPTKIS.

6. Memiliki Perjanjian Kerja dengan Pengguna bagi TKI baik yang ditempatkan oleh PPTKIS, Pemerintah atau TKI yang bekerja secara perseorangan.

C. Penyaluran KUR Penempatan TKI

Untuk penyaluran KUR Penempatan TKI diatur hal-hal sebagai berikut:

1. Dapat disalurkan oleh semua Bank Pelaksana, yang telah ditetapkan oleh

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

2. Besar pinjaman KUR Penempatan TKI disesuaikan dengan Cost Stucture

(Struktur Biaya) yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan harus mencakup biaya:

a. Pengurusan dokumen jati diri. b. Pemeriksaan kesehatan dan psikologi. c. Pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja.

d. Biaya lain-lain.

Nilai pinjaman KUR Penempatan TKI ditetapkan berdasarkan hasil analisa kredit oleh Bank. Dalam melakukan analisa kredit, Bank memperhatikan

kebijakan pemerintah dan perkembangan biaya penempatan yang berlaku.

3. Suku bunga KUR Penempatan TKI yang dibebankan kepada TKI adalah

sebesar 12% (dua belas perseratus) efektif per tahun atau dapat disesuaikan dengan suku bunga flat yang setara. Pemerintah memberikan bantuan subsidi bunga dan biaya penagihan (collection fee).

4. Perjanjian Kredit dapat dilakukan bersamaan dengan Perjanjian Penempatan.

5. TKI difasilitasi oleh Bank Pelaksana untuk membuka rekening penerimaan gaji di Bank Koresponden yang akan dimasukkan ke dalam Perjanjian Kerja (berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing negara

penempatan).

6. Pencairan KUR Penempatan TKI dilakukan setelah TKI mendapatkan

kepastian penempatan terhadap pengguna dan kepastian keberangkatan dalam hal ini telah memiliki izin kerja di negara tujuan.

7. Bank Pelaksana dapat menghentikan sementara penyaluran KUR

Penempatan TKI apabila tingkat NPL mencapai diatas 5% (lima perseratus). Bank Pelaksana dapat kembali menyalurkan KUR Penempatan TKI setelah melakukan evaluasi penyaluran KUR Penempatan TKI.

8. Penyaluran KUR Ritel oleh Bank Pelaksana dilaksanakan dengan mengacu kepada basis data yang dihimpun dari sumber Kementerian Teknis,

Pemerintah Daerah, Bank Pelaksana, dan Perusahaan Penjamin.

9. Bank Pelaksana memutuskan pemberian KUR berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat,

serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di Bank Pelaksana.

10. Penjaminan KUR diatur berdasarkan kesepakatan antara Bank Pelaksana

dengan Perusahaan Penjamin.


- 9 -

D. Persyaratan bagi Bank untuk dapat menjadi Bank Pelaksana KUR Penempatan

TKI, yaitu:


2. Bank Pelaksana KUR Penempatan TKI memenuhi kriteria Bank sehat dan

informasi kinerja dari Otoritas Perbankan/Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

3. Bank Pelaksana melakukan kerjasama dengan Perusahaan Penjamin dalam

penyaluran KUR Penempatan TKI;

4. Bank Pelaksana Penempatan TKI harus memiliki online system data KUR Penempatan TKI dengan Perusahaan Penjamin dan melakukan input data

calon debitur/debitur KUR Penempatan TKI ke dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP);

5. Untuk tahap awal, Bank Pelaksana KUR Penempatan TKI adalah Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI. Selanjutnya, Bank Pelaksana lainnya akan

ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan;

6. Bank Pelaksana KUR Penempatan TKI dapat dievaluasi dan ditinjau

kembali keikutsertaannya sebagai penyalur KUR Penempatan TKI.

E. Persyaratan bagi Perusahaan Penjamin yang dapat menjadi Penjamin KUR

Penempatan TKI, yaitu:

1. Mengajukan permohonan keikutsertaan kepada Komite Kebijakan

Pembiayaan Bagi UMKM;

2. Perusahaan Penjamin memenuhi kriteria perusahaan penjamin yang sehat sesuai ketentuan dan kriteria dari Otoritas Jasa Keuangan;

3. Perusahaan Penjamin harus menyiapkan online system data KUR Penempatan TKI dengan Bank Pelaksana dan Sistem Informasi Kredit

Program;

4. Untuk tahap awal, Perusahaan Penjamin KUR Penempatan TKI adalah Perum Jamkrindo dan PT. Askrindo. Selanjutnya, Perusahaan Penjamin

lainnya akan ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan;

5. Perusahaan Penjamin KUR Penempatan TKI dapat dievaluasi dan ditinjau

kembali keikutsertaannya sebagai penjamin KUR Penempatan TKI.

F. Kewajiban Bank Pelaksana KUR Penempatan TKI

Bank Pelaksana harus menyusun:

1. SOP Penyaluran KUR Penempatan TKI yang mengatur antara lain:

a. Angsuran kredit dipotong dari gaji TKI yang dibayar melalui rekening TKI di bank koresponden.

b. Angsuran kredit KUR dapat dibayarkan kepada Mitra Usaha Penagihan yang memiliki kerjasama dengan bank pelaksana.


- 10 -

c. Pembayaran angsuran dapat dilakukan melalui keluarga TKI. d. Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PPTKIS antara lain mengatur hak

dan kewajiban PPTKIS.

G. Tugas Kementerian Ketenagakerjaan

1. Menerbitkan ketentuan struktur biaya penempatan TKI. 2. Mengawasi kinerja PPTKIS yang bekerjasama dengan bank pelaksana.

3. Menerbitkan daftar PPTKIS yang berkinerja baik untuk menjadi referensi bank pelaksana.

H. Tugas BNP2TKI

1. Memfasilitasi pelatihan keuangan kepada TKI dan keluarganya melalui

kerjasama antar lembaga dengan Instansi Pemerintah (Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia) dan Industri Keuangan.

2. Melakukan sosialisasi penyaluran KUR Penempatan TKI kepada para pihak

terkait. 3. Memfasilitasi kerjasama bank pelaksana dan PPTKIS dengan mitra kerja di

negara penempatan debitur KUR Penempatan TKI.

I. Jangka Waktu

Jangka waktu KUR Penempatan TKI ditetapkan maksimal sesuai dengan masa kontrak kerja dan tidak melebihi 3 (tiga) Tahun.

J. Subsidi Bunga

1. Subsidi Bunga menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan besaran subsidi bunga ditentukan dalam Peraturan Menteri

Keuangan. 2. Tata cara penagihan dan pembayaran subsidi bunga KUR Penempatan TKI

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

K. Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan

1. Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

melakukan monitoring terhadap kinerja KUR Penempatan TKI keseluruhan minimal setiap 6 (enam) bulan. Sementara evaluasi terhadap ketentuan Pedoman Pelaksanaan dilakukan minimal setiap 2 (dua) Tahun. Hasil

kegiatan tersebut disampaikan dalam bentuk laporan.

2. Pengawasan

a) Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, melakukan pengawasan atas pelaksanaan KUR Penempatan TKI sebagai tindakan yang bersifat preventif dan melakukan verifikasi secara selektif

melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau auditor eksternal.

b) Dalam rangka efektivitas pengawasan pelaksanaan KUR Penempatan

TKI, dibentuk Forum Koordinasi Pengawasan Program KUR Penempatan


- 11 -

TKI yang selanjutnya disebut Forum, yang beranggotakan BPKP sebagai Koordinator, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja, BNP2TKI, dan

Otoritas Jasa Keuangan.

c) Dalam hal laporan forum koordinasi pengawasan kepada Komite Kebijakan mengindikasikan adanya penyimpangan yang material, maka

Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menugaskan kepada BPKP melakukan pengawasan tujuan tertentu dan

berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. Kriteria pengawasan tujuan tertentu tersebut dituangkan dalam TOR.

d) Rapat Forum dilakukan minimal 2 (dua) kali setahun untuk membahas

pengawasan pelaksanaan KUR perbankan/lembaga keuangan bukan bank dan perusahaan penjamin yang dilaksanakan pada bulan Juni dan

Desember.

e) Simpulan dan keputusan Rapat Forum disampaikan secara tertulis kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah. L. Pelaporan

1. Kantor Pusat Bank Pelaksana melaporkan penyaluran kredit setiap bulan

kepada Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala BNP2TKI dengan tembusan kepada Komite Kebijakan melalui Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku

Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan, Kementerian Keuangan, dan Perusahaan Penjamin serta meng-uploadnya ke SIKP dengan format laporan

sebagai berikut:

a) Realisasi total penyaluran dan baki debet KUR Penempatan TKI, termasuk jumlah debiturnya;

b) Realisasi penyaluran KUR Penempatan TKI menurut sektor lapangan kerja TKI, termasuk jumlah debiturnya;

c) Realisasi penyaluran KUR Penempatan TKI menurut provinsi asal TKI,

termasuk jumlah debiturnya; d) Realisasi penyaluran KUR Penempatan TKI menurut negara tujuan TKI,

termasuk jumlah debiturnya; e) Jumlah Kredit Bermasalah (Non Performing Loan = NPL), termasuk

jumlah debitur, sektor lapangan kerja, provinsi asal, dan negara tujuan

TKI.

2. Laporan sebagaimana dimaksud angka 1 berisi data posisi akhir bulan dan

disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

3. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dapat meminta laporan tambahan dari Bank Pelaksana dalam hal data/informasi yang diperlukan

tidak tersedia dalam SIKP.


- 12 -

M. Pembinaan dan Pengendalian

1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan KUR Penempatan TKI dilakukan oleh seluruh anggota Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah sesuai bidang tugas dan wewenang masing-masing.

2. Otoritas Jasa Keuangan dapat mengusulkan kepada Komite Kebijakan

Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk menghentikan penyaluran KUR Penempatan TKI oleh Bank Pelaksana apabila hal tersebut

membahayakan kelangsungan usaha Bank Pelaksana.

N. Sanksi

1. Apabila tingkat kredit/pembiayaan bermasalah (NPL) Bank Pelaksana KUR Penempatan TKI selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut di atas 5%

(lima perseratus), maka Komite Kebijakan akan menghentikan sementara penyaluran KUR Penempatan TKI pada Bank Pelaksana tersebut secara tertulis yang tembusannya disampaikan kepada OJK dan Perusahaan

Penjamin. Bank Pelaksana dapat menyalurkan KUR kembali secara otomatis apabila tingkat NPL telah menurun menjadi di bawah 5% (lima perseratus) selama 3

(tiga) bulan berturut-turut dan melaporkan kepada Komite Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

2. Dalam hal Bank Pelaksana melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan KUR Penempatan TKI ini, maka Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin dikenakan teguran tertulis oleh

Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang tembusannya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

3. Dalam hal teguran tertulis tersebut tidak ditindaklajuti dalam waktu dua bulan, maka Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat menjatuhkan sanksi berupa penghentian kepesertaan

Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin sebagai Pelaksana KUR Penempatan TKI.

O. Pelaksanaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)

Penerapan kewajiban penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)

dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan tingkat kesiapannya dan hasil uji coba. Sementara SIKP belum siap dilaksanakan, Bank Pelaksana tetap bertugas mengadakan basis data KUR Penempatan TKI.


- 13 -

BAB III PENUTUP

A. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat atau hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim

kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini, maka penyelesaiannya akan diputuskan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan asas musyawarah dan

mufakat.

B. Pedoman Pelaksanaan KUR Penempatan TKI ini berlaku sejak diundangkan.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

SALINAN - ekonkur.ekon.go.id/upload/doc/permenko-6-tahun-2015-publish.pdfPembiayaan adalah...

Documents

Transcript of SALINAN - ekonkur.ekon.go.id/upload/doc/permenko-6-tahun-2015-publish.pdfPembiayaan adalah...